Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KAB. SINJAI Sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensinya maka Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai daerah otonomi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar kebijakan dan inisiatif pembiayaan serta dilakukan oleh perangkat daerah sendiri, di samping dana dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang – Undang. Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Sosial dan Ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan bidang sosial dan ketenagakerjaan serta pengendaliannya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah/Bupati. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat atau untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai, telah menentukan Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai sebagai salah satu perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi Sosial dan ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai disusun sebagai pedoman pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai, yang diharapkan akan memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan. Sinjai,
April 2013
Kepala Dinas, H. AHMAD SUHAEMI, SE M.Si Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. NIP. 19591019 199003 1 002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINJAI Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai mencakup pelayanan internal dan pelayanan publik. Pelayanan internal merupakan pelayanan rutin yang dilakukan dalam intern Kantor. Sementara pelayanan publik merupakan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki. Pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai terdiri atas : 1. Izin Pendirian Lembaga Latihan Kerja 2. Perpanjangan Izin/Penambahan Jurusan 3. Kartu Pendaftaran Pencari Kerja (AK.1) 4. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 5. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 6. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 7. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) 8. Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 9. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) 10.Pengelolaan Kantin Makan bagi Tenaga Kerja 11.Izin Penggunaan Peralatan K3 (Izin Penggunaan peswat angkat/angkut, lift, ketel uap. Bejanan tekanan, las listrik, mesin las diesel, las karbit, instalasi dan penyalur/penangkal petir). 12.Rekomendasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 13.Izin Pendirian Panti Asuhan 14.Rekomendasi jaminan kesejahteraan masyarakat /Rekomendasi Pengangkatan Anak 15.Pemulangan Orang terlantar ke daerah asal 16.Rekomendasi Undian Berhadiah 17. Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 18. Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
1. IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA 1. Persyaratan Pelayanan: a. Copy Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari instansi berwenang. b. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK. c. Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Program Pelatihan yang akan diselenggarakan. d. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi e. Profile LPK yang meliputi antara lain: Struktur Organisasi, Alamat, Telepon dan Faximile. f. Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan. g. 4 (empat) lembar pas photo 4 x 6 2. Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 4 (empat) hari kerja b. Masa Berlaku adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya diperbaharui 3. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai. b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai memerintahkan Kepala Seksi Bina Guna Tenaga Kerja untuk memproses permohonan ijin. c. Selanjutnya Kepala Seksi Bina Guna Tenaga Kerja memproses ijin tersebut melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak. d. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan ijin maka, dibuatkan konsep mengenai Surat Ijin Lembaga Pelatihan kerja. e. Konsep ijin disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai untuk ditandatangani. f. Setelah disetujui dan ditandatangani maka Surat Ijin disampaikan kepada pemohon. 4. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Sertifikat pendaftaran Lembaga pelatihan kerja. 5. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 orang staff dan 1 orang Kepala Seksi b. Pendidikan yang dimiliki petugas minimal SLTA 6. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: meja, kursi, komputer set, alat tulis, kendaraan dinas untuk survey ke lokasi b. Sarana bagi pelanggan : ruang tunggu, WC umum, parkir dan foto copy.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Izin Pendirian Lembaga Latihan Kerja No. 1
1
2
URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA GUNA
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA DINAS
LAMA PROSES
KET.
2
3
4
5
6
7
8
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Memerintahkan Seksi Bina Guna TK untuk Mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
Mulai Pemohona n Form
Periksa Persyaratan
1 (satu) hari
Tidak Lengka p? ya
3
4
5
6
Kepala Seksi Bina Guna melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Bina Guna menyusun konsep ijin dan menyerahkan kepada Kepala kantor untuk di tandatangani
Peninjauan Lapangan Dokumen Permohonan ya Tidak
Izinka n?
