STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Nama
: Sadewa Yuda Prawira
NIM
: 11.02.8056
Kelompok
:A
Program Studi : Kuliah Pancasila Jurusan
: D3-MI
Dosen
: Drs. M. Khalis Purwanto, MM
Korupsi dan Dampaknya Bagi Masyarakat
Kata korupsi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja corrumpere yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan. Korupsi berarti ketidak jujuran, tidak bermoral, penyimpangan. Tentu seseorang yang berbuat semacam ini merugikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri namun bagi orang lain yang mendapat imbas dari tindakan tersebut.Contohnya saja dana/subsidi yang seharusnya di terima oleh warga miskin/kurang mampu dalam bentuk biaya kesehatan, pendidikan, kelayakan tempat tingal, sampai saat ini belum di rasakan sepenuhnya.Kemanakah dana-dana tersebut??? Bagaimana bisa ada orang yang tega menyelewengkan dana yang seharusnya di butuhkan oleh orang yang seharusnya membutuhkan,demi memperkaya diri sendiri. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang korupsi dan bahayanya,kurangnya motivasi, kepercayaan diri, dan juga ke-imannan kita maka cenderung orang akan berbuat korupsi.Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke-2 yaitu “Kemanusian yang Adil dan Beradab”.
Latar Belakang Masalah : Semakin banyaknya korupsi di mana-mana kini korupsi bukan lagi sebuah tindakan dan sekarang korupsi bahkan dapat di katakan sebagai kegiatan. Tanpa ada foundasi yang kuat dan pemahaman tentang apa itu korupsi seseorang akan cenderung melakukanya tanpa mempedulikan keadaan di sekelilingnya yang sangat di rugikan. Semakin banyaknya berita di surat kabar dan televisi tentang para petinggi negara yang korupsi, maka akan semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Rumusan Masalah : a. Kasus korupsi 1. Apa saja contoh kasus korupsi yang terjadi di indonesia? 2. Apa hukuman bagi terpidana korupsi? b. Dampak/Akibat 1. Apa saja dampak korupsi bagi masyarakat? 2. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap para pejabat yang melakukan korupsi? 3. Apa akibat korupsi bagi bangsa Indonesia? c. Sebab dan cara untuk meninimalisir korupsi 1. Apa saja sebab orang melakukan korupsi? 2. Bagamana cara untuk meminimalisir korupsi?
Korupsi di tinjau dari segi sosial tentu sangat merugikan. Dalam rangka mengembangkan langkah nyata upaya memerangi korupsi,BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) telah dan sedang mengembangkan strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu, preventif, investigasi, dan edukatif. Pendekatan tersebut harus di laksanakan secara paralel, seimbang dan terus menerus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPKP dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Deputi Kepala BPKP bidang investigasi, Nasib Padmomihardjo, ketika membuka acara pembekalan calon penyuluh sosialisasi program Anti Korupsi dari Perwakilan BPKP seluruh Indonesia. Para pejabat di lingkungan Deputi bidang investigasi dan peserta calon penyuluh dari perwakilan BPKP, ketika sedang mengikuti acara Pembekalan Calon Penyuluh Sosialisasi Program Anti Korupsi. Dalam rangka mengembangkan langkah nyata upaya memerangi korupsi, BPKP telah dan sedang mengembangkan Strategi Memerangi Korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu, preventif, investigatif dan edukatif. Pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara paralel, seimbang dan terus menerus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPKP dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Atas dasar pendekatan edukatif, BPKP mengajak masyarakat untuk bersamasama memerangi korupsi dengan cara Sosialisasi Program Anti Korupsi yang difokuskan kepada empat kelompok (focus group) yaitu, Pegawai Instansi Pemerintah, pegawai BUMN & BUMD, anggota Legislatif/Politisi/LSM dan anggota Asosiasi Pengusaha. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kepedulian publik (publik awareness) terhadap masalah korupsi.
