STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :

PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN Jenis Izin 1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dan Izin Penyelenggaraan Hiburan

Masa Berlaku Izin 2 Selama Usaha Berjalan setiap Tahun Daftar Ulang

Pemberi Pertimbangan 3 Tim Teknis

Dasar Hukum 4 1

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 Pasal 15 tentang Kepariwisataan.

2

Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

3

Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi.

4

Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

5

Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

DISPORBUDPAR

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

Maksud dan Tujuan 5 Memberikan Pelayanan bidang Kepariwisataan Sarana dan Prasarana serta Hiburan Umum.

Klasifikasi Sasaran 6

Prosedur

Persyaratan

7

8

Standar Biaya 9

Terlampir

-

Sarana Jasa Terlampir Kepariwisataan dan Hiburan Umum

Waktu 10 5 (lima) Hari kerja

1

6

Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata.

7

Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata.

8

Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

9

Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.

10 Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata. 11 Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.


2

12 Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Jasa Infomasi Pariwisata. 13 Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta. 14 Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Cara Pendaftaran Usaha SPA. 15

Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.


3

PERSYARATAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN PERSEORANGAN PERMOHONAN BARU : 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab 3. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy yang dilegalisir Kecamatan 4. Foto Copy Izin Gangguan 5. Foto Copy IMB atas nama Pemohon/Sewa/Kontrak dengan Surat Pernyataan diatas Materai 6000 6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) 7. Foto Copy Izin Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dari BPLH (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kota Bekasi PERSEORANGAN DAFTAR ULANG : 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab 3. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy yang dilegalisir Kecamatan 4. Foto CopyIzin Gangguan 5. Foto Copy IMB atas nama Pemohon/Sewa/Kontrak dengan Surat Pernyataan diatas Materai 6000 6 Izin Lama Asli dan atau fotocopy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi). 8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) 9. Foto Copy Izin Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dari BPLH (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kota Bekasi BERBADAN HUKUM PERMOHONAN BARU : 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab 3. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy yang dilegalisir Kecamatan 4. Foto Copy Izin Gangguan 5. Foto Copy IMB atas nama Perusahaan/Sewa/Kontrak dengan Surat Perjanjian dengan Akta Notaris 6. Fotocopy Akte Pendirian, PT melampirkan SK Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM, dan CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi 7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) 8. Foto Copy Izin Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dari BPLH (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kota Bekasi BERBADAN HUKUM DAFTAR ULANG : 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab 3. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy yang dilegalisir Kecamatan 4. Foto Copy Izin Gangguan 5. Foto Copy IMB atas nama Pemohon/Sewa/Kontrak dengan Surat Perjanjian dengan Akta Notaris 6. Izin Lama Asli atau fotocopy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi). 7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) 8. Foto Copy Izin Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dari BPLH (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kota Bekasi


4

KLASIFIKASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Hotel Motel/Losmen Penginapan Umum Pondok Wisata Cottage Perkemahan Restoran Rumah Makan dan Warung nasi/Makan Catering Bakery Objek wisata sejarah Taman Rekreasi Gelanggang Renang Drive Golf Kolam Pemancingan Gelanggang Bola Ketangkasan Bola gelinding ( Bowling) Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Arena Bola Sodok (Biilyard) Karaoke Pub Salon/ Bridal/ Rias Pengantin/ Barber Shop Panti Pijat Tuna Netra/ Tradisional Panti Mandi Uap/ Sauna, Spa Gedung Pertunjukan dan Film (Bioskop) Gelanggang Olahraga/ Pusat Kebugaran Sanggar Tari Biro Perjalanan Wisata Pertunjukan/ Show Biz/ Enterteiment/ Event Organizer Impresaraiat Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan Atraksi Wisata Ice Skating Water Park Futsal Lapangan Tenis


5

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) No. 1

Uraian Kegiatan

Pemohon

Loket Informasi

Loket Penerimaan Penyerahan

Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9

 Pemohon meminta informasi Surat Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata  Petugas loket memberikan informasi tentang Surat Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata

1

MULAI

Informasi & Persyaratan

Mengambil Form

2  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan  Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

3

Persyaratan LENGKAP

1 Hari Kerja

Cek Persyaratan

Resi Penerimaan Berkas

 Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis, Jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses

4

Tidak Lengkap

Form &Persyaratan

Mengisi Form &Persyaratan

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis

 Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan

Perlu/ Tidak

Surat undangan

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan  SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang di tandatangani oleh kepala SKPD selaku Tim Pembina  Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

5

Pemeriksaan Lapangan

Pembahasan /Kajian Teknis

Tidak Surat Penolakan

2 Hari Kerja

Rekomendasi Teknis

Diizinkan?

BA Tim Teknis

Ya 6

  



Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Tanda Daftar Uasaha Pariwisata (TDUP) Setelah ProsesPemeriksaan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata .dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT Penomoran dan Pencatatan Izin Izin Tanda Daftar Pariwisata

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata..

Tandatangan

Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata 2 Hari Kerja

Pencatatan dan Penomoran

7

 Pemberitahuan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Tanda Daftar Pariwisata kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata diarsipkan.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

ARSIP

. Jumlah

5 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

6

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BERACUN Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH 1. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT).

Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan kewajiban Daftar Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pemberi Pertimbangan 3

Tim Teknis BPLH

Dasar Hukum

Maksud dan tujuan

4

5

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

1. Maksudnya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengaturan 2. Peraturan Walikota Nomor pengelolaan air 47 Tahun 2007 Tentang tanah di daerah. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2. Tujuannya agar 10 Tahun 2002 tentang dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah pengelolaan air Tanah tanah dilakukan secara terkendali, berdaya guna dan 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun berhasil guna serta 2009 Tentang Perubahan berwawasan Atas Peraturan Walikota lingkungan. Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


Sasaran / Klasifikasi 6

Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Prosedur

Persyaratan

7

8

Standar Biaya 9

Terlampir

Terlampir

-

Waktu 10

5 (lima) Hari Kerja

7

PERSAYARATAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (IUPPAT) PERMOHONAN BARU: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Surat Permohonan Kop Perusahaan Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab Surat tanda instalasi bor dari lembaga yang berwenang Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Foto Copy yang dilegalisir Kecamatan. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya (materai 6000) Peta Lokasi

DAFTAR ULANG : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Surat Permohonan Kop Perusahaan; Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab; Surat tanda instalasi bor dari lembaga yang berwenang; Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Foto Copy yang dilegalisir Kecamatan; Izin Lama Asli atau Foto Copy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi). Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya (materai 6000)


8

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (IUPPAT) No. 1 1.

2.

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI


4.

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon  Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis, Jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses

Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form & Persyaratan


3.

Loket Penerimaan Penyerahan 5

Tidak Lengkap

Persyaratan LENGKAP Resi Penerimaan Berkas

Cek Persyaratan Dokumen Lingkungan

2 Hari Kerja

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis

 Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan Perlu/ Tidak

Surat undangan

5.

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan  SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang di tandatangani oleh kepala SKPD selaku Tim Pembina



2 Hari Kerja

Rekomendasi dari SKPD Teknis

6.

7.

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak BAP Tim Teknis

Diizinkan?

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Cetak Izin

Tandatangan

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Izin

Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Pengelolaan Air Tanah.. 1 Hari Kerja Pencatatan dan Penomoran

8.

 Pemberitahuan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah diarsipkan.

Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah.

Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

ARSIP

Jumlah

5 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


9 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN III :


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN JURU BOR AIR TANAH (IJBAT) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Izin Juru Bor Air Tanah (IJBAT)

Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan kewajiban Daftar Ulang setiap 1(satu) tahun sekali.


Tim Teknis BPLH

Dasar Hukum

Maksud dan tujuan

Sasaran / Klasifikasi

Prosedur

Persyaratan

4

5

6

7

8

Standar Biaya 9

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

1. Maksudnya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengaturan pengelolaan air tanah di daerah.

Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Terlampir

-

2. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah 3. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

Terlampir

Waktu 10

5 (lima) Hari Kerja

. 2. Tujuannya agar dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara terkendali, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan.


10

PERSYARATAN IZIN JURU BOR AIR TANAH (IJBAT) PERORANGAN PERMOHONAN BARU : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Surat Permohonan; Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab; Sertifikat kursus atau pelatihan kerja dari instansi yang berwenang; Pengalaman kerja bagi yang sudah pernah bekerja; Foto Copy ijazah calon juru bor; Pas foto calon juru bor 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

DAFTAR ULANG : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Surat Permohonan; Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab; Sertifikat kursus atau pelatihan kerja dari instansi yang berwenang; Pengalaman kerja bagi yang sudah pernah bekerja; Foto Copy ijazah calon juru bor; Pas foto calon juru bor 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. Izin Lama Asli atau fotocopy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi).


11

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN JURU BOR AIR TANAH (IJBAT) No. 1 1 2

Uraian Kegiatan    

2 Pemohon meminta informasi Izin Juru Bor Air Tanah Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Juru Bor Air Tanah Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Pemohon

Loket Informasi

3 MULAI

4 Informasi & Persyaratan


Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form & Persyaratan

Tidak Lengkap


3

4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Juru Bor Air Tanah dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon



Cek Persyaratan Dokumen Lingukungan

LENGKAP

2 Hari Kerja

Dibahas Tim Teknis


Perlu/ Tidak

Surat undangan

5




2 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Juru Bor Air Tanah , Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Juru Bor Air Tanah  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Juru Bor Air Tanah dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Juru Bor Air Tanah

Cetak Izin Tandatangan Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Juru Bor Air Tanah...

Izin Juru Bor Air Tanah

1 Hari Kerja


8

 Pemberitahuan Izin Juru Bor Air Tanah telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Juru Bor Air Tanah kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Juru Bor Air Tanah diarsipkan.

Izin Juru Bor Air Tanah.

Izin Juru Bor Air Tanah

ARSIP

Jumlah

5 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

12

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PENGEBORAN AIR TANAH (IP) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Izin Pengeboran Air Tanah (IP)

Untuk jangka waktu 6 (enam) bulan daftar ulang apabila dalam waktu 8 (delapan) bulan pekerjaan belum selesai

Pemberi Pertimbanga n 3

Tim Teknis BPLH

Dasar Hukum

Maksud dan tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

4

5

6

7

8

9

10

Terlampir.

Terlampir

-

5 (lima) Hari Kerja

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.

1. Maksudnya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengaturan pengelolaan air tanah di daerah.

. Pengeboran Air Tanah.

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

2. Tujuannya agar dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara 4. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun terkendali, berdaya 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan guna dan berhasil Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun guna serta 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah berwawasan Tanah. lingkungan. 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.


13

PERSYARATAN IZIN PENGEBORAN AIR TANAH (IP) PERMOHONAN BARU :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Surat Permohonan dengan kop perusahaan; Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab; ; Fotocopy Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT) ; Surat tanda instalasi bor dari instansi terkait; Surat Izin Juru Bor (IJB) air tanah yang masih berlaku; Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengeboran air tanah; Informasi mengenai pengeboran air tanah (Form D3); Buku Rencana Pengambilan Air Tanah (BRPA); Foto Copy denah lokasi titik sumur. Company profile untuk Badan Hukum Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya ( meterai 6000 )

DAFTAR ULANG :

1. 2. 3.

Surat Permohonan dengan kop perusahaan; Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab; Izin lama asli atau Foto Copy (jika hilang lampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi) 4. Fotocopy Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT) ; 5. Surat tanda instalasi bor dari instansi terkait; 6. Surat Izin Juru Bor (IJB) air tanah yang masih berlaku; 7. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengeboran air tanah; 8. Informasi mengenai pengeboran air tanah (Form D3); 9. Buku Rencana Pengambilan Air Tanah (BRPA); 10. Foto Copy denah lokasi titik sumur. 11. Company profile untuk Badan Hukum 12. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya ( meterai 6000 )


14

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGEBORAN AIR TANAH No.

Uraian Kegiatan

Pemohon

Loket Informasi

1

2  Pemohon meminta informasi Izin Pengeboran Air Tanah  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Pengeboran Air Tanah

3

4

1

2

MULAI


 Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan


Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3

4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan zin Pengeboran Air Tanah dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Persyaratan LENGKAP


2 Hari Kerja

Cek Persyaratan


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


Perlu/ Tidak

Surat undangan

5

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan


 SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang di tandatangani oleh kepala SKPD


2 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izinzin Pengeboran Air Tanah, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak zin Pengeboran Air Tanah  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Pengeboran Air Tanah dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala Badan  Penomoran dan Pencatatan Izin Pengeboran Air Tanah

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Izin

Pengeboran Air Tanah..

Tandatangan Izin

Izin Pengeboran Air Tanah.  Hari Kerja


8

 Pemberitahuan Izin Pengeboran Air Tanah telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Pengeboran Air Tanah kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Pengeboran Air Tanah diarsipkan

Izin Pengeboran Air Tanah.

Izin Pengeboran Air Tanah.

ARSIP

Jumlah

5 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI


15

LAMPIRAN V :


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (IPA) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Izin Pengambilan Air Tanah (IPA).

Untuk j angka waktu (selama perusahaan beroperasi) dan kewajiban Daftar Ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pemberi Pertimbang an 3

Tim Teknis BPLH

Dasar Hukum

Maksud dan tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

4

5

6

7

8

9

10

Terlampir

-

6 (enam) Hari Kerja

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 1. Maksudnya untuk memberikan tentang Sumber Daya Air. landasan hukum 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 yang jelas dalam Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air pengaturan Tanah. pengelolaan air tanah di daerah. 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 2. Tujuannya agar Air Bawah Tanah. dalam pelaksanaan 4. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun pengelolaan air 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tanah dilakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun secara terkendali, 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah berdaya guna dan Tanah. berhasil guna serta berwawasan 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi lingkungan. Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.


Pengambilan air tanah

Terlampir

16

PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (IPA) PERORANGAN PERMOHONAN BARU : 1. Surat Permohonan Pemohon 2.

Foto Copy KTP Pemohon

3.

Hasil Pengujian Kualitas Air secara kimia dan fisika tahun terakhir per titik sumur

4.

Foto Copy NPWP

5.

Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya (materai 6000)

PERORANGAN DAFTAR ULANG : 1. Surat Permohonan Pemohon 2.

Foto Copy KTP Pemohon

3.

Foto Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah 3 (tiga) bulan terakhir

4.

Foto Copy laporan pengambilan air tanah

5.

Hasil pengujian kualitas air secara Kimia dan Fisika Tahun terakhir per titik sumur

6.

Peta Lokasi titik sumur

7.


8.

Izin Lama Asli atau Foto Copy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi)

BADAN HUKUM PERMOHONAN BARU : 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2.

Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab

3.

Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum)

4.

Hasil Pengujian Kualitas Air secara kimia fisika tahun terakhir per titik sumur

5.

Foto copy izin Pengeboran

6.

Fotocopy NPWP

7.


BADAN HUKUM DAFTAR ULANG : 1. Surat Permohonan dengan Kop Perusahaan 2.

Foto Copy KTP Pemilik

3.

Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum)

4.

Foto Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah 3 (tiga) bulan terakhir

5.

Foto Copy laporan pengambilan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir

6.

Hasil pengujian kualitas air secara Kimia dan Fisika Tahun terakhir per titik sumur

7.

Peta Lokasi titik sumur

8.


9.

Izin Lama Asli atau fotocopy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi)


17

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Pengambilan Air Tanah  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Pengambilan Air Tanah

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI




Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3

4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Pengambilan Air Tanah dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Persyaratan LENGKAP


2 Hari Kerja

Cek Persyaratan


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


Perlu /Tidak

Surat undangan

5

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan  SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang di tandatangani oleh kepala SKPD;


Pembahasan /Kajian Teknis zTTeknis

2 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Pengambilan Air Tanah, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Pengambilan Air Tanah  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Pengambilan Air Tanah dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala Badan  Penomoran dan Pencatatan Izin Pengambilan Air Tanah

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Izin Pengambilan Air Tanah ..

Tandatangan Izin Pengambilan Air Tanah 

2 Hari Kerja


8

 Pemberitahuan Izin Pengambilan Air Tanah telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Pengambilan Air Tanah kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Pengambilan Air Tanah diarsipkan

Izin Pengambilan Air Tanah

.

Izin Pengambilan Air Tanah

ARSIP

Jumlah

6 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI


18

LAMPIRAN VI :


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN EKSPLORASI AIR TANAH (IE) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Izin Eksplorasi Air Tanah (IE).

Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.


Tim Teknis BPLH

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

4

5

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 1. Maksudnya untuk memberikan landasan tentang Sumber Daya Air. hukum yang jelas 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 dalam pengaturan Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air pengelolaan air tanah Tanah. di daerah.


Eksplorasi Air Tanah

Prosedur

Persyaratan

7

8

Standar Biaya 9

Terlampir

Terlampir

-

Waktu 10

6 (enam) Hari Kerja

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 2. Tujuannya agar dalam 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan pelaksanaan Air Bawah Tanah. pengelolaan air tanah dilakukan secara 4. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun terkendali, berdaya guna 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan berhasil guna serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun berwawasan 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah lingkungan. Tanah. 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


19

PERSYARATAN IZIN EKSPLORASI AIR TANAH (IE) BADAN HUKUM PERMOHONAN BARU : 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab; 3. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) 4. Pengajuan proposal kegiatan yang berisi :  Maksud dan tujuan kegiatan;  Rencana kerja dan peralatan;  Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air tanah; 5. Dokumen Amdal / UKL/UPL; 6. Surat Pernyataan warga sekitar ditandatangani beberapa Rt/Rw, Lurah dan Camat yang masih berlaku dan dilegalisir kecamatan; 7. Daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki; 8. Rencana Pengambilan Air yang akan diambil 9. Surat kuasa jika dikuasakan pengurusannya (Materai 6000); 10. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau fotocopy yang dilegalisir Kecamatan DAFTAR ULANG : 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggungjawab; 3. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) 4. Pengajuan proposal kegiatan yang berisi :  Maksud dan tujuan kegiatan;  Rencana kerja dan peralatan;  Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air tanah 5. Daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki; 6. Foto Copy izin pengeboran perusahaan air tanah, surat tanda instalasi bor dan izin juru bor yang sah jika akan melakukan explorasi; 7. Izin lama asli atau Foto Copy ( jika hilang surat dari Polres Kota Bekasi); 8. Foto Copy IUPPAT dan IJB yang masih berlaku; 9. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau fotocopy dilegalisir Kecamatan. 10. Surat kuasa jika dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)


20

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN EKSPLORASI AIR TANAH No. 1 1

2

3

4

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi izin eksplorasi air tanah  Petugas loket memberikan informasi tentang izin eksplorasi air tanah  Dokumen AMDAL  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan  Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan izin eksplorasi air tanah dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap




2 Hari Kerja

Cek Persyaratan Dokumen Lingkungan

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis

 Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan Surat undangan

5

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan  SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang di tandatangani oleh kepala SKPD



2 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan izin eksplorasi air tanah, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin eksplorasi air tanah  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan izin eksplorasi air tanah dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin eksplorasi air tanah

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Eksplorasi Air Tanah ..

Tandatangan Izin Eksplorasi Air Tanah


8

 Pemberitahuan izin eksplorasi air tanah telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan izin eksplorasi air tanah kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin eksplorasi air tanah diarsipkan.

Izin Eksplorasi Air Tanah

Izin Eksplorasi Air Tanah

.

...............

2 Hari Kerja

ARSIP

Jumlah

6 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

21

LAMPIRAN VII :


PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPLC)

Jenis Izin

Masa Berlaku Izin

Pemberi Pertimbangan

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

Klasifikasi Sasaran

1

2

3

4

5

6

Surat Izin Pembuangan Limbah Cair (SIPC)

Sepanjang kegiatan beroperasi

Tim Teknis BPLH

1. Peraturan Daerah Kota 1. Izin Pembuangan Limbah Bekasi Nomor 07 Tahun Cair dimaksudkan untuk 2007 tentang Izin pengendalian terhadap Pembuangan Limbah Cair. pencemaran lingkungan hidup serta jenis 2. Keputusan Walikota pencemaran terhadap Bekasi Nomor 60 Tahun usaha/kegiatan yang 2009 tentang Perubahan berpotensi menimbulkan Atas Peraturan Walikota pencemaran air Bekasi Nomor 76 Tahun permukaan dan air tanah 2008 tentang Tugas, . Fungsi dan Tata Kerja 2. Izin Pembuangan Serta Rincian Tugas Limbah Cair bertujuan Jabatan pada Badan menjaga keseimbangan Pelayanan Perizinan daya dukung dan daya Terpadu Kota Bekasi. tampung lingkungan akibat pembuangan limbah cair kegiatan usaha agar dapat memenuhi baku mutu yang di tetapkan.


7

1. IPAL Industri Terlampir 2. IPAL Rumah Sakit

Standar Biaya

Waktu

8

9

10

Terlampir

-

10 (sepuluh) Hari Kerja

Prosedur Persyaratan

3. IPAL Hotel

4. IPAL

Pusat Niaga Bisnis

22

PERSYARATAN SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPLC) : PERORANGAN: 1.

Surat Permohonan Pemilik

2.


3.

Foto Copy NPWP

4.

IPAL

5.

Dokumen UKL/UPL

6.

AMDAL

7.

Foto Copy SIPA

6.

Surat Pernyataan yang berkaitan dengan Limbah Cair yang di tanda tangani oleh direktur perusahaan ( meterai 6000 )

7.

Gambar Lokasi IPAL

8.

Izin Mendirikan bangunan atas nama perusahaan dan atau perjanjian sewa dengan akte notaris

9.

Izin Gangguan ≥ 3

BADAN HUKUM : Persyaratan Ijin pembuangan limbah cair 1.

Surat Permohonan Kop Perusahaan

2.

Foto Copy KTP Pemilik atau Penanggung jawab

3.

Foto Copy Izin PMA/PMDN dan Akta Pendirian Perusahaan / PT melampirkan SK pengesahan Kementrian Hukum dan HAM, PT dan CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi

4.

Foto Copy Pengesahan Dokumen UKL/UPL atau Amdal

5. Foto Copy SIPA 6. Surat Pernyataan yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Cair yang di tanda tangani oleh direktur perusahaan (Materai 6000) 7.

Foto Copy Lokasi IPAL dan Desain IPAL

8.

Izin Mendirikan Bangunan atas nama perusahaan /Kontrak/Perjanjian/Sewa (Materai 6000) dengan Akte Notaris

9.

