STRATEGI INDUK PEMBANGUNAN PERTANIAN 2013-2045 MEMBANGUN PERTANIAN-BIOINDUSTRI BERKELANJUTAN Dr. Suswono MENTERI PERTANIAN SIDANG KABINET TERBATAS JAKARTA, APRIL 2013
PERTANIAN MASA DEPAN: KONSEKUENSI DAN SOLUSI TREN PERUBAHAN Energi fosil makin langka
KONSEKUENSI DAN SOLUSI Transformasi ekonomi ke bioenergi
Kebutuhan pangan, pakan, energi dan Urgensi bioproduk, pola hidup sehat, serat dan pola konsumsi biokultura. Perubahan iklim global
Kapasitas adaptasi dan mitigasi
Kelangkaan lahan dan air
Keniscayaan efisiensi & konservasi
Permintaan terhadap jasa lingkungan hidup
Pertanian ekologis dan bioservices
Petani marjinal meningkat
Pluriculture: sistem biosiklus terpadu
Kemajuan iptek bioscience dan bioengineering
Pengembangan bioekonomi
KEMENTERIAN PERTANIAN
2
VISI PEMBANGUNAN PERTANIAN
“Terwujudnya sistem pertanianbioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika” KEMENTERIAN PERTANIAN
3
MISI PEMBANGUNAN PERTANIAN Mengembangkan dan mewujudkan: 1. Penataan ruang dan reforma agraria 2. Sistem pertanian tropika terpadu 3. Kegiatan ekonomi produksi, informasi dan teknologi 4. Pasca panen, agro-energi dan bioindustri berbasis perdesaan 5. Sistem pemasaran dan rantai nilai produk 6. Sistem pembiayaan pertanian 7. Sistem penelitian, inovasi dan sumberdaya manusia berkualitas 8. Infrastruktur pertanian dan perdesaan 9. Program legislasi, regulasi dan manajemen yang imperatif KEMENTERIAN PERTANIAN
4
Sumber: OECD, 2012 (dari data BPS, 2011; Bank Indonesia (BI), 2011; UN Comtrade, 2011)
PERJALANAN TRANSFORMASI STRUKTURAL PERTANIAN 60 % 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Share of agriculture in GDP Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB
Share of agriculture in employment Kontribusi sektor pertanian terhadap tenaga kerja
Share of agro-food total exports Kontribusi “agro-food“interhadap ekspor keseluruhan
Share of agro-food total imports Kontribusi “agro-food“in terhadap impor keseluruhan
KEMENTERIAN PERTANIAN
5
PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN: TRANSFORMASI TRANSFORMASI INTERSEKTORAL
TRANSFORMASI GOVERNANSI PEMBANGUNAN
TRANSFORMASI SPASIAL TRANSFORMASI PERTANIAN
TRANSFORMASI INSTITUTIONAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
TRANSFORMASI DEMOGRAFI
6
KONSEP HOLISTIK PERTANIAN BERKELANJUTAN Pengetahuan dan Keyakinan Petani
SISTEM SOSIAL
Hama dan Penyakit Faktor Produksi/Saprodi Pertanian
Tanaman/ Ternak/Ikan
Tanah Degradasi
KEBERLANJUTAN PRODUKSI
KEANEKARAGAMAN HAYATI
Biota Tanah Kuantitas dan Kualitas Air
SISTEM EKONOMI
SISTEM POLITIK
KEMENTERIAN PERTANIAN
7
PENGEMBANGAN BIOINDUSTRI DENGAN PENERAPAN KONSEP BIOREFINERY Proses Primer
Proses Sekunder
Pengolahan Lanjut
Produk/ Penggunaan Pupuk
( 70 – 90 % )
Biomassa
Konversi Protein
( 10 – 30 % ) Karbohidrat Minyak Nabati
Asam Amino/ Pakan Damar/ Bahan Perekat
Konversi Lignin
Senyawa Fenolik Platform Kimia
Konversi Selulosa dan Hemiselulosa Residu
Residu
KEMENTERIAN PERTANIAN
B. Bakar Nabati dan Aditif Residu
Pembangkit Listrik dan Termal 8
Bonus Demografi dan Jendela Peluang 90 80 70
Jendela peluang
Bonus Demografi 60
Muda 50 40 30
0-14
20
65+
total
10
Lansia
KEMENTERIAN PERTANIAN
2050
2045
2040
2035
2030
2025
2020
2015
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
0
1950
Sumber: LD-UI, 2012 (diolah dari data BPS dan BKKBN)
BONUS DEMOGRAFI DAN JENDELA PELUANG
9
KOMPOSISI PENDUDUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Populasi (Juta)
Perkotaan
KEMENTERIAN PERTANIAN
Sumber: LD-UI, 2012 (diolah dari data BPS dan BKKBN)
Perdesaan
10
MEMPERCEPAT TREN PEMBANGUNAN PERTANIAN 40
35
Proporsi (%)
30
% PDB Pertanian
25
20
15
10
% PDB Industri
5
0 1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
KEMENTERIAN PERTANIAN
2035
2040
2045
11
LANJUTAN... 25
20
Proporsi (%)
% PDB Agroindustri 15
