SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 192/O/2003 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang
Mengingat
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Statuta Universitas Hasanuddin; 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN
Pasal 1 (1) Statuta
Universitas
Hasanuddin
merupakan
pedoman
dasar 1
penyelenggaraan Universitas Hasanuddin; (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0453/O/1992 tentang Statuta Universitas Hasanuddin dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Desember 2003 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD A.MALIK FADJAR Disalin sesuai dengan aslinya, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Sub Bagian Administrasi Peraturan Perundang-undangan Ttd Putut Pojogiri, SH NIP 131661278
2
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 192/O/2003 TANGGAL 16 DESEMBER 2003 STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN MUKADDIMAH Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah luhur dan kewajiban bagi setiap komponen pendukung Negara untuk menjamin kepastian kelangsungan kehidupan bangsa yang lebih baik dan manusiawi, terciptanya keberadaan dalam pengelolaan sumber-sumber ciptaan Tuhan, mewujudkan keharmonisan dan keadilan interaksi kehidupan antar manusia, bangsa dan Negara, serta ikut mendukung lahirnya kualitas tatanan lokal, nasional dan global yang sanggup memberi inspirasi dan lingkungan untuk mencapai suatu kulaitas keseimbangan tata-kehidupan lebih baik. Bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan Negara Indonesia yang merupakan mengejawantahan untuk menempatkan bangsa Indonesia dalam posisi yang setara dan terhormat dengan bangsa-bangsa lain, dan iku serta memberi sumbangan yang penting terhadap peningkatan kualitas kemanusiaan dan peradaban global. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui suatu system pendidikan nasional , bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti , jujur, berkepribadian, berdisiplin bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Universitas Hasanuddin sebagai lembaga pendidikan tinggi Negara Republik Indonesia memikul kewajiban dan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi dalam mewujudkan manusia pembangunan yang unggul dalam pengembangan budaya bahari yang memiliki ciri terdidik, cinta tanah air, memiliki rasa kesetiakawanan social dan kesadaran lingkungan. Atas Rahmat dan Ridha Allah Yang Maha Esa, dan berpedoman pada undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, maka ditetapkan Statuta Universitas Hasanuddin sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Universitas Hasanuddin. 3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan : 1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Hasanuddin; 2. Universitas adalah Universitas Hasanuddin disingkat Unhas; 3. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkungan Universitas; 4. Senat adalah Senat Universitas; 5. Rektor adalah Rektor Universitas; 6. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas; 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas; 8. Tenaga administrasi adalah pelaksana administrasi di Universitas; 9. Pimpinan Universitas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi; 10.Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa; 11.Departemen adalah Departemen yang mengatur dan mengelola kebijakan Pendidikan secara Nasional yang dipimpin oleh seorang Menteri; 12.Berhalangan tetap adalah tidak mampu melaksanakan tugas selama enam bulan berturut-turut. Pasal 2 T Tata urutan peraturan-peraturan Universitas adalah sebagai berikut: 1. Statuta Universitas; 2. Peraturan Universitas, merupakan peraturan yang dibuat oleh Senat dan ditetapkan dengan surat keputusan senat yang ditandatangani oleh Rektor sebagai Ketua Senat; 3. Keputusan Rektor, merupakan peraturann yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan peraturan Universitas; 4. Peraturan Fakultas, merupakan peraturan yang dibuat oleh Senat Fakultas dan ditetapkan dengan surat keputusan senat fakultas yang ditandatangani oleh Dekan sebagai Ketua Senat Fakultas; 5. Keputusan Dekan, merupakan peraturan yang dibuat oleh Dekan sebagai pelaksanaan peraturan Fakultas; 4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN Pasal 3 Visi Universitas adalah pusat unggulan pengembangan budaya bahari. Pasal 4 Misi Unhas adalah: 1. menghasilkann alumni bermutu yang mandiri, berakhlak, memiliki rasa kebersamaan dalam kemitraan dan berwawasan global; 2. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya; 3. mempromosikan serta mendorong terwujudnya nilai-nilai budaya, khususnya budaya bahari dalam masyarakat. Pasal 5 Tujuan Universitas adalah: 1. mampu berperan sebagai pusat konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul; 2. mewujudkan kampus sebagai masyarakat akademik yang handal, didukung oleh budaya ilmiah yang menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, serta tanggap terhadap dinamik perubahan regional, nasional maupun global; 3. mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelenggaraan program-program studi, penelitian, Pembina kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya manusia akademik yang berdaya guna dan berhasil guna; 4. mewujudkan unhas sebagai universitas penelitian (rescarch university); 5. meningkatkan mutu prsarana, sarana dan teknologi serta mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terselenggaranya misi universitas; 6. meningkatkan produktivitas dan kualitas luaran, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan dunia usaha; 7. Memupuk dan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sector eksternal seperti pemerintah, dunia usaha dan industry serta dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ipteks lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
5
BAB III IDENTITAS Pasal 6 (1) Universitas Hasanuddin, didirikan pada tanggal 1 September 1956 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tanggal 8 September 1956, Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39, dan diresmikan pada tanggal 10 September 1956 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Mohammad Hatta, di Kampus Unhas Baraya. (2) Tamalanrea, Makassar, adalah tempat kedudukan Unhas yang diresmikan pada tanggal 10 September 1981 oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto, dengan nama Kampus Unhas Tamalanrea. (3) Lambang Unhas adalah sebagai berikut:
a. Paduan dan arti Lambang Universitas: Ayam Jantan, yang tegak di atas benteng kekukuhan tempat berpijak, membawa serta pada dirinya simbol-simbol kemauan keras, kebebasan berpikir, dan berjiwa besar untuk mengembangkan keseluruhan ilmu pengetahuan, kebahagiaan dan kesentosaan hidup dalam mengabdi kepada kejayaan nusa, bangsa, dan agama. b. Unsur-unsur Lambang Universitas: 1) Ayam Jantan, melambangkan sikap pribadi Sultan Hasanuddin yang mencerminkan sikap intelek, jujur,konsisten, dan berani bergerak ke arah kemajuan; 2) Pohon lontar, lambang ilmu pengetahuan tentang keserbagunaan manfaat yang diberikannya kepada umat manusia untuk kesejahteraan lahir bathin; 3) Benteng, mengingatkan kejayaan bahari tempat berdirinya Universitas, pendorong tekad patriotik dan dinamik untuk berjasa kepada tanah air; 4) Buah Padi dan Daun lontar, menggugah semangat hidup makin berisi makin menunduk, serta keunggulan berdiri tegak 6
menghadang badai dan taufan. c. Warna Lambang : 1) Kuning, melambangkan kedewasaan, kemuliaan, dan kesatriaan; 2) Hijau, melambangkan kesuburan dan harapan; 3) Putih, melambangkan kesucian, ketulusan dan keapikan; 4) Merah, melambangkan semangat dan cinta kepada tanah air. 5) Hitam, melambangkan kedalaman ilmu pengetahuan dan kebulatan tekad untuk mencapai pribadi yang utuh. d. Konstruksi: Harpa atau kecapi, yang terukir sebagai ragam hias Indonesia, mewakili kehidupan artistik Nusantara. e. Ukuran: Ukuran baku lambang secara proporsional adalah 2,5 X 3. (4)
Bendera, Mars, dan Himne adalah sebagai berikut : a. Bendera Unhas warna dasar Kuning, lambang Unhas di tengah, ukuran 175 x 110 cm. sebagai berikut :
7
b.
Mars unhas sebagai berikut :
8
c.
Himne Unhas sebagai berikut :
9
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 7 Unhas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 8 (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Unhas terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi; (2) Pendidikan akademik terdiri atas program Sarjana, program Magister, dan program Doktor; (3) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. (4) Pendidikan vokasi terdiri atas program Diploma dan program spesialis;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (7) (8)
BAB V KURIKULUM Pasal 9 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar; Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program terdiri atas : a. Kurikulum inti; b. Kurikulum Institusional. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MBK), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum yang terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti. yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi. Untuk memenuhi kurikulum institusional, dimungkinkan memprogramkan Mata Kuliah Lintas Fakultas atas bimbingan Penasihat Akademiknya. Kurikulum setiap program studi ditetapkan dengan peraturan Universitas. 10
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA GELAR, DAN PENGHARGAAN Pasal 10 Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah dengan mencantumkan gelar yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tertinggi. Pasal 11 Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkip akademik. Ketentuan tentang beban, materi serta masa studi dan evaluasi hasil belajar untuk semua jenjang studi ditetapkan dalam Peraturan Universitas.
BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 12 (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika universitas secara mandiri dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (2) Pimpinan universitas dan fakultas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kaidah keilmuan. (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika mengupayakan kegiatan yang hasilnya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan akademik. Pasal 13 (1) Otonomi universitas merupakan kewenangan yang dimiliki universitas untuk menentukan cara dan bentuk pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa intervensi dari luar. 11
(2) Otonomi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan setiap kerjasama universitas dengan pihak lainnya. Pasal 14 (1) Kebebasan akademik yang melekat pada Dosen merupakan kebebasan yang mandiri dan bertanggungjawab untuk mengajar, menguji, dan menilai mahasiswa, serta melaksanakan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan berpegang teguh pada kode etik dan peraturan pelaksanaan tugas dosen. (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang menjamin kebebasan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sesuai dengan kaidah keilmuan. Pasal 15 (1) Kebebasan akademik yang melekat pada mahasiswa sebagai sivitas akademika merupakan kebebasan untuk memilih program studi yang diminati, matakuliah yang ditawarkan, serta pengembangan penalaran sesuai dengan peraturan akademik. (2) Untuk memperluas kebebasan akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan universitas mengupayakan ketersediaan program studi dan matakuliah seluas mungkin. Pasal 16 (1) Otonomi keilmuan adalah wibawa keilmuan yang berpedoman pada kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika. (2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berpedoman pada otonomi keilmuan. Pasal 17 Semua peraturan universitas dan/atau peraturan fakultas dijiwai oleh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 18 (1) Struktur dan Susunan Organisasi Universitas terdiri atas: a. Dewan Penyantun; b. Pimpinan Universitas; c. Senat dan Dewan Guru Besar; 12
d. Pelaksana Akademik; e. Pelaksana Administrasi; f. Unsur Penunjang;
Bagian Kedua Dewan Penyantun Pasal 19 (1) Dewan penyantun adalah dewan konsultatif yang berfungsi untuk membantu pengembangan Universitas. (2) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari para anggota Dewan. (3) Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), pejabat lainnya serta tokohtokoh masyarakat, dengan jumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang. (4) Penunjukkan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unhas. (5) Dewan penyantun dilengkapi dengan seorang Sekretaris yang ditetapkan oleh Rektor dan berkedudukan di Universitas. Pasal 20 (1) Dewan Penyantun mempunyai tugas sebagai berikut: a. membina hubungan baik antara Universitas dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat; b. membantu Universitas memecahkan masalah-masalah yang dihadapi; c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan Universitas. (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Penyantun bersidang sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 21 Masa jabatan Dewan penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, kecuali yang keanggotaannya karena jabatan.
