NOMOR
200
/O/2002
TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Politeknik Sriwijaya;
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA. Pasal 1
(1)
Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya Politeknik Sriwijaya.
merupakan pedoman dasar penyelenggaraan
(2)
Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/O/1999 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Cistatupoltekunsri.sm
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR
200 /O/20002 TANGGAL 28 Nopembar 2002
STATUTA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA MUKADIMAH
Bahwa perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945. Bahwa Politeknik Negeri Sriwijaya adalah perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi yang menyelenggarakan sejumlah bidang pengetahuan khusus yang diarahkan pada penerapan keahlian tertentu. Politeknik Negeri Sriwijaya menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional yang dapat menumbuh kembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional, memikul tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal. Bahwa Politeknik Negeri Sriwijaya, merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berpedoman pada Statuta sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan: 1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Sriwijaya ( Polsri ) yang berkedudukan di Palembang. 2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. 4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 5. Statuta Politeknik adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik. 1
6. Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh nnasyarakat yang diangkat oleh Direktur Politeknik yang tugasnya mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Politeknik. 7. Pimpinan adalah Direktur dan Pembantu Direktur 8. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Politeknik 9. Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. 10. Bagian Administrasi pada Politeknik terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Bagian Administrasi Umum yang merupakan pelaksana administrasi. H . Kurikulum adalah Kurikulum Politeknik. 12. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dilingkungan Politeknik. 13. Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat pada Politeknik. 14. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik 16. Alumni adalah alumni Politeknik. 17. Kebebasan akademik adalah kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika Politeknik untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri. 18. Otonomi keilmuan adalah kewenangan melakukan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dilingkungan Politeknik. 19. Otonomi pengelolaan adalah kewenangan Politeknik untuk melakukan pengelolaan dana, sarana dan prasarana yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20. Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2 1 . Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional. 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 23. Direktur adalah Direktur Politeknik. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK Pasal 2 Visi Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai lembaga pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan profesional terkemuka, berkualitas, inovatif dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global dan turut memajukan kehidupan masyarakat dan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 Mengacu kepada Visi Politeknik , maka Misi Politeknik adalah: I . Menghasilkan lulusan berkualitas yang professional , berdisiplin, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak tinggi, dan mampu menerapkan 2
1.
Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) serta mengembangkan diri dalam menghadapi tuntutan kemajuan dibidangnya. 2. Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi yang berorientasi pada kualitas, profesionalisme dan keterbukaan serta mampu menghadapi persaingan global. Pasal 4 Tujuan Politeknik adalah: a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. b. Mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengupayakan penerapan untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. c. Meningkatkan peran Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi terapan dan seni untuk menunjang pembangunan nasional. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Politeknik berpedoman pada: a. Tujuan pendidikan nasional; b. Kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan; c. Kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, dan prakarsa pribadi; dan d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III IDENTITAS Pasal 6 (1) Politeknik bernama Politeknik Negeri Sriwijaya (2) Politeknik didirikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/0/1998 tanggal 21 September 1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Sriwijaya. (3) Politeknik berkedudukan di Palembang. Pasal 7 Politeknik berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Politeknik mempunyai Pola Ilmiah Pokok yang ditetapkan Direktur mendapat persetujuan Senat.
3
setelah
Pasal 9 (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan khusus, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat (2) Pendidikan profesional menekankan penerapan keahlian tertentu dan pembentukan kompetensi untuk menangani pekerjaan menurut praktekpraktek yang diakui dengan balk dalam bidang tertentu (3) Penelitian terapan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan daya nalar untuk berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan di industri dan masyarakat (4) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjalin hubungan antara Politeknik dengan industri dan masyarakat melalui kerja sama dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang saling menguntungkan dan sebagai wahana belajar yang efektif bagi dosen dan mahasiswa Pasal 10 (1) Lambang Politeknik, keterangan warna lambang, keterangan lambang, dan makna lambing sebagai berikut: LAMBANG POLITEKNIK
a. Keterangan Warna Lambang: 1. Garis tepi berwarna hitam 2. Kelopak melati benwarna kuning muda 3. Lingkaran putih bergaris tepi hitam dengan tulisan Politeknik Negeri Sriwijaya 4. Pancaran sinar benwarna putih dengan latar belakang berwarna biru 5. Mahkota melati berwarna kuning keemasan 6. Inti berbentuk lingkaran benwarna putih b. Keterangan Lambang: 1. Bunga melati melambangkan kemurnian, keanggunan, keluhuran dan ketegaran di dalam mencapai cita-cita. Lima kelopak bunga melambangkan jumlah sila dalam Pancasila yang merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dengan warna kuning melambangkan kejayaan Politeknik Negeri Sriwijaya. 2. Mahkota bunga melati benA/arna kuning keemasan melambangkan kewibawaan dan semangat tinggi untuk mencapai cita-cita dan tujuan secara kreatif, inovatif, komprehensif dan integral. Mahkota bunga berjumlah 20 dikelilingi pancaran sinar besar berjumlah 9 dan pancaran kecil berjumlah 82 dengan latar belakang benA/arna biru melambangkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Politeknik Negeri Sriwijaya yaitu 20 September 1982.