Izin Gangguan ≥ 3

10. Izin Usaha Industri (IUI) Lama Asli atau Foto Copy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi) 11. Surat Kuasa apabila di kuasakan pengurusannya (materai 6000) 12. Hasil Pengujian Kualitas Limbah Cair 1 (satu) Bulan Terakhir yang di ujikan oleh Laboratorium yang telah Terakreditasi.


23

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPL C ) No. 1 1

2

3

4

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Pembuangan Limbah Cair (SIPL C)  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Pembuangan Limbah Cair  Dokumen AMDAL  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan  Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


Persyaratan LENGKAP

Cek Persyaratan



1 Hari Kerja

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5




7 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Pembuangan Limbah Cair  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Pembuangan Limbah Cair dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Izin Pembuangan Limbah Cair

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin SIPLC..

Tandatangan Izin Izin Pembuangan Limbah Cair

2 Hari Kerja Pencatatan dan Penomoran

8

 Pemberitahuan Izin Pembuangan Limbah Cair telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Pembuangan Limbah Cair diarsipkan.

Izin Pembuangan Limbah Cair.

Izin Pembuangan Limbah Cair

ARSIP

Jumlah

10 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

24

LAMPIRAN VIII

: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :

PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN LINGKUNGAN

Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

Klasifikasi Sasaran

1

2

3

4

5

6

Surat Izin Lingkungan

Sepanjang kegiatan beroperasi

Tim Teknis BPLH

1. Undang-Undang 1. Langkah Pengendalian Nomor 32 Tahun 2009 Dampak Negatif dan tentang Perlindungan Pengembangan Dampak dan Pengelolaan Positif bagi lingkungan dari usaha kegiatan Lingkungan Hidup. dapat dipersiapkan 2. Peraturan Pemerintah sedini mungkin Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Lingkungan 2. Kajian lingkungan Hidup. diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 3. Peraturan Daerah Kota tentang pelaksanaan Bekasi Nomor 17 rencana usaha kegiatan Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.


Standar Biaya

Waktu

8

9

10

Terlampir

-

14 (empat belas)

Prosedur Persyaratan 7

Jenis kegiatan yang Terlampir wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 05 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan / atau kegiatan yang wajib memilki Amdal. Keputusan Walikota Bekasi Nomor :658/ Kep.26-BPLH/XI/ 2011 tentang Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL/UPL dan SPPL.

Hari Kerja

25

PERSYARATAN SURAT IZIN LINGKUNGAN PERORANGAN: 1.

Surat Permohonan Pemilik

2.


3.

Foto Copy NPWP Pemilik

4.

Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir

5.

Dokumen UKL/UPL atau AMDAL

BADAN HUKUM : 1.

Surat Permohonan Kop Perusahaan

2.

Foto Copy KTP Direktur

3.

Foto Copy NPWP Badan Hukum

4.

Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir

5. Dokumen UKL/UPL atau AMDAL


26

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN LINGKUNGAN No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Lingkungan  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Lingkungan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI




Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3

 Petugas loketmemeriksa kelengkapanberkas

Persyaratan

LENGKAP


Cek Persyaratan

1 Hari Kerja

4


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5

6

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Lingkungan, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

2 Hari Kerja

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Lingkungan  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Izin Lingkungan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Lingkungan  Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Lingkungan

Tandatangan Izin Izin Lingkungan


7

 Pemberitahuan Izin Lingkungan telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Lingkungan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Lingkungan diarsipkan.

Izin Lingkungan

Izin Lingkungan

3 Hari Kerja

ARSIP

Jumlah

6 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI


27

LAMPIRAN IX


PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN LAHAN (IPPL), RENCANA TAPAK DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

Klasifikasi Sasaran

Prosedur

Persyarat an

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak

2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang pemegang izin tidak memproses IMB dan dapat diperpanjang 1 kali sebelum masa berlakunya berakhir

Semua bentuk pemanfaatan lahan yang akan dibangun ged ung maupun non gedung

Terlampir

Terlampir

-

14 (Empat belas) Hari Kerja

TIM TEKNIS 1. Peraturan Daerah Nomor 16 DINAS Tahun 2011 tentang Penyediaan TATA KOTA dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan \Utilitas kawasan perumahan, Perdagangan dan industri oleh pengembang di kota Bekasi. 2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang. 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi .


Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan dan rencana tapak bertujuan untuk: mengatur peruntukan penggunaan lahan; mengatur fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan; mengatur ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; mengatur jumlah lantai/lapis bangunan di bawah permukaan tanah dari KTB yang diizinkan; mengatur KDB maksimum yang diizinkan; mengatur KLB maksimum yang diizinkan; mengatur KDH minimum yang diwajibkan; mengatur KTB maksimum yang diizinkan; menjamin bahwa rencana tapak yang diajukan pemohon sesuai dengan rencana peruntukkan penggunaan lahan; menjamin penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai kebutuhan dari hasil kajian pertimbangan teknis Peil Banjir, Andal Lalin, Izin Lingkungan, dan Proteksi Kebakaran

28

1

2

2. Izin Mendirikan Berlaku selama Bangunan (IMB) bangunan berdiri dan tidak ada perubahan

3

4

TIM TEKNIS DINAS TATA KOTA

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang. 2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan \Utilitas kawasan perumahan, Perdagangan dan industri oleh pengembang di kota Bekasi. 3. Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

5 Izin Mendirikan Bangunan diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan bangunan agar design, pelaksanaan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan kenyamanan dan keamanan bangunan dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung

6

7

8

9

10

Semua jenis bangunan gedung dan non gedungRumah

Terlampir

Terlampir

Terlampir

14 (Empat Belas) Hari Kerja

4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.


29

I.

Beberapa Istilah dalam Izin dan Pertimbangan Teknis terkait Izin Pemanfaatan Ruang ( IPPL, Rencana Tapak dan IMB ) a. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah izin yang bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan yang dimohon dari aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek teknis bangunan gedung, aspek ekonomi dan sosial budaya sebagai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang lainnya b. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan sebagai persetujuan penguasaan lahan sesuai rencana tata ruang yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak c. Pertimbangan Teknis Peil Banjir adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Air mengenai : - penentuan ketinggian minimal dan maksimal pematangan lahan pada daerahyang akan dibangun yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk denganmemperhatikan lingkungan geografis sekitar - penentuan arahan sistem drainase d. Pertimbangan Teknis Analisa Dampak Lalu Lintas adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Peruhubungan terhadap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang memuat rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas e. Pertimbangan teknis proteksi kebakaran adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran yang memuat rekomendasi rencana penyediaan sarana pemadam kebakaran yang harus disediakan terhadap setiap bangunan yang akan dibangun f. Pertimbangan Teknis Lingkungan adalah Pertimbangan Teknis AMDAL atau Pertimbangan Teknis UKL-UPL atau SPPL yang dikeluarkan oleh BPLH terhadap Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan g. Izin Lingkungan adalah Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL/UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pelengkap untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan

II.

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG (IPPL, RENCANA TAPAK DAN IMB) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan IPPL, Rencana Tapak dan IMB untuk Seluruh peruntukkan meliputi sekurang-kurangnya : 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi KTP Pemohon, atau Surat Kuasa dan Fotocopy KTP yang diberikan Kuasa dalam hal Permohonan bukan dilakukan oleh Pemohon sendiri. 3. Fotokopi bukti penguasaan Lahan (SPJB/AJB/SPH/Sertifikat: An. Perusahaan untuk Izin Perusahaan, A.n Pribadi untuk Izin Pribadi) (*) 4. Fotokopi lunas PBB tahun terakhir atau minimal tahun sebelumnya bagi permohonan izin bulan Juni - Desember 5. Fotokopi akte perusahaan untuk pemohon berbadan hukum 6. Surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak yang diakibatkan konstruksi kegiatan pembangunan yang diterbitkan oleh Camat dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. 7. Surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada Ketua RT dan RW dan dilampiri dengan Surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak.(*) 8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. Untuk syarat administrasi Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak, tidak mensyaratkan Surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak dan Pertimbangan Teknis Pemadam Kebakaran.


30

III.

Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan IPPL dan Rencana Tapak meliputi : A. PERUMAHAN A.1 Rumah Tinggal Tunggal tidak ada persyaratan teknis A.2 Perumahan Horisontal (Kavling Siap Bangun, Perumahan dan sejenisnya) 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk lokasi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku (memiliki lebih dari 25 unit bangunan) (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran). (*) 5. Pertimbangan teknis lingkungan UKL/UPL untuk luas lahan > 7500 m2 - 25 Ha atau AMDAL > 25 Ha (dari BPLH) (*) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 7. Bukti penyerahan lahan TPU sebesar 2% dari lahan yang dikuasai/dimohon (dari Bagian Pertanahan pada Sekretaris Daerah) (*) 8. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas (dari Dinas Tata Kota) (*)

Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. A.3 Perumahan Vertikal (Apartemen / Rusunami dan sejenisnya) 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha 3. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 6. Pertimbangan teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M 2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 7. Bukti penyerahan lahan TPU, untuk tipe di atas 36 sebesar 3.5 M2 per unit atau untuk tipe 36 dan di bawahnya sebesar 2 M2 per unit (dari Bagian Pertanahan Setda) (*) 8. Rekomendasi ketinggian bangunan dari Pangkalan Udara untuk bangunan lebih dari 8 lantai yang berada di wilayah KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) (*) 9. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas (dari Dinas Tata Kota) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi.

B. INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

31

B.1 Ruko/Rukan 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan.(*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk jumlah ruko >10 unit untuk lokasi pada Jalan Kota dan jumlah ruko > 5 unit untuk lokasi pada jalan Provinsi, dan Jalan Negara (dari Dinas Perhubungan). (*) 4. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 5. Pertimbangan teknis Peil Banjir untuk luasan Lahan > 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 6. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 7. TPU untuk ruko/rukan yang berjumlah ≥ 5 unit seluas 2 M2 per unit ruko/rukan (dari Bagian Pertanahan Setda) (*) 8. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas (dari Dinas Tata Kota) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.2 Toko/Kios 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan atau aktivitas perkotaan dan atau memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk jumlah toko >20 unit untuk lokasi Jalan Kota, Provinsi, dan Jalan Negara (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 5. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luasan Lahan > 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.3 Pasar Tradisional 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha 3. Rekomendasi dari Dinas Perekonomian Rakyat. (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk jumlah kios >10 unit (dari Dinas Perhubungan). (*) 6. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 7. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luasan Lahan > 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) 8. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas untuk kawasan Pasar (dari Dinas Tata Kota). (*)


32

Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.4 Mall, pusat pertokoan/perkulakan atau bangunan sejenis 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki 2. resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 3. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha (*) 4. Pertimbangan teknis lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Perhubungan) (*) 5. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 6. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 7. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luasan Lahan > 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 8. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas untuk kawasan pusat perbelanjaan (dari Dinas Tata Kota ) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.5 SPBU dan SPBE 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Rekomendasi dari Pertamina. (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran). 5. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk semua luasan (dari Dinas Perhubungan). (*) 6. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 7. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.6 Kantor 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk lokasi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku memiliki karyawan lebih dari 100 orang (dari Dinas Perhubungan). (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran). 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) 7. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas untuk kawasan perkantoran (dari Dinas Tata Kota). (*) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

33

Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.7 Rumah Makan 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk lokasi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran). (*) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.8 Showroom dan Bengkel Mobil 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk lokasi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Perhubungan). (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.9 Hotel 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ 1 ha 3. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 6. Pertimbangan teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M 2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 7. Rekomendasi ketinggian bangunan dari Pangkalan Udara untuk bangunan lebih dari 8 lantai yang berada di wilayah KKOP (*) Keterangan : STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

34

Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.10 Industri/Pabrik 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥ ha (*) 3. Pertimbangan teknis Lalu Lintas untuk luasan ≥ 0.5 Ha (dari Dinas Perhubungan) (*) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH) (*) 6. Pertimbangan teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air) (*) 7. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas untuk kawasan industri (dari Dinas Tata Kota) (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi. B.11 Gudang 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas untuk luasan ≥ 0.5 Ha (dari Dinas Perhubungan) 4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luas Lahan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) Keterangan : Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi.

B.12 Sekolah (SD, SMP, SMA) dan Perguruan Tinggi 1. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 3. Rekomendasi dari Walikota Bekasi untuk SD s/d SMA sederajat, Kepmendiknas untuk Perguruan Tinggi, izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi untuk SD s/d SMA sederajat, izin operasional dari kopertis atau kopertais untuk Perguruan Tinggi Swasta. (*) 4. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas untuk di lokasi jalan protokol, jumlah karyawan dan mahasiswa lebih dari 300 orang (dari Dinas Perhubungan). (*) 5. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luas Lahan ≥ 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*) 7. Luas Lahan minimal untuk SD, SDLB, MI adalah 1000 M2; luas Lahan minimal untuk SLTP, SLTPLB, MTS adalah 3000 M2, dan luas Lahan minimal untuk SMU, SMULB, MA adalah 5000 M2. (*)

Keterangan : STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

35

Bagi bangunan yang dimohon dan sudah terdapat di dalam Site Plan Kawasan, maka persyaratan yang diberikan tanda (*) tidak diperlukan lagi.

B.13 Rumah Sakit dan bangunan sejenisnya 1. Rekomendasi dari Walikota. (*) 2. Izin prinsip untuk luas Lahan ≥ 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. (*) 3. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan ≥1 ha (*) 4. Pertimbangan teknis Lalu Lintas untuk luasan ≥ 0.5 Ha (dari Dinas Perhubungan) (*) 5. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran) 6. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas ≤ 750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha (dari BPLH). (*) 7. Pertimbangan teknis Peil Banjir luasan ≥ 2000 M 2 (dari Dinas Bina Marga dan Tata Air). (*)

C. BANGUNAN NON GEDUNG (Menara TelekomunikasI, Reklame, Monumen dan bangunan sejenisnya) 1. 2. 3. 4.

Surat pernyataan jaminan keselamatan dan asuransi dari badan asuransi yang diakui Perjanjian sewa menyewa lahan/bangunan jika menyewa Surat pernyataan siap bongkar sesuai masa sewa/izinnya Rekomendasi ketinggian untuk menara dari Pangkalan Udara yang berada di wilayah KKOP ( Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan ) Rekomendasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi

5.

D. SARANA IBADAH 1. Rekomendasi Walikota Bekasi untuk pendirian rumah ibadah 2. Rekomendasi dari FKUB 3. Rekomendasi dari Kantor Depag 4. Rekomendasi dari Kelurahan dan Kecamatan 5. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas (ANDALL) untuk lokasi lebih dari 250 orang (dari Dinas Perhubungan) 6. Daftar jamaah pengguna rumah ibadah yang berdomisili di wilayah setempat minimal 90 orang yang ditandatangani Lurah dan Camat 7. Surat pertimbangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLINMAS)

IV.

Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan meliputi : 1.

Untuk jenis IMB baru : -

Gambar Rencana Arsitektur (denah, tampak, potongan dan detail bangunan) dan Gambar Rencana Struktur (pondasi, kolom, balok, Lantai, Atap) Izin / Rekomendasi Teknis PPL dan Rencana Tapak perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikasi (SIPB) untuk bangunan di atas 2 lantai dan/atau bangunan konstruksi beton yang memiliki bentangan lebih dari 10 (sepuluh) meter;


36

2.

Untuk jenis IMB khusus :

a) IMB Pemutihan Sama dengan IMB baru dengan ketentuan : - Penetapan objek IMB / retribusi melalui SK Walikota b) IMB Perpanjangan : 1) SIPMB habis masa berlaku: Sama dengan IMB baru ditambah : - IMB lama - Gambar Pengesahan lama - Gambar rencana arsitektur baru 2) IMB masa sewa menyewa/Kontrak habis masa berlaku: Sama dengan IMB baru ditambah : - IMB lama - Gambar Pengesahan lama - Gambar rencana arsitektur baru c) IMB balik nama Sama dengan IMB baru ditambah : - IMB lama - Gambar Pengesahan lama - Gambar rencana arsitektur baru d) IMB perluasan - Sama dengan IMB baru ditambah : - IMB lama - Gambar Pengesahan lama - Gambar rencana arsitektur baru e) IMB alih fungsi bangunan Sama dengan IMB baru ditambah : - IMB lama - Gambar Pengesahan lama - Gambar rencana arsitektur baru Seluruh persyaratan teknis tersebut adalah persyaratan wajib yang bila tidak disertakan akan membatalkan permohonan. V.

STANDAR BIAYA Retribusi IMB

=

Nilai Bangunan (A)

x

Koefisien Pelayanan IMB (B)

A = Luas Bangunan x SHDB x Koefisien Bangunan - SHDB ditetapkan melalui keputusan Walikota untuk tahun berjalan - Koefisien bangunan meliputi : Koefisien jalan, kelas jalan, guna bangunan, luas bangunan dan tingkat bangunan - Nilai Bangunan dicantumkan dalam rekomendasi teknis bangunan. B = diperoleh dari : a. Jasa Administrasi : - Permohonan koefisien pelayanan 0,05 - Penatausahaan koefisien pelayanan 0,1 - Plat Nomor koefisien pelayanan 0,05 - Penerbitan Sertifikat IMB koefisien pelayanan 0,2 b. Jasa Teknis : - Verifikasi Data Teknis koefisien pelayanan 0,1 - Pengukuran koefisien pelayanan 0,2 - Pematokan GSJ dan/atau GSS koefisien pelayanan 0,2 - Pemeriksaan Gambar Rencana koefisien pelayanan 0,3 - Pengawasan izin koefisien pelayanan 0,2 Ket. a. Untuk bangunan gedung baru, bangunan tambahan dan alih fungsi, dikenakan retribusi 100% dari Total Nilai Perhitungan Retribusi untuk bangunan yang dimohon; STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

37

b. Untuk IMB pemutihan dan IMB perpanjangan, dikenakan retribusi 50% dari total Nilai Perhitungan Retribusi untuk bangunan dimohon; c. Untuk IMB Balik Nama tidak dikenakan retribusi dan IMB Hilang, dikenakan retribusi 10% dari Total Nilai Perhitungan Retribusi untuk bangunan dimohon.

Seluruh persyaratan teknis tersebut adalah persyaratan wajib yang bila tidak disertakan akan membatalkan permohonan.


38

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN (IPPL) DAN RENCANA TAPAK No. 1 1.

2.

3.

4.

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak  Dokumen AMDAL (*jika diperlukan)  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan  Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Pemohon

Loket Informasi


Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

3

4

5

6

7

8

MULAI


Walikota

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


Persyaratan LENGKAP

1 Hari Kerja

Cek Persyaratan



LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5.




11 Hari Kerja


6.

7.

8.

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan  Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak, pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak  Pemberitahuan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak diarsipkan.

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Peruntukan Penggunaan Lahan & rencana Tapak

Paraf Izin IPPL Oleh Kepala BPPT

Tandatangan Izin Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak

2 Hari Kerja


Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak.

Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak

ARSIP

Jumlah

14 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

39

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERUMAHAN NON RUMAH TINGGAL No.

Uraian Kegiatan

Pemohon

Loket Informasi


Bagian Proses

Tim Teknis

1

2  Pemohon meminta informasi Izin Mendirikan Bangunan  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Mendirikan Bangunan

3

4

5

6

7

1.

MULAI

Kepala BPPT

Walikota

Keterangan

8

9

Mengambil Form


2.  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan 3.

4.

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


Persyaratan Resi Penerimaan Berkas


LENGKAP

1 Hari Kerja

Cek Persyaratan

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5.




11 Hari Kerja Rekomendasi dari SKPD Teknis

6.

7.

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Tidakk

Surat Penolakan

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak nota perhitungan, SKRD dan Izin Mendirikan Bangunan  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan dan pemarafan Nota Perhitungan, SKRD dan IMB oleh kepala bidang terkait selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Mendirikan Bangunan

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft IMB..

Paraf IMB oleh Kepala BPPT

Tandatangan IMB


2 Hari Kerja 8.

 Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon, pemohon membayar retribusi, petugas loket menerima resi pembayaran dari pemohon dengan media SSRD yang telah di validasi oleh bank jabar banten/ bank persepsi dan petugas loket menyerahkan IMB Izin Mendirikan Bangunan Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Mendirikan Bangunan diarsipkan.

Bayar retribusi IMB

ARSIP

IMB . Jumlah

14 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


40 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN X : BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA Nomor Tanggal

: :

PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

Klasifikasi Sasaran

Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izin Penggunaan Bangunan

5 (lima) tahun untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu

TIM PELAKSANA UJI LAIK FUNGSI BANGUNAN DINAS TATA KOTA

1. Terwujudnya bangunan gedung yang selalu andal dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya dan bangunan gedung tertentu

Terlampir

Terlampir

-

14 (Empat Bela Hari Kerj

Jenis Izin

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang.

2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pertelaan, Akta Pemisahan rumah Susun dan Penerbitan Sertifikat Laik 2. Terwujudnya Fungsi. bangunan gedung yang fungsional, sesuai 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor dengan tata bangunan 648/Kep.465-Distako/XI/2011 yang serasi dan selaras tentang Perubahan Lampiran dengan lingkungannya Keputusan Walikota Bekasi Nomor 648/Kep.682-Distako/XII/2010 3. Terwujudnya tentang Pembentukan Tim Pelaksana kepastian hukum Uji Laik Fungsi Bangunan di Kota dalam Bekasi. penyelenggaraan bangunan gedung


41

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB) 1

Persyaratan Administrasi Penerbitan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan Izin Penggunaan Bangunan meliputi sekurang-kurangnya : 1. Surat Permohonan 2. Akte Pendirian Perusahaan 3. Sertifikat Tanah 4. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang 5. Izin Lokasi 6. IPPL dan Rencana Tapak 7. Pertimbangan Teknis Peil Banjir 8. Pertimbangan Teknis Andal Lalu Lintas 9. Pertimbangan Teknis Lingkungan 10. Pertimbangan Teknis Proteksi Damkar 11. Izin Mendirikan Bangunan 12. Izin Gangguan (HO) 13. Atau sesuai dengan izin-izin yang dipersyaratkan pada waktu pelaksanaan pembangunan dimulai

2

Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan Izin Penggunaan Bangunan meliputi : a) Melampirkan gambar detail engineering desain (DED) bangunan meliputi : 1. Denah bangunan Tiap lantai 2. Gambar Tampak muka, dan tampak samping 3. Gambar potongan horizontal dan vertical 4. Gambar detail Mechanical & Electrical (ME) 5. Gambar jaringan pipa Air Bersih, Air Kotor dan gas 6. Gambar Konstruksi dan struktur Bangunan. b) Spesifikasi teknis peralatan yang dipergunakan meliputi antara lain : 1. Lift 2. Peralatan Proteksi Kebakaran 3. Panel Listrik 4. Genset 5. Panel Telepon 6. Air Conditioner 7. Pompa air 8. Lampu PJU


42

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN No.