13
(1) (2) (3)
(4)
Bagian Ketiga Pimpinan Universitas Pasal 22 Universitas dipimpin oleh seorang Rektor dan beberapa Pembantu Rektor Komposisi dan bidang kewenangan Pembantu Rektor ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unhas. Rektor adalah penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi, serta hubungan dengan pihak lainnya, dan bertanggungjawab kepada Menteri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat menetapkan peraturan-peraturan universitas, keputusan-keputusan, kaidah dan/atau tolok ukur penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan membentuk lembaga-lembaga dan unit kerja sesuai kebutuhan. Pasal 23
(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri berdasarkan pertimbangan Senat Unhas setelah melalui pemilihan. (2) Pemilihan Rektor diatur dalam peraturan Universitas dan diselenggarakan oleh panitia khususnya yang dibentuk oleh Senat Unhas. (3) Rektor dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atas usul Menteri berdasarkan pertimbangan Senat Unhas. Pasal 24 (1) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unhas. (2) Pembantu Rektor bertanggungjawab kepada Rektor sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 25 (1) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat pejabat sementara atas usul Senat Unhas sampai pelantikan Rektor yang baru. (2) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor yang diberi mandate bertindak sebagai pelaksana tugas Rektor. Pasal 26 (1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 14
(2) Masa jabatan Pembantu Rektor mengikuti masa jabatan Rektor yang mengangkatnya dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut sebagai Pembantu Rektor. (3) Pembantu Rektor ditetapkan segera setelah pelantikan Rektor baru. Bagian Keempat SENAT UNIVERSITAS Pasal 27 (1) Senat Unhas berfungsi sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas. (2) Senat Unhas diketuai oleh Rektor, didampingi seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari para anggota Senat. (3) Masa jabatan Sekretaris Senat Unhas adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 28 (1) Keanggotaan Senat Unhas terdiri atas Pimpinan Universitas, para Guru Besar, Dekan Fakultas, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Unhas. (2) Wakil dosen dari setiap fakultas adalah 2 (dua) orang berdasarkan hasil pemilihan Senat Fakultas dan diutamakan yang bergelar Doktor. (3) Senat Unhas terdiri atas Dewan Guru Besar dan Komisi Senat. Pasal 29 Senat Unhas mempunyai tugas pokok sebagai berikut: (1) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas; (2) Mengusulkan membuka dan menutup suatu program studi sesuai kebutuhan; (3) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; (4) Mengawasi dan menegakkan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (5) Merumuskan kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan; (6) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor; (7) Menilai pertanggungjawaban Rektor setiap tahun atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Senat Unhas; (8) Memberikan pertimbangan tentang calon-calon Rektor terpilih, calon-calon Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, dan Dirtektur Program Pascasarjana; 15
(9) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; (10) Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan dan gelar Kehormatan lainnya; (11) Memberikan pertimbangan tentang calon-calon yang terpilih mendapat gelar warga kehormatan Universitas. Pasal 30 (1) Dalam Senat dibentuk Dewan Guru Besar. (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar dipilih oleh dan dari anggota Dewan Guru Besar untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. (3) Tugas Dewan Guru Besar adalah sebagai berikut: a. Memberikan pertimbangan pengangkatan Dosen untuk menduduki jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar; b. Memberikan penelaian dan pertimbangan serta mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan; c. Memberikan pertimbangan tentang perpanjangan masa tugas Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus kepada Rektor untuk diusulkan kepada Menteri. d. Memberikan pertimbangan tentang calon-calon yang terpilih untuk mendapat gelar warga kehormatan. Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Senat Unhas membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan. (2) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisi yang bersangkutan. (3) Setiap anggota Senat harus menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Rektor dan Sekretaris senat. (4) Untuk mengkoordinasikan tugas-tugas antar Komisi Senat dibentuk Badan Pekerja Harian. (5) Badan Pekerja Harian dipimpin oleh Sekretaris Senat selaku Ketua dan didampingi seorang Sekretaris dan anggotanya terdiri atas Ketua dan Sekretaris Komisi. (6) Penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota serta kelengkapan Senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor selaku Ketua Senat. (7) Senat dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat oleh Rektor.