3. Lingkaran putih dengan garis tepi hitam melambangkan komitmen Politeknik Negeri Sriwijaya untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 4. Kata-kata Politeknik Negeri Sriwijaya ditulis dengan huruf hitam di dalam lingkaran putih bermakna bahwa Politeknik Negeri Sriwijaya mampu untuk mengembangkan dan menciptakan teknologi dengan motto Kuasai, Kembangkan dan Ciptakan Teknologi dengan disiplin dan semangat baja untuk kesejahteraan dan kejayaan bangsa dengan menerapkan 3 tepat yaitu: Tepat Waktu, Tepat Ukuran dan Tepat Aturan. (2) Makna Lambang Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai milik bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila selalu dinamis dalam mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pasal 11 (1) Bendera Politeknik berwarna dasar biru muda, dengan lambang ditengahtengahnya dan perbandingan ukuran 3 berbanding 2 (2) Bendera Jurusan merupakan bendera Politeknik yang dibedakan oleh warna dasar yaitu: 1. Jurusan Teknik Sipil warna coklat muda; 2. Jurusan Teknik Mesin warna biru tua; 3. Jurusan Teknik Elektro warna biru donker; 4. Jurusan Teknik Kimia warna merah hati; 5. Jurusan Akuntansi warna kuning; 6. Jurusan Administrasi Niaga warna kuning gading; 7. Jurusan Manajemen Informatika warna merah jambu; 8. Jurusan Teknik Komputer warna ungu. Pasal 12 Hymne Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai berikut: HYMNE POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
4/4 Tempo Adante
Syair & Lagu : Dwi Karsasih
/3 6 . 7 1 / 7 6 3 4 3 1 3 /. 6 6 6 6 5 / 4 3 2 . . / Po-li-tek-nik Negri Sriwi - j a - y a Langkahmu pasti dan nyata Berda- sarkan pan - ca- si la. U U D em- pat li - ma
_
ZI
/ 2 4 32 1 7 / Bersatu bersemangat
\
1 2 3 . / 2 1 7 3 4 1/767..// sejiwa . dalam menempuh cita - cita. \
12 2 3 4 5 6 7 / 1 . Songsong hari bahagia .
. 0 / 1 . 7 6 5 . 5 / 6 33 2 3 4 5 / Pa - tri- kan da - lam sanubari diri
/ 1 . 7 6 5 . / 6 6 66 Me-ra-ih kemakmuran
5 6 7 3 / 6 . nan s e - j a - t i .
5
. 5 / 1 . 7 1 5 5 3 / junjung tinggi negeri
/ 4 5 6 . / 2 3 4 5 5 5 tercinta. Indonesia tanah
5 / 7 1 . . / pu-saka
1. Cintamu mulya dan luhur Masyarakat adil makmur Menempah diri tiada henti Dalam era modernisasi Kharismamu mempesona Bangkitkan semangat didada Tuk meraih prestasi diri Menjadi insan mandiri
Pasal 13 Mars Politeknik sebagai berikut: MARS POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 2/4 Tempo De Marcia
/3.4
Syair & lagu : Dwi Karsasih
5 . 5 / 5 . 3
1 . 1 / 3 . 5
1 . 1 / 7 . 2
/ 1 . 2 3 . 3 / 3 . 1 6 . 6 / 1 . 3 Wahai warga politeknik Negri 1.5
6.5/
5
,;3
5
/ .5/2
1.3 4 . 3 / 3 . 1 3 songlah masa depSTf'
/.
12
2 . 1 / 7
. 1 7 / .
7/7
.1
/ 5 . 3 / . 5
6.7/
.3
4
3/7.1 Sbagai
5 / .
/6
2.1
/7.6
5/. /.
/ 3 . 3 1 . 3 / 4.3 . 3 / 3 . 3 dasar panca - sila, U U D /5. 4 / .
