PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG
STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI LUMAJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang
:
a. Bahwa
dalam
rangka
memberikan
acuan
pengelolaan
dan
penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Lumajang, perlu menetapkan Statuta Akademi Komunitas Negeri Lumajang; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Lumajang; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 1
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi; 8. Peraturan Menteri Pendidikan ... Nomor ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Lumajang; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI LUMAJANG.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Akademi Komunitas Negeri Lumajang yang selanjutnya disingkat AKN Lumajang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu. 2. Statuta AKN Lumajang adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi AKN Lumajang. 3. Direktur adalah Direktur AKN Lumajang. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada AKN Lumajang dengan tugas utama
mentransformasikan,
mengembangkan,
dan
menyebarluaskan
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada AKN Lumajang. 6. Senat adalah Senat AKN Lumajang yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik; 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. BAB II IDENTITAS Pasal 2 (1) AKN Lumajang merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. (2) AKN Lumajang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor …………………. tanggal …………………………………...
3
Pasal 3 (1) AKN Lumajang memiliki lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar biru tua, di dalamnya terdapat roda gigi, bola dunia, dan tugu Kabupaten Lumajang, serta bertuliskan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di bagian atas dan di bagian bawahnya bertuliskan Akademi Komunitas Negeri Lumajang, yang mencerminkan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mampu melahirkan para intelektual yang berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai roda penerus generasi bangsa, yang mampu berkiprah di lingkungan regional, nasional maupun internasional dengan terus berpegang teguh kepada Pancasila. (2) Lambang AKN Lumajang memiliki makna sebagai berikut: a. Bingkai berbentuk berbentuk segi 5 (lima) merupakan simbol dari 5 (lima) sila dalam Pancasila b. warna dasar biru tua dan garis tepi hitam mengandung makna pendidikan yang berkualitas; c. Lingkaran dengan roda gigi gir bermakna bergerak dibidang sains dan teknologi serta menunjukkan kesatuan dengan lambang bendera merah putih d. Warna biru muda menggambarkan potensi alam Kabupaten Lumajang e. Api diatas gunung melambangkan semangat dan kegigihan dan bersaing menciptakan SDM yang berkualitas f. Lambang gunung warna biru dan hijau bermakna lokasi atau tempat geografis Lumajang g. Pena emas melambangkan niat dan cita-cita untuk mengukir prestasi terbaik h. Lambang buku bermakna belajar mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi i.
Lambang pita kuning bermakna kesatuan unsur dalam AKNL dari potensi Daerah Lumajang
(3) Lambang AKN Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
4
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Direktur. Pasal 4 (1) AKN Lumajang memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, terbuat dari kain saten tebal, dengan warna dasar hitam yang pinggirannya diberi rumbai berwarna emas dan ditengahnya terdapat lambang AKN Lumajang. (2) Bendera AKN Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan bendera diatur dalam Peraturan Direktur. Pasal 5 (1) Jurusan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 dengan warna yang berbeda. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai warna, ukuran, dan penggunaan bendera Jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.
5
Pasal 6 (1) AKN Lumajang memiliki hymne yang berjudul Hymne Akademi Komunitas Negeri Lumajang dan mars yang berjudul Mars Akademi Komunitas Negeri LUMAJANG. (2) Hymne AKN Lumajang sebagai berikut: HYMNE AKADEMI KOMUNITAS NEGERI LUMAJANG
6
(3) Mars AKN LUMAJANG sebagai berikut: MARS AKADEMI KOMUNITAS NEGERI LUMAJANG
7
Pasal 7 (1) AKN Lumajang memiliki busana akademik terdiri atas: a. jas almamater; b. toga wisudawan; dan c. toga senat AKN Lumajang. (2) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a.
Model jas almamater adalah model standar, dengan warna biru tua;
b. Di sisi dada sebelah kiri dipasang bordir badge lambang AKN Lumajang dengan warna asli; c.
Topi cap dengan model standar berwarna biru tua dengan bordir badge lambang AKN Lumajang, pada topi ditulis “AKADEMI KOMUNITAS NEGERI Lumajang”;
d. Dasi model standar dengan warna biru tua dengan lambang AKN Lumajang; dan e.