Uraian Kegiatan

Pemohon

Loket Informasi

1

2  Pemohon meminta informasi Izin Penggunaan Bangunan  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Penggunaan Bangunan

3

4

1.

2.

MULAI



4.

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunandikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9 1 Hari Kerja

Mengambil Form

Form &Persyaratan


3.


Tidak Lengkap


Cek Persyaratan Adm

 Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan, Jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses

Dibahas Tim Teknis

Tidak Perlu

 Membuat Surat Undangan kepada Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan untuk pembahasan Surat undangan

5.

 Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan


4 Hari Kerja Pemeriksaan Lapangan

6.

7.

 Berdasarkan Pembahasan/Kajian Serta Pemeriksaan Lapangan, Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan  Berita Acara Tim uji laik fungsi menjadi pertimbangan untuk tidak diizinkan atau atau diizinkan sebagian atau seluruhnya yang dimuat dalambentuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota selaku Ketua tim uji laik fungsi  Berita Acara Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan dan sertifikat laik fungsi dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Penggunaan Bangunan, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan  Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Izin Penggunaan Bangunan  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Penggunaan Bangunan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala Badan  Penomoran dan Pencatatan Izin Penggunaan Bangunan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis dan sertifikat laik fungsi

Ya

Cetak Izin Tandatangan Izin IPB Pemeriksaan Dokumen Format/Draft IPB..

6 Hari Kerja


8.

8 - Dokumen Izin Penggunaan Bangunan diarsipkan. Pemberitahuan Izin . Penggunaan Bangunan telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Penggunaan Bangunan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait

IPB

IPB

ARSIP

. Jumlah

12 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

43

LAMPIRAN XI :


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

1

Masa Berlaku Izin 2

Izin Prinsip

1 (satu) kali

Jenis Izin


Dasar Hukum

3

4

Tim Teknis BAPPEDA dan Dinas Tata Kota

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi. 2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang.

Maksud dan Tujuan

Klasifikasi/ Sasaran

Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

5

6

7

8

9

10

Terlampir

Terlampir

Terlampir

-

14 (empat belas) Hari kerja

Penyelarasan dengan Rencana Tata Ruang Kota, Pengendalian dampak lalu lintas dan Kesesuaian dengan Kaidah Kota dan Estetika Kota

3. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.


44

KLASIFIKASI/ SASARAN Batasan rekomendasi ijin prinsip pemanfaatan ruangmelalui BKPRD apabila memenuhi salah satu sebagai : 1. Kegiatan pemanfaatan lahan yang akan berdampak minimal pada fungsi pelayanan skala Bagian Wilayah Kota (BWK) sesuai Rt/Rw Kota Bekasi 2. Kegiatan pemanfaatan lahan yang memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan 3. Kegiatan yang berdampak terhadap aktivitas perkotaan secara luas yang meliputi : lalu lintas, estetika kota, lingkungan hidup sosial budaya, keamanan dan ketertiban dan aktifitas perkotaan izinnya 4. Kegiatan dengan luas lahan minimal 10.000m2

A. PERSYARATAN IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG PERORANGAN : Proposal Proyek/Kegiatan dilampiri dengan : 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemilik 3. Foto Copy NPWP Pemilik 4. Denah dan Peta lokasi 5. Rincian lahan yang dimohon (Keadaan fisik lahan dan kegiatan saat ini yang terdapat pada lokasi yang dimohon dan Keadaan disekitarnya) 6. Rancangan rencana tapak kegiatan ( pra site plan) 7. Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proposal proyek dan berapa lama seluruh proyek dapat diselesaikan 8. Foto copy Akte Sertifikat Hak Atas Tanah/Bukti Perolehan 9. Foto copy Akte pelunasan PBB Tahun Berjalan 10. Surat pernyataan kesediaan pemilik lahan untuk di bebaskan oleh pengembang 11. Surat Kuasa apabila di Kuasakan pengurusannya (Materai 6000) BADAN HUKUM B. PERSYARATAN IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG BERBADAN HUKUM :DA FTAR 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2. Foto Copy KTP Direktur 3. Foto Copy NPWP Berbadan Hukum 4. Denah dan Peta lokasi 5. Rincian lahan yang dimohon (Keadaan fisik lahan dan kegiatan saat ini yang terdapat pada lokasi yang dimohon dan Keadaan disekitarnya) 6. Rancangan rencana tapak kegiatan ( pra site plan) 7. Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proposal proyek dan berapa lama seluruh proyek dapat diselesaikan 8. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Fotocopy Akte Sertifikat Hak Atas Tanah/Bukti Perolehan 9. Foto copy Akte pelunasan PBB tahun Terakhir pada lahan yang di mohon 10. Surat pernyataan kesediaan pemilik lahan untuk di bebaskan oleh pengembang 11. Surat Kuasa apabila di Kuasakan pengurusannya (Materai 6000) 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemilik/penanggungjawab 3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (materai 6000) diketahui Notaris STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

45

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG No.

Uraian Kegiatan

Pemohon

Loket Informasi

1

2

3

4

1.

 

2.

 

3.

  

Pemohon meminta informasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dikirim ke bagian proses Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

MULAI


Bagian Proses

Tim Teknis/BKPRD

6

7

SETDA/ BPPT 8

WALIKOTA

Keterangan 9


Form &Persyaratan


Tidak 1 Hari Kerja


Cek Persyaratan Surat undangan

4.



Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis, Jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses



Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan

LENGKAP


Dibahas Tim Teknis/ BKPRD

Rekomendasi SKPD Teknis

5.

 

6.

7.

8.

9.

Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang di tandatangani oleh kepala SKPD

Surat Penolakan

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya



Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan  Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Izin Prisip Pemanfaatan Ruang dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Prinsip Pemanfataan Ruang  Pemberitahuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang  telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang  kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang diarsipkan.  Pemohon meminta informasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

11 Hari Kerja

tidak

PENGOLAHAN IZIN

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Lokasi

Paraf Izin

Tandatangan Izin

2 Hari Kerja Pencatatan dan Penomoran

Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

ARSIP

Jumlah

14 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

46

LAMPIRAN XII :


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN TRAYEK DAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Berlaku 5 (lima) Tahun dan diperpanjang setiap 5 Tahun

TIM TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi.

Upaya pembinaan dan pengawasan trayek angkutan umum

Pengusaha Angkutan

Terlampir

Terlampir

Terlampir

1. Izin Trayek Angkutan Kota (SK)

5 (lima) Hari Kerja

2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek. 2. Kartu Pengawasan Izin Trayek

1 (satu) Tahun, setiap tahun diperpanjang

3. Surat Izin Usaha Angkutan

Berlaku selama perusahaan menyelenggara kan usahanya

3. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.


-

-

47

PERSYARATAN BARU TRAYEK ANGKUTAN KOTA (SK) 1. 2. 3. 4.

Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir) Foto Copy KTP Pemilik Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

PERSYARATAN DAFTAR ULANG TRAYEK ANGKUTAN (SK) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir) Foto Copy KTP Kartu Pengawasan yang habis masa berlakunya SK yang habis masa berlakunya Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Izin Trayek lama Asli yang habis masa berlakunya (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi)

PERSYARATAN BARU KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK (KP) 1. 2. 3. 4. 5.

Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir) Foto Copy KTP Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi (Taksi Baru) dan Lampiran Foto Copy BAP hasil Rapat Teknis dari Provinsi

PERSYARATAN DAFTAR ULANG KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK (KP) 1. 2. 3. 4. 5.

Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir) Foto Copy KTP Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Kartu Pengawas Lama Asli yang habis masa berlakunya (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi)

PERSYARATAN BARU IZIN ANGKUTAN (SIPA) 1. 2. 3. 4. 5.

Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir) Foto Copy KTP Pemilik Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi dan lampiran fotocopy BAP hasil rapat teknis dari Provinsi

PERSYARATAN DAFTAR ULANG IZIN ANGKUTAN (SIPA) 1. 2. 3. 4. 5.

Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir) Foto Copy KTP Pemilik Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) SIPA Lama Asli yang habis masa berlakunya (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi)


48

LAMPIRAN : RETRIBUSI IZIN TRAYEK (1).

Besarannya Retribusi izin Trayek Angkutan ditetapkan sebagai berikut : Kendaraan Baru :

(2).

(3).

a.

Mobil bus 10 s/d 15 tempat duduk sebesar

Rp. 137.500,-/kend

b.

Mobil bus 16 s/d 25 tempat duduk sebesar

Rp. 147.500,-/kend

c.

Mobil bus 26 keatas tempat duduk sebesar

Rp. 187.500,-/kend

d.

Mobil Penumpang umum lainnya

Rp. 90.000,-/kend

Besarannya Retribusi Daftar Ulang Kartu Pengawasan ditetapkan sebagai berikut : a. Mobil bus 10 s/d 15 tempat duduk sebesar

Rp. 37.500,-/kend

b. Mobil bus 16 s/d 25 tempat duduk sebesar

Rp. 42.500,-/kend

c. Mobil bus 26 keatas tempat duduk sebesar

Rp. 47.500,-/kend

d. Mobil Penumpang umum lainnya

Rp. 25.000,-/kend

Setiap keterlambatan Daftar Ulang Izin Trayek Angkutan, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulannya dari besarnya retribusi izin


49

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN No. 1 1.

2.

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Usaha Angkutan  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Usaha Angkutan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI




Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3.

4.

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Usaha Angkutan dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Persyaratan LENGKAP


2 Hari Kerja

Cek Persyaratan


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


Surat undangan

5.

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan Pemeriksaan Lapangan




6.

7.

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Usaha Angkutan Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Usaha Angkutan  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Izin Usaha Angkutan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Usaha Angkutan

Cetak Izin Tandatangan Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Izin Usaha Angkutan..

Izin Usaha

Angkutan .2 Hari Kerja


8.

 Pemberitahuan Izin Usaha Angkutan telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Usaha Angkutan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Usaha Angkutan diarsipkan.

Izin Usaha Angkutan.

Izin Usaha Angkutan

ARSIP

Jumlah

5 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

50

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN TRAYEK ANGKUTAN No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Trayek Angkutan  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Trayek Angkutan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Trayek Angkutan dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan


3


Tidak Lengkap

Persyaratan LENGKAP


2 Hari Kerja

Cek Persyaratan


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis

Tidak Perlu


5





1 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Trayek Angkutan Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Trayek Angkutan  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Trayek Angkutan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Trayek Angkutan

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin.. Izin Trayek Angkutan

Tandatangan Izin Trayek Angkutan


8

 Bayar Retribusi yang selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkan surat izin Trayek Angkutan kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait.  Dokumen Surat Izin Trayek Angkutan diarsipkan.

Pembayaran Retribusi Izin Trayek Angkutan

2 Hari Kerja

ARSIP

Izin Trayek Angkutan

. Jumlah

5 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


51 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN GANGGUAN

Jenis Izin

Masa Berlaku

Pemberi pertimbangan

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izin Gangguan

Izin Tetap : Selama Usaha Berjalan daftar Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali Izin Berjangka : Selama Kontrak Sewa Berjalan dan Wajib di perpanjang Setiap 3 tahun sekali Catatan : Syarat dan ketentuan berlaku

Tim Teknis DISPERINDAG

Terlampir

Terlampir

Diatur dalam Perda Nomor 09 Tahun 2012

10 ( Sepuluh ) hari kerja

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. 2. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

1. Terbinanya dunia usaha/Industri kecil,menengah dan besar dalam menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka. 2. Terciptanya Iklim Usaha yang sehat dan tertib 3. Tergalinya sumber PAD 4. Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai indetitas dan keterangan lainya tentang perusahaan 5. Sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bagi para pelaku dunia usaha 6. Sebagai bahan evaluasi, pengawasan dan pengendalian.


Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

52

KLASIFIKASI / SASARAN IZIN GANGGUAN 1. Setiap Badan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bekasi 2. Tempat Usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan acaman terhadap lingkungan PERSYARATAN IZIN GANGGUAN : PERMOHONAN BARU PERORANGAN 1. Surat Permohonan Pemilik 2. Foto Copy KTP Pemohon / Pemilik Usaha/Penanggung Jawab 3. Foto Copy NPWP 4. Foto Copy Surat Tanah (Girik AJB/ SHM/HGB/Perikatan Jual Beli) / Akte Jual Beli (Untuk mengetahui Status Tanah dan Bangunan) 5. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan 6. Foto Copy IMB /Kontrak/Sewa dan lain-lain (Materai 6000) 7. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Foto copy yang dilegalisir Kecamatan 8. Surat Pernyataan Tetangga Asli yang ditandatangani Lurah dan Camat atau Foto Copy yang dilegalisir oleh Kecamatan 9. Jenis usaha yang mencangkup B3 dilengkapi surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dokumen UKL/UPL/Amdal. PERSYARATAN DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN PERORANGAN 1. Surat Permohonan Pemilik 2. Foto Copy KTP Pemohon dan Pemilik Usaha/Penanggung Jawab 3. Foto Copy NPWP Foto Copy Surat Tanah (Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan Jual Beli) /Akte Jual Beli (Untuk 4. mengetahui Status Tanah dan Bangunan) 5. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan 6. Foto Copy IMB /Kontrak/Sewa dan lain-lain (Materai 6000) 7. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Foto Copy yang dilegalisir Kecamatan 8. Jenis usaha yang mencangkup B3 dilengkapi surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dokumen UKL/UPL/Amdal. 9. Foto Copy Izin Lama (jika hilang melampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi) PERSYARATAN IZIN GANGGUAN PERMOHONAN BARU BERBADAN HUKUM 1. Surat Permohonan dengan kop perusahaan 2. Foto Copy KTP Pemohon/Pemilik Usaha/Penanggung Jawab 3. Foto Copy NPWP 4. Foto Copy Surat Tanah (Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan Jual Beli) /Akte Jual Beli (Untuk mengetahui Status Tanah dan Bangunan) 5. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan Akte Pendirian Perusahaan untuk Badan Usaha Izin PMA/PMDN; (Jika berbentuk PT 6. dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumhan, Jika berbentuk CV SK Pengesahan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi 7. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Foto Copy yang dilegalisir Kecamatan 8. Surat Pernyataan Tetangga Asli yang ditandatangani Lurah dan Camat atau Fotocopy yang dilegalisir Kecamatan 9. Surat perjanjian sewa menyewa/ Kontrak 10. Foto Copy SIPMB Untuk atas nama Perorangan : - Luasan ≥ 1000 M² Surat Pernyataan balik nama di ketahui Notaris dan - Luasan ≤ 1000 M² Surat Pernyataan balik nama (Materai 6000) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

53

11.

Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

PERSYARATAN DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN BERBADAN HUKUM 1. Surat Permohonan dengan Kop Perusahaan 2. Foto Copy KTP Pemohon dan Pemilik Usaha/Penanggung Jawab 3. Foto Copy NPWP 4. Foto Copy Izin PMA/PMDN dan (Jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumhan, CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi 5. Akte pendirian perusahaan dan SK Penanggung jawab untuk kantor cabangnya. 6. Foto Copy Surat Tanah (Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan Jual Beli) /Akte Jual Beli (Untuk mengetahui Status Tanah dan Bangunan) 7. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan 8. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy yang dilegalisir Kecamatan 9. Surat Izin Gangguan lama atau foto copy dilegalisir (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi) 10. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya (Materai 6000)

STANDARD BIAYA BESARAN RETRIBUSI SURAT IZIN GANGGUAN Luas ruang usaha 1 s/d 100 m² BARU Luas Ruang usaha diatas 100 m² DAFTAR ULANG BALIK NAMA ALIH USAHA

TIDAK ADA BIAYA TIDAK ADA BIAYA

PERLUASAN

Penambahan Ruang Luas Usaha

PENGGANTIAN SK (rusak atau hilang)

TIDAK ADA BIAYA

Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp 500,(100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.500,-) + (Kelebihan dari 100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp. 350,-) 50% dari Biaya Retribusi Tidak Ada Biaya 100% dari Biaya Retribusi (100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.500,-) + (Kelebihan dari 100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp. 350,-) TIDAK ADA BIAYA

BESARAN INDEKS GANGGUAN DAN INDEKS LOKASI Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat tinggi/besar indeksnya 5

Indeks Gangguan

Perusahaan dengan tingkat gangguan menengah indeksnya 4 Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeksnya 3 Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2 Indeks Lokasi -

Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kota Jalan Lingkungan

5 4 3 2


54

LAMPIRAN : JENIS-JENIS USAHA YANG HARUS MEMILIKI IZIN GANGGUAN (HO) A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar Tinggi (Indeks 5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Industri Perakitan Kendaraan Bermotor Industri Tekstil (Perawatan, Penenunan, Pengolahan, Pencelupan) Industri Farmasi Insdustri Kimia Industri Semen Industri Penyamakan, Pengawetan Kulit - dan Industri Kulit Imitasi untuk Industri Industri Penggilingan Batu Industri Kertas/Pulp (bubuk kertas) Industri Batu Baterei Kering Industri Logam Elektro Plating Industri Seperator Accu Industri Karoseri Industri Manner Industri Besi Baja Industri Minyak Goreng Industri Margarine Industri Pupuk Industri Plastik Industri Peralatan Rumah Tangga Industri Ikan Industri Kayu Lapis Industri Gannen dan Pencucian Industri Gula Pasir Industri Karet Suatan Industri Pemberantasan Hama Industri Cat Logam, Melamic, Thiner Cat Kayu Industri Sabun,Pasta Gigi Industri Kosmetika Industri Perekat Industri Bahan Perekat Industri Korek Api Industri Pembersihan / Penggilingan minyak bumi Industri Kaca Lembaran Industri Kapur Industri Pengecoran Industri Logam, Baja Lembaran Pipa Baja Industri Paku, Engsel dan sejenisnya Industri Suku Cadang Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya Industri Transpormotor dan sejenisnya Industri Ban dan Vulkanisir Industri Panel Listrik Industri Kapal/Perahu Industri Kendaraan Roda Dua/Lebih

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

Industri Komponen dan Perlengkapan - Kendaraan Bermotor Industri Sepeda Industri Pembekuan / Pengepakan Industri Pencelupan Industri Batik Cap Industri Pengasapan Karet, Resmilling Industri Peti Kemas Industri Penggilingan Padi Pabrik Teh Pabrik Batteray Pabrik Internit Bengkel Bubut Rumah Potong Hewan Pabrik saos, Bihun,Sambal Industri Plywood Industri Alumunium Extrusi Industri Comikal Industri Spring bed, kasur busa Kawasan Industri Industri Rokok Putih Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil Industri Makan Ternak Industri Keramik Industri Susu Industri Penggilingan Jagung Untuk Bahan – Baku Big Corn Rice Aspal Sprayer Bioskop Pusat Hiburan Rumah Potong Hewan berkaki dua dan empat Industri Tempe, Tahu dan Terasi Hotel Berbintang dan Bertaraf Internasional Pembibitan Ayam Ras Peternakan Babi Peternakan Kera Peternakan Ayam / Unggas / Sarang Burung Walet Peternakan Sapi Perah SPBU / SPBG Rumah Sakit Umum / Rumah Sakit Bersalin Instalasi Pengolahan Air Limbah B3 Karaoke / Diskotik / Music Hidup / Sauna / SPA dan PUB Industri Laundry Industri Gas dan Industri Tabung Gas Menara Antena / Tower Selular Industri Karet

B.Perusahaan / Kegiatan Usaha Dengan Dengan Intensitas Gangguan Menengah ( Indek 4 )

C. Perusahaan / Kegiatan Usaha Dengan Intensitas Gangguan Sedang ( Indek 3 )

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Pabrik Mie, Makroni, Spagheti dan sejenisnya Pabrik Minyak Jarak Pabrik Minyak Kayu Putih Industri Bumbu Masak Industri Pengelolaan dan Pengawetan Industri Gula Merah Industri Pertenuan Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya Industri Penggergajian Kayu Industri Tinta Industri Porselin Industri Barang Gelas Industri Tepung Industri Lampu dan Perlengkapannya Industri Komponen Feed Protein Industri Kembang Gula Tanpa Coklat Industri Sepatu / Sandal Kulit Industri Barang dari Semen Industri Cat Tembok, Plamir Industri Pembersih Rumah Tangga Tambak Hasil Laut dan Air Tawar Industri Permadani Industri Kapuk Industri Kecap dan Tauco Industri Biskuit Industri Manisan Air Kelapa Industri Mebel Rotan Industri Kemasan dari Plastik Industri Pipa PVC Industri Plastik Gelombang Industri Komponen Sepatu Industri Barang dari Kulit Industri Alat Kantor dari Logam Industri Fiberglas Bengkel Kendaraan Bermotor Apartemen dan Rumah Susun

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.


