STRATEGI GOVERNMENT RELATIONS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LKBN ANTARA DALAM UPAYA MEMBINA HUBUNGAN BAIK DENGAN PEMERINTAH
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi
OLEH:
NAMA
: AHMAD BUCHORI
NIM
: 4420411-083
JURUSAN : HUBUNGAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2008
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI
Nama
:
Ahmad Buchori
NIM
:
4420411-083
Fakultas
:
Ilmu Komunikasi
Jurusan
:
Hubungan Masyarakat
Judul
:
STRATEGI GOVERNMENT RELATIONS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LKBN ANTARA DALAM UPAYA MEMBINA HUBUNGAN BAIK DENGAN PEMERINTAH
Mengetahui,
Pembimbing
( Tri Heru Raharjanto , MA)
ii
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA
LEMBAR TANDA LULUS SIDANG SKRIPSI
Nama
:
Ahmad Buchori
NIM
:
4420411-083
Fakultas
:
Ilmu Komunikasi
Jurusan
:
Hubungan Masyarakat
Judul
:
STRATEGI GOVERNMENT RELATIONS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LKBN ANTARA DALAM UPAYA MEMBINA HUBUNGAN BAIK DENGAN PEMERINTAH
Jakarta, Maret 2008
Mengetahui,
1. Ketua Sidang Dra Diah Wardhani M.Si
(
)
2. Penguji Ahli Dra. Agustina Zubair, M.Si
(
)
3. Pembimbing Tri Heru Raharjanto , MA
(
)
iii
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI Nama
:
Ahmad Buchori
NIM
:
4420411-083
Fakultas
:
Ilmu Komunikasi
Jurusan
:
Hubungan Masyarakat
Judul
:
STRATEGI GOVERNMENT RELATIONS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LKBN ANTARA DALAM UPAYA MEMBINA HUBUNGAN BAIK DENGAN PEMERINTAH Jakarta, Maret 2008
Disetujui dan diterima oleh : Pembimbing
Tri Heru Raharjanto, MA
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
(Dra Diah Wardhani M.Si)
Ketua Jurusan Hubungan Masyarakat
(Marhaeni F Kurniawati, S.Sos, M.Si)
iv
Universitas Mercu Buana Fakultas Ilmu Komunikasi Nama : Ahmad Buchori NIM : 4420411-083 ABSTRAKSI
Strategi Government Relations Perusahaan Umum (Perum) Lkbn Antara Dalam Upaya Membina Hubungan Baik Dengan Pemerintah i-xi + 75 halaman; 8 lampiran Bibliografi 25 buku (1984-2007) Dalam lingkungan yang berubah yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Per$s, hasil penelitian dua konsultan yang ditunjuk oleh Perum LKBN Antara dan sebuah laporan riset pemasaran produk murni, menunjukkan bahwa Antara kalah bersaing dalam bisnis informasi. Antara sudah mulai ditinggalkan pelanggannya. Meski sejumlah media cetak dan elektronika masih menjadi pelanggan Antara, tapi tingkat kutipan mereka atas produk Antara rendah atau mereka hanya memanfaatkan produk Antara sebagai pembanding. Sektor keuangan perusahaan pun memburuk karena selain pendapatan berkurang, bantuan dana pemerintah pun makin berkurang. Dalam Public Relations (PR) melekat dua aspek yang hakiki, yang mutlak harus ada. Kedua aspek itu adalah sasaran PR yakni publik internal dan publik eksternal. Government Relations termasuk dalam kelompok publik eksternal. Hubungan dengan pemerintah ini memiliki tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan serta menumbuhkan sikap positif.. Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik indepth interview atau wawancara berkedalaman dengan bantuan guide interview untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tertuang dalam masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan analisa data triangulasi, di mana peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, baik berupa orang maupun waktu dan tempat yang berbeda. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam menyusun strategi PR dalam kegiatan government relations, pimpinan Perum LKBN Antara melaksanakannya sesuai dengan mekanisme manajemen proses PR yakni dengan menetapkan permasalahan, menetapkan perencanaan dan melaksanakan program aksi dan komunikasi, meski masih ada beberapa kekurangan yang ditemukan.
v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, berupa kesehatan, petunjuk, dan kekuatan sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi berjudul Strategi Government Relations Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara Dalam Upaya Membina Hubungan Baik dengan Pemerintah ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan, dukungan serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Tri Heru Raharjanto, MA sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing penulis sehingga dapat mengerti dan memahami masalah yang diangkat sebagai bahan skripsi ini, serta membantu
dalam menyelesaikan skripsi ini sampai
tuntas. 2. Pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi dan pimpinan Jurusan Hubungan Masyarakat serta seluruh staf pengajar Jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Mercu Buana. 3. Bapak Ahmad Mukhlis Yusuf, Direktur Utama Perum LKBN Antara, yang bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi serta memperkenankan penulis melakukan riset di BUMN yang dipimpinnya. 4. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Komunikasi Universitas Mercu Buana dan seluruh Staf Perpustakaan Universitas Mercu Buana.
vi
5. Ibuku tercinta dan istriku Ririn serta anak-anakku Fadhila dan Azra, atas segala do’a, kasih sayang, dukungan dan kesabarannya. I will always love you all. 6. Seluruh teman-teman PR5 atas dukungan semangat dan informasinya. Kalian semua telah membuat penulis makin yakin bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Serta untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran mengenai skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, Maret 2008
Penulis
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................
i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI ..................................
ii
LEMBAR TANDA LULUS SIDANG SKRIPSI ...................................
iii
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI ...........................
iv
ABSTRAKSI ............................................................................................
v
KATA PENGANTAR ..............................................................................
vi
DAFTAR ISI .............................................................................................
vii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................
xi
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ...............................................
1
1.2. Pokok Permasalahan ...................................................
10
1.3. Tujuan Penelitian .........................................................
10
1.4. Manfaat Penelitian .......................................................
10
1.4.1 Akademis ............................................................
10
1.4.2 Praktis .................................................................
11
KERANGKA PEMIKIRAN 2.1. Komunikasi ..................................................................
12
2.2. Public Relations ...........................................................
15
2.2.1 Pengertian Public Relations ...............................
15
viii
BAB III
BAB IV
2.2.2 Fungsi Public Relations ......................................
18
2.2.3 Tugas Public Relations ........................................
19
2.3 Manajemen Proses PR .................................................
20
2.4. Khalayak PR ...............................................................
25
2.5. Government Relations .................................................
27
METODOLOGI 3. 1. Sifat Penelitian .........................................................
35
3. 2 Metode Penelitian ......................................................
36
3. 3 Key Informan atau Nara Sumber ...............................
38
3. 4. Teknik Pengumpulan Data .........................................
39
3. 5. Teknik Analisa Data ...................................................
42
3. 6 Definisi Konsep ..........................................................
42
3. 6. 1 Government Relations ...................................
42
3. 7 Fokus Penelitian .........................................................
43
3.7.1. Public Relations ..............................................
43
3.7.2 Government Relations .....................................
44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4. 1. Objek Penelitian ........................................................
45
4.1.1 Organisasi .......................................................
45
4.1.2. Visi dan Misi ..................................................
49
4.1.3. Struktur Organisasi .........................................
49
4.2. Hasil Penelitian .........................................................
50
ix
BAB V
4.2.1 Public Relations ...............................................
50
4.2.1.1 Analisis Data ......................................
50
4.2.1.2 Interpretasi Data ..................................
65
4.2.2 Government Relations ......................................
72
KESIMPULAN DAN SARAN 5. 1. Kesimpulan ................................................................
74
5. 2. Saran ...........................................................................
75
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Pedoman Wawancara Lampiran 2. Transkrip Wawancara 1 Lampiran 3. Transkrip Wawancara 2 Lampiran 4. Transkrip Wawancara 3 Lampiran 5. Transkrip Wawancara 4 Lampiran 6. Transkrip Wawancara 5 Lampiran 7. Surat Keterangan Izin Penelitian Lampiran 8. Surat Permohonan Pengumpulan Data Skripsi Lampiran 9. Struktur Organisasi Lampiran 10 Agenda kegiatan Direktur Utama Perusahaan
xi
1
BAB I PENDAHULUAN
1. 1 LATAR BELAKANG MASALAH
Setiap organisasi hidup dalam lingkungan yang melingkupinya. Jika ia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka dapat dipastikan ia akan terus tumbuh dan berkembang. Namun, jika ia tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungannya, maka organisasi itu tinggal menunggu waktu kehancurannya. Perubahan lingkungan yang melingkupi organisasi dapat diakibatkan antara lain oleh minat dan keinginan konsumen, teknologi serta peraturan pemerintah. Dalam kehidupan moderen seperti sekarang ini, kita hidup dalam kondisi saling tergantung (interdependensi) dan saling membutuhkan. Untuk itu kita membutuhkan hubungan yang dilandasi oleh sikap saling percaya demi pemenuhan kebutuhan mencapai tujuan. Demikian juga dalam kehidupan organisasi. Ia juga saling tergantung dan saling membutuhkan dengan pihak-pihak pemangku kepentingan (stake holder)-nya yang berhubungan dengan kegiatan organisasi. Dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hubungan antara organisasi atau perusahaan dengan stake holder-nya maka hubungan tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh suatu organisasi dengan menggunakan
1
2
teknik atau metode komunikasi yang dikenal sebagai public relations (PR) atau juga biasa disebut sebagai hubungan masyarakat (Humas). Dalam PR melekat dua aspek yang hakiki, yang mutlak harus ada.1 Kedua aspek tersebut adalah sasaran PR yakni publik internal (internal public) dan publik eksternal (external public). Publik internal adalah orang-orang yang bergiat di dalam organisasi, antara lain para karyawan, sementara publik eksternal adalah orang-orang yang bergiat di luar organisasi yang ada kaitannya dengan kegiatan organisasi, antara lain pemerintah. Aspek kedua adalah kegiatan PR yang merupakan komunikasi dua arah timbal balik (reciprocal two ways traffic communication). Dalam melaksanakan aspek sasaran PR, maka muncul kegiatan PR berdasarkan
pengelompokan
publik
internal
dan
publik
eksternal.
Pengelompokkan itu memunculkan kegiatan khusus seperti hubungan dengan karyawan (employee relations) dan hubungan dengan pemegang saham (stockholder relations) untuk pengelompokkan publik internal. Sementara untuk pengelompokkan publik eksternal muncul kegiatan seperti hubungan dengan pelanggan (customer relations), khalayak sekitar (community relations), pers (press relations), dan instansi pemerintah (government relations). Dengan demikian, salah satu kegiatan PR suatu organisasi adalah melaksanakan government relations. Kegiatan ini memiliki tujuan dan sasaran untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan serta menumbuhkan sifat positif. Organisasi harus membina dan melaksanakan dengan baik hubungan dengan 1
Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, Hal.10
3
pemerintah. Sejumlah organisasi atau perusahaan bahkan memiliki departemen khusus dalam menangani government relations karena mereka menilai itu sebagai kegiatan yang sangat penting. Alasannya sederhana, yakni tindakan badan-badan pemerintah pada tingkat lokal maupun pusat berdampak besar atas bagaimana bisnis suatu organisasi berjalan. 2 Suka atau tidak suka, pertumbuhan peran pemerintah di masyarakat tidak dapat dihentikan. Tidak hanya dari segi ukurannya, tapi juga pertumbuhan jangkauan dalam masyarakat melalui peningkatan jumlah undang-undang dan peraturan, yang di antaranya akibat tanggapan atas ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah yang makin besar dalam rangka melindungi kepentingan mereka. Pemerintah, menurut Rhenald Kasali, sering diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan dan sebagai penguat keputusan penting serta penentuan iklim usaha. Pemerintah memiliki kepentingan terhadap dunia usaha atau perusahaan. Suatu organisasi, yang bergerak dalam bidang apapun, merupakan subsistem dari sistem pemerintahan suatu tempat dimana ia beroperasi. Sebagai subsistem, suatu organisasi harus menyesuaikan diri kepada sistem, kalau mau hidup terus. Berkaitan dengan itu, Onong Uchjana Effendy membagi kegiatan government relations menjadi dua jenis kegiatan. Pertama, menguasai peraturanperaturan pemerintah. Kedua, membina hubungan dengan instansi pemerintah, 2
Dennis L. Wilcox, et.al. Public Relations, Strategies and Tactics, 7th Edition, Pearson Education, Inc., 2003, Hal.348
4
yakni mengakrabkan diri dengan pimpinan instansi pemerintah setempat, setidaksetidaknya dengan humas instansi yang bersangkutan. Kegiatan ini dikenal sebagai lobby. Karena itu di bagian humas di sebuah organisasi perlu ditetapkan seorang petugas khusus yang menangani peraturan-peraturan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan organisasi tempat humas itu bergiat.3 Sementara itu kegiatan government relations sebagai bagian dari kegiatan public affairs, menurut Muslim Basya, tidak mungkin dilepaskan dari sistem politik yang berkembang di sebuah negara. Jika berbicara tentang sistem politik di Indonesia, ini berarti melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah dan parlemen ini lah yang membuat peraturan atau undangundang yang antara lain mengatur kehidupan perusahaan, misalnya Undangundang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ruang lingkup kegiatan humas dalam relations berupa
melaksanakan government
dukungan terhadap dan dari pemerintah, lobby, masalah
perizinan, melakukan upaya regulasi dan kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan iklim berusaha.4 PR atau humas seharusnya merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi yang besar dan berhubungan langsung dengan publik, pada saat ini. Ini berkaitan dengan fungsi dari PR atau humas. Secara sederhana humas adalah suatu komunikasi yang direncanakan dan dirancang untuk meyakinkan dan mempengaruhi publik yang signifikan, yang berarti bahwa publik yang menjadi tujuan dari komunikasi adalah publik yang 3
Onong Uchjana Effendy, Op.cit. Hal.117-119 Muslim Basya, Perhumas Dalam Warna: Menyusun Strategi, Membangun Korporasi dan Menjaga Reputasi, BPP Perhumas Bidang Komunikasi, Jakarta, 2004, Hal.28
4
5
memiliki kaitan dengan organisasi.5 Publik dalam sebuah kegiatan humas adalah stakeholders dari organisasi penyelenggaran kegiatan kehumasan. Muara akhir dari kegiatan humas yang dilakukan sebuah organisasi adalah berubahnya citra atau image, hubungan dan reputasi organisasi menuju ke arah yang lebih positif Apabila kegiatan kehumasan yang dilakukan tidak dapat menaikkan image dan reputasi organisasi atau justru malah menurunkannya, kegiatan kehumasan yang dilakukan tersebut akan dipertanyakan efektifitas dan keberhasilannya. Sementara itu, PR sebagai teknik komunikasi berarti bahwa PR merupakan tugas semua pimpinan organisasi, apakah organisasi itu berbentuk jawatan, perusahaan, dan sebagainya yang memiliki publik internal dan publik eksternal sebagai sasaran kegiatan. Dengan demikian, dalam sebuah organisasi yang tidak dilengkapi dengan bagian humas, tidak berarti tidak ada kegiatan kehumasan. Yang melakukannya adalah pimpinan organisasi itu sendiri dengan melakukan komunikasi. Karena itu, maka PR mempunyai pengertian teknik komunikasi. Pengertian inilah yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian di Perum LKBN Antara. Unit analisis di dalam penelitian ini adalah individu, dalam hal ini Direktur Utama Perum LKBN Antara dan mantan Pemimpin Umum LKBN Antara.. Agar kegiatan kehumasan berjalan dengan efektif dan efisien, maka salah satu unsur dalam melakukan kegiatan itu adalah menentukan strategi kegiatan. Strategi, menurut Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom, dapat didefinisikan sebagai penetapan hasil dan tujuan jangka panjang yang mendasar
5
Ibid. Hal.27
6
oleh sebuah perusahaan, dan melaksanakan wacana tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi mulai dilakukan ketika melakukan prediksi atau menetapkan tujuan akhir yang diinginkan, menetapkan kekuatan apa yang akan membantu dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu, serta menyusun rencana untuk meraih tujuan yang diinginkan. Sementara itu, kantor berita, menurut UNESCO dalam penerbitannya, News Agency, Their Structure and Operation (1951) adalah suatu perusahaan yang
tujuan
pokoknya,
terlepas
bagaimana
bentuk
hukumnya
adalah
mengumpulkan berita dan bahan berita yang maksudnya semata-mata untuk membagi-bagikannya
kepada
suatu
kelompok
perusahaan-perusahaan
pemberitaan dan dengan beberapa perkecualian kepada perorangan. Kantor berita nasional yang hingga kini masih aktif melaksanakan kegiatannya di Indonesia adalah Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara. Perum LKBN Antara merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pers. Pembentukan badan hukum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara menjadi sebuah Perum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 yang ditetapkan pada 18 Juli 2007 oleh Presiden Republik Indonesia Dr H. Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya organisasi yang berdiri sejak 13 Desember 1937 merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang bisnis informasi dengan status badan hukum yang tidak jelas sehingga sering menemui kesulitan dalam menjalankan kegiatan bisnis organisasi.