16
Pasal 32 Masa jabatan anggota Senat Unhas adalah sebagai berikut : (1) Keanggotaan Guru Besar bersifat Tetap; (2) Keanggotaan Unsur Pimpinan Universitas dan Dekan Fakultas berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan masing-masing; (3) Keanggotaan unsur wakil dosen adalah sesuai dengan masa jabatan Rektor, dan dapat dipilih kembali oleh Senat Fakultas; (4) Masa jabatan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Komisi adalah sesuai dengan masa jabatan Rektor, dan dapat dipilih kembali; (5) Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar serta Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih segera setelah pelantikan Rektor baru.
Bagian Kelima Pelaksana Akademik Pasal 33 Pelaksana Akademik Universitas terdiri atas unsur-unsur : (1) Fakultas; (2) Program Pascasarjana; (3) Lembaga Penelitian disingkat LP; (4) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat disingkat LPM; (5) Lembaga kajian dan Pembinaan Pendidikan disingkat LKPP. Pasal 34 (1) Fakultas-fakultas dalam lingkungan universitas terdiri atas : 1. Fakultas Ekonomi; 2. Fakultas Hukum; 3. Fakultas Kedokteran; 4. Fakultas Teknik; 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 6. Fakultas Sastra; 7. Fakultas Pertanian dan Kehutanan; 8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; 9. Fakultas Peternakan; 10. Fakultas Kedokteran Gigi; 11. Fakultas Kesehatan Masyarakat; 12. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan; 17
(2) Universitas dapat mengusulkan pembentukan Fakultas baru sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan Senat Unhas. Pasal 35 Struktur dan Susunan Organisasi Fakultas terdiri atas : (1) Pimpinan Fakultas; (2) Senat Fakultas; (3) Pelaksana Akademik; (4) Pelaksana Administrasi. Pasal 36 (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh beberapa Pembantu Dekan sesuai kebutuhan. (2) Dekan adalah penanggung jawab utama dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta bertanggungjawab kepada Rektor. Pasal 37 (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas. (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas (3) Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 38 (1) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih/diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (2) Masa jabatan Pembantu Dekan mengukuti masa jabatan Dekan yang mengusulkannya dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut sebagai Pembantu Dekan. (3) Pembantu Dekan ditetapkan segera setelah pelantikan Dekan baru. Pasal 39 Senat Fakultas berfungsi sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas. (1) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, dibantu seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari para anggota Senat. 18
(2) Sekretaris Senat Fakultas dipilih segera setelah pelantikan Dekan baru. (3) Senat Fakultas dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan. Pasal 40 (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas Pimpinan Fakultas, Guru Besar, Ketua Jurusan atau Bagian seta 1 (satu) atau 2 (dua) orang wakil dari setiap Jurusan atau Bagian. (2) Wakil dari Jurusan/Bagian diusulkan oleh Ketua Jurusan/Bagian berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Jurusan/Bagian dan diutamakan yang bergelar doktor. Pasal 41 Tugas Pokok Senat Fakultas adalah sebagai berikut: (1) Merumuskan kebijakan dan pengembangan akademik fakultas; (2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; (3) Merumuskan kaidah dan tolok ukur pelaksanaan/Penyelenggaraan fakultas; (4) Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rencana Pendapatan dan Anggaran Belanja Fakultas; (5) Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Senat Fakultas; (6) Memberikan pertimbangan tentang calon Dekan, calon Pembantu Dekan serta calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian terpilih; (7) Memilih wakil dosen Fakultas untuk duduk dalam Senat; (8) Memberikan pertimbangan tentang perpanjangan masa tugas Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor. (9) Memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan dan jabatan kehormatan lainnya. (10) Membentuk Komisi-Komisi sesuai kebutuhan dan Dewan Guru Besar Fakultas. Pasal 42 Masa jabatan anggota Senat Fakultas adalah sebagai berikut : (1) Keanggotaan Guru Besar bersifat tetap; (2) Keanggotaan unsur wakil dosen adalah sesuai dengan masa jabatan Dekan, dan dapat dipilih kembali oleh Jurusan/Bagian; (3) Keanggotaan unsur Pimpinan Fakultas, dan Ketua Jurusan/Bagian berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan; (4) Masa jabatan Sekretaris Senat Fakultas adalah berakhir pada saat berakhirnya 19
masa jabatan Dekan, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 43 (1) Jurusan/Bagian merupakan unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi. (2) Jurusan/Bagian dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris. (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan berdasarkan hasil pemilihan pada Jurusan/Bagian. (4) Masa Jabatan Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Ketua Jurusan/Bagian bertanggungjawab kepada Dekan. (6) Jurusan/Bagian yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program Studi Pascasarjana. (7) Fakultas dapat mengusulkan pembukaan dan penutupan Jurusan/Bagian dengan pertimbangan Senat Fakultas. Pasal 44 (1) Pada Jurusan/Bagian dapat dibentuk Program Studi dan atau Laboratorium atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. (2) Laboratorium dan/atau Program Studi dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua dari unsur dosen yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan/Bagian. (3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Dekan berdasarkan usul Ketua Jurusan/Bagian yang bersangkutan (4) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali. Pasal 45 (1) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dari unsur dosen yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan disiplin ilmunya serta bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan/Bagian. (2) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian. (3) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