Siapkan Surat Penolakan
Konsep Surat Izin disampaikan ke Kepala Dinas Melalui Kabag TU untuk ditandatangani Surat Izin di Catat dan di dokumentasikan, setelah itu Pemohon menerima Surat Izin yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi
1 (satu) Hari
1 (satu) Hari Siapka n Izin Paraf Surat Izin
Selesa i
Tanda tangan Surat Izin
1 (satu) hari
Catat & serahkan ke Pemohon
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
4 (Empat) Hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
2. IJIN PERPANJANGAN/PENAMBAHAN JURUSAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA 1. Persyaratan Pelayanan: a. Copy Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari instansi berwenang. b. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK. c. Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Program Pelatihan yang akan diselenggarakan. d. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi e. Profile LPK yang meliputi antara lain: Struktur Organisasi, Alamat, Telepon dan Faximile. f. Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan. g. 4 (empat) lembar pas photo 4 x 6 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya. a. Biaya pelayanan adalah Rp. 100.000b. Pembayaran dilaksanakan di loket pelayanan secara tunai 3. Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai. b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai memerintahkan Kepala Seksi Bina Guna Tenaga Kerja untuk memproses permohonan ijin. c. Selanjutnya Kepala Seksi Bina Guna melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin /Penambahan Jurusan atau tidak. d. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan ijin maka, dibuatkan konsep mengenai Surat Ijin Lembaga Pelatihan kerja. Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Bina Guna menyusun konsep izin dan menyerahkan kepada Kepala kantor untuk di tandatangani e. Konsep ijin disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai untuk ditandatangani. f. Setelah disetujui dan ditandatangani maka Surat Ijin disampaikan kepada pemohon. 5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Sertifikat perpanjangan izin /penambahan Jurusan Lembaga pelatihan kerja. 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 orang staff dan 1 orang Kepala Seksi b. Pendidikan yang dimiliki petugas minimal SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: meja, kursi, komputer set, alat tulis, kendaraan dinas untuk survey ke lokasi b. Sarana bagi pelanggan : ruang tunggu, WC umum, parkir dan foto copy.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Perpanjangan Izin/Penambahan Jurusan Lembaga Latihan Kerja No. 1
1
2
URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA GUNA
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA DINAS
LAMA PROSES
KET.
2
3
4
5
6
7
8
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Memerintahkan Seksi Bina Guna TK untuk Mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
Mulai Permohona n Form
Periksa Persyaratan
1 (satu) Hari
Tidak Lengka p? ya
3
4
5
6
Kepala Seksi Bina Guna melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin /Penambahan Jurusan atau tidak Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Bina Guna menyusun konsep izin dan menyerahkan kepada Kepala kantor untuk di tandatangani
Peninjauan Lapangan Dokumen Permohonan ya Tidak
Izinka n?
Siapkan Surat Penolakan
Konsep Surat Izin disampaikan ke Kepala kantor Melalui Kabag TU untuk ditandatangani Surat Izin di Catat dan di dokumentasikan, setelah itu Pemohon menerima Surat Izin yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi
1 (satu) Hari
Siapka n Izin Paraf Surat Izin
Selesa i
Tanda tangan Surat Izin
1 (satu) hari
Catat & Serahkan ke Pemohon
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
3 (tiga) Hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
3. PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA/KARTU KUNING (AK 1). 1. Persyaratan Pelayanan: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau foto copy KTP yang dilegalisir b. Ijasah terakhir asli atau foto copy yang dilegalisir c. Pas photo Hitam putih atau berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar d. Surat Keterangan Pengalaman kerja bila ada. 2. Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan Dan Tata Cara Pembayaran Biaya pembuatan kartu kuning adalah tidak dipungut biaya ( Gratis ) 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a. Lama waktu proses pembuatan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja. b. Masa berlaku AK 1 adalah 2 (dua) tahun, bagi pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diwajibkan melaksanakan registrasi ulang setiap 6 (enam) bulan sekali sedangkan bagi Pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan diharapkan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai dan kartu kuningya akan di non aktifkan. 