Percetakan / Pemotongan Kertas Industri Pengelolaan Buah buahan -dan Sayur-sayuran Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi / Kacang-kacangan / umbi-umbian Industri Roti, Kue dan Sejenisnya Industri Batik Printing Industri Alat pertanian dan pertukangan Industri Alat Komunikasi Industri Alat Dapur dari Alumunium Industri Komponen Elektronika Industri Air Mineral Industri Kabel Listrik dan Telepon Industri Alat Fotographi Industri Barang Cetakan Industri Tekstil Jadi Ruko Kawasan Pertokoan Instalasi Pengolahan Air Limbah Non B3 Industri Instalasi Pengelolaan Air Bersih Perusahaan Pencucian Kendaraan Industri Sirup Industri Kerupuk Industri Minuman Tanpa Alkohol Industri Laundry tanpa Pencucian Industri Alat Musik Industri mainan Anak Industri Alat alat Tulis dan Gambar Industri Permata, aksesoris Industri Jamur Catering Industri Radio, TV dan sejenisnya Industri Penggilingan Kopi Jelly Essence Industri Kotak Karton Industri Furniture Industi Kerajinan dan kayu Industri Rotan Industri Kompenen Pakaian wanita Ruko Gudang Gedung Perkantoran Sarana Olahraga Terpadu/Komersilkan Sarana Olahraga Arena Padang Golf Sarana Olahraga Kolam Renang Pusat Pemukiman Real Estate Perusahaan Bahan Bangunan/ Material Show Room dan After Seles Perusahaan Goreng Bawang Supermarket/Hypermarket/Pasar Swalayan/ Hotel Bunga Melati/Losmen/Penginapan Tempat Rekreasi dan Tempat Permainan Anak Rumah Bilyard,Dindong dan sejenisnya WC yang dikomersilkan Pabrik Oncom Work Shop Lahan Parkir Yang di kelola swasta, Halte Central, Pool Kendaraan Bermotor,Truck, Alat Berat, Container dan sejenisnya PJTKI/BLK beserta Sarana dan Prasarananya Lembaga Kursus Yang Dikelola Oleh Swasta Pasar Tradisional yang dikelola oleh swasta Perusahaan Angkutan Barang/Orang Jasa Perbankan Salon Kantor Jasa Kontraktor, Isolator Biro Perjalanan Industri Konveksi Industri Pemintalan Benang

55

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN GANGGUAN No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Gangguan  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Gangguan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI




Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3

4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Gangguan dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Persyaratan LENGKAP


1 Hari Kerja

Cek Persyaratan


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5



1 Hari Kerja



6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Gangguan Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

BAP Tim Teknis

Diizinkan?

4 Hari Kerja

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak nota perhitungan, SKRD dan Izin Gangguan  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan dan pemarafan Nota Perhitungan, SKRD dan Izin Gangguan oleh kepala bidang terkait selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Gangguan

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin.. Izin Gangguan.

Tandatangan

Izin Gangguan.


8

 Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon, pemohon membayar retribusi, petugas loket menerima resi pembayaran dari pemohon dengan media SSRD yang telah di validasi oleh bank jabar banten/ bank persepsi dan petugas loket menyerahkan Izin gangguan Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Gangguan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Gangguan diarsipkan.

4 Hari Kerja

Pembayaran Izin Gangguan

Izin Gangguan

ARSIP

Izin Gangguan. Jumlah

10 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


56 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN XIV


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE(SOP) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Jenis Izin

Masa Berlaku

1

2

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Selama usaha berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 Tahun

Pemberi pertimbangan 3 Tim Teknis DISPERINDAG

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

4

5

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.

1. Terlindunginya perusahaanperusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka.

36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan SIUP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP. 2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dan Perizinan Di Bidang Perdagangan. 3. Peraturan

Walikota Bekasi Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Jabatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi.

4. Peraturan

Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

5. Peraturan

Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Perdagangan.

2. Terbinanya dunia usaha dan perusahaan kecil,menengah dan besar serta industri kecil dan usaha mikro.

Sasaran / Klasifikasi 6 Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan

Prosedur

Persyaratan

7

8

Standar biaya 9

Terlampir

Terlampir

-

Waktu 10 3 (Tiga) Hari Kerja

3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib. 4. Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. 5. Sebagai bahan evaluasi,pengawasan dan pengendalian.

6. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60

Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.


57

PERSYARATAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PERMOHONAN SIUP PERORANGAN PERMOHONAN BARU : 1. 2. 3. 4.

Surat Permohonan Foto Copy KTP Pemohon Foto Copy NPWP Perorangan Foto Copy Domisili Usaha dari Kelurahan/Kecamatan yang masih berlaku dilegalisir Kecamatan 5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) 6. Pas foto Direktur ukuran 3 x 4 berwarna ( 2 lembar ) SIUP PERORANGAN DAFTAR ULANG: 1. 2. 3. 4.

Surat Permohonan Foto Copy KTP Pemohon Foto Copy NPWP Perorangan (Bila Terjadi Perubahan) Foto Copy Domisili Usaha dari Kelurahan/Kecamatan yang masih berlaku dilegalisir Kecamatan 5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) 6. Siup Lama Asli atau Foto Copy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan Polres Kota Bekasi) 7. Pas foto Direktur ukuran 3 x 4 berwarna ( 2 lembar ) PERMOHONAN SIUP BERBADAN HUKUM PERMOHONAN BARU : 1. Surat Permohonan Kop Perusahaaan , 2. Foto Copy KTP Direktur 3. Foto Copy Akta Pendirian (untuk PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM , untuk CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi 4. Foto Copy NPWP Badan Hukum 5. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Foto Copy yang dilegalisir Kecamatan 6. Izin Gangguan bagi perusahaan yang mempunyai tingkat gangguan ≥ 3 7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) 8. Foto Direktur ukuran 3 X 4 berwarna ( 2 Lembar ) SIUP BERBADAN HUKUM DAFTAR ULANG : 1. Surat Permohonan Kop Perusahaaan 2. Foto Copy KTP Direktur 3. Foto Copy Akta Perubahan Jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan/Surat Pemberitahuan Perubahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV SK Pengesahan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi 4. Fotocopy NPWP Badan Hukum 5. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Foto Copy yang dilegalisir Kecamatan 6 Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya (Materai 6000) 7 Siup lama atau Foto Copy di lampirkan (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan Polres Kota Bekasi) 8. Foto Direktur ukuran 3 X 4 berwarna ( 2 Lembar)


58

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Usaha Perdagangan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Usaha Perdagangan dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Keterangan 9

Tidak Lengkap

Persyaratan LENGKAP


1 Hari Kerja

Cek Persyaratan


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


Perlu/ Tidak

Surat undangan

5

Kepala BPPT 8

Mengambil Form

Form &Persyaratan


3





1 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Usaha Perdagangan ,Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Usaha Perdagangan  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Usaha Perdagangan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Usaha Perdagangan

Cetak Izin Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Surat Izin Usaha Perdagangan..

Tandatangan Izin SIUP

1 Hari Kerja


8

 Pemberitahuan Izin Usaha Perdagangan telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Usaha Perdagangan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Usaha Perdagangan diarsipkan.

SIUP

SIUP

ARSIP

Jumlah

3 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

59

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tangga l :

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE(SOP) PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Jenis Izin 1 1. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Penutupan Perusahaan

Pemberi pertimbangan 2 Tim Teknis DISPERINDAG

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

3

4

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan SIUP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP.

1. Perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan


Sasaran / Klasifikasi 5 1. Perseroan Terbatas; 2. Perseroan Komanditer.

Prosedur

Persyaratan

6

7

Standar biaya 8

Terlampir

Terlampir

-

Waktu 9 3 (Tiga) Hari Kerja

2. Perusahaan telah menghentikan kegiatan usahanya

60

PERSYARATAN PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN 1. 2 3 4. 5.

Surat Permohonan Kop Perusahaan Foto Copy KTP Likuidator Akte Pembubaran Perusahaan dan SK Pembubaran Perusahaan Pengumuman di Mass Media minimal 2 (dua) Massa Media Surat Izin Usaha Perdagangan Asli


61

MEKANISME PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN No. 1 1.

2.

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Pencabutan Dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  Petugas loket memberikan informasi tentang Pencabutan Dan Penutupan Surat Pencabutan Dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI


4.


Persyaratan

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja

LENGKAP

Cek Persyaratan



Bagian Proses

Mengambil Form

Form &Persyaratan


3.


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis

Tidak Perlu


5.




1 Hari Kerja


6.

7.

8.

 Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Usaha Perdagangan ,Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Tidak

Surat Penolakan

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Pencabutan Dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Pencabutan Dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Pencabutan Dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  Pemberitahuan Pencabutan Dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Usaha Perdagangan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Pencabutan Dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diarsipkan.

Diizinkan?

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Surat Izin Usaha Perdagangan..

Pencatatan dan Penomoran  Pencabutan Dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Tandatangan Pencabutan Dan Penutupan Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1 Hari Kerja

 Pencabutan Dan Penutupan Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

ARSIP

Jumlah

3 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

62

LAMPIRAN XVI :


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) Jenis Izin Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)

Masa Berlaku


3 (tiga) tahun

Tim Teknis DISPERINDAGKOP

Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.428Huk/XII/2008 Tentang Pembebasan Retribusi Perizinan di Bidang Perdagangan, Perizinan di Bidang Perindustrian dan Tanda Daftar Gudang atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


Maksud dan Tujuan 1. Sebagai pedoman pengendalian pergudangan/ tempat penyimpanan barang di Kota Bekasi 2. Terciptanya Iklim Usaha yang sehat dan tertib 3. Sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bagi para pelaku dunia usaha


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Setiap Perusahaan yang memiliki/ menggunakan Gudang/ tempat penyimpanan barang di Kota Bekasi Wajib Memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), kecuali:

Terlampir

Terlampir

-

Waktu 3 (Tiga) hari kerja

a. Gudang yang berada di Pelabuhan b. Gudang yang melekat denganIndustrinya/u sahanya c. Gudang yang berada di dalam Kawasan Berikat

63

PERSYARATAN TANDA DAFTAR GUDANG PERMOHONAN BARU PERSEORANGAN 1

Surat permohonan

2

Foto Copy KTP Pemilik dan Penanggung Jawab Gudang

3 4

Foto Copy IMB / Perjanjian Sewa / Kontrak (Materai 6000) Foto Copy SIUP

5 6 7

Foto Copy Izin Gangguan Foto Copy NPWP pemilik Surat Kuasa apabila dikuasakanpengurusannya (Materai 6000)

DAFTAR ULANG PERSEORANGAN 1

Surat permohonan

2 3 4

Foto Copy KTP Pemilik dan Penanggung Jawab Gudang Foto Copy IMB / Perjanjian Sewa / Kontrak (Materai 6000) Foto Copy SIUP

5 6 7 8

Foto Copy Izin Gangguan Foto Copy NPWP pemilik Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Izin lama Asli dan atau Foto Copy dilegalisir (Jika hilang dilampirkan surat keterangan Kehilangan dari Polres Kota Bekasi

PERSYARATAN TANDA DAFTAR GUDANG PERMOHONAN BARU BADAN HUKUM 1

Surat permohonan Kop Perusahaan

2

Foto Copy KTP (Direktur)

3 4

Foto Copy IMB / Perjanjian Sewa / Kontrak (Materai 6000) Foto Copy SIUP

5 6 7

Foto Copy Izin Gangguan Foto Copy NPWP Badan Hukum

8

Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi)

DAFTAR ULANG 1 Surat permohonan Kop Perusahaan 2 Foto Copy KTP (Direktur) 3 Foto Copy IMB / Perjanjian Sewa / Kontrak (Materai 6000) 4 Foto Copy SIUP 5 6 7

Foto Copy Izin Gangguan Foto Copy NPWP Badan Hukum

8 9

Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Izin lama Asli atau Foto Copy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan Kehilangan Polres Kota Bekasi)

Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi)


64

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Tanda Daftar Gudang

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Tanda Daftar Gudang dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan


3


Tidak Lengkap

Persyaratan LENGKAP


1 Hari Kerja

Cek Persyaratan


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


Perlu /Tidak Surat undangan

5




1 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Tanda Daftar Gudang, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Tanda Daftar Gudang  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Tanda Daftar Gudang dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Izin Tanda Daftar Gudang

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Tanda Daftar Gudang

Tandatangan Izin Tanda Daftar Gudang

1 Hari Kerja


8

 Pemberitahuan Izin Tanda Daftar Gudang .telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Tanda Daftar Gudang kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Tanda Daftar Gudang diarsipkan.

Tanda Daftar Gudang

.

Izin Tanda Daftar Gudang

ARSIP

Jumlah

3 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

65

LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Jenis Izin

Masa Berlaku

Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Selama usaha berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 Tahun

Pemberi pertimbangan TIM TEKNIS DISPRINDAGKOP

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)

Maksud dan Tujuan

1. Terkendalinya perusahaan - perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka 2. Terbinanya dunia usaha 3. Terciptanya Iklim Usaha yang sehat dan tertib 2. Peraturan Daerah Kota Bekasi 4. Terjaminnya Nomor 8 Tahun 2009 Tentang perkembangan dan Penyelenggaraan Dan Perizinan di kepastian bagi Dunia Bidang Perdagangan Usaha 5. Sebagai bahan Informasi 3. Peraturan Walikota Kota Bekasi resmi bagi semua pihak Nomor 24 Tahun 2012 Tentang terutama bagi para Investor Penyelenggaraan Dan Perizinan 6. Sebagai bahan evaluasi Di Bidang Perdagangan ,pengawasan dan pengendalian


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Setiap Perusahan termasuk Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, Kantor Pembantu dan Anak Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Bekasi wajib memiliki TDP

Terlampir

Terlampir

-

Waktu

3 (tiga) hari kerja

4. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


66

PERSYARATAN PERMOHONAN BARU TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 1.

PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemilik 3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan 4. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) 5. Foto Copy SIUP

2.

PENANAMAN MODAL ASING (PMA) 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2. Foto Copy KITAS/PASPORT/ Direktur /Penanggung Jawab 3. Foto Copy Domisili Perusahaan dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan

4. 5. 6. 7. 3.

Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Foto Copy izin BKPM dan Akte Pendirian Perusahaan (untuk PT melampirkan SK

pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ) Akte Pembukaan Cabang dan SK Penanggung Jawab

PERSEROAN TERBATAS (PT) 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2. Foto Copy KTP Direktur /Penanggung Jawab 3. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4.

Foto Copy NPWP Badan Hukum

dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Foto Copy SIUP/Izin Teknis Lainnya Foto Copy Izin Gangguan (untuk usaha yang tingkat gangguannya ≥ 3) Foto Copy Izin Usaha Industri (untuk usaha yang melakukan produksi)

Akte Pembukaan Cabang dan SK Penanggung Jawab

PERSEKUTUAN COMANDITER (CV) 1. 2. 3. 4.

Surat Permohonan Kop Perusahaan Foto Copy KTP Direktur Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan 5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) 6. Foto Copy SIUP

7. Akte Pembukaan Cabang dan SK Penanggung Jawab 5.

KOPERASI 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Ketua Koperasi 3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan

4. 5. 6. 7. 8.

Foto Copy Akte Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Kementrian Koperasi/ Sederajat Daftar susunan pengurus koperasi Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Foto Copy SIUP Akte Pembukaan Cabang dan SK Penanggung Jawab STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

67

6.

BENTUK USAHA LAIN (BUL) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Surat Permohonan Kop BUL Foto Copy KTP Direktur /Penanggung Jawab Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan/Surat Penunjukkan dari Instansi yang berwenang Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan Foto Copy NPWP BUL Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Foto Copy SIUP Surat Keputusan penunjukan kantor cabang dan Penanggung Jawab

PERSYARATAN DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 1. PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2.

PERSEROAN TERBATAS (PT) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.

Surat Permohonan Foto Copy KTP Pemilik Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan Foto Copy SIUP Izin Lama Asli (Jika hilang melampirkan surat keterangan Kehilangan Polres Kota Bekasi) Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

Surat Permohonan Kop perusahaan Foto Copy KTP Direktur /Penanggung Jawab Foto copy akte pendirian perusahaan ( melampirkan SK Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM) Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan Surat Kuasa atau Foto Copy Izin Usaha Industri (untuk Usaha yang melakukan produksi) apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Foto Copy SIUP Foto Copy Izin Usaha Industri (untuk usaha yang melakukan produksi) Izin Lama dan atau fotocopy (Jika hilang melampirkan surat keterangan Polres Kota Bekasi) Surat Keputusan penunjukan cabang dan Penanggung Jawab

PENANAMAN MODAL ASING (PMA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Surat Permohonan Kop Perusahaan Foto Copy KITAS/PASPORT/ Direktur /Penanggung Jawab Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan Foto Copy Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Foto Copy Izin BKPM dan Akta Perubahan Jika berbentuk PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Foto Copy Izin Gangguan (untuk usaha yang tingkat gangguannya tinggi) Foto Copy Izin Usaha Industri (untuk usaha yang melakukan produksi) Izin Lama Asli dan atau fotocopy (Jika hilang melampirkan surat keterangan Polres Kota Bekasi) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

68

10. Surat Keputusan penunjukan cabang dari BKPM dan Penanggung Jawab

4.

PERSEKUTUAN COMANDITER (CV) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Surat Permohonan Kop Perusahaan Foto Copy KTP Direktur /Penanggung Jawab Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Foto Copy SIUP Foto Copy Izin Gangguan (untuk usaha yang tingkat gangguannya tinggi) Foto Copy Izin Usaha Industri (untuk usaha yang melakukan produksi) Izin Lama Asli atau fotocopy (Jika hilang melampirkan surat keterangan kehilangan Polres Kota Bekasi) Surat Keputusan penunjukan cabang dan Penanggung Jawab

5. KOPERASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Surat Permohonan Kop Perusahaan Foto Copy KTP Ketua Koperasi Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan Foto Copy Akte Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Kementrian Koperasi/ Sederajat Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Foto Copy SIUP Izin Lama Asli atau fotocopy (Jika hilang melampirkan surat keterangan Polres Kota Bekasi) Surat Keputusan penunjukan cabang dan Penanggung Jawab

6. BENTUK USAHA LAIN (BUL) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Surat Permohonan Kop BUL Foto Copy KTP Direktur /Penanggung Jawab Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan/Surat Penunjukkan dari Instansi yang berwenang Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan yang masih berlaku atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan Foto Copy NPWP BUL Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) Foto Copy SIUP Foto Copy Izin Gangguan (untuk usaha yang tingkat gangguannya tinggi) Foto Copy Izin Usaha Industri (untuk usaha yang melakukan produksi) Izin Lama dan atau fotocopy (Jika hilang melampirkan surat keterangan Polres Kota Bekasi) Surat Keputusan penunjukan cabang dan Penanggung Jawab


69

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN No. 1 1

2

3

4

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Tanda Daftar Perusahaan  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan  Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Tanda Daftar Perusahaan dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



Tim Teknis

6

7

Keterangan 9

Tidak Lengkap

Persyaratan LENGKAP

Cek Persyaratan

1 Hari Kerja



LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


Perlu /Tidak

Surat undangan

5

Kepala BPPT 8

Mengambil Form

Form &Persyaratan


Bagian Proses




1 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Tanda Daftar Perusahaan, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Tanda Daftar Perusahaan  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Tanda Daftar Perusahaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Tanda Daftar Perusahaan

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Izin Tanda Daftar Perusahaan..

Tandatangan Izin Tanda Daftar Perusahaan

1 Hari Kerja


8

 Pemberitahuan Izin Tanda Daftar Perusahaan telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin TDP kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Tanda Daftar Perusahaan diarsipkan.

Izin Tanda Daftar Perusahaan.

Izin Tanda Daftar Perusahaan

ARSIP

Jumlah

3 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI


70

LAMPIRAN XVIII :


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEROAN KOMANDITER DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

Jenis Izin


Dasar Hukum

1

2

3

Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer dan Penghapusan dari Daftar Perusahaan

TIM TEKNIS DISPERINDAGKOP

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

4

5

6

7

8

9

Terlampir

Terlampir

-

3 (tiga) hari kerja

1. Undang-Undang Nomor 3 1. Perusahaan tidak dapat Tahun 1982 Tentang Wajib menjalankan Maksud dan Daftar Perusahaan Tujuan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2. Pencabutan Izin Usaha 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)

1. Perseroan Terbatas; 2. Perseroan Komanditer.

2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan


71

PERSYARATAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN PERSEROAN KOMANDITER (CV) DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

1. 2. 3. 4. 5.

Surat Permohonan Kop Perusahaan Foto Copy KTP Likuidator Akte Pembubaran Perusahaan dan SK Pembubaran Perusahaan Pengumuman di Mass Media minimal 2 (dua) Massa Media Izin Tanda Daftar Perusahaan Asli


72

MEKANISME PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEROAN KOMANDITER DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN No. 1 1.

2.

Uraian Kegiatan

Pemohon

Loket Informasi

2

3

4

Pemohon meminta informasi Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan Petugas loket memberikan informasi tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan

MULAI




Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3.

4.




1 Hri Kerjaa

LENGKAP

Cek Persyaratan

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


Perlu /Tidak

Surat undangan

5.



Pembahasan /Kajian Teknis Rekomendasi dari SKPD Teknis

6

 Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan ,Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

1 Hari Kerja

Tidak BAP Tim Teknis

Diizinkan?

Ya 7.

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Pencabutan Dan Penutupan Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan)  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Pencabutan Dan Penutupan Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Pencabutan Dan Penutupan Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Surat Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan

TandatanganPencabutanDan PenutupanSuratPembubaran PerseroanTerbatasDanPerseroan KomanditerDan PenghapusanDariDaftar PerusahaanPerdagangan(SIUP)


8.

 Pemberitahuan Pencabutan Dan Penutupan Surat Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Pencabutan Dan Penutupan Surat Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan diarsipkan.

Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan

Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perseroan Komanditer Dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan

1 Hari Kerja

ARSIP

Jumlah

3 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI


RAHMAT EFFENDI

73

LAMPIRAN XIX :


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA INDUSTRI Jenis Izin

Masa Berlaku


Dasar Hukum

Maksud dan tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izin Usaha Industri

3 (Tiga) Tahun dan Wajib Daftar Ulang

Tim Teknis DISPERINDAGKOP

1 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perindustrian

1 Sebagai pedoman pengendalian tempat Usaha Industri di Kota Bekasi

Terlampir

-

8 (Delapan) Hari Kerja

2 Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.428Huk/XII/2008 Tentang Pembebasan Retribusi Perizinan di Bidang Perdagangan, Perizinan di Bidang Perindustrian dan Tanda Daftar Gudang atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang

2 Terciptanya Iklim Usaha yang sehat dan tertib

3 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

3 Sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bagi para pelaku dunia usaha


1 Industri Kecil dengan Terlampir Nilai Investasi Rp. 5 Juta s.d Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) Industri Menengah dengan Nilai Investasi di 2 atas Rp. 200 Juta s.d . Rp. 2 Milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) Industri Besar dengan Nilai Investasi di atas Rp. 2 Milyar s.d Rp. 10 Milyar (tidak termasuk tanah dan 3 bangunan tempat usaha)

74

Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Baru Perseorangan : 1. Surat Permohonan 2. Foto copy KTP Pemilik 3. Foto copy NPWP Pemilik 4. Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau

Fotocopy yang dilegalisir Kecamatan 5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (materai 6000) diketahui Notaris 6. Surat Izin Gangguan 7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (diatas Materai 6000) 8. Foto copy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran Berbadan Hukum : 1. 2. 3. 4.

Surat Permohonan Kop Perusahaan Foto copy KTP Direktur Foto copy NPWP Badan hukum Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) 5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (materai 6000) diketahui Notaris 6. Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau

Fotocopy yang dilegalisir Kecamatan 7. Izin Gangguan lama di lampirkan atau fotocopy Izin Gangguan 8. Foto copy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran 9. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Daftar Ulang 1. 2. 3. 4. 5.