20
Pasal 46 (1) Pelaksana administrasi pada Fakultas adalah Kepala Bagian Tata Usaha yang fungsinya meliputi administrasi pendidikan, administrasi keuangan dan kepegawaian, administrasi umum dan perlengkapan, dan administrasi kemahasiswaan (2) Untuk memperlancar pelaksanaan fungsi tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh Kepala-kepala Subbagian yang terdiri atas : Kepala Subbagian Pendidikan; Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan Kepala Subbagian Kemahasiswaan. Pasal 47 Struktur dan Susunan Organisasi Program Pascasarjana terdiri atas : (1) Pimpinan; (2) Pelaksana Akademik; (3) Pelaksana Administrasi. Pasal 48 (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor, dan dibantu oleh beberapa Asisten Direktur. (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat. (3) Asisten Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur. (4) Tugas Asisten Direktur ditentukan sesuai surat keputusan pengangkatannya dan bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tugas masing-masing. Pasal 49 (1) Untuk membantu Direktur dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan program akademik dibentuk Dewan Pertimbangan Program Pascasarjana. (2) Susunan, tugas, masa jabatan, dan keanggotaan Dewan Pertimbangan Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan saran dari Direktur. Pasal 50 (1) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturutturut. (2) Masa jabatan Asisten Direktur mengikuti masa jabatan Direktur yang mengusulkannya. (3) Asisten Direktur diangkat segera setelah pelantikan Direktur baru. (4) Masa jabatan Ketua Program Studi Magister, Program Profesi, dan Program Doktor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih/diangkat kembali. 21
Pasal 51 (1) Program Pascasarjana mengelola kegiatan akademik Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi. (2) Untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, dibentuk Program-program Studi sebagai pelaksana akademik. Pasal 52 (1) Pelaksana Administrasi Program Pascasarjana adalah Kepala Subbagian Tata Usaha, yang fungsinya meliputi administrasi pendidikan dan kemahasiswaan, administrasi umum dan keuangan serta administrasi perlengkapan. (2) Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha, dibantu oleh Kepala Urusan yang terdiri atas : Kepala Urusan Administrasi Pendidikan dan Kemahasiswaan; Kepala Urusan Administrasi Umum dan Keuangan; dan Kepala Urusan Administrasi Perlengkapan. Pasal 53 Susunan Organisasi Lembaga Penelitian disingkat LP terdiri atas: (1) Pimpinan; (2) Komisi Pertimbangan Penelitian; (3) Pelaksana Penelitian; (4) Pelaksana Administrasi.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pasal 54 LP dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris. Ketua LP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat. Sekretaris LP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua. Ketua LP bertanggungjawab kepada Rektor. Masa jabatan Ketua 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Sekretaris mengikuti masa jabatan Ketua yang mengusulkannya. Pasal 55
(1) Komisi Pertimbangan Penelitian memberikan pertimbangan kepada Ketua L.P. tentang arah dan kebijakan penelitian. (2) Komisi Pertimbangan Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Sekretaris. (3) Anggota Komisi Pertimbangan merupakan utusan Fakultas. (4) Pimpinan Komisi Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota Komisi 22
Pertimbangan Penelitian dan diusulkan ke Rektor untuk ditetapkan melalui ketua L.P. (5) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Pertimbangan Penelitian adalah 4 (empat) tahun.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 56 LP berfungsi mengkoordinasikan, membantu dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, umum dan perorangan serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, LP bertugas: a. melaksanakan penelitian untuk pengembangan pengetahuan, teknologi, dan seni; b. melaksanakan penelitian yang menunjang pembangunan daerah dan nasional; c. melaksanakan penelitian untuk meningkatkan pengembangan universitas; d. melaksanakan urusan administrasi LP. Untuk memperlancar pelaksanaan fungsi LP, dibentuk pusat penelitian sebagai pelaksana penelitian yang terdiri atas: a. Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan; b. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup; c. Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Kelautan; d. Pusat Penelitian Kependudukan; e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peran Wanita; f. Pusat Penelitian Gizi dan Pangan; g. Pusat Penelitian Kesehatan dan Reproduksi; h. Pusat Penelitian Terumbu Karang; i. Pusat Penelitian HAKI; j Pusat Penelitian dan Pengkajian HAM. Atas usul Ketua LP, Rektor dapat menutup dan/atau membuka 1 (satu) Pusat Penelitian.
