STMIK AMIKOM YOGYAKARTA

TUGAS AKHIR

DISUSUN OLEH : NAMA

: MUKRI SETIAWAN BAGUNA

NIM

: 11.11.5095

Untuk memenuhi salah satu syarat Mata Kuliah Pendidikan Pancasila : DOSEN

: Drs. TAHAJUDIN SUBIDYO

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011

ABSTRAK Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita peristiwa kerusuhan di Ambon pada tahun 1999. Awalnya muncul berbagai issu-issu yang beredar di masyarakat akan adanya kerusuhan melalui desas desus, dari mulut ke mulut, telepon dan alat komunikasi lainnya.Berbagai segmen dalam mesyarakat Ambon terbagi-bagi berdasarkan kelompok agama. Sementara itu, dari media masa dan sekelompok masyarakat menjelaskan bahwa aksi kekerasan yang terjadi di Ambon semata-mata karena konflik dan pertikaian agama. Pancasila merupakan tuntunan bagi Bangsa Indoensia, oleh karena itu apabila kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka masalah yang tak seharusnya terjadi seperti yang diatas dapat di hindari. Pancasila adalah ideologi yang sangat baik untuk diterapkan di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras dan bahasa. Sehingga jika ideologi Pancasila diganti oleh ideologi yang berlatar belakang agama, akan terjadi ketidaknyamanan bagi rakyat yang memeluk agama di luar agama yang dijadikan ideologi negara tersebut. Dengan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, jika melaksanakannya dengan baik, maka perwujudan untuk menuju negara yang aman dan sejahtera pasti akan terwujud. Untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan memadukannya dengan agama, diperlukan usaha yang cukup keras. Salah satunya kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang keras guna mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya.

KERUSUHAN AMBON 1999 BAB I PENDAHULUAN Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Mengapa begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan. Sejarah Pancasila adalah bagian dari sejarah inti negara Indonesia. Sehingga tidak heran bagi sebagian rakyat Indonesia, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang harus kita hafalkan dan mematuhi apa yang diatur di dalamnya. Ada pula sebagian pihak yang sudah hampir tidak mempedulikan lagi semua aturan-aturan yang dimiliki oleh Pancasila. Namun, di lain pihak muncul orang-orang yang tidak sepihak atau menolak akan adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. A. Latar Belakang Masalah Mungkin kita masih ingat dengan kasus kudeta Partai Komunis Indonesia yang menginginkan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Komunis. Juga berbagai konflik dan kerusuhan yang terjadi di bumi Indonesia ini. Kerusuhan di Ambon misalnya, konflik dan pertikaian masyarakat Ambon pada Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merengut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Upaya penyelesian yang telah dilakukan negara dan aparatnya bukannya meredakan konflik dan aksi kekerasan, tapi justru makin memperkeruh keadaaan. Aksi kekerasan terus menerus terjadi tanpa adanya penyelesaian. Masyarakat telah kehilangan rasa aman, rasa saling percaya antara sesama yang di bangun selama bertahun-tahun sebagai modal kehidupan demokrasi sejati telah di hancurkan. Sementara itu, media massa dan berbagai kelompok masyarakat telah menjelaskan bahwa aksi kekerasan di tanah Ambon semata-mata karena konflik dan pertikaian agama. Beredarnya issue-issue akan adanya kerusuhan mengindikasikan bahwa masyarakat sudah mengetahui, hanya tidak memperdulikan. Masyarakat umum tidak mengetahui siapa yang paling berkepentingan dengan issue semacam itu. Berbagai segmen dalam mesyarakat Ambon terbagi-bagi berdasarkan kelompok agama. Ini terekpliotasi menjadi sarana mempermudah meletusnya pertikaian.

Jika kita melihat kejadian tadi, kejadian tersebut bersumber pada adanya upaya mengkondisikan masyarakat untuk masuk dalam situasi konflik agama. Penyebaran issue akan adanya kerusuhan melalui selebaran-selebaran, desas-desus, dari mulut ke mulut, dan telepon. Dengan kata lain masyarakat di Ambon telah terprovokasi. B. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas rumusan masalah nya yaitu : 1.

Apakah dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila kejadian tersebut bisa dihindarkan?

2.

Apakah dengan terus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dapat menuju negara yang aman dan stabil?