4. Prosedur Penyelesaian Pembuatan Kartu Kuning (AK1) a. Dengan persyaratan yang lengkap pencari kerja mendaftarkan ke loket pengurusan kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai. b. Persyaratan yang telah diserahkan oleh pencari kerja, diperiksa oleh pengantar kerja. c. Jika persyaratan belum lengkap, dikembalikan kepada pencari kerja untuk dilengkapi. d. Jika telah lengkap, kemudian Pengantar kerja mewawancarai pencari kerja, dengan mengisi blanko biodata pencari kerja (AK2) e. Setelah selesai wawancara dan pengisian blanko AK 2, selanjutnya Kartu kuning (AK1) dapat diterbitkan. 5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah berupa Kartu Kuning (AK1). 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan. a. Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang staff b. Kompetensi yang harus dikuasai oleh petugas adalah mengetahui dasar pengantar kerja c. Klasifikasi pendidikan formal maupun informal petugas adalah minimal SLTA dan mengikuti bimtek pengantar kerja. 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana/prasarana yang dibutuhkan petugas: Meja, kursi, komputer set, alat tulis, blanko AK1 b. Sarana/ prasarana yang disediakan bagi pelanggan: Ruang tunggu, WC umum, parkir, foto copy.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Kartu Pendaftaran Pencari Kerja (AK.1) URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
PENGANTAR KERJA
KEPALA SEKSI BINA GUNA
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
6
7
8
1
Dengan persyaratan yang lengkap pencari kerja mendaftarkan ke loket pengurusan kartu pencari kerja (AK.1) di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi kab. Sinjai. Pengantar kerja memeriksan persyaratan kelengkapan berkas pencari kerja Jika persyaratan belum lengkap, dikembalikan kepada pencari kerja untuk dilengkapi.
No.
2
Mulai Daftar Form
Periksa Persyaratan
5 (lima) menit
Tidak Lengka p? ya
3
4
5
6
Jika telah lengkap, Pengantar kerja mewawancarai pencari kerja, dengan mengisi blanko biodata pencari kerja (AK.2)
Wawancara & isi biodata
selesai wawancara dan pengisian blanko AK 2, selanjutnya Kartu Pencari Kerja (AK1) dapat diterbitkan
Terbitkan AK.1
Blanko Kartu Ak.1 disampaikan ke Kepala Seksi Bina Guna untuk ditandatangani Pemohon menerima Kartu Pencari Kerja (AK.1) yang telah ditanda tangani
10 (sepuluh) menit
Tanda tangan
Selesa i
5 (lima) menit
Catat & serahkan ke Pemohon
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
20 (dua puluh) menit
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
4. PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) 1. Persyaratan Pelayanan a. Draf PKWT rangkap 3 (tiga) b. Daftar jenis pekerjaan yang akan di PKWT-kan. c. Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (Gratis) Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja 3. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai. b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai, memerintahkan Kepala Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja untuk memproses permohonan. c. Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya dan dikoordinasikan dengan Pengawas Ketenagakerjaan. d. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan, maka dibuatkan konsep pencatatan. e. Konsep pencatatan PKWT disampaikan kepada Kepala Dinas f. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka dilakukan pencatatan PKWT Perusahaan. 4. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah pencatatan PKWT perusahaan. 5. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang b. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No 13 Tahun 2003 c. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan telah lulus diklat teknis perantara Hubungan Industrial/Mediator Hubungan Industrial 6. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer dan alat tulis b. Sarana bagi pelanggan : WC umum dan ruang tunggu
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA LINDUNG TK
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA KANTOR
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bina Lindung TK mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
No.
2
Mulai Berkas
Periksa Persyaratan
1 (satu) Hari
Tidak Lengka p? ya
3
4
5
6
Kepala Seksi Bina Lindung TK melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk dilakukan Pencatatan atau tidak Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Bina Lindung TK menyusun konsep Surat Bukti Pencatatan dan menyerahkan kepada Kepala Kantor untuk di tanda tangani
Peninjauan Lapangan Dokumen Permohonan ya
Tidak
Siapkan Surat Penolakan
Memen uhi Syarat ?
