STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) BAGI MASYARAKAT DI DISTRIK MERAUKE DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN WILAYAH
THE STRATEGY OF IMPROVING SERVICE OF BUILDING CONSTRUCTION PERMIT FOR COMMUNITY IN MERAUKE TO SUPPORT REGIONAL DEVELOPMENT
1
1
Yosep Siso, 2Suratman, 2Hamka Naping
Yosep P. Siso, Mahasiswa PPW Unversitas Hasanuudin Suratman, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unversitas Hasanuudin 2 Hamka Naping, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unversitas Hasanuudin 2
Alamat korespondensi : Kantor Sekertariat Daerah Kab. Merauke HP. 085244391110
ABSTRAK Strategi Peningkatan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) bagi Masyarakat di Distrik Merauke dalam Mendorong Perkembangan Wilayah. Penelitian ini bertujuan mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelayanan terhadap ijin mendirikan bangunan dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan dan mengimplementasikan pemberian ijin mendirikan bangunan di Distrik Merauke. Penelitian ini bersifat deskriptif melalui studi kasus. Sampel penelitian adalah perkantoran, pimpinan, pegawai, dan lokasi bangunan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam pemberian ijin mendirikan bangun an di Distrik Merauke berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini memang menyulitkan mengingat tidak adanya peraturan hukum yang secara eksplisit mengatakan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Faktor yang menyebabkan implementasi pemberian ijin mendirikan bangunan oleh pemerintah belum efektif adalah faktor peraturan perundang-undangan, lemahnya aspek sosiologis, dan peraturan daerah yang tidak memadai. Faktor lain adalah kurangnya sosialisasi, aparat, dan petugas pelayanan Satpol PP belum berfungsi secara optimal. Masyarakat kurang kesadaran dan kepatuhan hukum berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan. Upaya yang dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan disiplin aparat, penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kata kunci
:
kualitas SDM terhadap 1MB
ABSTRACT The Strategy of Improving Service of Building Construction Permit for Community in Merauke to Support Regional Development. The aim of the research is to investigate the obstacle and hindrance faced in the service of building construction permit and the efforts done to optimize the implementation of giving building construction permit in Merauke District. The research was a qualitative study by using case study method. The data were collected from office, head office, officials, and relevant location.The results of the research reveal that the implementation of government service function in building construction permit in Merauke District is based on general bases of good government. This is actually difficult based on the consideration that there is no legal regulation explicitly stating about a good implementation. Besides, attention should also be given to the factors causing the implementation of building construction permit given by the government which are not effective. Act regulation factors, the weakness of sociological aspect and local regulations as the lack of socialization, officials, functionaries, police unit service do not function well. Furthermore, the lack of community's awareness and obedience on law is related to the awareness of proposing building construction permit. The efforts done are to increase control on officials' discipline, the implementation of appropriate and useful counseling pattern, and increase service quality to society. Key words
:
the quality of human resources on Building Construction Permit
PENDAHULUAN Pemikiran
tentang kesejahteraan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Alinea ke-I Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan (yustitia,2007). Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan umum didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan untuk memenuhi kewajiban negara melayani publik atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Persoalan yang timbul saat ini adalah realitas pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah yang telah dilaksanakan di daerah, khususnya pelaksanaan pelayanan di bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Merauke, tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya pemohon IMB, ketidakpuasan pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) biasanya mengeluhkan proses yang berbelit-belit, lamban dalam penanganan, biaya tinggi, dan kurang cermat, dalam penanganan. Menurut (Mufiz, 1986), birokrasi
mendasarkan diri pada hubungan antara
kewenangan menempatkan dan mengangkat pegawai bawahan dengan menentukan tugas dan kewajiban dimana perintah dilakukan secara tertulis, ada pengaturan mengenai hubungan kewenangan, dan promosi kepegawaian didasarkan atas aturan-aturan tertentu. Weber memusatkan perhatian pada pertanyaan : mengapa orang merasa wajib untuk mematuhi perintah tanpa melakukan. Menurut (Bintoro 1978), birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.