Jas almamater berlaku untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan AKN Lumajang.
(3) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a.
Toga model standar, dengan warna hitam dari bahan kain;
b. Toga memiliki kerah toga melingkar dengan warna sesuai dengan warna bendera jurusan masing-masing; c.
Topi toga berkaret dengan kain keras dan diberi kuncir warna hitam; dan
d. Kalung dari bahan logam kuningan dengan pita berwarna sesuai warna bendera jurusan masing-masing. (4) Toga senat AKN Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut: a.
Toga model standar dengan warna hitam dari bahan kain;
b. Toga memiliki kerah toga memanjang dengan warna sesuai dengan warna bendera jurusan masing-masing; c.
Lengan bermanset beludru warna hitam;
d. Topi toga dengan kuncir warna kuning keemasan; e.
Dasi kupu-kupu warna hitam putih;
f.
Gordon untuk toga direktur berwarna emas;
g.
Gordon untuk toga pembantu direktur berwarna perak; dan
h. Gordon untuk toga senat berwarna perunggu. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur. 8
BAB III VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS Pasal 9 Visi AKN Lumajang : “Menjadi Perguruan Tinggi Yang Mencetak Tenaga Ahli dalam Berwirausaha dan Berprestasi Serta Dapat Bersaing dalam Pasar Global” Pasal 10 Misi AKN Lumajang : a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi Diploma I dan atau Diploma II pada bidang terapan tertentu yang berkuallitas, inovatif dan berdaya saing; b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis potensi daerah; c. Menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan dengan berdasar pada tata kelola yang baik; d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya aktivitas kewirausahaan; e. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dunia industri dan organisasi kemasyarakat, dan; f. Mewujudkan unit produksi yang profesional sebagai implementasi dari konsep pembelajaran.
Tujuan AKN Lumajang : a.
Pasal 11
Menghasilkan sistem pendidikan vokasi yang bertaraf internasional;
b. Menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip-prinsip tata pamong yang baik; c.
Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing melalui penyediaan lingkungan pembelajaran yang kondusif;
d. Menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia usaha dan industri, serta mengarah pada pencapaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten; e.
Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
9
f.
Menghasilkan bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri yang saling menguntungkan. Pasal 12
(1) Rencana pengembangan jangka panjang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun AKN Lumajang, yaitu dengan tema Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Internal untuk Meletakkan Dasar yang Kuat bagi Pengembangan Daya Saing Lembaga. Kondisi ideal yang dicita-citakan Akademi Komunitas Negeri Lumajang pada 20 tahun yang akan datang adalah menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi yang unggul dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, menghasilkan karya ilmiah yang bernilai pendidikan, sosial, kesejahteraan, dan komersial; serta menyelenggarakan pendidikan berdasar pada penerapan tatapamong lembaga yang bermutu dan kemapanan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (2) Rencana strategis memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun AKN Lumajang, yaitu dengan tema Penataan dan Pengembangan Kapasitas Internal. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat kemampuan, proses, dan sumber daya, serta citra Akademi Komunitas Negeri Lumajang sebagai dasar untuk menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing tinggi. (3) Rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan AKN Lumajang selama 1 (satu) tahun. (4) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur. BAB IV ORGAN PERGURUAN TINGGI Bagian Kesatu Umum Pasal 13 Organ AKN Lumajang terdiri atas: a.
Direktur;
b. Senat; c.
Satuan Pengawasan;
d. Dewan Pertimbangan. 10
Bagian Kedua Direktur Pasal 14 Direktur sebagai organ pengelola pendidikan pada AKN Lumajang terdiri atas: a.
unsur pimpinan yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur;
b. Jurusan; c.
Pusat;
d. Bagian; dan e.
Unit Pelaksana Teknis. Pasal 15
(1) Direktur mempunyai fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi di lingkungan AKN Lumajang. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang: a.
Menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
b. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik; c.
Menyusun norma akademik untuk diusulkan kepada Senat;
d. Menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat; e.
Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun AKN Lumajang;
f.
Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun AKN Lumajang;
g.
Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) AKN Lumajang;
h. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan AKN Lumajang; i.
Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.
Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
k.
Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11
l.
Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
m. Menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik; n. Mengelola anggaran AKN Lumajang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; o. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan AKN Lumajang kepada Menteri; q. Mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri; r.
Membina dan mengembangkan hubungan AKN Lumajang dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
s.
Memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
t.
Tugas lain sesuai kewenangan. Pasal 16
(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan .... Nomor .... tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Lumajang. (2) AKN Lumajang dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Bagian Ketiga Senat Pasal 17 (1) Senat AKN Lumajang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
12
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat AKN Lumajang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a.
Memberikan pertimbangan dalam penetapan norma akademik yang diusulkan oleh Direktur;
b. Memberikan pertimbangan dalam penetapan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Direktur; c.
Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
d. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Direktur mengenai hal-hal sebagai berikut: 1.
Kurikulum program studi;
2.
Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
3.
Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
e.
Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Direktur;
f.
Mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d;
g.
Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
h. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Direktur; i.
Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
j.
Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
k.
Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
l.
Memberi persetujuan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
m. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengangkatan Wakil Direktur; dan n. Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat dapat menyelenggarakan rapat. (4) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Senat.
13
Pasal 18 (1) Anggota Senat terdiri atas: a.
Wakil dosen Jurusan;
b. 1 (satu) orang wakil unsur pimpinan setiap Jurusan; c.
Unsur pimpinan organ pengelola; dan
d. Kepala Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) . (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih di antara dosen berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan kepada Direktur oleh Ketua Jurusan untuk ditetapkan sebagai anggota Senat. (3) Perimbangan jumlah anggota senat yang berasal dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diupayakan proporsional antar jurusan. (4) Senat terdiri atas: a.
Ketua merangkap Anggota;
b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c.
Anggota.
(5) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (6) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja. (7) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat. Bagian Keempat Satuan Pengawasan Pasal 19 (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan organ AKN Lumajang yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan tanggung jawab: a.
Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik; c.
Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; dan 14
d. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal. Pasal 20 (1) Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) orang dengan keahlian sebagai berikut: a.
Bidang akuntansi/keuangan;
b. Bidang manajemen sumber daya manusia; c.
Bidang manajemen aset;
d. Bidang hukum; dan e.
Bidang ketatalaksanaan.
(2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan: a.
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c.
Berpendidikan paling rendah Magister;
d. Berusia paling tinggi 61 tahun; e.
Mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
f.
Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
(3) Satuan Pengawasan terdiri atas: a.
Ketua;
b. Sekretaris; dan c.
Anggota. Bagian Kelima Dewan Pertimbangan Pasal 21
(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan organ AKN Lumajang yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik. (2) Tugas Dewan Pertimbangan: a. Melakukan telaahan terhadap kebijakan Direktur di bidang non akademik; b. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non akademik; dan c. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola AKN Lumajang.
15
(3) Dewan Pertimbangan terdiri atas: a.
Ketua merangkap Anggota;
b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c.
Anggota. BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWASAN, DAN DEWAN PERTIMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 22
(1) Dosen di lingkungan AKN Lumajang dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan AKN Lumajang, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, atau Kepala unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pimpinan AKN Lumajang, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, atau Kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a.
mutasi;
b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan: a.
Berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
b. Pensiun; c.
Masa jabatan berakhir;
d. Diangkat dalam jabatan lain; e.
Diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
f.
Meninggal dunia.
(4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
Penambahan unit baru;
b. Perubahan bentuk perguruan tinggi. (5) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan AKN Lumajang, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, atau Kepala unit pelaksana teknis seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu. (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a.
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
16
b. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat; c.
Berpendidikan paling rendah Sarjana;
d. Bersedia dicalonkan menjadi pimpinan AKN Lumajang, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, atau Kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis; e.
Menduduki jabatan paling rendah Penata Muda Tk I. Pasal 23
(1) Tenaga kependidikan di lingkungan AKN Lumajang dapat diangkat sebagai pimpinan satuan pelaksana administrasi atau unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pimpinan bagian/subbagian atau unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a.
Mutasi;
b. Perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan: a.
Berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
b. Pensiun; c.
