SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN (BPH) POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN NOMOR : 006/SK-BPH/PTT/VIII/2016 TENTANG : STATUTA POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN
BADAN PEMBINA HARIAN POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN
2016
SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN (BPH) POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN NOMOR : 006/SK-BPH/PTT/VIII/2016 TENTANG : STATUTA POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
a. Bahwa statuta merupakan dasar acuan dalam rangka dan pengelolaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; b. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi perundangundangan di bidang pengelolaan perguruan tinggi swasta serta c. perkembangan institusi secara internal, maka Statuta Politeknik Muhammadiyah Pekalongan yang masih mengacu pada ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2012 perlu dilakukan perubahan; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point 1 dan point 2, perlu ditetapkan Peraturan Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan tentang Perubahan Statuta Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; dan 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; Memutuskan : PERATURAN PENGURUS BADAN PEMBINA HARIAN POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN TENTANG STATUA POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN
Pasal 1 (1) Isi Statuta Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dicantumkan dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan Tentang Statuta Politeknik Muhammadiyah Pekalongan ini dapat disebut Statuta Politeknik Muhammadiyah Pekalongan 2016.
Pasal 2 (1) Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dan/atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. (2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan, Senat Politeknik Muhammadiyah Pekalongan, dan/atau Direktur Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. Pasal 3 (1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan ini berlaku, Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan tentang Statuta terdahulu dinyatakan tidak berlaku. (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian ini. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongandengan Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. Pasal 4 (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah ini harus telah diterbitkanpaling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan ini mulai berlaku. (2) Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Kajen Pada Tanggal : 28 Dzulqa’dah 31 Agustus
1437 H 2016 M
Badan Pe mbina Harian (BPH) Politeknik Muhammadiyah Pekalongan Ketua
Drs. Rissa Sumarstyanto, M.Pd NBM: 641.247
Lampiran : Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan Nomor : 006/SK-BPH/PTT/VIII/2016 tentang Statuta Politeknik Muhammadiyah Pekalongan.
STATUTA PEMBUKAAN Salah satu tujuan Negara yang mendasar yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa ” merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pemahaman yang demikian, organisasi Muhammadiyah sebagai bagian integral dari masyarakat, memiliki tanggung jawab dan komitmen yang sama, untuk tercapainya tujuan Negara yang demikian mulia tersebut. Sebab, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa bukan saja akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia, tetapi juga akan meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin berat. Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar telah berketetapan untuk menjadikan pendidikan sebagai basis dan media dakwahnya, dan merupakan bentuk amal usaha nyata kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam pandangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan, pendirian perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam bentuk politeknik, memilki arti yang sangat strategis, mengingat dinamika dunia akademik luar biasa, serta adanya kebutuhan riil tenaga professional pada bidang bidang yang berbasis teknologi. Berdasarkan kerangkan pemikiran tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan, dengan senantiasa memohon Ridha Allah SWT, mendirikan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dengan tujuan menyiapkan tenaga professional (ahli madya) di bidang teknologi yang memilki kualitas professional, beriman dan bertaqwa serta berakhlaq mulia sehingga diharapkan dapat menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan Negara. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, dengan mendasarkan diri pada dasar falsafah negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang–Undang Dasar 1945 serta Undang–Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ketentuan peraturan perundang–undangan lainnya, maka ditetapkan STATUTA Politeknik Muhammadiyah Pekalongan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan akademiknya.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam statuta ini yang dimaksud dengan : 1. Statuta Politeknik Muhammadiyah Pekalongan, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan.
2. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dalam bidang akademik dan nonakademik untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. 3. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincianpenghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut. 5. Muhammadiyah, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara Politeknik Muhammadiyah Pekalongan, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-SS.AH.01.07.Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010. 6. Badan Pembina Harian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan selanjutnya disebut BPH adalah pelaksana sehari- hari badan penyelenggara Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. 7. Politeknik Muhammadiyah Pekalongan adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. 8. Senat Politeknik Muhammadiyah Pekalongan, selanjutnya disebut Senat, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Direktur Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. 9. Jurusan adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi atau seni dilingkungan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. 10. Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Jurusan. 11. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan nonakademik. 12. Pengurus BPH adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 13. Direktur adalah pemimpin tertinggi Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. 14. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan di bawah Direktur yang membantu Direktur sesuai bidangnya. 15. Ketua Jurusan adalah pemimpin tertinggi Jurusan. 16. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang riset, teknologi dan pendidikantinggi.
