· ".-l
,
, ;e, '
,It
...../
81uk- ~ tgzI~ oYaadiM oY~~ SURAT KEPUTUSAf\4 GU13ERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA NOMOR
554/1999
TENTANG PELAYANAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(lMB), IZIN PENGGUNMN aANGUNAN (IPB), DANIZIN PERPANJANGAN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPPB) UNlUK BANGUNAN RUM.\H . TINGGAL DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI KANTOR KECAMATAN
GUBERNUR KEPALADAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang
a. bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang dan sebagai pelaksanaan program reformasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bidang pelayanan perizinan, perlu -dilakukan upaya nyata guna mewujudkan kemudahan pelayanan masyarakat. pemberianperizinan bangunan rumah tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; , b. bahwa sehubungan d6ngari hal' tersebut pada huruf a, untuk meningkatkan pelayanan kepaqa masyarakat guna rnemperolehlzin Mendirikan Bangul'lan ([MB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB), dan Izin Perpimjangan Penggunaan Bangunan (IPPB) untuk bangunan rumah tinggal di DaerahKhususlbukota Jakarta, perlu dilakukan pehyederhanaan pelayanan secara optimal; ,.-~
C.
Mengingat
bahwa untuk mewujudkan penyederhanaan pelayanan seperti tersebut pads, huruf b, perlu menetapkan ketentuan tentang Pelayanan Permohonan "Izin MendirikanBangunan (1MB),' Izin Penggunaan Bangunan (IPB), dan Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB) untuk bahgunan rumah tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Kecamatan dangan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan DiDaerah; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; ,
(
2
.'
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah; 5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan dan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Daerah Khusu$ Ibukota Jakarta; 8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1598 Tahun 1992 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibuketa Jakarta Nemor 331 Tahun 1995 tentang Peiimpahan Wewenang kepada Suku Dinas Pengawasan dan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kotamadya untuk melaksanakan sebagian urusan tugas
Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibuketa Jakarta Nomor 1067 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Perhitungan Retribusi Bangunan;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 76 Tahun 1998 tentang Pelayanan Penyetoran Pajak, Retribusi Daerah, Kontribusi Bagian Laba, Penerimaan Lain-lain, Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak, dan Penerimaan Daerah Lainnya Yang Sah.
MEMUTUSKAN Menetapkan Perlama
Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (1MB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB) , dan Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB) untuk bangunan rumah tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Kecamatan.
3
Kedua
Jenis rumah tinggal yang dapat dilayani adalah semua jenis rumah tinggal, kecuali untuk pembangunan rumah tinggal yang dibangun oleh pengembang dalam kawasan real estate atau rumah tinggal dengan kriteria pemugaran, temp dilakukan prosedur dan persyaratan pemugaran sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1598 Tahun 1992.
Ketiga
Pelaksanaan pelayanan di Kantor Keeamatan khusus untuk jenis rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua tetap mengaeu pada persyaratan permohonan 1MB, IPB, dan IPPB yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1598 Tahun 1992 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Izin Penggunaan Bangunan, dan' Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keput)Jsan Gubernur Kepala, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1067 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Perhitungan Retribusi Bangunan.
Keempat
Pelaksanaan pelayanan di Kantor Keeamatan, khusus untuk rumah tinggal sellilin tanah Verponding Indonesia dengan peruntukan wisrnalrumah keeil dan wismalrumah sedang. pemohon harus melampirkan persyaratan :
1. fotokopi PBB satu tahunsebelum tahun berjalan; 2. tidak memerlukan Surat Izin Bekerja Pereneana (SIBP); 3. syarat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1598 Tahun 1992. Kelima
Pelaksanaan pelayanan di Kantor Keeamatan, khusus untuk bangunan rumah tinggal baik yang telah dibangun namun belum memiliki 1MB dan IPB atau yang akan dibangun, dengan peruntukan wismalrumah keeil dan wismalrumah sedang. apabila surat tanahnya Verponding Indonesia, pemohon harus melampirkan persyaratan :
1. pernyataan
bahwa pemohon/yang bersangkutan sudah menempati/menguasai tanah verponding tersebut baik sebagian verponding atau seluruhnya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Camat setempat tanpa diperlukan a) sertifikat tanah, bila tidak memilikisertifikat tanah; b) sural girik, apabila tidak memiliki girik; e) kohir Verponding Indonesia, disertai keterangan keabsahan dari Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta; d) aide jual beli yang dibuat oleh PPAT setempat.
2. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan; 3. fotokopi KTP; 4. fotokopi PBB satu tahun sebelum tahun berjalan; 5. tidak memerlukan Surat Izin Bekerja Pereneana (SIBP);
- '.
'
4
6. syarat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1598 Tahun 1992. Keenam
Kepala Seksi Pengawasan dan Pembangunan Kota Tingkat Kecamatan berkewajiban untuk : 1. melaksanakan penelitian dan penerimaan" SE!cara admi~i$tratif , teknis, dan planologis terhadap berkas permohonan 1MB, IPB, clan lPPB untuk rumah tinggal yang diterima, dari loket pelayanan di Keeamatan yang bersangkutan; 2. melaksanakan prosespenerimaan berkas permohonan 1MB, IPB, dan IPPB untuk rumah tinggalserta meneliti, menghitung dan menetapkan jumlah retribusi pembangunan dengan formulir yang disediakan; 3. melaksanakan administrasi pembukuan, penerimaan, dan penyetoran retribusi 1MB, IPB, dan IPPB serta melaporkan secara periodik kepada Kepala Suku DinasP2K Kotamadya yang bersangkutan.
Ketujuh
Kepada Petugas Seksi P2K Kecamatan pemungut retribusi 1MB, IPB, dan lPPB di Kecamatan harus melaksanakan kegiatan : 1. menyerahkan formulir permohonan 1MB kepada pemohon (WR); 2. menerbitkan dan menandatangani SuratSetoran Retribusi (SSR); 3. membukukan penerimaan retribusi dalam buku tabelaris; 4. membukukanpermohonan 1MB; 5. melaporkan penerimaan/penyetoran retribusi setiap hari ~' Bendaharawan Khusus Penerima Suku Dinas P2K Kotamadya yanl}" bersangkutan dengan melampirkan SSR; 6. menyimpan bukti-bukti penerimaanlpenyetoran retribusi dari Seksi Kas Daerah Kecamatan; 7" membuat laporan bulanan dan menyampaikan ke Sudin P2K dengan tembusan kepada Seksi Kas Daerah Kecamatan yang bersangkutan tentang penerimaan/penyetoran retribusi selambat-Iambatnya tanggal 2 bulan berikutnya.
Kedelapan
Khusus bangunan rumah tinggal dengan status tanahnya Verponding Indonesia dengan peruntukan wismalrumah keeil dan wismalrumah sedang, ketentuan dalsm Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1), 2), 3) dan Pasal 5 ayat (1) huruff Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1598 Tahun 1992 yang mengatur mengenai persyaratan permohonan 1MB dan IPB dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
(
.. .
. ' .,.·-t·,·· I
•
\
~
•
,
'
,.
,
I
5
"
Kesembilan
Khusus bangunan f'!,Imah tinggal dengan status tanahnya selain tanah Verponding IndonElS,ia deng~n peruntukan wisma/rumah kecil dan Wismalrumahsedang, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f Keputusan Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta NomoI' 1598 Tahun 1992 yang mengatur mengenai persyaratan permohonan 1MB dan IPB dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Kesepuluh
Hal-hal yang belumdiatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian. .
Kesebelas.
Suratkeputusan ini mulai berlaku pada. tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diul?ahdan diperbaiki sebagaimana mestinya,
Ditetapkan di Jakarta 12 !'Jo.ret 1999 padatanggal
Tembusan :
1. Ketua DPRD OKI Jakarta 2, . 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17.
ParaWakii GubemurKOKI Jakarta Para Wakil Ketua OPRO OKI Jakarta Sekretaris Wilayah/Oaerah Khusus,Ji?ukota Jakarta Para Asisten Sekwilda OKI Jakarta . KetuaBappeda OKI Jakarta KepalaBKPMO OKIJakarta Kepala Kanwil BPN OKI Jakarta Para Walikotamadya OKI Jakarta Kepala Bapedalda OKI Jakarta Para'Kepala Oinas OKI Jakarta Kepala Oirektorat Sospol OKI Jakarta Para Kepala Biro OKI Jakarta Para KepalaKantor Pertanahan Kotamadya OKI.Jakarta Para Kepala Kantor/Badan/BUMO di Iingkungan Pemerintah OKiJakarta Para Camat OKI Jakarta . Para Kapala Kelurahan OKI Jakarta