7
Sejak era reformasi dimulai pada tahun 1997 LKBN Antara harus hidup dalam lingkungan peraturan baru yakni dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Undang-undang yang dihasilkan melalui pembahasan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini lah yang mengamanatkan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999. Pasal itu berbunyi: Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Ketentuan peralihan di undang-undang itu menyebutkan bahwa setahun setelah diberlakukannya undangundang tersebut, semua perusahaan pers yang ada sudah harus menyesuaikan badan hukumnya. Penerbitan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2007 tertanggal 18 Juli 2007 tentang badan hukum LKBN Antara sebagai Perum peneliti anggap merupakan suatu yang menarik dan penting untuk diketahui, khususnya jika dikaitkan dengan strategi kegiatan government relations yang dilakukan manajemen LKBN Antara dalam membina dan melaksanakan hubungan yang baik dengan pemerintah. LKBN Antara merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang bisnis informasi. Sejak era reformasi dimulai pada akhir tahun 1990-an di mana sebagian peranan pemerintah diserahkan kepada publik, maka persaingan dalam bisnis informasi makin ketat. Sejak era ini Antara harus hidup dalam lingkung peraturan baru yakni sejak Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diundangkan pada
8
tanggal 23 September 1999. Undang-undang ini merupakan produk yang dihasilkan melalui pembahasan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Undang-undang ini Antara harus bersaing dengan media informasi lain, baik cetak maupun elektronika, yang sebenarnya juga merupakan pelanggan produk Antara berupa berita, data dan foto. Dalam lingkungan yang berubah ini, hasil penelitian dua konsultan yang ditunjuk oleh Antara yakni Media Research Ignas Kleden & Associates (MRIKA) pada Maret 2002 tentang Laporan Riset Penyerapan dan Apresiasi Berita Pada Media Massa Cetak dan Elektronika Jakarta, Bandung dan Surabaya, serta Laporan Riset Pemasaran Produk Murni LKBN ANTARA oleh PPM pada Desember 2004, menunjukkan bahwa Antara kalah bersaing dalam bisnis informasi. Antara sudah mulai ditinggalkan pelanggannya. Meski sejumlah media cetak dan elektronika masih menjadi pelanggan Antara, tapi tingkat kutipan mereka atas produk Antara rendah atau mereka hanya memanfaatkan produk Antara sebagai pembanding. Sebagai akibatnya, sektor penerimaan Antara terus berkurang. Sementara dengan lingkungan baru itu bantuan dana pemerintah juga berkurang. Untuk memenangi persaingan maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengelola khalayak organisasi, baik eksternal maupun internal. Pemerintah merupakan salah satu khalayak eksternal Antara. Posisinya penting kerena itu Antara perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintah berkaitan dengan sejarah organisasi dalam perjalanan kehidupan bernegara.
9
Bagaimana pun Antara adalah milik negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers antara lain disebutkan bahwa LKBN Antara merupakan kantor berita nasional. Ini bisa diartikan bahwa jika Antara mengalami kesulitan dan menemui kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, misalnya kalah bersaing dalam bisnis informasi saat ini, maka pemerintah merupakan salah satu ”stakeholder” yang sangat penting karena pemerintah adalah pengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan pemerintah adalah pembeli komoditas yang sangat besar. Hubungan dengan pemerintah harus berlangsung dengan baik . Sehubungan dengan itu, penulis menganggap merupakan suatu yang menarik dan penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya LKBN Antara membina hubungannya dengan pemerintah dalam upaya menjaga hubungan baik, bagaimana strateginya? Penelitian
tentang
strategi
government
relations
LKBN
Antara
dilaksanakan pada masa kepemimpinan Asro Kamal Rokan dan kepemimpinan Dr Ahmad Mukhlis Yusuf, yang diangkat menjadi Direktur Utama Perum LKBN Antara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 216/MBU/2007 tertanggal 5 Oktober 2007, hingga Januari 2008.
10
1. 2. POKOK PERMASALAHAN
Pada saat lingkungan organisasi berubah sementara pemerintah merupakan publik eksternal organisasi yang sangat penting, maka peneliti ingin mendapat gambaran tentang: Bagaimana strategi government relations yang dilakukan Perum LKBN Antara dalam upaya menjaga hubungan baik dengan pemerintah?
1. 3. TUJUAN PENELITIAN
Mendapat gambaran tentang strategi government relations yang dilakukan Perum LKBN Antara dalam upaya menjaga hubungan baik dengan pemerintah.
1. 4. MANFAAT PENELITIAN
1.4.1 Akademis 1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan di dalam memperkaya tulisan hasil penelitian mengenai ilmu komunikasi, khususnya untuk dunia kehumasan. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi government relations terhadap kelangsungan hidup suatu organisasi.
11
1.4.2 Praktis 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen Perum LKBN Antara dalam menyusun dan menjalankan strategi kegiatan government relations. 2.
Memperluas wawasan peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai kegiatan humas yang menyangkut government relations.
12
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN
2. 1. KOMUNIKASI
Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama, yang di sini berarti sama makna. Artinya, jika ada dua orang berkomunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.6 Carl I. Hovland mendefinisikan ilmu komunikasi sebagai upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Definisi ini menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum (public opinion) dan sikap publik (public attitude) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat penting. Bahkan dalam definisinya secara khusus mengenai pengertian komunikasinya sendiri, Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (communication is the process to modify the behavior of other individuals).
6
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, Hal.9
12
13
Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif, para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of Communication in Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In What Channel To Whom With What Effect? Paradigma Lasswell itu menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni: komunikator (communicator, source, sender), pesan (message), media (channel, media), komunikan (communicant, communicatee, receiver, recepient), dan efek (effect, impact, influence). Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell itu, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi
merupakan
suatu
proses,
suatu
kelangsungan
yang
berkesinambungan. Dalam kelangsungannya mesti ada orang yang menyampaikan suatu pesan tertentu dan harus ada orang lain yang menerima pesan itu. Jadi dalam proses komunikasi paling sedikit harus ada tiga unsur, dua unsur di antaranya adalah manusia, yang lainnya adalah pesan. Komunikasi ada yang berlangsung tanpa media dan ada yang melalui media. Proses komunikasi secara primer (primary process)
adalah proses
penyampaian paduan pikiran dan perasaan seseorang secara langsung kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol), antara lain bahasa. Bahasa
14
ini adalah media untuk menyalurkan pikiran dan perasaan itu. Karena itu bahasa disebut media primer (primary medium) atau media utama. Komunikasi secara primer berlangsung dengan cara tatap muka, saling menatap atau saling melihat antara komunikator dan komunikan sebagai pelaku komunikasi. Karena itu komunikasi seperti itu dinamakan komunikasi tatap muka (face-to-face communication). Komunikasi juga merupakan proses penghubung utama dari bagian-bagian penting dalam suatu sistem dalam organisasi. Bagian-bagian itu adalah individu dan kepribadian setiap orang dalam organisasi; struktur formal; pola interaksi informal; pola status dan peranan yang menimbulkan pengharapan; dan lingkungan fisik pekerjaan. Komunikasi dianggap sebagai proses penghubung utama dalam organisasi dengan sejumlah proses muncul sebagai akibat dari ”berkomunikasi” yang terjadi dalam organisasi. Bentuk-bentuk khusus komunikasi itu disebut sebagai keterampilan dan kegiatan komunikasi organisasi. Dalam berkomunikasi, komunikator akan menggunakan teknik dan metode komunikasi tertentu agar tujuan berkomunikasi itu tercapai. Salah satu teknik dan metode komunikasi itu adalah apa yang dikenal sebagai public relations (PR) atau biasa disebut sebagai hubungan masyarakat (Humas).
15
2. 2. PUBLIC RELATIONS
2. 2. 1. Pengertian Public Relations Pengertian public relations (PR) atau hubungan masyaralat (Humas) bisa dijelaskan dengan berbagai definisi yang satu sama lain berbeda, namun esensinya sama. PR adalah bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, di sektor publik (pemerintahan) maupun private (swasta) .7 Menurut Scoot M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen. M Broom8 : Public Relations is a distinctive management function which helps establish an maintain mutual lines of communication, understanding, acceptance and cooperation between an organization and its publics; involves the management of problems or issues; helps management to keep informed on and responsive to public opinion; defines and emphasizes the responsibility of management to serve the public interest; helps management keep abreast of and effectively utilize change, serving as an early warning system to help anticipate trends; and uses research and sound and ethical communications as its principal tools. (PR adalah fungsi khusus (distinctive) manajemen yang membantu dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan komunikasi bolak
7
Frank Jeffkins, Public Relations, Edisi Keempat, Terjemahan Haris Munandar, Erlangga, Jakarta, 1996, Hal.2 8 Scot M.Cutlip, Allen H. Center dan Glen M.Bloom, Effective Public Relations, 6th edition, New Jersey, Prentice Hall, 1985, Hal.4
16
balik, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan khalayaknya; ikut serta dalam mengelola masalah atau issu; membantu manajemen untuk selalu mengetahui dan responsif terhadap pendapat publik; menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik; membantu manajemen dalam mengikuti perubahan (yang efektif) yang terjadi; melayani dalam peringatan dini untuk membantu mengantisipasi tren; menggunakan riset dan berpikir sehat dan etika komunikasi sebagai alat yang terpenting). The British Institute of Public Relations memberikan definisi PR sebagai berikut : “Public relations practice is the deliberate, planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public”.
(Upaya yang sungguh-sungguh,
terencana, dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina saling pengertian antara organisasi dengan publiknya). Frank Jeffkins memberikan definisi : “Public relations consist of all forms of planned communication, outward and inward, between an organization and its publics for the purpose of achieving spesific objectives concerning mutual understanding” (PR terdiri atas segala bentuk komunikasi yang direncanakan, baik ke luar maupun ke dalam, antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan yang spesifik dengan berlandaskan pada saling pengertian). Selain itu, PR yang merupakan kegiatan melaksanakan hubungan dengan publik di luar dan di dalam organisasi dengan jalan komunikasi,
17
juga mempunyai dua pengertian yang biasa dikenal sebagai technique of communication atau teknik komunikasi dan sebagai methode of communication atau metode komunikasi.9 PR sebagai teknik komunikasi berarti bahwa PR merupakan tugas semua pimpinan organisasi, apakah organisasi itu berbentuk jawatan, perusahaan, dan sebagainya yang memiliki publik internal dan publik eksternal sebagai sasaran kegiatan. Dengan demikian, dalam sebuah organisasi yang tidak dilengkapi dengan bagian humas, tidak berarti tidak ada kegiatan kehumasan. Yang melakukannya adalah pimpinan organisasi itu sendiri dengan melakukan komunikasi. Karena itu, maka PR mempunyai pengertian teknik komunikasi. Pengertian inilah yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian di Perum LKBN Antara. Unit analisis di dalam penelitian ini adalah individu, dalam hal ini pimpinan Perum LKBN Antara. Sementara PR sebagai metode komunikasi sering disebut sebagai PR sebagai lembaga (public relations as state of being). Humas sebagai lembaga umumnya hanya terdapat pada organisasi-organisasi besar karena kegiatan berkomunikasi dengan publik tidak mungkin dilakukan oleh si pemimpin organisasi sendiri. Dengan demikian, wewenang dan tugas pimpinan organisasi didelegasikan kepada PR untuk melaksanakan komunikasi dengan publik. PR mengkonsepsikan, merencanakan, dan mengorganisasikan
9
kegiatan
Onong Uchjana Effendy, Op.cit., Hal 18-20
komunikasi
secara
metodologis
dan
18
sistematis untuk dapat dioperasikan secara efektif. Karena itu kegiatan ini memerlukan metode komunikasi secara khusus. Kenyataan itu membuat PR itu disebut metode komunikasi.
2. 2. 2. Fungsi Public Relations PR merupakan fungsi yang sangat penting dalam komunikasi bagi kebanyakan organisasi modern, baik organisasi bisnis,
perserikatan,
militer, pemerintahan, pendidikan, agama atau organisasi pelayanan sosial .10 Menurut Cutlip, Center dan Broom fungsi PR dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi) b. Membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan pihak publiknya, sebagai khalayak sasarannya. c. Mengidentifikasikan yang menyangkut opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya. d. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. e. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke
10
Richard L. Johannesen, Etika Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, Hal.170
19
publiknya atau terjadi sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Sedangkan PR sebagai fungsi manajemen menurut Otis Baskin, Craig Aronoff, dan Dan Lattimore, adalah suatu fungsi manajemen yang mendukung
tujuan
obyektif
organisasi,
kebijakan
filsafat,
dan
menfasilitasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi.11 Sementara menurut Cutlip, Center dan Broom, fungsi PR atau Humas antara lain membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan pihak publiknya sebagai khalayak sasaran, serta melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama.
