TUGAS AKHIR PANCASILA PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
NAMA
: ANASTASYA SAHIM
NIM
: 11.02.8098
KELAS
:11-D3 MI – 03
DOSEN
: M.Khalis Purwanto , Drs , MM
KELOMPOK
:A
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ABSTRAK Pancasila itu digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Gagasan mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat kita lihat pada kepercayaan yang dianut rakyat Indonesia, apapun bentuknya. Pada intinya, mereka mengakui adanya sang pencipta yang menciptakan alam semesta.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Penjajah
mendatangkan
kesengsaraan
bagi
rakyat
,sehingga
menimbulkan perlawanan di berbagai daerah . para tokoh muncul di berbagai daerah ,seperti Pangeran Diponegoro(Yogyakarta) ,Teuku Umar(Aceh), Tuanku Imam Bonjol(Minangkabau), Pattimura(Maluku), dan Hasanuddin(Makassar). Perlawanan itu dapat di patahkan oleh belanda karena bersifat kedaerahan dan sendiri-sendiri. Mereka belum bersatu. Di samping itu beland menerapkan politik adu domba (devide et impera). Kegagalan perlawanan-perlawanan di berbagai daerah kenyataannya telah menyadarkan berbagai kalangan ,abad ke-20 dianggap sebagai masa dimulainya perubahan perlawanan itu. Lahirnya budi utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak perubahan perlawanan dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dan dari bersenjata beralih ke organisasi. Budi Utomo didirikan oleh dr.Soetomo, dr. Wahidin Soedirohusodo, dan dr. Radjiman Wediodiningrat. Sejak kemunculan Budi Utomo, berbagai macam organisasi pergerakan muncul pesat. Secara umum ada dua faktor yang membuat pergerakan Indonesia tumbuh pesat yakni faktor Internak dan Eksternal. B. Rumusan Masalah 1. bagaimanakah proses perumusan Pancasila ? 2. nilai-nilai apa sajakah yang harus yang dapat kita teladani dari proses tersebut ?
C. Pendekatan Masalah Pendekatan secara Histori : Pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan di bentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Organisasi ini beranggotakan 64 oarang yang di ketuai oleh Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat. BPUPKI mengadakan dua kali siding. Pada sidang yang pertama (29 Mei-1 Juni) BPUPKI membahas mengenai perumusan dasar Negara Indonesia. Para peserta sidang, semangat untuk merdeka, mampu menghasilkan usulan-usulan berupa gagasan tentang dasar Negara. Gagasan tersebut disampaikan oleh tiga tokoh nasional, yaitu Mr. Mohhammad Yamin, prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Dalam sidang yang kedua (10 - 16 juli 1945) BPUPKI membahas rancangan hukum dasar yang terdiri atas pembukaan (preambule) dan batang tubuh (pasal– pasal). Rancangan pembukaan UUD ini disusun oleh panitia kecil dari BPUPKI yang berjumlah Sembilan orang dan diketuai oleh Ir.Soekarno. Kesembilan orang tersebut kemudian terkenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan kawan-kawan kembali ke tanah air. Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus
1945
di
Jalan
Pegangsaan
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
Timur
56
Jakarta
Ir.
Soekarno
BAB II PEMBAHASAN
Sebelum rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan – perubahan yang dilakukan PPKI. Perubahan-perubahan itu didasarkan pada laporan utusan Kaigun (Angkatan Laut Jepang) kepada Drs. Mohammad Hatta bahwa daerah-daerah d Indonesia bagian timur yang tiak beragama islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila pada rumusan Piagam Jakarta (Rancangan Pembukaan UUD) yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemelukpemeluknya”. Sebelum rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, masalah keberatan dari daerah Indonesia bagian timur tersebut dibicarakan terlebih dahulu oleh empat orang anggota PPKI, yaitu K.H Wahid Hasyim , Ki Bagus Hadikusumo, Mr.Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Hasan. Empat orang itu adalah tokoh yang beragama islam. Dari pembicaraan tersebut disepakati untuk mengubah rumusan yang terdapat di dalam rancangan pembukaan yang semula berbunyi , “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang maha esa”. Hal ini jelas menimbulkan kelegaan bagi semua pihak berkat kearifan para tokoh-tokoh pendiri agama (the founding fathers) Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan persatuan. Dengan adanya perubahan ini, maka rumusan Pancasila yang sah berlaku sekarang adalah sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut. Sebenarnya pancasila itu digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari.
Gagasan
mengenai
ketuhanan,
kemanusiaan,
persatuan,
demokrasi dan keadilan sosial sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Gagasan ketuhanan dapat kita lihat pada kepercayaan yang dianut rakyat Indonesia, apapun bentuknya. Pada intinya, mereka mengakui adnya sang pencipta yang menciptakan alam semesta. Gagasan kemanusiaan tercermin pada rasa saling menghormati dan memuliakan sesamanya. Gotong royong yang dilakukan oleh rakyat Indonesia mencerminkan jiwa persatuan. Demokrasi dapat kita dilihat pada saat menyelesaikan masalah, yaitu dengan musyawarah. Adanya hukuman bagi siapa saja yang melakukan kesalahan, tidak pandang bulu, akan menciptakan keadilan sosial bagi semua rakya
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan : Gagasan – gagasan yang muncul untuk merumuskan dasar Negara tidak hanya datang dari satu orang saja. Begitu juga dalam proses perumusannya, banyak orang yang terlibat didalamnya. Dengan kebersamaan, segala macam masalah yang dihadapi terasa lebih ringan. Wujud dari kebersamaan itu adalah musyawarah. Perumusan pancasila dillakukan dengan jalan musyawarah.
Saran : Kita sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan jiwa besar dan semangat yang nasionalisme yang tinggi.sifat serta semangat para tokoh pejuang harus ditiru karena mereka telah membaktikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan Negara.
DAFTAR PUSTAKA BNSP.2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Diknas
