KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R E P U B L I K INDONESIA NOMOR
195 /O/2002
TENTANG STATUTA INSTITUT K E G U R U A N DAN ILMU PENDIDIKAN N E G E R I S I N G A R A J A MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang
Mengingat :
: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan . Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, • dipandang perlu menetapkan Statuta institut Keguruan dan llmu ' Pendidikan Negeri Singaraja; 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Keguruan dan llmu Pendidikan Singaraja menjadi IKIP Negeri Singaraja Keguruan dan llmu Pendidikan Negeri Singaraja; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Keguruan dan llmu Pendidikan Negeri Singaraja;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA. Pasal 1
(1)
Statuta Institut Keguruan dan llmu Pendidikan Negeri Singaraja merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Institut Keguruan dan llmu Pendidikan Negeri Singaraja.
(2)
Statuta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 8 Ifcpember 2002 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
^ ^A. MALIK FAD JAR j)
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 1 95 /O/2002 TANGGAL 18 Ifopember 2002 STATUTA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA MUKADIMAH Pendidikan nasional merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan agar mereka dapat melaksanakan peran mereka pada masa yang akan datang. Usaha sadar itu berakar pada kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila serta UndangUndang Dasar 1945. Jadi, pembangunan pendidikan nasional, dengan demikian, merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan makmur, serta mampu mengembangkan diri, baik jasmaniah maupun rohaniah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tujuan pendidikan tinggi adalah: a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Untuk mencapai tujuan di atas, penyelenggaraan kegiatan harus berpedoman kepada: a. tujuan pendidikan nasional; b. kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan; c. kepentingan masyarakat; serta d. memperhatikan minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta informasi dalam era globalisasi akan berkembang makin pesat pada tahun-tahun mendatang. Konsekuensi logis pesatnya perkembangan itu adalah makin bervariasinya barang dan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ragam pekerjaan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan nasional juga berkembang pesat. Karena itu, lulusan perguruan tinggi haruslah mempunyai kualitas dan fleksibilitas kemampuan yang tinggi agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan zaman dalam era baru ini. Agar pelaksanaan visi, misi, dan fungsi Institut Keguruan dan llmu Pendidikan Negeri Singaraja dapat berjalan secara mantap, efektif, dan efisien maka ditetapkanlah Statuta Institut Keguruan dan llmu Pendidikan Negeri Singaraja.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam statuta ini, yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan pada jalur sekolah menengah. 2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. 4. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 5. Statuta IKIP Negeri Singaraja adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan IKIP Negeri Singaraja, serta berisi dasar yang digunakan sebagai rujukan dalam mengembangkan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di IKIP Negeri Singaraja. 6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah dharma yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Senat IKIP Negeri Singaraja, yang selanjutnya disebut Senat, adalah badan normatif dan badan penwakilan tertinggi di IKIP Negeri Singaraja. 8. Dewan Penyantun IKIP Negeri Singaraja, yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun, adalah suatu perangkat khusus yang dibentuk untuk ikut mengasuh dan membantu pemimpin IKIP Negeri Singaraja dalam memecahkan permasalahan yang timbul di IKIP Negeri Singaraja. 9. Rektor IKIP Negeri Singaraja yang selanjutnya disebut rektor, adalah pimpinan tertinggi yang merupakan perangkat pengambil keputusan tertinggi di IKIP Negeri Singaraja. 10. Sivitas Akademika IKIP Negeri Singaraja merupakan satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada IKIP Negeri Singaraja. 11. Dosen IKIP Negeri Singaraja adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di IKIP Negeri Singaraja. 12. Mahasiswa IKIP Negeri Singaraja adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada IKIP Negeri Singaraja. 13. Alumni IKIP Negeri Singaraja adalah mereka yang telah berhasil menyelesaikan studi di lembaga ini, sejak lembaga ini bernama Kursus B I Bahasa Indonesia, Singgaraja (1955). 14. Kebebasan akademik adalah kebebasan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. 15. Otonomi pengelolaan adalah otonomi untuk mengelola atau menyelenggarakan tugas-tugas dan rencana-rencana secara bertanggung jawab. 16. Otonomi kelilmuan adalah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
17. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 18. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 19. Warga IKIP Negeri Singaraja adalah tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi dalam lingkungan IKIP Negeri Singaraja.