Konsep Surat Bukti Pencatatan disampaikan ke Kepala Kantor melalui Kabag TU untuk ditandatangani Pemohon menerima Surat tanda bukti pencatatan yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi JUMLAH WAKTU PELAYANAN
1 (satu) Hari
1 (satu) hari
Siapka n Konsep
Paraf Surat Pencatatan
Selesa i
Tanda tangan Surat Bukti Pencatatan
Catat & Kirim ke Pemohon 3 (tiga) Hari
3 (tiga) Hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
5. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) 1. Persyaratan Pelayanan a. PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP b. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga) d. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB. e. Surat dari Ketua SP/SB yang menyatakan bahwa belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB bagi perusahaan yang mempunyai SP/SB f. Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (Gratis) Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja b. Masa Berlaku adalah 2 (dua) tahun 3. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai. b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai, memerintahkan Kepala Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja untuk memproses permohonan. c. Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya dan dikoordinasikan dengan Pengawas Ketenagakerjaan. d. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diberikan pengesahan, maka dibuatkan konsep pengesahan. e. Konsep pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas f. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka pengesahan Peraturan Perusahaan disampaikan kepada Pemohon. 4. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah pengesahan peraturan perusahaan 5. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang d. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No. KEP-48/MEN/IV/2004 e. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan telah lulus diklat teknis perantara Hubungan Industrial/Mediator Hubungan Industrial 6. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer dan alat tulis b. Sarana bagi pelanggan : WC umum dan ruang tunggu
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Pendaftaran/Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA LINDUNG TK
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA KANTOR
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bina Lindung TK untuk Mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
No.
2
Mulai Isi Form
Periksa Persyaratan
1 (satu) hari
Tidak Lengka p? ya
3
4
5
6
Kepala Seksi Bina Lindung TK melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan dilakukan pendaftaran/pengeshan Peraturan perusahaan Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Bina Lindung TK menyusun konsep Pendaftaran/Pengesahan dan menyerahkan kepada Kepala kantor untuk di tandatangani
Peninjauan Lapangan Dokumen Permohonan ya Tidak
Terim a?
Siapkan Surat Penolakan
Konsep Surat Pendaftaran/pengesahan PP disampaikan ke Kepala kantor Melalui Kabag TU untuk ditandatangani Pemohon menerima Surat Pendaftaran/Pengesahan yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi
1 (satu) Hari
1 (satu) Hari Siapka n Konsep Paraf Surat Pengesahan
Selesa i
Tanda tangan Pendaftaran/ Pengesahan
Catat & serahkan ke Pemohon
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
3 (tiga) hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
6. PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 1. Persyaratan Pelayanan a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lama b. PKB yang baru 3 (tiga) rangkap c. Surat Kuasa perundingan, sebagai juru runding baik dari serikat pekerja /serikat buruh maupun dari Pengusaha/Pimpinan perusahaan d. Data Umum perusahaan 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya a. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (Gratis) b. Pembayaran dilaksanakan setelah diterbitkan surat pendaftaran PKB kepada petugas retribusi secara tunai 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 4 (Empat) hari kerja b. Masa berlaku adalah 2 (dua) tahun 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai memerintahkan Kepala Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja untuk memproses permohonan. c. Bidang Hubungan Industrial meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya. d. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Pendaftaran, maka dibuatkan konsep Surat Pendaftaran. e. Konsep disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai f. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Kantor, maka Surat Pendaftaran g. Perjanjian Kerja Bersama disampaikan kepada Pemohon 5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang mediator Hubungan Industrial b. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No. Kep-48/MEN/IV/004 c. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan lulus Diklat Teknis perantara hubungan industrial/mediator hubungan industrial 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas : komputer dan alat tulis b. Sarana bagi pelanggan : WC umum dan ruang tunggu
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Pendaftaran/Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA LINDUNG TK
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA KANTOR
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bina Lindung TK untuk Mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
No.