Masa jabatan berakhir;
d. Diangkat dalam jabatan lain; e.
Diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
f.
Meninggal dunia.
(4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a.
Penambahan unit baru;
b. Perubahan bentuk perguruan tinggi. (5) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan satuan pelaksana administrasi atau unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17
Bagian Kedua Direktur Pasal 24 (1) Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin AKN Lumajang. (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berturut-turut. (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Wakil Direktur Pasal 25 (1) Wakil Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan AKN Lumajang. (2) Masa jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur. Bagian Keempat Ketua Jurusan Pasal 26 (1) Ketua jurusan dipilih oleh dan diantara dosen pada jurusan yang bersangkutan di AKN Lumajang. (2) Masa jabatan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
18
Bagian Kelima Kepala Pusat Pasal 27 (1) Kepala Pusat adalah dosen tetap yang diberi tugas tambahan. (2) Masa jabatan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 28 (1) Kepala dan Sekretaris Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Pusat diatur dalam Peraturan Direktur. Bagian Keenam Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi Pasal 29 Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas 2 (dua) subbagian : a.
Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan. Pasal 30 (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah jabatan struktural. (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) AKN Lumajang dengan jumlah anggota ganjil minimal 5 orang. (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
19
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Pasal 31 (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dalam Peraturan Direktur. Bagian Kedelapan Senat Pasal 32 (1) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih di antara anggota. (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda. (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ dari seluruh anggota Senat. (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara. (7) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara. (8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Direktur. (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.
20
Bagian Kesembilan Satuan Pengawasan Pasal 33 (1) Anggota Satuan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketua Satuan Pengawasan dipilih di antara anggota. (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan dilakukan dalam rapat Satuan Pengawas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (4) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota. (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara. (6) Ketua Satuan Pengawasan terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawas sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan. (7) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan oleh Direktur. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan diatur dalam Peraturan Direktur. Bagian Kesepuluh Dewan Pertimbangan Pasal 34 (1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih di antara anggota. (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (4) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota. (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara. (6) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan. (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan oleh Direktur. 21
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Direktur. Bagian Kesebelas Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan Pasal 35 (1) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat dan Kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat dan Kepala unit pelaksana teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a.
permohonan sendiri;
b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; c.
dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundangundangan;
d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; e.
diberhentikan dari jabatan dosen;
f.
berhalangan tetap;
g.
sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
h. cuti di luar tanggungan negara; i.
hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36
(1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberhentian Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat dan Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 (1) Apabila
terjadi
pemberhentian
Direktur
sebelum
masa
jabatannya
berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Direktur I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Direktur.
22
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri. (3) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Direktur dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Wakil Direktur kepada Menteri. (4) Menteri menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur definitif melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya. (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 38 (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. Pasal 39 (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Jurusan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur. (3) Direktur menetapkan Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya. (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
23
BAB V SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL Pasal 40 (1) Sistem pengendalian dan pengawasan intern di AKN Lumajang meliputi jenis, mekanisme, prosedur dan kelengkapan pengawasan lainnya yang diterapkan untuk memberikan
jaminan
yang
memadai
atas
efektifitas
dan
efisiensi
dalam
penyelenggaraan pendidikan, keamanan aset, kehandalan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. (2) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan intern di Akademi Komunitas Negeri Lumajang dilakukan melalui kegiatan pengawasan yang direncanakan dan diusulkan oleh satuan pengawasan intern yang disetujui oleh Direktur. (3) Pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan intern diwujudkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Intern yang dapat berisi hasil audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan/atau kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja, rekomendasi perbaikan dan pengembangan. (4) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan intern disampaikan kepada Direktur setiap enam bulan sekali. (5) Ketentuan tentang sistem pengendalian dan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan mekanisme penerapannya diatur oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Pasal 41 (1) Sistem penjaminan mutu pendidikan di AKN Lumajang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM). (2) Pelaksanaan penjaminan mutu internal dilakukan melalui mekanisme perencanaan (Plan), penerapan (Do), pengendalian (Check), dan pengembangan (Action)
secara
berkelanjutan (continuous improvement). (3) Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal diwujudkan dalam bentuk tinjauan manajemen yang berisi hasil audit mutu, hasil pengukuran kepuasan dan keluhan pelanggan, rekomendasi perbaikan dan pengembangan.