.4/4. 4
/ 3 21 ~ . 2~rZ .IT darma. Amalkan
2.4/
5.4
5 . 6 / Curah -
5/
~516
3/
6
6 / .
.6/4.67
/. 5 1 /.
. 4 / 2 4 5 / . 1 3 / Indonesia jaya.
.~5~ . 5 / 6 . 5
1 . 3 / 4 .3 Empat Lima. . 4 / 5 . 6
Ml
0 . 5 / 0.3/ ber QI
. 3 / 4 . 3 6/5 4/ Pedoman misi Tri7.1
/7.6
./
7 .1.1 T . 2 ~2 /~3~ . 4 ~ 5 . 6 / 5 . 4 . / keterampilan, kembangkan pengetahuan 6
6 /
4 / 4 , 5 /_., 4 4 / . 4 / Untuk b e r - k a r - y a .
5 / 1 5 /. 5 6
5~/ 6~5 7T~1 5~5
7 . 1 /
.3 2 / . muda.
6 / 6 6 / . ^
1 4 4/. 5 7 . 6 / 5 . 4 3 / 5 3/.3 4 berpe - ran dalam pembangun - an. Bagi / 5~~5
4 / .
'
1 /3
4 5/ 6.7 6/1 3 smangat dalam belajar.
7
.5
2 2 3 / 4 g enerasi
.6
/3 1/ . 3 kobar- kan 6/.
4 5 / 6
.6 7 . 6 / 5 . 4 3/ kemakmuran ~~~Tjan^sa 1.2
5/
5.5 / 5 . 6 5 / . 3 / sri - wi - j a - y a song -
u. / 7 . 6 5 / . 5 / 5 kan daya. Demi
1 / .
/4.56/7
6/5 3 / . 3 . 5 / 5 .
5
3.5/
6.5
/ 2 . 3 4 / 5 1 /7 5/. 5 . 3 / 3 . 3 1.3/4.3 teknologi terapan . jaga ke - disiplinan /5. 5 3 . 5 / 6 . 5
.5/
6.5
4/
. 5 / . 3/ meng-
3 2 / 1 6 / .
6/
/ 3 . 3 1 . 3 / 4 .3 . 3 / 4 . 3 2/1 hadapi tantangan . Singkirkan sgala
7/6 4 / . 4 / rintangan
/66/.7
6/6
2.1/7.6
5 / 1 . / 5 . 5
/ 4 4 / . 5 7.6/5. 4 Keber- hasilan kan /. 1
6/ .6
1
./4.67/7
./5 1
3 / 5 . /3.3 4 / 4 . / 2 . 4 5 / 5 . / 3 5 datang , masa depan Indonesia pasti
/ 00/
/. 5 4/ . 4 5 / 0 0 / kan cemeriang
Pasal 14 (1) (2) (3) (4) (5)
Busana Akademik Politeknik yaitu topi, toga dan kalung. Busana Akademik dipakai oleh Pimpinan, Senat dan wisudawan. Untuk Pimpinan Topi warna hitam kuncir hitam, toga warna hitam lis hitam dan kalung terbuka dari susunan gordon warna perak. Untuk senat Topi warna hitam kuncir hitam, toga warna hitam lis hitam dan kalung warna hitam dengan satu gordon perak ditengahnya. Untuk wisudawan Topi warna hitam dengan kuncir warna bendera masingmasing jurusan, toga warna hitam dengan lis warna bendera jurusan dan kalung warna hitam lis warna bendera jurusan dengan satu buah gordon ditengahnya. BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 15
(1) (2) (3) (4)
Politeknik menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Politeknik menyelenggarakan pendidikan professional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Pendidikan di Politeknik adalah Program Diploma. Penambahan jurusan dan/atau program studi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16
(1) (2)
Politeknik melaksanakan kegiatan penelitian terapan. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/bengkel, jurusan, dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. 7
(3)
(4) (5)
Penelitian yang bersifat antar bidang, lintas bidang dan/atau multi bidang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Hasil-hasil penelitian didokumentasikan di Perpustakaan dan dapat dipublikasikan, dan/atau disajikan secara lisan dalam forum ilmiah. Jenis dan tata cara publikasi serta perlindungan hasil penelitian diatur dengan keputusan Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 17
(1) (2)
Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan cara tatap muka. Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diadakan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktek kerja lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya. Pasal 18
(1)
(2) (3)
Politeknik menyelenggarakan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir program studi. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur. Pasal 19
(1) (2)
Politeknik menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu. Pasal 20
(1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional berdasarkan kurikulum masing-masing program studi yang berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional. (2) Tahun akademik Politeknik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya. (3) Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Direktur.