A.1 Contoh Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia : 1. Tiga Tersangka Kasus Kemenakertrans Segera Disidang : Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan suap program percepatan pembangunan infrakstruktur daerah (PPID), Transmigrasi di kementrian tenaga kerja dan transmigrasi. Selanjutnya, berkas akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dengan demikian, ketiga tersangka takni pejabat Kemennakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Dadog Irbarelawan serta kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati segera disidang. “Tersangka DNW (Dharnawati), DI ( Dadong Irbarelawan), dan INS ( I Nyoman Suisnaya) akan di lakukan penyerahan tahap dua. Kita punya waktu 14 hari untuk tuntutan itu kemudian di serahkan ke pengadilan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin (24/10/2011). Menurut Johan, kemungkinan besar, pasal dakwaan terhadap ketiga tersangka sama yakni pasal soal percobaan penyuapan. Nyoman dan Dadong disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b subsidair Pasal 13 atau Pasal 15 atau Pasal 12 a subsidair Pasal 5 ayat 2 subsidair Pasal 11 UU No.20/2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan Dhnarwati disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b subsidair Pasal 13 Undang-Undang yang sama. Ketiga tersangka di duga melakukan percobaan penyuapan terhadap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Meraka tertangkap tangan secara terpisah pada 25 Agustus lalu. Saat tertangkap tangan, turut di sita uang Rp 1,5 miliyar dan kardus durian yang di duga sebagai tanda terima kasih Dharnawati ke Kemenakertrans dan proyek PPID Transmigrasi di empat kabupaten dari 19 daerah penerima. Belakangan kasus ini menyeret nama mantan anggota DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Mudhori, staf khusus Muhaimin yang bernama Fauzi, mantan pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik, dan kawan dekat pimpinan Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung yang bernama Iskandar Pasojo (Acos). Keempat orang itu disebut terlibat sebagai makelar proyek PPID Transmigrasi. (Icha Rastika, Inggried Dwi Wedhaswary) Sumber berita : Kompas, Selasa 25 October 2011 2. Anak Buah Bachtiar Chamsyah Diadili :
Jakarta- Terdakwa Yusrizal mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Bekas Direktur Pemberdayaan Fakir Miskin Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial ini didakwa dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor pada tahun 2004 dan 2006. “Terdakwa diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugian negara Rp 22,34 miliar,” ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Zet Todung, saat membacakan dakwaan terhadap Yusrizal. Menurut jaksa, acaman hukuman dalam kasus ini maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Jaksa Zet menuturkan, Yusrizal, yang saat itu Kepala Subdirektorat Kemitraan Usaha, merupakan pejabat pembuat komitmen yang memiliki wewenang dalam pengadaan tersebut. Terdakwa Yusrizal dinilai jaksa berperan dalam pengadaan mesih jahit dan bantuan pengadaan sapi impor yang dilakukan tiga kali masa anggaran, yakni pengadaan mesin jahit untuk tahun anggaran 2004 dan anggaran belanja tambahan, serta anggaran belanja tambahan pada 2006. “Terdakwa mengajukan program Sapordi ( sarana penunjang produksi ) dalam usulan 2004,” kata jaksa Zet. Dalam proyek itu, jaksa mengungkapkan, Yusrizal meyakinkan Direktur Utama PT Ladang Sutra Indonesia Musfar Aziz bahwa perusahaanya terpilih sebagai rekanan pengadaan mesin jahit. Untuk mewujudkan itu, terdakwa membuat dokumen pengadaan sebagai formalitas seakan-akan pengadaan itu melalui tender. “Tapi sebenarnya itu penunjukan langsung,”ujar jaksa. Terdakwa, jaksa melanjutkan, dalam proyek ini berkerja sama dengan mantan Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Departemen Sosial Amrun Daulay, sejumlah rekanan, serta Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Tindakanya, kata jaksa Zet, juga diketahui oleh Bachtiar. Pola yang sama dilakukan daloam proyek mesin jahit oleh PT Lasindo. “Agar tidak timbul kecurigaan, harganya diturunkan. Sehingga disepakati Rp 17,81 miliar.” Menanggapi dakwaan itu, Yusrizal menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan). Dia meminta agar persidangan terhadap dirinya langsung dilanjutkan dengan pemerksaan saksi. Walhasil, ketua majelis hakim Eka Budi mengagendakan pemeriksaan saksi Senin depan. (Ririn Agustia)
Sumber Berita : korantempo, Selasa 25 Oktober 2011 A.2 Hukuman Bagi Terpidana Korupsi :
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah mengusulkan hukuman pidana penjara bagi koruptor minimal lima tahun. Usulan itu akan dimasukkan ke dalam rancangan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). "Sedang diusulkan (masuk ke dalam rancangan revisi UU Tipikor)," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Denny Indrayana di kantornya, Rabu (26/10).
Menurutnya, pihaknya akan memasukkan usulan itu dalam kapasitas pemerintah selaku pengusul dan perancang revisi UU Tipikor. Adapun maksud dari aturan hukuman minimal lima tahun itu adalah untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.
Rancangan revisi UU/31 /1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibuat oleh pemerintah ditargetkan akan selesai pada Desember 2011. Setelah rancangan itu selesai, maka akan diserahkan ke DPR untuk dibahas. Pembahasan itu bertujuan apakah DPR menyetujui rancangan revisi tersebut.
Usulan tentang revisi hukuman minimal lima tahun untuk koruptor itu dilontarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin. Ia melihat keresahan dari masyarakat atas putusan ringan yang diterima oleh para koruptor. "Sudah hukumannya ringan, ditambah pula dengan remisi, makanya kita usulkan lima tahun minimal penjara," kata Amir di kantornya, Rabu (26/10). Sumber : www.republika.co.id
B.1 Dampak Korupsi Bagi Masyarakat a. Korupsi menghambat upaya pengetasn kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. b. Korupsi berdampak pada penurunan moral dan akhlak. c. Korupsi dari segi dana untuk pendidikan maka, dana untuk anak-anak memperoleh pendidikan akan terhambat dan berakibat banyaknya anak sekolah yang putus sekolah. d. Korupsi dana kesehatan bagi masyarakat miskin akan berdampak semakin banyaknya warga miskin yang sulit untuk mendapatkan kesehatan. e. dan masi banyak lagi akibat/ dampak korupsi bagi masyarakat.
