Jenis Pelayanan Administrasi tentang Ijin Mendirikan Bangunan NO.
1
2.
KOMPONEN
URAIAN
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821). 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821). 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469). 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 5. Undang-undangNomor 28 Tahun 2009TentangPajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/Prt/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung. 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung. 9. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/Kpts/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. 10.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan. 11.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 8 ). 12.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 6 Seri E). 13.Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Persyaratan Pelayanan
1. Syarat Ijin Mendirikan Bangunan baru. a. Mengajukan permohonan tertulis kepada walikota Palembang melalui Kepala BPMPTSP; b. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; c. Melampirkan fotokopi Keterangan Rencana Kota (3 rangkap); d. Melampirkan fotokopi sertifikat tanah, apabila tanda bukti penguasaan tanah belum berupa sertifikat maka pemohon wajib melampirkan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa yang didaftarkan pada pejabat pembuat akta tanah; e. Melampirkan fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; f. Melampirkan rekomendasi dari RT, Lurah dan Camat setempat pada lokasi bangunan didirikan;
g. Untuk bangunan publik atau pengunaanya yang berdampak terhadap keselamatan umum, lingkungan, lalu lintas dan sistem pemadam kebakaran, harus melampirkan rekomendasi mengenai kajian lingkungan, lalu lintas dan gambar pekerjaan mekanikal, elektrikal dan sistem pemadam kebakaran SKPD teknis terkait; h. Melampirkan gambar rancangan arsitektur bangunan (7 rangkap); i. Untuk bangunan rumah lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi) dan bangunan non rumah tinggal lebih dari 300 m2 (tiga ratus meter persegi) harus dirancang oleh tenaga ahli ber-Surat ijin bekerja perencana di bidang arsitektur dan lebih tinggi dari 2 (dua) lantai melampirkan perhitungan struktur oleh tenaga ahli yang ber-surat ijin bekerja perencana di bidang konstruksi (3 rangkap); j. Melampirkan rencana tapak yang disahkan oleh oleh Dinas Tata Kota untuk luas lahan 5000 m2 (lima ribu meter persegi) keatas; k. Melampirkan rencana dan perhitungan konstruksi beton bertulang/ baja beserta detail pembesian/rangka baja bagi bangunan bertingkat yang luasnya lebih 25 m2 (dua puluh lima meter persegi); l. Bagi pendirian atau bangunan yang berada ditanah rawa reklamasi dan/atau tanah rawa budidaya yang luasnya 1000m2 (seribu meter persegi) atau lebih melampirkan rekomendasi dari Dinas PU Bina Marga dan PSDA. Catatan : 1. untuk jenis bangunan rapat atau tidak rapat baik bertingkat maupun tidak bertingkat yang fungsi bangunanya tidak menimbulkan dampak gangguan lingkungan (polusi suara/bising, polusi udara, bau, atau sejenisnya) seperti rumah tempat tinggal, toko, ruko, kantor, rukan, wisma susun atau sejenisnya maka jarak batas bangunan dengan pekarangan atau batas dengan tanah tetanga adalah 0 (nol) meter dan tidak memerlukan persetujuan tetangga. Dan Untuk jenis bangunan di luar sebagaimana dimaksud diatas maka diperlukan adanya persetujuan tetangga. 2. Pemohon IMB harus melengkapi gambar sebagai berikut : a) Membuat tali air pada jembatan parit/got agar air buangan atau air hujan dari permukaan lahan tidak langsung jatuh ke jalan; b) Menanam pohon penghijauan untuk satu petak toko – satu pohon dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) sampai 3(tiga) meter; c) Membuat lubang biopori dengan ukuran dan jarak yang standar; d) Membuat bak sampah bertutup dengan ukuran yang standar; e) Membuat penutupan parit/got yang dilengkapi dengan mainhole agar dapat dibuka dan dibersihkan dengan ukuran dan jarak yang standar; f) Perkerasan halaman depan dengan conblok agar berfungsi sebagai resapan;dan g) Membuat bak penampung/pengolahan air limbah rumah tangga untuk air buanagan cuci pakaian, air mandi, air cuci piring, air cuci kendaraan dan sejenisnya. 2. Syarat Ijin Merevisi Bangunan. a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPMPTSP; b. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; c. Apabila terjadi perubahan rencana kota dan/atau peruntukan maka harus mengajukan keterangan rencana kota yang baru;