2. 2. 3. Tugas Public Relations Kegiatan kehumasan pada dasarnya berintikan masalah proses komunikasi. Sehingga jelas bahwa masalah khalayak (audience) tidak dapat dilepaskan, karena dalam tiap kegiatan dan proses komunikasi khalayak merupakan komponen yang penting.
Karena itu, dapat
dikatakan bahwa ruang lingkup tugas humas meliputi aktivitas: a. Membina hubungan ke dalam (publik internal). Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri.
11
Otis Baskin, Craig Aronoff, dan Dan Lattimore, Public Relations, The Profession and The Practice, 4th Edition, A Time Mirror Company, 1997, Hal.5
20
b. Membina hubungan ke luar (publik eksternal). Yang dimaksud dengan publik eksternal adalah publik umum (masyarakat) di mana usaha itu berada, yang ingin diberi penerangan atau informasi untuk dapat membina goodwill-nya.
2. 3. MANAJEMEN PROSES PR
Fungsi sentral PR adalah menunjang manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, dengan komunikasi sebagai kegiatannya yang utama. Sasaran kegiatan PR adalah publik internal dan publik eksternal, sedangkan tujuannya adalah terbinanya hubungan harmonis antara organisasi dengan publik tersebut.12 Publik yang menjadi sasaran PR itu amat kompleks, dan manajemen suatu organisasi yang harus didukungnya sangat rumit sehingga untuk menanganinya secara efektif dan efisien, PR harus melakukan kegiatan yang sistematis. Penanganan yang efektif berarti menimbulkan hasil yang sesuai dengan harapan, dan efisien mengandung makna tujuan dicapai secara optimal dengan biaya, waktu dan personil yang minimal, sedangkan sistematis berarti penyusunan yang runtut secara seksama karena tugas yang harus dijalankan PR amat banyak, sehingga sering terjadi tumpang tindih. PR juga harus menetapkan strategi yang tepat.
12
Onong Uchjana Effendy, Op.cit., Hal 97-106
21
Dalam bentuknya yang lebih maju, PR merupakan bagian dari penyelesaian masalah yang dikelola secara ilmiah serta proses perubahan. Untuk itu kegiatan PR harus dilaksanakan sesuai dengan sistematikanya. Menurut Scott M Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom, kegiatan tersebut berlangsung menurut pentahapan yang disebut sebagai proses penyelesaian masalah empat langkah. Tahap-tahap dalam sistematika kegiatan PR itu adalah: 1. Menetapkan masalah (atau kesempatan). Tahap pertama ini meliputi penelitian dan pemantauan pengetahuan, opini, sikap dan tingkah laku mereka-mereka yang memberi perhatian dan terkena dampak dari tindakan maupun kebijaksanaan organisasi. Kegiatannya dilakukan dengan pengumpulan data (data collecting) dan pengkajian fakta (fact finding) tentang aspek-aspek yang menyangkut hubungan organisasi dengan publik. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan jalan melakukan perbandingan, pertimbangan, dan penilaian, yang pada gilirannya dipilih, diklasifikasikan, dipisah-pisahkan, dan dikelompok-kelompokan, lalu disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk dipergunakan pada tahap perencanaan. Penetapan masalah ini merupakan dasar untuk semua tahap dalam proses penyelesaian masalah dengan memutuskan, “Apa yang sedang terjadi saat ini?”
22
2. Perencanaan dan pemrograman Informasi yang dikumpulkan di tahap pertama digunakan untuk membuat keputusan mengenai program publik, obyektif, aksi dan strategi komunikasi, taktik dan tujuan atau hasil. Kegiatan perencanaan dalam kegiatan PR, meski didukung oleh data faktual yang lengkap, belum tentu akan membuat pelaksanaannya efektif apabila tahap ini tidak ditangani secara seksama. Pada tahap ini, PR terlebih dahulu menginventarisasi masalah untuk selanjutnya mengkorelasikan aspek yang satu dengan aspek lainnya sehingga dalam tahap pelaksanaannya kelak, masalahmasalah yang menghambat tujuan akan dapat diatasi. Semua masalah yang mungkin dihadapi berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada tahap penelitian, disusun, diklasifikasikan dengan rapi dan jelas. Demikian pula pemikiran untuk memecahkannya. Menyusun rencana harus benar-benar berdasarkan fakta yang merupakan kenyataan, baik hal yang dilihat maupun keterangan yang didapat dari sumber lain. Rencana harus terbagi menjadi program-program dalam rangka memecahkan masalah-masalah khusus, tetapi tetap terpadu dalam rencana yang merupakan program induk. Program merupakan campuran kebijaksanaan dengan prosedur. Kebijaksanaan sudah digariskan dalam PR yang merujuk pada organisasi tempat PR itu dioperasikan. Prosedur adalah tata cara yang meliputi pilihan tindakan untuk ditetapkan salah satu dari pilihan itu. Rencana dan program yang dituangkan dalam bentuk konsep itu yang kemudian dioperasikan dalam penggiatan atau pelaksanaan.
23
Tahap dalam proses ini menjawab, ”Berdasarkan apa yang kita pelajari tentang situasi, apa yang harus kita ubah atau lakukan, dan katakan?” 3. Penggiatan atau pelaksanaan. Tahapan ini meliputi pelaksanaan program aksi dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik atau khusus untuk masing-masing publik atau khalayak guna menyelesaikan tujuan program. Penggiatan adalah pelaksanaan secara aktif rencana yang telah disusun berdasarkan data faktual yang telah dikerjakan pada tahap-tahap sebelumnya. Pelaksanaannya harus secara sistematis. Kadar penelitian dan perencanaan tidak sama, bergantung pada ruang lingkup tugas yang akan dilaksanakan. Dalam penggiatan, ada yang dapat dilakukan secara santai saja, tidak perlu terburu-buru, namun ada juga yang harus segera, bahkan ada yang harus dikerjakan dengan sangat segera. Pertanyaan dalam tahap ini adalah , ”Siapa yang harus melakukan dan mengatakannya, dan kapan, di mana, dan bagaimana?” 4. Evaluasi program. Tahap terakhir dalam proses ini meliputi penilaian persiapan, pelaksanaan, dan ahsil program yang dirancang. Penyesuaian dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan program, berdasarkan umpan balik (feed back) evaluasi mengenai bagaimana hal itu dapat atau tidak bekerja. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses manajemen PR yang sering diabaikan, padahal tahap ini penting sekali dalam rangka membina kegiatan PR secara dinamis spiralistis. Evaluasi berfungsi mengkaji pelaksanaan suatu rencana yang terdiri atas program-program yang dalam penyusunannya ditunjang
24
oleh hasil penelitian yang dilakukan secara seksama. Pada tahap ini ditelaah apakah rencana yang ditunjang oleh hasil penelitian itu dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pada tahap ini dilakukan telaah terhadap faktor-faktor penghambat
jika
ternyata
pelaksanaannya
menjumpai
kesulitan
yang
menyebabkan tujuan yang ditetapkan pada perencanaan tidak tercapai. Evaluasi juga dimaksudkan agar di kemudian hari, jika suatu kegiatan yang sama dilakukan, tidak menjumpai lagi hambatan yang sama. Berdasarkan hasil penilaian itu, PR harus mengambil kebijaksanaan tertentu, yang pada gilirannya melakukan penelitian, untuk kemudian hari mengadakan perencanaan guna selanjutnya menggiatkan pelaksanaan. Dengan demikian, proses PR tidak berlangsung secara linear, melainkan melingkar (circular), dari penilaian dialirkan umpan balik (feed back) ke penelitian, yaitu mencari fakta. Dengan demikian jika kegiatan sudah dilakukan melalui tahap-tahap penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, hasil penilaian itu diteliti lagi, direncanakan lagi, dilaksanakan lagi, dan dinilai kembali. Sehingga setiap gagasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Keefektifan menunjukkan timbulnya dampak positif yang diharapkan, dan efisiensi menunjukkan bahwa suatu kegiatan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan jumlah personil yang dilibatkan, biaya yang dianggarkan, dan waktu yang ditetapkan. Program dapat dilanjutkan atau dihentikan setelah mempelajari, ”Bagaimana yang kita lakukan ini, atau bagaimana yang telah kita lakukan?”
25
2. 4. KHALAYAK PR
Khalayak
PR adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi
dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal.13 Menurut definisi yang dirumuskan IPR, istilah khalayak sengaja dituangkan dalam istilah bermakna majemuk, yakni publics. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan humas tidak diarahkan kepada khalayak dalam pengertian yang seluas-luasnya (masyarakat umum) atau dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan humas khusus diarahkan kepada khalayak terbatas atau pihak-pihak tertentu yang berbeda-beda, dan masing-masing dengan cara yang berlainan pula. Penyebaran pesan humas tidak dilakukan secara pukul rata ke semua orang seperti halnya pesan-pesan iklan. Dalam memilih khalayak, humas lebih diskriminatif. Unsur atau segmen tertentu sengaja dipilih untuk lebih mengefektifkan penerimaan pesan-pesan. Khalayak yang dijadikan sasaran itu sangat penting untuk dipahami secara seksama karena teknik komunikasi yang dilancarkan dan media yang digunakan ditentukan oleh yang dijadikan sasarannya.14 Khalayak sasaran dari kegiatan humas terbagi menjadi dua jenis kelompok besar yakni publik atau khalayak internal dan khalayak eksternal. Khalayak internal sebagai sasaran humas terdiri atas orang yang bergiat di dalam organisasi dan yang secara fungsional mempunyai tugas dan pekerjaan serta hak dan kewajiban tertentu. Sebagai khalayak internal mereka terdiri atas 13 14
Frank Jeffkins, Op.cit., Hal.71 Onong Uchjana Effendy, Op.cit. Hal.106
26
kelompok-kelompok tertentu yang tidak selalu sama jenisnya untuk organisasi yang satu bila dibandingkan dengan organisasi yang lain. Khalayak internal yang menjadi sarasan dalam suatu organisasi antara lain pinpinan perusahaan, karyawan, keluarga karyawan, dan pemegang saham. Sementara khalayak eksternal sebagai sasaran kegiatan humas terdiri atas orang-orang atau anggota masyarakat di luar organiasasi, baik yang ada kaitannya dengan organisasi maupun yang diharapkan atau diduga ada kaitannya dengan organisasi.. Khalayak eksternal yang menjadi sasaran dalam suatu organisasi antara lain pelanggan, komunitas, pemerintah dan media massa. Alasan pokok mengapa suatu organisasi atau perusahaan perlu mengenali atau menetapkan unsur masyarakat luas yang menjadi khlayaknya, yakni: a. Untuk mengidentifikasikan segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan nsasaran suatu program kehumasan. b. Untuk menciptakan skala prioritas, sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. c. Untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. d. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima.15
Dalam suatu program humas, jika khalayak tidak ditetapkan lebih dulu maka akibat yang timbul adalah..
15
Frank Jeffkins, Op.cit., Hal.75
27
a. Segenap usaha dan dana akan terpecah belah karena terlalu luasnya khalayak yang dituju. b. Pesan yang dikirimkan tidak ditangkap atau dimengerti sebagaimana mestinya, karena pesan itu tidak sesuai dengan karakteristik khalayak yang menerimanya. c. Total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga penggunaan jam kerja, materi serta peralatan menjadi tidak ekonomis. d. Tujuan yang hendak dicapai luput dari jangkauan. e. Pihak manajemen –untuk humas internal— atau perusahaan klien – untuk humas eksternal – tidak akan merasa puas dengan hasil yang ada. Kalau ini berlangsung berulang-ulang pada akhirnya mereka akan beranggapan bahwa kegiatan humas itu merupakan sesuatu yang abstrak, atau bahkan sesuatu yang sia-sia dan hanya memboroskan uang saja. Kemungkinan lainnya, mereka masih percaya pada manfaat dan arti penting pranata humas, tetapi mereka tidak akan mempercayai lagi kompetensi praktisi humas yang mereka pekerjakan.
2. 5. GOVERNMENT RELATIONS
Government relations atau hubungan dengan pemerintah memiliki tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan serta menumbuhkan sikap
28
positif. Organisasi harus membina dan melaksanakan dengan baik hubungan dengan pemerintah. Peranan pemerintah di Indonesia untuk mengatur dunia usaha, menurut Renald Kasali, masih terasa cukup besar. Peran pemerintah itu dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan modal, melindungi karyawan, melindungi sumber alam, mengatur hukum, mengatur dan merangsang minat investasi modal asing, dan sebagainya. Membina hubungan baik dengan pemerintah menjadi sangat penting saat ini karena pemerintah adalah pengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan pemerintah adalah pembeli komoditas yang sangat besar. Selain itu karena pluralitas masyarakat Indonesia, dunia usaha memerlukan peran pemerintah selaku penengah dalam mengatasi krisis. Pemerintah bukan sekedar pembuat peraturan, ia terdiri atas orang-orang yang mempunyai ciri-ciri birokrasi yang masing-masingnya mempunyai opini sendiri. Keputusan pemerintah selain merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat, juga sering merupakan cerminan dari opini pejabatnya. Perusahaan perlu membina hubungan baik dengan pemerintah untung mengurangi ketidakpastian karena salah membaca tanda-tanda peraturan, untuk mempercepat proses birokrasi atas segala bentuk perizinan, meningkatkan pemahaman satu sama lain, dan untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah pada saat perusahaan mengalami krisis. Namun, pemerintah juga memiliki kepentingan terhadap dunia usaha atau perusahaan yang terdiri dari:
29
1.
Kepentingan perekonomian. Dunia usaha atau perusahaan adalah penggerak pembangunan yang memutar roda perekonomian dan diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan kepada orang banyak.
2.
Kepentingan pajak. Semakin besar perusahaan, tentu akan semakin besar pula pajak yang dapat disetorkan kepada pemerintah.
3.
Kepentingan mengelola hasil bumi dan kekayaan negara. Dunia usaha adalah mitra pemerintah dalam pengelolaan hasil bumi dan kekayaan negara. Karena itu pemerintah akan mengupayakan hubungan yang baik antara dunia usaha itu dengan masyarakat antara lain dengan melindungi karyawan dan komunitas sambil melindungi dunia usaha dari berbagai gejolak, fisik maupun nonfisik.16
Berkaitan dengan aktivitas government relations, PR dalam kegiatan kampanyenya harus melihat unsur-unsur dalam berhubungan dengan pemerintah. Menurut Rhenald Kasali, unsur-unsur itu adalah kunjungan secara tetap, pembinaan hubungan secara baik, dan entertainment secara rutin. Sementara itu, pemerintah sebagai publik atau khalayak PR suatu organisasi, menurut Muslim Basya, terbagi atas tiga kategori, yaitu:
16
Rhenald Kasali, Majamen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, Hal.118
30
a. Operations States Yakni pemerintah yang membawahi wilayah tempat perusahaan beroperasi, termasuk di dalamnya adalah kecamatan, kabupaten dan sebagainya. b. States With Other Relevant Company’s Facilities Yakni instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan , seperti provinsi dan sebagainya. c. Country Yakni pemerintah negara yang membawahi wilayah tempat perusahaan beroperasi. Dalam hal pemerintah pusat negara.17 Dalam penulisan ini peneliti tidak membahas aktivitas government relations dengan pemerintah dalam kategori Operations States dan States With Other Relevant Company’s Facilities, karena Perum LKBN Antara memang memiliki sejumlah biro di provinsi dan koresponden di sejumlah kabupaten. Peneliti hanya memfokuskan pembahasan aktivitas government relations organisasi dengan pemerintah dalam kategori sebagai country, dalam hal ini pemerintah pusat. Muslim Basya berpendapat bahwa hubungan dengan pemerintah melalui government relations dilakukan antara lain melalui kegiatan mengembangkan, memeriksa dan memperbaharui partisipasi serta menghubungkan program administrasi, serta mempertahankan dan memperbaharui daftar hubungan.