BAB II A. Pendekatan A.1 Historis & Yuridis Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara merupakan hasil kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, didalamnya terkandung semangat kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan bersama perlu dipelajari sejarah perumusan masalah Pancasila, sejak masa pengusulan Pancasila, masa proklamasi kemerdekaan , sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan selanjutnya bangsa Indonesia akan tetap melestarikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dasar filsafat negara Indonesia yang diberi nama Pancasila ini secara resmi dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, walaupun istilah “Pancasila” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pembukaan tersebut, namun rumusannya sila demi sila secara jelas dicantumkan di dalamnya. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tempat tedapatnya rumusan Pancasila. Walaupun demikian dikalangan masyarakat luas pernah terdapat berbagai rumusan Pancasila yang susunannya juga agak berbeda. Tetapi adanya rumusan Pancasila yang berbeda-beda tentang lima unsur yang diberi nama Pancasila itu tidak berarti membawa bangsa Indonesia ke pertentanganpertentangan, karena tanpa adanya rumusan secara resmi pun di dalam diri bangsa Indonesia atau dalam adat istiadat bangsa Indonesia sudah ada benih-benih jiwa Pancasila, hanya yang perlu dicari adalah keseragaman perumusan dan tata-urutannya. Secara historis rumusan-rumusan masalah Pancasila itu dapat diuraikan dalam tiga kelompok: a. Rumusan Pancasila dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia. b. Rumusan Pancasila yang di tetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dasar Filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan. c. Beberapa rumusan Pancasila dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tinjauan Historis Pancasila ini perlu dibicarakan juga hal-hal yang menyertainya yang erat sekali dengan rumusan Pancasila yang pernah ada, baik rumusan Pancasila pada masa pengulusan, pada masa penetepan, maupun pada masa perubahan. Dan setelah Pembukaan UUD 1945 berlaku kembali perlu dibicarakan penegasan kembali rumusan Pancasila sebagai masa penetapan yang digunakan untuk seterusnya.

Setelah urutan tiga kelompok di atas, kemudian ditambahkan satu masa lagi yaitu : d. Maka pemantapan Pancasila, atau juga dapat dinyatakan masa kesatuan rumusan Pancasila, yaitu sejak dikeluarkannya inpres No. 12 tangal 13 April 1945. Pemantapan atau kesatuan rumusan Pancasila ini merupakan titik tolak pengembangan Pancasila, baik dalam pedoman pengamalan maupun dalam pengambangan sistem Filsafat Pancasila. Sebagai usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkkungan bahasannya masing-masing. Cabang-cabang itu menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Jadi filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawabannya tentang segala sesuatu. Misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai sesuatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, dan lain sebagainya. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai “susila” dan “tidak susila”, “baik” dan “buruk”. Sebagai bahasan khususetika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu sebagaimana dipahami bahwa sila-sila Pancasila adalah merupakan sesuatu sistem nilai, artinya setiap sila memang memiliki nilai akan tetapi masing-masing sila saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistemik dan di antara nilai satu sila dengan lainnya memilki tingkatan. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam sila-sila Pancasila juga berisi filsafat bertingkat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai religius, nilai adat-istiadat, kebudayaan dan disahkan menjadi dasar negara terkandung di dalamnya nilai kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, maka nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan kenegaraan, bahkan kebangsaan dan kemasyarakatan. Terdapat dua macam norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yaitu norma hukum dan norma moral atau etika. Etika dan moral bagi manusia dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan, senantiasa bersifat relasional. Hal ini berati bahwa etika serta moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tidak dimaksudkan untuk manusia secara pribadi. Namun, secara relasional senantiasa dalam hubungannya dengan yang lain. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan di samping dasar hukum yang merupakan suatu landasan formal bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, juga harus dilandasi oleh norma-norma etika dan moral sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Hal ini juga pernah dikemukakan oleh Moh. Hatta, tatkala mendirikan negara. Ia menyatakan bahwa “...negara pada hakikatnya adalah berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan

beradab sebagai landasan moral, yang mewajibkan kepada pelaksana dan penyelenggara negara agar memegang teguh moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur, agar negara tidak terjerumus ke dalam kekuasaan diktator”. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersusun atas sejumlah kata yang merupakan suatu frase. Unsur frase Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kata polimerfemik ketuhanan, yang terbentuk dari kata dasar tuhan + (ke--an) -> ketuhanan. Makna tersebut secara morfologis mengandung makna abstrak atau menurut (M.ramlan, 1983:245) yaitu kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai berasal dari tuhan, dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama (yang datang dari tuhan). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kaitannya tertib Hukum Indonesia pada hakikatnya segala perundangundangan yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan hukum Tuhan sebagai sumber bahan dan sumber nilai, dan hal ini terkandung dalam nilai-nilai agama sebagai sumber bahan dan nilai. Dalam kaitannya dengan warga negara sebagai pemeluk agama maka dengan kaitannya dengan hak-hak asasi warga negara diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dengan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah sederetan kata yang merupakan suatu frase, unsur inti sila tersebut adalah kemanusiaan. Terdiri atas kata dasar manusia + afiks ke-an >kemanusiaan. Makna kata tersebut secara mofologis berarti „abstrakí atau ‘hal’. Jadi kemanusiaan berarti kesesuaian dengan hakikat manusia. Arti kemanusiaan dalam sila kedua tersebut mengandung makna : kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat (abstrak) manusia. Yang dimaksud sifat-sifat dan keadaan yaitu meliputi hal-hal pokok kenegaraan antara lain : hakikat negara, kekuasaan negara, pendukung kekuasaan negara,penguasa negara, bentuk negara, tujuan negara, sistem pemerintahan negara, hal-hal yang menyangkut segala aspek penyelenggaraan negara (Notonagoro, 1975:87). Oleh karena itu hakikat manusia, sangat menentukan hakikat negara, konsep-konsep dasar negara sangat ditentukan oleh konsepsi filosofis tentang manusia. Kosekuensianya hal-hal yang berkaitan dengan hakikat dan segala aspek penyelenggaraan negara harus bedasarakan atas nila-nilai yang bersumber pada hakikat tentang manusia.

B. PEMBAHASAN Sebagai usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan bahasannya masing-masing. Cabang-cabang itu menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Jadi filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawabannya tentang segala sesuatu. Misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai sesuatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, dan lain sebagainya. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai “susila” dan “tidak susila”, “baik” dan “buruk”. Sebagai bahasan khusus etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. (DRS.Kaelan, M.S, 2002:133,134) Makna Ketuhanan Yang Maha Esa secara morfologis mengandung makna abstrak atau menurut yaitu kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai berasal dari tuhan, dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama (yang datang dari tuhan). (M.ramlan, 1983:245) Arti kemanusiaan dalam sila kedua tersebut mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat (abstrak) manusia. Yang dimaksud sifat-sifat dan keadaan yaitu meliputi hal-hal pokok kenegaraan antara lain : hakikat negara, kekuasaan negara, pendukung kekuasaan negara,penguasa negara, bentuk negara, tujuan negara, sistem pemerintahan negara, halhal yang menyangkut segala aspek penyelenggaraan negara (Notonagoro, 1974:87) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu sebagaimana dipahami bahwa sila-sila Pancasila adalah merupakan sesuatu sistem nilai, artinya setiap sila memang memiliki nilai akan tetapi masing-masing sila saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistemik dan di antara nilai satu sila dengan lainnya memilki tingkatan. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam sila-sila Pancasila juga berisi filsafat bertingkat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai religius, nilai adat-istiadat, kebudayaan dan disahkan menjadi dasar negara terkandung di dalamnya nilai kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, maka nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan kenegaraan, bahkan kebangsaan dan kemasyarakatan. Terdapat dua macam norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yaitu norma hukum dan norma moral atau etika. Etika dan moral bagi manusia dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan, senantiasa bersifat relasional. Hal ini berati bahwa etika serta moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tidak dimaksudkan untuk manusia secara pribadi. Namun, secara relasional senantiasa dalam hubungannya dengan yang lain. (DRS.Kaelan, M.S, 2002:140,141)