2
Mulai Permohona n Form
Periksa Persyaratan
1 (satu) hari
Tidak Lengka p? ya
3
4
5
6
Kepala Seksi Bina Lindung TK melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan dilakukan pendaftaran/pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Bina Lindung TK menyusun konsep Pendaftaran/Pengesahan dan menyerahkan kepada Kepala Kantor untuk di tandatangani
Peninjauan Lapangan Dokumen Permohonan ya Tidak
Terim a?
Siapkan Surat Penolakan
Konsep Surat Pendaftaran/pengesahan PKB disampaikan ke Kepala kantor Melalui Kabag TU untuk ditandatangani Pemohon menerima Surat Pendaftaran/Pengesahan yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi
2 (dua) Hari
1 (satu) Hari Siapka n Konsep Paraf Surat Pengesahan
Selesa i
Tanda tangan Pendaftaran/ Pengesahan
Catat & serahkan ke Pemohon
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
4 (Empat) hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
7. PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH 1. Persyaratan Pelayanan a. Daftar nama anggota pembentuk b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) c. Susunan dan Nama Pengurus d. Copy Kartu Tanda Anggota 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis ) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 21 (dua puluh satu) hari 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Permohonan ditujukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai. b. Kepala Kantor memerintahkan Kepala Seksi Bina Lindung tenaga Kerja untuk memproses permohonan. c. Kepala Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja meneliti berkas kelengkapan permohonan. d. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat, maka dilakukan penangguhan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut. e. Apabila permohonan dan kelengkapannya dianggap telah memenuhi syarat maka dibuatkan konsep surat pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. f. Konsep surat pencatatan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani g. Apabila telah ditandatangani, maka surat pencatatan disampaikan kepada Pemohon. 5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 1 (satu) orang b. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 20 Tahun 2000 dan Kepmenakertrans No. Kep-16/Men/2001 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA LINDUNG TK
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA KANTOR
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bina Lindung TK untuk Mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
No.
2
Mulai Permohona n Form
Periksa Persyaratan
1 (satu) hari
Tidak Lengka p? ya
3
4
5
6
Kepala Seksi Bina Lindung TK melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan dilakukan Pencatatan SP/SB
Peninjauan Lapangan Dokumen Permohonan
Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Bina Lindung TK menyusun konsep Pencatatan dan menyerahkan kepada Kepala kantor untuk di tandatangani
ya Tidak
Terim a?
Siapkan Surat Penolakan
Konsep Surat Pencatatan SP/SB disampaikan ke Kepala kantor Melalui Kabag TU untuk ditandatangani Pemohon menerima Surat Pencatatan SP/SB yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi
2 (dua) Hari
1 (satu) Hari Siapka n Konsep Paraf Surat Pencatatan
Selesa i
Tanda tangan Surat Pencatatan
1 (satu) Hari
Catat & serahkan ke Pemohon
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
5 (lima) hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIATOR/ PEGAWAI PERANTARA 1) Persyaratan Pelayanan a. Copy Risalah Bipartit b. Apabila dikuasakan kepada pihak ke III, harus dilampirkan copy surat kuasa 2) Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis ) 3) Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 4) Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat Pengaduan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai b. Kepala Kantor memerintahkan Kepala Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja untuk memproses pengaduan. c. Kepala Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja menunjuk mediator untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. d. Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih e. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja f. Apabila perundingan secara bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak. g. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Persetujuan Bersama, jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran. h. Persetujuan Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Kantor disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh Kepala Kantor. 5) Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan a. Apabila perselisihan dapat diselesaikan : Persetujuan bersama b. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan: Anjuran 6) Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 4 (empat) orang b. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 02 tahun 2004 c. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan telah lulus diklat teknis perantara Hubungan Industrial/Mediator Hubungan Industrial 7) Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: komputer dan alat tulis b. Sarana bagi pelanggan : WC umum dan ruang tunggu
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Penyelesaian Kasus Perselisihan Ketenagakerjaan URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA LINDUNG TK
MEDIATOR
BUPATI/ KEPALA DINAS
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pemohon mengajukan Surat Pengaduan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bina Lindung TK untuk memproses Surat Pengaduan dan memeriksa persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
No.