Berdasarkan latar belakang diatas memperlihatkan bahwa kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik masih nampak lemah. Peran birokrasi dalam pemberian pelayanan publik yang efisien, akuntabel dan responsif belum dapat dilakukan, maka dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :a).Mendeskripsikan tingkat pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Distrik Merauke. b). Untuk mengetahui Hambatan dan Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Distrik Merauke, c). Untuk mengetahui arahan dan kebijakan dalam peningkatan pelayanandi Distrik Merauke dalam rangka meng dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam rangka mengatasi kendala pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
METODE .Penelitian ini diadakan dengan metode studi kasus. Metode studi kasus digunakan dengan tujuan untuk menyajikan rangkaian peristiwa secara berurutan, sehingga permasalahan yang diteliti dapat digambarkan secara menyeluruh (Yin, 1997). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai hal yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Merauke. Pendekatan
yang digunakan
adalah
pendekatan
kualitatif
yang bertujuan untuk
mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil yang terjadi di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (hidden value), yakni nilai yang belum terungkap dibalik proses implementasi peraturan pemerintah dan perubahannya, peran faktor determinan, yaitu peran agen perubahan organisasi dan tipologi organisasi yang dibentuknya, sehingga dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci Metode ini menjadi pilihan karena lebih mampu mengungkap realitas ganda dan lebih mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan, serta lebih sensitif dan adaptif terhadap peran berbagai faktor dalam penelitian. Disamping itu penelitian ini juga lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dari objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel atau informan yang ditentukan hanya sampel awal saja. Jika dalam proses pengumpulan data tidak ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi melanjutkan dengan mencari informasi baru sampai hasil yang diperoleh sama dengan informasi sebelumnya. Jadi jumlah sampel sangat sedikit tetapi juga bisa sangat banyak, hal ini tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informasi kunci, kompelksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.
Dalam proses pengumpulan data jika tidak ditemukan lagi variasi informasi atau telah mencapai titik jenuh, maka peneliti tidak lagi mencari informasi baru, dan proses pengumpulan informasi dianggap selesai/telah cukup. Dalam penelitian kualitatif, ada tiga tahap pemilihan informasi yang baik jika kita memakai teknik snowball sampling dalam pengumpulan informasi yakni: pertama, pemilihan sampel awal, yakni berupaya menemukan informan awal untuk diwawancarai, kedua pemilihan informan lanjutan, guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada, ketiga menghentikan pemilihan informan lanjutan apabila sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bagi Masyarakat di Distrik Merauke Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat pemerintah khususnya pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) haruslah berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Dimana kepuasan masyarakat ini dapat menunjukkan tingkat kemampuan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan. Jika masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah maka kinerja akan dinilai baik, demikian juga sebaliknya jika masyarakat merasa kurang puas maka kinerja aparat pemerintah dinilai buruk (moenir, 2001). Pada umumnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan tertuju pada :a). Adanya dugaan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b). Adanya sikap dan tingkahlaku aparat pemerintah dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan penyelenggaraan pelayanan yang dirasa kurang mencerminkan keakraban dengan masyarakat (kurang ramah dan sopan dalam pelayanan); c). Kurangnya disiplin para petugas pemberi pelayanan terhadap jadwal atau waktu yang telah ditentukan; Penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan oleh aparat pemerintah tidak hanya dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga dapat dilihat dari disiplin kerja, tertib administrasi serta tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Setiap aparat pemerintah harus menyadari bahwa pekerjaannya akan membuahkan hasil. Berdasarkan pada gambaran umum lokasi penelitian, dalam sub bab-bab berikut ini penulis berupaya menganalisa berbagai temuan di lapangan yang selanjutnya akan disesuaikan dengan objek penelitian serta dihadapkan pada teori-teori yang mendukung berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu peneliti menggunakan item-item yang akan dibahas dalam bab ini
sesuai dengan fokus penelitian, yang meliputi :a). Prosedur dalam pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat di Distrik Merauke;b). Kualitas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat di Distrik Merauke;c). Faktorfaktor yang mendukung dan menghambat dalam hal pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat di Distrik Merauke. Namun sebelum penulis menguraikan hasil penelitian bagaimana pelaksanaan pelayanan pemberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat di Distrik Merauke, berdasarkan pengamatan penulis pada saat melaksanakan dan penelitian di Kantor Bagian Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, ada suatu masalah yang sangat jelas yaitu tentang kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penulis mengambil kesimpulan demikian karena setelah penulis berada di lapangan dan melakukan pengamatan lapangan, ternyata intensitas masyarakat dalam mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Bagian Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke dapat dikatakan kurang, padahal menurut pengamatan penulis selama dalam penelitian yaitu Kantor Bagian Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke dan dalam perjalanan mengunjungi kelurahan-kelurahan sekitar wilayah Distrik Merauke, banyak masyarakat yang sedang melakukan aktifitas pembangunan. Tapi penulis menyadari bahwa hal tersebut belum bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan keadaan yang sesungguhnya di Distrik Merauke. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya penulis menggunakan beberapa cara, yaitu : a). Menanyakan langsung kepada Kepala Bagian Pendataan di Kantor Bagian Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke bagaimana tingkat partisipasi dan