Pasal 21 (1) Tatalaksana akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur.
8
Pasal 22 (1) Politeknik menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan, serta berorientasi kepada masalah-masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perorangan/kelompok, laboratorium/bengkel, jurusan,dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat secara institusional. (3) Ruang lingkup, jenis dan sifat serta tatacara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1) Politeknik mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru (2) Penerimaan mahasiswa baru di Politeknik diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan Politeknik. (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Politeknik. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui Keputusan Direktur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang berlaku.
Pasal 24 (1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan proses pendidikan, Politeknik memberikan ijazah dengan sebutan profesional, disesuaikan dengan program yang diselenggarakan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur. Pasal 25 (1) Politeknik menyelenggarakan upacara Wisuda, Dies Natalis, dan pemberian Tanda Penghargaan. (2) Politeknik menyelenggarakan upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. (3) Pada upacara wisuda para wisudawan mengucapkan Janji Wisudawan. (4) Naskah Janji Wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (5) Upacara Wisuda, dan Dies Natalis diselenggarakan dalam suatu sidang Senat Terbuka. Pasal 26 Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Politeknik dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain balk di dalam maupun diluar Negeri.
9
BABV KURIKULUM Pasal 27 (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh Politeknik . (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional. (3) Kurikulum yang berlaku secara nasional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 28 Beban dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi Politeknik diatur oleh Menteri.
BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR Pasal 29 (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan. (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester 1 dan 2, ujian semester, dan ujian akhir program studi. (3) Penilaian akhir belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing berbobot4, 3, 2, 1, dan 0. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Direktur. BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 30 (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh setiap sivitas akademika secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) setiap sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Politeknik. (3) Pimpinan Politeknik mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
10
(4) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Politeknik. (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (6) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Politeknik dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Politeknik, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya. Pasal 31 (1) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Politeknik sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku. (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika dan IPTEKS. (3) Sivitas akademika Politeknik dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur. Pasal 32 (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, dan IPTEKS. (2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik senat Politeknik harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1). Pasal 33 (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika. (2) Dalam rangka pengembangan IPTEKS, Politeknik dan sivitas akademikanya berpedoman pada otonomi keilmuan. (3) Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Politeknik diatur oleh senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII SEBUTAN DAN PENGHARGAAN Pasal 34 (1) Lulusan pendidikan Politeknik diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional. (2) Sebutan profesional yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
11
(3) Bentuk, ukuran, dan isi ijazah Politeknik akan diatur melalui Direktur.
keputusan
Pasal 35 (1) Sebutan professional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan. (2) Sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 Syarat pemberian sebutan profesional meliputi: 1. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi. 2. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti. Pasal 37 (1) Sebutan professional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan. (2) Politeknik dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi/jasa dan bentuknya diatur oleh Politeknik melalui keputusan Direktur. BAB IX SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 38 Politeknik terdiri atas: a. Unsur Pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur; b. Senat Politeknik; c. Unsur pelaksana akademik: 1. Jurusan 2. Laboratorium/studio 3. Kelompok Dosen 4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) d. Unsur pelaksana administratif: 1. Bagian Akademik dan Kemahaiswaan 2. Bagian Umum dan Kuangan e. Unsur penunjang: Unit Pelaksana Teknis (UPT) meliputi: 1. Perpustakaan 2. Komputer 12
3. 4. 5. 6. 7.