10
% PDB Agro service 5
0 1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
KEMENTERIAN PERTANIAN
2035
2040
2045
12
LANJUTAN... 60
50
% TK Pertanian (on-farm)
Proporsi (%)
40
30
20
% TK Pertanian (off-farm) 10
0 1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
KEMENTERIAN PERTANIAN
2035
2040
2045
13
LANJUTAN... 90
80
70
% Penduduk Desa
Proporsi (%)
60
50
40
30
% Miskin Desa 20
10
0 1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
KEMENTERIAN PERTANIAN
2035
2040
2045
14
LANJUTAN... 90
% PDB Pertanian 80
% PDB Industri 70
% PDB Agroindustri
Proporsi (%)
60
% PDB Agro service
50
40
% TK Pertanian (on-farm)
30
% TK Pertanian (off-farm)
20
% Penduduk Desa
10
% Miskin Desa 0 1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
KEMENTERIAN PERTANIAN
2035
2040
2045
15
SASARAN 1. Pendapatan petani $ 7.500/kapita/tahun pada 2040 2. Penduduk desa terbebas dari kemiskinan pada 2030 3. Indonesia menjadi high income country PDB $ 20.000/kapita/tahun pada 2040 4. Kemandirian pangan nasional pada 2020, kedaulatan pangan nasional pada 2025 dan kedaulatan pangan komunitas pada 2045 5. Kemandirian energi melalui penerapan sistem pertanian energi terpadu di seluruh desa pada 2035 6. Substitusi karbohidrat impor 100 % pada 2030 dan substitusi produk berbasis fosil 75% pada 2030 7. Sektor jasa ekosistem pertanian (agroservices) di seluruh desa pada 2040 8. Bioekonomi terpadu berkelanjutan di seluruh desa pada 2045 9. Angkatan kerja pertanian primer 7% pada 2045 dan PDB 3% pada 2045 10.Angkatan kerja bioindustri 18 % pada 2025 dan 12% pada 2045, serta PDB 24% pada 2025 dan 14% pada 2045 KEMENTERIAN PERTANIAN
16
PRINSIP DASAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Governansi yang baik Pembuatan kebijakan dan program yang baik Pembangunan inklusif berkelanjutan Paradigma pertanian untuk pembangunan Pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis masyarakat, lingkungan alam, pelaku agribisnis Pembangunan pertanian berorientasi pengembangan usaha pertanian rakyat Berbasis sumberdaya lokal Lingkungan pemberdaya biobisnis sebagai infrastruktur publik Sistem pasar bersaing sehat dan berkeadilan
KEMENTERIAN PERTANIAN
17
PRASYARAT
1. Politik pembangunan dan kebijakan publik yang menjiwai pertanian-bioindustri 2. Pengambilan keputusan berbasis inovasi, sains dan rekayasa hayati 3. Sistem konektivitas, logistik dan rantai nilai yang efisien 4. Sumber daya insani (SDI) berkualitas dan amanah
KEMENTERIAN PERTANIAN
18
PENTAHAPAN SIPP: TAHAP 1 s/d 3 Tahap 1: 2013-2014 (RPJM2-RPJPN1) • Terbangunnya fondasi pertanian-bioindustri berkelanjutan Peta jalan bioindustri sebagai sistem pertanian terpadu yang berdaya saing, rintisan model ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. pertanian-bioindustri Tahap 2: 2015-2019 (RPJM3-RPJPN1) • Kokohnya fondasi sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan menuju tercapainya keunggulan daya saing pertanian terpadu Munculnya sistem berbasis sumber daya alam berkelanjutan, sumber daya dan petaniinsansi berkualitas dan berkemampuan iptek bioindustri, pertanian bioindustri meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Tahap 3: 2020-2024 (RPJM4-RPJPN1) • Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri dan ketahanan pangan yang tangguh dan berdaya saing. KEMENTERIAN PERTANIAN
Pertanian bioindustri
19
PENTAHAPAN SIPP: TAHAP 4 s/d 7 Tahap 4: 2025-2029 (RPJM5-RPJPN2) • Terwujudnya kemandirian pertanian dan pangan secara efisien sebagai penggerak (penyangga) perekonomian nasional yang Kemandirian berkualitaslebih berkualitas dan berkelanjutan. berkelanjutan Tahap 5: 2030-2034 (RPJM6-RPJPN2) • Terwujudnya kemandirian pertanian dan ketahanan pangan secara efisien sebagai basis perekonomian nasional yang multifungsi, berkualitas dan berkelanjutan.
