N O M O R 150 / O / 2 0 0 2 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS H A L U O L E O MENTERI P E N D I D I K A N N A S I O N A L , Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan Statuta Universitas Haluoleo;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 2 8 / M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI P E N D I D I K A N N A S I O N A L TENTANG STATUTA UNIVERSITAS H A L U O L E O . Pasal 1
(1) Statuta Universitas Haluoleo merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Haluoleo. (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0455/0/1992 tentang Statuta Universitas Haluoleo dinyataka tidak berlaku. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan d i Jakarta ada tanggal 2 Agustus 2002
JERI PENDIDIKAN NASIONAL,
A L I K FADJAR
Statu-unhalu.sm.c
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 150/O/2002 TANGGAL 2 AGUSTUS 2002
STATUTA UNIVERSITAS HALUOLEO MUKADIMAH Universitas Haluoleo sebagai kelanjutan lembaga pendidikan merupakan salah satu pusat pengembangan kebudayaan bangsa yang menyelenggarakan misi pendidikan tinggi, mengembangkan dan menyebarluaskan serta mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, ilmu kemanusiaan, dan ilmu sosial dalam mewujudkan amanah U U D 1945 agar tercapai peningkatan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maju dan sejahtera yang berkeadilan. Dengan asas Pancasila dan UUD 1945, Universitas Haluoleo mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, ilmu kemanusiaan, dan ilmu sosial, bertekad meningkatkan fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai kegiatan masyarakat Indonesia yang berbudaya, dengan sikap dan ikhtiar merintis, memelopori dan mengabdikan diri pada pembangunan bangsa dan negara. Universitas Haluoleo adalah salah satu perguruan tinggi negeri di tanah air yang diresmikan berdirinya pada tanggal 19 Agustus 1981 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981, yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan pembangunan nasional serta pembangunan daerah Sulawesi Tenggara, menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang menganut kebebasan akademik berdasarkan integritas keilmuan, mengandalkan kepakaran serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan pihak lain. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan kehidupan masyarakat akademik, kepemimpinan dan pengelolaan Universitas Haluoleo menganut asas kemitraan dan asas fungsional, sehingga kearifan dan keserasian selalu menjiwai karya dan pengabdian warganya. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, Universitas Haluoleo menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta selalu tanggap terhadap perubahan dan perkembangan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Untuk mewujudkan fungsi, tujuan dan tata cara pencapaian sasaran sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Statuta Universitas Haluoleo yang merupakan pedoman dasar dalam merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional Universitas Haluoleo ditetapkan sebagai berikut.
2
BAB I KETENTUAN U M U M Pasal 1 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
10.
11.
12. 13. 14.
15. 16.
Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan universitas yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan universitas, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Haluoleo. Universitas adalah Universitas Haluoelo. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Haluoleo. Senat Fakultas adalah merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada fakultas. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilainnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar—mengajar. Dosen adalah tenaga pendidik yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas. Alumni adalah mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan pada salah satu program studi/jurusan/fakultas tertentu di lingkungan Universitas Haluoleo Otonomi Keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki staf akademik untuk mengemukakan pendapat, pandangan dan kajian terhadap hasil temuan pada disiplin ilmu pengetahuan, tekonologi dan/atau kesenian tertentu sebagai hak seseorang maupun sekelompok orang yang dipergunakan kepada seluas-luas kepentingan masyarakat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang bertanggung jawab dan mandiri. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
3
BAB I I ASAS Pasal 2 Universitas Haluoleo berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. BAB III VISI, MISI, D A N TUJUAN Pasal 3 Visi Universitas Haluoleo pada tahun 2010 menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang Maju dan Mandiri di Indonesia. Pasal 4 Untuk mewujudkan visi Universitas Haluoleo sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ditetapkan misi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mempertahankan keberlanjutan pembangunan nasional dan regional; b. Menciptakan suasana akademik (academic atmosphere) yang sehat di antara mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi yang dapat mendorong proses belajarmengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas; c. Mengaplikasikan hasil-hasil penelitian secara luas melalui pengabdian kepada masyarakat; d. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai kebutuhan masyarakat; e. Memberikan bantuan keahlian dalam mengidentifikasi masalah pembangunan serta mencarikan alternatif pemecahannya melalui penelitian ilmiah; f. Menyelenggarakan program sarjana, program pascasarjana S2/S3, dan pendidikan profesional. Pasal 5 Tujuan Universitas Haluoleo adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
4
Pasal 6 Pencapaian tujuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan pengembangan sebagai berikut :
strategi
a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia seutuhnya; b. Meningkatkan kemampuan akademik dan/atau profesional serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan secara optimal; c. Meningkatkan relevansi agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan mengembangkan kurikulum institusional; d. Meningkatkan suasana akademik dalam mendukung pelaksanaan kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas; e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Universitas melalui peningkatan kualitas manajemen internal; f Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (peserta didik) secara terarah, terpadu, dan menyeluruh agar dapat berkembang secara optimal; g. Meningkatkan kerjasama yang lebih efektif; h. Meningkatkan pembinaan mahasiswa dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan beradab. BAB I V IDENTITAS Pasal 7 (1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
Haluoleo adalah nama seorang pahlawan Sulawesi Tenggara yang dijadikan sebagai nama Universitas Haluoleo yang disingkat U N H A L U . Universitas Haluoleo berkedudukan di Kendari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Universitas Haluoleo diresmikan menjadi Universitas Negeri pada tanggal 19 Agustus 1981 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981. Universitas Haluoleo berasal dari Universitas Halu Oleo Swasta yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara sejak 1964 , melalui Yayasan Pembina dan Pembimbing Perguruan Tinggi Sulawesi Tenggara (YP3T) sedang pembinaan akademiknya berada di bawah bimbingan berturut-turut Universitas Hasanuddin, IKIP Makassar, dan KOPERTIS Wilayah V I I Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Universitas Haluoleo sejak didirikan menggunakan Kampus Kemaraya yang pada tahun 1983 dilaksanakan pembelian tanah kampus baru seluas 250 ha dan pada tahun 1987 sebagian dari Universitas dipindahkan ke kampus baru di Anduonohu, Kendari yang menjadi kampus utama dengan nama "Kampus Hijau Bumi Tridharma", Universitas Haluoleo, dan menjadi pusat kedudukan Universitas. Kampus lainnya adalah lokasi PGSD yang terletak di perempatan Wua-Wua dan Lokasi SGO terletak di Anduonohu.