BAB II JATI DIRI, ASAS, VISI, MISI, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2 (1) (2)
Perguruan tinggi yang dimaksud dalam statuta ini bernama IKIP Negeri Singaraja Keguruan dan llmu Pendidikan Negeri Singaraja, disingkat IKIP Negeri Singaraja. IKIP Negeri Singaraja berkedudukan di Singaraja, Bali. Pasal 3
IKIP Negeri Singaraja mempunyai lambang yang bernama WIDYA KUSUMA PANGKAJA (pengetahuan dilambangkan sebagai bunga teratai) dengan motto: dharmaning sajjana umerdhyaken widyaguna (kewajiban orang bijaksana/sarjana adalah mengembangkan ilmu pegetahuan dan pekertij. Pasal 4 (1) (2)
Bendera IKIP Negeri Singaraja berwarna biru muda. Di tengah-tengahnya terdapat lambang IKIP Negeri Singaraja. Bendera IKIP Negeri Singaraja digunakan secara khidmat pada upacara akademik atau upacara lainnya yang sesuai. Pasal 5
IKIP Negeri Singaraja mempunyai himne yang disebut Himne IKIP Negeri Singaraja. Pasal 6 Busana akademik IKIP Negeri Singaraja adalah busana sebagaimana diatur dalam pedoman tata busana akademik yang berlaku di perguruan tinggi di lingkungan departemen dan digunakan dalam upacara akademik. Pasal 7 (1) IKIP Negeri Singaraja berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (2) IKIP Negeri Singaraja menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pasal 8 Visi IKIP Negeri Singaraja adalah lembaga pendidikan tinggi yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemampuan akademis-profesional yang tinggi, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasal 9 Misi IKIP Negeri Singaraja adalah: a. menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, serta menjunjung tinggi akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan dalam semua bidang kehidupan; b. menghasilkan tenaga akademik dan atau profesional yang bertanggung jawab dan mandiri di bidang kependidikan dan nonkependidikan guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan;
0. mengembangkan lembaga menjadi institusi yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengamalan hasil-hasilnya bagi pembangunan bangsa; d. menciptakan ikiim dan budaya akademik yang kondusif untuk/dengan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal, mendorong sivitas akademika dan tenaga pendukung untuk belajar sepanjang hayat, serta responsif terhadap perkembangan sosial-budaya; e. memberikan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup ke arah harkat dan martabat yang lebih tinggi; f. melaksanakan kegiatan kewirausahaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai perwujudan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, g. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan atau profesional yang meliputi: 1. penguasaan bidang ilmu sehingga mampu mengembangkan dan menerapkannya untuk mencapai keunggulan akademik dan atau profesional di bidang kependidikan maupun nonkependidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan nasional; 2. kemampuan kewirausahaan yang dilandasi oleh sikap kemandirian yang memungkinkan mereka bersaing dalam era pasar bebas dan globalisasi; 3. kemampuan profesional yang tinggi untuk mentransformasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh sehingga sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan nasional; 4. kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri dan sikap sebagai upaya proses internalisasi dalam menunaikan tugas-tugas profesional; 5. kemampuan eksploratoris dan eksplanatoris yang tinggi berdasarkan hasilhasil penelitian sehingga menjadi lebih inovatif, kreatif, dan produktif. Pasal 10 Fungsi IKIP Negeri Singaraja adalah menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan dengan kualitas tinggi dan relevan, baik untuk bidang akademik maupun profesional.