kesadaran masyarakat dalam pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan
(IMB); b). Menanyakan langsung kepada petugas pemberi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang biasa melayani masyarakat dalam pengurusan perizinan; c). Menanyakan langsung pada masyarakat yang sedang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan melaksanakan pembangunan. Untuk mengetahui jumlah bangunan yang didirikan oleh masyarakat di Distrik Merauke yang telah memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan data yang ada di Kantor Bagian Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke pada tahun2008. dapat dilihat pada table 1 berikut ini : (halaman Lampiran) Berdasarkan table 1, dapat diketahui bahwa jumlah bangunan yang banyak terdapat di Distrik Merauke adalah bangunan semi permanen yang diperuntukkan bagi rumah tinggal, selain itu juga terdapat pula bangunan semi permanen yang diperuntukkan bagi tempat usaha
yang jumlahnya cukup banyak. Namun melihat jumlah penduduk Distrik Merauke yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat Distrik Merauke untuk mengurus serta memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan jumlah bangunan yang didirikan oleh masyarakat di Distrik Merauke pada tahun 2010 yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : (lampiran) Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang ada di Distrik Merauke dalam mengurus dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih rendah. Dalam buku mengenai pelayanan dan perizinan di Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke pada sub bab mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut : Tujuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a). Untuk menertibkan pelaksanaan pembangunan penataan kota sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dengan syarat-syarat keselamatan bagi penghuninya, b). Untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada pemegang izin;c). Untuk mengendalikan setiap kegiatan membangun agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan merugikan masyarakat;d).Untuk
meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD); Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah oleh orang, badan atau lembaga dengan mengisi blanko permohonan yang disediakan oleh Bagian Admnistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke dan diketahui oleh Rukun Tetangga (RT), Lurah dan Camat tempat bangunan tersebut terletak dengan mendapatkan surat pengantar. Bagian Admnistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke memeriksa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), antara lain mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan proses tersulit, setiap langkah kegiatan selalu dilakukan pemantauan melalui blanko-blanko yang selalu menempel menjadi satu dengan bundel permohonannya, melalui proses konsultasi hingga proses pengesahan. Dalam blanko permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sekurangkurangnya berisi keterangan tentang :a). Nama pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b). Alamat pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB);c). Jenis bangunan yang
direncanakan; d). Letak persil tempat bangunan yang direncanakan; e). Uraian terperinci mengenai konstruksi bangunan. Tata Cara Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemohon menyerahkan surat pemberitahuan dan bon pinjaman kepada petugas pemberi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebanyak dua rangkap, satu lembar untuk pemohon dan satu lembar dilampirkan dalam bundel permohonan dengan mencatumkan nomor, tanggal dan tanda tangan, Petugas atau aparat bagian pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berkewajiban : a). Mencari bundel surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b). Mencatat dalam buku pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c). Memberikan nomor dan tanggal pada kartu kendali, lembar disposisi blanko permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d).Menyerahkan bundel surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sanksi Atas Ketidakpemilikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sanksi atas pelanggaran ketidakpemilikan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah : Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).Suatu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut apabila :Fungsi bangunan sudah tidak sesuai dengan Izin yang diberikan, Melanggar ketentuan Izin yang diberikan atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat-syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud tidak benar keabsahannya, Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan oleh Kepala Daerah. Faktor Pendukung Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bagi Masyarakat Di Distrik Merauke Kesadaran dalam proses pelayanan disini meliputi kesadaran dari pemberi pelayanan dan yang mendapatkan pelayanan, untuk saling mendukung dan bekerja sama. Di Distrik Merauke menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Admnistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke dan aparat pemberi pelayanan yaitu Bapak Kostan Wiran di Kantor Bagian Admnistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke bahwa kesadaran pegawai sudah cukup baik, terlihat dari kepatuhan dan disiplin pegawai dalam menaati peraturan dan jam kerja termasuk didalamnya ikut serta dalam setiap apel, sikap loyalias, keseriuasan didalam melaksanakan tugas dan juga sikap ramah yang ditujukan kepada masyarakat yang umum maupun yang membutuhkan pelayanan, walaupun memang ada sebagian dari pegawai yang masih jauh dari harapan. Dalam menyelesaikan setiap pekerjaan memiliki target sehingga apabila dirasa waktu penyelesaian kurang maka pegawai rela melakukan kerja lembur guna dapat memenuhi target dalam memberikan pelayanan.
