Standar Pelayanan Mutasi Antar Instansi Pemda SP Mutasi Antar Instasi Pemda adalah perpindahan tugas PNS dari satu kota ke kota lain dengan persyaratan tertentu dan persetujuan masing-masing daerah No
Komponen
1.
Dasar Hukum
Uraian 1 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian 3 Permendagri no 10 Th.2006 tentang perpindahan menjadi PNS pusat dan PNS Daerah; :
4 Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Juknis PP No. 9 Tahun 2003 5 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 a) Teknis: 1. Ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 2. Tidak sedang dalam proses dan atau sedang dalam menjalani hukuman disiplin 3. Tidak sedang menjalani Tugas Belajar 4. Sehat jasmani dan rohani
No
2.
Komponen
Persyaratan
Uraian b) Administrasi: PINDAH MASUK 1) Surat permohonan ybs kepada Walikota Malang 2) Surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian daerah asal (Walikota/Bupati) 3) Surat permohonan persetujuan pindah dari Gubernur Jawa Timur 4) Fotokopi SK CPNS : 5) Fotokopi SK PNS 6) Fotokopi SK Pangkat Akhir 7) Fotokopi Karpeg 8) Fotokopi DP-3 2 tahunTerakhir 9) Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tidak sedang manjalani Tugas Belajar 10) Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tidak dalam proses hukuman disiplin 11) Fotokopi Ijazah terakhir 12) Fotokopi Surat Nikah 13) Daftar Riwayat Hidup 14) Surat Tugas Suami/Istri bagi yang pindah mengikuti suami/istri bekerja pada lembaga pemerintah atau non pemerintah 15) Pas photo (4x6) 2 lembar 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
PINDAH KELUAR Surat permohonan Yang bersangkutan kepada Walikota Malang Surat persetujuan dari kepala SKPD Fotokopi SK CPNS Fotokopi SK PNS Fotokopi SK Pangkat terakhir Fotokopi Kartu pegawai Fotokopi DP3 2 tahun terakhir Fotokopi Ijazah terakhir Fotokopi Surat Nikah Surat Tugas suami/Istri bagi yang pindah mengikuti suami/istri, Suami/istri bekerja pada lembaga pemerintah atau non pemerintah
No
Komponen a. 1)
2)
3.
Sistem Mekanisme dan Prosedur
3) :
4)
5)
b. 1)
2)
Uraian Pindah Keluar keluar lingkungan Pemerintah Kota Malang permohonan mutasi diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; Badan Kepegawaian Daerah memberikan pertimbangan sesuai dengan formasi, alasan dan pertimbangan lainnya sebagai bahan persetujuan Walikota dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur; Untuk mutasi keluar daerah lain dalam satu Propinsi, Gubernur meneruskan kepada daerah yang dituju untuk mendapatkan persetujuan penempatan, sedangkan untuk mutasi ke daerah lain diluar Propinsi, Gubernur meneruskan kepada Gubernur Daerah yang dituju; Apabila proses mutasi keluar lingkungan Pemerintah Kota Malang ke daerah lain dalam satu propinsi telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Mutasi Pegawai (setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara), maka Badan Kepegawaian Daerah membuat Surat Penghadapan; Apabila proses mutasi keluar lingkungan Pemerintah Kota Malang ke daerah lain diluar Propinsi telah ditetpkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat, maka Badan Kepegawaian Daerah membuat Surat penghadapan; Pindah masuk kedalam lingkungan Pemerintah Kota Malang Permohonan mutasi disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal kepada Gubernur setempat dan selanjutnya diteruskan ke Gubernur Jawa Timur meneruskan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan penempatan; Pemohonan mutasi masuk Pemerintah Kota Malang, untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, sebelum dipertimbangkan untuk mendapatkan persetujuan Walikota, perlu mendapatkan informasi dan pertimbangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan formasi penempatan;
3) Badan Kepegawaian Daerah memberikan pertimbangan sesuai dengan formasi dan kebutuhan pegawai sebagai bahan persetujuan Walikota dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jatim;
No
4. 5.
Komponen
Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif
Uraian 4) Untuk mutasi masuk dari daerah lain dalam satu Propinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Mutasi Pegawai (setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara), selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah membuat Surat Keputusan Walikota tentang penempatan pegawai, dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai formasi Pegawai; 5) Untuk mutasi masuk dari daerah lain diluar Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanreg setempat tentang Mutasi Pegawai, selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah membuat keputusan Walikota tentang penempatan pegawai dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai formasi Pegawai : : 1.
6.
Produk Pelayanan
:
7.
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
:
8.
Kompetensi Pelaksana
:
2. 3. 4.
30 hari Tidak ada biaya Surat pemberitahuan tentang persyaratan dan kelengkapan pindah Surat persetujuan pindah Keputusan Walikota tentang penempatan pegawai SPMT Sarana: Meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, ATK, fasilitas telekomunikasi Prasarana: instalansi listrik, telepon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data
1. Kabid Mutasi mengoreksi konsep Surat permohonan Walikota, Surat pemberitahuan dan surat penawaran, surat Rekomendasi, surat persetujuan walikota, SK Walikota dan SPMT 2. Kasubid Jabatan memeriksa berkas persyaratan, mengoreksi konsep surat permohonan Walikota, konsep surat pemberitahuan dan surat penawaran,menerima hasil uji kompetensi dan uji kesehatan, mengoreksi SK Walikota dan SPMT 3. Staf Subbid Jabatan memeriksa kelengkapan persyaratan ,membuat surat pemberitahuanbagi yang ditolak, dan surat penawaran bagi yang diterima, membuat konsep surat Rekomendasi, memeriksa kelengkapan persyaratan dan membuat konsep surat persetujuan walikota, membuat SK Walikota dan SPMT, mendokumentasi SK dan SPMT
No
Komponen
9.
Pengawasan internal
:
10.
Penanganan, pengaduan, saran dan masukan
:
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 14. Evaluasi kinerja pelaksana 13.
Uraian
:
:
: :
1. Kepala BKD 2. Sekretaris BKD 3. Kepala Bidang Mutasi Kotak pengaduan dan survey IKM setiap semester dalam tahun berjalan 7 orang 1. Kepala BKD 2. Kabid Mutasi 3. Kasubid Jabatan 4. Staf Subid Jabatan (3) 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis: 08.00 - 16.00 WIB Jum'at: 09.00 - 11.00 WIB dan 13.00 - 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BKD "CERMAT" CERMAT : Cepat - Efisien - Ramah - Mudah - Aktif - Tepat C : Cepat : bermakna menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu R : Ramah : bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Secara periodik dan berkesinambungan