Pasal 11 (1) Tujuan IKIP Negeri Singaraja adalah: a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, baik untuk bidang kependidikan maupun nonkependidikan; b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, baik untuk bidang kependidikan maupun nonkependidikan, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; c. mengembangkan dan menghasilkan berbagai karya inovatif-produktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan persaingan global; d. menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkemampuan tinggi, baik akademik maupun profesional dari berbagai jenjang; dan e. mengembangkan pelayanan sistem informasi dan manajemen untuk sivitas akademika IKIP Negeri Singaraja dan masyarakat luas. (2)
Dalam mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), IKIP Negeri Singaraja berpedoman kepada: a. tujuan pendidikan nasional; b. kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan; c. kepentingan masyarakat dengan memperhatikan minat dan prakarsa pribadi; dan d. peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 12
Secara umum, organisasi IKIP Negeri Singaraja terdiri atas unsur-unsur: a. Rektor dan Pembantu Rektor; b. Senat IKIP Negeri Singaraja; c. Dewan Penyantun; d. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi; e. Dosen; f. Lembaga Penelitian; g. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat; h. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi; i. Biro Administrasi Umum dan Keuangan; j . Unit Pelaksana Teknis;
Bagian Kedua Rektor dan Pembantu Rektor Pasal 13 (1) Rektor bertugas memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan dengan lingkungannya. (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, rektor dibantu oleh para pembantu rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor. (3) Dalam keadaan rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan wewenangya dilaksanakan oleh PR I. (4) Dalam keadaan rektor berhalangan tetap, menteri mengangkat pejabat rektor sebelum diangkat rektor yang baru. (5) Rektor wajib memberikan laporan kepada senat IKIP Negeri Singaraja tentang pelaksanaan tugas-tugasnya terutama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, ketenagaan, kemahasiswaan, administrasi, dan keuangan minimun setahun sekali. (6) Masa jabatan Rektor adalah empat tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali, dengan ketentuan, tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 14 (1) Pembantu Rektor Bidang Akademik (selanjutnya disebut Pembantu Rektor I, disingkat PR I) bertugas membantu rektor memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (selanjutnya disebut Pembantu Rektor II, disingkat PR II) bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan keuangan; (3) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (selanjutnya disebut Pembantu Rektor III, disingkat PR III) bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan yang bersifat kokurikuler dan ekstra-kurikuler serta pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. (4) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah empat tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali, dengan ketentuan, tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
Bagian Ketiga Senat IKIP Negeri Singaraja Pasal 15 (1) Senat IKIP Negeri Singaraja terdiri atas guru besar, rektor dan pembantu rektor, dekan fakultas, dan wakil dosen dari tiap fakultas. (2) Masa jabatan anggota senat yang bukan bukan guru besar adalah empat tahun. (3) Rektor secara otomatis menjabat sebagai ketua senat, dan dalam menjalankan tugasnya, ketua senat dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih oleh dan dari anggota senat. (4) Jumlah dan tata cara pemilihan wakil dosen di dalam senat ditentukan oleh senat. (5) Rektor, dengan persetujuan senat, dapat mengangkat guru besar luar biasa sebagai anggota senat. (6) Senat mempunyai tugas pokok: a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan IKIP Negeri Singaraja; b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; c. merumuskan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan; d. memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan oleh rektor; e. menilai pertanggungjawaban rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; g. memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon rektor, pembantu rektor, dan dosen yang akan diusulkan untuk memangku jabatan akademik di atas lektor; h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan i. mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan kepada calon yang memenuhi persyaratan. (7) Dalam melaksanakan tugasnya, senat dapat membentuk komisi yang diperlukan yang beranggotakan anggota senat, dan bila perlu, untuk sementara, ditambah anggota yang ditunjuk dari luar anggota senat. (8) Rapat senat dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. (9) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak lewat pemungutan suara {voting). Bagian Keempat Dewan Penyantun Pasal 16 (1)
Untuk memelihara hubungan baik antara IKIP Negeri Singaraja dan masyarakat serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh IKIP Negeri Singaraja, dibentuk dewan penyantun yang disebut Dewan Penyantun IKIP Negeri Singaraja.