d. Melampirkan fotokopi IMB yang lama; e. Melampirkan fotokopi sertifikat tanah, apabila tanda bukti penguasaan tanah belum berupa sertifikat maka pemohon wajib melampirkan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa yang didaftarkan pada pejabat pembuat akta tanah; f. Melampirkan fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; g. Melampirkan rekomendasi dari , Lurah dan Camat setempat pada lokasi bangunan didirikan; h. Untuk bangunan publik atau pengunaannya yang berdampak terhadap keselamatan umum, lingkungan, lalu lintas dan sistem pemadam kebakaran, harus melampirkan rekomendasi mengenai kajian lingkungan, lalu lintas dan gambar pekerjaan mekanikal, elektrikal dan sistem pemadam kebakaran dari SKPD teknis terkait; i. Melampirkan gambar rancangan arsistektur bangunan (7 rangkap); j. Untuk bangunan rumah lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi) dan bangunan non rumah tinggal lebih dari 300 m2 (tiga ratus meter persegi) harus dirancang oleh tenaga ahli ber-surat ijin bekerja perencana di bidang arsistektur dan lebih tinggi dari 2 (dua) lantai melampirkan perhitungan struktur oleh tenaga ahli yang ber-Surat ijin bekerja perencana di bidang konstruksi (3 rangkap); k. Melampirkan rencana tapak yang disahkan oleh oleh Dinas Tata Kota untuk luas lahan 5000 m2 (lima ribu meter persegi) keatas; l. Melampirkan rencana dan perhitungan konstruksi beton bertulang/ baja beserta detail pembesian/rangka baja bagi bangunan bertingkat yang luasnya lebih 25 m2 (dua puluh lima meter persegi); dan m. Bagi pendirian atau bangunan yang berada ditanah rawa reklamasi dan/atau tanah rawa budidaya yang luasnya 1000m2 (seribu meter persegi) atau lebih melampirkan rekomendasi dari Dinas PU Bina Marga dan PSDA. Catatan : 1. untuk jenis bangunan rapat atau tidak rapat baik bertingkat maupun tidak bertingkat yang fungsi bangunanya tidak menimbulkan dampak gangguan lingkungan (polusi suara/bising, polusi udara, bau, atau sejenisnya) seperti rumah tempat tinggal, toko, ruko, kantor, rukan, wisma susun atau sejenisnya maka jarak batas bangunan dengan pekarangan atau batas dengan tanah tetanga adalah 0 (nol) meter dan tidak memerlukan persetujuan tetangga. Dan Untuk jenis bangunan di luar sebagaimana dimaksud diatas maka diperlukan adanya persetujuan tetangga. 2. Pemohon IMB harus melengkapi gambar sebagai berikut : b) Membuat tali air pada jembatan parit/got agar air buangan atau air hujan dari permukaan lahan tidak langsung jatuh ke jalan; c) Menanam pohon penghijauan untuk satu petak toko – satu pohon dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) sampai 3(tiga) meter; d) Membuat lubang biopori dengan ukuran dan jarak yang standar; e) Membuat bak sampah bertutup dengan ukuran yang standar; f) Membuat penutupan parit/got yang dilengkapi dengan mainhole agar dapat dibuka dan dibersihkan dengan ukuran dan jarak yang standar; g) Perkerasan halaman depan dengan conblok agar berfungsi sebagai resapan;dan
h) Membuat bak penampung/pengolahan air limbah rumah tangga untuk air buanagan cuci pakaian, air mandi, air cuci piring, air cuci kendaraan dan sejenisnya. 3. Syarat Ijin Mendirikan Pagar. a. Mengajukan permohonan tertulis kepada walikota melalui Kepala BPMPTSP; b. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; c. Melampirkan fotokopi keterangan rencana kota (3 rangkap); d. Melampirkan fotokopi sertifikat tanah, apabila tanda bukti penguasaan tanah belum berupa sertifikat maka pemohon wajib melampirkan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa yang didaftarkan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah; e. Melampirkan fotokopi bukti lunas Pajak Bumi Dan Bangunan tahun terakhir; f. Rekomendasi dari RT, Lurah dan Camat setempat pada lokasi bangunan pagar didirikan; dan g. Gambar rencana bangunan pagar bagian depan tidak boleh tertutup, harus transparan dilihat dari jalan (7 rangkap). 3.
