TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA HUMAN TRAFFICKING PENERAPAN PANCASILA KE-1
DISUSUN OLEH : ANANG EDI KUSNANTO 11.11.4753 S1-TI.02 KELOMPOK C DRs.TAHAJUDDIN SUDIBYO
STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA
HUMAN TAFFICKING Penerapan Pancasila ke-1 HUMAN TAFFICKING ABSTRAK : Human trafficking merupakan suatu kejahatan yang memperdaganggkan manusia untuk suatu kepentingan tertentu yang sangat meresahkan di mata masyarakat di waktu dewasa-dewasa ini.Karena human trafficking merupakan suatu kejahatan yang melibatkan masyarakat sendiri sebagai sasaran obyek kejahatan untuk menjalankan kejahatan tersebut. Masyarakat luas yang menjadi obyek sasaran kejahatan ini adalah semua sendi-sendi dalam manusia,bukan hanya wanita dewasa yang diperdagangkan,tepapi juga menyakup balita,anakanak maupun laki-laki dewasa juga turut menjadi korban kejahatan Human Trafficking tersebut.Maka Human Traffiking harus sesegera mungkin diberantas dan dihancurkan dari ujung sampai ke akar-akarnya agar masyarakat luas dapat hidup berdampingan secara aman dan tentram tanpa ada rasa takut dan khawatir lagi.Dan bagi para pelaku-pelaku kejahatan Human Trafficking dapat sesegera mungkin diadili dan dipidana secara hukum yang berlaku. LATAR BELAKANG MASALAH : Dari tahun-ketahun Human Trafficking di Indonesia semakin marak menghiasi dunia kejahatan di Indonesia.Jenis kejahatan ini sangat diprotes dan dilarang keras di Indonesia sendiri maupun dimasyarakat Internasional.Dan jenis kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat di Indonesia karena Human Trafficking ini melibatkan banyak aspek korban yang terjerat didalamnya,dari perdagangan wanita dewasa,balita,anak-anak tidak ketinggalan pula laki-laki dewasa tak luput dari bidikikan kejahatan Human Trafficking tersebut. RUMUSAN MASALAH BERUPA PERTANYAAN : Mengapa Human Trafficking terus meningkat di Indonesia? PENDEKATAN SECARA YURIDIS :Perdagangan manusia dalam rancangan KUHP dan beberapa
masalahnya.Pengaturan mengenai kejahatan perdagangan manusia secara khusus diatur di dalam BAB Mengenai Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu,Perdagangan Orang. Terdiri atas 12 Paragraf dan 16 Pasal. Rumusan dalam Rancangan KUHP ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan rumusan dari RUU Anti Perdagangan Orang versi Meneg PP tahun 2004 (selanjutnya disebut RUU Tindak Perdagangan Orang- TPO)41. Hampir semua pasal yang mengatur tindak pidana dalam RUU Anti Perdagangan Orang tersebut telah dijadikan sebagairumusan dalam Rancangan KUHP dengan sedikit perubahan sistematika.Perdagangan orang pasal 30 Tindak pidana perdagangan orang pasal 546. PEMBAHASAN : Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah
kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional.Dengan perkembangan dan
kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang(trafficker) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan. Dalam Laporan Unicef tahun 1998 diperkirakan jumlah anak yang tereksploitasi seksual atau dilacurkan di Indoensia mencapai 40.000 s/d 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia. Sebuah dokumen, yakni Trafficking in Person Report yang diterbitkan oleh Deplu AS dan ESCAP juga telah menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan trafficking perempuan dan anak. Negara dalam peringkat tersebut dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar dan pemerintahnya belum sepenuhnya menerapkan standarstandar minimum serta tidak atau belum melakukan usaha-usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan trafficking.Di samping itu, dalam berbagai studi dan laporan dari NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan manusia, di samping juga sebagai transit dan penerima perdagangan manusia.4 Dikenal sedikitnya 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber, 16 provinsi dijadikan sebagai tempat transit,dan sedikitnya 12 provinsi sebagai penerima. Menanggapi semakin maraknya perdagangan orang di wilayah Indonesia, khususnya perempuan dan anak, maka pada bulan Maret 2000 pemerintah RI memutuskan untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untukMenghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Buat Anak dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Pada tanggal 12 Desember 2000, Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Organisasi Kejahatan Lintas Batas; Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak; dan Protokol Menetang Penyelundupan Migran Melalui Jalur Darat, Laut dan Udara sebagai suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Organisasi Kejahatan Lintas Batas. Di tahun-tahun berikutnya, pemerintah RI kemudian melakukan berbagai kebijakankebijakan untuk mengurangi bahkan menghapuskan bentuk-bentuk kejahatan ini. Pada tahun 2002, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002, pemerintah RI mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak(RAN-P3A) serta pembentukan gugus tugas lintas sektoral untuk implementasinya.Lanjutan dari program aksi tersebut ialah pembuatan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU TPO).7 Namun disamping rencana mengesahkan RUU TPO tersebut, pemerintah RI juga telah menyiapkan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2005 yang rencananya akan menggantikan KUHP saat ini.