(2) (3) (4) (5) (6)
Anggota Dewan Penyantun IKIP Negeri Singaraja terdiri atas tokoh masyarakat. Anggota Dewan Penyantun IKIP Negeri Singaraja ditetapkan oleh Rektor IKIP Negeri Singaraja setelah mendapat persetujuan Senat IKIP Negeri Singaraja. Pengurus Dewan Penyantun IKIP Negeri Singaraja dipilih oleh dan dari anggota Dewan Penyantun IKIP Negeri Singaraja. Dewan Penyantun IKIP Negeri Singaraja bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sesuai dengan tata tertib persidangan yang ditentukan. Saran atau pendapat Dewan Penyantun IKIP Negeri Singaraja diteruskan oleh Rektor IKIP Negeri Singaraja kepada Senat IKIP Negeri Singaraja untuk dipertimbangkan. Bagian Kelima Fakultas, Jurusan, Program Studi, Program Pascasarjana Pasal 17
(1)
(2)
(3) (4)
IKIP Negeri Singaraja meliputi: a. Fakultas llmu Pendidikan (FIP); b. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS); c. Fakultas Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial (FPIPS); d. Fakultas Pendidikan Matematika dan llmu Pengetahuan Alam (FPMIPA); e. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK); f. Fakultas Pendidikan llmu Keolahragaan (FPIK); dan g. Program Pascasarjana (PPs). Tiap fakultas memiliki jurusan/program studi, baik kependidikan maupun nonkependidikan yang berfungsi sebagai unsur pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Jumlah dan jenis jurusan/program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pembentukan dan atau pengembangan fakultas, jurusan/ program studi disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pasal 18
Organisasi fakultas terdiri atas: a. unsur pemimpin: dekan dan pembantu dekan; b. senat fakultas; c. unsur pelaksana akademik: jurusan, program studi, laboratorium, dan kelompok dosen; serta d. unsur pelaksana administrasi: bagian tata usaha. Pasal 19 (1)
(2)
Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan IKIP Negeri Singaraja. Tugas pokok senat fakultas:
8
a. b.
(3)
(4) (5) (6)
merumuskan kebijakan akademik fakultas; merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen; c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas; d. menilai pertanggungjawaban pemimpin fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik seperti yang dimaksud dalam butir a; dan e. memberikan pertimbangan dan pengesahan kepada pemimpin IKIP Negeri Singaraja mengenai pencalonan guru besar, pemimpin fakultas, dan pemimpin jurusan. Anggota senat fakultas terdiri atas guru besar, pemimpin fakultas, ketua jurusan, dan wakil dosen yang jumlah dan tata cara pemilihannya ditentukan oleh senat fakultas. Senat fakultas diketuai oleh dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih oleh dan dari anggota senat. Masa jabatan anggota senat yang bukan guru besar adalah empat tahun. Ketentuan rapat-rapat senat fakultas diatur dalam tata tertib senat fakultas. Pasal 20
(1)
(2)
(3) (4)
(5) (6)
Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan dan nonkependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi fakultas, dan bertanggung jawab kepada rektor. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dekan dibantu oleh tiga orang pembantu dekan: a. Pembantu Dekan Bidang Akademik (PD I); b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan (PD II); dan c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (PD III). Pembantu dekan bertanggung jawab kepada dekan. Masa jabatan dekan dan pembantu dekan adalah empat tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali, dengan ketentuan, tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan. Pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan fakultas yang bersangkutan. Pasal 21
(1)
(2) (3) (4) (5)
(6)
Pemimpin jurusan terdiri atas seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris dan seorang kepala laboratorium/studio jurusan yang dibantu oleh pengawas lab sesuai dengan keperluan. Pemimpin jurusan diangkat dan diberhentikan oleh dekan. Pemimpin program studi terdiri atas seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris. Pemimpin program studi diangkat dan diberhentikan oleh dekan. Pemimpin jurusan/program studi dipilih di antara dosen tetap jurusan/program studi untuk masa jabatan empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, dengan ketentuan, tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pemimpin jurusan/program studi dipilih oleh semua dosen tetap jurusan/program
(7)
studi secara terbuka dan demokratis. Pemimpin jurusan/program studi bertanggung jawab kepada dekan fakultas masing-masing. Pasal 22
(1)
(2)
(3) (4) (5)
IKIP Negeri Singaraja menyelenggarakan program pascasarjana untuk bidangbidang yang memenuhi persyaratan formal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk mengelola program pascasarjana diangkat seorang direktur untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Direktur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berfungsi mengkoordinasikan semua program studi pascasarjana untuk menjamin kebakuan mutu pendidikan. Direktur program pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan dari senat IKIP Negeri Singaraja. Direktur program pascasarjana bertanggung jawab kepada rektor. Bagian Keenam Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 23
(1)
(2) (3) (4)
(5)
Lembaga Penelitian (Lemlit) merupakan unsur pelaksana di lingkungan IKIP Negeri Singaraja melalui koordinasi, pemantauan, penilaian kegiatan penelitian, serta pengendalian administrasi sumber daya yang diperlukan. Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, tenaga ahli dan tenaga administrasi sesuai dengan keperluan. Pemimpin lembaga penelitian diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada rektor. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) merupakan unsur pelaksana di lingkungan IKIP Negeri Singaraja untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, mengusahakan sumber daya yang diperlukan, dan mengendalikan administrasi sumber daya yang ada. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan oleh lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium/studio, kelompok, maupun perorangan.