Prosedur Perijinan :
Sistem, mekanisme dan prosedur.
Kepala
14
22
10
11
Kabid
13
21
Kasubbid Perijinan
6 12 20 7
Petugas Pelayanan
23 15 5
1 4 19
PEMOHON
16 17
24
Korlap
2
3 17 18
18 19
8 9
Timteknis SKPD Terkait
Bank
KETERANGAN : 1. Memperoleh informasi mengenai perijinan yang akan diajukan. 2. Melakukan bimtek dengan tim teknis SKPD terkait. 3. Memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan sesuai persyaratan maka di berikan lembar persetujuan (berkas lengkap dapat didaftarkan). 4. Mendaftarkan berkas permohonan pada petugas pelayanan. 5. Mengecek berkas permohonan, jika lengkap input data permohonan kedalam sistem, cetak tanda terima dan Menyerahkan tanda terima pendaftaran ke pemohon. 6. Routing sistem dan menyerahkan berkas permohonan ke Kasubid Perijinan 7. Memeriksa berkas permohonan, stempel, paraf, routing dan di serahkan ke korlap. 8. Melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan, menghubungi pemohon dan menyerahkan berkas beserta jadwal pemeriksaan lapangan ke tim teknis SKPD terkait.
9. Melakukan pemeriksaan lapangan, mengisi rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan dan menyerahkan kembali ke korlap. 10. Penelitian hasil rekomendasi tim teknis SKPD dan di serahkan Kepala . 11. Pemeriksaan hasil rekomendasi lapangan, penandatanganan jika di setujui input retribusi, jika tidak cetak surat penolakan, routing sistem dan menyerahkan berkas ke petugas pelayanan. 12. Cetak surat penolakan atau input retribusi, routing sistem dan di serahkan ke Kasi pelayanan. 13. Pemeriksaan surat penolakan atau SPM, paraf, routing sistem dan di serahkan ke Kabid. 14. Pemeriksaan surat penolakan atau SPM, paraf, routing sistem di serahkan ke Kepala . 15. Pemeriksaan surat penolakan atau SPM, penandatanganan, routing sistem dan di serahkan ke Petugas pelayanan. 16. Menyerahkan Surat penolakan atau SPM ke pemohon. 17. Menerima Surat penolakan atau SPM, jika menerima SPM dilanjutkan dengan pembayaran retribusi pada Bank Sumselbabel dengan besar retribusi yang tercantum pada SPM. 18. Menerima pembayaran retribusi, mengesahkan bukti pembayaran dan menyerahkan ke pemohon. 19. Menyerahkan bukti bayar ke petugas pelayanan BPMPTSP. 20. Menerima bukti pembayaran, Cetak Surat, Plat, SKRD dan routing sistem ke Kasi pelayanan. 21. Pemeriksaan surat ijin,plat, SKRD, paraf, routing sistem dan diserahkan ke Kabid. 22. Pemeriksaan surat ijin,plat, SKRD, paraf, routing sistem dan diserahkan ke Kepala . 23. Pemeriksaan surat ijin,plat, SKRD, Penandatanganan, routing sistem dan diserahkan Ke Petugas pelayanan. 24. Menyerahkan surat non ijin ke pemohon. 4.
