STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI (AKN) PACITAN

STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI (AKN) PACITAN

TAHUN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Akademi Komunitas adalah Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut AKN Kabupaten Pacitan yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi terapan dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu. 2. Statuta AKN Kabupaten Pacitan adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi AKN Kabupaten Pacitan. 3. Direktur adalah Direktur AKN Kabupaten Pacitan. 4. Senat adalah Senat AKN Kabupaten Pacitan yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik. 5. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan AKN Kabupaten Pacitan yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non akademik. 6. Pendidikan tinggi vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan Diploma 1, dan atau Diploma 2, yang diselenggarakan oleh AKN Kabupaten Pacitan. 7. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, instruktur, dan mahasiswa AKN Kabupaten Pacitan. 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan AKN Kabupaten Pacitan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 9. Instruktur adalah pendidik professional (praktisi) AKN Kabupaten Pacitan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di AKN Kabupaten Pacitan. 11. Alumni AKN Kabupaten Pacitan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan di AKN Kabupaten Pacitan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2 Statuta ini ditetapkan dengan maksud sebagai anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pasal 3 Statuta ini ditetapkan dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai rujukan dalam: a. menyusun perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan AKN Kabupaten Pacitan; b. menyusun peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan ketetapan prosedur operasional yang berlaku di AKN Kabupaten Pacitan.

BAB II IDENTITAS Pasal 4 (1) AKN Kabupaten Pacitan merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur. (2) AKN Kabupaten Pacitan diresmikan oleh Mendikbud Prof. Dr. Ir. M. Nuh, DEA pada tanggal 02 Juni 2012 dengan nama Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Pacitan. (3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pembentukan Pendidikan Tinggi baru yaitu Akademi Komunitas. (4) Berdasarkan Surat Keputusan MENDIKBUD RI Nomor 48 Tahun 2013, tentang pendirian, perubahan dan pencabutan izin Akademi Komunitas, menjadi dasar proses penegerian AKN Kabupaten Pacitan. (5) Berdasarkan Surat Keputusan MENPAN Nomor B-703/1/95 Tahun 1995, berubah nama menjadi AKN Kabupaten Pacitan. (6) Identitas AKN Kabupaten Pacitan dinyatakan dalam bentuk lambang, hymne, bendera, dan cap yang penggunaannya diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan AKN Kabupaten Pacitan.

Pasal 5 (1) AKN Kabupaten Pacitan memiliki lambang. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya Lobogram atau Roda yang melambangkan dinamis dalam dunia kerja yang kompetitif, didalamnya ada bola dunia warna dasar biru, melambangkan globalisasi dan warna biru, adalah penguasaan technologi yang luas menembus lazuardi, di dalam bola dunia ada lengkungan berwarna hijau, melambangkan letak geografis Pacitan, daerah pegunungan yang damai, penuh rasa optimis , didalamnya penuh dengan sumber alam yang harus diexplorasi, dan mata pena dengan warna kuning yang ujungnya menjulang tinggi, melambangkan ilmu pengetahuan yang tanpa batas, kuning warna intelektualitas, di bawah ada buku yang merupakan jendela dunia,dengan buku akan terbuka segala ilmu pengetahuan. warna putih lambang awal baru yang siap ditoreh dengan tinta emas, warna abu-abu adalah makna masa depan.

(3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(4) AKN Kabupaten Pacitan adalah lembaga pendidikan tinggi vokasi yang bertujuan mengembangkan pendidikan yang berorientasi profesi dan menghasilkan warga Negara yang senantiasa dengan kesadarannya akan selalu mengabdi masyarakat dalam bentuk memberikan solusi-solusi teknologi terapan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Direktur. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Direktur. Pasal 6

(1) AKN Kabupaten Pacitan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, terbuat dari kain satin tebal, dengan warna dasar putih dan di tengahnya terdapat lambang AKN Kabupaten Pacitan. (2) Bendera AKN Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, ukuran dan penggunaan bendera diatur dalam Peraturan Direktur. Pasal 7 (1) Setiap Program Studi memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang AKN Kabupaten Pacitan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, ukuran, dan penggunaan bendera Program Studi diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 8 (1) AKN Kabupaten Pacitan memiliki hymne yang berjudul Hymne Komunitas Kita”. (2) Hymne AKNP sebagai berikut:

“Akademi

Pasal 9 (1) AKN Kabupaten Pacitan memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan. (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga dan topi berwarna hitam, kalung dan atribut lainnya. (4) Busana almamater AKN Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna abu-abu, serta atribut lainnya. (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III VISI, MISI dan RENCANA PENGEMBANGAN Pasal 10 Visi:

Menjadi pusat pendidikan vokasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan bagi semua masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan siap bersaing di pasar global pada tahun 2025. Pasal 11 Misi :

a. Membangun masyarakat melalui penerapan IPTEK yang berdasarkan potensi daerah bagi kesejahteraan dan kemanusiaan. b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berdaya saing. c. Menyiapkan SDM level menengah berdaya saing tinggi dan berkemampuan wirausaha. d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. e. Menjalin kerjasama di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 12 Tujuan: a. menyelenggarakan sistem pendidikan teknologi rekayasa yang berbasis akuntabilitas kinerja untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta berkontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional; c. menciptakan lingkungan dan suasana akademik kampus yang kondusif dan dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; d. mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional dengan asas saling menguntungkan.

Pasal 13

B. Rencana Pengembangan Untuk pengembangan Akademi Komunitas Pacitan berdasarkan hasil evaluasi diri, maka usulan program pengembangan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana fisik pendidikan 2. Peningkatan kapasitas dan fungsi labor/bengkel dalam kegiatan pendidikan 3. Peningkatan koleksi perpustakaan dalam kegiatan pendidikan 4. Peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan kependidikan 5. Peningkatan kapasitas manajemen pengelola pendidikan 6. Peningkatan kualitas mutu pembelajaran

BAB IV ORGAN PERGURUAN TINGGI Bagian Kesatu Umum Pasal 14 Organ pengelola AKN Kabupaten Ponorogo terdiri atas: a. Direktur b. Senat; c. Satuan Pengawasan; d. Satuan Penjaminan Mutu, dan; e. Dewan Pertimbangan. Bagian Kedua Direktur Pasal 15 Direktur sebagai organ pengelola AKN Kabupaten Ponorogo terdiri atas: a. unsur pimpinan yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur; b. unsur pelaksana administrasi yang disebut Sub Bagian; c. unsur pelaksana akademik yang terdiri atas Program Studi, dan; d. unsur penunjang yang disebut Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Unit PPM). Pasal 16 (1) Direktur merupakan organ AKN Kabupaten Ponorogo yang menjalankan fungsi pengelolaan AKN Kabupaten Ponorogo. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat; c. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat; d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapatkan pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang; f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;

g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) ; h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; k. menjatuhkan sanksi kepada dosen, tenaga instruktur dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; l. membina dan mengembangkan dosen tenaga instruktur dan tenaga kependidikan; m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa; n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan r. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi. Pasal 17 (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.... Nomor ....tentang Organisasi dan Tata Kerja AKN Kabupaten Ponorogo. (2) AKN Kabupaten Ponorogo. dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.

(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga Senat Pasal 18 (1) Senat merupakan organ AKN Kabupaten Ponorogo. yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menetapkan kebijakan pengawasan dibidang akademik; b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur; c. memberikan pertimbangan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Direktur; d. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. menetapkan kurikulum program studi; 2. menetapkan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 3. menetapkan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; f. mengawasi penerapan ketentuan akademik; g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; i. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; j. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; k. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; l. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; m. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; n. memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 19 (1) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. Direktur; b. Wakil Direktur; c. Ketua Program Studi; d. 1(satu) orang wakil dari Program Studi yang terdiri dari unsur dosen Program Studi. (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipilih di antara dosen berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan kepada Direktur melalui Ketua Program Studi untuk ditetapkan sebagai anggota Senat. (3) Senat terdiri atas: a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota. (4) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja. (5) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat. Bagian Keempat Satuan Pengawasan Pasal 20 (1) Satuan Pengawasan merupakan organ AKN Kabupaten Ponorogo. yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non akademik untuk dan atas nama Direktur. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengawasan intern bidang non-akademik; b. melaksanakan pengawasan intern terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik; c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan intern; dan