Pertanian multifungsi berkualitas berkelanjutan
Tahap 6: 2035-2039 (RPJM7-RPJPN2) • Terwujudnya kehidupan yang lebih berkeadilan dan berkualitas
Berkeadilan dan berkualitas
Tahap 7: 2040-2044 (RPJM8-RPJPN2) • Tercapainya Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
KEMENTERIAN PERTANIAN
20
RENCANA TINDAK LANJUT: PEMERINTAHAN 1.
2. 3. 4.
5.
Pembahasan dengan Bappenas Agenda Aksi SIPP masuk ke dalam, atau dijadikan acuan pada RPJM 2014-2019, berikut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun. Penciptaan sense of ownership dari seluruh instansi, melalui ketiga kementerian koordinator bidang pembangunan. Idealnya, pembahasan juga dilakukan dengan atau bersama Kementerian Dalam Negeri SIPP agar terintegrasi dalam RPJM Provinsi dan Kabupaten/Kota. Realisasi landasan legal SIPP Opsi terbuka lebar: (1) Peraturan Presiden, tapi tidak terlalu kuat/mengikat; (2) Peraturan Pemerintah, kuat, dikaitkan dengan UU 17/2007 tentang RPJPN; Landasan seluruh kegiatan internal Kementerian Pertanian, pembelajaran lapangan, pembuktian & contoh keberhasilan.
KEMENTERIAN PERTANIAN
21
RENCANA TINDAK LANJUT: DUNIA USAHA
1. 2.
3.
4.
Pembahasan secara formal dengan KADIN Indonesia, disertai komitmen pemerintah menjadi fasilitator; Sebagian besar komponen SIPP melibatkan investasi, bahkan dalam jumlah besar. Sekuensi paling logis: partisipasi dunia usaha dalam R&D dan pembelajaran lapangan dengan prinsip-prinsip governansi korporasi. Hal penting: bagaimana mengitegrasikan pragmatisme dunia usaha dengan tujuan jangka panjang SIPP. Pemerintah perlu menjadi penjaga konsistensi strategi. Entry point lain: Kemitraan setara dan governansi ABGC (academics, business, government & civil society) dalam perencanaan, organisasi, dan implementasi kebijakan.
KEMENTERIAN PERTANIAN
22
RENCANA TINDAK LANJUT: AKADEMIK
1.
2. 3.
4.
Pembahasan serius dengan Kemendikbud, integrasi dengan pendidikan tinggi, dasar dan menengah, untuk menginfiltrasi pola-pikir pertanian bioekonomi, bioindustri, bioservis, biosains, biokultura dsb. Integrasi dengan Agenda Riset Nasional (ARN), Dewan Riset Nasional, Kemenristek, Komite Inovasi Nasional dsb Pembuatan buku teks “Pengantar Ilmu Pertanian” dengan nuansa SIPP, bekerjasama dengan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian, diterbitkan oleh IPB Press. Diseminasi dan sosialisasi secara berkala dengan organisasi profesi: PERHEPI, ISEI, Peragi, HITI dsb
KEMENTERIAN PERTANIAN
23
RENCANA PEMBELAJARAN LAPANG 2013-2014 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengembangan kawasan mandiri pangan, pola hidup sehat, bioproduk, biokultura, dsb Kawasan hortikultura eksotis dan nilai tambah tinggi Kawasan integrasi ternak-tanaman, biosiklus terpadu Pengembangan keberlanjutan governansi tanaman keras dan sertifikasi produk ekspor unggulan Pengembangan kawasan pangan terpadu berbasis efisiensi dan konservasi sumberdaya alam Pengembangan bioservices, jasa lingkungan hidup
KEMENTERIAN PERTANIAN
24
KEMENTERIAN PERTANIAN
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN MASUKANNYA