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Visi Politeknik Muhammadiyah Pekalongan adalah “Menjadikan Politeknik MuhammadiyahPekalongan dikenal sebagai perguruan tinggi berkualitas, mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan profesional dibidangnya serta menjadi tempat rujukan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Pemda se-eks Karesidenan Pekalongan pada tahun 2031”. (2) Misi Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. Untuk mencapai Visi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)di atas diperlukan misi yaitu sebagai berikut : a. Meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi; b. Meningkatkan kemampuan dosen melalui pelatihan sertifikat keahlian; c. Meningkatkan kemampuan dosen memperoleh hibah penelitian atau pengabdian masyarakat dari Kemenristekdikti; d. Meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan tata kelola administrasi;
e. Meningkatkan kegiatan ke-Islaman melalui tadarrus, kajian Al-Quran dan AsSunnah, serta bentuk-bentuk ibadah dan mu’amalah lainnya; f. Menjadi pusat dakwah dan kaderisasi Muhammadiyah; g. Menjalin kerjasama dengan dunia industri maupun lembaga pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswamelalui pelatihan sertifikat keahlian sesuai dengan bidangnya; h. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah baik daerah, wilayah maupun pusat melalui dinas terkait serta perusahaan pengguna lulusan. (3) Tujuan. Jika secara kelembagaan, visi dan misi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, terarah dan terukur, maka tidaklah berlebihan bahwa Politeknik Muhammadiyah Pekalongan akan mampu meraih mimpi dan tujuannya yaitu : a. Kegiatan perkuliahan yang baik sesuai dengan kurikulum dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang direncanakan; b. Kompetensi Dosen dan Karyawan; c. Memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah, memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan; d. Mampu menjadi kampus pencerahan dan basis dakwah serta perkaderan bagi persyarikatan Muhammadiyah, ummat dan bangsa; e. Menghasilkan lulusan yang ahli dan mampu bersaing sesuai dengan bidangnya; f. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan dapat digunakan serta bermanfaat bagi masyarakat maupun dunia industri; g. Membangun hubungan sosial yang harmonis melalui pengabdian kepada masyarakat.
BAB III IDENTITAS Pasal 3 (1) Nama Perguruan Tinggi Politeknik Muhammadiyah Pekalongan (2) Lambang Politeknik Muhammadiyah Pekalongan adalah sebagai berikut : a. lambang terdiri dari lambang Muhammadiyah, dilingkari oleh padi dan kapas dengan tulisan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dalam bentuk melingkar dan berada di dalam segi lima. b. Unsur keseluruhan lambang Politeknik Muhammadiyah Pekalongan adalah : i. Simbol Muhammadiyah ii. Lukisan 19 butir padi dan 12 buah kapas. iii. Tulisan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. iv. Lingkaran segi lima. c. Adapun makna lambang sebagaimana diatur dalam ayat 2point a dan b pasal ini adalah sebagai berikut : i. Simbol Muhammadiyah : menunjukkan keberadaan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan sebagai lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah. ii. Lukisan padi dan kapas menunjukkan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga Ahli Madya yang berguna bagi kesejahteraan ummat manusia. iii. Lingkaran segi lima melambangkan rukun Islam.
(3) Bendera Politeknik Muhammadiyah Pekalongan berwarna hijau dengan lambang Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dengan simbol Muhammadiyah berwarna kuning. (4) Hymne Politeknik Muhammadiyah Pekalongan berjudul Hymne Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dengan isi sebagai berikut:
(5) Mars Politeknik Muhammadiyah Pekalonganberjudul Mars Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dengan isi sebagai berikut:
(6) Kedudukan hukum atau domisili Politeknik Muhammadiyah Pekalongan di Jalan Pahlawan No. 10 Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah. Politeknik Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan didirikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan dengan ijin Menteri pendidikan Nasional RI berdasar Surat Keputusan : No. 91/D/0/2005, tanggal 24 Juni 2005 dan berkedudukan di Kabupaten Pekalongan. Pasal 4 (1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan adalah nilai Islam dengan bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. (2) Prinsip pengelolaan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan adalah sebegai berikut : a. Nirlaba; b. akuntabilitas; c. penjaminan mutu; d. transparansi; e. akses berkeadilan; f. kolegialitas; g. subsidiaritas.
BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 5 (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan para dosen untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggungjawabnya untuk mengembangkan ilmu, teknologi atau seni. (2) Otonomi Keilmuan merupakan kemandirian yang dimiliki sivitas akademika dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu, teknologi atau seni, tatacara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya.
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI Pasal 6 (1) Politeknik Muhammadiyah Pekalongan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non-akademik. (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri. (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Muhammadiyah Pekalongan sendiri. (5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat institusi Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola (7) Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada aya t (5) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus BPHPoliteknik Muhammadiyah Pekalongan atas usul Direktur Politeknik Muhammadiyah Pekalongan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus BPH Politeknik Muhammadiyah Pekalongan.