d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan. Pasal 21 (1) Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. 1 (satu) orang ahli di bidang akuntansi/keuangan; b. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen sumber daya manusia; c. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen aset; d. 1 (satu) orang ahli di bidang hukum; dan e. 1 (satu) orang ahli di bidang ketatalaksanaan. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. berusia paling tinggi 61 tahun; d. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (3) Satuan Pengawasan terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (4) Anggota Satuan Pengawasan dipilih dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima Satuan Penjaminan Mutu Pasal 22 (1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan organ AKN Kabupaten Ponorogo yang menjalankan fungsi penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Penjaminan Mutu memiliki tugas: a. memeriksa kesesuaian/ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditetapkan; b. mengetahui efektifitas pencapaian mutu dari yang telah ditetapkan; (3) Ketentuan mengenai anggota dan persyaratan anggota Satuan Penjaminan Mutu diatur dalam peraturan Direktur.

Bagian Keenam Dewan Pertimbangan Pasal 23 (1) Dewan Pertimbangan merupakan organ AKN Kabupaten Ponorogo yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non akademik. (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dewan pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur dibidang non akademik; b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non akademik; dan c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola AKN Kabupaten Ponorogo.

Pasal 24 (1) Keanggotaan Dewan Pertimbangan, terdiri atas: a. Anggota biasa; dan b. Anggota kehormatan. (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a terdiri atas: a. 1 (satu) orang dosen yang mewakili setiap Program Studi; b. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga Instruktur. (3) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b terdiri atas: a. 1 (satu) orang wakil pemerintah provinsi Jawa Timur; b. 1 (satu) orang wakil pemerintah kabupaten Ponorogo; c. 1 (satu) orang mantan Direktur; d. 1 (satu) orang wakil alumni; e. 1 (satu) orang wakil ikatan orang tua mahasiswa; f. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan g. 1 (satu) orang industriawan.

Pasal 25 (1) Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota. (2) Persyaratan anggota biasa Dewan Pertimbangan sebagai berikut: a. dosen wakil Departemen yang diusulkan oleh ketua Departemen dan tidak sedang menjabat sebagai anggota senat; b. wakil tenaga Instruktur yang diusulkan oleh Direktur; dan c. memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, atau sarana dan prasarana. (3) Ketentuan mengenai persyaratan anggota kehormatan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan peraturan Dewan Pertimbangan.

BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWASAN, DAN DEWAN PERTIMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 26 (1) Dosen di lingkungan AKN Kabupaten Ponorogo dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. (2) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. (3) Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; f. berhalangan secara tetap; g. meninggal dunia. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. penambahan unit baru; b. perubahan bentuk perguruan tinggi. (6) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, seorang dosen harus memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. (7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil di lingkungan AKN Kabupaten Ponorogo; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani rohani;

d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat; e. tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau tugas pada institusi lain lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; f. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; g. berpendidikan paling rendah magister; h. menduduki jabatan paling rendah Lektor; dan i. bersedia dicalonkan menjadi Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dinyatakan secara tertulis. (8) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan dengan peraturan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 (1) Tenaga kependidikan di lingkungan AKN Kabupaten Ponorogo dapat diangkat sebagai Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2). (2) Pengangkatan Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; f. berhalangan secara tetap; g. meninggal dunia. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penambahan unit baru; b. perubahan bentuk perguruan tinggi. (5) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, seorang tenaga Instruktur

harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Direktur Pasal 28 (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Direktur bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 (1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan : a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan (2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. seleksi administratif pemilihan Direktur harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (6); b. dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a mengisi formulir kesediaan dan menyerahkan ke panitia pemilihan Direktur; c. panitia menetapkan dan mengumumkan nama-nama bakal calon Direktur; d. bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan AKN Kabupaten Ponorogo mendatang di hadapan sivitas akademika dan tenaga kependidikan; e. panitia melakukan penjaringan dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk menghasilkan minimal 3 (tiga) bakal calon Direktur; dan f. ketentuan penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur dengan Peraturan Direktur. (3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. Senat berdasarkan penugasan dari Menteri, melakukan penyaringan untuk menghasilkan 3 (tiga) orang calon Direktur; b. ketentuan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Senat; (4) tahap pemilihan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Wakil Direktur Pasal 30 (1) Wakil Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan AKN Kabupaten Ponorogo. (2) Masa jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Direktur lainnya. (3) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (4) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur. Bagian Keempat Ketua Program Studi Pasal 34 (1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Pengangkatan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (6) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Masa jabatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (5) Ketentuan mengenai persyaratan khusus dan tata cara pengangkatan Ketua Program Studi diatur dengan peraturan Direktur. Bagian Kelima Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi Pasal 37

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: a. Kepala Sub Bagian. Pasal 38 (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah jabatan struktural. (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketujuh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 39 (1) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPPM diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedelapan Senat Pasal 40 (1) Masa jabatan anggota senat wakil dosen adalah 2 (dua) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Keanggotaan senat berakhir apabila: a. berakhir masa jabatan keanggotaan senat; b. meninggal dunia; b. berhenti dari pegawai negeri sipil; c. mengundurkan diri dari keanggotaan senat; d. melanggar peraturan perundang-undangan; dan e. karena sebab tertentu tidak dapat lagi mewakili Program Studi yang mengusulkan.

(3) Ketua dan sekretaris senat dipilih dari anggota senat sebagaimana dalam pasal 19. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris senat diatur dengan peraturan Senat. Bagian Kesembilan Satuan Pengawasan Pasal 41 (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Intern ditetapkan oleh Direktur. (2) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan anggota Satuan Pengawasan Intern adalah 4 (empat ) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota, ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan intern diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesepuluh Satuan Penjaminan Mutu Pasal 42 (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Intern ditetapkan oleh Direktur. (2) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan anggota Satuan Penjaminan Mutu Intern adalah 4 (empat ) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota, Ketua dan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Intern diatur dengan peraturan Direktur. Bagian Kesebelas Dewan Pertimbangan Pasal 43 (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota biasa; (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh direktur. (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diatur dengan peraturan Dewan Pertimbangan.

Bagian Keduabelas

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan Pasal 44 (1) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundangundangan; d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; e. diberhentikan dari jabatan dosen; f. berhalangan tetap; g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; h. cuti di luar tanggungan negara; i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 (1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberhentian Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Direktur I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Direktur. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri. (3) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Direktur dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Wakil Direktur kepada Menteri. (4) Menteri menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur definitif melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya.

(5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 47 (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. Pasal 48 (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Departemen sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Direktur menetapkan pelaksana tugas Ketua Departemen sampai masa jabatan berakhir. (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 49 (1)

(2)

(3) (4)

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Intern mengacu pada Permendiknas No 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Intern dilakukan secara terus menerus melalui : a. kegiatan yang efektif dan efisien; b. keandalan pelaporan keuangan; c. pengamanan aset; d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Intern dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, obyektifitas, dan jujur. Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU Pasal 50 (1) Menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang emerging technology dalam skala nasional maupun internasional. (2) Sistem Penjaminan Mutu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 (IWA 2) dan Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. (3) Dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penyusunan standard dan rambu-rambu sistem penjaminan mutu intern (SPM); b. melaksanakan monitoring dan evaluasi intern terhadap proses pendidikan, penelitian serta pelayanan dan pengabdian pada masyarakat termasuk program pengembangan akademik; c. melaksanakan evaluasi dan audit intern terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan; d. menetapkan dan menegakkan penerapan standard mutu penyelenggaraan serta melakukan evaluasi secara berkala tingkat pemenuhannya e. mengembangkan kapasitas manajemen mutu pada manajemen, dosen dan tenaga penunjang; f. melakukan perbaikan yang berkesinambungan agar dapat menghasilkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan, kebutuhan dan harapan stakeholder, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Pasal 51 (1) Penyelenggaraan Tridharma meliputi: a. Pendidikan; b. Penelitian; dan c. Pengabdian Kepada Masyarakat (2) Penyelenggaraan kegiatan Tridharma diselenggarakan secara proporsional, terpadu, termonitor, akuntabel. (3) AKN Kabupaten Pacitan menyelenggarakan program pendidikan diploma, sarjana terapan, dan program lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan jenjang pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 52 (1) Penyelenggaraan pendidikan dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. (2) Penyelenggaraan perkuliahan diatur dalam kalender akademik. (3) AKN Kabupaten Pacitan menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan dapat menggunakan bahasa asing sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 53 (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS) paket. (2) SKS paket merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program yang dilakukan dalam bentuk paket dalam tiap semester.