10
(6)
(7) (8)
Lembaga Pengabdian kepada iVlasyarakat (LPM) dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, tenaga ahli dan tenaga administrasi sesuai dengan keperluan. Pemimpin LPM diangkat dan diberhentikan oleh rektor serta bertanggung jawab kepada rektor. Masa jabatan Pemimpin Lemlit dan LPM adalah empat tahun.
Bagian Ketujuh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi Pasal 24 (1)
(2) (3)
Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi (BAAKPSI) merupakan satuan pelaksana administratif dengan fungsi melaksanakan pelayanan teknis-administratif dalam bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi IKIP Negeri Singaraja. Biro sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh staf sesuai dengan keperluan. Pemimpin biro sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada rektor. Bagian Kedelapan Biro Administrasi Umum dan Keuangan Pasal 25
(1)
(2) (3)
Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) merupakan satuan administratif IKIP Negeri Singaraja yang berfungsi menyelenggarakan pelayanman teknisadministratif di bidang administrasi umum yang meliputi urusan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, serta administrasi di bidang keuangan. Biro sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh staf sesuai dengan keperluan. Pemimpin biro sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada rektor. Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Pasal 26
(1)
(2)
Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang sebagai perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di luar fakultas, jurusan, program studi, dan laboratorium. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan akademik dan atau profesional IKIP Negeri Singaraja. 11
(3)
(4) (5) (6)
UPT sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas unit: perpustakaan, komputer, praktik pengaiaman lapangan, dan unit lain yang dapat dibentuk sesuai dengan keperluan. UPT sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga administrasi sesuai dengan keperluan. Pemimpin UPT sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada rektor. Masa jabatan pemimpin UPT adalah empat tahun. Bagian Kesepuluh Badan Nonstruktural Pasal 27
(1)
(2) (3) (4) (5)
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, rektor dapat membentuk badan-badan atau satuan-satuan organisasi yang bersifat khusus (nonstruktural) sesuai dengan keperluan setelah mendapat pertimbangan senat. Badan nonstruktural sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris. Pemimpin badan nonstruktural sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh rektor serta bertanggung jawab kepada rektor. Pembinaan terhadap unit organisasi atau badan nonstruktural ini dilakukan oleh pembantu rektor yang membidangi kegiatan unit organisasi atau badan tersebut. Masa jabatan pemimpin badan nonstruktural ini adalah empat tahun. BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 28
(1)
(2) (3) (4) (5)
IKIP Negeri Singaraja menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, baik untuk bidang kependidikan maupun nonkependidikan. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi jenjang: diploma, sarjana, magister, dan doktor. Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di IKIP Negeri Singaraja adalah bahasa Indonesia. Bahasa Asing dan bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses belajar-mengajar. Pasal 29
(1) (2)
IKIP Negeri Singaraja menggunakan kurikulum yang bersifat nasional dan kurikulum muatan lokal. Tiap pergantian dan atau pengembangan kurikulum harus dituangkan dalam keputusan rektor setelah mendapat persetujuan senat IKIP Negeri Singaraja. 12
(3)
Administrasi penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS). Pasal 30
(1) (2)
(3)
Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen, baik dengan menggunakan tes maupun nontes. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui serangkaian ujian: minimal tengah semester, tugas-tugas, akhir semester, dan akhir program dalam bentuk ujian skripsi, ujian tesis, atau ujian disertasi. Tata cara penilaian hasil belajar mahasiswa dan kualifikaslnya diatur oleh rektor dengan persetujuan senat IKIP Negeri Singaraja. Pasal 31
(1)
(2)
(1)
(2)
Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus diberi hak untuk menggunakan gelar akademik dan atau sebutan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka yang telah lulus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilepas oleh rektor dalam suatu upacara wisuda dan dinyatakan sebagai alumni IKIP Negeri Singaraja. Pasal 32 Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas untuk melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab dan mandiri terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus berusaha agar kegiatan dan hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik IKIP Negeri Singaraja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Pasal 33