Jangka waktu penyelesaian
Jangka waktu penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan adalah 7 hari kerja dan Ijin Mendirikan Pagar adalah 7 hari kerja.
5.
Biaya/ tarif
1. Besar retribusi IMB dan plat ditetapkan sebagai berikut : a. Reribusi pembangunan gedung baru : L x lt x 1,00 x HSbg b. Retribusi rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung : L x lt x Tk x HSbg c. Retribusi prasarana bangunan gedung : V x I x 1,00 x HS bg d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x I x Tk x HSpbg Keterangan : L : Luas lantai bangunan gedung. V : Volume/ besaran (dalam satuan m2, m, unit). I : Indeks. It : Indeks terintegrasi. Tk : Tingkatan kerusakan. 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang. 0,65 untuk tingkatan kerusakan berat. HSbg : Harga satuan rettribusi bangunan. HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung. 1,00 : Indeks pembangunan baru. 2. Indeks sebagai factor pengalian harga satuan retribusi. a. Indeks kegiatan. Indeks kegaitaan meliputi kegaitan : 1. Bangunan gedung. a). pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00. b). Rehabilitasi/ renovasi. 1). Rusak sedang, sebesar 0,45 2). Rusak berat, sebesar 0,65 c).Pelestarian pemugaran.
1). Pratama, sebesar 2). Madya, sebesar 3). Utama, sebesar 2. Prasarana bangunan gedung. a). Pembangunan baru sebesar b). Rehabilitasi/ renovasi. 1). Rusak sedang, sebesar 2). Rusak berat, sebesar
0,65 0,45 0,30 1,00 0,45 0,65
b. Indeks parameter. 1. Bangunan gedung. a). Bangunan gedung di atas permukaan tanah. 1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk : (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50. - Indeks 0,05 untuk rumah tinggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana. - Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana. (b) Fungsi Keagamaan, sebesar 0,00. (c) Fungsi Usaha, sebesar 3, 00. (d) Fungsi social dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00. - Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif,legislative, dan judikatif. - Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara. (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00. (f) fungsi ganda/ campuran, sebesar 4,00 2). Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter nklasifikasi ditetapkan sebagai berikut : (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 : - Sederhana 0,40 - Tidak sederhana 0,70 - Khusus 1,00 (b) Tingkat permanensi dean bobot 0,20 : - Darurat 0,40 - Semi permanen 0,70 - Permanen 1,00 (c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 : - Rendah 0,40 - Sedang 0,70 - Tinggi 1,00 (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 : - Zona I / minor 0,01 - Zona II/ minor 0,20 - Zona III/ sedang 0,40 - Zona IV/ sedang 0,50 - Zona V/ kuat 0,70 - Zona VI / kuat 1,00 (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,01 : - Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai) - Sedang 0,70 (5 lantai – 8Lantai) - Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai) (f) ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/ tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 ;
- Rendah 0,40 - Sedang 0,70 - Tinggi 1,00 (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 : - Negara, yayasan 0,40 - Perorangan 0,70 - Badan Usaha 1,00 3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung di tetapkan untuk : (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40. (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70 (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga )tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberikan indeks sebesar 1,00. b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/ bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeksterintegrasi. 2. Indeks prasarana bangunan gedung rumah tanggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara di tetapkan 0,00. Untuk kontruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1,75%. (1) Besaranya tariff retribusi adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Luas Tanah Kurang dari 100 m2 101 m2 s/d 200 m2 201 m2 s/d 300 m2 301 m2 s/d 400 m2 401 m2 s/d 500 m2 501 m2 s/d 1000 m2 1001 m2 s/d 2000 m2 2001 m2 s/d 3000 m2 3001 m2 s/d 4000 m2 4001 m2 s/d 5000 m2 5001 m2 s/d 10000 m2
12
Lebih dari 10.000 m2 ditetapkan penambahan berdasarkan nomor urut tersebut diatas.