Faktor Penghambat Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bagi Masyarakat Di Distrik Merauke Faktor penghambat dalam pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat di Distrik Merauke adalah sebagai berikut : Segi Sarana dan Prasarana Kurangnya alat atau kerusakan alat atau mesin peralatan yang tidak berfungsi dengan baik serta kurangnya fasilitas penunjang pelayanan sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia pada Bagian Admnistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke dapat dikatakan masih kurang. Sarana dan prasarana serta fasilitas kerja dan fasilitas penunjang pelayanan yang tersedia masih sangat kurang sehingga sering mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Merauke khususnya Distrik Merauke. Segi Sumber Daya Manusia (SDM) Perbedaan pola pikir, orientasi, perasaan, tingkat pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan latar belakang budaya manusia yang beraneka ragam sehingga dapat menyebabkan perbedaan pemahaman antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan dan dapat menghambat pelaksanaan pelayanan. Dengan pola pikir, tingkat pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan latar belakang budaya masyarakat di Distrik Merauke menimbulkan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat di Distrik Merauke untuk mengurus dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kurangnya kuantitas aparat pemberi pelayanan pun menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelayanan perizinan. Kantor Bagian Admnistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, bahwa minimnya kuantitas petugas pemberi pelayanan yang ada di Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke mengakibatkan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan menjadi sedikit terhambat sebab aparat pemberi pelayanan tidak bisa sepenuhnya memenuhi tuntutan pelayanan dari masyarakat Distrik Merauke yang semakin hari semakin kompleks. Faktor Sarana dan Prasarana Penunjang Agar fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan IMB maka berbagai macam sarana dan prasarana penunjangnya harus tersedia dengan baik dan layak, khususnya sarana dan prasarana administratif seperti buku Panduan, komputer, dan lain-lain masih terbatas. Sehingga dalam melakukan suatu pelayanan sering mengalami hambatan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bagi Masyarakat Di Distrik Merauke Kualitas pelayanan yang baik merupakan suatu hal yang sangat mendasar pada setiap organisasi, hal ini disebabkan karena pertama adanya era globalisasi, liberalisasi perdagangan serta perkembangan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan perubahan di berbagai sektor. Kualitas pelayanan yang prima akan terus menjadi kebutuhan dan isu yang penting pula, karena pada masa era mendatang adalah merupakan era pelayanan. Kepastian jadwal dan ketepatan waktu dalam pelayanan mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pelayanan yang efektif tidak akan pernah terlepas dari kualitas produk, biaya pelayanan dan kecepatan serta ketepatan waktu pelayanan. Ketepatan waktu sangat perlu diperhatikan dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menerima jasa pelayanan. Faktor-Faktor Penyebab Implementasi Pemberian IMB Distrik Merauke Belum Efektif Menurut (Soeharjo, 1994), “tidak jarang bahwa orang akan mempersoalkan masalah efektifitas hukum apabila yang dibicarakan adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pada pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum maka dapatlah dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif”. Dengan kata lain, suatu hukum dikatakan efektif apabila terjadi hukum tersebut memberikan dampak yang positif atau dengan kata lain hukum tersebut dapat mencapai sasarannya didalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum). Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah sedemikian sederhananya, karena terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum tidak efektif dapat ditemukan dalam kerangka proses pengimplementasiannya oleh para pelaksana baik lembaga penerap sanksi maupun masyarakat pemegang peran. Dalam hal ini model bekerjanya peraturan hukum menurut Robert B. Siedmen dapatlah dijadikan acuan. Menurut Robert B. Siedmen dalam tulisannya yang berjudul :“Law and Proverty : Essay on Third World Perspective In Jurisprudence”, bahwa : “Anggota-anggota masyarakat melakukan tingkah laku bukanlah dalam suatu keadaan yang abstrak. Anggota-anggota masyarakat memilih dan bertindak untuk melakukan tingkah laku tersebut adalah dalam suatu ruang lingkup dengan pembatasan-pembatasan dari sumbersumber yang terdapat didalam lingkungan mereka itu.