BAB VI TATA KELOLA Pasal 7 Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik dan penyelenggara Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; (2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggara Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. Pasal 8 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; Pasal 9 Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1) Majelis Pendidikan Tinggi membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggara Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; (2) Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan Ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan.
(1) (2)
(3)
(4)
Pasal 10 Badan Pembina Harian Badan Pembina Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas : a. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dalam pengelolaan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; b. Bersama pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan; c. Bersama pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dan Senat menyusun RIP dan Statuta; d. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Badan Pembina Harian berwenang : a. Mengangkat dan meberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul Pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al- Islam dan Kemuhammadiyahan di Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; Badan Pembina Harian teridiri atas : a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan; b. Unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi; c. Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi dan memahami Persyarikatan;
(5) Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak – banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota; (6) Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan anggota Badan Pembina Harian ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi; (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di tempat/domisili Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; (8) Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap; (9) Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap; (10)Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian diatur sebagai berikut : a. Masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun; b. Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Pesryarikatan di bawahnya; c. Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan; d. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh merangkap unsur pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dan Badan Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya. (11)Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) demi kemaslahatan Persyarikatan.
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 11 Direktur Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh Wakil Direktur; Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi; Direktur bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi; Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Wakil Direktur Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur; Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Direktur sebelum mengangkat Direktur definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi;
Pasal 12 Wakil Direktur (1) Wakil Direktur Politeknik Muhammadiyah Pekalongan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi; (2) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur; (3) Wakil Direktur Politeknik Muhammadiyah Pekalongan terdiri dari : a. Wakil Direktur I (satu) Bidang Akademik; b. Wakil Direktur II (dua) Bidang Keuangan dan Saran Prasarana; c. Wakil Direktur III (tiga) Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kehumasan.
(1) (2) (3) (4)
Pasal 13 Ketua dan Sekretaris Jurusan Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris; Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur; Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur; Sekretaris Jurusan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. Pasal 14 Persyaratan
Persyaratan unsur pimpinan : (1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; (2) Setia pada prinsip – prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; (3) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah; (4) Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; (5) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas; (6) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dan mengembangakan Persyarikatan; (7) Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; (8) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat; (9) Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai. Pasal 15 Prosedur Pengangkatan Direktur (1) Senat Politeknik Muhammadiyah Pekalongan mengadakan penjaringan sekurang – kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Direktur; (2) Senat Politeknik Muhammadiyah Pekalongan wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon Direktur; (3) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; (4) Senat Politeknik Muhammadiyah Pekalongan melaksanakan pemilihan calon Direktur selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; (5) Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Direktur dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak; (6) Senat Politeknik Muhammadiyah Pekalongan menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan; (7) Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Direktur kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah disertai pertimbangan; (8) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Direktur menjadi Direktur; (9) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan; (10)Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Direktur demi kemaslahatan Persyarikatan.
Pasal 16 Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain Prosedur pengangkatan Wakil Direktur, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.
(1) (2) (3) (4)
Pasal 17 Masa Jabatan Unsur Pimpinan Masa jabatan unsur pimpinan selama 4 (empat) tahun; Unsur pimpinan dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali masa jabatan; Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan; Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang masa jabatan unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan.
Pasal 18 Hak dan Kewajiban Hak dan Kewajiban Unsur Pimpinan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. Pasal 19 Senat normatif dan perwakilan
(1) Senat merupakan badan tertinggi pada Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; (2) Tugas pokok, keanggotaan, masa jabatan dan pimpinan Senat sesuai dengan perat uran Persyarikatan dan peraturan perundangan yang berlaku; (3) Senat dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada prinsip dan ideologi Muhammadiyah; (4) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang pimpinan dan keputusan Senat demi kemaslahatan Persyarikatan.
BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI Pasal 20 (1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan Politeknik Muhammadiyah Pekalongandalam setiap bidang ilmu, teknologi atau seni adalah Pendidikan Vokasi. (2) Program pendidikan tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan Politeknik Muhammadiyah PekalonganadalahProgram Diploma Tiga. (3) Unit pengelola program studi (Jurusan) dapat membinadan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan dan penutupan program studiditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Pemimpin PT setelah mendapat persetujuan Senat PT.