Pasal 57 (1) Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LP. (2) Kepala Pusat Penelitian bertanggung jawab kepada Ketua LP. (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih/diangkat kembali dengan ketentuan boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 23
Pasal 58 (1) Pelaksana Administrasi LP adalah Kepala Bagian Tata Usaha yang fungsinya meliputi administrasi umum, program serta data dan informasi. (2) Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha LP dibantu oleh Kepala Subbagian yang terdiri atas: Kepala Subbagian Umum; Kepala Subbagian Program; dan Kepala Subbagian Data dan Informasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pelaksana administrasi berada dibawah koordinasi Sekretaris LP. Pasal 59 Susunan Organisasi Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat disingkat LPM terdiri atas: (1) Pimpinan; (2) Komisi Pertimbangan Pengabdian Pada Masyarakat; (3) Pelaksana pengabdian pada masyarakat; (4) Pelaksana administrasi. (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1) (2) (3) (4)
(5)
Pasal 60 LPM dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris. Ketua LPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat. Sekretaris LPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LPM. Ketua LPM bertanggung jawab kepada Rektor. Masa jabatan Ketua LPM 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Sekretaris LPM mengikuti masa jabatan Ketua yang mengusulkannya. Pasal 61 Komisi Pertimbangan Pengabdian Pada Masyarakat memberikan pertimbangan kepada Ketua LPM tentang arah dan kebijakan pengabdian pada masyarakat. Komisi Pertimbangan Pengabdian Pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Sekretaris. Anggota Komisi Pertimbangan merupakan putusan Fakultas. Pimpinan Komisi Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota Komisi Pertimbangan Pengabdian Pada Masyarakat dan diusulkan ke Rektor untuk ditetapkan melalui Ketua L.P.M. Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Pertimbangan LPM. adalah 4 (empat) tahun. 24
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 62 LPM merupakan unsur pelaksana yang berfungsi mengkoordinasikan, membantu, dan menilai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut LPM mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyelenggarakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pengabdian kepada masyarakat; b. merintis, membina, dan mengembangkan kerjasama dengan instansi/ lembaga pemerintah dan swasta dalam pelatihan, konsultasi dan bentukbentuk lainnya; c. membina, mengurus, dan mengembangkan berbagi pendidikan berkelanjutan; d. menyelenggarakan, merancang, dan mengusahakan berbagi pertemuan antardisiplin untuk menelaah masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang akan dipecahkan melalui program-program pengabdian sehingga integrasi antar disiplin ilmu dapat berkembang. e. mengkoordinasikan program-program pengabdian pada masyarakat antar perguruan tinggi. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Pusat-Pusat pengembangan sebagai pelaksana pengabdian yang terdiri atas : a. Pusat Pengembangan Bantuan dan Penyuluhan Hukum; b. Pusat pengembangan Organisasi dan Manajemen; c. Pusat pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; d. Pusat pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; e. Pusat pengembangan dan Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata; f. Pusat pengembangan Perhutanan dan pemukiman; g. Pusat pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan. Atas usul ketua LPM, Rektor dapat menutup dan/atau membuka 1(satu) pusat pengembangan Pasal 63
(1) Pusat Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LPM. (2) Kepala Pusat Pengembangan bertanggung jawab kepada Ketua LPM. (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat Pengembangan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih/diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 25
Pasal 64 (1) Pelaksana Administrasi LPM adalah Kepala Bagian Tata Usaha, yang fungsinya meliputi Administrasi Umum, Administrasi Program, serta Administrasi Data dan Informasi. (2) Untuk memperlancar fungsi tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh Kepala Subbagian yang terdiri atas: Kepala Subbagian Umum; Kepala Subbagian Program; dan Kepala Subbagian Data dan Informasi (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari pelaksana administrasi di bawah koordinasi Sekretaris LPM. Pasal 65 Susunan Organisasi Lembaga Kajian dan Pembinaan Pendidikan disingkat LKPP terdiri atas : (1) Pimpinan; (2) Pelaksana Pengkajian dan Pembinaan; (3) Pelaksana Administrasi. Pasal 66 (1) LKPP dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris. (2) Ketua LKPP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat. (3) Sekretaris LKPP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua. (4) Ketua LKPP bertanggung jawab kepada Rektor. (5) Masa jabatan Ketua LKPP 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. (6) Masa jabatan Sekretaris LKPP mengikuti masa jabatan Ketua yang mengusulkannya. Pasal 67 (1) LKPP berfungsi sebagai pusat ide (center of ideas) dalam pengkajian dan pembinaan untuk meningkatkan dan mengembangkan inovasi dan kinerja kependidikan. (2) Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, LKPP ini bertugas : a. melakukan upaya-upaya peningkatan dan pengembangan mutu staf pengajar dalam proses belajar-mengajar. b. mengkaji dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional serta perkembangan ilmu dan teknologi. c. mengkaji penataan termasuk sumberdaya manusia fakultas, jurusan, program studi pascasarjana dan Diploma dalam kerangka pelaksanaan 26
pendidikan akademik dan profesional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pembangunan nasional. d. mengkaji dan mengembangkan cara-cara pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional termasuk memproduksi dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang efektif dan efesien. e. mengkaji dan mengembangkan sistem jaminan mutu atau quality assurance dalam pelaksanaan pendidikan akademik dan professional. (3) Untuk memperlancar pelaksanaan fungsi LKPP, dibentuk Pusat Kajian dan Pembinaan sebagai pelaksana pengkajian dan pembinaan, yang terdiri atas: a. Pusat Kajian dan pengembangan Aktivitas Instruksional. b. Pusat Kajian Sumberdaya Manusia. c. Pusat Kajian Media dan Sumber Belajar. d. Pusat Kajian jaminan Mutu (Quality Assurance). (4) Atas usul Ketua LKPP, Rektor dapat menutup dan/atau membuka satu Pusat Kajian. Pasal 68 (1) Pusat Kajian dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LKPP. (2) Kepala Pusat Kajian bertanggung jawab kepada Ketua LKPP. (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretris LKPP, Kepala dan Sekretariat Pusat Kajian adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih/ diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 69 (1) Pelaksana Administrasi LKPP adalah Kepala Bagian Tata Usaha yang fungsinya meliputi administrasi umum, program, serta data dan informasi. (2) Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha LKPP dibantu oleh Kepala Subbagian, yang terdiri atas : Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Program, dan Kepala Subbagian Data dan Informasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pelaksana Administrasi berada di bawah koordinasi Sekretaris LKPP.