Perseorangan : Surat Permohonan Foto copy KTP Pemilik Foto copy NPWP Pemilik Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy yang dilegalisir Kecamatan Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (materai 6000) diketahui Notaris

6.

Surat Izin Gangguan atau Foto copy (Jika hilang melampirkan surat Keterangan Polres Kota Bekasi) di jaring melalui HO 7. Foto copy SIUP dan TDP 8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) 9.

1. 2. 3. 4. 5.

Foto copy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran

Berbadan Hukum : Surat Permohonan Kop Perusahaan Foto copy KTP Direktur Foto copy NPWP Perusahaan Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (materai 6000) diketahui Notaris

6. 7. 8.

Foto copy Surat Izin Gangguan Surat Keterangan Domisili Perusahaan diketahui Lurah dan Camat Foto copy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran 9. Foto copy SIUP dan TDP 10 Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya ( Materai 6000) 11. IUI Lama dan atau fotocopy (Jika hilang melampirkan surat Keterangan Polres Kota Bekasi) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

75

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA INDUSTRI No. 1 1

2

3

4

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Usaha Industri  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Usaha Industri  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan  Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Usaha Industri dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Pemohon

Loket Informasi

3 MULAI

4 Informasi & Persyaratan


Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan


Bagian Proses

Tidak Lengkap

Persyaratan LENGKAP


2 Hari Kerja

Cek Persyaratan


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5



Pembahasan /Kajian Teknis Rekomendasi dari SKPD Teknis

6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Usaha Industri Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

3 Hari Dinas

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Usaha Industri  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Usaha Industri dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Usaha Industri

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Izin Usaha Industri

Tandatangan Izin Usaha Industri


8

 Pemberitahuan Izin Izin Usaha Industri telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Usaha Industri kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Usaha Industri diarsipkan.

Izin Usaha Industri.

Izin Usaha Industri

3 Hari Kerja

ARSIP

Jumlah

8 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

76

LAMPIRAN XX

:


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN Jenis Izin

Masa Berlaku

Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Izin Tetap: Selama Usaha Berjalan daftar Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali

Pemberi pertimbangan Tim Teknis Disperindagkop

Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderrn. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Maksud dan Tujuan


1. Menata keberadaan 1. Setiap Badan atau Pusat Perbelanjaan Perorangan yang dan Toko Modern melakukan kegiatan agar tetap bersinergi usaha di Kota Bekasi dengan pasar tradisional 2. Tempat Usaha yang kegiatan usahanya 2.Terciptanya Iklim menimbulkan Usaha yang sehat dan ancaman gangguan tertib terhadap lingkungan 3. Sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bagi pelaku dunia usaha

Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Terlampir

Terlampir

-

Waktu

5 (lima) Hari kerja

4. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderrn.


77

PERSYARATAN IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN PERMOHONAN BARU PERORANGAN 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemohon dan Pemilik Usaha/Penanggung Jawab 3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (SIPIMB)/Site Plan/Surat Perjanjian Kontrak/Sewa (materai 6000) diketahui Notaris

4. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan 5. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy yang dilegalisir 6. Izin Gangguan atau Fotocopy 7. Surat Kuasa apabila di kuasakan Pengurusannya (materai 6000) 8. Melampirkan SPPL/UKL UPL/AMDAL

PERMOHONAN BARU BADAN HUKUM 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2. Foto Copy KTP Pemohon dan Pemilik Usaha/Penanggung Jawab 3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (SIPIMB)/Site Plan/ Perjanjian/Kontrak/Sewa (materai 6000) diketahui Notaris

4. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan 5. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum)

6. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan 7. Izin Gangguan atau Fotocopy 8. Surat Kuasa apabila di kuasakan Pengurusannya (materai 6000) 9. Melampirkan Dokumen Hasil Kajian Sosial Ekonomi dari Konsultan 10.Melampirkan SPPL/UKL UPL/AMDAL 11.SK kantor cabang dengan penanggung jawab

PERMOHONAN DAFTAR ULANG PERORANGAN 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemohon dan Pemilik Usaha/Penanggung Jawab 3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (SIPMB)/Site Plan/ Perjanjian/ Kontrak/Sewa (materai 6000) diketahui Notaris 4. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan 5. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy yang dilegalisir 6. Izin Gangguan dan atau Fotocopy 7. Surat Kuasa apabila di kuasakan Pengurusannya (materai 6000) 8. Izin usaha Toko Modern atau Fotocopy


78

PERMOHONAN DAFTAR ULANG BADAN HUKUM 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2. Foto Copy KTP Pemohon dan Pemilik Usaha/Penanggung Jawab 3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (SIPMB)/Site Plan/Surat Perjanjian Kontrak/Sewa (materai 6000) diketahui Notaris

4. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan 5. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum)

6. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy dilegalisir Kecamatan 7. Izin Gangguan dan atau Fotocopy 8. Surat Kuasa apabila di kuasakan Pengurusannya (materai 6000) 9. Izin usaha Toko Modern/ Fotocopy 10. SK Kantor cabang dengan penanggung jawab


79

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN No. 1

2

3

4

Uraian Kegiatan 2 1  Pemohon meminta informasi Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat PerbelanjaanPetugas loket memberikan informasi tentang Izin Usaha Toko Modern Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan  Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Usaha Toko Modern Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan


Bagian Proses

Tidak Lengkap

Persyaratan LENGKAP

Cek Persyaratan



1 Hari Kerja

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5




1 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan  Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Usaha Toko Modern Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Izin Usaha Toko Modern Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan PencatatanIzin Usaha Toko Modern Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya Cetak Izin Tandatangan Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Izin Tanda Daftar Perusahaan..

Izin Usaha Toko Modern Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan


8

 Pemberitahuan Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkanIzin Usaha Toko Modern Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Usaha Toko Modern Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan diarsipkan.

1 Hari Kerja Izin Usaha Toko Modern Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Izin Usaha Toko Modern Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

ARSIP

Jumlah

3 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


80 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN XXI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME

Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

Klasifikasi /Sasaran

Prosedur

Persyaratan

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PENYELENGGARAAN /PEMASANGAN REKLAME

Minimal 7 Hari maksimal 365 hari

Tim Teknis Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU)

Penyelenggaraan Reklame : Memperhatikan Aspek Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kesopanan dan Keserasian dengan lingkungan sekitarnya.

Terlampir

Tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012

10 (Sepuluh) Hari Kerja

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Pajak Reklame. 3. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.


1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan / atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan , untuk memperkenalkan, mengajukan atau mengujikan suatu barang, jasa, seseorang atau Badan yang diselenggarakan / ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan /atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah

Klasifikasi Terlampir

2. Penempatan atau pemasangan Reklame perlu diatur dan dikendalikan agar tertib, indah, serasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi

81

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME PERMOHONAN BARU PERSYARATAN PERORANGAN 1. Surat Permohonan 2.

Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab

3. 4.

NPWP Pemilik Perhitungan kelayakan kontruksi reklame : - Untuk yang berukuran ≥ 20 Meter : Billboard, Bando, dan Jalan Penyeberangan Orang (JPO)

5.

Nama jenis Foto / desain serta luas Reklame yang akan di selenggarakan/ dipasang

6.

Denah/ Foto lokasi pemasangan

7.

Bukti Sewa / Kontrak lahan masyarakat/Swasta

8. 9.

Jaminan Asuransi pada Reklame Jenis Bilboard Lebar ≥ 18 M² Bukti setoran Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi

10. Surat Pernyataan Siap bongkar reklame diatas Materai 6000 11. Surat kuasa apabila pengurusannya dikuasakan (Materai 6000) PERSYARATAN BERBADAN HUKUM 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2. Foto Copy KTP Pemilik usaha/Penanggung Jawab 3. NPWP Berbadan Hukum 4. Foto Copy Akta pendirian ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM , CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi 5. Perhitungan kelayakan kontruksi reklame : - Untuk yang berukuran ≥ 20 Meter : Billboard, Bando, dan Jalan Penyeberangan Orang (JPO) 6. Nama jenis Foto / desain serta luas Reklame yang akan di selenggarakan/ dipasang 7. Denah/ Foto lokasi pemasangan 8. Bukti Sewa / Kontrak lahan Milik Masyarakat/Swasta 9. Jaminan Asuransi pada Reklame Jenis Bilboard Lebar ≥ 18 M² 10. Bukti setoran Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi 11. Surat Pernyataan Siap bongkar reklame diatas Materai 6000 12. Surat kuasa apabila pengurusannya dikuasakan (Materai 6000) PERSYARATAN PERPANJANG PERORANGAN 1. Surat Permohonan 2.

Foto Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab

3. NPWP Pemilik 4. Perhitungan kelayakan kontruksi reklame : - Untuk yang berukuran ≥ 20 Meter : Billboard, Bando, dan Jalan Penyeberangan Orang (JPO) 5. Nama jenis Foto / desain serta luas Reklame yang akan di selenggarakan/ dipasang 6. Denah/ Foto lokasi pemasangan 7. Bukti Sewa / Kontrak lahan yang digunakan 8. Jaminan Asuransi pada Reklame Jenis Bilboard Lebar ≥ 18 M² 9. Bukti setoran Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi 10. Surat Pernyataan Siap bongkar reklame diatas Materai 6000 11. Surat kuasa apabila pengurusannya dikuasakan (Materai 6000) 12. Melampirkan Izin Lama dan atau fotocopy STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

82

PERSYARATAN PERPANJANGAN BERBADAN HUKUM 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2.

Foto Copy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab

3. NPWP Berbadan Hukum 4. Foto Copy Akta pendirian ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM , CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi 5. Perhitungan kelayakan kontruksi reklame : - Untuk yang berukuran ≥ 20 Meter : Billboard, Bando, dan Jalan Penyeberangan Orang (JPO) 6. Nama jenis Foto / desain serta luas Reklame yang akan di selenggarakan/ dipasang 7. Denah/ Foto lokasi pemasangan 8. Bukti Sewa / Kontrak lahan Milik Masyarakat/Swasta 9. Jaminan Asuransi pada Reklame Jenis Bilboard Lebar ≥ 18 M² 10. Bukti setoran Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi 11. Surat Pernyataan Siap bongkar reklame diatas Materai 6000 12. Surat kuasa apabila pengurusannya dikuasakan (Materai 6000) 13. Melampirkan Izin Lama dan atau fotocopy


83

KLASIFIKASI REKLAME 1. NJOPR NON ROKOK DAN MINUMAN NON ALKOHOL adalah sebagai berikut :

NO

JENIS REKLAME

SATUAN UKURAN

NJOPR PER-SATUAN PER - HARI (Rp)

1

2

3

4

1 2

3

4

5 6 7 8 9

Reklame Bando Reklame Billboard a. Papan b. Neon Sign c. Tin Plate d. Sign Board e. Kertas f. Plastik g. Fiber Glass h. kaca i. Batu j. Logam k. Alat bersinar/penyiaran Reklame Cahaya A. Megatron b. Videotron c. Video Wall d. Large Electric Display ( LED ) e. Dinamic Wall Reklame Tempelan a. Poster b. Selebaran / Brosur c. Plug Chain Reklame Berjalan pada Kendaraan Reklame Udara / balon Reklame Suara Reklame Slide Reklame Peragaan a. Permanen ( Luar Ruang ) b. Tidak Permanen ( Dalam Ruang )

M²

2,000

M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M²

1,000 1,000 1,000 1,500 1,000 1,200 1,300 1,500 1,300 1,500 1,600

M² M² M² M² M²

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

M² Selebaran M² M² Buah Hari Hari

1,500 1,500 1,500 1,200 75,000 50,000 50,000

Satu Kali Peragaan Satu Kali Peragaan


400,000 300,000

84

II.

NJOPR ROKOK DAN MINUMAN ALKOHOL adalah sebagai berikut :

NO

JENIS REKLAME

1

2

1 2

3

4

5 6 7 8 9

Reklame Bando Reklame Billboard a. Papan b. Neon Sign c. Tin Plate d. Sign Board e. Kertas f. Plastik g. Fiber Glass h. kaca i. Batu j. Logam k. Alat bersinar/penyiaran Reklame Cahaya A. Megatron b. Videotron c. Video Wall d. Large Electric Display ( LED ) e. Dinamic Wall Reklame Tempelan a. Poster b. Selebaran / Brosur c. Plug Chain Reklame Berjalan pada Kendaraan Reklame Udara / balon Reklame Suara Reklame Slide Reklame Peragaan a. Permanen ( Luar Ruang ) b. Tidak Permanen ( Dalam Ruang )

SATUAN UKURAN

NJOPR PER SATUAN PER - HARI (Rp)

3

4

M²

2,500

M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M²

1,250 1,250 1,250 2,000 1,500 1,650 1,900 1,600 1,900 2,000 2,500

M² M² M² M² M²

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

M² Selebaran M² M² Buah Hari Hari

1,650 1,650 1,650 1,500 94,000 62,500 62,500

Satu Kali Peragaan Satu Kali Peragaan

500,000 400,000


85

Pajak Reklame berdasarkan Perda Kota Bekasi, No. 15 Tahun 2007 Adalah Sbb : No

Dasar Pengenaan

1

Nilai sewa Reklame yang dihitung berdasarkan pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame

Tarif Baru

Perpanjangan

25%

25%

1. NILAI LOKASI UNTUK JENIS REKLAME NON ROKOK DAN MINUMAN NON ALKOHOL

NO

LOKASI 2

HARGA DASAR PERTITIK (Rp)

1 1

Kawasan khusus

3 2500

2

Central Business Distrik (CBD)

1300

3 4 5 6 7

Business Distrik (BD) Jembatan Penyeberangan Perumahan Kawasan Terbuka dan Gelanggang Olah Raga Industri

1000 2500 1000 1000 1000

8 9 10

Perkantoran Pendidikan Campuran

1000 1000 1000

II. NILAI LOKASI UNTUK JENIS REKLAME ROKOK DAN MINUMAN BERALKOHOL

NO 1 1 2

LOKASI 2 Kawasan khusus Central Business Distrik (CBD)

HARGA DASAR PERTITIK (Rp) 3 3200 1700

3 4

Business Distrik (BD) Jembatan Penyeberangan

1250 3200

5 6 7 8 9

Perumahan Kawasan Terbuka dan Gelanggang Olah Raga Industri Perkantoran Pendidikan

1250 1250 1250 1250 1250


86

RUMUS DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME *: - Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai strategis lokasi reklame ( NSPR) sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame diwilayah Kota Bekasi -

Tarip Pajak reklame adalah 25% ( Dua puluh lima Persen ) dari nilai semua reklame. Nilai semua Reklame ( NSR ) adalah nilai jual objek pajak reklame (NJOPR) ditambah niali startegis pemasangan reklame (NSPR) Nilai jual objek pajak reklame ( NJOPR ) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk biaya beli barang reklame,

10

Campuran

1250


87

Konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi, pengangkutan. NILAI KLASIFIKASI JALAN (NKJ)

KLASIFIKASI JALAN

SUDUT PANDANG

1

2

3 1 2 3 4>

4 2 2.4 2.6 2.8

1 2 3 4>

1 1.2 1.3 1.4

Skor x NJOPR Untuk setiap titik pemasangan

Jalan Provinsi

1 2 3 4>

0.6 0.7 0.8 0.9


Jalan Kota

1 2 3 4>

0.1 0.2 0.3 0.4


1

Jalan Tol

Jalan Nasional/ Negara

2

3

4

SKOR

NILAI KLASIFKASI JALAN 5

NO


Contoh Penghitungan Pajak Reklame jenis Billboard A. Jenis Billboard non rokok dan minuman non alkohol Misal Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Billboard dengan ukuran 20 M2 yang lokasinya terletak pada kawasan khusus di jalan Jend. A Yani depan gerbang Tol Bekasi Barat dengan jumlah sudut pandang 3 Cara menghitung nilai sewa Reklame (NSR) NSR

= NJOPR + NSPR

NJOPR

= Rp. 1500,- per-M2 untuk jenis Billboard logam

NSPR

= Nilai lokasi + (Nilai kelas jalan dan sudut pandang) Nilai lokasi Kawasan khusus per-M2 = Rp.2500,Nilai kelas jalan dengan sudut pandang 3 adalah : Skor x NJOPR (1,3 x 1500) = Rp.1950,Rp.2500,- + Rp.1950,Rp.4450,-


88

Jadi Nilai Sewa Reklame untuk jenis Billboard dengan ukuran 20 M2 dengan batas minimal 1 (satu) Tahun adalah : = 20 x (NJOPR + NSPR) = 20 x ( Rp. 1.500,- + Rp. 4.450,- ) = 20 x Rp.5.950,= Rp.119.000,- x 365 Hari = Rp.43.435.000,Cara menghitung Pajak Reklame adalah : Pajak

= Tarif x Nilai Sewa Reklame Tarif Pajak berdasarkan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan hasil perhitungan di atas sebesar Rp. 43.435.000,= 25 % x Rp. 43.435.000,= Rp. 10.858.800,-

B. Jenis Billboard minuman beralkohol dan / rokok, maka pengenaan pajaknya adalah : NSR

= NJOPR = NSPR

NJOPR NSPR

= Rp. 2.000,- per- M2 untuk jenis Billboard logam = Nilai lokasi + ( Nilai kelas jalan dan sudut pandang) Nilai lokasi kawasan khusus per-M2 = Rp.3200,NIlai kelas jalan dengan sudut pandang 3 adalah : Skor x NJOPR (1,3 X Rp .2.000,-) = Rp. 2.600,Rp. 3.200,-+ Rp.2.600,Rp. 5800,-

Jadi Nilai Sewa Reklame untuk jenis Billboard dengan ukuran 20 M2 dengan batas minimal 1 (satu) tahun adalah: = 20 x (NJOPR + NSPR) = 20 x (Rp. 2.000,- + Rp. 5.800,-) = 20 x Rp.7.800,= Rp.156.000,- x 365 Hari = Rp. 56.940.000,-

Cara menghitung Pajak Reklame adalah : Pajak = Tarif x Nilai Sewa Reklame (NSR) Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan hasil perhitungan diatas sebesar Rp.56.940.000 = 25 % x Rp.56.940.000,= Rp. 14.235.000,C.

Jenis Billboard dalam ruangan non minuman beralkohol dan non rokok, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50 % dari perhitungan diatas : = 50 % x Rp. 10.858.800,= Rp. 5.429.400,-


89

Contoh perhitungan Pajak Reklame jenis kain untuk non Rokok dan minuman non alkohol Misal perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis kain dengan ukuran 10 M2 yang lokasinya terletak pada kawasan Perumahan disepanjang jalan kota/ lingkungan dengan jumlah sudut pandang. 1. Cara menghitung NIlai Sewa Reklame (NSR) : NSR

= NJOPR + NSPR

NJOPR NSPR

= Rp.5.200,- per –M2 untuk jenis kain = 70% x Rp.5.200,= Rp. 3.640,-

Untuk jenis reklame kain tidak ada nilai khusus atau lokasi, kelas, jalan dan sudut pandang. Jadi nilai sewa reklame kain dengan ukuran 10 M2 dengan batas minimal pajak selama 1 (satu) Minggu adalah : = 10 x (NJOPR + NSPR) = 10 x (Rp. 5.200,- + Rp. 3.640,-) = Rp. 88.400,2. Cara menghitung Pajak Reklame adalah : Pajak

= Tarif x Nilai Sewa Reklame adalah : Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%. Nilai Sewa Reklame ( NSR) berdasarkan hasil perhitungan diatas sebesar Rp.88.400,= 25% x Rp. 88.400,= Rp. 22.100,- x 7 Hari = Rp. 154.700,-

Apabila Reklame yang dipasang dalam ruangan / in door bukan minuman beralkohol dan rokok, maka pengenaan pajaknya ditetapakan sebesar 50% dari perhitungan diatas : = 50%x Rp. 154.700,= Rp. 77.400,Keterangan * = Perubahan Harga


90

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame  Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Reklame

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI




Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3

4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Persyaratan LENGKAP

Cek Persyaratan



2 Hari Kerja

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5




3 Hari Kerja


6

7

8

 Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Reklame , Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak nota perhitungan SKPD dan Izin Reklame  Dokumen Format/Draft Izin Reklame diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan dan pemarafan izin reklame oleh kepala bidang terkait dan BPPT membuat Surat permohonan kepada instansi terkait untuk menerbitkan Nota Perhitungan dan SKPD, selanjutnya penandatanganan Izin Reklame oleh Kepala BPPT  Pencatatan dan Penomoran Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame  Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon, pemohon membayar pajak, petugas loket menerima resi pembayaran dari pemohon dengan media SSPD yang telah di validasi oleh bank jabar banten/ bank persepsi dan petugas loket menyerahkan Izin Reklame Bangunan Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Reklame kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame di arsipkan

Diizinkan?

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft

Izin Reklame

Tandatangan

Izin Reklame


5 Hari Kerja Pembayaran Pajak

Penyelenggaraan /Pemasangan Reklame

ARSIP

Penyelenggaraan /Pemasangan Reklame

Jumlah

10 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


91 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN XXII :


PROSEDUR TETAP/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM (IPTM) Jenis Izin

Masa Berlaku Izin

Pemberian Pertimbangan

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 Tahun

Tim Teknis Dinas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU)

Tertampungnya keinginan warga masyarakat Kota Bekasi untuk dapat memakamkan jenazah keluarganya di TPU yang dikelola oleh Pemda Kota Bekasi.

Mengoptimalkan kondisi Pemakaman yang multi Standar Sosial dan mendapatkan kondisi lingkungan yang asri dan tertib.

Terlampir

a. Rp. 100.000,-

6 (enam) Hari Kerja

IPTM a. Pemakaman Baru

1. Perda Nomor 76 Tahun 1999 tentang Ketentuan Umum Mengenai Pelayanan Pemakaman. 2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

b. Pemakaman Tumpang Tindih

3 Tahun

3. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

c. Pindah Kerangka

d. Perpanjangan

Terlampir

b. Rp. 75.000,c. Rp. 50.000,-

3 Tahun


d. Rp. 50.000,-

92

PERSYARATAN IPTM I.

PEMAKAMAN BARU 1.

Mengisi formulir / blanko permohonan dari keluarga ahli waris/ keluarga mendiang yang telah di sediakan TPU.

2.