24
(4) Laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal disampaikan kepada Direktur setiap enam bulan sekali. BAB VII PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Pasal 42 (1) AKN Lumajang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. (2) AKN Lumajang menyelenggarakan program pendidikan diploma, sarjana terapan, dan program lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan jenjang pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 43 (1) Penyelenggaraan pendidikan di AKN Lumajang dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. (2) Di antara semester gasal dan semester genap, AKN Lumajang dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi dan pengayaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya. (2) Semester gasal dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya. (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.
25
Pasal 45 (1) AKN Lumajang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran. Pasal 46 (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 47 (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi. (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dan mengacu kepada standar nasional pendidikan. (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 48 (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya. 26
(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok. (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP). (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0. (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 49 (1) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang diploma dan pendidikan profesi adalah tugas akhir. (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang sarjana adalah skripsi atau karya akademik yang setara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 50 (1) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa AKN Lumajang apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27
Pasal 51 (1) AKN Lumajang melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. (2) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. (3) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidangbidang yang ditekuni. (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di laboratorium/studio/bengkel/lapangan/industri/jurusan dan dapat bersifat satu bidang atau multi bidang. (6) Hasil penelitian dapat berupa hak kekayaan intelektual (HKI), publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian. (7) Hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya. Pasal 52 (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau unit kerja lain yang relevan. (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antarperguruan tinggi dan/atau institusi lain. (3) Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dan Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
28
Pasal 53 (1) AKN Lumajang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga bagi kepentingan masyarakat. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok. (3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau unit kerja lain yang relevan. (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi- sektor. (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain. (7) Penyelenggaraan
kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
meliputi
kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pasal 54 (1) Hasil-hasil
kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
didokumentasikan
dan
dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal 55 (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat. (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
29
BAB IX KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 56 (1) AKN Lumajang menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika AKN Lumajang
dalam
menemukan,
mengembangkan,
mengungkapkan,
dan/atau
mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Pasal 57 (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga secara bertanggung jawab dan mandiri. (2) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik. (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik. 30
(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan. (5) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya AKN Lumajang secara bertanggung jawab. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. BAB X GELAR DAN PENGHARGAAN Pasal 58 (1) AKN Lumajang memberikan gelar vokasi kepada mahasiswa yang telah lulus. (2) Pemberian dan penggunaan gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 (3) AKN Lumajang memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus. (4) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60 Syarat pemberian gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 meliputi: a.
Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
b.
Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
31
Pasal 61 (1) AKN Lumajang dapat memberikan penghargaan kepada seseorang/kelompok atau lembaga yang dipandang telah berjasa terhadap pendidikan di AKN Lumajang dan mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat. BAB XI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 62 (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada AKN Lumajang. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada AKN Lumajang. (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil. (5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 63 (1) Syarat untuk menjadi dosen: a.
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c.
Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e.
Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
(2) Jenjang jabatan akademik dosen AKN Lumajang terdiri atas asisten ahli, lektor dan lektor kepala. 32
(3) Wewenang, tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen, serta kenaikan pangkat dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 64 (1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik dan tugas utamanya bukan mengajar. (2) Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan: a.
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c.
Memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan;
d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; (3) Tenaga Kependidikan AKN Lumajang terdiri atas: a.
Pustakawan;
b. Laboran/Pranata Laboratorium Pendidikan; c.
Teknisi; dan
d. Tenaga Administrasi. (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil. (5) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33
(3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 66 (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di AKN Lumajang pada tahun akademik berjalan. (2) Mahasiswa merupakan peserta didik yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau yang sederajat, telah lulus seleksi dan terdaftar di AKN Lumajang. (3) Setiap mahasiswa diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (4) Untuk menjadi mahasiswa AKN Lumajang, seseorang harus memenuhi persyaratan. (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa AKN Lumajang apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa AKN Lumajang diatur dalam Peraturan Direktur. Pasal 67 (1) Setiap mahasiswa berhak: a.
Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; c.