(1)
(2)
(3)
Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku. Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Sivitas akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan rektor. Pasal 34
(1)
Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang dilakukan oleh sivitas akademika secara mandiri dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada norma, kaidah, serta bidang keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika. 13
(2)
(3)
Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, IKIP Negeri Singaraja beserta sivitas akademikanya berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan. Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di IKIP Negeri Singaraja diatur oleh senat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35
(1)
(2) (3)
Dies Natalis IKIP Negeri Singaraja ditetapkan berdasarkan tanggal keputusan Presiden tentang perubahan status kelembagaan STKIP Singaraja menjadi IKIP Negeri Singaraja. Upacara wisuda sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 31 ayat (2) dilakukan dalam suatu sidang senat terbuka. Upacara wisuda diadakan sedikitnya dua kali setahun menurut tata cara dan tata tertib upacara wisuda yang ditetapkan oleh rektor atas persetujuan senat. Pasal 36
Upacara pengukuhan guru besar dilakukan dalam sidang senat terbuka menurut tata cara dan tata upacara yang ditetapkan oleh rektor atas persetujuan senat. BABV TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 37 Tenaga kependidikan dalam lingkungan IKIP Negeri Singaraja terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama mengajar yang meliputi: a. dosen biasa, yaitu dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap di lingkungan IKIP Negeri Singaraja; b. dosen luar biasa, yaitu dosen yang bukan merupakan dosen tetap di lingkungan IKIP Negeri Singaraja; dan c. dosen tamu, yaitu seseorang yang diundang dan diangkat sebagai dosen di IKIP Negeri Singaraja selama jangka waktu tertentu. Pasal 38 Dosen IKIP Negeri Singaraja harus memenuhi syarat-syarat: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berjiwa Pancasila; c. lulusan perguruan tinggi dan memiliki kualifikasi formal sebagai tenaga pengajar; d. memiliki moral dan integritas kepribadian yang tinggi; e. memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; f. memiliki kemauan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang ditekuninya; dan 14
g. memiliki jiwa pengabdian untuk membimbing dan meiayani mahasiswa. Pasal 39 (1) Jabatan akademik merupakan jabatan utama setiap dosen. (2) Jenjang jabatan akademik terdiri atas: asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. (3) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 40 Rektor dan jajarannya berupaya mendorong dan menyediakan fasilitas agar setiap dosen dapat meningkatkan mutu dan jenjang jabatan akademiknya. Pasal 41 Tiap dosen wajib melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta selalu berusaha meningkatkan mutu ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang diasuhnya. Pasal 42 (1)
(2) (3)
Agar dapat diangkat menjadi guru besar, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 38, calon guru besar harus juga memenuhi ketentuan: a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor; b. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor; dan c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh senat. Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul rektor setelah mendapat persetujuan senat. Setelah menerima keputusan sebagai guru besar, dosen yang bersangkutan wajib menyampaikan orasi ilmiah sebagai pengukuhan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya. Pasal 43
(1) (2)
(3)
Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi. Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai guru besar sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus. Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur oleh Menteri. Pasal 44
(1) (2)
Tenaga penunjang akademik di lingkungan IKIP Negeri Singaraja terdiri atas: peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi lainnya. Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga penunjang 15
akademik ditetapkan oleh rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI Pasal 45 (1) (2) (3)
(4)
Mahasiswa IKIP Negeri Singaraja adalah mereka yang diterima/memenuhi persyaratan untuk menjadi mahasiswa. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan kemahasiswaan (perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, dan pendanaan) serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler (penalaran dan keilmuan, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan usaha penunjang) dilakukan oleh rektor. Atribut mahasiswa IKIP Negeri Singaraja ditetapkan oleh rektor dengan persetujuan senat. Pasal 46