Melengkapi dengan fotocopy KTP/Kartu Keluarga (KK) yang bertanggung jawab (ahli waris).

3.

II.

Menyerahkan fotocopy Surat Kematian dari Kelurahan dan Rumah Sakit/ Puskesmas

PEMAKAMAN TUMPANG TINDIH 1. Mengisi formulir / blanko permohonan dari keluarga ahli waris/ keluarga mendiang yang telah di sediakan TPU. 2. Melengkapi dengan fotocopy KTP/Kartu Keluarga (KK) yang bertanggung jawab (ahli waris). 3. Menyerahkan fotocopy Surat Kematian dari Kelurahan dan Rumah Sakit/ Puskesmas 4. Surat peryataan tidak keberatan dari pihak keluarga (Materai 6000)

III.

PINDAH KERANGKA 1.

Mengisi formulir / blanko yang telah di sediakan

2.

Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga pihak yang bertanggung jawab dan menyerahkan surat Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) asli serta membawa 2 lembar (Materai 6000).

3.

IV.

Surat peryataan tidak keberatan dari pihak keluarga (Materai 6000)

PERPANJANGAN 1.

Mengisi formulir / blanko yang telah di sediakan

2.

Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga pihak yang bertanggung jawab dan menyerahkan surat izin penggunaan tanah makam (IPTM) asli serta membawa 2 lembar (Materai 6000).


93

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IPTM No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi IPTM  Petugas loket memberikan informasi tentang IPTM

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI




4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan IPTM dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan Mengisi Form &Persyaratan

3

Bagian Proses

Tidak Lengkap

Persyaratan LENGKAP

Cek Persyaratan


1 Hari Kerja

 Bagian Proses mempelajari berkas Pemohon, bila persyaratan administrasi sudah sesuai  Penerbitan/pencetakan dokumen format/draft IPTM, Nota Perhitungan, SKRD  Format Draf IPTM, nota perhitungan, SKRD, diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan dan pemarafan oleh kepala bidang terkait selanjutnya penandatanganan IPTM oleh Kepala BPPT  Pencatatan dan Penomoran IPTM

LENGKAP

Pemeriksaan Dokumen Format/ Draft IPTM

Berita acara Tim Teknis

Pencetakan

Tandatangan Izin IPTM


5

 Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon, pemohon membayar Retribusi, petugas loket menerima resi pembayaran dari pemohon dengan media SSPD yang telah di validasi oleh bank jabar banten/ bank persepsi dan petugas loket menyerahkan IPTM Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan IPTM kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Retribusi dan IPTM di arsipkan

Bayar Retribusi

Surat IPTM

ARSIP 5 Hari Kerja

Surat IPTM

Jumlah

6 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI


94

LAMPIRAN XXIII: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PELAYANAN KESEHATAN IZIN APOTEK

Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

1

2

3

4

1.

5 (lima tahun) selama izin profesi masih berlaku dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru

2.

Permohonan memperbaharui Izin dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir

3.

Surat Izin Apotek diperbaharui apabila:  Pindah lokasi/ alamat.  Terjadi pergantian Apoteker pengelola Apotek  Terjadi pergantian pemilik Modal apotek  Terjadi pergantian nama Apotek

Izin Apotek

Tim Teknis DINAS KESEHATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 2. Kepmenkes Nomor : 889/MENKES/PER/ V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 3. Kepmenkes Nomor : 1332/ MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor.922 /MENKES/PER/X/ 1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek 4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 23 A Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


Maksud dan Tujuan

Klasifikasi/Sasaran

Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

5

6

7

8

9

10

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan di bidang kesehatan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat

Apoteker baik perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya yang bekerjasama dengan pemilik Modal atau mandiri untuk menyelenggarakan apotek disuatu tempat tertentu yang berupa pelayanan resep Dokter dan pengelolaan perbekalan kefarmasian

Terlampir

Terlampir

-

14 (empat belas) Hari Kerja

95

LAMPIRAN : I.

KETENTUAN UMUM UNTUK MENYELENGGARAKAN APOTEK : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Izin Apotek diberikan kepada Apoteker Dipimpin oleh seorang Apoteker Pengelola apotek yang telah memiliki STRA Mempunyai tempat sendiri atau milik pihak lain yang berdasarkan atas perjanjian kerja sama antara apoteker dengan Pemilik modal Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya Apoteker wajib melayani resep sesuai tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat Apoteker wajib memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan ke pasien Apabila apoteker berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Apoteker Pendamping Apabila Apoteker Pengelola Apotek dan Apoteker Pendamping berhalangan melaksanakan tugasnya, Apoteker Pengelola Apotek dapat menunjuk Apoteker Pengganti Penunjukkan dimaksud pada poin 6) dan 7) harus dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 ( dua) tahun secara terus-menerus, Surat Izin Apotek atas nama Apoteker tersebut dicabut Dalam pelaksanaan pengelolaan apotek, Apoteker Penanggung jawab dapat dibantu oleh Asisten Teknis Kefarmasian. Apoteker Penanggung jawab turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti dan Tenaga Teknis Kefarmasian

II. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN APOTEK DENGAN MELAMPIRKAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Surat Permohonan (materai 6000) Fotocopy Ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang berstatus PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainya Surat Pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek bermaterai yang cukup Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal Apotek Denah Bangunan Apotek Peta Lokasi Apotek Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat sarana atau kontrak) Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) Fotocopy Izajah Tenaga Teknis Kefarmasian Fotocopy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian Akte Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal Apotek Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di Apotek Lain Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan peraturan perundangundangan di bidang obat-obatan Daftar Terperinci Alat dan Perlengkapan Apotek Foto Copy SIUP Foto Copy NPWP Surat Pernyataan tidak Keberatan dari tetangga sekitar , yang ditandatangani RT, RW dan Kelurahan, apabila lokasi dipermukiman penduduk Surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000) Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)


96

III.

PERMOHONAN IZIN APOTEK KARENA PERGANTIAN APOTEKER PENANGGUNG JAWAB APOTEK DENGAN MELAMPIRKAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

IV.

Surat Permohonan (materai 6000) Surat Izin Apotek Asli Fotocopy Ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang berstatus PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainya Surat Pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek bermaterai yang cukup Fotocopy KTP Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal Apotek Denah Bangunan Apotek Peta Lokasi Apotek Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat sarana atau bukti kontrak) Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) Fotocopy Izajah Tenaga Teknis Kefarmasian Fotocopy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian Akte Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal Apotek Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di Apotek Lain (Materai 6000) Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan (Materai 6000) Daftar Terperinci Alat dan Perlengkapan Apotek Foto Copy SIUP Foto Copy NPWP Surat Pernyataan tidak Keberatan dari tetangga sekitar , yang ditandatangani RT, RW dan Kelurahan, apabila lokasi dipermukiman penduduk Surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000) Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Berita Acara Serah Terima dari apoteker lama ke apoteker baru Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN APOTEK KARENA PERPINDAHAN LOKASI MELAMPIRKAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Surat Permohonan (materai 6000) : Surat Izin Asli Fotocopyijazah Apoteker yang dilegalisir Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang berstatus PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainya Surat Pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek bermaterai yang cukup Fotocopy KTP Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal Apotek Denah Bangunan Apotek Peta Lokasi Apotek Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat sarana atau bukti kontrak) Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) Fotocopy Izajah Tenaga Teknis Kefarmasian Fotocopy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian Akte Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal Apotek Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di Apotek Lain (Materai 6000) Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan (Materai 6000) Daftar Terperinci Alat dan Perlengkapan Apotek Foto Copy SIUP Foto Copy NPWP Surat Pernyataan tidak Keberatan dari tetangga sekitar , yang ditandatangani RT, RW dan Kelurahan, apabila lokasi dipermukiman penduduk Surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000) Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

97

V.

PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN APOTEK DENGAN MELAMPIRKAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Surat Permohonan (materai 6000) Surat Izin Apotek Asli Fotocopy Ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang berstatus PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainya Surat Pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek bermaterai yang cukup Fotocopy KTP Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal Apotek Denah Bangunan Apotek Peta Lokasi Apotek Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat sarana atau kontrak) Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) Fotocopy Izajah Tenaga Teknis Kefarmasian Fotocopy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian Akte Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal Apotek Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di Apotek Lain Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan Daftar Terperinci Alat dan Perlengkapan Apotek Foto Copy SIUP Foto Copy NPWP Surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000) Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)


98

LAMPIRAN XXIV



PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARAAN IZIN PEDAGANG TOKO OBAT Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izin Toko Obat

1. Masa berlaku 5 (lima tahun) selama izin profesi masih berlaku dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru 2. Permohonan memperbaharui izin dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir. 3. Surat Izin Toko Obat harus diperbaharui apabila: - Pindah lokasi/ alamat. - Terjadi pergantian Penanggung jawab - Terjadi pergantian pemilik toko obat - Terjadi pergantian nama toko obat


Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan,penge ndalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dalam bidang kesehatan disesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan usaha Toko Obat disuatu tempat tertentu yang berupa obat bebas dan obat bebas terbatas

Terlampir

Terlampir

-


1.

2.

3.

4.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia:889/MENKES /PER/V/2011 Tentang Registrasi,Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia: 1331/MENKES /SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 23A Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


99

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN PEDAGANG TOKO OBAT: I. PERMOHONAN IZIN BARUTOKO OBAT 1

Surat Permohonan (Materai 6000)

2

Foto copy Ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian

3

Foto Copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian

4

Foto Copy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian

5

Foto Copy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian

6

Surat Pernyataansebagai penanggung jawab Toko Obat (Materai 6000)

7

Surat Izin dari atasan langsung tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya

8 9

Surat pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan farmasidari pemilik Toko Obat (materai 6000) Foto copy KTP pemilik Toko Obat

10

Foto copy SIUP

11

Foto copy NPWP

12

Denah lokasi Toko Obat

13

Bukti kepemilikkan sarana (Akte Jual Beli/ Sertifikat/ Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa)

14

Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

15

II. PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN TOKO OBAT KARENA PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TOKO OBAT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Surat Permohonan (Materai 6000) Izin Toko Obat asli Surat pernyataan tidak akan melanggar perundang – undangan farmasi dari pemilik toko obat Foto Copy KTP pemilik Toko Obat Foto Copy SIUP Surat pernyataan sebagai penanggung jawab toko obat (materai 6000) Surat Izin dari atasan langsung tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI/ Instansi pemerintahan lainnya Foto copy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian Foto copy Ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian Foto copy NPWP

16

Fotocopy surat tanda Registrasi tenaga teknis kefarmasian Fotocopy surat sumpah tenaga teknis kefarmasian Denah lokasi Toko Obat Bukti kepemilikkan sarana (Akte Jual Beli/ Sertifikat/ Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa) Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Pengunduran diri penanggung jawab toko obat lama , disetujui oleh pemilik sarana toko obat

17

Berita serah terima dari penanggung jawab toko obat lama kepada penanggung jawab toko obat baru

18

Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai6000)


100

III. PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN TOKO OBAT KARENA PERPINDAHAN LOKASI TOKO OBAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Surat Permohonan (Materai 6000) Izin Toko Obat Asli Foto copy Ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian Foto Copy Surat tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian Foto Copy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian Foto Copy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian Surat Pernyataansebagai penanggung jawab toko obat (materai 6000) Surat Izin dari atasan langsung tempat tenaga teknis kefarmasian bekerja bagi PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya Surat pernyataan tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan farmasi Daripemilik toko obat (materai 6000) Foto copy KTP pemilik Toko Obat Foto copy NPWP Foto copy SIUP Denah lokasi dan denah ruanganToko Obat Bukti kepemilikkan sarana (Akte Jual Beli/ Sertifikat/ Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa) Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

IV. PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN TOKO OBAT Dengan melampirkan 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Izin Toko Obat Asli 3. Foto copy Ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian 4. Foto Copy Surat tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian 5. Foto Copy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian 6. Foto Copy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian 7. Surat Pernyataansebagai penanggung jawab toko obat (materai 6000) 8. Surat Izin dari atasan langsung tempat tenaga teknis kefarmasian bekerja bagi PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya 9. Surat pernyataan tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan farmasi Dari pemilik toko obat (materai 6000) 10. Foto copy KTP pemilik Toko Obat 11. Foto copy SIUP 12. Foto copy NPWP 13. Denah lokasi dan denah ruanganToko Obat 14. Bukti kepemilikkan sarana (Akte Jual Beli/ Sertifikat/ Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa) 15. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) 16. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)


101

LAMPIRAN XXV :



PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARAAN IZIN OPTIKAL Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izin Optikal

1.Masa berlaku 5 (lima tahun) selama izin profesi masih berlaku dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru


Perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata

Terlampir

Terlampir

-

14(empat belas) Hari Kerja

2.Permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Kepmenkes Nomor 1424 / Menkes/ SK / XI / 2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal 3. Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.

Dalam rangka meningkatkan pengendalian dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.



102

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN OPTIKAL 1. 2.

Surat Permohonan ( Materai 6000)

3. 4.

Foto Copy KTP pemohon Surat pernyataan kesediaan dari Refraksionis Optisien (RO) sebagai penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung pada optikal yang akan didirikan dengan melengkapi : a. FotoCopy ijazah refraksionis optisien yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya b. Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) dan Surat Izin Kerja (SIK); c. Surat perjanjian antara RO dengan pemilik sarana; d. FotoCopy KTP Refraksionis Optisien; e. Surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau rumah sakit pemerintah; b. Surat keterangan tidak buta warna dari dokter ahli mata g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;; . Surat pernyataan kerjasama dengan laboratorium optikal tempat memproses lensa-lensa pesanan bila optikal itu belum memiliki laboratorium sendiri; Bagi optikal yang mempunyai laboratorium lensa kontak harus melampirkan surat pernyataan kesediaan bagi Dokter Spesialis Mata sebagai penanggung jawab laboratorium dengan melampirkan : a. Foto Copy ijazah dan fotocopy sertifikat pelatihan di bidang lensa kontak; b. Surat perjanjian pemilik sarana dengan penanggung jawab laboratorium; c. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Daftar peralatan yang akan digunakan antara lain : alat-alat untuk menentukan tajam penglihatan, lensa-lensa percobaan lengkap dengan bingkai percobaan, lensa meter dan alat reparasi; Daftar ketenagaan; Peta lokasi dan denah ruangan; Bangunan optikal sekurang-kurangnya terdiri dari :

c.

5.

6. 7. 8.

Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum)

a. Ruang periksa dengan ukuran panjang minimal 3 meter x 3 meter; b. Ruang tamu dan ruang pamer sekurang-kurangnya 2 meter x 2 meter; c. Ruang pemasangan (fitting) dengan ukuran sekurang-kurangnya 1 meter x 2 meter;

9.

10.

d. Untuk optikal yang mempunyai laboratorium, luas ruangan Laboratorium minimal 2 meter x 3 meter, dan mempunyai peralatan mesin seferis, mesin silinderis, tool (lengkap), naal (lengkap), alat pengukur lensa, alat pengukur tebal lensa dan bahan-bahan penggosok. Rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Optikal Seluruh Indonesia (GAPOPIN) cabang Kota Bekasi dengan menyebutkan bahwa RO yang diajukan hanya menjadi penanggung jawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut; Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)


103

LAMPIRAN XXVII :



PELAYANAN KESEHATAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN SALON KECANTIKAN Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan salon kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

Terlampir

Terlampir

-

14 (empat belas) hari kerja

Izin Salon Kecantikan

1. 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru 2. Permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.


1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan Di Bidang Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI Tahun 2011 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelengaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 23A Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


104

PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IZIN SALON KECANTIKAN Surat Permohonan diajukan oleh penanggung jawab salon kecantikan bermaterai cukup dengan melampirkan : 1.

Persyaratan Penanggung Jawab Salon Kecantikan : a. Foto Copy KTP yang masih berlaku b. Foto CopySertifikat Keahlian c. Surat Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab salon kecantikan bermaterai cukup d. Rekomendasi dari Organisasi Ahli kecantikan Indonesia setempat e. Surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat f.

Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak (2 lembar

2. Daftar Jumlah dan Jenis Tenaga Kerja yang digunakan disertai Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Setempat 3. Daftar Jumlah dan Jenis Alat Kecantikan yang digunakan dengan Mencantrumkan nomor registrasi serta kegunaannya 4. Daftar Jumlah Kosmetik yang digunakan 5. Peta Lokasi dan Denah Ruangan Salon Kecantikan 6. Bila ada Tenaga Ahli Kecantikan Kulit dan atau Rambut agar : a. Foto Copy KTP yang masih berlaku b. Foto Copy Sertifikat Keahlian c. Surat Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab Salon Kecantikan d. Rekomendasi dari Organisasi Ahli kecantikan Indonesia setempat e. Surat keterangan dari Puskesmas setempat f.

Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)


105

LAMPIRAN XXVIII: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :


PELAYANAN KESEHATAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN KLINIK KECANTIKAN Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izin Klinik Kecantikan

1. Masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru


Perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarak an pelayanan kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

Terlampir

Terlampir

-


2. Permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.

Tim Teknis 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 DINAS Tentang Kesehatan KESEHATAN 2. Pedoman Penyelenggaraan Kecantikan Estetika Depkes RI Tahun 2007 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelengaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 23A Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


106

PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IZIN KLINIK KECANTIKAN 1. 2.

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

Surat permohonan (materai 6000 ) Foto Copy Akta pendirian Badan Hukum ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) atau KTP ( Untuk kepentingan perorangan) Foto Copy Sertifikat Tanah dan IMB/Kontrak/Sewa Foto Copy Surat Persetujuan tetangga ( sedangkan untuk tipe klinik kecantikan tipe utama diperlukan izin gangguan / HO dari pemerintah kab/kota Foto Copy Perjanjian pemusnahan/ pengolahan limbah medic dengan tempat yang memiliki pengolahan limbah medic yang memenuhi syarat Penanggung jawab teknis medis dengan melampirkan : - Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab teknis medis - Surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab teknis medis - Fotocopy KTP setempat - Fotocopy Surat Tanda Registrasi ( STR ) Dokter ( Legalisasi konsil kedokteran Indonesia ) - Fotocopy Surat Izin Praktek ( SIP ) - Fotocopy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bidang Estetika Medik yang diselenggarakan Institusi Pendidikan Nasional/ Internasional atau Organisasi Profesi ( OP ) terkait yang diakui pemerintah sesuai pedoman P2KB Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku yang di tanda tangani oleh pemilik dan penanggung jawab teknis medis Daftar tarif dan jenis pelayanan Foto copy NPWP Daftar Peralatan Peta Lokasi dan Denah Bangunan / Ruangan beserta ukurannya Daftar kosmetik , obat- obatan dan implant yang digunakan SOP yang ditanda tangani oleh penanggung jawab teknis medis Mempunyai ikatan kerjasama dengan RS rujukan ( untuk klinik kecantikan tipe utama ) Blanko rekam medis dan inform consent Daftar ketenagaan Untuk Klinik Kecantikan Tipe Utama agar Melampirkan : a). Dokter / Dokter Gigi : * Fotokopi surat tanda registrasi ( STR ) Dokter ( Legalisasi Konssil Kedokteran Indonesia ) * Fotokopi SIP * Fotopi sertikat Pendidikan dan Pelatihan Estetik medic, yang masih berlaku (5 tahun terakhir ) b) Dokter Specialis / Dokter Gigi Spesialis : * Fotokopi surat tanda registrasi ( STR ) Dokter ( Legalisasi Konssil Kedokteran Indonesia ) c). Perawat: * Fotokopi surat izin perawat * Fotokopi SIK Perawat d). Beautican/Aesthetican/Cosmetologist : * Fotokopi surat izin kerja sebagai Junior Beautican atau Senior Beautican atau esthetician/Cosmetologist e).Apoteker : * Fotokopi KTP setempat * Fotokopi STRA * Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab sarana farmasi * Surat Pernyataan Apoteker hanya melayani resep asal dalam klinik dan tidak melayani resep asal luar klinik serta tidak melayani obat – obat golongan narkotika f). Asisten Apoteker: * Fotokopi surat tanda registrasi ( STR ) Tenaga Teknik Kefarmasian * Fotokopi Surat Ijin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

107

LAMPIRAN XXIX : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :


PELAYANAN KESEHATAN IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK SWASTA Jenis Izin

Masa Berlaku Izin

Pemberi Pertimbanga n

1

2

3

IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK SWASTA

5 (lima) tahun selama Laboratorium tersebut 1. tidak pindah alamat 2. tidak berganti a) Kepemilik an b) Penanggu ng jawab c) Klasifikasi


Dasar Hukum 4 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/MENKES/SK/III/2008 Tentang Pedoman Akreditas Laboratorium Kesehatan 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta 6. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 23A Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 7. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

5

6

7

8

9

10

Terlampir

Terlampir

-

14 (Empat Belas) hari kerja

Agar dalam penyelenggaraan laboratorium Klinik Swasta memiliki izin; Tersediannya pedoman dalam proses pelayanan perizinan Laboratorium Klinik Swasta

Laboratorium klinik pratama

108

PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM SWASTA (PRATAMA): 1. Surat permohonan ( materai 6.000,-) 2. Foto copy KTP Pemilik dan Penanggung Jawab 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi)

4. Foto Copy MOU Pengelolaan Limbah Padat 5. Denah pembuangan limbah cair 6. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat 7. Rekomendasi dari Lurah setempat 8. Rekomendasi Camat setempat 9. Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar 10. Data kelengkapan bangunan laboratorium 11. Data kelengkapan peralatan laboratorium 12. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya 13. Denah ruangan (dengan skala 1:10) 14. Daftar ketenagaan 15. Daftar kemampuan pemeriksaan laboratorium serta tarif pemeriksaan 16. Surat pernyataan sebagai tenaga Analis (bermaterai 6.000,-) dengan menyertakan : - Foto copy KTP - Foto copy ijazah / STR - Foto 3 x 4 (2) lembar berwarna 17. Surat pernyataan sebagai tenaga Perawat (bermaterai 6.000,-) dengan menyertakan : - Foto copy KTP - Foto copy SIK - Foto copy ijazah - Foto 3 x 4 (2) lembar berwarna 18. Surat pernyataan sebagai Penanggung Jawab Teknis (bermaterai 6.000,-) dengan menyertakan : - Foto copy KTP - Foto copy ijazah - Foto 3 x 4 (2) lembar berwarna - Foto copy SIP (sesuai alamat Laboratorium) 19. Surat pernyataan kesediaan menyelenggarakan Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 20. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Akreditasi 21. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota ILKI Jawa Barat. 22. Melampirkan foto copy izin lama bagi pemohon Perpanjangan izin 23. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)