27
Bagian Keenam Pelaksana Administrasi Universitas Pasal 70 (1) Pelaksana administrasi Universitas adalah Biro, yang terdiri atas : a. Biro Administrasi Akademik; b. Biro Administrasi Keuangan; c. Biro Administrasi Umum; d. Biro Administrasi Kemahasiswaan; e. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi. (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Tugas dan fungsi Kepala Biro ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana administrasi dilakukan oleh Rektor. Bagian Ketujuh Unsur Penunjang Pasal 71 (1) Unsur penunjang pelaksana akademik dan administrasi berbentuk Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT yang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Rektor. (2) Unit Pelaksana Teknis terdiri atas : a. Perpustakaan; b. Pusat Informasi Universitas; c. Central Workshop; d. Mata Kuliah Umum/TPB/Penelusuran Minat; e. Pusat Bahasa; f. Bimbingan dan Konseling. (3) Pembukaan dan/atau penutupan suatu UPT ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan. (4) UPT mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dengan Keputusan Rektor.
28
BAB IX TENAGA PENDIDIK Pasal 72 (1) Tenaga pendidik di Universitas terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik. (2) Dosen adalah seorang yang diangkat dengan tugas utama mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat berdasarkan pendidikan dan keahliannya. (3) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen kontrak, dosen luar biasa, dan dosen tamu. (4) Dosen biasa adalah dosen tetap yang berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan kepegawaian dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di Universitas. (5) Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat melalui mekanisme kontrak untuk jangka waktu tertentu. (6) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Universitas. (7) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat menjadi dosen di Universitas selama jangka waktu tertentu. Pasal 73 (1) Syarat-syarat untuk menjadi dosen adalah sebagai berikut : a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memenuhi kualifikasi sebagai calon tenaga pengajar; c. memiliki moral dan integritas yang tinggi; d. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (2) Rektor dapat menetapkan persyaratan tertentu dalam pengangkatan dosen dengan pertimbangan Senat. Pasal 74 (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 75 (1) Untuk diangkat sebagai Guru Besar, selain memenuhi persyaratan umum yang 29
ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, juga harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Guru Besar. (2) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah memperoleh persetujuan Dewan Guru Besar, dan diwajibkan mengucapkan pidato penerimaan jabatan Guru Besar. (3) Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen. (4) Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai 70 (tujuh puluh) tahun apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Guru Besar. Pasal 76 (1) Guru Besar yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat menjadi Guru Besar Emeritus sebagai penghargaan istimewa. (2) Guru Besar Emeritus diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas dan Dewan Guru Besar. Pasal 77 (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pustakawan, programmer komputer, laboran, analis, dan teknisi. (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur dan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 78 (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah sebagai berikut : a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Unhas melalui ujian tulis dan/atau melalui seleksi jalur pemanduan potensi belajar dan jalur khusus. Pasal 79 (1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut : a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik; b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar 30
mengajar; d. mendapat bimbingan dari dosen sesuai dengan Program Studi yang diikutinya dalam proses penyelesaian studi; e. memperoleh layanan informasi mengenai Program Studi dan hasil belajarnya; f. menyelesaikan studi lebih awal dari masa belajar yang ditetapkan; g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memanfaatkan sumberdaya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik; i. pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku; j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas; k. memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat. (2) Syarat dan prosedur pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor. Pasal 80 (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas; b. ikut memelihara prasarana dan sarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas; c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; e. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas; f. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional. (2) Syarat dan prosedur pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor. (1)
(2) (3) (4)
Pasal 81 Untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, pengembangan penalaran, minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa dibentuk organisasi kemahasiswaan intra Universitas. Organisasi kemahasiswaan intra Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan intra Universitas menaungi aktivitas kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan intra Universitas dapat dibentuk padat tingkat Universitas, Fakultas, dan jurusan/bagian. 31
(5) Pedoman umum organisasi kemahasiswaan di Universitas mengacu pada Peraturan Universitas. Pasal 82 Mahasiswa yang melanggar kode etik dan peraturan Universitas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 83 (1) Alumni Universitas adalah mereka yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan di Universitas. (2) Alumni Universitas memiliki organisasi alumni yang disebut Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin (IKA-UNHAS). (3) Tugas ikatan alumni adalah menyembatani alumni dengan almamater dalam pengembangan alumni dan sebagai forum pemanfaatan alumni dalam pembangunan masyarakat.