(3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 54 (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi. (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan mengacu kepada standar nasional pendidikan. (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 55 (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 56 (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa proyek akhir. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proyek akhir yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 57 (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, lanjut jenjang, dan kerja sama. (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 58 (1) AKN Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. (2) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. (3) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (4) Penelitian pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan teknologi yang sudah ada. (5) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni. (6) Kegiatan penelitian dapat bersifat satu bidang atau multi bidang. (7) Hasil penelitian dapat berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian dan/atau disajikan secara lisan dan/atau tulisan dalam forum ilmiah. (8) Hasil penelitian yang merupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Hasil penelitian dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

Pasal 59 (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain. (3) Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependi dikan baik secara kelompok maupun perseorangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (9) dan Pasal 59 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 60 (1) AKN Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi kepentingan masyarakat. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok. (3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-sektor. (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain. (7) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pasal 61 (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 62 (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat. (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IX KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 63 (1) AKN Kabupaten Pacitan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik dilaksanakan untuk memantapkan upaya terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau pembangunan nasional melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 64 (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri. (2) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik. (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik. (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.

(5) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB X GELAR DAN PENGHARGAAN Pasal 65 (1) AKN Kabupaten Pacitan memberikan gelar vokasi kepada mahasiswa yang telah lulus. (2) Pemberian dan penggunaan gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 (1) AKN Kabupaten Pacitan memberikan ijazah kepada mahasiswa yang telah lulus. (2) Pemberian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 67 Syarat pemberian gelar dan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 meliputi: a. penyelesaian semua kewajiban akademik yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi; b. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti. Pasal 68 (1) AKN Kabupaten Pacitan bekerjasama dengan organisasi profesi atau lembaga sertifikasi memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta yang telah lulus uji kompetensi. (2) Pemberian sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69 (1) AKN Kabupaten Pacitan dapat memberikan penghargaan kepada seseorang/kelompok atau lembaga yang dipandang telah berjasa terhadap pendidikan di AKN Kabupaten Pacitan dan mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB XI DOSEN, INSTRUKTUR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 70 (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap. (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil. (5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 71 (1) Syarat untuk menjadi dosen: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar; d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (2) Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Wewenang, tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen, serta kenaikan pangkat dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 72 (1) Instruktur terdiri atas instruktur tidak tetap. (2) Instruktur tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instruktur yang bekerja paruh waktu yang dapat berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap.