17
Muslim Basya, Op.cit., Hal.30
31
Sejumlah sasaran dalam strategi pemerintahan atau strategi hubungan dengan pihak luar antara lain adalah: : 1. Mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan manajemen 2. Mendukung strategi hubungan “perusahaan”. 3. Menambah kesan baik suatu perusahaan. 4. Memperluas dan menambah hubungan perusahaan dengan masyarakat, pemerintahan yang resmi, sektor-sektor pribadi, asosiasi usaha termasuk para pesaing.18 Sementara untuk memperluas dan menambah hubungan perseorangan, yang perlu dilakukan perusahaan adalah: 1. Mendirikan dan mempertahankan sebuah daftar kunci konsolidasi secara individu: pemerintahan, pemerintahan resmi tertentu, asosiasi usaha, pembuat undang-undang, militer/polisi, para pesaing, dan lain-lain. 2. Mengenal dan merekomendasikan suatu tindakan untuk perusahaan resmi agar membangun suatu hubungan: telepon secara periodik, kunjungan secara periodik (tatap muka), aktifitas usaha (makan siang, makan malam), aktivitas sosial, fungsi sponsor perusahaan, sambutan dalam peristiwa resmi, dan lain-lain. 3. Langkah-langkah tambahan untuk membangun perkembangan suatu hubungan: meningkatkan aktivitas sosial dan perkumpulan pribadi oleh eksekutif perusahaan.
18
Muslim Basya, ibid
32
4. Mendirikan suatu sistem untuk memonitor pelaksanaan: individu-individu yang bertanggung jawab untuk saling berhubungan, mekanisme timbal balik – sorotan pertemuan yang tertulis dan didistribusikan kepada individu-individu.19 Sementara itu, government relations, menurut Dennis L. Wilcox, Glen T, Cameron, Philip H. Ault, dan Warren K. Agee, merupakan komponen utama dari urusan publik perusahaan. Orang-orang yang ahli dalam hubungan dengan pemerintah menjalankan sejumlah fungsi yakni mengumpulkan informasi, menyebarluaskan pandangan manajemen, bekerjasama dengan pemerintah, dan memotivasi kerja karyawan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk menyebarkan informasi tentang posisi perusahaan kepada beragam publik penting serta mengunjungi secara informal kantor pejabat pemerintah. Perusahaan juga aktif terlibat dalam lobi dan membantu menyumbang dalam kampanye. Onong Uchjana Effendy membagi kegiatan government relations menjadi dua jenis kegiatan. Pertama, menguasai peraturan-peraturan pemerintah karena sebagai organisasi, yang bergerak dalam bidang apa pun, merupakan subsistem dari sistem pemerintahan suatu tempat di mana ia beroperasi. Sebagai subsistem, suatu organisasi harus menyesuaikan diri kepada sistem, kalau mau hidup terus. Kedua, membina hubungan dengan instansi pemerintah, yakni mengakrabkan diri dengan pimpinan instansi pemerintah setempat, setidak-setidaknya dengan humas instansi yang bersangkutan. Kegiatan ini dikenal sebagai lobi.
19
Muslim Basya, ibid, Hal.31
33
Mengenai lobi, Silih Agung Wasesa membaginya dalam pengertian khusus dan umum. Secara khusus, lobi merupakan pendekatan langsung Public Relations kepada pemerintah. Dengan demikian, hukum lobbyist pun berlaku, siapa yang memiliki lobi yang paling kuat, merekalah yang terwakili kepentingannya di pemerintahan. Sebaliknya, lobi yang kurang kuat hanya akan menyebabkan terabaikannya kepentingan-kepentingannya. Secara umum, lobi bisa juga diterjemahkan sebagai penyesuaian kebutuhan manajemen dengan kebutuhan (pejabat) peemrintahan. Satu hal yang harus dapat dilakukan oleh seorang pelobi adalah memilih pendekatan yang akan dilakukan, apakah pendekatan formal dengan masuk ke dalam sistem pemerintahan atau pendekatan pribadi, yaitu dengan terlebih dahulu mendekati orang-orang di sekitar pejabat pemerintahan tersebut. Setelah menentukan pendekatan yang akan digunakan, langkah berikutnya adalah bagaimana melakukan pendekatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan baik jam kerja pejabat yang bersangkutan maupun jam senggang pejabat tersebut. Menurut Kim Harrison, pertumbuhan pemerintah telah merangsang perlunya peningkatan dukungan dan nasehat PR kepada pemerintah dan kepada organisasi yang membutuhkan hubungan dengan pemerintah, baik lokal, maupun pusat. Hubungan dengan pemerintah merupakan two-way process. Pemerintah membutuhkan hubungan itu dalam rangka komunikasi keluar (outward communication), yakni untuk mengeluarkan kebijaksanaan, mengirimkan pesan atas issue dan memprakarsai kampanye informasi publik, Sedangkan organisasi
34
membutuhkannya untuk komunikasi ke dalam (inward communication) yakni mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan government relations, sejumlah hal yang perlu diperhatikan adalah: memiliki kaitan yang jelas dengan strategi bisnis; posisi perusahaan dikembangkan sesuai dengan kepentingan publik; permasalahan ditangani secara proaktif, bukan secara reaktif; mencari inovasi, win-win solutions dari pada menciptakan ancaman; memahami permasalahan atas industri yang dijalankan; memfokuskan pada outcome, bukan output.20 Kebanyakan perusahaan besar dan organisasi lainnya memiliki program government relations dalam departemen PR-nya. Biasanya,
seperti yang
dikatakan oleh James E Grunig, program-program mereka menyediakan informasi kepada
organisasi
mengenai
perubahan
di
pemerintahan
yang
dapat
mempengaruhi organisasi, atau mereka memiliki pelobi yang memasukkan kepentingan perusahaan di pemerintah. Perusahaan dengan program government relations yang aktif menyadari perlunya dukungan dari publik mereka pada tingkat ”akar rumput” yang saling membagi kepentingan dengan organisasi. Karena itu, perusahaan membentuk sistem untuk berkomunikasi dengan konstituen ini dan meminta mereka untuk memberikan
dukungan
politik
dengan
menulis
surat,
mendatangi
dan
mengunjungi anggota legislatif, atau mendukung posisi organisasi.
20
Kim Harrison, Strategic Public Relations, A Practical Guide to Success, 2nd Edition, Viyenard Publishing Pty Ltd, Australia, 2001, Hal.453
35
BAB III METODOLOGI
3. 1
SIFAT PENELITIAN
Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat atau memiliki karakteristik data yang dinyatakan keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), tanpa mengubahnya ke dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.21 Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut. Obyek penelitian kualitatif ini adalah seluruh bidang atau aspek kehidupan manusia, sehingga prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (nara sumber) Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif berupa studi kasus yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik indepth interview atau wawancara berkedalaman dengan bantuan guide interview untuk mendapatkan jawabanjawaban dari pertanyaan yang tertuang dalam masalah penelitian.
21
Hadari Nawawi dan Nini Martini, Penelitian Terapan, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1999.
35
36
Penelitian
deskriftif
adalah
jenis
penelitian
yang
bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kegiatan-kegiatan tertentu.22 Penelitian deskriftif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada dan mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.Penelitian seperti ini biasanya dilakukan tanpa hipotesa yang telah dirumuskan secara ketat, dan meski pun ada, tidak dilakukan uji statistik.23
3. 2 METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan konprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subyek yang diteliti.24 Studi kasus akan melibatkan peneliti dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap perilaku seorang individu. Di samping itu, studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, dan berbagai bentuk unit sosial lainnya.25
22
Bambang Setiawan, Materi Pokok Metode Penelitian Komunikasi I, Universitas Terbuka, Penerbit Kurnia, Jakarta 1995, Hal.56 23 Jallaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, Hal.24 24 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Hal.201 25 Burhan Bungin, Analisis Dta Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2003, Hal.19
37
Sebagai suatu medote kualitatif, studi kasus mempunyai beberapa keunikan atau keuntungan tersendiri. Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detil, intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Secara lebih rinci keunggulan studi kasus adalah sebagai berikut:26 a. Studi kasus dapat memberikan informasi yang penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. b. Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang (mungkin) tidak diharapkan/diduga sebelumnya. c. Studi kasus dapat menyajikan data dan temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu sosial. Namun, studi kasus juga mempunyai kelemahan di samping adanya keunggulan. Studi kasus mempunyai kelemahan karena jumlah informan yang terlalu kecil, sehingga sulit dibuat inferensi kepada populasi. Selain itu, studi kasus sangat dipengaruhi oleh pandangan subyektif dalam pemilihan kasus karena adanya sifat khas yang dapat saja terlalu dibesar-besarkan.27
26
Ibid. Hal.23 Nazir, Hadari dan Nini Martini, Penelitian Terapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
27
38
3. 3
KEY INFORMAN ATAU NARA SUMBER
Informan ditentukan tidak berdasarkan jumlah, tetapi berdasarkan kepentingan informasi yang diperlukan, Penggunaan istilah informan memang layak untuk suatu penelitian yang sifatnya kualitatif, dan menggunakan sample/populasi yang biasa dipakai dalam penelitian kuantitatif. Karena itu, mengingat penelitian ini mengenai PR sebagai teknik komunikasi di mana PR merupakan tugas semua pimpinan organisasi, maka informan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah mantan pemimpin LKBN Antara dan pimpinan LKBN Antara saat ini serta yang berasal dari “stakeholder” organisasi. Informan yang diteliti adalah: 1. Mantan
Pemimpin
Umum/Pemimpin
Redaksi/Pemimpin
Pelaksana
Redaksi LKBN Antara, Asro Kamal Rokan. 2. Direktur Utama Perum LKBN Antara, Ahmad Muklis Yusuf. 3. Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Yusron Ihza Mahendra. 4. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Theo L Sambuaga. 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) RI, D Susilo Hartono SH, MH.
39
3. 4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian), artinya “tanpa data tidak akan ada riset”, dan data dipergunakan dalam suatu riset merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh dengan tidak benar, maka akan menghasilkan informasi yang salah.28 Pengumpulan data (input) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematik, logis dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (primer) atau tidak langsung (sekunder) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (output) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.29 Data dapat dibagi dalam beberapa bentuk atau jenis. Menurut cara perolehannya, data terdiri dari bentuk:30 1. Data primer (primary data) Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perseorangan, kelompok dan organisasi. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah nara sumber.
28
Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.26-27 29 Ibid, Hal.27 30 Ibid, Hal.28-29
40
2. Data sekunder (secondary data). Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data sekunder yang telah tersedia di Perum LKBN Antara berupa company profile dan data dari Bagian Personalia dan Hukum. Data dihimpun dari para informan yang sudah ditetapkan, dan tidak didasarkan atas jumlah informan, tetapi didasarkan pada siapa saja nara sumber yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian data dihimpun melalui wawancara mendalam atas dasar guide interview yang penulis susun. Jawaban yang diharapkan adalah dalam bentuk snow balling, yaitu jawaban yang berangkat dari satu pokok pertanyaan inti. Suatu pengumpulan data melalui teknik wawancara, adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti/pewawancara untuk tujuan mendapatkan informasi maupun pendirian secara lisan seorang responden, dengan wawancara tatap muka (face to face), antara pewawancara dengan responden.31 Jenis wawancara dapat dibedakan berdasar pada pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Faktor pembeda jenis wawancara tersebut adalah ketergantungan pewawancara terhadap daftar pertanyaan yang dipergunakan sebagai interview guide.32
31
Manase Malo, et.al. Buku Materi Pokok Metode Penelitian Sosial, Universitas Terbuka, Penerbit Karunika, Jakarta, 1986, Hal.17 32 Bambang Setiawan, Op.cit. Hal.211
41
Pada wawancara terstruktur, pewawancara memberikan pertanyaanpertanyaan sekaligus dengan alternatif pilihan yang dapat dipilih responden. Dengan teknik seperti ini, kuesioner dapat digunakan sebagai interview guide. Dalam arti, prosesnya berlangsung sesuai dengan daftar pertanyaan yang sekaligus berperan sebagai pemandu kegiatan tersebut. Dengan wawancara yang terstruktur, pewawancara relatif tidak bebas dalam memberikan pertanyaan. Namun dalam pemberian skor atau kategorisasi, wawancara terstruktur sangat membantu.33 Pada penelitian ini digunakan metode wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara tidak terstruktur, wawancara yang dilakukan tidak tersusun secara baku, dalam arti kebebasan bagi pewawancara untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan yang dapat dikembangkan lebih jauh berdasar jawaban responden. Data yang dihasilkan, kemungkinan dapat berupa data yang terinci dan lebih mendalam. Kelemahan dari wawancara yang tidak berstruktur terletak pada analisis dan pemberian skor. 34 Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial
33 34
Ibid., Hal.211 Ibid., Hal.211
42
budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya).35 Selain penelitan ini bersifat kualitatif, penelitian ini juga bersifat deskriftif terhadap strategi aktivitas government relations yang dilaksanakan Perum LKBN Antara.
3. 5. TEKNIK ANALISA DATA
Penelitian ini menggunakan analisa data triangulasi, di mana peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, baik berupa orang maupun waktu dan tempat yang berbeda. Data yang akan diteliti direkam dan dicatat melalui wawancara mendalam tak berstruktur, pengamatan langsung dan juga menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data penunjang. Data yang telah dikumpulkan itu kemudian dideskripsikan dan seterusnya dianalisa.36
3. 6. DEFINISI KONSEP
GOVERNMENT RELATIONS Government Relations merupakan komponen utama dari urusan publik perusahaan
yang dalam
kegiatannya harus
melihat
unsur-unsur dalam
berhubungan dengan pemerintah. Pembinaan hubungan dengan instansi 35 36
Deddy Mulyana, Op.cit., Hal.181 Burhan Mungin, Metode Penelitian Kualitatif, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 96-97
43
pemerintah dilakukan dengan mengakrabkan diri dan memiliki kaitan yang jelas dengan strategi bisnis.