Pernah dikemukakan oleh Moh. Hatta, tatkala mendirikan negara. Ia menyatakan bahwa “...negara pada hakikatnya adalah berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan moral, yang mewajibkan kepada pelaksana dan penyelenggara negara agar memegang teguh moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur, agar negara tidak terjerumus ke dalam kekuasaan diktator”. (DRS.Kaelan, M.S, 2002:141) Pancasila sebagai pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa dan yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Dasar negara ini jelas dikehendaki oleh bangsa dan rakyat Indonesia, Karena ia sebenarnya telah tertanam dalam kalbunya bangsa Indonesia. Oleh karena itu ia juga merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan sekuruh rakyat Indonesia. Pancasila secara sistematik dan sekaligus dapat menunjukan bahwa pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Di mulai dai pemikiran tentang jiwa bangsa Indonesia sampai dapat dinyatakan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yang merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila, yakni : 1. Pancasila sebagai Jiwa bangsa Indonesia Setiap manusia lahir dibekali dengan jiwa sebagai sumber daya bagi manusia untuk memikirkan serta memutuskan apa yang sesuai dengan dirinya. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini merupakan sumber daya bagi kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis dan mempunyai arti dinamis. Ciri-ciri khas yang merupakan perwujudan dengan kepribadian bangsa, dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Dengan kepribadian bangsa Indonesia yang kuat maka secara langsung kepribadian itu menjelma menjadi pandangan hidup yakni Pancasila juga dapat langsung menetukan tujuan hidup bagi bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai sarana tujuan hidup bangsa Indonesia Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan sempurna. Tujuan ini pengertiannya abstrak, disamping juga relatif. Oleh kerena itu perlu dijabarkan dan disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa sendiri sehingga tujuan hidup yang ingin dicapai itu bukan hal-hal yang diluar jangkauannya. Kebahagiaan hidup yang ingin dicapai dengan Pancasila adalah kebahagiaan hidup yang selaras serasi dan seimbang, baik secara pribadi, manusia dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan tuhan, maupun mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Sekaligus juga menciptakan tata masyarakat adil dan makmur atas dasar pertimbangan dan hikmat Tuhan dan kebijaksanaan bangsa Indonesia.

5. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia Dengan berdasar pada pandangan hidup Pancasila dan tujuan hidup Pancasila, maka antara pandangan dan tujuanini ada satu cara yang ingin dilaksanakan. Untuk menyesuaikan pandangan hidup terhadap tujuan hidup yang sama dan identik yakni pancasila ini, maka cara pelaksanaannya juga pengalaman Pancasila itu sendiri yang merupakan suatu pedoman hidup.dengan berpedoman Pancasila ini berarti juga memelihara nilai-nilai luhur yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan meneruskan ke generasi berikutnya dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat modern. Dengan lima tahap ini yang semuanya merupakan satu kesatuan tida dapat dipisah-pisahkan dan adanya secara bersamaaan. Pancasila tidak dapat terlepas dari bangsa Indonesia, demikian juga bangsa Indonesia tidak dapat meninggalkan Pancasila. (Bakry,MS Noor. 1994:156,157,158,159)

Berdasarkan pendapat diatas disintesa bahwa :  Pancasila merupakan tuntunan bagi Bangsa Indoensia, oleh karena itu apabila kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka masalah sebesar apapun itu akan bisa diselesaikan.  Dalam penjabaran Pancasila sudah jelas sekali tujuan dari Pancasila, Yaitu ”mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan berpegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, tujuan Bangsa Indonesia dapat tercapai.

BAB III A. Kesimpulan Pancasila adalah ideologi yang sangat baik untuk diterapkan di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras dan bahasa. Sehingga jika ideologi Pancasila diganti oleh ideologi yang berlatar belakang agama, akan terjadi ketidaknyamanan bagi rakyat yang memeluk agama di luar agama yang dijadikan ideologi negara tersebut. Dengan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, jika melaksanakannya dengan baik, maka perwujudan untuk menuju negara yang aman dan sejahtera pasti akan terwujud. B. Saran Untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan memadukannya dengan agama, diperlukan usaha yang cukup keras. Salah satunya kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang keras guna mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

DRS, Kaelan, M.S., 2002, Filsafat Pancasila, Paradigma:Yogyakarta DRS, Kaelan, M.S., 1996, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma:Yogyakarta Bakry, Noor, MS., 1994, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty:Yogyakarta Ramlan, M., 1983, Morfologi, C.V Karyono:Yogyakarta Notonagoro, 1974, Pancasila Dasar Filsafah Negara, Cet. 4, Pantjuran Tudjuh:Jakarta