13
Pengukuran dengan waterpass tiap 1 km/panjang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
14
Pengukuran provil melintang dan memanjang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
15
Pengukuran trancer/garis tinggi setiap 100 m2 Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
16
Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah sampai dengan 10.000 M2 Rp.5.000,(lima ribu rupiah) per lembar.
17.
Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah 10.001 m 2 s.d 50.000 m2 Rp. 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) per lembar.
18.
Pencetakan peta skala 1 : 1000 untuk luas tanah 50.001 m 2 s.d 100.000 m2 Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) per lembar.
19.
Biaya Ukur Rp. 10.000,Rp. 15.000,Rp. 20.000,Rp. 25.000,Rp. 30.000,Rp. 40.000,Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp. 100.000,Rp. 125.000,Rp. 300.000,-
Biaya Blanko Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,-
Pencetakan skala 1 : 1000 untuk luas tanah lebih dari 100.000 m 2 berlaku kelipatan sesuai nomor tersebut diatas.
(2) Bangunan menara atau tower besarnya retribusi ditetapkan Rp. 1.000.000,-/meter (satu juta rupiah) tinggi dihitung dari dasar tower. (3) Retribusi plat IMB ukuran 40x60 cm sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (4) Retribusi plat SLF perpanjang ukuran 15x20 cm sebesar rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
6.
Produk Pelayanan
7.
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas.
8.
Kompetisi pelaksana ekonomi
9.
Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 11. Jumlah pelaksana
Surat Ijin Mendirikan bangunan/ Ijin Mendirikan Pagar dan Plat.
1. Ruang tunggu yang memadai. 2. Lapangan parkir. 3. Toilet. 4. Touch screen informasi. 5. Touch screen antrian. 6. Tombol kepuasan masyarakat. 7. Loket pelayanan. 8. Ruang sekretariat tim teknis. 9. Bank Sumselbabel. 10. Halte Bus transmusi. 11. Security code. 12. CCTV. 13. Running text. 14. Aplikasi SIPPERI. 15. TV antrian. 16. Website. 17. Koperasi pegawai BPMPTSP Kota Palembang. 18. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. 19. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. 20. Ruang arsip. 21. Lemari dokument. 22. Komputer. 23. Printer. 24. Telepon / facsimile. 25. Alat tulis kantor. - Diploma/ Sarjana Hukum, Teknik, Komputer, Ekonomi dan Akutansi. - Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. - Mampu mengoperasikan komputer. - Mampu berkerja dalam Tim. - Memiliki kemampuan pelayanan. - Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan. 1. Atasan langsung. 2. Kepala BPMPTSP Kota Palembang 3. Inspektorat Kota Palembang. 1. Melalui kotak saran kritik dan pengaduan. 2. Melalui SMS. 3. Melalui Telepon. 4. Melalui website. 5. Melalui petugas loket pengaduan. 6. Melalui touch screen informasi. Jumlah pelaksana Ijin Mendirikan Bangunan sebanyak 10 (sepuluh) orang. (sesuai kebutuhan rill).
12. Jaminan pelayanan
Sesuai denga SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, janji layanan dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat ijin dijamin kemanannya karena di cetak dengan menggunakan kertas khusus. 4. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. 5. Kenyamanan keamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktek percaloan. 6. Data -data pemohon disimpan dalam data base sehingga mudah untuk mengetahui jika terjadi pemalsuan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana
1. Evaluasi dilakukan setiap 1 minggu sekali dalam rapat internal. 2. Evaluasi dilakukan 6 bulan sekali melalui audit internal sesuai ISO 9001 : 2008.