3. 7. FOKUS PENELITIAN
3. 7. 1. Public Relations Kegiatan PR harus dilaksanakan sesuai dengan sistematiknya. Artinya kegiatan tersebut berlangsung menurut pentahapan, yakni: 1. Menetapkan masalah. Kegiatannya dilakukan dengan pengumpulan data (data collecting) dan pengkajian fakta (fact finding) tentang aspek-aspek yang menyangkut hubungan organisasi dengan publik. Penetapan masalah ini merupakan dasar untuk semua tahap dalam proses penyelesaian masalah dengan memutuskan, “Apa yang sedang terjadi saat ini?” 2. Perencanaan dan pemrograman Informasi yang dikumpulkan di tahap pertama digunakan untuk membuat keputusan mengenai program publik, obyektif, aksi dan strategi komunikasi, taktik dan tujuan atau hasil. Semua masalah yang mungkin dihadapi berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada tahap penelitian, disusun, diklasifikasikan dengan rapi dan jelas. Demikian pula pemikiran untuk memecahkannya. Tahap dalam proses ini menjawab, ”Berdasarkan apa yang kita pelajari tentang situasi, apa yang harus kita ubah atau lakukan, dan katakan?”
44
3. Penggiatan atau pelaksanaan. Tahapan ini meliputi pelaksanaan program aksi dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik atau khusus untuk masing-masing publik atau khalayak guna menyelesaikan tujuan program. Penggiatan adalah pelaksanaan secara aktif rencana yang telah disusun berdasarkan data faktual yang telah dikerjakan pada tahap-tahap sebelumnya.
Pertanyaan dalam tahap ini
adalah,” Siapa yang harus melakukan dan mengatakannya, dan kapan, di mana, dan bagaimana?”
3. 7. 2. Government Relations. Sejumlah sasaran dalam strategi berhubungan dengan pemerintah antara lain adalah: 1. Mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan manajemen 2. Mendukung strategi hubungan “perusahaan”. 3.
Menambah kesan baik suatu perusahaan.
4.
Memperluas dan menambah hubungan perusahaan dengan masyarakat, pemerintahan yang resmi, sektor-sektor pribadi, asosiasi usaha termasuk para pesaing.
45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4. 1. OBYEK PENELITIAN
4. 1. 1. ORGANISASI Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA yang sejak Juli 2007 menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara, didirikan pada tanggal 13 Desember 1937 oleh Adam Malik, Soemanang, A.M. Sipahoetar dan Pandoe Kartawagoena, ketika semangat kemerdekaan nasional digerakkan oleh para pemuda pejuang. Keberhasilannya
menyiarkan
Proklamasi
Kemerdekaan
Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dari Pasar Baru, Jakarta ke seluruh dunia adalah wujud kecintaan dan baktinya yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dari Antara dunia mengetahui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1962, ANTARA resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tertanggal 18 Juli 2007 badan hukum LKBN Antara berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sehingga BUMN yang bergerak di bisnis informasi itu namanya menjadi Perum LKBN Antara. Perubahan badan hukum ini dikeluarkan sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
45
46
Secara umum, ANTARA menjadi sumber informasi, alat penyebarluasan atau diseminasi informasi, alat mediasi, dan menjadi alat edukasi. Sebagai sumber informasi, ANTARA mengumpulkan, mengolah dan menyediakan berbagai informasi dalam bentuk teks, foto, audio dan video untuk digunakan media massa di dalam maupun di luar negeri. Sebagai alat diseminasi, ANTARA menyebarluaskan informasi menggunakan teknologi informasi terkini, lewat aplikasi jaringan satelit, internet maupun jaringan Very Small Aperture Terminal (VSAT) serta menyiarkan berita melalui jaringan media cyber yang dapat diakses melalui http://www.antara.co.id. Sebagai alat mediasi, ANTARA menjembatani arus informasi antar instansi dan antar masyarakat. Sebagai alat edukasi, ANTARA menjalankan fungsi pendidikan dengan memberikan informasi yang emngandung nilai-nilai edukatif dan konstruktif bagi kepentingan nasional. Tugas ANTARA adalah aktif memberikan arah bagi perkembangan pers nasional, ikut membantu menumbuhkembangkan pers nasional yang sehat, bebas dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Ke luar, tugas ANTARA adalah ikut membantu menyebarluaskan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional dengan cara menggagas pemberitaan yang dapat meningkatkan citra Indonesia. Selain itu, ANTARA bertugas menciptakan dan mengembangkan pendapat umum yang sehat bagi kepentingan nasional melalui pemberitaan yang berimbang, dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan.
47
Dengan didukung teknologi informasi terkini, ANTARA memiliki jaringan komunikasi yang menjangkau berbagai pelosok tanah air dan dunia. ANTARA memiliki biro di setiap provinsi serta perwakilan di beberapa kotamadya/kabupaten. Agar dapat menyajikan berita luar negeri dengan persepsi nasional, ANTARA mengendalikan biro/perwakilan di New York, Canberra, Beijing, Tokyo, Kuala Lumpur, London, dan Paris. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi global, ANTARA juga menjalin kerjasama,
baik secara komersial maupun non-
komersial, dengan kantor-kantor berita di seluruh dunia, seperti AAP (Australia), Reuters (Inggris), AFP (Perancis), DPA (Jerman), Kyodo (Jepang), Bernama (Malaysia), Xinhua (Republik Rakyat China), CIC (Columbia), NAMPA (Namibia) dan lain-lainnya. ANTARA aktif dalam berbagai organisasi regional dan international, seperti Pertukaran Berita Asean (ANEX/Asean News Exchange), Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (OANA/Organization of Asia Pacific News Agencies), Organisasi Kantor Berita Negara-Negara Non-Blok ( NANAP/Non-Aligned News Agencies
Pool),
dan
Organisasi
Kantor
Berita
Negara-Negara
Islam
(IINA/International Islamic News Agencies) . Sejak Desember 2007, Antara
menjadi pemimpin OANA yang
beranggotakan 38 kantor berita dari 32 negara di Asia Pasifik dengan menduduki jabatan Presiden OANA untuk periode 2007-2010. Selain melayani berita dan foto, ANTARA juga menawarkan produk dan jasa lainnya seperti layanan data dan informasi pasar uang dan saham (Indonesia
48
Market Quote/IMQ), Jasa Informasi Online (JIO), penyebarluasan rilis pers (PRWire) dan pendidikan jurnalistik (Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA), Antara TV, Antara Pustaka Utama, dan Auditorium Adhiyana, . ANTARA juga bekerjasama dengan mitra-mitra asing seperti Reuters dan Bloomberg dalam menjual layanan data dan informasi pasar global. Dengan kantor-kantor berita asing di Asia Pasifik, ANTARA membentuk konsorsium Asia Pulse dalam memberikan layanan informasi bisnis Asia, dan membentuk konsorsium Asia Net dalam menyebarluaskan rilis pers secara global. Sebagai bagian dari misi sosial budayanya, ANTARA mengelola sebuah galeri foto jurnalistik (GFJA). Belanda dan Australia pernah memberi sumbangan foto-foto berharga untuk dipamerkan di GFJA. Jepang dan Ford Foundation pernah membantu restorasi foto-foto bersejarah yang dimiliki galeri tersebut. Dengan berbagai pihak, GFJA juga pernah bekerjasama dalam menyelenggarakan kursus foto jurnalistik. ANTARA berkantor pusat di Jakarta dengan jumlah biro di setiap provinsi di Indonesia atau biasa di sebut dengan Biro Daerah sebanyak 32 biro serta lima biro di luar negeri serta satu koresponden masing-masing di London dan Paris. Jumlah karyawan seluruhnya sebanyak 762 orang dengan rincian 455 orang nonwartawan dan 307 orang wartawan. Dari 762 karyawan itu, 599 diantaranya adalah karyawan tetap dan 162 orang lainnya adalah karyawan honorer dimana 48 orang diantaranya adalah wartawan. Tingkat pendidikan karyawan mulai dari SD hingga Strata-3.
49
Di Kantor Pusatnya di Jakarta, Perum LKBN ANTARA terbagi menjadi tiga direktorat yakni Direktorat Redaksi dan Keuangan, Direktorat Komersil dan Teknologi Informasi (TI) serta Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM).
4.1. 2. VISI DAN MISI Visi: Menjadi Kantor Berita Nasional Terpercaya dan Terkemuka dengan Distribusi Multimedia Global.
Misi: Menyebarluaskan Informasi tentang Indonesia ke Dalam dan Luar Negeri dengan Menyediakan Informasi Secara Cepat, Akurat, Penting.
4. 1. 3. STRUKTUR ORGANISASI Penelitian ini dilakukan di saat Perum LKBN Antara masih melakukan konsolidasi internal. Sehubungan dengan itu, struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi sesuai dengan surat keputusan (SKEP)-003/PAP/2006 tanggal 11 Januari 2006. Berdasarkan struktur organisasi ini sebenarnya Antara memiliki unit Humas dengan nama Seksi Humas dan Kerja Sama Eksternal yang berada di dalam Bagian Umum pada Sekretariat Lembaga. Namun karena penelitian ini mengenai PR sebagai teknik komunikasi maka peneliti tidak menjadikan unit itu sebagai unit observasi.
50
4. 2. HASIL PENELITIAN
4. 2. 1 PUBLIC RELATIONS 4. 2. 1. 1 Hasil Penelitian Bagi pimpinan Antara itu, Antara merupakan kantor berita yang sangat strategis dan memiliki pengaruh yang kuat dan sangat penting bagi Negara Republik Indonesia. Antara juga sangat strategis dalam menyampaikan informasi, baik dari pemerintah, negara dan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Asro Kamal Rokan (berikutnya ditulis menjadi Asro) “… saya masuk Antara pada juli 2005 dengan pemahaman saya bahwa kantor berita ini sangat strategis, kantor berita ini punya pengaruh kuat dan sangat penting bagi Republik Indonesia…” “…sebagai pemimpin redaksi di harian Republika, saya adalah pelanggan Antara, jadi saya tahu persis bahwa posisi antara itu sangat strategis dalam menyampaikan informasi, tidak saja informasi dari pemerintah, negara tetapi juga dari masyarakat dan yang lain, …” Namun meski posisinya sangat strategis dan memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi Negara Republik Indonesia, Antara menghadapi sejumlah masalah antara lain ketiadaan status badan hukum yang berakibat pada terjadinya masalah pada keuangan Antara, perlunya konsolidasi di dalam, dan kepemilikan gedung Wisma Antara di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di mana Antara berkantor pusat. Ketiganya itu menjadi target kerja dalam kepemimpinan Asro. Ia mengatakan “… setelah itu memang tidak ada badan hukum Antara. yang berakibat pada terjadinya problem pada keuangan Antara, kita tidak bisa melakukan, gerakan kita tidak leluasa untuk kembangkan bisnis. kemudian, dari situ saya menyimpulkan badan hukum Antara sesuatu yang mendesak, kemudian pembenahan urusan di dalam, konsolidasi dan lain-lain, dan yang ketiga adalah program target saya pada saat itu adalah adalah wisma ini…”
51
Sementara itu, permasalahan yang dihadapi Antara setelah menjadi Perum adalah Antara memiliki peran dalam koridor-koridor menjalankan penugasan negara dan kegiatan berbasis komersial, di mana Antara harus bisa menciptakan nilai tambah bagi siapa pun yang bisa menjadi pasar. Masalah itu seperti yang diungkapkan Ahmad Mukhlis Yusuf (selanjutnya ditulis sebagai Mukhlis), menurut dia “…semakin jelas ya, peran Antara dalam koridor-koridor menjalankan penugasan negara dan koridor kegiatan berbasis komersial. yang menjalankan penugasan negara ini yang disebut dengan public service obligation…” “…nah sekarang koridor yang komersial bagaimana, koridor komersial ini sebenarnya men-create nilai tambah bagi siapa pun yang bisa jadi pasar dan untuk itu kita harus ciptakan berbagai bisnis…” Kemudian, Antara ke depannya diharapkan sudah sustainable, di mana kesejahteraan karyawan sudah standar Perum dari sisi etos kerja dan kompensasinya. Untuk itu agar harapan itu tercapai maka Antara harus melakukan komunikasi yang baik. Berkaitan dengan ini, Mukhlis mengatakan
“… ke depan kita harapkan Antara sudah sustainable, kesejahteraannya sudah standar perum karyawannya sudah standar perum, dari sisi etos kerja dan juga kompensasinya dan yang lebih penting lagi ini bisa jalan dengan dua basis ini dan dua-duanya bisa jalan dengan komunikasi…” Dengan adanya permasalahan yang dihadapi itu, Antara kemudian menyusun perencanaan untuk membuat keputusan mengenai program publik, obyektif, aksi dan strategi komunikasi, taktik dan tujuan atau hasil. Perencanaan dalam melaksanakan strategi kegiatan dalam berhubungan dengan pemerintah sebelumnya kurang tersusun dengan baik karena tidak adanya agenda tertulis yang menunjukkan bahwa setiap kegiatan dilakukan lebih karena
52
adanya permasalahan yang terasa dihadapi. Agenda tertulis hanya disusun untuk kegiatan seremonial atau menyangkut hubungan bisnis. Mengenai ini Asro mengatakan
“… kalau agenda tertulis enggak. kecuali memang dalam kaitan barangkali ada hal yang kita perlukan tanda tangannya misalnya atau barangkali menyangkut kepentingan hubungan bisnis misalnya Antara mengajukan proposal, selebihnya pada dialog-dialog seperti ini…” Namun, dalam merencanakan kegiatan itu kemudian mengalami sedikit perubahan. Agenda tertulis kegiatan pemimpin Antara mulai tersusun, meski bukan merupakan agenda khusus yang berkaitan dengan kegiatan government relations dan masih tercampur dengan agenda pribadi pimpinan Antara.