Pasal 73 (1) Syarat untuk menjadi tenaga Instruktur : a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga instruktur; d. memiliki kualifikasi minimal lulusan SMK/DI/DII/DIII dengan pengalaman industri pada bidang kompetensi linier dan atau dari tenaga kerja profesional dengan pengalaman kerja minimal setara dengan jenjang 5 (Lima) KKNI d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73 (1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik dan tugas utamanya bukan mengajar. (2) Syarat untuk menjadi tenaga Kependidikan : a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan e. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; (3) Tenaga Kependidikan terdiri atas: a. Pustakawan; b. Laboran/Pranata Laboratorium Pendidikan; c. Teknisi; dan d. Tenaga Administrasi. (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil. (5) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Setiap dosen, dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya. (2) Dosen, dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dosen, dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dosen, dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI Bagian kesatu Mahasiswa Pasal 74 (1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. (2) Mahasiswa wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di AKN Kabupaten Pacitan (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban mengenai mahasiswa diatur dengan peraturan Direktur yang mendapat persetujuan Senat. Pasal 75 (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan. (2) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan peraturan Direktur yang mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kedua Alumni Pasal 76 (1) Alumni AKN Kabupaten Pacitan dapat membentuk organisasi alumni yang disebut Ikatan Alumni AKN Kabupaten Pacitan disingkat IKA AKN Kabupaten Pacitan (2) Alumni merupakan bagian dari AKN Kabupaten Pacitan yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik AKN Kabupaten Pacitan (3) Hubungan antara AKN Kabupaten Pacitan dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.

BAB XIII KERJASAMA Pasal 77 (1) Tujuan kerja sama adalah untuk meningkatkan mutu kegiatan Tridharma akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, instansi swasta dan/atau perorangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. (2) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit; c. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; e. pemagangan dan/atau f. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. (3) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk : a. pendayagunaan aset; b. usaha penggalangan dana; c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau d. bentuk lain yang dianggap perlu. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78 (1) Kerja sama dilakukan secara melembaga dan dilaksanakan oleh program studi, dan laboratorium, dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan kerja sama. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA Pasal 79 Sarana dan prasarana AKN Kabupaten Pacitan meliputi semua barang milik negara berupa lahan kampus dan bangunan beserta isinya, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras, yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pasal 80 (1) Pengelolaan sarana dan prasarana dari Pemerintah Pusat dilaksanakan secara terpusat dan terpadu. Blue Print 4.7. Sarana dan Prasarana Pendidikan Sebagian besar pendidikan keterampilan dilaksanakan di luar kampus dengan memanfaatkan peralatan dan perlengkapan yang tersedia di dunia industri maupun jasa (2) Sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan sesuai dengan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negara. (4) Penggunaan sarana dan prasarana diatur dengan peraturan Direktur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBIAYAAN Pasal 81 (1) Pembiayaan dapat diperoleh dari sumber pemerintah pusat ,daerah, dan masyarakat, dan pihak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Blue Print 4.9 Biaya Investasi Awal : Pemerintah Pusat 70%, Pemerintah Daerah diluar tanah 30%. Pemerintah daerah menyediakan beasiswa untuk peserta didik minimal 50% dari jumlah peserta didik. (2) Pembiayaan dari pemerintah diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat dan pihak luar negeri adalah dana AKN Kabupaten Pacitan yang dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut : a. biaya ujian masuk AKN Kabupaten Pacitan; b. sumbangan Pengembangan Institusi; c. sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan; d. sumbangan, dan hibah dari pihak luar negeri; e. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi AKN Kabupaten Pacitan ; f. hasil pemanfaatan sarana dan prasarana; g. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dan; h. penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat dan pihak luar negeri ditetapkan dan disahkan oleh Direktur. Dalam usaha meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat dan pihak luar negeri, AKN Kabupaten Pacitan menerapkan prinsip nirlaba. (5) Pengelolaan keuangan dilaporkan sesuai dengan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 82 (1) Tahun anggaran AKN Kabupaten Pacitan mengikuti tahun anggaran pemerintah. (2) Tata cara pengelolaan keuangan AKN Kabupaten Pacitan dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dari anggaran pemerintah dan pendapatan negara bukan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI AKREDITASI Pasal 83 (1) Program studi di AKN Kabupaten Pacitan wajib mengikuti akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. (2) Direktur dan Ketua Program Studi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi. (3) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi. (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 84 (1) Perubahan statuta AKN Kabupaten Pacitan dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ AKN Kabupaten Pacitan (2) Wakil organ AKN Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur. (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta AKN Kabupaten Pacitan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (4) Perubahan statuta AKN Kabupaten Pacitan yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan. Pasal 85 Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Januari 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD MOHAMMAD NUH

0