Standar Pelayanan Pengajuan Ijin Cerai SP Pengajuan Ijin Cerai adalah ijin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk PNS yang mengajukan perceraian ataupun PNS yang mendapatkan gugatan perceraian No
1.
Komponen
Dasar Hukum
:
Uraian 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor . 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS; 4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. a) Teknis: 1) PNS dapat melakukan perceraian 2) apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan : a) Salah satu pihak berbuat zinah; b) Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau cccpenjudi yang sukar disembuhkan; c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ddtahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ddalasan yang sah atau karena hal lain diluar ddkemampuan/ kemauannya; d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 dd(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara ddterusmenerus setelah perkawinan; e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau ddpenganiyaan yang membahayakan pihak lain; f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 3) harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2.
Persyaratan
:
No Komponen 2. Persyaratan
:
Uraian b) 1) 2) 3)
Administrasi Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja; Surat Nikah; Surat permintaan permohonan ybs izin untuk melakukan perceraian; 4) Berita Acara hasil Pembinaan SKPD 5) Kelengkapan lain : Alasan salah satu berbuat zinah : a) Keputusan pengadilan; atau b) Laporan perbuatan zinah; atau c) Surat menyaksikan perbuatan zinah; Alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan Antara suami istri terus menerus bertengkar : a) Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah; Alasan salah satu pihak pemadat/penjudi : a) Surat pernyataan pemadat/Pemabuk/ Penjudi; atau Surat Keterangan dari Dokter atau Polisi; Alasan salah satu pihak dihukum penjara : a) Keputusan pengadilan; Alasan salah satu pihak melakukan kekejaman : a) Hasil visum et repertum; b) Laporan dari pihak berwajib/kepolisian 6) Keterangan lain sesuai permasalahan lain yang menjadi alasan perceraian, Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir.
3.
Sistem Mekanisme dan Prosedur
:
a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan perceraian apabila terdapat alasan yang sah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990,PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat Keterangan, Dalam waktu selambatlambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian b. Ada bukti pembinaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan kurang lebih 3 (tiga) kali pembinaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara dan surat Panggilan Pembinaan dari SKPD yang bersangkutan;
No
Komponen c.
d.
e.
f.
g.
h.
Uraian Permohonan dapat diteruskan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan apabila tetap inginmelanjutkan perceraian setelah dilakukan Pembinaan oleh SKPD; Badan Kepegawaian Daerah atas usulan Kepala SKPD yang bersangkutan akan memanggil kedua belah pihak untuk deklarifikasi dan dilakukan pembinaan lebih lanjut sampai dengan 3 (tiga) kali panggilan dan dibuatkan BA Pembinaan; Apabila dalam pembinaan dan proses mediasi kedua belah pihak tak jadi cerai, pihak penggugat harus mencabut gugatannya. Tetapi bila PNS ybs tetap ingin bercerai akan diteruskan ke Walikota Setelah realisasi Walikota ada maka akan terbit surat ijin melakukan perceraian untuk PNS yang sebagai penggugat dan surat keterangan bagi PNS tergugat; Setelah Surat Ijin Perceraian ditandatangani, Badan Kepegawaian Daerah akan memanggil kedua belah pihak untuk menerima Surat Keputusan Ijin Perceraian; Surat Keputusan Ijin melakukan Perceraian atau surat keterangan tersebut merupakan persyaratan/untuk diteruskan ke Pengadilan Agama hingga diterbitkannya Akta Cerai oleh Pengadilan Agama
i. Apabila PNS telah melakukan perceraian, maka wajib melaporkannya kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu dan dilampiri dengan salinan sah surat cerai/Akta perceraian j. Apabila dalam proses ijin perceraian terdapat unsur indisipliner, maka sanksi akan diterbitkan setelah ada rekomendasi dari Walikota. 4.
Jangka Waktu Penyelesaian :
5. 6.
Biaya/Tarif Produk Pelayanan
7.
Sarana, prasarana, dan/atau : fasilitas
: :
Pada setiap atasan/pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan Tidak ada biaya Surat Izin Melakukan Perceraian Sarana: Meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, ATK, fasilitas telekomunikasi Prasarana: instalansi listrik, telepon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data
No
Komponen 1. 2.
8.
Kompetensi Pelaksana
:
3.
4.
9.
Pengawasan internal
:
10.
Penanganan, pengaduan, saran dan masukan
:
11. Jumlah pelaksana
:
12. Jaminan Pelayanan
:
Uraian Kepala BKD menandatangani telaahan staf untuk Walikota tentang penolakan atau pemberian ijin Walikota Kabid Kesejahteraan Pegawai dan pembinaan disiplin mempelajari berkas permohonan perceraian PNS , memeriksa BAP pemohon suami/istri dan membuat laporan hasil pemeriksaan, menganalisa dan mengolah, memeriksa konsep telaahan staf dan draf SK walikota Kasubid Pembinaan Disiplin memeriksa berkas pengajuan perceraian,merencanakan waktu untuk klarifikasi dan pembinaan kepada pemohon ,memeriksa konsep telaahan staf dan draf SK Walikota Staf menerima dan mencatat berkas permohonan perceraian, membuat konsep surat panggilan kepada pemohon suami/istri,memberi nomor dan tanggal SK dan mendokumentasi 1. Kepala BKD 2. Sekretaris BKD 3. Kabid Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Disiplin Kotak pengaduan dan survey IKM setiap semester dalam tahun berjalan 6 orang 1. Kepala BKD 2.Kabid Kesejahteraan Pegawai dan pembinaan disiplin 3. Kasubid Disiplin 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis: 08.00 - 16.00 WIB Jum'at: 09.00 - 11.00 WIB dan 13.00 - 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BKD "CERMAT" CERMAT : Cepat - Efisien - Ramah - Mudah - Aktif - Tepat C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan
No 13.
Komponen Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
14. Evaluasi kinerja pelaksana
Uraian Program pembinaan dan pengembangan aparatur : :
Secara periodik dan berkesinambungan