Ini
seperti yang dikatakan Mukhlis “…agenda, umumnya pake agenda. tapi adakalanya kalau.. kayak sarapan dengan pak Siswono gitu kan atau pertemuannya malam hari itu ada di saya, agenda pribadi…” Bagi Antara komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Komunikasi dalam arti bagaimana Antara bisa meyakinkan pemerintah dan menekankan bahwa dalam berhubungan dengan pemerintah Antara selalu berpikiran positif. Sebagaimana dengan yang dikatakan Asro
“… yang penting menurut saya komunikasi itu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan, itu satu, kedua adalah kita dalam berkomunikasi selalu saya dalam berhubungan dengan orang selalu berpikiran positif…” Selain itu, pimpinan Antara juga beranggapan bahwa komunikasi yang dilakukan adalah yang didisain untuk saling melengkapi dan saling mendorong antara koridor PSO dan komersial. Untuk itu diputuskan maka komunikasi harus
53
dilakukan kepada DPR dan pemerintah seperti Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Kementerian Negara BUMN dan Departemen Keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Mukhlis
“… nah dua-duanya ini saling melengkapi untuk bisa saling mendorong peran perum sehingga akhirnya kegiatan komunikasi didisain untuk itu. kalau untuk pso misalnya, saya harus berkomunikasi dengan dpr, untuk anggaran kan? dengan depkominfo, dengan meneg bumn dengan departemen keuangan dalam hal ini dirjen anggaran, gitu kan? komunikasinya ke sana…” Untuk itu, Antara merencanakan untuk menjelaskan visi perusahaan. Antara menilai pemerintah sebagai pengembang tugas negara dan untuk itu Antara harus memastikan bahwa pemerintah juga mempunyai pemahaman terhadap Antara saat ini. Sebagaimana yang diungkapkan Mukhlis
“…kita katakan kepada mereka bahwa visi kita adalah membangun masyarakat berbasis knowledge, artinya dengan begitu kita bisa minta banyak kerja sama dengan kominfo karena mereka juga arahnya ke sana, cuma mereka perannya lebih ke infrastruktur kan, teknologi informasi, tapi kalau kita lebih ke content, ya tugas kita…” “…menurut saya pemerintah itu kan yang mengemban tugas negara, sekarang. jadi memastikan agar mereka juga mempunyai understanding terhadap peran perum ini. Itu sangat intens,…” Termasuk kepada DPR yang mempunyai kekuatan alokasi anggaran, seperti yang dikatakan Mukhlis
“…dpr itu bagaimanapun budget allocation power, pak, pemerintah setuju dengan anggaran modal awal kita, misalnya nih, tapi kalau dpr enggak setuju, gak jalan tuh…” Antara kemudian melaksanakan program aksi dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik atau khusus dalam hal ini pemerintah
54
guna menyelesaikan tujuan program. Salah satu kegiatan itu adalah kegiatan formal seperti menghadiri undangan rapat, termasuk Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Seperti yang diungkapkan Asro
“…di Antara katanya sebagai suatu sejarah yang tak pernah terjadi sebelumnya itu kita diundang dalam sidang kabinet khusus tentang Antara yang dihadiri oleh presiden, wakil presiden, tiga menko dan tujuh menteri. di sanalah kemudian dalam sidang kabinet itu kita menyampaikan agenda Antara harus memiliki badan hukum, kemudian menunjuk ketika itu bapak menkopolhukam bapak Widodo AS untuk istilahnya menjadi koordinator antar-menteri untuk menyelesaikan problem-problem Antara. baru kemudian melalui menteri komimfo yang ketika itu bapak Sofyan Djalil persoalan ini terus diperjuangkan dengan melakukan rapat-rapat antar-departemen. sampai kurang lebih hampir dua tahun, bolak balik, bolak balik sampai akhirnya pada bulan Juli 2007, keluarlah PP Nomor 40 yang menjadikan Antara sebagai perusahaan umum, maka selesailah suatu persoalan serius Antara dalam persoalan badan hukum...” Juga menghadiri pertemuan dengan pejabat-pejabat pemerintah di tingkat direktur jenderal , serta menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi I DPR, seperti yang dikatakan Mukhlis
“…pso ini terus berkembang karena tiba-tiba dari mereka juga belum firm banget dari kominfo, maupun dari meneg bumn dan dirjen anggaran pak, maksudnya dalam hal ini departemen keuangan. nah hari selasa tanggal 5 nanti, ada pembahasan di tingkat dirjen, di tingkat eselon I, yang mudah-mudahan itu final, mudah-mudahan.Jadi bentuk pso seperti apa…” “…jadi dpr ini sebenarnya kita sudah atau tiga kali gitu ya kita diundang di komisi I mendampingi menkominfo pak, nah harusnya targetnya minggu ketiga Januari ini kita presentasi, tapi sampai sekarang jadwalnya belum…” Kegiatan formal yang lain diantaranya mengundang pemerintah dan anggota DPR untuk memberikan penjelasan tentang permasalahan yang sedang
55
dihadapi Antara, serta mengundang mereka dalam acara yang diselenggarakan Antara, seperti yang diungkapkan Asro
“…dan kepada kawan-kawan di komisi I seperti Dedi Jamaluddin malik, yang bahkan saya minta hadir di Antara untuk saya sampaikan problem Antara…” Serta seperti yang diungkapkan Mukhlis “ … Itu sangat intens. kemaren kita undang di peluncuran kan dua dirjen datang, dua eselon satu ya, sekjen pak Aswin dan pak Said Didu, sesmen dan staf ahli, karena menurut saya pemerintah itu akan menjadi fasilitator dan regulator…”
Selain itu, memberikan presentasi tentang Antara di hadapan sejumlah menteri seperti yang diungkapkan Mukhlis
“… dengan menteri meneg bumn banyak, kita lakukan yang formal ya presentasi, yang informal selama ini dalam bentuk breakfast gathering,…” “…menkominfo hubungan formal berjalan ya, kita presentasi, informal juga by sms, by telepon, terakhir hari kemarin pak hari tanggal 30, beliau ngundang sarapan pagi, …”
Selain kegiatan formal, Antara juga melakukan kegiatan informal, baik kepada pemerintah maupun anggota DPR, seperti mengikuti perjalan dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke daerah dan ke luar negeri, sebagaimana yang diungkapkan Asro
“… kemudian dari beberapa pembicaraan yang sempat informal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebetulan saya dalam beberapa kesempatan diajak oleh presiden dalam kunjungan ke luar negeri maupun ke daerah, bahkan ketika saya sudah memimpin Antara, diajak ke luar negeri dan daerah, itu kesempatan bagi saya saya sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan Antara. di samping itu kadang-kadang juga dalam kunjungan itu ada juga anggota komisi I, itu kesempatan saya untuk juga berbicara dengan kawan-kawan anggota dpr…”
56
Selain itu, memenuhi undangan breakfast gathering atau sarapan pagi, dan melaksanakan pertemuan di hotel, seperti yang dikatakan Mukhlis
“… dengan menteri meneg bumn banyak, kita lakukan yang formal ya presentasi, yang informal selama ini dalam bentuk breakfast gathering,…” “…menkominfo hubungan formal berjalan ya, kita presentasi, informal juga by sms, by telepon, terakhir hari kemarin pak hari tanggal 30, beliau ngundang sarapan pagi, …” “…jadi komunikasi seperti ini udah enggak ke rdpu lagi, rdpu formalitas aja. dengan pak Theo Sambuaga, komunikasi terus karena dia ketua Komisi I, dengan pak Almuzamil Yusuf, anggota komisi I, pak Mu’tamimul Ula, kemudian pak Yusron Ihza Mahendra. jadi komunikasi by sms, by pertemuan-pertemuan informal di hotel mulia saya lakukan, kita lakukan bersama-sama untuk mendapatkan approval itu, jadi rdpu itu hanya suatu proses saja…” Bentuk komunikasi lainnya adalah komunikasi dengan memanfaatkan telepon dan short message services atau SMS, seperti yang dijelaskan Asro
“…dalam memperjuangkan badan hukum Antara itu, saya selalu mengirim sms ke menteri yang bersangkutan, apakah itu kepada menkominfo, ketika itu bapak Sofyan Djalil, staf pribadi presiden, kepada mensesneg ketika itu pak Yusril, kepada menteri keuangan ibu Sri Mulyani, kepada bapak Theo Sambuaga, ketua komisi I dpr, dan kepada kawan-kawan di komisi I…” Serta seperti yang diungkapkan oleh Mukhlis “… dan yang lebih penting lagi ini bisa jalan dengan dua basis ini dan duaduanya bisa jalan dengan komunikasi dan dua-duanya harus dilakukan dengan 24 jam komunikasi, saya sering kirim sms, telepon,… “ “…tadi saya dapat sms dari ibu Antarini, dia bilang mohon maklum belum terjadwal, bu Antarini putrinya bu Adam Malik ini, jadi..iya..nah.. ya pak belakangan ini saya sering turun ke daerah, wah senang sekali dengan rencanarencana program.., pertama dia sms, selamat pagi pak dirut, apa kabar? ini Antarini, saya siap bantu Antara, jadwal rdpu masih tertunda...” Antara juga melaksanakan cara berkomunikasi yang beragam, dan bahkan khusus dalam melaksanakan kegiatan government relations itu.. Cara khusus itu
57
seperti berupaya mendekatkan diri dengan menteri atau anggota dewan yang belum dikenal, melaksanakan komunikasi seperti seorang sahabat, menggunakan bahasa dan cara yang santun, dan memanfaatkan momentum, seperti yang diungkapkan Asro
“… kebiasaan saya adalah ketika saya bertemu dengan orang apakah dia menteri yang belum berkenalan dan juga anggota dewan yang belum kenal, saya selalu berupaya untuk mendekatkan diri saya memperkenalkan siapa saya…” “…tapi saya ingin mengatakan bahwa saya adalah sahabat anda, nah saya senang kalo anda juga berpikir saya ini adalah sahabat anda. jadi komunikasi saya dengan kawan-kawan saya itu adalah komunikasi sebagai seorang sahabat, dari pada komunikasi saya sebagai seorang sahabat dari pada komunikasi saya sebagai pemimpin Antara atau satu jadi anggota komisi I atau satu jadi menteri atau seterusnya…” “…kemudian dengan menggunakan bahasa-bahasa yang santun. jika saya perlukan suatu hal saya akan tanya ke yang bersangkutan apakah saya bisa telepon anda, nah kalau ia mengatakan oke saya akan telepon, saya tak pernah menelepon orang langsung karena saya tahu persis bahwa kalau saya telepon langsung jangan-jangan dia lagi rapat, ketika dia rapat dia matikan telepon…” “…yang kedua adalah saya selalu menggunakan momentum, misalnya apa, saya tahu menteri itu shalat jumatnya di mana, saya ingin menyampaikan satu hal tentang Antara bahwa itu sesuatu yang mendesak dan seterusnya, saya tunggu dia shalat jumat…” Selain itu, berupaya agar Antara bisa menempatkan kepentingannya di dalam pikiran pemerintah dan anggota DPR, memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh terhadap pengambil keputusan dan berbagi tugas dengan semua pimpinan yang ada di Antara, seperti yang diungkapkan Mukhlis
“…bagaimana menempatkan kepentingan kita dalam pikiran mereka, menempatkan kepentingan Antara dalam pikiran mereka. contohnya begini, kita tanya waktu itu ke teman-teman anggota dpr, anda mau enggak sih, apa yang anda lakukan di daerah..di pusat ini tersebar di seluruh Indonesia, sehingga fungsi parlemen sebagai wakil rakyat itu diketahui kiprahnya, ooh mau sekali gitu.
