Tugas akhir pendidikan pancasila Pancasila dan aspek lain Dalam Terjaminnya HAM
Disusun oleh: Budi Putra Ramadhan 11.11.4665 Kel C S1-Teknik Informatika Drs Tahajudin Sudibyo
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Abstrak Terhubungnya pancasila dan undang-undang dalam tanggung jawab pemerintah dalam hak asasi manusia yang berhubungan dengan terjaminnya rasa aman dan nyaman dalam berbagai aspek yang menunjang terjadinya suatu persatuan negara yang bersifat selamanya dalam hidup bermasyarakat yang bersatu saling menghargai untuk hidup makmur, aman, nyaman dan sentosa yang telah di jamin pemerintah. penjelasan hak –hak yang terkandung dan tecantum dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang telah menjadi patokan dalam terbentuknya hak asasi manusia yang adil dan menyeluruh dalam teraturnya kehidupan bermasyarakat yang saling menghargai dan saling memperhatikan satu sama lain tanpa menghiraukan adanya perbedaan pendapat, agama ataupun fisik, sehingga terjadinya persatuan indonesia. Peraturan telah di tulis dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberian rasa aman terhadap seluruh rakyat indonesia dalam ber negera dan ber masyarakat umum, Dan terhindar dari rasa cemas akan kriminalitas, karena bangsa indonesia bersifat WAJIB menjaga setiap warga negara indonesia untuk terhindar dari rasa cemas akan terjadinya suatu kriminalitas pada lingkungan bermasyakarat maupun bernegara, sehingga dalam mempraktekan dalam kehidupan bermasyarakat pun semua warga negara indonesia bisa memahami mana yang menjadi hak milik nya dan hak milik orang lain. Banyak yang belum tahu akan sebuah arti hak asasi manusia padahal sebuah pengertian terhadap suatu hak asasi manusia dapat membuat suatu hal praktek dalam kemasyarakatan akan terjalin sebuah koneksi yang dapat membuat sebuah persatuan yang adil makmur dan sentosa, dan ketidak tahuan itu juga dapat menyebabkan penyimpangan atau pelanggaran sebuah hak asasi orang lain. Hal-hal atau aspek yang dapat membuat sebuah pengertian itu berubah adalah sadar dalam kehidupan bermasyarakat bahwasanya semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sudah di bawa sejak lahir ke dalam dunia yang terhubung langsung ke dalam masyarakat dan hal tersebut pula yang membuat sebuah kesatuan demokrasi dan kesatuan dalam persatuan indonesia.
Latar belakang masalah Semua pakar yang ada di indonesia, ahli atau peneliti meyakini bahwa UUD 1945 pada dasarnya telah mengakui dan memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia dalam bernegara, sesuai UUD 1945 dan juga pancasila: (BAB X A Pasal 28 G ayat 1 dan 2) (BAB X A pasal 28 H ayat 1) (UU RI NO 39 Tahun 1999 tentang HAM ) (Ketetapan MPR No XVII /MPR/1998 tentang HAM) Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak dari lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah asal mula Hak Asasi manusia berawal dari Eropa Barat yaitu inggris. tonggak pertama kewenangan hak asasi ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya (Magna Charta).Dalam Magna Charta dijelaskan raja tidak lagi betindak sewenang-wenang dan harus mendapat persetujuan para bangsawan. Perkembangan berikutnya revolusi amerika (1776),dan revolusi perancis(1789).Dua revolusi pada abad ke XVIII ini besar sekali pengarunya terhadap perkembangan hak asasi manusia tersebut.Tahun 1789 munculnya revolusi perancis yang bertujuan untuk membebasakan warga negara perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang penguasa tunggal negara(absolute monarchie) di perancis pada waktu itu (Raja Louis XVI)istilah yang dipakai pada waktu itu "Droit De I'Homme"yang artinya hak manusia didalam bahasa inggris disebut "Human Rights"atau"Mensen Rechten"dalam bahasa belanda dalam bahasa indonesia Hak-hak kemanusiaan atau dikenal dengan istilah "Hak-hak Asasi Manusia" Dalam bangsa indonesia hak asasi manusia juga tecantum dalam pancasila undangundang dasar 1945 dan juga dalam pembukaan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 alenia ke 4 yang menyatakan “kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan dalam suatu susunan negera republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan indonesia, dan kerayatan yang di pimping oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Serta dengan mewujudkan sauatu keadulan sosial bagi seluruh raktyat indonesia”. Semua hak-hak di indonesia juga banyak tercantum dalam pilar-pilar negara