B.2 Penilaian Masyarakat Terhadap Para Pejabat yang Melakukan Korupsi
Tentu saja penilaian masyarakat terhadap para pejabat yang melakukan korupsi akan negatif. Masyarakat akan kecewa terhadap para pejabat tersebut karena masyarakat telah memberi kepercayaan kepada para pejabat untuk mengubah nasib mereka lebih baik dan memperhatikan mereka. Yang paling utama dari penilaian masyarakat terhadap pejabat yang melakukan korupsi yaitu ketidak percayaan lagi dan bahkan sebagian masyarakat akan melakukan ujuk rasa/demo untuk melampiaskan rasa kekecewaan mereka tidak jarang ada yang melakukan tindakan anarkis. Sungguh merugikan para pejabat yang terjerat kasus korupsi.
B.3 Akibat Korupsi Bagi Bangsa Indonesia
1. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. 2. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Pada insistusi pemerintah yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan lebih murah. Tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Konsenkuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan.
3. Korupsi mengambat pertumbuhan investasi bangsa Indonesia Korupsi dapat mengambat pertumbuhan investasi. Baik investasi domestik maupun asing. Di Indonesia banyak perusahaan yang mengalami kegagalan dalam melakukan ekspansi bisnis dan investasi tetap setiap tahunya akibat korupsi penguasa. Dan hal ini tentu sangat merugikan bangsa Indonesia. C.1 Sebab Orang Melakukan Tindakan Korupsi Pada dasarnya motif /alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi ada dua penyebab yaitu dorongan kebutuhan dan dorongan kerakusan. Memang sama2 korupsi namun ternyata latar belakang orang melakukan perilaku tercela itu memang berlainan. Sebenarnya perilaku korupsi ini telah mengakar di elemen masyarakat luas, tidak hanya terjadi di institusi baik pemerintah ataupun swasta baik dilakukan oleh aparatur pemerintah ataupun pegawai swasta. Masyarakat kita sebenarnya sudah mempraktekkan perilaku korup dari yang besar hingga yang kecil, jenjang tinggi hingga jenjang bawah.Selain itu juga karena faktor wawasan yang sempit,kurangnya penanaman bahaya korupsi sejak dini dan juga kurangnya iman/pedoman hidup. C.2 Bagaimana Cara untuk Meminimalisir Tindakan Korupsi? 1. Dasar Hukum yang dipahami masyarakat Dasar hukum ini harus diperbanyak,kemudian dibagikan kesebanyak mungkin orang. Tujuanya agar diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat hanya tau jika bersalah akan di hukum, dengan tanpa mengerti dasar hukumnya 2 Penempatan pekerja sesuai kualitas Maksudnya yaitu sekarang banyak para pekerja yang bekerja tidak sesuai kualitasnya,karena kualitas yang rendah dan tingkat perkerjaan yang membutuhkan orang yang berkualitas makan yang terjadi adalah tindakan korupsi. Profesionalitas kerja perlu di perhatikan agar tidak terjadi tindakan korupsi. 3 Pemberian pembekalan terhadap anak diusia dini
Pemberian pengetahuan kepada anak-anak tentu sangat penting. Kita harus menanamkan pengetahuan tentang bahaya korupsi dan kerugian-kerugianya. Karena jika sejak dini di beri pengetahuan tentang anti korupsi maka dalam perjalanan hidup anak tersebut akan kecil kemungkinan melakukan korupsi walaupun di tingkat yang sangat rendah. 4 Sosialisasi Sosialisasi tentang bahaya korupsi juga sangat penting, kita dapat mengajak siswa dan mahasiswa untuk mengikuti sosialisasi tersebut agar mempunyai wawasan dan secara tidak langsung kita juga menanamkan kepada mereka untuk tidak melakukan korupsi karena sangat merugikan.
Kesimpulan dan Saran Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan, banyak para pejabat tinggi melakukan korupsi. Melalui surat kabar dan Televisi kita biasa mendengar tentang para pejabat yang melakukan korupsi. Selain rakyat yang menderita karena perbuatan tersebut, Bangsa kita yaitu Bangsa Indonesia juga ikut menderita!! Sebaiknya generasi-generasi muda bangsa Indonesia harus diberi wawasan dengan baik agar kelak tidak seperti saat sekarang ini, yaitu korupsi sudah mendarah daging bagi mereka yang mendapat kepercayaan rakyat.
Referensi www.republika.co.id korantempo, Selasa 25 Oktober 2011 Kompas, Selasa 25 October 2011
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