109

LAMPIRAN XXX :



PELAYANAN KESEHATAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN RUMAH BERSALIN Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IZIN RUMAH BERSALIN

1 Masa berlaku 5 (lima) tahun selama izin profesi masih berlaku dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru

1 Mewujudkan pelayanan di rumah Bersalin yang bermutu efisien terjangkau serta berorientasi pada pelanggan dalam ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, dan memberikan perlindungan kepada Pasien/ Masyarakat

Yayasan/Badan Hukum yang menyelenggaraka n pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, perawatan persalinan dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir

Terlampir

Terlampir

-


2 Permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir

Tim Teknis 1 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek DINAS Kedokteran KESEHATAN 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/ Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464 / MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin dan Menyelenggarakan Praktik Bidan 6 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1239 /Menkes/ SK/XI/1986 tentang Registrasi dan Praktek Perawat 7 Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelengaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 8 Keputusan Walikota Bekasi Nomor 23A Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 9 Buku Pedoman Pembinaan Rumah Bersalin Depkes RI Dirjen Pelayanan Medis Tahun 2004 10 Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


2 Dalam rangka meningkatkan pengendalian dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi wanita, pelayanan kepada bayi 0 – 1 tahun, anak balita dan anak pra sekolah

110

PERSYARATAN IZIN RUMAH BERSALIN : 1 2 3

Surat Permohonan (Materai 6000) Foto copy KTP Pemilik dan penanggung jawab

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Surat rekomendasi dari kepala puskesmas Berita Acara Pemeriksaan dari puskesmas setempat Surat keterangan membina 2 posyandu dan 1 UKS yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Pernyataan dari tetangga diketahui RT dan RW Surat rekomendasi Lurah setempat Surat Rekomendasi Camat setempat Denah ruangan Denah lokasi yang menggambarkan dengan puskesmas terdekat Daftar sarana kelengkapan meubelair Daftar alat-alat kesehatan Daftar obat-obatan Dokter penanggung jawab seorang dokter umum dengan melampirkan : a. Foto copy KTP Dokter yang masih berlaku b. Foto copy SIP (Surat Izin Praktek) sesuai alamat Rumah Bersalin c. Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung (apabila berstatus PNS/TNI/POLRI). d. Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab (materai 6000) e. Pas foto sebanyak 2 buah ukuran 4x6 berwarna f. SK Pengangkatan sebagai Dokter penanggung jawab Pelaksana harian rumah bersalin minimal 3 Orang Bidan dengan melampirkan : a. Ijazah Bidan b. Foto copy SIPB sesuai alamat Rumah Bersalin c. Surat tidak keberatan dari atasan langsung (apabila berstatus PNS/TNI/POLRI) d. Surat pernyataan kesanggupan menjadi pelaksana harian (materai 6000) e. Pas poto sebanyak 2 buah Ukuran 4x6 berwarna f. SK Pengangkatan sebagai Bidan pelaksana harian Izin mendirikan bangunan peruntukan rumah bersalin Surat kerjasama / MOU pembuangan limbah padat / medis UKL/UPL Sederhana /SPPL (Surat Perjanjian Pengelolaan Lingkungan) Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

16

17 18 19 20

Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum)


111

LAMPIRAN XXXI :



IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBAT TRADISIONAL Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

1

2

3

4

1. Surat Izin 1. Pengobat Tradisional ( SIPT ) 2. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional ( STPT )

Masa berlaku SIPT, sama dengan masa berlaku sertifikat kompetensi bagi yang telah memiliki

2.

Bagi yang belum memiliki sertifikat kompetensi, akan diberikan STPT dengan masa berlaku 2 tahun


1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

5

6

7

8

9

10

Terlampir

Terlampir

-

Agar Tenaga PengobatTradisional berizin/ teregistrasi

Tenaga Pengobat tradisional


2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1076/ MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelengaraan Pengobatan Tradisional. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK 01.01/BI.4/336/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan 4. Peraturan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK 01.01/BI.4/4050/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Pengobatan Tradisional Akupresur 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK. 01.01/BI.4/4054/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan 6. Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelengaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta


112

8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 23A Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 9. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


113

PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBAT TRADISIONAL : 1. Surat Permohonan ( Materai 6000) 2. Biodata Pengobat tradisonal 3. Foto Copy KTP yang masih berlaku 4. Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional 5. Denah Lokasi 6. Denah Ruangan 7. Daftar Ketenagaan 8. Daftar peralatan dan obat-obatan 9. Foto copy sertifikat/ijazah pengobat tradisional 10. Rekomendasi dari asosiasi pengobat tradisional 11. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat 12. Pas foto ukuran 4x6 cm 2 lembar (berwarna) 13. Foto Copy Izin lama jika perpanjangan 14. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)


114

LAMPIRAN XXXII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :


PELAYANAN KESEHATAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN BALAI PENGOBATAN Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Balai pengobatan swasta yang diselenggarakan secara terarah terpadu dan berkesinambungan meningkatkan mutu efisien dan terjangkau oleh masyarakat

Yayasan atau badan hukum lainnya yang menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan

Terlampir

Terlampir

-


Izin Balai 1. Masa berlaku 5 Pengobatan (lima Tahun) dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru 2. Permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir


1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan di Swasta di Bidang Medik 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 32 tentang Tenaga Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 23 A Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor: 07 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. 8. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


2. Dalam rangka meningkatkan pengendalian dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

115

PERSYARATANIZIN BALAI PENGOBATAN 1. Surat permohonan (materai 6.000) 2. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi)

3. Surat Rekomendasi Kepala Puskesmas; 4. BAP dari Puskesmas; 5. Denah lokasi; 6. Denah Ruangan; 7. Daftar Mebelair; 8. Daftar alat-alat Kesehatan ; 9. Daftar sarana obat-obatan; 10. Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga yang diketahui Rt/Rw; 11. Rekomendasi Lurah setempat 12. Rekomendasi Camat setempat; 13. Dokter Penanggung jawab : a. Foto copy KTP Dokter; b. Foto copy SIP dokter yang masih berlaku di Alamat Klinik; c. Surat tidak keberatan atasan langsung Bila PNS/Polri/TNI; d. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar (berwarna); e. Surat pernyataan bersedia menjadi penanggungjawab; f. SK pengangkatan sebagai dokter penanggungjawab. 14. Pelaksana harian a. Foto copy KTP Dokter; b. Foto copy SIP dokter yang masih berlaku di Alamat Klinik; c. Surat tidak keberatan atasan langsung Bila PNS/Polri/TNI; d. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar (berwarna); e. Surat pernyataan bersedia menjadi Pelaksana Harian; f. SK pengangkatan sebagai pelaksanan harian. 15. MOU Limbah Padat/Limbah Medis


116

LAMPIRAN XXXIII: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :


PELAYANAN KESEHATAN REKOMENDASI PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT SWASTA Jenis Rekomendasi

Masa Berlaku Rekomendasi


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rekomendasi Perubahan Status Rumah Sakit Swasta

Satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya setelah dilakukan penelitian oleh instansi terkait

Tim Teknis

Pihak pengusaha /penanaman modal yang bergerak dibidang rumah sakit

Terlampir

Terlampir

-


1.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

2.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit

3.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit

4.

Keputusan Walikota Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tatacara Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi


1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan melibatkan peran serta aktif pihak rumah sakit swasta 2. Terpenuhinya kebutuhan Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan Pelayanan Kesehatan

117

PERSYARATANREKOMENDASI PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT SWASTA 1. Surat permohonan yang ditandatangani Direktur PT 2. Akte Pendirian Badan Hukum yang berbentuk PT bergerak Khusus bidang Rumah Sakit ( dengan melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM) 3. Struktur Kepengurusan Badan Hukum 4. Status kepemikan tanah atas nama Badan Hukum 5. Foto Copy KTP Direktur PT 6. Daftar nama dan tanda tangan minimal 100 KK disertai Foto Copy KTP yang diketahui oleh Lurah dan Camat 7. Rekomendasi Perubahan status Rumah Sakit swasta dari Lurah 8. Rekomendasi perubahan status Rumah Sakit swasta dari Camat 9. Rekomendasi Perubahan status Rumah Sakit swasta dari Puskesmas Setempat 10. Study Kelayakan perubahan Status Rumah Sakit Swasta 11. Master Plan perubahan status Rumah Sakit Swasta 12. Dokumen AMDAL/UKL-UPL


118

LAMPIRAN XXXIV: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :


PELAYANAN KESEHATAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA Jenis Rekomendasi

Masa Berlaku Rekomendasi


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan


Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta

Satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya setelah dilakukan penelitian oleh instansi terkait

Tim Teknis

Pihak pengusaha/pen anaman modal yang bergerak dibidang rumah sakit

Terlampir

Terlampir

-


1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1. 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit 2. 4. Keputusan Walikota Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tatacara Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi


Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan melibatkan peran serta aktif pihak rumah sakit swasta Terpenuhinya kebutuhan Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan Pelayanan Kesehatan

119

PERSYARATANREKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Surat permohonan yang ditandatangani Direktur PT Akte Pendirian Badan Hukum yang berbentuk PT bergerak Khusus bidang Rumah Sakit ( dengan melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM) Struktur Kepengurusan Badan Hukum Status kepemikan tanah atas nama Badan Hukum Foto Copy KTP Direktur PT Daftar nama dan tanda tangan minimal 100 KK disertai Foto Copy KTP yang diketahui oleh Lurah dan Camat Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit swasta dari Lurah Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit swasta dari Camat Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit swasta dari Puskesmas Study Kelayakan Pendirian Rumah Sakit Swasta Master Plan Pendirian Rumah Sakit Swasta


120

MEKANISME PENGURUSAN IZIN PELAYANAN KESEHATAN No.

Uraian Kegiatan

Pemohon

Loket Informasi

1

2  Pemohon meminta informasi Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan  Petugas loket memberikan informasi tentang Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan

3

4

1.

2.

3.

4.

 Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan  Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon  Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis, Jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses

MULAI



Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan


Bagian Proses

Tidak Lengkap

Persyaratan LENGKAP

1 Hari Kerja Cek Persyaratan


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5.




11 Hari Kerja


6.

7.

 Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan  Bagian Proses menerbitkan /Cetak Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan

Tidak

Surat Penolakan

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya Cetak Izin Tandatangan Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Pelayanan Kesehatan..

Izin Pelayanan Kesehatan

2 Hari Kerja


8.

 Pemberitahuan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan diarsipkan.



ARSIP

. Jumlah

14 . Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

121

LAMPIRAN XXXV :


PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROSEDURE (SOP) PEMBERIAN IZIN LOKASI Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


1

2

3

Pemberian Izin Lokasi

Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun

Tim Teknis Bagian Pertanahan

Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha sampai dengan 50 Ha untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun

Dasar Hukum

4 1. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kota Bekasi 2. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Izin Lokasi seluas lebih dari 50 ha untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun

Maksud dan Tujuan

Klasifikasi Sasaran

Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

5

6

7

8

9

10

Izin yang di berikan dengan maksud penguasaan atas tanah/ lahan dan lahan/ Tanah belum dikuasai

1. Perumahan Terencana dengan luas diatas 1 Ha 2. Industri 3. Pergudangan 4. Pusat Perdagangan/ Jasa 5. Dampak Lingkungan 6. Luas Lahan > 10.000 M² dan belum dikuasai

Terlampir

Terlampir

-


3.


122

PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI :

PERSYARATAN PERORANGAN : 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (ASPEK) dari Kantor Pertahanan 3. Uraian rencana Proyek atau proyek proposal yang akan di bangun 4. Kartu Tanda Penduduk dan/ atau indetitas diri 5. Surat Keterangan tanah yang di mohon dari lurah setempat dan di ketahui oleh Camat 6. Gambar atau Sketsa yang di mohon 7. Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak (NPWP) 8. Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) 9. Surat Keterangan Tanda Asosiasi Pengembangan Perumahan bagi Pengembang Perumahan 10. Surat pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon serta perusahaan yang merupakan satu group perusahaan dengannya 11. Surat Pernyataan kesediaan untuk memberikan penggantian yang layak dan/ atau menyedikan tempat penampungan bagi pemilik tanah 12. Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan masalah dilapangan/Lokasi (bila terjadi masalah) 13. Surat Kuasa Apabila di Kuasakan Pengurusannya (materai 6000)

PERSYARATAN BERBADAN HUKUM :

1. Surat Permohonan 2. Foto Copy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (ASPEK) dari Kantor Pertahanan 3. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum)

4. Uraian rencana Proyek atau proyek proposal yang akan di bangun 5. Kartu Tanda Penduduk dan/ atau indetitas diri 6. Surat Keterangan tanah yang di mohon dari lurah setempat dan di ketahui oleh Camat 7. Gambar atau Sketsa yang di mohon 8. Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak (NPWP) 9. Surat Keterangan Tanda Asosiasi Pengembangan Perumahan bagi Pengembang Perumahan 10. Surat pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon serta perusahaan yang merupakan satu group perusahaan dengannya 11. Surat Pernyataan kesediaan untuk memberikan penggantian yang layak dan/ atau menyedikan tempat penampungan bagi pemilik tanah 12. Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan masalah dilapangan/Lokasi (bila terjadi masalah) 13. Surat Kuasa Apabila di Kuasakan Pengurusannya (materai 6000)


123

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN LOKASI No. 1

1. 2.

3.

Uraian Kegiatan 2 6. Pemohon meminta informasi Izin Lokasi (IL) 7. Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Lokasi (IL) 8. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan 9. Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan 10. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas 11. Bila lengkap permohonan diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Lokasi (IL) dikirim kebagian proses. Bila tidak dikembalikan ke pemohon. 12. Membuat surat undangan kepada Tim Teknis/BKPRD

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI


Bagian Proses

Tim Teknis/BKPRD

6

7

SETDA/ BPPT 8

WALIKOTA

Keterangan 9

Informasi & Persyaratan Form &Persyaratan


Tidak 1 Hari Kerja


Cek Persyaratan

Surat undangan

4.

-- Pembahasan dan Pengkajian oleh Tim Teknis/BKPRD -- Dilakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan ditolak atau diterima -- Berdasarkan pembahasan dan pemeriksaan / peninjauan lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis  SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang di tandatangani oleh kepala SKPD

LENGKAP


Dibahas Tim Teknis/ BKPRD

Rekomendasi SKPD Teknis

BAP Tim Teknis

5.

-- Bila diizinkan berkas permohonan dikirim ke bagian proses untuk diterbitkan Izin Lokasi (IL), bila tidak diizinkan berkas dikembalikan kepemohon dan diberi surat penolakan

Surat Penolakan

11 Hari Kerja

Diizinkan?

Ya 6.

-- Bagian proses menerbitkan/cetak Surat izin Lokasi (IL) PENGOLAHAN IZIN

7.

-

Dokumen format/draft diperiksa setelah pemeriksaan dan pemarafan oleh kepala BPPT, kepala bidang terkait pada BPPT, Setda, selanjutnya penandatanganan izin oleh Walikota Bekasi

8.

-- Penomoran dan pencatatan Izin Lokasi

9.

-- Pemberitahuan surat Izin Lokasi (IL) telah selesai kepada pemohon -- Petugas loket memberikan surat Izin Lokasi (IL) kepada pemohon dan tembusan kepada SKPD terkait, Kecamatan dan Kelurahan.

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Lokasi

Paraf Izin

Tandatangan Izin

Pencatatan dan Penomoran 2 Hari Kerja

SIL

SIL ARSIP

 Dokumen Izin Lokasi diarsipkan.

Jumlah

14 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


124 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN XXXVI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal : PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA Jenis Usaha

Masa Berlaku

Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

1 (satu) Tahun

Pemberi Pertimbangan Tim Teknis Dinas Pendidikan

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

1

2 Kepmen Diknas RI Nomor : 060/ U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

2

3 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi

5 Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta di Kota Bekasi

Sasaran/ Klasifikasi

Pendirian Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau Masyarakat

1

Para Penyewa Tanah

Pendirian Sekolah didasarkan atas :

2

Sarana Sosial yang Berbadan Hukum Sekolah Swasta

a

Kebutuhan Masyarakat untuk memperoleh pendidikan

b

Suatu Perencanaan Pengembangan secara lokal, Regional dan Nasional

c

Membantu meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan

3

Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah

4

Satuan Pendidikan Formal yang didirikan wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kota Bekasi

Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Terlampir

Terlampir

-

Waktu 9 (sembilan) Hari Kerja

6 Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


125

PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA PERMOHONAN BARU 1 2

Surat Permohonan Kop Badan Hukum Foto Copy Akta Notaris Yayasan dan atau Lembaga lain ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

Foto Copy KTP Pemohon, Pimpinan Badan Hukum Foto Copy NPWP Struktur Kepengurusan Yayasan atau Lembaga lain yang Berbadan Hukum Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah Master Plant Rencana Bangunan Gambar rencana bangunan dan rencana biaya Referensi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah dengan melampirkan Foto Copy rekening koran Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga terdekat sekurang-kurangnya 100 Kepala keluarga disertai Foto Copy KTP yang diketahui ketua Rt dan Rw setempat Rekomendasi Lurah dan Camat Status Kepemilikan tanah : - SD luas minimal 1000 m², - SMP luas minimal 3000 M², dan - SMA luas minimal 5000 M² Daftar calon Guru sesuai jumlah mata pelajaran yang diajarkan dan kualifikasi Pendidikan dilengkapi Fotocopy Ijazah Surat Kuasa apabila dikuasakan penguasanya (materai 6000)


126

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA No. 1 1.

2.

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta ke loket  Petugas loket memberikan informasi tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3.

4.

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas  permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Persyaratan LENGKAP

2 Hari Kerja

Cek Persyaratan



LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5.

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang di tandatangani oleh kepala SKPD



3 Hari Kerja


6.

7.

 Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

Cetak Izin Tandatangan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

4 Hari Kerja


8.

- Pemberitahuan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait - Dokumen Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta diarsipkan.

Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta.

Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

ARSIP

Jumlah

9 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


127 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN XXXVII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :


IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK) Jenis Izin

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

1

2

3

4

Tim Teknis EKBANG KETAPANG Setda

1. Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Penerbitan SIUJK pada Pemerintahan Kota Bekasi

Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)

1 Tahun dan wajib melakukan heregistrasi setiap tahun



Maksud dan Tujuan

Klasifikasi/Sasaran

Prosedur

Persyarat an

Standar Biaya

Waktu

5

6

7

8

9

10

Terlampir

Terlampir

-

7 (Tujuh) Hari Kerja

Jasa Konstruksi mempunyai 1. Untuk jasa konsultasi peranan strategi dalam (Perencanaan dan pembangunan di daerah Pengawasan sehingga dalam pelaksanaannya Kontruksi) perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, 2. Untuk jasa pengguna jasa maupun pelaksana masyarakat guna menumbuhkan a. Bidang Pekerjaan pemahaman dan kesadaran Arsitektural akan tugas fungsi serta hak b. Bidang Pekerjaan Sipil c. Bidang Pekerjaan Mekanikal d. Bidang Pekerjaan Elektrikal e. Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan

128

PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK) 1.

PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI PERMOHONAN BARU 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Surat Kuasa apabila pengurusan dikuasakan (materai 6000); 3. Foto Copy KTP Pemohon; 4. Foto Copy Akta pendirian badan Usaha dan Akta Perubahan melampirkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi Badan Usaha yang berbentuk persero; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi 5. SBU Asli (diperlihatkan) dan Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah telah di registrasi oleh asosiasi /LPJKD; 6. Foto Copy NPWP dan PKP (Pengusaha Kena Pajak); 7. Foto Copy Domisili Usaha yang masih berlaku dan di Legalisir Kecamatan; 8. Foto Copy SIUP dan TDP; 9. Foto Copy Sertifikat Keterampilan Tenaga Teknis (SKT); 10. Foto Copy Kartu Tanda Anggota (KTA); 11. Pas Foto terbaru Direktur Ukuran 4x6 berwarna sebanyak 3 lembar; 12. Foto Kantor;

2.

PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI PERPANJANGAN 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Surat Kuasa apabila pengurusan dikuasakan (materai 6000); 3. Foto Copy KTP Pemohon; 4. Melampirkan SIUJK Asli yang sudah habis masa berlakunya; 5. Foto Copy Akta pendirian badan Usaha dan Akta Perubahan melampirkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi Badan Usaha yang berbentuk persero; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi 6. SBU Asli dan Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah di registrasi oleh asosiasi /LPJKD (Perpanjangan 3 Bulan sebelum habis masa berlaku); 7. Foto Copy Domisili Usaha yang masih berlaku dan di legalisir Kecamatan; 8. Pas Foto terbaru Direktur Ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar; 9. Foto Kantor

3.

PERSYARATAN PERMOHONAN PERUBAHAN DATA 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Surat Kuasa apabila pengurusan dikuasakan (materai 6000); 3. Foto Copy KTP Pemohon; 4. Melampirkan SIUJK Asli; 5. Foto Copy Akta pendirian badan Usaha dan Akta Perubahan melampirkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi Badan Usaha yang berbentuk persero; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi; 6. Foto Copy Domisili Badan Usaha yang masih berlaku dan di legalisir Kecamatan; 7. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; 8. Foto Copy NPWP perubahan dan NPWP lama untuk perubahan NPWP.


129

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)_ No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2 13. Pemohon meminta informasi Izin Usaha Jasa Konstruksi ke loket 14. Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan 16. Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

15.

Form &Persyaratan


Tidak Lengkap 1 Hari Kerja

3

4

17. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas 18. Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dikirim ke bagian proses 19. Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 20.

21.

5

Persyaratan LENGKAP

Cek Persyaratan


Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis, Jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis Perlu /Tidak

Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan

1 Hari Kerja

Surat undangan




3 Hari Kerja


6

7

22. Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Usaha Jasa Konstruksi Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Cetak Izin Tandatangan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Pencatatan dan Penomoran

8

 Pemberitahuan Izin Usaha Jasa Konstruksi telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi diarsipkan.