seperti pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang mencakup perlindungan hak asasi manusia baik dalam bernegara beragama dan berbangsa dalam persatuan indonesia. Dalam teori ilmu hukum segala hak yang dimiliki manusia akan selalu bergandeng dengan kewajiban. Demikian pula mengenai “hak-hak asasi” harus pula bergandengan dengan kewajiban asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya lebih didahulukan. Artinya memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru kemudian menuntut hak. Batasan tentang hak asasi manusia atau dasar ialah hak hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir. Yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut. Hak-hak asasi lazim pula disebut hak-hak kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Demikian dapatlah kita peroleh pengertian apakah sesungguhnya hak-hak asasi manusia itu, hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir; sebagai anugerah atau karunia dari allah yang maha kuasa.seperti misalnya hak hidup dengan selamat, hak kebebasan dan kesamaan, yang sifatnya tidak boleh di langgar oleh siapapun. Adapun “kewajiban-kewajiban asasi” ialah kewajiban-kewajiban dasar pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat .seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan/perundangan dalam masyarkat, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian apabila orang menuntut agar hak-hak asasinya mendapat perlindungan yang baik, maka pada saat yang sama pula terdapat tuntutan agar orang tersebut melaksanakan kewajiban asasinya; misalnya tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri,tanpa ingat kewajiban untuk bantu-membantu , harga-menghargai , dan sebagainya. Maka hak-hak asasi manusia ata human rights mencakup berbagai bidang, yang dalam skema sebagai berikut:
Hak asasi pribadi -Kebebasan berpendapat -Kebebasan beragama -Kebebasan bergerak -Dll
Hak asasi ekonomi -Hak memiliki -Hak manfaat -Dll
Hak asasi sosial dan kebudayaan -Mendapatkan pendidikan -Mengembangkan kebudayaan -Dll
Hak asasi -Mendapatkan keadilan -Mendapatkan Peradilan -Mendapatkan Perlindungan -Dll
Hak asasi politik -Berhak memilih -Berhak dipilih -Berhak berorganisasi -Dll
Hak asasi dalam perlakuan sama -Hukum -Pemerintahan -Dll
Hak -hak yang terkait dengan pancasila Hak asasi manusia yang tercantum dalam pancasila, undang-undang dasar 1945 mempunyai peraturan yang ditegaskan dalam berbagai macam aspek yang mendalam terkait dengan hak asasi manusia Adalah sebagai berikut: Dalam pancasila hak asasi manusia mempunyai berbagai macam yaitu:
Ketuhanan yang maha esa, bahwa menjamin kemerdekaan setiap rakyat indonesia dalam menentukan agama yang akan di peluk, beribadah sesuai ketentuan agama masingmasing dan menghormati antar sesama pemeluk agama lain dan dengan itu pula indonesia menyatakan beragama yang di landasi oleh kepercayaan ketuhanan yang maha esa, sehingga agama yang ada di indonesia tidak dibeda-bedakan kebenaranya ataupun keunggulanya.
disinilah letak perbedaan hak asasi manusia indonesia dengan hak asasi didunia barat dan komunis. Menurut ajaran liberalisme, hak asasi boleh saja untuk menyebarkan kepercayaan yang
sama sekali bertentangan dengan keyakinan agama. Sebaliknya di dunia komunis kita tidak menemukan perlindungan terhadap hak-hak untuk beragama dan beribadah; bahkan negara mempelopori propaganda anti agama.
Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa setiap rakyat indonesia mendapat tempat kedudukan yang sama dalam mata undang-undang dan hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang dan dengan itu pula indonesia menyatakan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab.