5
Pasal 8 Universitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai suatu perguruan tinggi berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kajian Pengembangan Wilayah Pedesaan. Pasal 9 Lambang Universitas dibuat berdasarkan hasil Musyawarah Senat Universitas pada tanggal 7 September 1989 berdasarkan hasil sayembara tahun 1989 dan setelah disyahkan oleh Senat Universitas pada tanggal 9 Agustus 1991 ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 September 1991 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 137/SK/42.H/U/1991, tanggal 1 September 1991. Pasal 10 (1) Lambang Universitas berbentuk melati segi lima dengan ukuran lipatan luar 120 x dari titik pusat, ukuran lipatan dalam 92 x dari titik pusat, dengan kata lain besar ukuran lipatan adalah 120 x - 92 x = 28 x (x = variabel ), yang berisi buku, obor yang menyala, delapan pancaran dan lingkaran rotan dengan tulisan Universitas terletak pada bagian atas dan Haluoleo terletak pada bagian bawah. (2) Lambang Universitas diwujudkan pada pakaian guru besar, panji, dan tongkat pedel seperti berikut: a. Pada pakaian jabatan Guru Besar dalam bentuk topi persegi lima dan tiap-tiap segi berbentuk songkok, tepi balik toga berbentuk lima songkok, sedangkan bagian punggung, leher, dada, dan lengan terbuat dari beludru berwarna hitam, dengan lambang lima songkok pada leher dan lengan; b. Pada panji Universitas berbentuk segi empat dengan ukuran 2 : 3 berisi lambang/ logo Universitas dengan wama kuning keemasan; c. Pada tongkat pedel ditempatkan di bagian ujung kuning dan berisi dua. Pasal 11 Makna lambang Universitas sebagai berikut. a. Buku yang terbuka melambangkan prinsip keterbukaan dan pengabdian yang bersumber pada ilmu amaliah dan amal ilmiah; b. Obor yang menyala melambangkan pancaran ilmu pengetahuan yang menerangi kehidupan serta meningkatkan harkat dan martabat manusia; c. Delapan pancaran melambangkan mithos kepahlawanan Haluoleo yang mempersatukan dan memakmurkan kedelapan penjuru wilayah di Sulawesi Tenggara; d. Lingkaran rotan sebagai perlambang "Kalo" di Sulawesi Tenggara dan "Rantai" yang melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; e. Wama hitam melambangkan kemantapan dan keteguhan; f. Wama merah/kuning kemerah-merahan melambangkan semangat dan keberanian dalam membela kebenaran; g. Wama biru melambangkan keluasan wawasan; h. Wama putih melambangkan kesucian dan keluhuran budi pekerti; i. Wama kuning emas melambangkan kedewasaan dan keagungan.
6
Pasal 12 (1) Lambang fakultas di lingkungan Universitas diwujudkan dalam bentuk panji, memiliki wama sesuai dengan peraturan Universitas. (2) Panji fakultas pada dasarnya sama dengan panji Universitas, perbedaan antar fakultas dicirikan oleh warna strip pada masing-masing panji : a. FKIP wama ungu dan hijau; b. FISIP wamajingga; c. FEKON warna abu-abu; d. FAPERTA wama biru dan hijau; e. FMIPA wama merah hati; f. Setiap penambahan fakultas mempunyai ciri tersendiri sesuai dengan keputusan Senat Universitas. Pasal 13 (1)
(2)
(3)
Hymne Universitas adalah "Universitas Haluoleo" diciptakan oleh Drs. V. Simanjuntak yang diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara-upacara resmi Universitas. Mars Universitas Haluoleo menggunakan syair yang diciptakan oleh Prof H. Eddy Agussalim Mokodompit, M . A . dengan aransemen oleh Stevanus Lenohingide, sebagai lagu resmi Universitas sesudah Hymne. Hymne dan Mars ditetapkan dengan Keputusan Rektor, tanggal 7 September 1989 dan dinyanyikan pada upacara resmi Universitas. Pasal 14
(1)
Busana akademik Universitas dipakai pada upacara-upacara resmi Universitas dan terdiri dari busana rektor, busana dekan, busana guru besar, busana anggota senat, busana wisudawan/wisudawati, busana lembaga kemahasiswaan. (2) Busana rektor : a. topi berbentuk segi lima berwama hitam dengan kucir berwama kuning (chrome yellow); b. toga berwarna hitam dengan strip beledu warna hitam; c. kalung berisi untaian lambang Universitas yang terbuat dari logam perak dengan warna kuning emas. (3) Busana dekan : a. topi berbentuk segi lima berwama hitam dengan kucir berwama kuning (chrome yellow); b. toga berwarna hitam dengan strip beledu yang wamanya disesuaikan dengan wama masing-masing fakultas; c. kalung berisi untaian lambang Universitas yang terbuat dari logam perak dengan wama putih. (4) Guru besar : a. topi berbentuk segi lima berwarna hitam dengan kucir berwama kuning (chrome yellow);
7
b. toga berwarna hitam dengan strip beledu yang wamanya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas; c. kalung berisi untaian lambang Universitas yang terbuat dari logam perak berwarna putih, dengan pita kain yang wamanya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas. (5) Busana anggota senat : a. topi berbentuk segi lima berwarna hitam dengan kucir berwama kuning (chrome yellow); h. toga berwama hitam dengan strip beledu yang wamanya disesuaikan dengan wama masing-masing fakultas tanpa kalung. (6) Busana wisudawan / wisudawati : a. topi berbentuk segi lima berwama hitam dengan kucir berwama hitam; b. toga berwarna hitam, leher persegi empat untuk program sarjana dan leher bundar untuk program pendidikan profesional dengan wama dasar kuning (chrome yellow) strip disesuaikan dengan wama masing-masing fakultas dengan ukuran 3 cm; c. kalung terdiri dari lambang Universitas yang terbuat dari tembaga berwama kuning dengan pita kain yang wamanya disesuaikan dengan warna masingmasing fakultas. (7) Busana senat mahasiswa dan badan perwakilan mahasiswa : a. topi berbentuk pici nasional berwarna hitam dengan strip yang warnanya disesuaikan dengan warna Universitas dan wama masing-masing fakultas; b. jaket almamater wama kuning (chrome yellow) dengan lambang Universitas terletak pada saku sebelah kiri; c. kalung terdiri dari lambang Universitas yang terbuat dari tembaga berwarna kuning dengan pita kain yang wamanya disesuaikan dengan warna masingmasing fakultas. BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 15 (1) (2) (3)
(4)
(1) (2)
Universitas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kuliah, seminar, simposium, diskusi, loka karya, praktika, dan kegiatan ilmiah lainnya. Penyelenggaraan penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan masyarakat. Pasal 16 Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
8
(3)
Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pasal 17
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya; b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama; c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya. Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian ilmiah dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa. Program doktor diarahkan hasil lulusan yang memiUki kualifikasi sebagai berikut: a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru dalam bidang keahliannya melalui penelitian; b. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian; c. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 18
(1) Pendidikan profesional di Universitas terdiri atas Program Diploma 1, Diploma 11, dan Diploma 111. (2) Program Diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya di bawah bimbingan; (3) Program Diploma I I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya;
9
(4)
Program Diploma I I I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya. Pasal 19
(1) (2) (3) (4)
Universitas menyelenggarakan pendidikan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan, pelatihan dan/atau keterampilan. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu. Pasal
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6) (7) (8)
20
Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada minggu pertama bulan September. Penyelenggaraan tahun akademik dibagi ke dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap yang masing-masing semester terdiri atas minimal 16 minggu tatap muka, tidak termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu tatap muka pelaksanaan evaluasi, berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester maupun ujian bentuk lain yang dilakukan oleh masing-masing dosen. Penyelengaraan pendidikan dapat juga dilaksanakan dengan menggunakan semester pendek. Pelaksanaan semester pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperuntukan bagi mahasiswa yang telah lolos dalam evaluasi tengah program (tiga semester pertama) dan akhir program (tujuh semester kedua) dengan indeks prestasi kumulatif kurang dari dua koma nol (IPK < 2,00). Penyelenggaraan pendidikan akademik pada awal tahun akademik bagi mahasiswa baru dapat dilaksanakan program matrikulasi. Pelaksanaan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap beberapa matakuliah tertentu. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau profesional dapat diadakan upacara wisuda. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Keputusan Rektor. Pasal 21
(1) (2)
Universitas menyelenggarakan administrasi akademik dengan menerapkan sistem kredit semester. Sistem kredit semester merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
10
(3) (4)
(5)