2
Mulai Surat pengaduan Form
Periksa Persyaratan
1 (satu) Hari
Tidak ya
Lengka p?
3
Kepala Seksi Bina Lindung TK menunjuk mediator untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Penunjukan Mediator
4.
Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
Perundingan Bipartit
5.
6
Apabila perundingan secara bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Persetujuan Bersama, jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran Persetujuan Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala kantor disampaikan kepada masingmasing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas
Tidak
Tanda tangan
SELESAI
ya
Seles ai ?
Anjuran
1 (satu) minggu
1 (satu) minggu Persetujua n Bersama
Tanda tangan
Tanda tangan PB/Anjuran
Catat & Dokumentasik an
2 (dua) minggu, 1 (satu) Hari
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
9. PENGESAHAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN (WLK) 1. Persyaratan Pelayanan Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan ( WLK ) 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah gratis 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 1 (satu ) hari kerja b. Masa berlaku 1 (satu) tahun 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan: a. Pemohon mengambil formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan ( WLK ) di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai c.q. Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja. b. Formulir WLK yang sudah diisi dan ditandatangani pimpinan perusahaan diserahkan kembali ke Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja. c. Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja meneliti formulir WLK yang sudah diisi dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan. d. Apabila telah lengkap dan benar maka formulir diserahkan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai untuk ditandatangani sebagai pengesahan. e. Formulir yang sudah ditandangani disampaikan kepada pemohon melalui Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja. 5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) yang telah disahkan. 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 orang staff b. Kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas adalah terampil c. Klasifikasi pendidikan yang harus dimiliki petugas minimal SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: meja, kursi, komputer, mesin ketik, blangko wajib lapor ketenagakerjaan (WLK) alat tulis. b. Sarana bagi pelanggan : ruang tunggu, WC umum, parkir dan foto copy.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) No. 1
1
URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA LINDUNG TK
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA KANTOR
LAMA PROSES
KET.
2
3
4
5
6
7
8
Pemohon mengambil formulir Wajib lapor Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai Cq. Seksi Bina Lindung TK
2
Formulir/Balnko WLK di isi dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
3
Formulir/blangko yang sudah di serahkan kembali ke Seksi Bina Lindung TK untuk diteliti dan diperiksa, apakah sudah diisi dengan benar. Apabila sdh lengkap dan benar, maka formulir tersebut diserahkan ke Kepala kantor untuk di tanda tangani.
Mulai
Ambil form/blangko Form
Isi Form/blanko Periksa Persyaratan
ya
4
5
Lengka p?
Formulir WLK disampaikan ke Kepala kantor untuk ditandatangani Pemohon menerima Formulir WLK yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi JUMLAH WAKTU PELAYANAN
20 (dua puluh) menit
Tidak
Selesa i 10 (sepuluh) menit
Tanda tangan pengesahan
5 (lima) menit
5 (lima) menit
25 (dua puluh lima) menit
Catat & serahkan ke Pemohon 10 (supuluh) menit
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
10. Diagram Alur Kerja Rekomendasi Pengelolaan Kantin Makan Bagi Tenaga Kerja URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA LINDUNG TK
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA DINAS
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bina Lindung TK mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
No.
2
Mulai Permohona n Form
Periksa Persyaratan
1 (satu) Hari
Tidak Lengka p? ya
3
4
5
6
Kepala Seksi Bina Lindung TK melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan Rekomendasi atau tidak Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Bina Lindung TK menyusun konsep Surat rekomendasi dan menyerahkan kepada Kepala Kantor untuk di tandatangani
Peninjauan Lapangan Dokumen Permohonan ya Izinka n?