Disini berarti kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksananya pengakuan martabat manusia. Tiap –tiap orang harus diperlakukan dengan pantas; tidak boleh disiksa, dihina, dan diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sama-sama makhluk tuhan dan dengan demikian segala suku dan bangsa dihadapan tuhan adalah sama
Persatuan Indonesia, maksudnya untuk menjadi unsur mempersatu dalam warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, karena semua ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam suatu semangat bersaudara tanpa pandang bulu siapa yang di ajak bermasyarakat dalam kehidupan bernegara bersatu adil dan makmur.
Tidak dapat dibenarkan dari aspek persatuan ini apabila seseorang menggunakan hak-haknya yang dapat merugikan dan merendahkan martabat bangsa.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusywaratan/perwakilan, bahwa setiap warga negara indonesia berhak bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat, setiap warga negara indonesia juga berhak dalam mengeluarkan pendapat dalam tempat dan waktu yang tepat sehingga tidak terjadinya saling merugikan ataupun dirugikan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, menyatakan bahwa negara mengakui hak milik perseorangan dan di lindungi manfaatnya, dan juga negara mengakui hak milik setiap warga negara indonesia yang berifat adat ataupun lainnya.
Dan dengan demikian sila keadilan sosial di dalamnya terkandung hak-hak warga negara untuk hidup secara layak, hak atas pekerjaan, hak yang menjamin kesehatan, dan lain-lain.
Hak-Hak Yang Terkait Dengan UUD 1945 Diatas telah dikemukakan bahwa menurut penjelasan UUD 1945 indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechts staat). Bahwa salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konsekuensi logis dari tercantumkannya UUD bahwa indonesia adalah negara hukum sudah tentu pula konsitusi kita UUD1945 harus mencantumkan dalam pasal-pasalnya beberapa ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia seperti dalam Pasal 28 UUD 1945 sebagai berikut:
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. (bab X A pasal 28 A)
setiap orang berhak untuk membentuk keluarganya dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang baik dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (bab X A pasal 28 B)
setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengatahuan dan teknologi, seni, dan budaya dan berhak atas memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun dalam negara dan masyarkat. (bab X A pasal 28 C)
setiap orang berhak untuk pengakuan, jaminan, perundingan, dan kepastian hukum yang adil, dan berhak berkerja serta mandapat imbalan dan pelakuan yang layak, dan berhak atas status kewarganegraan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (bab X A pasal 28 D)
Setiap orang berhak memilih agama yang akan dipeluknya, memilih pendidikan dan pengajaran, memlilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan berhak pula meninggalkanya dan berhak pula kembali, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (bab X A pasal 28 E)
setiap orang berhak dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengambangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (bab X A pasal 28 F)
setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawa dan juga berhak atas rasa aman dan terlindungi dari kriminalitas dan berhak terbebas dari penyiksaan atau perilaku yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (bab X A pasal 28G)
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, den mendapat lingkungan hidup yang baik dan pula berhak atas mendapat pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapat kemudahan kesempatan dan manfaat sama guna memperoleh persamaan keadilan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh, hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. (bab X A pasal 28 H)
setiap orang berhak untuk tidak di siksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani , hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakuai sebagai pribadi di hadapan hukum, dan berhak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku tanpa di kurangi dalam keadaan apapun serta berhak atas bebas dan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, identitas budaya, dan hak masyarakat tradisional di hormati dan juga perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara dan hal tersebut sesuai dengan prinsip negera yang demokratis maka pelaksanan hak asasi manusia dijamin , diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (bab X A pasal 28 I)
Pemerintah menjamin dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas dan ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan tas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sesuatu masyarakat demokratis. (bab X A pasal 28 J) Undang-undang dasar 1945 juga menjadi patokan peraturan tentang Hak asasi manusia
selain yang tercantum dalam pancasila, dalam undang-undang dasar negara indonesia hak asasi semakin dijabarkan secara keseluruhan yang berkaitan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang semestinya dipakai dan dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari, selain menganai berbangsa dan bernegara di undang-undang dasar 1945 juga mengatur hak dalam kebebasan memiliki hak
milik pribadi yang berupa harta maupun harga diri yang dilindungi oleh pemerintah dalam pelaksanaanya yang langsung berkaitan dengan hukum.