(1)
(2)
Mahasiswa IKIP Negeri Singaraja mempunyai kewajiban: a. ikut menanggung biaya pendidikan, kecuali mereka yang mendapat pembebasan sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di IKIP Negeri Singaraja; c. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus; d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni; e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional; dan f. menjaga kewibawaan dan nama baik IKIP Negeri Singaraja. Mahasiswa IKIP Negeri Singaraja mempunyai hak: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab; b. memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya serta layanan akademik lainnya; c. memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kegiatan belajar-mengajar; d. mendapat bimbingan dosen secara bertanggung jawab dalam penyelesaian studi; e. memperoleh layanan informasi program studi serta hasil belajar yang dicapai; f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan IKIP Negeri Singaraja; h. memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh IKIP Negeri Singaraja melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan; 1. pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; dan j. mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. 16
(3)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh rektor dengan persetujuan senat. Pasal 47
(1) (2)
(3) (4)
(5)
Organisasi kemahasiswaan dibentuk berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa sebagai wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta pematangan integritas kepridadian sebagai manusia Pancasilais yang cerdas dan terampil. Kedudukan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan kelengkapan nonstruktural. Tugas pokok, fungsi, keanggotaan, dan pengurus organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus organisasi kemahasiswaan di IKIP Negeri Singaraja bertanggung jawab kepada rektor. Pasal 48
(1)
(2) (3)
Kegiatan ekstrakurikuler meliputi: a. penalaran dan keilmuan mahasiswa; b. minat dan kegemaran mahasiswa; c. kesejahteraan mahasiswa; d. bakti sosial; e. kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan mahasiswa antarkampus dan di luar kampus harus seizin rektor. Kegiatan mahasiswa antarnegara harus seizin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Pasal 49 (1) (2)
Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dibebankan pada anggaran IKIP Negeri Singaraja dan atau usaha lain yang sah yang dilakukan seizin rektor. Dana yang diterima dari sumber lain yang tidak mengikat digunakan secara taatasas, sehingga penyumbang dan mahasiswa merasakan manfaatnya. Pasal 50
Sebagai salah satu unsur sivitas akademika, mahasiswa wajib patuh kepada norma, etika, dan semua peraturan yang ditetapkan oleh rektor serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 51 (1)
(2)
Mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pennecatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian karena tidak memenuhi dan atau melanggar persyaratan akademik yang berlaku hanya dapat dilakukan oleh rektor dengan persetujuan senat setelah diusulkan oleh dekan yang bersangkutan untuk kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 52
(1)
(2)
Alumni IKIP Negeri Singaraja adalah semua lulusan jurusan/program studi yang terkait dengan gelar akademik dan atau sebutan profesional dengan masa studi sekurang-kurangnya selama satu tahun. Alumni IKIP Negeri Singaraja dapat membentuk organisasi alumni untuk membina hubungan dengan alma mater dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi. BAB VII SUMBER DAYA Pasal 53
(1)
(2)
(3) (4)
Pengadaan sarana dan prasarana IKIP Negeri Singaraja menggunakan dana yang bersumber dari: a. pemerintah; b. masyarakat; dan c. pihak luar negeri yang tidak mengikat. Sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana pemerintah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara. Sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana masyarakat dan pihak luar negeri dikelola oleh rektor dengan persetujuan senat. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana IKIP Negeri Singaraja diatur oleh rektor dengan persetujuan senat. Pasal 54
Tiap anggota sivitas akademika dan tenaga administratif IKIP Negeri Singaraja berkewajiban memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna. Pasal 55 (1) Pembiayaan IKIP Negeri Singaraja diperoleh dari sumber: a. pemerintah; b. masyarakat; dan c. pihak luar negeri yang tidak mengikat. 18
(2)
(3)
(4)
(5)
Penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin, anggaran pembangunan, maupun subsidi dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari: a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP); b. biaya ujian masuk IKIP Negeri Singaraja; c. hasil kontrak kerja antara IKIP Negeri Singaraja dan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya; d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, atau pihak lain; dan f. penerimaan lain yang sah, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat dikelola oleh rektor dengan persetujuan senat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas persetujuan senat, rektor dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan IKIP Negeri Singaraja. Pasal 56
(1)
(2) (3)
(4)
Otonomi dalam bidang keuangan meliputi kewenangan IKIP Negeri Singaraja untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat. Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, rektor menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan yang berlaku. Pembukuan keuangan IKIP Negeri Singaraja bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelebihan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam satu tahun anggaran dialihkan ke tahun anggaran berikutnya. Pasal 57
(1)
(2) (3) (4)
Setelah disetujui oleh senat, rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) IKIP Negeri Singaraja diajukan oleh rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja (APB) IKIP Negeri Singaraja. RAPB IKIP Negeri Singaraja disusun setiap tahun oleh rektor dibantu oleh suatu tim yang ditetapkan oleh rektor. APB IKIP Negeri Singaraja dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Pelaksanaan APB IKIP Negeri Singaraja diawasi oleh senat atau badan pengawas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19
BAB VIII KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI Pasal 58 (1)
(2)
Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan persetujuan senat, rektor dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Tata cara pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 59
(1)
(2)
Kerja sama sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 58 dapat berbentuk: a. tukar-menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; b. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; c. penerbitan bersama karya ilmiah; d. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya, dan e. bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu. Pelaksanaan kerja sama antara IKIP Negeri Singaraja dan pihak lain dapat dilakukan oleh Lemlit, LPM, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium, dan unit penunjang lainnya. Pasal 60
(1)
(2)
Kerja sama IKIP Negeri Singaraja dituangkan dalam suatu naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut. Bila terjadi perselisihan dalam hubungan kerja sama itu, masing-masing pihak berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan bila upaya itu tidak berhasil, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang benA/enang. BAB IX KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI Pasal 61
(1) (2) (3)
IKIP Negeri Singaraja menjunjung tinggi kaidah, moral, kesusilaan, kejujuran, serta kaidah keilmuan dan profesi. Warga IKIP Negeri Singaraja wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan senat.
20
Pasal 62 (1) (2)
Penghargaan terhadap warga IKIP Negeri Singaraja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan guru besar emeritus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 63
(1)
(2) (3)
(4)
Warga IKIP Negeri Singaraja yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi berdasarkan keputusan rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Warga IKIP Negeri Singaraja yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan. Warga IKIP Negeri Singaraja yang melakukan kegiatan di luar kampus dengan mengatasnamakan IKIP Negeri Singaraja, terlebih dahulu harus mendapat izin rektor. Warga IKIP Negeri Singaraja yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk membela diri. BABX PENGAWASAN Pasal 64
(1)
(2)
(3)
Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian berkala terhadap kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik,kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan. Penilaian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dapat dilakukan oleh: Badan Akreditasi Nasional, senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, atau oleh suatu tim yang ditunjuk untuk itu untuk mengetahui tingkat mutu keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran. BAB XI PERUBAHAN STATUTA Pasal 65
(1) (2) (3)
Perubahan statuta dilakukan dalam suatu sidang senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota senat. Keputusan tentang perubahan statuta dianggap sah bila disetujui oleh tiga perempat dari jumlah anggota senat yang hadir. Perubahan statuta yang sudah disetujui oleh senat disampaikan kepada Menteri untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta IKIP Negeri Singaraja. 21
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 Semua badan, unit kerja, dan ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini serta belum diganti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22