58
Antara, gunakan Antara, kayak gitu lah, gunakan Antara sehingga Antara itu jadi mitra dewan gitu untuk menyebarluaskan concern mereka sebagai anggota dpr…” “…kan pak Theo ini committed, nah selain komitmen itu supaya pak Theo itu tambah kuat, ternyata orang yang dituakan oleh pak Theo itu pak Siswono gitu… jadi begitu.. informal, dibuat sedemikian rupa sehingga pak Siswono juga merasa visi Antara ini visi dirinya juga, dan kemudian pak Siswono menelepon pak Theo, dibuka lagi, pake communicator , di depan saya ini ada direksi Antara, tolong bantu ya, ini milik kita semua, Antara ini bukan milik siapa-siapa, ini milik kita semua, terus kata pak Theo, siap ketua, siap ketua. saya kira itu menarik ya..” “…misalnya pak Rully diundang eh salah satu anggota komisi I menikahkan putrinya di Medan, pak Rully datang, kemudian besok paginya sarapan dengan yang bersangkutan, kita sudah bagi tugas pak, dengan dpr siapa menghubungi siapa ya...” Dalam berhubungan dengan DPR, khususnya dengan Komisi I DPR, Antara berupaya berhubungan dengan baik dengan pimpinan komisi maupun dengan anggota komisi, seperti yang dikatakan Asro
“… kemudian dari beberapa pembicaraan yang sempat informal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebetulan saya dalam beberapa kesempatan diajak oleh presiden dalam kunjungan ke luar negeri maupun ke daerah, bahkan ketika saya sudah memimpin Antara, diajak ke luar negeri dan daerah, itu kesempatan bagi saya saya sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan Antara. di samping itu kadang-kadang juga dalam kunjungan itu ada juga anggota komisi I, itu kesempatan saya untuk juga berbicara dengan kawan-kawan anggota dpr…” Serta seperti yang diungkapkan Mukhlis “…dengan pak Theo Sambuaga, komunikasi terus karena dia ketua Komisi I, dengan pak Almuzamil Yusuf, anggota komisi I, pak Mu’tamimul Ula, kemudian pak Yusron Ihza Mahendra. jadi komunikasi by sms, by pertemuanpertemuan informal di hotel mulia saya lakukan, …” Dalam melakukan kegiatan government relations itu, Antara bisa dikatakan tidak pernah menemukan kendala, seperti yang disampaikan oleh Asro
59
“…karena hubungannya melalui telepon, melalui sms, kemudian ketemu di suatu tempat atau saya datang. itu lah saya datang setelah dia setuju, kalau saya sms setelah dia ada jawaban, jadi menurut saya hampir relatif tidak…” Serta seperti yang disampaikan oleh Mukhlis
“…enggak ada, enggak ada. karena itu juga tergantung ini, saya percaya pak Buchori ya, pada the power of communication, bukan what to say yang penting, itu penting banget, tapi yang lebih penting lagi adalah how to say, bagaimana icebreaking, bagaimana menempatkan kepentingan kita dalam pikiran mereka, menempatkan kepentingan Antara dalam pikiran mereka…” Sementara itu, untuk mengetahui dampak strategi kegiatan government relations Antara, peneliti juga mewawancari Wakil Ketua Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendara (selanjutnya ditulis menjadi Yusron) dan Ketua Komisi I DPR, Theo L. Sambuaga (selanjutnya ditulis menjadi Theo) dan Sekretaris Ditjen SKDI Depkominfo D. Susilo Hartono (selanjutnya ditulis Susilo). Menurut ketiga nara sunber itu, mereka telah mengenal baik LKBN Antara, baik melalui penjelasan para peimpin Antara dalam rapat-rapat yang diselenggarakan dengan Komisi I DPR, maupun melalui bahan bacaan sejarah tentang Indonesia. Tentang Antara sebagai kantor berita nasional, Yusron mengatakan bahwa hal itu merupakan
sesuatu yang sangat penting dan vital. Ia bahkan
mengumpamakan bahwa kantor berita Antara itu sebagai bendera suatu negara. Mengenai hal ini Yusron mengatakan
“ya, jadi begini kalau pertama kami ingin mengatakan bahwa kami dpr, khususnya komisi 1 yang juga menjadi mitra kerja dimana Antara menjadi mitra kerja kami, menganggap bahwa kantor berita nasional, itu merupakan sesuatu hal yang amat penting dan vital, bagi suatu negara dan bagi sebuah bangsa, jadi saya boleh mengatakan walaupun tidak persis sama, tetapi itu mirip-mirip lah seperti ini sebuah perumpamaan, ini seperti bendera sebuah negara, jadi saya tidak bisa
60
membayangkan sebuah negara tanpa kantor berita. dengan itu saya ingin mengatakan dengan bahasa itu dengan mengatakan bahwa kantor berita Antara itu merupakan hal yang mutlak adanya di republik ini…” Sedangkan Theo mengatakan
“… Antara sudah saya kenal sejak…lamalah, secara pribadi di luar tugas kita mengenal Antara sebagai suatu kantor berita perjuangan yang sejak kelahirannya zaman perjuangan nasional kan? Sejak Adam Malik dan seterusnya…” Sementara Susilo mengatakan “…, karena memang lkbn antara itu menurut hemat saya adalah suatu lembaga yang membawa nama bendera Indonesia, sehingga dengan demikian sangat strategis sekali pak buchori , ya jadi secara politik maupun ya aspek-aspek lainnya tidak semata-mata politik saja, tetapi memang lembaga ini adalah suatu lembaga yang kita anggap strategis yang nantinya selain dia mampu berkiprah ya berkiprah bagaimana berita-berita itu dapat didiseminasikan kepada berbagai pihak ya baik secara lokal, nasional, bahkan internasional, sehingga dengan demikian keberadaan lembaga ini sudah barang tentu harus didukung…” Mengenai kondisi Antara saat ini dan tentang bagaimana harusnya komunikasi antara Antara dengan mereka dilakukan, Yusron mengatakan
“… Antara katakanlah dulu sebagai kantor berita yang menitikberatkan pada media cetak memang harus melakukan suatu modifikasi-modifikasi diri, dan saya melihat bahwa itu sudah mulai dilakukan oleh Antara itu, walaupun mungkin masih dalam proses sebagai misal Antara tv atau apa yang semacam itu, saya juga mendengar kegiatan itu. nah saya mendengar memang adanya pembenahanpembenahan, yang dilakukan di Antara sekarang eh dengan Antara yang lalu eh saya mendengar beritanya yang juga ada pergantian pimpinan, …” “… hanya saja kesan kami di dpr ini, bahwa tentu juga Antara kan katakanlah dulu kan lembaga kantor berita, kalau sekarang sudah jadi perum ya, tentu memang posisinya berbeda dengan sebuah departemen, kalau departemen memang dephan misalnya , mitra kerja kami, deplu, ya tentulah Antara kan tentu berbeda dengan level itu ya, saya juga kadang merasa aneh, jarang ya kesempatan kami bertemu dengan Antara di sini, tentu ada kalanya…” “… secara formal di dalam rapat-rapat kami, nah tentu saja ini bukan berarti kesalahan Antara, tidak, saya tidak berkata kesalahan, ya itu lah mungkin
61
karena posisi Antara, katakanlah sebuah bumn, ini badan usaha milik negara, saya langsung berpikir bagaimana agar ada bisa ada komunikasi yang lebih banyak…” Sementara Theo mengatakan “… sekarang ini juga sampai sekarang sebagai ketua komisi 1 yang juga membidangi Antara, sehingga saya memang makin lagi mengenal yaitu Antara tugas-tugasnya, permasalahan-permasalahannya, tantangan-tantangannya, kemudian pemimpinnya, sampai sekarang ini, mukhlis…” Sedangkan Susilo mengatakan “…ya yang jelas pak buchori menurut hemat saya dan siapa pun ya eeh siapa pun pejabat yang ada di lingkungan depkominfo utamanya, saya kira sangat memandang penting sekali lkbn antara, justru pada saat saya datang kemari, sebagai pejabat sekretaris ditjen skdi, file yang saya lihat pertama adalah apa prpr, apa pending matters, yang boleh dikatakan pada saat itu macet, gitu ya, termasuk salah satunya bagaimana status keberadaan lkbn antara…”
Untuk itu Yusron mengusulkan ditingkatkannya komunikasi informal. Mengenai hal ini Yusron mengatakan “…mungkin informal, ya, informal merupakan salah satu apa namanya cara, sejauh cara itu untuk hal-hal yang baik untuk tujuan untuk kemaslahatan bangsa ini, apa salahnya, bahkan terkadang cara informal ini lebih efektif ketimbang cara melalui kegiatan formal, hanya tinggal masalahnya pada saat keputusan harus dibuat ya pada saat itu kita membuat keputusan secara formal, saya kira itu…” Sementara Theo mengatakan “… ya telepon, ketemu, sms-an, kontak, semuanya dalam rangka karena kami di dpr di komisi 1, termasuk saya sendiri, itu masih tetap membekas di kita bahwa Antara ini adalah kantor berita perjuangan, sehingga meskipun dalam 20 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, Antara mengalami berbagai permasalahan, tantangan, ya kita tahu kan, kita tetap terus mendorong Antara supaya tetap maju ya, tetap berkembang, tetap dapat menjawab tantangan-tantangannya yang makin komplek…” Tentang hubungannya dengan pemimpin Antara, Yusron mengatakan “…Ahmad Mukhlis Yusuf, ya saya kenal wajahnya, pernah beberapa kali bertemu dengan saya,..”
62
“…jadi kalau dengan pak Asro ya lebih pada yaitu merupakan suatu hal yang bersifat pribadi, dalam arti kata saya mengenal beliau itu bahkan sebelum beliau di Antara, nah kebetulan juga pernah menjadi wartawan juga dulu kan menjadi koresponden Kompas di Tokyo selama tujuh tahun, lalu banyak juga kawan-kawan di Antara itu yang juga mungkin saya kenal gitu..” Sedangkan Theo mengatakan “…jadi saya jelas mengenal tugas-tugas fungsi dan perjuangan Antara ya, pemimpin-pemimpinnya mulai Marpaung waktu itu dan seterusnya sampai yang saat terakhir Parni Hadi dan yang belakangan ini ya, semua lah, pak Buchori ya, pak Ahmad Mukhlis Yusuf, ya kan, sebelumnya pak Asro, sebelumnya lagi siapa pak Sobary…” Sedangkan Susilo mengatakan “…sehingga dengan demikian pak buchori saya kenal dengan pribadiperibadi, beliau-beliau itu sebagai pribadi apakah sebagai anggota direksi ataukah anggota dewas, maupun pengurus yang lama gitu ya, tapi juga memang dalam hal ee untuk ya masalah-masalah kedinasan dalam arti kerja sama kedinasan. sehingga saya mengenal kepada beliau-beliau semua, bahkan dengan mantan pun seperti pak alit pun saya mengenalnya…” Tentang kegiatan informal yang dilakukannya dengan pemimpin Antara, dalam hal ini Asro, seperti melakukan hubungan telepon dan memanfaatkan SMS, Yusron mengatakan
“… jarang… jarang, dan hampir tidak pernah…” Sementara dengan Mukhlis, Yusron mengatakan “…juga belum dan kita hanya ketemu secara formal...” Sementara Susilo mengatakan tentang kegiatan informal dengan pimpinan Antara “…tidak hanya kontak, kadang-kadang malah rapat bersama. rapat bersama dalam rangka pembahasan-pembahasan untuk kepentingan lkbn antara sendiri, maupun kepentingan-kepentingan di bidang lingkup depkominfo, apakah itu menyangkut anggaran, apakah itu menyangkut pengembangan antara ya dan sebagainya pak, jadi kami pribadi mengenal beliau-beliau itu…”
63
Mengenai kemungkinan pemimpin Antara itu melakukannya dengan pimpinan Komisi I lainnya serta dengan anggota Komisi I, Yusron mengatakan
“…eh saya tidak melihat dan juga tidak mendengar kabar tentang itu karena Arif Mudatsir kan duduknya selalu di sisi saya, dia wakil ketua bidang kominfo, tapi saya tidak melihat adanya suatu pertemuan-pertemuan yang cukup ini eh yang efektif juga, nah padahal hal-hal semacam itu perlu kita lakukan…” Sementara Theo mengatakan “…ooh, umpanya dalam seminar-seminar, di luar rapat-rapat, di dalam function-function, social function, dalam diskusi-diskusi…”
Agar kantor berita Antara bisa tetap eksis Yusron juga mengusulkan langkah-langkah yang dapat ditempuh Antara. Yusron mengatakan “…saya berpikir apakah tidak mungkin langkah misalnya bahwa semacam kerja sama Antara dengan perusahaan-perusahaan media yang lain, Antara kan hanya kantor berita, dia walaupun ada TV Antara, kan itu masih belum terbit, tetapi dia kan bukan kaya koran Kompas, koran Media, bukan begitu, justru…” “…ya, saya melihat sekarang itu lebih banyak kekuatan berita-berita Antara itu pada berita-berita yang eh di daerah, dimana media misalnya tidak mempunyai perwakilan yang diposkan di sana,…” “…kecepatan juga merupakan satu hal yang penting, di sini Antara harus berpacu dengan detik com segala macam itu, jangan sampai kalah, ya tentu dibanding dengan media cetak yang harus terbitnya besok, Antara tentu lebih cepat, nah saya melihat ada satu kegunaan juga tampaknya Antara dari mediamedia lain minimal Antara itu dijadikan sebagai diteksi awal sebagai sebuah peristiwa, karena saya pernah walaupun saya tidak mengatakan ini kasus apa, atau berita tentang apa, saya pernah waktu saya sedang berada di Bangka sana, melakukan operasi kegiatan sosial dengan warga, Antara kan nulis, lalu ada nanya-nanya soal lain di luar kegiatan sosial, saya ngobrol, tiba-tiba dua jam kemudian, saya ditelepon oleh salah satu koran cetak, pak Yusron kita mau bertanya tentang ini, ini, dari mana kamu tahu pikir saya kan, eh saya pun bingung, akhirnya saya tahu dia membaca atau mencium berita ini melalui Antara, tapi untuk lebih dalam dia kejar langsung ke nara sumber, nah itu juga mungkin salah satu eh misalnya fungsi Antara, saya tidak tahu apakah bisa digunakan atau tidak,..”
64
Sementara Theo mengatakan “…saya kita itu, tingkatkan terus kiatnya, kualitas sumber manusianya, profesionalisme, itu yang bisa you bisa andalkan sebagai… ya, kalau semangatnya saya lihat di sana, komitmennya ada di sana, tetapi harus diimbangi juga oleh komitmen perjuangan, harus dimbangi oleh keterampilan, profesionalisme, serta Antara juga harus mencari kiat-kiat untuk meningkatkan kelengkapan, perlengkapan sumber daya manusianya, baik dari sisi kualitas, kemampuan, peralatan, karena sekarang peralatan paling penting, mobilitas, serta kesejahteraan...” Sedangkan Susilo mengatakan “…ya jadi saya kira ya keinginan pimpinan-pimpinan di depkominfo, seperti keinginan antara sendiri saya kira, bagaimana lkbn antara itu sebagai lembaga berita yang betul-betul mampu pak untuk meningkatkan citra secara nasional, bahkan syukur-syukur dikenal secara internasional karena bicara lkbn antara berarti bicara masalah bendera nasional, nah dengan demikian pak keberadaan lkbn antara ya minimal adalah terus berkembang, mampu mengembangkan dirinya melakukan inovasi-inovasi yang baru, gitu ya dan sudah barang tentu lkbn antara harus lebih baik lagi pak dibandingkan sebelumnya…”
Menurut Yusron, Antara sebagaimana halnya dengan media lainnya, saling membutuhkan dengan politisi. Mengenai hal ini Yusron mengatakan
“ya, eh sebenarnya Antara, kantor berita, terlebih juga media, dengan politisi itu kan ada hubungan yang saling memerlukan, simbiose mutualistis, dalam arti kata singkat kata bica saya katakan wartawan kan perlu berita, karena tugas dia memberitakan, wartawan ya warta itu, berita itu lah yang dia perlukan, politisi juga memerlukan ide-ide dia, pemikiran-pemikiran dia, pemikiran eh rapat komisi di sini komisi 1 misalnya, itu menginginkan agar itu nyampai ke masyarakat, nyampai kepada pemerintah dan dikomunikasikan sehingga jalur komunikasi menjadi lancar, ada, apa namanya sifat saling memerlukan di sini, tetapi mengapa dalam kenyataannya ini tidak berjalan lancar, ini perlu dicarikan anu, salah satu cara, memang kalau hanya menyangkut berita, komunikasi tadi itu,..” Sedangkan Theo berpendapat “…saya lihat dengan kepemimpinan baru ya di Antara ya, khususnya anak-anak muda ya, mulai dari ya terakhir ya, siapa namanya, Asro dan Mukhlis ini, katakanlah keberadaan mereka di sini, untuk tugas coverage, itu semakin meningkat, eeh semakin meningkat, baik dari jumlah maupun kualitas orang yang
65
di sumber daya manusia yang ditingkatkan, itu kan menunjukkan concern dan perhatian mereka, bahwa eeh dpr ini mempunyai posisi dan peranan penting dan oleh karena itu merupakan sumber berita yang penting...” DPR juga menyatakan komitmennya untuk membantu setiap upaya Antara untuk melakukan perbaikan-perbaikan, seperti yang dikatakan TLS “… ooh, komitmennya begitu, pasti, harus, it’s a must itu, memang karena komitmen kita di sana, dan itu dialah, karena keberpihakan meskipun Antara katakanlah itu sebagai pers yang independen, perum, tapi history-nya, sejarahnya toh, komitmen perjuangan saya, kita tahu masih ada di situ…”
4. 2. 1. 2 Interpretasi Data Dalam menyusun strategi PR dalam kegiatan government relations, pimpinan Antara telah melakukan langkah-langkah sesuai mekanisme, seperti menetapkan
masalah,
merencanakan
kegiatan
atau
strategi,
dan
mengkomunikasikan kegiatan. Ini seperti yang diungkapkan oleh Scott M Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom bahwa kegiatan PR harus dilaksanakan sesuai dengan sistematiknya. Artinya kegiatan tersebut berlangsung menurut pentahapan yakni, menetapkan masalah, perencanaan dan pemrograman,
dan penggiatan atau
pelaksanaan. Dalam
menjalankan
fungsinya
menjalankan
PR
sebagai
teknik
komunikasi, pimpinan Antara telah menjalankan hal tersebut, khususnya dalam kegiatan berhubungan dengan pemerintah dan anggota DPR dalam upaya menjaga hubungan baik. Fungsi sentral PR adalah menunjang manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, dengan komunikasi sebagai kegiatannya yang utama. Sasaran kegiatan
66
PR adalah publik internal dan publik eksternal, sedangkan tujuannya adalah terbinanya hubungan harmonis antara organisasi dengan publik tersebut. Dalam menyusun strategi PR dalam kegiatan government relations, pimpinan Antara telah melakukan langkah-langkah sesuai mekanisme, seperti menetapkan masalah yang dilakukan melalui pengumpulan data (data collecting) dan pengkajian fakta (fact finding) tentang aspek-aspek yang menyangkut hubungan organisasi dengan publik. Permasalahan itu adalah: 1. Antara merupakan kantor berita yang memiliki pengaruh yang kuat dan sangat penting bagi Negara Republik Indonesia. Antara juga sangat strategis dalam menyampaikan informasi, baik dari pemerintah, negara dan masyarakat. 2. Antara tidak memiliki status badan hukum yang berakibat pada terjadinya masalah pada keuangan Antara, serta pembenahan urusan di dalam, konsolidasi dan lain-lain, dan kepemilikan Wisma Antara. 3. Antara memiliki peran dalam koridor-koridor menjalankan penugasan negara dan kegiatan berbasis komersial, di mana Antara harus bisa menciptakan nilai tambah bagi siapa pun yang bisa menjadi pasar. 4. Antara ke depannya diharapkan sudah sustainable, di mana kesejahteraan karyawan sudah standar Perum dari sisi etos kerja dan kompensasinya.