Peraturan-peraturan hukum dan tindakan-tindakan lembaga pelaksana hukum hanya menetapkan mengenai salah satu segi saja dalam lingkungan tersebut. Suatu perangkat peraturan hukum hanya akan menimbulkan tingkah laku bila peraturan hukum itu ditetapkan berdasarkan kehendak sebagai variabel bebas, sedangkan faktor-faktor lain merupakan kondisi-kondisi. Oleh karena itu harus diterima sebagai suatu kebenaran bahwa semua unsur-unsur non hukum yang mempengaruhi pemilihan dan identifikasi perangkat peraturan hukum merupakan variabel operasional atau sebab atau penjelasan”. Berdasarkan skema tersebut terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat, seperti pengaruh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi (faktor non hukum). Adapun pengaruh-pengaruh non hukum tersebut tertuju pada para pelaksana peraturan hukumnya seperti lembaga penerapan sanksi dan pemegang peranan. Disamping itu pula penerapan sanksi juga akan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan para pemegang peran (masyarakat). Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas juga berpengaruh pada proses bekerjanya Implementasi Pemberian IMB kepada pemohon. Dengan bertolak pada model bekerjanya peraturan hukum dari Robert B. Siedmen. (tabel pada lampiran)
KESIMPULAN Dari uraian pada bab-bab diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Di
Distrik
Merauke
Berdasarkan
Peraturan
Perundang-Undangan
yang
berlaku.
Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Di Distrik Merauke Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan kesimpulan diatas maka agar Implementasi Penerbitan IMB berjalan dengan baik penulis memberikan saran sebagai berikut : Memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala Penerbitan IMB, salah satunya adalah dengan Mengefektifkan Peraturan Daerah tentang IMB melalui penerapan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek, Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang IMB guna Kesadaran
hukum
masyarakat
Distrik
Merauke
dalam
kegiatan
membangun
bangunan.Melakukan Upaya-Upaya dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali Pegawai Negeri Sipil; Penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan Pendisiplinan yang manusiawi; serta Keteladanan para pimpinan.Pemohon berkewajiban mengisi formulir data blangko permohonan IMB.Menerima dan meneliti semua blangko dan persyaratan untuk mengajukan IMB oleh pegawai yang diberi kewenangan dari
pimpinan.Aparat pemberi pelayanan IMB melakukan mulai dari proses administrasi dan Analisa Lapangan mengenai keadaan bangunan serta menyelesaikan Surat Keputusan IMB.Bupati berkewajiban menerima dan mengesahkan IMB dalam bentuk Surat Keputusan.
DAFTAR PUSTAKA
Ali
Mufiz, (1986) Materi Pokok Pengantar Administrasi Karunika,Universitas Terbuka, , hal 177-178
Negara,
Jakarta
:
Bintoro Tjoromidjojo,(1987) Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : Jakarta LP3ES, , hal 71 Gibson Dkk, (1999), Organisasi Perilaku Struktur Dan Proses, Jakarta Penerbit Erlangga, , Hal 118 Hessel Nogi dan S Tangkisan,(2005) Manajemen Publik, Jakarta : Grasindo, Hal 204 Moenir, (2001) Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, hal 27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Mifta Thoha, (2003) Birokrasi Dan Politik Di Indonesia, Jakarta : Rajagrafindo Persada, , hal 5 Moenir, (2001) Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, hal 27 Soeharjo, (1994), Ilmu Negara, Semarang : Dahara Prize, , Hal 7 Warsito Utomo, (1997) Peranan Dan Strategi Peningkatan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol 1, Yin, Rober K. (1996),. Studi Kasus : Desain dan Metode. Rajawali Pers. Jakarta. Yustitia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, (2007),Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Ke Empat (Dalam Satu Naskah). Data Wilayah Administrasi 33 Propinsi, 349 Kabupaten, Dan 91 Kota Di Seluruh Indonesia, Jakarta ; PT. Buku Kita,
TABEL 1 DAFTAR BANGUNAN YANG MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DISTRIK MERAUKE TAHUN 2010
No. 1. 2.
Peruntukkan
Bangunan Permanen Semi Permanen
Rumah Tinggal
Tempat Usaha
4160 8000
1000 3000
Sumber : Bagian Admnistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, Tahun 2010
TABEL 2 DAFTAR BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DISTRIK MERAUKE TAHUN 2010 No. 1. 2.
Peruntukkan
Bangunan Permanen Semi Permanen
Rumah Tinggal
Tempat Usaha
9914 20000
5000 10000
Sumber : Bagian Admnistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Adapun hal tersebut, oleh Robert B. Siedmen digambarkan dalam suatu diagram berikut : Pengaruh Kekuatan Sosial, Politik, dan Ekonomi
Lembaga Pembuat Peraturan Hukum Norma primer Umpan Balik Norma Sekunder
Umpan
Balik Lembaga Penerap Sanksi
Aktivitas
Pemegang Peran
Penerapan Sanksi
Pengaruh Kekuatan Sosial, Politik, dan Ekonomi
Pengaruh Kekuatan Sosial, Politik, dan Ekonomi
