TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASLIA
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
NAMA NIM KELOMPOK Dosen
: : : :
HENDRI PRASETYO 11.12.5670 DEMOKRASI Drs. M.idris P., MM
Kata pengantar
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya , sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya yang telah di tetapkan dengan topic yang diplih “pengangguran dan kemiskian”. Adapun makalah ini disusun untuk memenuhi persyaratan nilai mata kuliah pancasila
Jogjakarta, oktober 2011
PENGANGGURAN Latar belakang Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja
dan
ingin
mendapat
pekerjaan
tetapi
belum
dapat
memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. I. JENIS-JENIS PENGANGGURAN Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu : 1. Pengangguran
Terselubung
(Disguissed
Unemployment)
adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. 2. Setengah
Menganggur
(Under
Unemployment)
adalah
tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. 3. Pengangguran
Terbuka
(Open
Unemployment)
adalah
tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena
memang
belum
mendapat
pekerjaan
padahal
telah
berusaha secara maksimal.
Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu :
a. Pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran
yang
diakibatkan
oleh
perubahan
gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi. b. Pengangguran struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktuiral bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :
Akibat permintaan berkurang Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi Akibat kebijakan pemerintah
c. Pengangguran friksional (Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela. d. Pengangguran
musiman
adalah
pengangguran
yang
muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.
e. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan
atau penggantian tenaga manusia
menjadi tenaga mesin-mesin f. Pengangguran diakibatkan
siklus
oleh
adalah
menurunnya
pengangguran kegiatan
yang
perekonomian
(karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand).
Pembahasan II.
SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENGGANGURAN
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah sebagai berikut:
1. Besarnya
Angkatan
Kerja
Tidak
Seimbang
dengan
Kesempatan Kerja Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
2. Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang
3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang
tersedia.
Ketidakseimbangan
tersebut
mengakibatkan
sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia 5. Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.
III. DAMPAK-DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP PEREKONOMIAN
Untuk mengetahui dampak pengganguran terhadap perekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengganguran terhadap dua aspek ekonomi , yaitu:
a. Dampak Pengangguran terhadap
Perekonomian suatu
Negara Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus.
Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:
Pengangguran
bisa
menyebabkan
masyarakat
tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang
dicapainya.
Hal
ini
terjadi
karena
pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih
rendah
daripada
pendapatan
potensial
(pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga
permintaan
terhadap
barang-barang
hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu. b. Dampak pengangguran terhadap Individu yang Mengalaminya dan Masyarakat Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:
Pengangguran
dapat
menghilangkan
mata
pencaharian
Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan
Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik.
IV. Pendektan
Yuridis
Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, dan akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara memelihara fakir miskin dan anakanak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial yang layak yang diatur dengan undangundang
Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD 45 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial (protection measures) sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara (state obligation) dalam menjamin terpenuhinya hak dasar dasar warganya yang tidak mampu, miskin atau marginal. Dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya”. Sementara itu, komitmen dunia tentang pembangunan sosial/kesejahteraan sosial, telah disepakati oleh berbagai negara termasuk Indonesia, membawa konsekuensi bahwa permasalahan sosial dan penanganannya di setiap negara dipantau sekaligus didukung oleh masyarakat internasional. Sebagai perwujudan dari komitmen dimaksud, setiap negara diharapkan melaporkan hasil yang telah dicapai. Komitmen global dan regional dalam pembangunan kesejahteraan sosial harus diupayakan pencapaiannya meliputi
antara lain konvensi-konvensi tentang HAM, hak anak, hak wanita, hak penyadang cacat/ orang yang memiliki kemampuan yang berbeda, pelayanan sosial bagi korban NAPZA, dan berbagai protokol tambahan yang terkait, antara lain : Single Convention on Drugs Tahun 1961 beserta Protokol 1972 (Dasar Hukum Narkotika Internasional); Convention on Psychotropic Substances 1971; Deklarasi Menlu ASEAN tentang Narkotika di Manila tahun 1976;Resolusi PBB No. 44/1982 tanggal 20 Desember 1989, Penetapan Tahun 1994 sebagai Tahun Keluarga Internasional; UNWorld Programme of Action Concerning Disabled Persons, 1980; Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak), 1990; Resolusi PBB No. 047/237 tanggal 8 Desember 1993, Penetapan tanggal 15 Mei 1993 sebagai Hari Keluarga Internasional; Konferensi Dunia tentang Hak Azasi Manusia (HAM), Wina 1993, (Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Adalah Pelanggaran HAM); KTT Dunia Pembangunan Sosial (WSSD) 1995; Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan, di Beijing 1995; Sidang Khusus ke 24 Majelis Umum PBB mengenai hasil KTT Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Copenhagen + 5 di Jeneva) Tahun 2000; Asia Pacific Decade of Disabled Persons : 1993-2002; Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Hari Internasional Penyandang Cacat; Konvensi PBB tentang Hak Asasi Penyandang Cacat (Piagam Millenium III). Berdasarkan landasan yuridis formal dan konvensi-konvensi international yang telah menjadi komitment nasional, maka dalam pelaksanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai : (1) landasan/dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial;
(2) pemberi arah kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial; (3) alat kontrol/kendali pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
V. Kesimpulan
dan saran
KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PENGANGGURAN Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb : Cara Mengatasi Pengangguran Struktural Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah : 1. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja 2. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan 3. Mengadakan
pelatihan
tenaga
kerja
untuk
mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan 4. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Cara Mengatasi Pengangguran Friksional Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb: 1. Perluasan
kesempatan
kerja
dengan
cara
mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya
2. Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru 3. Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti home indiustri 4. Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya 5. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Cara Mengatasi Pengangguran Musiman. Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara : 1. Pemberian
informasi
yang
cepat
jika
ada
lowongan kerja di sector lain, dan 2. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Cara mengatasi Pengangguran Siklus Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah : 1. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan 2. Meningkatkan daya beli Masyarakat.
Daftar pustaka
http://www.anarchoi.com/2006/05/23/kapitalisme-penyebab-kemiskinan-danpengangguran/ http://kfm.depsos.go.id/mod.php?mod=userpage&page_id=3