Semester terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringan, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. Satuan kredit semester merupakan takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu dengan pengertian satu SKS adalah 1 jam (50 menit) perkuliahan tatap muka terjadwal atau 2 jam (120 menit) praktikum, atau 4 jam (240 menit) kerja lapangan yang masingmasing diiringi oleh 1-2 jam (60 - 120 menit) kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam (60 - 120 menit) kegiatan mandiri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal
(1)
(2)
22
Penyelenggaraan kegiatan penelitian berupaya untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, prototip, atau informasi baru untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan/atau kesenian serta menggiatkan upaya menuju Universitas yang mengutamakan penelitian. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor. Pasal 23
(1)
(2)
Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dalam upaya memberikan sumbangan untuk kemajuan masyarakat. Materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kelompok disiplin ilmu setiap fakultas/jurusan dan/atau program studi. BAB V I KURIKULUM Pasal 24
(1)
(2)
Penyelenggaraan pendidikan pada Universitas berdasarkan kurikulum masing-masing program studi yang penyusunannya berpedoman pada pedoman penyusunan kurikulum yang berlaku secara nasional dan/atau pedoman penyusunan kurikulum pada Universitas dan/atau fakultas/jurusan. Kurikulum memuat semua matakuliah yang secara potensial dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi menurut ciri khas yang ditetapkan dalam ruang lingkup program studi yang terkait dengan gelar akademik dan/atau sebutan profesional. Pasal
(1) (2)
25
Kurikulum Universitas yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas Kurikulum Inti, dan Kurikulum Institusional. Kurikulum Inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
11
(3)
(4)
Kurikulum Inti terdiri atas kelompok : a. Matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; b. Matakuliah keilmuan dan keterampilan ( M K K ) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu; c. Matakuliah keahlian berkarya ( M K B ) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai; d. Matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan membentuk sikap perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai; e. Matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari kelompok ilmu dalam Kurikulum Inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Pasal
(1) (2) (3) (4)
26
Kurikulum Inti program sarjana dan program diploma terdiri atas kelompok MPK, kelompok M K K , kelompok M K B , kelompok MPB, dan kelompok M B B . Kurikulum Inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal 40 % dan maksimal 80 % dari jumlah SKS kurikulum program sarjana. Kurikulum Inti program diploma sekurang-kurangnya 40 % dari jumlah SKS kurikulum program diploma. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27
Kurikulum Institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari : a. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti; b. Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan ( M K K ) yang teridiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
12
c.
d.
e.
Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan; Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi; Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global yang membatasi tindak kekaryaan seseorang dengan kompetensi keahliannya. Pasal
(1)
(2)
(3)
Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam kelompok MPK secara institusional termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. Pasal
(1)
(2) (3)
28
29
Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor ditetapkan bersama kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Kurikulum institusional untuk setiap program studi pada program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor ditetapkan oleh Rektor. Besamya bobot atau persentase kurikulum Universitas terhadap kurikulum inti maupun terhadap kurikulum institusional yang berlaku pada setiap program studi ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas. Pasal 30
(1) (2)
(3)
(4)
Kurikulum setiap program studi yang telah ditetapkan oleh Rektor dievaluasi minimal dalam 5 (lima) tahun sekali. Materi kurikulum setiap program studi pada setiap matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diganti/ditukar atau ditambah/dikurangi dengan mata kuliah lain, sebelum waktunya. Evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim terdiri dari unsur program studi, jurusan, fakultas, universitas dan unsur lainnya termasuk pengguna lulusan. Jumlah SKS yang tercakup dalam kurikulum setiap program studi yang berlaku di Universitas agar tidak terlalu jauh berbeda dengan program studi lainnya.
13
(5)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas. BAB V I I PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA Pasal 31
(1) (2) (3) (4) (5)
Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan dosen. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian praktikum, ujian akhir semester, ujian karya tulis atau ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi. Dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan profesional penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A , B, C, D, dan E yang masingmasing bemilai 4, 3, 2, 1, dan 0. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Keputusan Rektor. Pasal 32
Rektor dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan peraturan akademik yang berlaku. Pasal 33 (1) (2) (3)
(4)
Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum. Universitas menetapkan jumlah SKS dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program studi. Indeks prestasi kumulatif minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor, sama atau lebih tinggi dari 2,0 untuk program sarjana dan program diploma, dan sama atau lebih tinggi dari 2,7 untuk program magister. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. Pasal 34
(1) (2)
Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks prestasi kumulatif sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah : a. IPK 2,00 - 2,75 : memuaskan; b. IPK 2,76 - 3,50 : sangat memuaskan; c. IPK 3,51 - 4,00 : dengan pujian.
14
(3) Predikat kelulusan untuk program magister adalah : a. IPK 2,75 - 3,40 : memuaskan; b. IPK 3,41 - 3,70 : sangat memuaskan; c. IPK 3,71 - 4,00 : dengan pujian. (4) Penentuan predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan masa studi maksimum yaitu n (masa studi terjadwal) di tambah 1 tahun untuk program sarjana dan 1,5 tahun untuk program magister. (5) Ketentuan predikat kelulusan untuk program doktor diatur oleh Rektor bersama Direktur program pascasarjana. Pasal 35 (1)
(2)
Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan. Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi. BAB V I I I KEBEBASAN A K A D E M I K D A N OTONOMI K E I L M U A N Pasal 36
(1) (2)
(3)
(4) (5)
Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan. Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakikat setiap ilmu. Universitas menjamin otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan. Pasal 37
(1)
(2)
Universitas menjamin kebebasan akademik yang memberikan kewenangan kepada akademisi untuk melakukan studi, penelitian dan pembahasan serta pengajaran ilmu kepada mahasiswa dan sesama akademisi. Universitas menjamin kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh para dosen yang memenuhi segala persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar atau peneliti yang mandiri.
15
(3)
Kebebasan sebagaimanana dimaksud pada ayat Ketua Senat Universitas.
(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Pasal 38 (1)
(2) (3) (4) (5)
Setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik, yaitu asas moral yang didasari atas kejujuran, keterbukaan, objektif dan menghargai pendapat atau penemuan akademisi lain. Etika akademik ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan atau mimbar lain. Universitas memiliki Kode Etik Akademik yang harus dihayati oleh semua sivitas akademika. Universitas membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas. Kode Etik Akademik diatur oleh Ketua Senat Universitas. Pasal 39
(1)
(2)
Universitas dan sivitas akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian berpedoman pada otonomi keilmuan yang bercirikan kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan kaidah dan norma yang berlaku. Anggota sivitas akademika wajib mentaati kaidah keilmuan. Pasal 40
Setiap dosen, tenaga administrasi, dan tenaga teknisi/laboran yang melanggar kode etik akademik dan peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan sanksi. Pasal 41 (1)
(2)
Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap pelaksanaan Tridharma di Universitas, maka kepada warga negara secara individu maupun berkelompok dan/atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa dapat diberikan penghargaan tanda jasa oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa. Pasal 42
(1) (2)
Universitas memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan Universitas. Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Senat Universitas.