Pemeliharaan dan Perbaikan Unit pelaksana teknis lainnya Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum (MKU) Dewan Penyantun Unsur lain yang dianggap perlu Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur Pasal 39
(1) Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif dan edukatif Politeknik. (2) Direktur mempunyai tugas : a. Memimpin Politeknik sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Menteri dan membina sivitas akademika agar berdaya guna dan berhasil guna; b. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian para dosen dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Politeknik yang secara fungsional menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijaksanaan Menteri; c. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya. (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan senat Politeknik (4) Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 40 (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari Direktur dibantu oleh para Pembantu Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. (2) Pembantu Direktur terdiri atas : a. Pembantu Direktur bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I; b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III; d. Apabila dipandang perlu dapat diangkat Pembantu Direktur bidang Kerjasama dan Hubungan Industri yang selanjutnya disebut Pembantu direktur IV, yang dibiayai oleh Politeknik. (3) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masayarakat. (4) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. (5) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
13
(6) Pembantu Direktur IV mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan hubungan industri. (7) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Direktur menunjuk Pembantu Direktur I sebagai pelaksana harian. (8) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan senat Politeknik. Pasal 41 (1) Pembantu Direktur I mempunyai fungsi menilik serta mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan Politeknik yang meliputi: a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan serta penelitian para dosen; b. Pembinaan dosen dan tenaga dosen peneliti; c. Persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang; d. Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa; e. Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan serta penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri; f. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; g. Pelaksanaan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan. (2) Pembantu Direktur II mempunyai fungsi mengawasi dan memelihara ketertiban serta mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan Politeknik meliputi: a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran; b. Pembinaan kepegawaian serta kesejahteraan; c. Pengelolaan perlengkapan; d. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban; e. Pengurusan ketatausahaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; f. Pengelolaan data yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan. (3) Pembantu Direktur III mempunyai fungsi menilik serta mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan Politeknik meliputi: a. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh dosen dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olahraga serta bakti sosial sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya; b. Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa; c. Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh Pembantu Direktur I; d. Kerja sama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan usaha penunjangnya; e. Menciptakan ikiim pendidikan yang balk dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 14
f.
Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik. (4) Pembantu Direktur IV mempunyai fungsi menjalin kerja sama kemitraan dengan industri dan lembaga relevan lainnya di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a. Perintisan dan pengkoordinasian kerja sama dengan industri/perusahaan, lembaga/instansi dan masyarakat dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan jasa dan produksi kepada masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan; c. Pelaksanaan pelayanan informasi tentang pendidikan Politeknik kepada masyarakat; d. Pelayanan jasa informasi perekrutan ketanagakerjaan kepada dunia industri dan alumni. Bagian Ketiga Senat Politeknik Pasal 42 (1) Senat Politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi. (2) Senat mempunyai tugas pokok sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik; b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Politeknik; d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik yang diajukan oleh Pimpinan Politeknik; e. Menilai pertangungjawaban Pimpinan Politeknik atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilingkungan Politeknik; g. Memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur dan dosen yang akan dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor; h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
Pasal 43 (1) Senat terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat; (2) Senat diketuai oleh Direktur, didampingi oleh Sekretaris Senat Politeknik yang dipilih oleh dan diantara anggota Senat; (3) Senat dapat membentuk komisi-komisi yang personalianya terdiri atas anggota senat dan bila dianggap perlu dapat ditambah anggota lain diluar anggota senat; (4) Rapat Paripurna senat diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; 15
(5) Rapat Paripurna senat ciinyatal
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan pendidikan professional dalam sebagian atau satu cabang IPTEKS tertentu. Jurusan dipimpin oleh ketua yang dibantu oleh sekretaris jurusan Ketua dan sekretaris jurusan dipilih diantara dosen, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua jurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatas setelah mendapat pertimbangan senat. Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan Ketua maupun Sekretaris tersebut dapat diangkat kembali. Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan.
16
(8)
Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya. (9) Ketua Program Studi diangkat oleh Direktur atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya. (10) Masa jabatan Ketua Program Studi 4 (empat) tahun dan Ketua Program Studi tersebut dapat diangkat kembali.
Pasal 47 Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan pembinaan sivitas akademika, sesuai dengan program pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 48 Untuk menyelenggarakan tugasnya, jurusan mempunyai fungsi: 1. Melakukan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan atau kesenian tertentu bagi program pendidikan yang ada. 2. Melakukan penelitian terapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu. 3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat. 4. Melakukan pembinaan sivitas akademika. Pasal 49 (1) Jurusan menyelenggarakan satu atau lebih program studi. (2) Program studi diselenggarakan dalam program diploma. (3) Program studi yang bersifat multi bidang dapat diselenggarakan di beberapa jurusan. Pasal 50 Penambahan jurusan dan program studi pada Politeknik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Bagian Kelima Laboratorium/studio Pasal 51 (1) Laboratorium/studio adalah sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi tertentu sesuai dengan kepeduan dan bidang studi yang bersangkutan dan unit sumber daya dasar untuk pengembangan IPTEKS. (2) Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, atas usul ketua jurusan dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada ketua jurusan.