Surat Izin Usaha JasaKonstruksi. (IUJK)

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

2 Hari Kerja

ARSIP

Jumlah

7 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


130 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN XXXVIII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : Tanggal :

PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C Jenis Izin 1

Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Masa Berlaku Izin


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

Klasifikasi Sasaran

Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C

Terlampir

Terlampir

-

5 (lima ) Hari Kerja

1(satu) Tahun

Tim Teknis Bagian Ekbangketapang Setda

1 Perda Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Penetapan Galian Golongan C di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 2 Keputusan Walikota Bekasi No. 11 Tahun 1998 tentang Pengolahan Penetapan Nilai Pasar Bahan Galian Golongan C di Wilayah Kotamadya Tingkat II Bekasi 3 Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


131

PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C: PERMOHONAN BARU BADAN HUKUM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Surat permohonan Kop Perusahaan; Akte Perusahaan yang Berbadan Hukum; Foto Copy Surat Tanah; Foto Copy Lunas PBB Tahun Terakhir; Surat Pernyataan Warga yang diketahui RT, RW, Lurah dan Camat; Surat pernyataaan jaminan kerusakan infrastruktur oleh Pemohon; Denah lokasi atau jalur mobilisisasi; Foto lokasi; Amdal dan Kajian Hidrologis (apabila diperlukan) Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya (Materai 6000);

PERPANJANGAN BADAN HUKUM 1. 2. 3. 4. 5.

Surat permohonan Kop Perusahaan;

6.

Surat pernyataaan jaminan kerusakan infrastruktur oleh Pemohon;

7. 8. 9. 10. 11.

Denah lokasi atau jalur mobilisasi; Foto Lokasi; Melampirkan Izin Galian Golongan C asli yang sudah habis masa berlakunya.

Akte Perusahaan yang Berbadan Hukum ; Foto Copy Surat Tanah ; Foto Copy Lunas PBB tahun terakhir; Surat Pernyataan Tetangga yang diketahui Lurah dan Camat;

Amdal dan Kajian Hidrologis (Apabila diperlukan) Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya (Materai 6000);


132

PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C: PERMOHONAN BARU PERORANGAN

1. Surat permohonan; 2. Foto Copy KTP Pemilik; 3. Foto Copy Surat Tanah; 4. Foto Copy Lunas PBB Tahun Terakhir; 5. Surat Pernyataan Warga yang diketahui RT, RW, Lurah dan Camat; 6. Surat pernyataaan jaminan kerusakan infrastruktur oleh Pemohon; 7. Denah lokasi atau jalur mobilisisasi; 8. Foto lokasi; 9. Amdal dan Kajian Hidrologis (Apabila diperlukan) 10. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya (Materai 6000);

PERPANJANGAN PERORANGAN

1. Surat permohonan; 2. Foto Copy KTP Pemilik; 3. Foto Copy Surat Tanah ; 4. Foto Copy Lunas PBB tahun terakhir; 5. Surat Pernyataan Tetangga yang diketahui Lurah dan Camat; 6. Surat pernyataaan jaminan kerusakan infrastruktur oleh Pemohon; 7. Denah lokasi atau jalur mobilisasi; 8. Foto lokasi; 9. Melampirkan Izin Galian Golongan C asli yang sudah habis masa berlakunya. 10. Amdal dan Kajian Hidrologis (Apabila diperlukan) 11. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya (Materai 6000);


133

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C No. 1 1.

2.

Uraian Kegiatan 2 23. Pemohon meminta informasi Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ke loket informasi 24. Petugas loket memberikan informasi tentang Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pemohon 3

MULAI


Loket Informasi 4


25. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan 26. Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Bagian Proses

Kepala BPPT

Tim Teknis

6

7

Keterangan

8

9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap

Mengisi Form &Persyaratan 3.

4.

5.

27. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas 28. Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dikirim ke bagian proses 29. Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

1 Hari Kerja


 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan  SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang di tandatangani oleh kepala SKPD  Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Swa sta

LENGKAP

Cek Persyaratan

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis

Surat undangan



Pembahasan /Kajian Teknis 3 Hari Kerja

Rekomendasi dari SKPD Teknis 6.

7.

30. Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Pengamb ilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Cetak Izin Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C..

Tandatangan Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pencatatan dan Penomoran 8.

 Pemberitahuan Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C diarsipkan.

Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Izin Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

1 Hari Kerja

ARSIP

.

Jumlah

5 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


134 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN XXXIX


PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Jenis PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Masa Berlaku 5 (lima) Tahun

Pemberi Pertimbangan Tim Teknis DISBIMARTA, Bagian Kesos Setda dan BPKAD

Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah Kota Bekasi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Maksud dan Tujuan 1. Pengendalian Barang Milik Daerah yang tidak/belum digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan tidak mengubah status kepemilikan; 2. Terlindunginya penyewa lahan dalam pemanfaatan lahannya sesuai dengan bidangnya (sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi, sarana kebudayaan, sarana olah raga,sarana niaga dan lapangan terbuka dan ketentuan lain yang sejenis.

5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


Sasaran/Klasifiaksi

Prosedur

- Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Terlampir

1. Tanah

Persyaratan -

Standar Biaya

Surat Permohonan

Fotocopy Surat Rekomendasi Pemakaian Kekayaan Daerah (Fasilitas Sosial yang ada di Perumahan) dikeluarkan oleh BPKAD Kota Bekasi sedangkan untuk Rumah Peribadatan dikeluarkan oleh Bagian Kesos Setda Kota Bekasi * Proses izin pendirian Sarana Peribadatan dikeluarkan oleh bagian kesos

Waktu 5 (lima ) Hari Kerja

-

 Fungsi Jalan Utama Rp. 5000/M²/Tahun  Fungsi Jalan Penghubung Rp. 3.500/M²/Tahun - Fungsi jalan lingkungan derah permukiman sebesar Rp. 2.500/M²/Tahun

135

Jenis

Masa Berlaku


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

Sasaran/Klasifiaksi

Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

3. Bangunan 4. Alat Berat

-

5. Panggung Reklame

-

Surat Permohonan Sewa Alat Berat Surat Permohonan Sewa Panggung Reklame

Terlampir 1

2

3

4


Pemanfaatan/penggunaan panggung reklame didasarkan atas nilai strategis dengan kriteria tempat yang kurang strategis, cukup strategis dan Strategis. Besarnya Retribusi pemanfaataan panggung reklame ditentukan berdasarkan nilai strategis Panggung reklame dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Nilai Retribusi Sewa Panggung Reklame berdasarkan target sewa Panggung Reklame Penentuan nilai strategis Panggung Reklame dan jangka waktu pemakaian akan diatur oleh Walikota

136

DAFTAR LAMPIRAN HARGA SEWA ALAT BERAT PASAL 15 PERDA NOMOR : 73 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO

JENIS ALAT MERK/ TYPE

SEWA/HARI PEMAKAIAN 7 JAM ( DALAM RUPIAH )

KETERANGAN

1

2

3

4

1

BULDOZER (Minimum)

92,500

2

ROLLER TANDEM VIBR. 4 TON

90.000

3

ROLLER TANDEM VIBR. 1 TON

25,000

4

POMPA AIR

50.000

5

EXCAVATOR MINI

92.500

6

COOR DRIIL

50.000

7

MESIN GILAS - BERAT 6-8 TON - BERAT 4-6 TON

90.000


137

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (SEWA BANGUNAN, TANAH DAN ALAT BERAT) No. 1 1.

2.

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Izin Sewa Bangunan/ Tanah / Alat Berat Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Sewa Bangunan, Tanah Dan Alat Berat  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3.

4.

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Persyaratan LENGKAP


1 Hari Kerja

Cek Persyaratan


LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


Surat undangan

5.




 Pemeriksaan berdasarkan pembahasan /kajian serta pemeriksaan lapangan, Tim Teknis membuat Berita Acara pemeriksaan lapangan


6.

7.

 Berita Acara, Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Pemakaian Kekayaan Daerah Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Tidak

Surat Penolakan

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Nota Perhitungan, SKRD dan Izin Pemakaian Daerah  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan, pemarafan, Nota Perhitungan, SKRD dan Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah oleh Kepala Bidang terkait. selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Sewa Bangunan/ Tanah / Alat Berat

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Surat Pemakaian Kekayaan Daerah

Tandatangan Surat Izin Sewa

Bangunan/ Tanah / Alat Berat


2 Hari Kerja 8.

 Pemberitahuan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Surat pemakaian kekayaan daerah kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Surat Izin Sewa Bangunan/ Tanah /Alat Berat diarsipkan.

Pembayaran Retribusi

Surat Izin Sewa Bangunan/ Tanah / Alat Berat

ARSIP

Surat Izin Sewa Bangunan/ Tanah / Alat Berat Jumlah

5 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

138

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SARANA SOSIAL No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Pemakaian Kekayaan Daerah  Petugas loket memberikan informasi tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8


9

Tidak Lengkap


Keterangan

Mengambil Form

Form &Persyaratan


3


2 Hari Kerja

LENGKAP

Cek Persyaratan

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis

Tidak Perlu


5





 Setelah ada Rekomendasi dibuat perjanjian Kerjasama.


2 Hari Kerja Perjanjian Kerjasama

6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Pemakaian Kekayaan Daerah Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan /Cetak Pemakaian Kekayaan Daerah  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah ProsesPemeriksaan Surat Pemakaian Kekayaan Daerah dan pemarafan oleh Kepala Bidang, Nota Perhitungan, SKRD dan SSRD, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Pemakaian Kekayaan Daerah

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Surat izin pemakaian daerah

Tandatangan Surat izin pemakaian daerah

1 Hari Kerja


8

 Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkan surat Pemakaian daerah kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait.  Dokumen Surat Pemakaian Kekayaan Daerah diarsipkan.

SURAT IZIN PEMAKAIAN DAERAH

.

SURAT IZIN PEMAKAIAN DAERAH

ARSIP

Jumlah

5 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

139

LAMPIRAN XL


PENGESAHAN AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN), UKL&UPL (UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN) Jenis Usaha

Masa Berlaku

PENGESAHAN AMDAL, UKL &UPL

Selama kegiatan berlangsung tanpa adanya perubahan kapasitas, lokasi kegiatan


Komisi Penilai AMDAL dan Tim Teknis sesuai Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 tahun 2008 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Bekasi

Dasar Hukum

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 tahun 2008 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Bekasi

Maksud dan Tujuan

Sasaran/ Klasifikasi

Langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak postif bagi lingkungan dari usaha kegiatan dapat dipersiapkan sedini mungkin

Jenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan sesuai Peraturan Menteri Negara LH No. 11 Tahun 2006 -Wajib Amdal sesuai peraturan Menteri Negara LH No. 11 tahun 2006 - UKL & UPL sesuai Kepmen LH No 86 tahun 2002 - DPPL Permen LH No 12 tahun 2008

Kajian lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha kegiatan


Prosedur

Terlampir

Persyaratan

Dokumen Amdal,UKL & UPL yang disusun oleh Konsultan Lingkungan yang telah memiliki Sertifikat Amdal B (penyusunan Amdal)

Standar Biaya

Waktu

Tidak ada

10 hari kerja

140

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN PENGESAHAN AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN), UKL&UPL (UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN) No. 1 1.

2.

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Pengesahan Amdal, UKL&UPL Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Pengesahan Amdal, UKL&UPL  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3.

4.

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas (Dokumen Amdal)  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Pengesahan Amdal, UKL&UPL dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

Persyaratan

1 Hari Kerja

LENGKAP

Cek Persyaratan Dokumen Amdal, UKL--UPL


 Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis

1 Hari Kerja

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5.

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan  Berita Acara Tim Teknis, Apakah di Izinkan atau di tolak. Bila di Izinkan berkas permohonan dikirim ke bagian proses untuk penerbitan Pengesahan Amdal, UKL & UPL. Bila tidak di Izinkan, berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan



7 Hari Kerja


6.

7.

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Pengesahan Amdal, UKL&UPL, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan / Cetak Izin Pengesahan Amdal, UKL&UPL  Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Pengesahan Amdal, UKL&UPL dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Pengesahan Amdal, UKL&UPL

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin REKOMENDASI AMDAL, UKL& UPL..

Tandatangan

Pengesahan Amdal, UKL&UPL 2 Hari Kerja


8.

 Pemberitahuan Pengesahan Amdal, UKL&UPL telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket Izin Pengesahan Amdal, UKL&UPL kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Pengesahan Amdal, UKL&UPL diarsipkan.

Pengesahan Amdal, UKL&UPL

Pengesahan Amdal, UKL&UPL

ARSIP

Jumlah

10 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

141

LAMPIRAN XLI


PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Jenis Izin

Masa Berlaku

1

2

Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

5 (Lima) tahun dan wajib di lakukan kajian ulang sesuai perkembangan kondisi Lalu Lintas


Dasar Hukum

Maksud dan tujuan

4

5

Konsultan 1. Undang-undang No 14 dan Tim Teknis tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 2. Perda Kota Bekasi Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 08 tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan di segala sektor, dalam upaya pengendalian Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan terhadap pembangunan yang menimbulkan bangkitan atau tarikan perjalanan yang baru dan perubahan bangkitan dan tarikan perjalanan setelah adanya pembangunan Atau pun pengoperasian bangunan tsb.

Sasaran / Klasifikasi 6 Terlampir

Prosedur

Persyaratan

7

8

Standar Biaya 9

Terlampir

Tidak Ada

Terlampir

Waktu 10 14 (empat belas) Hari Kerja

4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 08 tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


142

LAMPIRAN KLASIFIKASI/ SASARAN PERUNTUKAN LAHAN

1. Pemukiman Apartemen Perkantoran Pusat Perbelanjaan Hotel/ Motel/ Penginapan Rumah Sakit Klinik Bersama Sekolah/ Universitas Tempat Kursus Industri/ Perdagangan Restauran Tempat Pertemuan Tempat Hiburan/ Pusat OR/ Terminal/Gedung Parkir Pelabuhan/ Bandara SPBU Bengkel Kendaraan Bermotor/ Pool drive Trough Bank/ Pencucian Mobil/ Shoow Room

Persyaratan :

UKURAN MINIMAL

25 Unit 50 Unit 500 M2 Luas Lantai Bangunan 500 M2 Luas Lantai Bangunan 50 Kamar 50 Tempat Tidur Ruang Praktek Dokter 500 Siswa 50 Siswa/ Waktu 2500M2 Luas Lantai Bangunan 100 Tempat Duduk Wajib Wajib Wajib 4 Selang Pompa 2000 M2 Luas Lantai Bangunan Wajib

1. 2. 3. 4. 5.

Surat permohonan Foto Copy KTP Pemohon Gambar dan Jenis rencana pembangunan Peta Lokasi dan detail tanah bangunan Tata rencana lokasi bangunan a. Luas Tanah b. Luas Bangunan c. Luas Lahan Terbuka d. Jumlah Pegawai/ Pengunjung e. Fasilitas Pendukung 6. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh konsultan/ Perorangan yang memiliki sertifikat Analisis Dampak Lalu Lintas 7. Foto Copy Sertifikat Lulus Analisis Dampak Lalu Lintas 8. Surat Kuasa apabila di Kuasakan pengurusannya (Materai 6000)


143

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN PERIZINAN PENGESAHAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS No.

Uraian Kegiatan

Pemohon

Loket Informasi

1

2 Pemohon meminta informasi Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas Petugas loket memberikan informasi tentang Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

3

4

1.

2.

   

MULAI



Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3.

4.

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon



Cek Persyaratan Dokumen

1 Hari Kerja

Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5.

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan  Berita Acara Tim Teknis, Apakah di Izinkan atau di tolak. Bila di Izinkan berkas permohonan dikirim ke bagian proses untuk penerbitan Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas. Bila tidak di Izinkan, berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan



7 Hari Kerja


6.

7.

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan  Bagian Proses menerbitkan / Cetak Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Analisis Dampak Lalu Lintas

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya Cetak Izin Tandatangan Pemeriksaan Dokumen Format/Draft Izin REKOMENDASI AMDAL, UKL& UPL..

Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas

2 Hari Kerja


8.

 Pemberitahuan Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Izin Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait  Dokumen Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas diarsipkan.

 Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas

 informasi Pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas

ARSIP

Jumlah

10 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI


144 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN XLII


PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN ADVIS TEKNIS PEIL BANJIR Jenis Izin 1 Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir

Masa Berlaku 2 1 Kali


Dasar Hukum 4

Maksud dan tujuan 5


1. Peraturan Walikota Bekasi No. 1. Pengaturan dan 1. Perumahan, 92/92-PU/XII/2008 tentang pengendalian lahan Pertokoan/Ruko, Pasar, Tata Cara Pemberian yang berubah Pom Bensin,Sarana Rekomendasi Advis Teknis Peil fungsi , perlu Sekolah, Rumah Banjir di Kota Bekasi disesuaikan Sakit,Bengkel/Show Room ketinggian minimal Kendaraan Bermotor, 2. Keputusan Walikota Kota dari lahan yang ada Gudang, Industri, Pusat Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 guna menghindari Perbelanjaan, Gedung Tentang Perubahan Atas banjir. Peraturan Walikota Bekasi Pertemuan, Gelanggang Nomor 76 Tahun 2008 2. Penyesuaian Olah Raga, Sport Center, Tentang Tugas, Fungsi dan ketinggian minimal Apartemen, Perhotelan. Tata Kerja serta Rincian Tugas dilakukan dengan Jenis klasifikasi/ kegiatan Jabatan pada Badan cara perataan dan sebagaimana dimaksud Pelayanan Perizinan Terpadu pengurugan tanah. pada ayat (1) adalah Kota Bekasi dengan luas 2500 M2 2. Jenis klasifikasi/ kegiatan dengan luas minimal 2500 M2.


Prosedur

Persyaratan

7

8

Terlampir

Terlampir

Standar Biaya 9 Tidak Ada

Waktu 10 10 Hari Kerja

145

PERSYARATAN PENGESAHAN ADVIS TEKNIS PEIL BANJIR : 1 Surat Permohonan 2 Foto Copy KTP pemohon 3 Foto Copy Surat Izin Lokasi 4 Foto Copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat) 5 Gambar Rencana Lokasi (pra site plan) 6 Surat Pernyataan Tetangga yang di ketahui oleh Lurah dan Camat 7 Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya (Materai 6000)


146

PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN ADVIS TEKNIS PEIL BANJIR No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir Petugas loket memberikan informasi tentang Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3

4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas (Dokumen Amdal)  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon



Cek Persyaratan

Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir

1 Hari Kerja

LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan  Berita Acara Tim Teknis, Apakah di Izinkan atau di tolak. Bila di Izinkan berkas permohonan dikirim ke bagian proses untuk penerbitan Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir. Bila tidak di Izinkan, berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan



7 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan / Cetak Izin Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir  Format/Draft Pengesahan diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Izin Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir

Cetak Izin


Tandatangan Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir 2 Hari Kerja


8

 Pemberitahuan Izin Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait Dokumen Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir



ARSIP

Jumlah

10 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


147 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN XLIII


PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN PROTEKSI KEBAKARAN Jenis Izin 1 Pengesahan Proteksi Kebakaran

Masa Berlaku 2 3 (tiga) tahun


Dasar Hukum 4 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi 2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 3. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Maksud dan tujuan 5


Memenuhi alat pencegahan / antisipasi bahaya kebakaran dan keselamatan kerja dan jiwa sehingga digunakan alat pemadam kebakaran untuk penyelamatan bila terjadi bencana

1. Setiap orang dan Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di lengkapi alatalat pemadam kebakaran.


Prosedur

Persyaratan

7

8

Terlampir

Terlampir

Standar Biaya 9 Terlampir

Waktu 10 14 (empat belas) Hari Kerja

2. Usaha lainnya di bidang yang berkaitan dengan kebakaran.

148

LAMPIRAN

: PERSYARATAN PENGESAHAN PROTEKSI KEBAKARAN 1. Surat Permohonan 2. Foto copy KTP pemohon 3. Foto copy PBB Terakhir 4. Foto copy Surat Kepemilikan Tanah/Foto copy Perjanjian Sewa /Kontrak 5. Foto copy Rencana Pembangunan / Gambar Bangunan 6. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan 7. Foto copy Denah Penempatan / Titi-titik Alat Pemadam Kebakaran 8. Fotocopy Rekomendasi Proteksi Kebakaran yang lama (untuk perpanjangan) 9. Surat Kuasa apabila pengurusannya dikuasakan (Materai 6000)

LAMPIRAN : BIAYA RETRIBUSI PENGESAHAN PROTEKSI KEBAKARAN NO JENIS LEGALITAS 1 2 1 Perusahaan dan badan usaha, kontraktor

RETRIBUSI 3 Rp. 150.000 /perusahaan /3 tahun

2

Instalaktur atau kontraktor

Rp. 150.000 /perusahaan /3 tahun

3

Usaha lainnya dibidang yang berkaitan dengan kebakaran perpanjangan angka 1, 2 dan 3

Rp. 300.000 /perusahaan /3 tahun

4

Rp. 75.000 /perusahaan / 3 tahun


149

PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN PROTEKSI KEBAKARAN No. 1 1

2

Uraian Kegiatan 2  Pemohon meminta informasi Pengesahan Proteksi Kebakaran Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Pengesahan Proteksi Kebakaran  Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Pemohon

Loket Informasi

3

4

MULAI



Bagian Proses

Tim Teknis

6

7

Kepala BPPT 8

Keterangan 9

Mengambil Form

Form &Persyaratan

Tidak Lengkap


3

4

 Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Pengesahan Proteksi Kebakaran dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon



Cek Persyaratan

1 Hari Kerja

Pengesahan Proteksi Kebakaran LENGKAP

Dibahas Tim Teknis


5

 Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan  Berita Acara Tim Teknis, Apakah di Izinkan atau di tolak. Bila di Izinkan berkas permohonan dikirim ke bagian proses untuk penerbitan Izin Pengesahan Proteksi Kebakaran. Bila tidak di Izinkan, berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan



7 Hari Kerja


6

7

 Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, Apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Pengesahan Proteksi Kebakaran, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

 Bagian Proses menerbitkan / Cetak Pengesahan Proteksi Kebakaran Format/Draft Izin diperiksa  Setelah Proses Pemeriksaan Izin Pengesahan Proteksi Kebakaran dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT  Penomoran dan Pencatatan Pengesahan Proteksi Kebakaran

Cetak Izin


Tandatangan Pengesahan Proteksi Kebakaran 2 Hari Kerja


8

 Pemberitahuan Pengesahan Proteksi Kebakaran telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas Loket menyerahkan Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait Dokumen Pengesahan Proteksi Kebakaran

Pengesahan Proteksi Kebakaran

Pengesahan Proteksi Kebakaran

ARSIP

Jumlah

10 Hari Kerja

WALIKOTA BEKASI,


150 RAHMAT EFFENDI

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN

Recommend Documents