Salah satu bagian dari RUU KUHP tersebut juga mengatur mengenai Kejahatan Perdagangan Manusia, yakni diBagian Mengenai Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, di Bagian Kesatu,Mengenai Perdagangan Orang yang Terdiri atas 12 Paragraf dan 16 Pasal. Data kejahatan human traffickin di indonesia antara lain adalah sebagai berikut: a. Indonesia merupakan source country bagi orang yang diperdagangkan,terutama perempuan dan anak-anak; b. Para korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja. c. Negara tujuan termasuk Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei,Negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang. d. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, walau masalah ini sudah lebih diperhatikan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Seperti halnya kondisi perdagangan manusia yang terjadi di dunia, untuk Indonesia sendiri, informasi yang disampaikan baik oleh media massa maupun penelitian-penelitian yang dilakukan di lembaga pendidikan dan LSM menunjukkan bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia adalah juga perempuan dan anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak adil terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus bagi mereka perempuan di manapun di dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Kini masalahnya semakin serius karena perdagangan perempuan dan anak juga terjadi di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya dua masalah yang sangat berkenaan dengan perdagangan manusia –khususnya perdagangan perempuan dan anak, adalah konstruksi sosial tentang perempuan dan anak, dan kedua adalah masalah perekonomian (rendahnya tingkat sosial ekonomi) khususnya dalam negara-negara berkembang. Perilaku terhadap perempuan dan anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah yang berkenaan dengan konstruksi sosial masyarakat setempat terhadap posisi dan peran perempuan dan anak. Dalam tatanan yang lebih luas, berbagai peristiwa yang terjadi dewasa ini telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwasanya diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara-seberang atau antah berantah, tapi juga terjadi di Indonesia.Telah diketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal, sebagaimana juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.Sebagai contoh sederhana saja, perumusan tentang kedudukan istri dalam
hukum perkawinan, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita dibawah upah buruh pria, serta kecenderungan mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam bidang pendidikan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki.
KESIMPULAN : Dengan adanya kejahatan Human Trafficking ini ada 2 elemen utama yang dirugikan secara garis besar,yang pertama yang dirugikan adalah korban itu sendiri yaitu para warga masyarakat sipil yang menjadi korban keganasan dari tindak kejahatan Human Trafficking ini.Yang kedua yang dirugikan adalah Negara, yang secara tidak langsung Negara menjadi imbas dari tindak kejahatan Human Trafficking ini karena Negara akan mendapatkan nilai jelek dimata Negara-negara lain disebabkan Negara-negara lain menilai bahwa suatu bangsa/negara yang terkena Human Traffiking dianggap tidak becus dalam melindungi dan member rasa aman terhadap warga masyarakatnya sendiri.Dan hal itu akan berdampak pada kecapan oleh Negara-negara lain bahwa suatu Negara yang terkena Human Traffiking itu Negara yang tidak aman.
DAFTAR PUSTAKA
Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP,Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 5 ,Widodo Eddyono Supriyadi,2005, ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta 12510 Telp : (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs : (021) 7919 2519)E-mail :
[email protected],
[email protected]; Web-site : www.elsam.or.id Perdagangan Manusia di Indonesia,Prof. Dr.Harkrisnowo Harkristuti,Sentra HAM UI, tanggal 28. Februari 2003