Rumusan Masalah 1. Apa dampak ketidak pedulian HAM dalam kehidupan sehari-hari? 2. perlukah semua orang tahu apa pengertian ham dalam bernegara dan berbangsa? 3. aspek apa saja yang dapat mengsalah artikan antara HAM dan kewajiban?
Pendekatan secara (YURIDIS) Sesungguhnya semua yang membahas mengenai HAM “hak asasi manusia” telah di bahas dalam undang-undang dan telah di tetapkan bersama bahwa setiap warga indonesia berhak merasa nyaman dan tentram semua itu di atur dalam undang-undang sebagai berikut:
(BAB X A pasal 28 A )
(BAB X A Pasal 28 G ayat 1)
(BAB X A pasal 28 H ayat 1)
(BAB X A pasal 28 I ayat 1)
(UU RI NO 39 Tahun 1999 tentang HAM )
(Ketetapan MPR No XVII /MPR/1998 tentang HAM)
Sejarah telah menungkapkan bahwa sesungguhnya pancasila adalah jiwa dari setiap peraturan di indonesia dan juga seharusnya menjadi jiwa seluruh rakyat indonesia, yang memberi kekuatan untuk hidup kepada berbangsa indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang semakin baik, di dalam masyarakat indonesia yang adil dan makmur, dan sifat pancasila dalam kehidupan sehari hari bersifat imperativa yang berarti siapa saja yang berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib mentaati pancasila serta mengamalkan dengan tanpa persyaratan pancasila maka semua warga negara indonesia seharusnya menjadikan pengamalan pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Sebelum adanya Hak asasi manusia semua manusia hidup dalam kesengsaraan dan kecemasan yang selalu mengganggu dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dalam bernegara maupun bermasyarakat dan bernegara hingga perlunya hukum yang mengatur dalam pelaksanaan juga membutuhkan dasar maka terbuatlah pancasila untuk dasar pelindungan HAM.
Pembahasan dampak yang berakibat tehadap semua aspek masyarakat maupun bernegara sangat banyak, jika seseorang tidak menghargai Hak asasi antar manusia maka lebih dari satu orang yang mendapatkan akibat dari perbuatan seseorang tersebut hingga terus menerus tanpa akhir. perlu, sebab hal tersebut dapat meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan dan juga mempraktekkan atau menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sehingga dapat mengembangkan pengertian semua orang baik terhadap situasi hidup sendiri dan orang lain mengenai batasan struktur yang menghalangi pelaksanaan HAM. aspek yang mempengaruhi adalah aspek minimnya pengetahuan seseorang terhadap pengertian HAM yang ada dalam masyarakat umum yang berkaitan langsung dengan hukum dan perundang-undangan ,
Kesimpulan Dengan memperhatikan konsep hak-hak asasi manusia baik dalam pancasila maupun dalam UUD 1945 , maka dapatlah kita simpulkan bahwa hak-hak asasi tersebut dalam pelaksanaanya didalam negara hukum indonesia tidak dapat dituntut secara mutlak karena bila demikian berarti juga akan melanggar hak-hak asasi orang lain, indonesia sebagai negara hukum sangatlah menjunjung Hak asasi manusia serta pancasila sebagai dasar semua aturan dan noramnorma serta sebagai landasan mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Saran Dan dengan demikian maka seharusnya hal yang berkaitan dengan pengaturan hak asasi manusia harus sesuai dengan adanya pancasila dan peraturan perundang undangan yang meyelaraskan setiap kodrat manusia tanpa membeda-bedakan secara harta benda maupun secara fisik yang dapat menyebabkan sebuah pebedaan suatu kodrat di nantinya dan semua mengenai moral negara, politik negara, pemerintahan hukum, hukum dan juga peraturan perundangundanggannya di dasari oleh satu yaitu PANCASILA dan UUD 1945.
REFERENSI Nusantara dkk, undang-udang dasar’45 berserta amandemen, NUSANTARA, surakarta, 2004 Asri Wijayanti ,e-book: Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia, 2008 RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004 Salam, H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka Cipta Thaib Dahlan, pancasila Yuridis ketatanegaraan, unit penerbit dan percetakan AMP YKPN, yogyakarta, 1994