Tidak
1 (satu) Hari
Siapkan Surat Penolakan
Konsep Surat Rekomendasi disampaikan ke Kepala Kantor Melalui Kabag TU untuk ditandatangani
Siapka n Izin Paraf Surat
Pemohon menerima Surat rekomendasi yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi JUMLAH WAKTU PELAYANAN
1 (satu) Hari
Selesa i
Catat & Serahkan ke Pemohon
Tanda tangan Surat Rekomenda si
3 (tiga) Hari
3 (tiga) Hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
11. PENGESAHAN PEMAKAIAN PERALATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 1. Persyaratan Pelayanan a. Pengisian formulir permohonan untuk seluruh permohonan pengesahan pemakaian atau penggunaan peralatan K3 b. Gambar Konstruksi untuk permohonan pengesahan penggunaan lift, untuk pengesahan penggunaan pesawat uap, untuk pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut, untuk penggunaan pesawat tenaga dan produksi, dan untuk penggunaan bejana tekan. c. Gambar rencana instalasi penyalur petir untuk permohonan penggunaan instalasi penyalur petir. d. Ijin legalitas instalatir, untuk permohonan penggunaan instalasi penyalur petir. e. Ijin dari Departemen Tenaga kerja, untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap f. Gambar diagram garis tunggal, untuk permohonan pengesahaan penggunaan instalasi listrik. g. Perhitungan gambar instalasi, untuk permohonan pengesahan penggunaan instalasi listrik. h. Perhitungan Pesawat Uap, untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap. i. Spesifikasi untuk permohonan pengesahan penggunaan lift dan pengesahan penggunaan pesawat tenaga dan produksi, serta untuk pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut. j. Sertifikat bahan untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap dan pengesahan penggunaan bejana tekan, serta pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut k. Hasil NDT untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap dan pengesahan penggunaan bejana tekan. l. Rekomendasi, untuk seluruh permohonan pengesahan penggunaan peralatan K3. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (Gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a. Lama Waktu Penyelesaian 1) Pengesahan Penggunaan Lift maksimal 6 hari kerja 2) Pengesahan Penggunaan Pesawat Uap maksimal 18 hari kerja 3) Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir maksimal 6 hari kerja 4) Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik maksimal 6 hari kerja 5) Pengesahan Penggunaan Pesawat angkat angkut maksimal 6 hari kerja 6) Pengesahan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi maksimal 6 hari kerja. 7) Pengesahan Penggunaan Bejana Tekan maksimal 12 hari kerja b. Masa Berlaku 1) Pengesahan Penggunaan Lift adalah 1 tahun 2) Pengesahan Penggunaan Pesawat Uap adalah 2 tahun 3) Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir adalah 2 tahun 4) Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik adalah 5 tahun 5) Pengesahan Penggunaan Pesawat angkat angkut adalah 1 tahun 6) Pengesahan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi adalah 1 tahun 7) Pengesahan Penggunaan Bejana Tekan adalah 5 tahun 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
a. Surat Permohonan ditujukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai.
b. Selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai memerintahkan Kepala Seksi Bina Lindung tenaga Kerja untuk memproses permohonan Pengesahan tersebut. b. Untuk memprosesnya, Seksi Bina Lindung tenaga Kerja melakukan peninjauan dan pemeriksaan ke lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan Pengesahan atau tidak, dengan cara penelitian berkas, pengujian alat, pengujian kekuatan tahanan isolasi (khusus untuk isntalasi listrik) c. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan Pengesahan, maka dibuatkan konsep Pengesahan. d. Konsep Pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai, untuk ditandatangani. e. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai Pengesahan disampaikan kepada pemohon. 5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Peralatan K3 berada dalam kondisi memenuhi syarat keselamatan kerja. 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan spesialist alat K3. b. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki legitimasi dari Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi RI spesialis alat K3. c. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki petugas adalah sarjana (S1) teknik serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas spesialis alat K3 yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: alat tulis, kendaraan operasional/BBM serta peralatan teknis. b. Sarana bagi pelanggan : tidak ada, karena petugas datang langsung ke perusahaan pengguna peralatan K3
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Izin Penggunaan/Pengesahan Peralatan K3 URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA LINDUNG TK
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA KANTOR
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bina Lindung TK mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Apabila berkas permohonan tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
No.