17
Pasal 52 Laboratorium/studio mempunyai tugas melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian dalam cabang ilmu tertentu sebagai penunjang pelaksanaan akademik Politeknik/Jurusan. Pasal 53 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 52 Laboratorium/studio mempunyai fungsi: 1. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. 2. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian terapan dan pengembangan dalam satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Pasal 54 Pembentukan jenis dan jumlah laboratorium/studio setiap jurusan ditetapkan melalui keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan Senat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 55 (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik dibidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur. (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I. Pasal 56 (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh dua orang Sekretaris. (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat multi bidang, antar bidang, dan lintas bidang sebagai penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. (4) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas: a. Kepala b. Sekretaris yaitu sekretaris penelitian dan sekretaris pengabdian kepada masyarakat c. Petugas tata usaha d. Kelompok tenaga fungsional/tenaga teknis akademik yang terdiri atas sejumlah tenaga teknis akademik/tenaga peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi. 18
e. Jumlah tenaga fungsional/tenaga teknis akademik ditetapkan menurut kebutuhan. f. Jenis dan jenjang tenaga fungsional/tenaga teknis akademik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (5) Ketentuan lain mengenai Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur oleh Direktur. Bagian Ketujuh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Pasal 57 (1) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas layanan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan, dan system informasi di lingkungan Politeknik. (2) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada
memberikan perencanaan kepala yang Direktur.
Pasal 58 Bagian Akademik 1. Melaksanakan 2. Melaksanakan 3. Melaksanakan
dan Kemahasiswaan mempunyai f u n g s i : administrasi akademik administrasi kemahasiswaan administrasi perencanaan dan sistem informasi Pasal 59
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas : 1. Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Pasal 60 (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan terhadap mahasiswa. (3) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi. Bagian Kedelapan Bagian Umum dan Keuangan Pasal 61 (1) Bagian Umum dan keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. (2) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan Politeknik. (3) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
19
Pasal 62 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 61 Bagian Umum dan keuangan mempunyai fungsi : 1. Melakukan urusan kepegawaian 2. Melakukan administrasi umum 3. Melakukan administrasi keuangan dan perlengkapan Pasal 63 Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas : 1. Sub. Bagian Kepegawaian 2. Sub. Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan. Pasal 64 (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keuangan. Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 65 (1) Unsur penunjang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian yang terdiri atas: a. UPT Perpustakaan b. UPT Komputer 0. UPT Pemeliharaan dan Perbaikan (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada Direktur. (4) Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan kemampuan penyelenggaraan dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai unsur penunjang selain sebagaimana pada ayat (1). Pasal 66 (1) UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis dibidang perpustakaan yang berada di bawah Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I. (2) Kepala UPT Perpustakaan ditunjuk diantara tenaga pustakawan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (3) UPT Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian msyarakat. (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala UPT Perpustakaan dibantu oleh Pustakawan dan teknisi sumber belajar sebagai tenaga penunjang akademik.
20
Pasal 67 (1) UPT Komputer adalah unit pelaksana teknis dibidang pengolahan data yang berada di bawah Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I. (2) Kepala UPT Komputer yang ditunjuk diantara tenaga akademik/tenaga teknis komputer yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.. (3) UPT Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk programprogram IPTEKS dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala UPT Komputer dibantu oleh teknisi sebagai penunjang akademik. Pasal 68 (1) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan adalah unit pelaksana teknis dibidang pemeliharaan dan perbaikan yang berada di bawah Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II. (2) Kepala UPT Pemeliharaan dan Perbaikan ditunjuk diantara tenaga teknisi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (3) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang dilingkungan Politeknik (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala UPT Pemeliharaan dan Perbaikan dibantu oleh teknisi sebagai tenaga pelaksana. Bagian Kesepuluh Mata Kuliah Umum Pasal 69 (1) Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum ( MKU ) merupakan unit pelaksana akademik, sebagai pelaksana tugas pokok jurusan di bidang pelayanan mata kuliah umum. (2) Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum ( MKU ) mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pengajaran dibidang mata kuliah umum kepada semua jurusan dan/atau program studi. (3) Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum ( MKU ) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu seorang sekretaris (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-sehari Kepala unit bertanggung jawab langsung kepada Direktur.dan sekretaris unit bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (5) Kepala dan Sekretaris Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, dengan masa tugas jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut - turut (6) Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum (MKU) mempunyai administrasi dan tehnis sendiri , serta dimungkinkan mempunyai tenaga pengajar tetap, dimana pembinaan kariernya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (7) Pada Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum dapat dibentuk satu atau lebih laboratorium/studio, seperti laboratorium fisika, kimia, dan bahasa unutuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.