67
Antara kemudian juga menetapkan perencanaan untuk membuat keputusan mengenai program publik, obyektif, aksi dan strategi komunikasi, taktik dan tujuan atau hasil. Perencanaan dalam melaksanakan strategi kegiatan dalam berhubungan dengan pemerintah sebelumnya kurang tersusun dengan baik karena tidak adanya agenda tertulis. Agenda tertulis hanya disusun untuk kegiatan seremonial atau menyangkut hubungan bisnis. Namun, hal itu kemudian mengalami sedikit perubahan. Agenda tertulis mulai tersusun. Dalam perencanaan itu ditetapkan bahwa: 1. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Komunikasi dalam arti bagaimana Antara bisa meyakinkan pemerintah dan menekankan bahwa dalam berhubungan dengan pemerintah Antara selalu berpikiran positif. 2. Komunikasi yang dilakukan adalah yang didisain untuk saling melengkapi dan saling mendorong antara koridor public service obligations (PSO) dan komersial. Untuk itu diputuskan maka komunikasi harus dilakukan kepada DPR dan pemerintah seperti Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Kementerian Negara BUMN dan Departemen Keuangan. 3. Menjelaskan visi perusahaan kepada pemerintah sebagai pengembang tugas negara dan kepada DPR yang mempunyai kekuatan alokasi anggaran.
Antara kemudian melaksanakan program aksi dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik atau khusus dalam hal ini pemerintah guna menyelesaikan tujuan program.
68
Bentuk program aksi dan komunikasi itu adalah: 1. Kegiatan formal. a. Menghadiri undangan rapat pemerintah, termasuk Sidang Kabinet, dan undangan rapat DPR. b. Mengundang pemerintah dan anggota DPR. c. Menyampaikan presentasi tentang Antara di hadapan sejumlah menteri. 2. Kegiatan informal. a. Mengikuti perjalan dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke daerah dan ke luar negeri. b. Memenuhi undangan breakfast gathering atau sarapan pagi dari menteri. c. Melaksanakan pertemuan dengan anggota DPR di hotel d. Berkomunikasi dengan telepon dan short message services atau SMS.
Dalam
melaksanakan
kegiatan
government
relations
itu,
Antara
melaksanakan cara berkomunikasi yang beragam, dan bahkan khusus, yaitu: 1. Berupaya mendekatkan diri dengan menteri atau anggota dewan yang belum dikenal. 2. Melaksanakan komunikasi seperti seorang sahabat 3. Menggunakan bahasa dan cara yang santun 4. Memanfaatkan momentum 5. Berupaya agar Antara bisa menempatkan kepentingannya di dalam
69
pikiran pemerintah dan anggota DPR. 6. Memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh terhadap pengambil keputusan. 7. Berbagi tugas dengan semua pimpinan. 8. Berhubungan baik tidak saja dengan pimpinan Komisi I DPR, namun juga dengan anggota komisi.
Sementara itu, mengenai strategi kegiatan government relations LKBN Antara, Wakil Ketua Komisi I DPR, Yusron menegaskan bahwa Antara sebagai kantor berita nasional merupakan
sesuatu yang sangat penting dan vital. Ia
bahkan mengumpamakan bahwa kantor berita Antara itu sebagai bendera suatu negara. Mengenai kondisi Antara saat ini dan tentang bagaimana harusnya komunikasi antara Antara dengan Komisi I DPR dilakukan, Yusron mengatakan bahwa Antara memang harus melakukan suatu modifikasi-modifikasi diri. Pihaknya melihat bahwa itu sudah mulai dilakukan oleh Antara itu, walaupun mungkin masih dalam proses sebagai misal Antara TV. Ia juga mendengar adanya pembenahan-pembenahan yang dilakukan di Antara sekarang. Yusron mengusulkan agar komunikasi informal Antara dengan Komisi I DPR ditingkatkan karena hal itu tidak ada salahnya dilakukan jika tujuannya adalah untuk hal-hal yang baik bagi kemaslahatan bangsa ini. Yusron berpendapat bahwa cara informal ini lebih efektif ketimbang kegiatan formal. Masalahnya hanya tinggal pada saat keputusan harus dibuat dimana itu harus dilakukan secara formal.
70
Mengenai hubungannya dengan pemimpin Antara, Yusron mengatakan pihaknya baru mengenal wajah Direktur Utama Perum LKBN Antara, Ahmad Mukhlis Yusuf, yang beberapa kali bertemu dengannya dalam kegiatan formal. Sementara terhadap mantan Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi LKBN Antara, Asro Kamal Rokan, Yusron mengatakan pihaknya mengenal Asro lebih pada hal yang bersifat pribadi dan ia mengenalnya bahkan sebelum Asro menjadi pimpinan Antara. Tentang kegiatan informal yang dilakukannya dengan pemimpin Antara, dalam hal ini Asro, seperti melakukan hubungan telepon dan memanfaatkan SMS, Yusron mengatakan pihaknya jarang melakukannya, bahkan hampir tidak pernah. Sementara dengan Mukhlis, Yusron mengatakan ia juga belum melakukannya dan mereka bertemu hanya secara formal. Mengenai kemungkinan pemimpin Antara itu melakukan hubungan informal dengan pimpinan Komisi I lainnya serta dengan anggota Komisi I, Yusron mengatakan pihaknya tidak melihat dan juga tidak mendengar kabar tentang adanya pertemuan-pertemuan itu. Agar kantor berita Antara bisa tetap eksis Yusron mengusulkan langkahlangkah yang dapat ditempuh Antara, seperti agar Antara melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan media yang lain. Yusron melihat sekarang ini kekuatan berita-berita Antara itu pada berita-berita di daerah, serta Antara harus memperhatikan kecepatan agar berita yang disiarkan dapat dijadikan sebagai diteksi awal oleh media lainnya.
71
Yusron juga berpendapat bahwa Antara sebagaimana halnya dengan media lainnya, saling membutuhkan dengan politisi di mana wartawan memerlukan berita, sementara politisi memerlukan agar ide dan pemikiran mereka dapat diketahui masyarakat dan pemerintah. Yusron mempertanyakan mengapa dalam kenyataannya hal itu tidak berjalan lancar dan perlu dicarikan jalan keluarnya. Sementara Theo mengatakan bahwa ia sudah sejak lama secara pribadi mengenal Antara sebagai kantor berita perjuangan. Posisinya sebagai Ketua Komisi I DPR, komisi yang mitra kerjanya antara lain Departemen Komunikasi dan Informatika di mana Antara bernaung, membuatnya makin kenal dengan Antara, baik tugas-tugasnya, permasalahannya dan tantangannya. Theo juga mengatakan selain melalui kegiatan formal, kegiatan informal pun sering dilakukan dengan pemimpin Antara seperti saling bertelepon, saling kirim SMS, bertemu dalam seminar, diskusi dan dalam kegiatan sosial. Kegiatan informal itu diyakininya makin membuatkan makin kenal baik, khususnya dengan para pemimpin Antara pada kurun waktu beberapa tahun terakhir. Theo mengusulkan agar Antara dalam melaksankan komitmen perjuangan, Antara juga harus mengimbanginya dengan keterampilan, profesionalisme. Antara juga harus mencari kiat-kiat untuk meningkatkan kelengkapan, sumber daya manusianya, baik dari sisi kualitas, kemampuan, peralatan, mobilitas, serta kesejahteraan. Menurut Theo, DPR akan melaksanakan komitmennya untuk membantu setiap upaya Antara untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
72
Sedangkan Susilo mengatakan bahwa LKBN Antara adalah suatu lembaga yang membawa nama bendera Indonesia, sehingga dengan demikian sangat strategis secara politik maupun ya aspek-aspek lainnya. Diharapkan lembaga ini nantinya mampu berkiprah dengan mendiseminasi berita baik secara lokal, nasional, bahkan internasional, sehingga keberadaan lembaga harus didukung. Menurut Susilo ia kenal dengan anggota direksi maupun dewas LKBN antara secara pribadi-pribadi, selain secara kedinasan. Tentang kegiatan informal dengan pimpinan Antara, Susilo mengatakan selalu dilakukan, selain kegiatan rapat yang membahas kepentingan LKBN Antara, maupun kepentingan di bidang lingkup Depkominfo misalnya menyangkut masalah anggaran maupun pengembangan Antara. Mengenai harapannya kepada Antara, Susilo mengatakan agar Antara sebagai lembaga kantor berita yang betul-betul mampu meningkatkan citra secara nasional, bahkan dikenal secara internasional karena bicara tentang Antara berarti bicara masalah bendera nasional. Antara diharapkan mampu mengembangkan dirinya dengan melakukan inovasi-inovasi baru..
4. 2. 2. Government Relations Dengan disusunnya strategi kegiatan government relations Antara itu seperti menetapkan permasalahan, menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan maka terlihat bahwa kegiatan itu mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan manajemen, mendukung strategi hubungan perusahaan, menambah kesan baik perusahaan, serta memperluas dan menambah hubungan perusahaan dengan pemerintah dan anggota DPR.
73
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Muslim Basya yang berpendapat bahwa
sejumlah sasaran dalam strategi pemerintahan atau strategi hubungan
dengan pihak luar antara lain mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan manajemen, mendukung strategi hubungan “perusahaan”, menambah kesan baik suatu perusahaan, dan memperluas dan menambah hubungan perusahaan dengan masyarakat, pemerintahan yang resmi, sektor-sektor pribadi, asosiasi usaha termasuk para pesaing.
74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan temuan data di lapangan serta analisis data pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:
5. 1. KESIMPULAN
1. Dalam menyusun strategi PR dalam kegiatan government relations, pimpinan Perum LKBN Antara melakukan pengumpulan data dan pengkajian fakta tentang aspek-aspek yang menyangkut hubungan organisasi dengan publik. 2. Pimpinan Perum LKBN Antara juga menetapkan perencanaan untuk membuat keputusan mengenai program publik, obyektif, aksi dan strategi komunikasi, taktik dan tujuan atau hasil.. 3. Pimpinan Perum LKBN Antara juga melaksanakan program aksi dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik atau khusus guna menyelesaikan tujuan program. 4. Strategi PR dalam kegiatan government relations yang disusun pimpinan Perum LKBN Antara dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Maka bila disimpulkan, dalam menyusun strategi PR dalam kegiatan government relations, pimpinan Perum LKBN Antara melaksanakannya sesuai dengan
mekanisme
manajemen
proses
74
PR
yakni
dengan
menetapkan
75
permasalahan, menetapkan perencanaan dan melaksanakan program aksi dan komunikasi, meski masih ada beberapa kekurangan yang ditemukan.
5. 2. SARAN
1.
Dalam melaksanakan pengumpulan data dan perencanaan, pimpinan
Perum LKBN Antara perlu melibatkan pimpinan lainnya agar tujuan program tercapai. 2. Dalam melaksanakan program aksi dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan khusus guna menyelesaikan tujuan program, perlu disusun dalam sebuah agenda yang terencana dengan kegiatan-kegiatan yang secara khusus ditujukan dalam melaksanaan program government relations. 3.
Strategi PR dalam kegiatan government relations yang disusun
pimpinan Perum LKBN Antara dilaksanakan, namun hal itu masih perlu ditingkatkan lagi misalnya dengan memperbanyak kegiatan, khususnya kegiatan informal. 4.
Apabila di kemudian hari ada yang tertarik untuk mengadakan
penelitian di Perum LKBN Antara, peneliti merekomendasikan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan publik eksternal lainnya untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan ini.
DAFTAR PUSTAKA
Baskin, Otis, Craig Aronoff, Dan Lattimore, Public Relations, The Profession and The Practice, 4th edition, A Time Mirror Company, 1997. Basya, Muslim, Perhumas Dalam Warna: Menyusun Strategi, Membangun Korporasi dan Menjaga Reputasi, Jakarta, BPP Perhumas Bidang Komunikasi, 2004. Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2003. Cutlip, Scott M., Allen H. Center dan Glen M. Broom, Effective Public Relations, Sixth Edition, New Jersey, Prentice Hall, 1985. Effendy, Onong Uchjana, Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1999. ------------------------------, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005. ------------------------------, Human Relations dan Public Relations, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1993. Grunig, James E, Todd Hunt, Managing Public Relations, Florida, Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1984. Harrison, Kim, Strategic public relations, a practical guide to success, 2nd edition, Australia, Viyenard Publishing Pty Ltd, 2001. Jeffkins, Frank, Public Relations, Edisi Keempat, Terjemahan Haris Munandar, Jakarta, Erlangga, 1996. Johannesen, Richard L., Etika Komunikasi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1996. Kasali, Rhenald, Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1994. Kriyantono, Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi,
Komunikasi Pemasaran, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006. Mahmud, Mahidin, Pengantar Hubungan Masyarakat, Jakarta, Universitas Terbuka, 1993. Malo, Manasse, et.al., Buku Materi Pokok Metode Penelitian Sosial, Universitas Terbuka, Jakarta, Penerbit Karunika, 1986. Mulyana, Deddy, Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002. Nawawi, Hadari, Nini Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999. Rachmadi, F., Public Relations, dalam Teori dan Praktek, Aplikasi dalam Badan Usaha Swasta dan Lembaga Pemerintah, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1993. Rakhmat, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, Dilengkapi Contoh Analisis Statistik, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1997. Ritonga, Rajab, Budi Setiawanto, Andi Jauhari, Suara Indonesia, 70 tahun Antara Mengabdi Bangsa, Jakarta, Penerbit Antara Pustaka Utama, Desember 2007. Ruslan, Rosadi, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004. Setiawan, Bambang, Materi Pokok Metode Penelitian Komunikasi I, Universitas Terbuka, Jakarta, Penerbit Kurnia, 1995. Simamora, Nurainun, Public Relations Dalam Sebuah Kegiatan, Jakarta, Universitas Indonesia, 2001. Wasesa, Silih Agung, Strategi Public Relations, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005 Wilcox, Dennis L., Glen T. Cameron., Philip H. Ault,Warren K. Agee, Public Relations, Strategies and Tactics, Seventh Edition, Pearson Education, Inc., 2003 .