BAB XI KEKAYAAN Pasal 84 (1) Kekayaan Universitas terdiri atas kekayaan berupa barang bergerak dan tidak bergerak. (2) Pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari pemerintah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sedang yang bersumber dari masyarakat dan pihak lain diatur dengan peraturan Universitas. (3) Pendayagunaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditujukan untuk memperoleh dana, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas ditetapkan dengan peraturan Universitas. BAB XII ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN Pasal 85 (1) Anggaran Universitas bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang sah. (2) Penggunaan anggaran yang berasal dari pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Anggaran yang bersumber dari masyarakat terdiri atas : a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP); 32
(4)
(5) (6) (7)
b. biaya penyelenggaraan pratikum; c. biaya seleksi/ujian masuk Universitas; d. hasil kerjasama pihak ke tiga; e. hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan Universitas; f. hasil yang diperoleh dari lembaga dan unit-unit usaha Universitas; g. sumbangan, bantuan, dan hibah perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; dan h. penerimaan sah lainnya. Penerimaan dan penggunaan anggaran yang diperoleh dari masyarakat, dan yang diperoleh pihak lainnya, diatur sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip tidak mengutamakan keuntungan. Kelebihan anggaran yang bersumber dari masyarakat dimanfaatkan untuk pengembangan Universitas pada tahun berikutnya. Tahun anggaran disesuaikan dengan tahun anggaran yang berlaku secara nasional.
Pasal 86 (1) Penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kebutuhan riil masing-masing fakultas dalam rangka desentralisasi keuangan. (2) Daftar Usulan Kegiatan Suplemen yang dananya bersumber dari masyarakat setelah mendapat persetujuan Senat, dilaporkan oleh Rektor kepada Menteri. (1)
(2) (3) (4)
Pasal 87 Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Universitas untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat. Universitas menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku. Pengelolaan keuangan Universitas diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika diperlukan Senat dapat membentuk dan/atau menunjuk auditor untuk memeriksa pengelolaan keuangan.
Pasal 88 Struktur dan besarnya tarif, tata cara pengelolaan serta penglokasian dana yang bersumber dari masyarakat ditetapkan dengan keputusan Rektor, setelah memperoleh persetujuan Senat. 33
BAB XIII KERJASAMA ANTARA PERGURUAN TINGGI Pasal 89 (1) Untuk menghadapi perkembangan dan dampak globalisasi yang menghendaki optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, Universitas mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri. (2) Pelaksanaan kerjasama dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor yang membidanginya. BAB XIV KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 90 (1) Universitas menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, kejujuran, kebenaran, dan kaidah hukum. (2) Sivitas akademika dan pegawai wajib menjunjung tinggi etika, berdisiplin, memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta menghindarkan diri dari pembuatan tercela. Pasal 91 Kode Etik, pemberian penghargaan, dan pemberian sanksi di atur dengan peraturan Universitas. BAB XV PENGAWASAN Pasal 92 Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas, diperlukan adanya pengawasan akademik, administrasi dan keuangan, serta ketertiban kampus, yang diatur dalam peraturan Universitas. Pasal 93 Pengawasan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi terdiri atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pasal 94 Pengawasan internal dilakukan oleh Senat, Senat Fakultas dan pejabat yang berwenang, melalui penerapan dan pengembangan prinsip-prinsip pengawasan melekat.
34
Pasal 95 Pengawasan external dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 96 Dengan berlakunya Statuta ini, ketentuan yang merupakan pelaksanaan statuta yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0453/O/1992 tentang Statuta Universitas hasanuddin masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Statuta ini. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 97 Apabila dikemudian hari ternyata Statuta ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan atau tuntutan perkembangan, maka penyesuaiannya harus dilakukan atas persetujuan Senat Universitas dan disahkan oleh Menteri. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD A. MALIK FADJAR Salinan sesuai dengan aslinya, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, A.n. Kepala Bagian Penyusnan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Subbagian Administrasi Peraturan Perundang-undangan, Putut Pujogiri, S.H. NIP. 131661278
35