Memanfaatkan fasilitas AKN Lumajang yang berkaitan dengan proses belajar;
34
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya; e.
Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
g.
Memanfaatkan sumber daya AKN Lumajang melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
h. Pindah ke perguruan tinggi atau Akademi Komunitas lain; i.
Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan AKN Lumajang.;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur. Pasal 68 (1) Setiap mahasiswa berkewajiban: a.
Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada AKN Lumajang; c.
Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan AKN Lumajang;
d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni; e. Menjaga kewibawaan dan nama baik AKN Lumajang; f.
Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur. Pasal 69 (1) Organisasi kemahasiswaan intra AKN Lumajang merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan AKN Lumajang. (2) Organisasi kemahasiswaan di AKN Lumajang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Direktur. (3) Kedudukan organisasi kemahasiswaan di AKN Lumajang merupakan kelengkapan non struktural yang terdapat di tingkat politeknik, jurusan, dan program studi.
35
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur. Pasal 70 (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat. (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan. (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi: a.
pendidikan dan penalaran;
b. minat dan bakat; c.
kesejahteraan; dan
d. kegiatan penunjang dan pengembangan. (4) Kegiatan mahasiswa antar kampus dan di luar kampus harus mendapatkan ijin Direktur, sedangkan bila kegiatan itu dilakukan antar negara harus mendapat ijin Direktur Jenderal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur. Pasal 71 (1) Alumni AKN Lumajang merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di AKN Lumajang. (2) Alumni AKN Lumajang dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan AKN Lumajang untuk menunjang pencapaian tujuan AKN Lumajang. (3) Organisasi alumni AKN Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nama Ikatan Alumni Akademi Komunitas Negeri Lumajang (IKA AKN Lumajang). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni AKN Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
36
BAB XIII KERJA SAMA Pasal 72 (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, AKN Lumajang dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip: a.
Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
b. Menghargai kesetaraan mutu; c.
Saling menghormati;
d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; e.
Berkelanjutan; dan
f.
Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional. Pasal 73
(1) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat berbentuk: a.
Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Program kembaran; c.
Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; e.
Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
f.
Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
g.
Pemagangan;
h. Penerbitan terbitan berkala ilmiah; i.
Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
j.
Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
(2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat berbentuk: a.
pendayagunaan aset;
b.
penggalangan dana;
c.
jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
d.
penyaluran kerja para lulusan; dan/atau 37
e.
bentuk lain yang dianggap perlu.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melibatkan mitra dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Menteri. BAB XIV SARANA DAN PRASARANA Pasal 74 (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan senat. (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi, diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan senat. Pasal 75 Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdayaguna, dan berhasilguna. BAB XV PEMBIAYAAN Pasal 76 (1) Sumber pembiayaan di AKN Lumajang dapat diperoleh dari Pemerintah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat dapat berupa: a. Uang kuliah praktikum (UKP); b. Sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA); c. Biaya ujian masuk AKN Lumajang; d. Sumbangan, hibah, atau bantuan; e. Beasiswa;
38
f. Hasil kontrak kerja antara AKN Lumajang dengan pihak lain dalam kerangka kerjasama akademik maupun non akademik; dan g. Penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari lembaga pemberi sumbangan (hibah) diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi sumbangan. Pasal 77 (1) Sistem perencanaan penganggaran AKN Lumajang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana anggaran AKN Lumajang diusulkan oleh Direktur kepada Menteri. (3) Pengelolaan
keuangan
dilaksanakan
berdasarkan
prinsip
efisiensi,
efektivitas,
transparansi, dan akuntabel. (4) AKN Lumajang menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran AKN Lumajang diaudit oleh auditor internal dan ekternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri. BAB XVI AKREDITASI Pasal 78 (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi. (3) Direktur dan Ketua Jurusan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi. (4) Badan Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi program studi.
39
(5) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi. BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 79 (1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ AKN Lumajang. (2) Wakil dari seluruh organ AKN Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
Direktur dan pimpinan unit organisasi di bawah Direktur;
b.
Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat;
c.
Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota Satuan Pengawas; dan
d.
Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pertimbangan.
(3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 80 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………………….. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
MOHAMMAD NUH
40