16
(3)
Tata cara pemberian penghargaan tanda jasa diatur oleh Rektor. BAB IX GELAR, SEBUTAN LULUSAN, D A N PENGHARGAAN Pasal 43
(1) (2) (3)
Lulusan pendidikan akademik Universitas diberikan gelar akademik. Lulusan program pendidikan profesional Universitas diberikan sebutan profesional. Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Doktor. Pasal 44
(1)
(2) (3)
(4)
Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana dan M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu. Gelar Akademik Doktor di tempatkan di muka nama pemilik gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr. Sebutan profesional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I , Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma I I , Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma I I I dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan. Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 45
Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi: a. menyelesaikan kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional dalam mengikuti suatu program studi; b. menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti. Pasal 46 Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi etika akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun. Pasal 47 (1)
Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
17
(2)
(3)
Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas kepada Rektor dan dikukuhkan oleh Senat Universitas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 48
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis, Wisuda Lulusan, Pengukuhan Guru Besar, dan pengukuhan Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rapat senat terbuka. Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Universitas yang diselenggarakan setahun sekali. Dalam upacara Dies Natalis, Rektor menyampaikan pidato laporan tahunan dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah. Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah. Upacara pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan. Upacara promosi Doktor diselenggarakan dalam rangka penilaian akhir lulusan pendidikan Program Doktor. Upacara pemberian gelar Doktor Kehormatan diselenggarakan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang akademik tertentu dengan disertai pidato penerimaan gelar. Pasal 49
(1) (2)
(3)
(4)
Ijazah sebagai bukti kelulusan dari suatu program studi yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, ditandatangani oleh Rektor dan Dekan. Penyerahan surat tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan transkrip akademik yaitu salinan sah daftar nilai prestasi akademik peserta didik yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik atas nama Rektor dan Dekan. Surat tanda bukti menyelesaikan suatu program pendidikan yang tidak terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, ditandatangani oleh Dekan atau lembaga tertentu bersama panitia penyelenggara. Bentuk baku ijazah dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB X SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS Pasal 50
Susunan Organisasi Universitas terdiri atas: a. b. c. d.
dewan penyantun; unsur pimpinan Universitas : Rektor dan Pembantu Rektor; unsur pimpinan Fakultas : Dekan dan Pembantu Dekan; unsur tenaga pengajar para dosen;
18
e. Senat Universitas; f. unsur lain yang ditetapkan dengan keputusan Rektor; g. unsur pelaksana akademik terdiri atas : 1. fakultas; 2. lembaga penelitian; 3. lembaga pengabdian kepada masyarakat; 4. lembaga kajian pengembangan pendidikan; 5. lembaga lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. h. unsur pelaksana administratif; i. unsur penunjang /unit pelaksana teknis terdiri atas : 1. perpustakaan; 2. laboratorium; 3. UPT Bahasa; 4. pusat komputer; 5. pusat sumber belajar; 6. bengkel/work shop; 7. kebun percobaan; 8. program pengalaman lapangan; 9. percetakan/penerbitan; 10. unit lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada Universitas yang pengadaannya ditetapkan dengan keputusan Rektor. Bagian Pertama Dewan Penyantun Pasal 51 (1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Dewan penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan berbagai permasalahan dalam upaya memajukan Universitas. Anggota dewan penyantun diangkat oleh Rektor melalui rapat Senat Universitas untuk masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus dewan penyantun dipilih oleh dan di antara anggota dewan penyantun. Pengurus dewan penyantun terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris serta dibantu oleh beberapa orang staf sekretariat. Pengurus dan/atau anggota dewan penyantun dikukuhkan dengan surat keputusan Senat Universitas melalui rapat "Senat Luar Biasa Terbuka". Sekretariat dewan penyantun berkedudukan pada tingkat Universitas. Sekretariat dewan penyantun ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah melalui rapat Senat Universitas. Anggota dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Gubemur Provinsi Sulawesi Tenggara (ex-officio); b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (exofficio); c. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara (ex-officio); d. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara (ex-officio); e. Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara (ex-officio);
19
f.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (ex-officio); g. Mantan Rektor Universitas Haluoleo; h. Pensiunan Guru Besar; i. Tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Senat Universitas. (9) Rektor secara otomatis menjadi anggota dewan penyantun, tetapi tidak dapat dipilih menjadi ketua atau sekretaris. (10) Konsekuensi keuangan untuk kegiatan Dewan Penyantun dibiayai melalui dana kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Universitas serta pihak lainnya yang tidak mengikat. Bagian Kedua Unsur Pimpinan Pasal 52 (1)
(2)
(3) (4)
(5)
Pimpinan Universitas terdiri atas : a. Rektor; b. Pembantu Rektor. Pembantu Rektor terdiri atas : a. Pembantu Rektor Bidang Akademik ; b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum; c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. Pembantu Rektor bidang lain sesuai kebutuhan institusi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas. Rektor sebagai penanggung jawab utama Universitas melaksanakan arahan, kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, serta tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan persetujuan Senat Universitas. Rektor bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 53
(1) (2)
(3)
Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor. Apabila Rektor berhalangan tetap Senat Universitas mengusulkan calon Rektor kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Rektor dan sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat maka Senat Universitas menetapkan Pejabat (Pj) Rektor. Rektor menyelenggarakan Rapat Kerja secara berkala yang diikuti oleh para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, unsur pelaksana administratif, unsur penunjang /UPT, dan nara sumber yang dipandang perlu. Pasal 54
(1) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor. (2) Pembantu Rektor Bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum. (4) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pelayanan, dan kesejahteraan mahasiswa.
20
(5) Rektor dapat menetapkan Pembantu Rektor pada bidang lain jika diperlukan atas persetujuan Senat Universitas. Bagian Ketiga Tugas Tambahan Dosen Sebagai Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Pasal 55 Dosen di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas, dan pimpinan Lembaga. Pasal 56 (1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Pengangkatan pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan pimpinan lembaga dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. penambahan unit baru. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan : a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa tugas berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab; f. meninggal dunia. Pasal 57 Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas, dan pimpinan Lembaga, seseorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi : a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya : 1. 61 (enam puluh satu) tahun bagi tugas tambahan yang memerlukan persyaratan jabatan Lektor Kepala golongan ruang IV/c ke atas; 2. 52 (lima puluh dua) tahun bagi tugas tambahan yang memerlukan persyaratan jabatan di bawah Lektor Kepala golongan ruang I V/a; 3.61 (enam puluh satu) tahun telah menduduki jabatan Lektor Kepala golongan ruang IV/c bagi tugas tambahan yang memerlukan persyaratan jabatan di bawah Lektor Kepala golongan ruang IV/a; c. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana; d. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas atau pimpinan Lembaga yang dinyatakan secara tertulis. Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki jabatan : a. Lektor Kepala golongan ruang IV/c, untuk Rektor; b. Lektor Kepala golongan ruang IV/b, untuk Pembantu Rektor Universitas, Dekan Fakultas, dan Pimpinan Lembaga; c. Lektor Kepala golongan ruang IV/a, untuk Pembantu Dekan.