21
Bagian Kesebelas Dewan Penyantun Pasal 70 (1) Dewan Penyantun terdiri dari unsur Muspida, tokoh-tokoh industri dan masyarakat, diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Politeknik, dan diharapkan berperan aktif balk sendiri maupun dengan menggerakkan dan mengerahkan sumber daya masyarakat. (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan Senat. (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para anggota Dewan Penyantun. (4) Masa kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Direktur Bagian Keduabelas Khusus Pasal 71 (1) Dalam mengantisipasi menuju otonomi Perguruan Tinggi, Politeknik dapat menambah atau mengurangi jabatan hirarki secara vertikal maupun horizontal. (2) Untuk keperluan sebagaimana ayat (1), akan diatur dengan keputusan Direktur.
BABX TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 72 (1) Tenaga kependidikan di Politeknik terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik. (2) Dosen adalah tenaga pengajar dilingkungan Politeknik (3) Dosen terdiri atas: a. Dosen biasa, yaitu dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap dilingkungan Politeknik. b. Dosen luar biasa, yaitu dosen yang bukan tenaga tetap dilingkungan Politeknik. c. Dosen tamu, yaitu seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen Politeknik selama jangka waktu tertentu. (4) Dosen yang dimaksud pada ayat 3 (a) terdiri atas dosen jurusan dan dosen Mata Kuliah Umum (MKU). (5) Dosen Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur yang sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh ketua jurusan. (6) Dosen MKU bertanggung jawab kepada Direktur yang sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh ketua MKU.
22
Pasal 73 Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa didalam proses pendidikan. Pasal 74 Syarat untuk menjadi dosen Politeknik adalah : 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945 3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar 4. Memiliki moral dan integritas yang tinggi 5. Memiliki tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Pasal 75 (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar. (2) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Politeknik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 76 (1) Sistem seleksi penerimaan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dilaksanakan secara transparan dan mengarah kepada orientasi tenaga yang handal dan professional. (2) Pelaksanaan seleksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 77 (1) Politeknik akan melakukan promosi pembinaan karierdan penghargaan bagi tenaga kependidikan secara karakteristik, konsisten dan berkesinambungan. (2) Pelaksanaan ayat (1) akan diatur oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 78 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu studi/jurusan dilingkungan Politeknik.
23
program
Pasal 79 (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah memiliki STTB Sekolah Menengah Umum/Kejuruan atau yang sederajat dan lulus ujian masuk Politeknik. (2) Untuk pelaksanaan ayat (1), maka Politeknik mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. (3) Tiap mahasiswa dipedakukan sama di Politeknik dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. (4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Politeknik setelah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 80 (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk : a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Politeknik. b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Politeknik. c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. e. Menjaga kewibawaan dan nama balk Politeknik. f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur. Pasal 81 (1) Mahasiswa mempunyai hak: a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. b. Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan. c. Memanfaatkan fasilitas Politeknik dalam rangka kelancaran proses belajar. d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya. e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya. f. Menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan dan persyaratan yang berlaku. g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. h. Memanfaatkan sumber daya Politeknik melalui perwakilan/organisasi mahasiswa untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat. i. Pindah keperguruan tinggi (Politeknik) lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya
24
tampung perguruan tinggi atau progrann studi yang bersangkutan memungkinkan. j . Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik. k. Memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur. Pasal 82 (1) Lama studi mahasiswa di Politeknik untuk program D1 adalah 1 tahun, program D3 adalah 3 tahun dan D4 adalah 4 tahun. (2) Dalam hal terjadi penundaan atau stop out, lama studi akan diatur dalam peraturan akademik Politeknik yang disusun Direktur setelah mendapat persetujuan senat. Pasal 83 (1) Organisasi kemahasiswaan Politeknik merupakan wahana dan sarana pengembangan diri kearah perluasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas dan trampil. (2) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan sebagai berikut: a. Politeknik terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra Politeknik yang menangani semua aktifitas kemahasiswaan. b. Organisasi kemahasiswaan dibentuk pada tingkat Politeknik, dan Jurusan c. Organisasi kemahasiswaan di politeknik diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa d. Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di Politeknik bertanggung jawab kepada Direktur. e. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas diatur oleh Menteri. (3) Tugas pokok, fungsi, keanggotaan dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 84 (1) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi: a. Penalaran dan keilmuan. b. Minat dan kegemaran. c. Kesejahteraan mahasiswa. d. Bhakti sosial bagi masyarakat. (2) Kegiatan mahasiswa antar kampus dan diluar kampus harus seizin Direktur, dan seizin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bila kegiatan itu dilakukan antar negara. Pasal 85 (1) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Politeknik dan hasil usaha lain yang dilakukan seizin Direktur. (2) Dana yang diterima dari sumber lain yang tidak mengikat penggunaannya harus dengan persetujuan Direktur.