Pasal 21 (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan: (visi, tujuan unit pengelola PS/Jurusan, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, tantangan masa depan). (2) Kurikulum program studi dapat mencakup satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi atau seni. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum progra m studi yang disusun dan diusulkan oleh Masing- masing jurusan dalam lingkungan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan, untuk ditetapkan dalam Peraturan Direktur Politeknik Muhammadiyah Pekalongan setelah mendapat persetujuan Senat PT. Pasal 22 Lulusan PT ditujukan menjadi manusia yang Islami dan profesional dibidangnya Pasal 23 (1) PT membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi (penemuan baru) dalam berbagai bidang ilmu, teknologi atau seni, baik secara mono, inter dan/atau multi disipliner berdasarkan suatu peta penelitian PT. (2) Hasil penelitian ditujukan kepada mahasiswa, dosen, peneliti dan masyarakat serta pemerintah yang kesemuanya dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atauinstitusional oleh PT. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta, hasil dan pelaksanaan penelitian secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin PT setelah mendapat persetujuan Senat PT. Pasal 24 (1) PT membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi atau seni berbagai bidang ilmu, teknologi atau seni, baik secara mono, inter dan/atau multi disipliner. (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat serta pemerintah yang kesemuanya dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan. (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh PT. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara individual atau institusional disusun dan diusulkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin PT setelah mendapat persetujuan Senat PT. Pasal 25 PT memberikan ijazah dan gelar kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 26 (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Politeknik Muhammadiyah Pekalongan diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina Harian; (2) Syarat Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap : a. Beragama Islam; b. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip – prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya; d. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan; g. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan; h. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain; (3) Badan Pembina Harian dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang syarat Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan; (4) Hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan tugas pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.
BAB IX KEMAHASISWAAN, ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI Pasal 27 (1) Mahasiswa Politeknik Muhammadiyah Pekalongan adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dengan persyaratan, hak dan kewajiban yang diatur oleh Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; (2) Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa; (3) Alumni Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dihimpun dalam ikatan keluarga alumni Politeknik Muhammadiyah Pekalongan yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik alamameter; (4) Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, dan Alumni Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dikembangkan menjadi kader Persyarikatan, kader umat dan/atau kader bangsa. BAB X KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 28 (1) Keuangan dan Kekayaan atau aset Politeknik Muhammadiyah Pekalongan secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah; (2) Keuangan dan Kekayaan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dapat diperoleh dari sumber masyarakat, pemerintah, unit usaha dan pihak lain yang sah, halal dan tidak mengikat;
(3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Muhammadiyah Pekalongan setelah disusun Pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan bersama Badan Pembina Harian disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; (4) Pengelolaan keuangan dan kekayaan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan diatur dengan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah; (5) Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dapat membentuk unit usaha yang diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi; (6) Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan menjadi tanggung jawab Majelis Pendidikan Tinggi dan lembaga yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
BAB XI SARANA DAN PRASARANA Pasal 29 Pengadaan, Pengelolaan dan Pengawasan (1) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan berdasarkan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja; (2) Penggunaan, inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan; (3) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan Politeknik Muhammadiyah sesuai dengan peraturan Persyarikatan.
BAB XII PENGAWASAN DAN AKREDITASI Pasal 30 Pengawasan Pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi pada Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi. Pasal 31 Akreditasi Penilaian mutu akademik Politeknik Muhammadiyah Pekalongan secara interna l dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan secara eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan/atau institusi lain yang kompeten.
BAB XIII KERJASAMA Pasal 32 (1) Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar Persyarikatan; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip Persyarikatan dan kepentingan pengembangan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan.
BAB XIV LAPORAN Pasal 33 (1) Pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi; (2) Pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan wajib memberikan laporan tahunan dan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi; (3) Pimpinan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan wajib memberikan laporan khusus tentang peristiwa di luar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah peristiwa tersebut.
BAB XV KETENTUAN KHUSUS Pasal 34 (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain di luar statuta ini demi kemaslahatan Persyarikatan; (2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pendiri, pemilik dan penyelenggara Politeknik Muhammadiyah Pekalongan berstatus sebagai badan hukum berdasar : a. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 tentang Pengesahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, juncto surat Menteri Kehakiman tanggal 08 September 1971 Nomor J.A.5/160/4 bahwa status badan hukum tersebut tetap berlanjut; b. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 24 Juli 1974 Nomor 2362/MPK/74 bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran; c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-88.AH-01.07 tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan; (3) Hal – hal yang belum diatur dalam statuta ini diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.
BAB XVI PENUTUP Pasal 35 Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai pengganti Statuta sebelumnya dan aturan – aturan lain tentang Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. Ditetapkan di : Kajen Pada Tanggal : 28 Dzulqa’dah 31 Agustus
1437 H 2016 M
Badan Pe mbina Harian (BPH) Politeknik Muhammadiyah Pekalongan Ketua
Drs. Rissa Sumarstyanto, M.Pd NBM: 641.247