21
Pasal 58 (1)
(2)
Apabila jumlah dosen yang memenuhi persyaratan jabatan pada Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) huruf a kurang dari 2 (dua) kali jumlah calon yang dipersyaratkan, Rektor dapat diangkat dari dosen yang memenuhi persyaratan dari Universitas lain di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Apabila Universitas tidak mempunyai dosen yang memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b dan huruf c, pengangkatan pembantu rektor universitas, dekan fakultas dan pimpinan lembaga dapat diberikan kepada dosen yang tidak memenuhi syarat jabatan tersebut, sebagai yang melaksanakan tugas (ymt), dengan tetap mengikuti tatacara dan prosedur yang berlaku bagi pengangkatan secara definitif Pasal 59
Senat Universitas dapat menetapkan persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) sepanjang jumlah calon tidak kurang dari dua kali jumlah calon yang dipersyaratkan. Pasal 60 (1) (2)
Calon Rektor diusulkan oleh Senat Universitas kepada Menteri. Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas. Pasal 61
(1)
Pemberian pertimbangan calon rektor dilakukan melalui rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir dengan mengajukan 3 (tiga) nama calon rektor. Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemberian suara bertahap melalui prosedur yang ditetapkan oleh Senat Universitas Keabsahan rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan ketua Senat Universitas.
(2)
(3)
Pasal 62 (1)
(2)
(3)
Pemberian pertimbangan calon pembantu rektor dilakukan melalui rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa tugas pembantu rektor berakhir. Dalam pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mengajukan nama-nama calon pembantu rektor yang dianggapnya mampu menjalankan tugas dan memenuhi persyaratan umum/khusus maupun yang belum memenuhi persyaratan umum/khusus pada rapat Senat Universitas yang khusus diadakan untuk maksud tersebut. Keabsahan rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan ketua Senat Universitas.
22
Pasal 63 (1)
(2)
(3)
Pemberian pertimbangan calon Dekan dilakukan melalui rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa tugas dekan berakhir. Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemberian suara bertahap melalui prosedur yang ditetapkan oleh Senat Fakultas dengan mengajukan 3 (tiga) nama calon dekan. Keabsahan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Ketua Senat Fakultas. Pasal 64
(1)
(2)
(3)
Pemberian pertimbangan calon pembantu dekan dilakukan melalui rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa tugas pembantu dekan berakhir. Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dekan mengajukan nama-nama calon pembantu dekan yang dianggap mampu menjalankan tugas tersebut dan memenuhi persyaratan umum/khusus maupun yang belum memenuhi persyaratan umum/khusus pada rapat Senat Fakultas yang khusus diadakan untuk maksud tersebut. Keabsahan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Ketua Senat Fakultas. Pasal 65
Pertimbangan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 disampaikan oleh Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan lampiran berita acara rapat Senat Universitas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat Senat Universitas. Pasal (1) (2)
66
Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun. Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 67
(1)
(2)
Pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1), disampaikan oleh Dekan kepada Rektor dengan lampiran berita acara rapat Senat Fakultas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat Senat Fakultas. Hasil pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Rektor untuk menetapkan pengangkatan. Pasal 68
(1)
Pemberian pertimbangan terhadap calon ketua/sekretaris jurusan dilakukan melalui rapat dosen tetap jurusan yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan oleh Senat Fakultas.
23
(2) (3)
Dekan menyampaikan hasil rapat dosen tetap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas. Rektor berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pengangkatan ketua/sekretaris jurusan. Pasal 69
(1)
(2) (3)
Penetapan calon ketua program studi/bagian, kepala laboratorium/studio, dan Iainlain yang berada di lingkungan fakultas dibahas pada rapat Senat Fakultas berdasarkan kelayakan calon di lihat dari sudut daftar urut kepangkatan, pengalaman/kemampuan kerja, kecakapan dan Iain-lain. Dekan menyampaikan hasil rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor. Rektor berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pengangkatan ketua program studi/bagian dan kepala laboratorium/studio. Pasal 70
(1)
(2)
Pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan pimpinan lembaga diberhentikan dari penugasannya karena : a. permohonan sendiri; b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional dosen; c. masa penugasan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; g. diberhentikan sementara dari jabatan dosen. Pemberhentian pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan pimpinan lembaga dilakukan oleh pejabat yang berwewenang mengangkatnya. Pasal
71
(1) . Apabila terjadi pengangkatan pimpinan universitas, pimpinan fakultas atau pimpinan lembaga sebelum masa tugasnya berakhir, dilakukan pengangkatan pimpinan universitas atau pimpinan fakultas yang baru untuk meneruskan sisa masa tugas. (2) . Prosedur pengusulan dan penugasan pengganti pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan pimpinan lembaga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengangkatan pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan pimpinan lembaga yang berlaku. Bagian Keempat Senat Universitas Pasal 72 (1) (2)
Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas. Senat universitas mempunyai tugas pokok : a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas; b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; c. merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
24
d.
(3)
(4) (5)
(6)
(7)
memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan pimpinan Universitas; e. menilai pertanggungjawaban pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun akademik; f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; g. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor; h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; i. mengusulkan dan mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan; dan j. pengukuhan Guru Besar. Anggota Senat Universitas terdiri atas Guru Besar Tetap, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Perpustakaan, Dosen mewakili jurusan dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggota Senat Universitas. Dalam melaksanakan tugasnya Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi dan/atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain setelah mendapat persetujuan Senat Universitas. Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas ditetapkan dengan cara : a. musyawarah untuk mencapai mufakat; atau b. suara terbanyak; atau c. kombinasi antara huruf a dan huruf b; atau d. cara lain yang ditetapkan oleh Senat Universitas dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam rapat Senat Universitas dengan keputusan ketua Senat Universitas. Pasal 73
(1)
Rapat Senat terdiri atas : a. Rapat senat biasa; b. Rapat senat terbuka untuk melangsungkan Upacara Dies Natalis, Wisuda Sarjana dan Program Diploma dan pengukuhan Guru Besar; c. Rapat senat terbatas untuk melangsungkan upacara promosi Doktor, pemberian gelar Doktor kehormatan , dan upacara lain yang dipandang perlu; d. Rapat senat khusus untuk melangsungkan pemilihan calon Rektor. (2) Rapat Senat biasa diselenggarakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam satu tahun. Bagian Kelima Unsur Pelaksana Akademik Pasal 74
(1)
Unsur pelaksana akademik di bidang pendidikan terdiri atas fakultas, jurusan/bagian /program studi, dan laboratorium.
25
(2)
(3)
(4)
Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Jurusan^agian/program studi melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Laboratorium melaksanakan kegiatan penunjang pendidikan akademik dan/atau profesional. Pasal 75
Organisasi fakultas terdiri atas : a. Unsur pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan; b. Senat fakultas; c. Unsur pelaksana akademik : jurusan, program studi, laboratorium, dan kelompok dosen; d. Unsur pelaksana administrasif : Bagian Tata Usaha. Pasal 76 (1)
(2)
(3)
Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh pembantu Dekan yaitu Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta bertanggungjawab kepada Rektor. Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 77
(1) (2)
Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan 4 (empat) tahun. Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 78
(1) (2) (3)
Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat fakultas. Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan. Persyaratan calon Dekan dan calon Pembantu Dekan diatur Senat Unversitas.
Pasal 79 (1)
(2)
Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas. Tugas pokok Senat Fakultas adalah : a. merumuskan kebijakan akademik dan program kerja fakultas; b. melakukan penilaian akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
26
c.