25
Pasal 86 Sebagai salah satu unsur sivitas akademika, mahasiswa wajib patuh kepada norma, etika dan semua peraturan yang ditetapkan oleh Direktur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 87 (1) Mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemberhentian atas dasar tidak memenuhi persyaratan akademik yang berlaku hanya dapat dilakukan oleh Direktur setelah diusulkan oleh Ketua Jurusan melalui rapat pimpinan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 88 (1) Alumni Politeknik adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik. (2) Alumni Politeknik dapat membentuk organisasi sebagai wadah kegiatan yang disebut ikatan alumni Politeknik. BAB XII SARANA DAN PRASARANA Pasal 89 (1) Sarana dan prasarana Politeknik diperoleh melalui dana: a. Yang bersumber dari pemerintah. b. Yang bersumber dari masyarakat dan luar negeri. (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara. (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri diatur oleh Direktur dengan persetujuan senat. (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana Politeknik diatur dengan keputusan Direktur atas persetujuan senat. Pasal 90 Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga administratif memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab, berdayaguna dan berhasil guna. BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 91 (1) Pembiayaan Politeknik dapat diperoleh dari sumber:
26
a. Pemerintah. b. Masyarakat dan pihak luar negeri (2) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah, balk dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku. (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat berasal dari: a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). b. Biaya seleksi ujian masuk Politeknik. c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Politeknik. d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah. f. Penerimaan dari masyarakat lainnya. Pasal 92 (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Politeknik untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat. (2) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan yang berlaku. (3) Pembukuan keuangan Politeknik diperiksa oleh aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku. (5) Kelebihan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam satu tahun anggaran dialihkan ketahun anggaran berikutnya. Pasal 93 (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik setelah mendapat persetujuan senat diajukan oleh Direktur kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik. (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik disusun setiap tahun oleh Direktur dibantu oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Direktur. (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik dimulai awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 94 Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh senat, usulan ini diajukan oleh Direktur melalui Menteri kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI Pasal 95 (1) Tatacara pengawasan mutu dan efisiensi Politeknik ditetapkan oleh Menteri. 27
(2) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran, yang merupakan tanggungjawab Politeknik. (3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri. (4) Langkah-langkah pembinaan terhadap Politeknik berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi ditetapkan oleh Menteri. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 , 2, 3, 4) diatur oleh Menteri. BAB XV KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI Pasal 96 (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Politeknik dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik didalam maupun diluar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk : a. kontrak manajemen. b. program kembaran. c. program pemindahan kredit. d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik. f. penerbitan bersama karya ilmiah. g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain. h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. (3) Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar Negeri telah terakreditasi dinegaranya. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (2) khusus berkenaan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain diluar Negeri diatur oleh Menteri. Pasal 97 Dalam rangka pembinaan pendidikan bantuan kepada perguruan tinggi lain.
tinggi
Politeknik
dapat
memberikan
BAB XVI KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 98 (1) Politeknik menjunjung tinggi kaidah moral, kesusilaan, kejujuran dan kaidah keilmuan dan profesi. (2) Civitas akademika dan tenaga administrasi Politeknik wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
28
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan senat.
Pasal 99 Penghargaan terhadap civitas akademika dan tenaga administrasi Politeknik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku.
Pasal 100 Setiap Civitas akademika dan tenaga administrasi Politeknik yang : 1. Melakukan pelanggaran dikenai sanksi-sanksi dengan keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan perbuatan tercela selain dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku. 3. Melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan. 4. Melakukan kegiatan mengatas namakan Politeknik diluar kampus harus seizin Direktur. 5. Terkena sanksi diberi kesempatan membela diri.
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 101 (1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu sidang senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya VA (tiga perempat) dari seluruh anggota senat. (2) Keputusan perubahan statuta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggap sah, bila disetujui oleh (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota senat yang hadir. (3) Perubahan statuta yang sudah disetujui oleh senat, disampaikan kepada Menteri untuk disahkan.
Pasal 102 Dengan bedakunya keputusan ini, semua badan atau unit kerja serta ketentuan yang ada masih bedaku selama tidak bertentangan dengan Statuta ini dan atau belum diganti dengan yang baru.
29
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 103 Statuta in! mengikat bagi sivitas akademika dan tenaga pelaksana administrasi dan hanya dapat diubah atas persetujuan Senat dan bedaku setelah disahkan
30