(3)
(4) (5)
merumuskan norma dan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan setiap tahun akademik; d. menilai pelaksanaan tugas Dekan atas kebijakan fakultas setiap tahun; e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan; f. memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai calon Ketua dan calon Sekretaris Jurusan/Bagian serta Kepala Laboratorium; g. memberikan pertimbangan kepada Dekan berupa pendapat dan saran-saran untuk kelancaran tugas fakultas; h. memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada pimpinan fakultas mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas (RAPBF) Senat fakuhas terdiri atas Guru Besar Tetap, Dekan (eks-officio), Pembantu Dekan (eks-officio), Ketua Jurusan/bagian (eks-officio), Kepala Laboratorium (eks-officio), Kepala Perpustakaan (eks-officio), dan wakil dosen setiap jurusan yang jumlahnya berdasarkan jumlah program studi. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara para anggota Senat dari Fakultas yang bersangkuatan. Dalam melakukan tugasnya Senat Fakultas dapat membentuk komisi dan panitia. Pasal 80
(1)
(2) (3)
Rapat Senat Fakultas terdiri atas : a. Rapat Senat Biasa; b. Rapat Senat Khusus untuk melangsungkan pemilihan calon Dekan; c. Rapat Senat terbuka untuk melangsungkan pidato pengukuhan jabatan Lektor Kepala bagi dosen Fakultas yang bersangkutan. Anggota senat fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas. Keabsahan rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Senat Fakultas. Pasal 81
(1)
(2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
Jurusan pada Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Dalam jurusan^agian dapat dibentuk laboratorium, studio dan unit lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Jurusan/bagian terdiri atas : a. pimpinan yaitu ketua dan sekretaris; b. pelaksana akademik yaitu kelompok dosen; c. karyawan administrasi, teknisi, dan laboran. Jumlah dan jenis jurusan/bagian/program studi ditetapakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Ketua dan Sekretaris jurusan/bagian, kepala labortorium, kepala studio dan unit pelaksana akademik lain diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturutturut. Laboratorium, studio, dan unit pelaksana akademik dipimpin oleh seorang kepala. Pada jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program Pascasarjana.
27
(8)
Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pada
Pasal 82 Laboratorium, studio dan unit pelaksana akademik lainnya dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu dan bertanggungjawab kepada ketua jurusan. Bagian Keenam Lembaga Penelitian Pasal 83 (1)
(2) (3) (4) (5)
Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian dan ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan Universitas. Pimpinan Lembaga Penelitian terdiri atas Ketua dan Sekretaris. Unsur Lembaga Penelitian terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian diatur dalam Keputusan Rektor. Pasal 84
(1) (2)
Dalam Lembaga Penelitian terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) pusat penelitian. Pusat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Pasal 85
(1)
Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian. Pusat Penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi. Pimpinan pusat penelitian bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga peneltian. Pimpinan Pusat penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) (3) (4)
Bagian Ketujuh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 86 (1)
(2)
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan Universitas. Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
28
(3) (4) (5)
Unsur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Pimpinan, Tenaga Aiili dan Tenaga Administrasi. Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam Keputusan Rektor. Bagian Kedelapan Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan Pasal 87
(1)
(2)
Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan yang disingkat LKPP adalah unsur pelaksana universitas yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penataan sistem pendidikan pada umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat meliputi peningkatan mutu, peningkatan relevansi, peningkatan suasana akademik, pengelolaan internal dan pengorganisasian, keberlangsungan institusi termasuk efisiensi dan produktivitas serta akreditasi. Pasal 88
(1) (2) (3) (4)
Pimpinan LKPP terdiri atas Ketua dan Sekretaris. Unsur LKPP terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi. Ketua dan Sekretaris LKPP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris LKPP diatur dalam Keputusan Rektor. Bagian Kesembilan Unsur Pelaksana Administratif Pasal 89
Satuan pelaksana administratif pada Universitas dalam menyelenggarakan administratif meliputi : a. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; b. Administrasi Umum dan Keuangan; c. Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi.
pelayanan
Pasal 90 Pimpinan satuan pelaksana administratif sebagaimana dimasud pada Pasal dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada Rektor.
89, diangkat
Pasal 91 (1) (2)
Satuan pelaksana administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 di Universitas berbentuk Biro. Biro dipimpin oleh Kepala Biro dan bertanggungjawab kepada Rektor.
29
(3)
(4)
Kriteria pemilihan dan pengangkatan tenaga administrasi didasarkan pada: a. kemampuan dan persyaratan yang dimiliki calon; b. latar belakang pendidikan/pelatihan yang serasi; c. kebutuhan keahlian/profesi yang bersangkutan. Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi yang bersangkutan. Bagian Kesepuluh Unsur Penunjang Pasal 92
(1)
(2)
(3)
Unsur penunjang dapat berbentuk unit pelaksana teknis (UPT) terdiri atas perpustakaan, laboratorium, pusat komputer, pusat bahasa, program pengalaman lapangan (PPL), praktek kerja lapangan (PKL), kebun percobaan, bengkel, percetakan /penerbitan dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk membantu menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di Universitas. Unsur penunjang sebagaimana dimasud pada ayat (1) yang spesifik berkaitan dengan disiplin ilmu kegiatan di fakultas bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas yang membawahinya. Dekan dapat menambah unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional. Pasal 93
(1) (2)
Unsur penunjang mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pimpinan unsur penunjang diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor. BAB X I TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 94
(1) (2) (3)
Tenaga kependidikan di Universitas terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen luar biasa, dan dosen tamu. Tenaga penunjang akademik teridiri atas teknisi, laboran dan pustakawan. Pasal 95
(1) (2)
Setiap dosen mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30
Pasal (1) (2)
96
Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 97
Pada hakikatnya, kenaikan jabatan fungsional Dosen merupakan : a. Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi; b. Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai; c. Pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan akademik; d. Harapan dan peluang pengembangan jatidiri keilmuan dan profesi demi pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuan. Pasal 98 (1)
(2)
(3)
(4)
Syarat untuk menjadi dosen adalah : a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang 1945 c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen; d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia; f. Persyaratan tambahan lainnya yang ditetapkan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat untuk menjadi tenaga administrasi adalah : a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga administrasi; d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia; f Persyaratan tambahan lainnya yang ditetapkan dengan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku. Syarat untuk menjadi Guru Besar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a. dosen pada program pendidikan akademik; b. memiliki jenjang jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor dengan golongan ruang III/c; c. memiliki gelar Doktor dan/atau gelar Doktor Kehormatan yang diakui Departemen Pendidikan Nasional; d. mempunyai kemampuan membimbing mahasiswa Program Doktor. Bagi yang tidak bergelar Doktor memiliki jenjang jabatan fungsional Lektor Kepala dengan golongan ruang IV/c dan kemampuan membimbing mahasiswa Program Doktor dapat ditunjukkan dengan salah satu atau lebih hal berikut yang diperoleh selama masa karimya:
31
a.
(5)
(6)
Mempunyai karya ilmiaii berbobot sebagai penulis utama yang dipublikasikan sekurang-kurangnya 4 (empat) karya ilmiah dalam jumal ilmiah internasional atau sekurang-kurangnya 8 (delapan) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau sekurang-kurangnya telah menghasilkan 2 (dua) paten yang diakui atau kombinasi ketiganya; b. Tesis magister dari program yang diakui Departemen Pendidikan Nasional dinilai sama dengan 2 (dua) karya ilmiah publikasi nasional; c. Mempunyai karya monumental yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional, dapat menggantikan karya ilmiah publikasi nasional maupun internasional. Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas yang dinyatakan dengan rekomendasi tertulis, termasuk penilaian non akademis seperti etika, moral dan sebagainya. Prosedur usulan pengangkatan guru besar adalah sebagai berikut: a. Pengajuan usulan disampaikan oleh Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional; b. Calon yang diusulkan harus memenuhi persyaratan angka kredit bagi tenaga pengajar perguruan tinggi; c. Usulan pengangkatan dinilai oleh Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat Departemen Pendidikan Nasional. Pasal 99
Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen di Universitas. Pasal 100 (1) (2) (3) (4)
Guru Besar atau Profesor yang disingkat Prof, adalah jabatan fungsional akademik tertinggi seorang dosen di Universitas. Jabatan akademik Guru Besar dapat dimiliki oleh dosen biasa dan dosen luar biasa. Tidak ada istilah Guru Besar Luar Biasa yang ada adalah Guru Besar sebagi dosen biasa dan Guru Besar sebagai dosen luar biasa. Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di Universitas sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus. Pasal 101
(1)
(2)
(3)
Jumlah dosen dalam setiap program studi didasarkan atas rasio dosen mahasiswa dan/atau rasio beban tugas dan spesifikasi keilmuan dalam program studi yang bersangkutan. Pemilihan dan pengangkatan dosen dilakukan atas usul Dekan dengan persetujuan Senat fakultas/Pimpinan Program Pascasarjana yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kriteria pemilihan dan pengangkatan dosen didasarkan pada a. prestasi akademik /profesional calon; b. kredibilitas lembaga pendidikan asal calon; c. kebutuhan akan keahlian/profesi yang bersangkutan.
32
(4)
Seleksi penerimaan dosen/pegawai baru pada Universitas mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 102
(1) (2)
Kriteria untuk promosi jabatan struktural dan/atau tugas tambahan dosen ditentukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas. Promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka/jelas dan dilakukan secara kompetitif/selektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal
103
Setiap dosen Universitas wajib : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas; c. mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan; d. berpikir, bersikap, berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindari perbuatan yang tercela antara lain perbuatan plagiat; e. bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya; f. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain; g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan; h. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya; i. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebesan mimbar akdemik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya; j. menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat; k. membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 1. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab; m. bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh mahasiswa; n. menjaga/memelihara kehormatan, harkat, dan martabat dirinya; 0. mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan bidangnya; p. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33
Pasal (1) (2)
(3) (4)
104
Tenaga penunjang akademik terdiri atas tenaga peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, pranata komputer dan teknisi sumber belajar. Persyaratan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Rektor, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan dan pengangkatan tenaga penunjang akademik ditetapkan oleh Rektor. Pemilihan dan pengangkatan tenaga penunjang akademik didasarkan pada kriteria: a. keahlian/profesional calon; b. latar belakang pendidikan/penelitian dan pengalaman calon yang serasi; c. kebutuhan akan keakhlian /profesi yang bersangkutan. BAB X I I MAHASISWA D A N A L U M N I Pasal
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6)
Untuk menjadi mahasiswa Sl/Diploma seseorang harus : a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Atas; b. memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh Universitas; c. persyaratan tambahan yang ditentukan dengan Keputusan Rektor. Penerimaan mahasiwa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin , agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan Universitas. Persyaratan ikut serta sebagai peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mereka yang berasal dari Universitas lain yang memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan Universitas. Mahasiswa pindahan antar fakultas/jurusan/bagian/program studi di lingkungan Universitas diatur dalam Peraturan Universitas; Untuk menjadi mahasiswa baru Program Pascasarjana seseorang harus : a. memiliki ijazah S I ; b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan Univesitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Pasal
(1) (2)
106
Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu. Persyaratan tambahan dan prosedure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal
(1)
105
107
Mahasiswa mempunyai hak : a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
34
(2)
b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan pelayanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar; d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelenggaraan studinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; h. memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan kemasyarakatan; i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan; j . ikut serta dalam organisasi mahasiswa dalam lingkungan Universitas/ Fakultas/Jurusan; k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor Pasal 108
(1)
(2)
Setiap mahasiswa berkewajiban untuk : a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. mematuhi semua peraturan/ ketentuan yang berlaku pada Universitas; c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas; d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian; e. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas; f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor. Pasal 109
Untuk ketertiban kampus sebagai lembaga ilmiah dan kelancaran penyelenggaraan akademik, mahasiswa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan : a. mengganggu penyelenggaraan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olah raga; b. menghambat pejabat, pegawai atau petugas Universitas dalam pelaksanaan kewajibannya; c. menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian; d. mengatasnamakan Universitas tanpa mandat atau izin Rektor; e. menjadikan kampus Universitas sebagai ajang pertarungan kelompok untuk kepentingan politik praktis atau yang berciri suku, agama, dan ras.
35
Pasal (1) (2)
(3)
110
Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 dan Pasal 109 ditetapkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas. Sanksi berat bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 dan Pasal 109 ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas, dengan mempertimbangkan secara saksama usul Dekan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Mahasiswa berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberian skorsing; d. pemberhentian sebagai mahasiswa. Pasal 111
Organisasi kemahasiswaan Universitas terdiri atas : a. organisasi kemahasiswaan intra Universitas merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5; b. organisasi kemahasiwaan antar Universitas merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan; c. kegiatan kurikuler merupakan kegiatan akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil, bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja, penyampaian inovasi baru dan lain sebagainya; d. kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat. Pasal
112
Kedudukan organisasi kemahaiswaan intra Universitas nonstruktural pada struktur organisasi Universitas. Pasal
merupakan
kelengkapan
113
Organisasi kemahasiswaan intra Universitas mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah: a. perwakilan mahasiswa tingkat Universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan; b. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; c. komunikasi antar mahasiswa; d. pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan; e. pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa; f pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
36
g. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh norma agama, norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan. Pasal
114
Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra terhadap Universitas ditetapkan dengan kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan Universitas, dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan Universitas merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Universitas atau yang mengatasnamakan Universitas. Pasal (1) (2)
115
Pengurus organisasi kemasiswaan intra Universitas pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris, dan anggota pengurus. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa, dengan persetujuan Rektor. Pasal
116
Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik. Pasal
117
Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.
Pasal 118 (1)
(2)
Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas/Fakultas dibebankan pada anggaran Universitas/Fakultas yang bersangkutan dan/atau usaha lain seizin pimpinan Rektor/Dekan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Pasal
119
Semua organisasi kemahasiswaan di Universitas yang telah ada, dapat menyesuaikan dengan ketentuan ini. Pasal (1)
(2)
120
Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas: a. Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa; b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas : a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas; b. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas;
37
(4) (5) (6) (7)
c. Lembaga Kajian Mahasiswa Program Studi. Pembentuican organisasi kemahasiswaan di Universitas didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan, fungsi, dan tugas pengurus organisasi kemahasiswaan serta hubungan kerja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi kemahasiwaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria pengangkatan pengurus lembaga kemahasiswaan sebagai berikut : a. berakhlak dan berbudi pekerti baik; b. aktif kuliah; c. mempunyai kemampuan akademik memadai; d. belum melampaui batas studi minimal. Pasal 121
(1) (2)
Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas harus seizin Rektor dan/atau seizin Dekan. Kegiatan-kegiatan dari mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan. Pasal 122
Atribut kemahasiswaan baik bentuk maupun tata cara penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Pasal 123 (1) (2)
(3)
Alumni Universitas adalah peserta didik yang telah menamatkan pendidikan di Universitas. Alumni Universitas dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi. Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan Universitas. BAB X I I I SARANA D A N PRASARANA Pasal 124
(1)
(2)
Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah termasuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi milik Universitas, merupakan tanggung jawab Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum yang penyelenggaraannya didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana masyarakat, dan sumber lainnya yang menjadi milik Universitas merupakan tanggung jawab Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum yang penyelenggaraannya didasarkan atas Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat.
38
(3)
Pengelolaan kekayaan Universitas yang diperoleh dari sumber dana lainnya merupakan tanggung jawab Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum yang penyelenggaraannya didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara. Pasal 125
(1) (2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kegiatan akademik, kegiatan administrasi dan kegiatan kemahasiswaan berlangsung di dalam dan di luar kampus. Sebagian gedung dan ruang kuliah digunakan bersama oleh fakultas dan pengaturan penggunaan gedung dan ruang kuliah dilakukan oleh Biro Admnistrasi Akademik dan Biro Administrasi Umum pada Universitas. Sebagian lain gedung dan ruang kuliah digunakan oleh fakultas/jurusan/bagian/ program studi tertentu dan pengaturan penggunaan gedung dan ruang kuliah dilakukan oleh fakultas/jurusan/bagian/program studi yang bersangkutan. Hal-hal lain tentang penggunaan gedung dan ruang kuliah diatur dengan Keputusan Rektor. Pasal 126 Satuan tempat praktek (STP) dilengkapi dengan berbagai sarana, peralatan, dan bahan yang sesuai dengan jenis satuan tempat praktek sehingga dapat digunakan dengan layak. Untuk menunjang studi dan penelitian, satuan tempat praktek dapat memiliki unit yang melayani kegiatan-kegiatan praktikum atau praktek para mahasiswa serta unit yang dapat melayani kegiatan penelitian para dosen. Sesuai dengan keperluannya ada satuan tempat praktek yang langsung di bawah : a. Univeritas dengan pengelola yang bertanggungjawab kepada Rektor; b. Fakultas dengan pengelola yang bertanggung jawab kepada Dekan yang bersangkutan; c. Jurusan dengan pengelola yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan yang bersangkutan. Setiap mahasiswa berdasarkan keperluan kuliah serta setiap dosen peneliti berdasarkan keperluan penelitian, dapat menggunakan satuan tempat praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan satuan tempat praktek terdiri atas kepala, wakil kepala, staf dan pembantu yang memiliki kemampuan yang memadai dan bila perlu pengelola dapat dilengkapi dengan pembina atau dewan pembina. Pasal 127
(1)
(2)
(3)
Perpustakaan dilengkapi dengan bahan pustaka berupa buku, majalah, peta, tabel, film, slide, rekaman, piranti lunak komputer dan berbagai bahan lain yang biasa disimpan di perpustakaan dan dilengkapi dengan berbagai alat penunjang yang digunakan untuk mengelola dan merawat bahan pustaka dan perpustakaan. Perpustakaan memiliki unit khusus yang menyimpan dan merawat arsip, dokumen dan surat di lingkungan Universitas yang berguna sebagai barang bukti maupun sebagai bahan sejarah Universitas. Bila perlu di Fakultas atau di satuan kerja lain dapat dibentuk perpustakaan jurusan/bagian.
39
(4)
Hal-hal lain tentang mekanisme pemakaian perpustakaan diatur dengan Keputusan Rektor. Pasal 128
(1) (2) (3) (4)
Pusat komputer dilengkapi dengan komputer, alat, perlengkapan dan bahan sehingga dapat mengelola data secara baik. Pusat komputer selain mengelola data dari berbagai satuan kerja Universitas, juga mengolah data sistem informasi Universitas. Pusat komputer dapat menyelenggarakan kursus atau penataran komputer baik untuk sivitas akademika maupun untuk pihak luar Universitas. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan keputusan Rektor. Pasal 129
Pengaturan sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya diatur dengan keputusan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 130 (1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
Pembiyaan Universitas dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana Universitas yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) : b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi; c. hasil perjanjian kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi Univeritas; d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; f penerimaan dari masyarakat lainnya. Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.
40
Pasal 131 Rektor menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh Senat Universitas kemudian diajukan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan melalui Menteri Pendidikan Nasional. Pasal 132 (1)
(2) (3)
Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Universitas untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal langsung dari masyarakat. Universitas menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku. Pembukuan keuangan Universitas diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal
(1)
(2) (3)
(4)
133
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disusun secara terpadu meliputi semua perkiraan sumber dana yang akan diperoleh dan akan dibelanjakan setiap tahunnya. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disusun oleh Rektor atas usul unit-unit kerja. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setelah disetujui oleh Senat Universitas diusulkan oleh Rektor untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas. Pengelolaan keuangan secara terpadu dilakukan dengan menganut azas akuntabilitas, transparansi dan auditabilitas.
BAB XV PENGAWASAN D A N AKREDITASI Pasal 134 (1)
(2)
(3) (4)
Pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya di lingkungan Universitas dilaksanakan melalui pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan khusus bila dianggap perlu. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas terhadap semua fungsi pengelolaan sumberdaya yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Pengawasan melekat di lingkungan Universitas dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor yang relevan dan ditetapkan oleh Rektor. Pengawasan khusus di lingkungan Universitas bila dianggap perlu, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
41
Pasal 135 (1) (2)
(3)
Tata cara pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna di Universitas ditetapkan oleh Rektor. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian dan evaluasi berkala meliputi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kurikulum, mutu jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan. Langkah-langkah pembinaan selanjutnya ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna, sehingga terjadi peningkatan mutu dalam evaluasi diri dan akreditasi pada pendidikan akademik dan pendidikan profesional. BAB X V I KERJASAMA K E L E M B A G A A N Pasal 136
(1) (2)
(3)
(4) (5) (6)
(7)
Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Universitas menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama dilakukan secara melembaga oleh Universitas, Fakultas, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, dan Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan yang ditangani oleh kelompok pelaksana yang dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk: a. kontrak manajemen; b. program kembaran; c. program pemindahan kredit; d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; e. pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; f penerbitan bersama karya ilmiah; g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; h. kerjasama dan kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas. i. bentuk kerjasama lain yang dipandang perlu. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Universitas. Tata cara pelaksanaan kerjasama diatur oleh Rektor sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, Universitas dapat memberi bantuan kepada perguruan tinggi lain.
42 BAB X V I I KETENTUAN PERALIHAN D A N PENUTUP Pasal 137 (1) . Ketentuan dalam Statuta ini mengikat sivitas akademika. (2) . Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan Universitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 138 (1) .
Masa berlaku Statuta ini 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahvm sejak diberlakukan. (2) . Tata cara pengambilan keputusan tentang perubahan Statuta diatur dalam Keputusan Senat. (3) . Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Senat dan perubahan baru berlaku setelah disetujui oleh Menteri. (4) . Segala unsur Universitas dan peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