2
3
4
5
6
Mulai Permohoan Form
Tidak Lengka p? ya
Untuk memprosesnya, Seksi Bina Lindung TK melakukan peninjauan dan pemeriksaan ke lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan Pengesahan atau tidak, dengan cara penelitian berkas, pengujian alat, pengujian kekuatan tahanan isolasi (khusus untuk instalasi listrik), dan pengujian lainnya sesuai peralatan K3 yang diperiksa. Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Bina Lindung TK menyusun konsep surat izin/pengesahan penggunaan
Konsep Surat Izin disampaikan ke Kabag TU untuk diparaf dan selanjutnya kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani Pemohon menerima Surat Izin yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi
Periksa Persyaratan
Peninjauan Lapangan Dokumen Permohonan
Tidak
Memen uhi syarat?
Siapkan Surat Penolakan
ya Siapka n Konsep Paraf
Selesa i
Tanda tangan Surat Izin
Catat & serahkan ke Pemohon
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
Sesuai jenis alat
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
12. REKOMENDASI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) 1. Persyaratan Pelayanan a. Data Perusahaan b. Surat Pernyataan c. Foto 3 x 4 (2 lembar) 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis) Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 1 (satu) hari kerja b. Masa berlaku 1 (satu) tahun 3. Prosedur Penyelesaian Pelayanan: a. Pemohon mengajukan permohonan Ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai c.q. Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja. b. Pemohon mengisi surat penyataan dan ditandatangani pimpinan perusahaan diserahkan kembali ke Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja. c. Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja meneliti berkas perusahaan dan surat pernyataan yang sudah diisi dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan. d. Apabila telah lengkap dan benar maka dibuatkan rekomendasi dan diserahkan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai untuk ditandatangani. e. Formulir yang sudah ditandangani disampaikan kepada pemohon melalui Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja. 4. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Rekomendasi Jamsostek. 5. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 orang staff b. Kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas adalah terampil c. Klasifikasi pendidikan yang harus dimiliki petugas minimal SLTA 6. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: meja, kursi, komputer, mesin ketik, rekomendasi jamsostek, blangko surat pernyataan, alat tulis. b. Sarana bagi pelanggan : ruang tunggu, WC umum, parkir.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Rekomendasi Jamsostek URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA LINDUNG TK
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA KANTOR
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bina Lindung TK untuk menindaklanjuti Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
No.
2
Mulai Isi Form
Periksa Persyaratan
5 (lima) menit
Tidak Lengka p?
3
5
5
Apabila memenuhi syarat kelengkapan, maka Kepala Seksi Bina Lindung TK menyusun konsep Rekomendasi Jamsostek dan menyerahkan kepada Kepala kantor untuk di tandatangani
Siapkan Konsep Rekomendasi
Konsep Surat Rekomendasi disampaikan ke Kepala kantor untuk ditandatangani Pemohon menerima Surat Rekomendasi Jamsostek yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi JUMLAH WAKTU PELAYANAN
5 (lima) menit
Tanda tangan Rekomenda si Selesa i
Catat & serahkan ke Pemohon 12 (dua belas) menit
3 (tiga) menit
2 (dua) menit
3 (tiga) menit
15 (lima belas) menit
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
13. Diagram Alur Kerja Izin Pendirian Panti Asuhan URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BOBS
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA KANTOR
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala kantor Memerintahkan Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial (BOBS) untuk Mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
No.
2
Mulai Permohon an Form
Periksa Persyaratan
ya
3
4
5
6
Kepala Seksi BOBS melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi BOBS menyusun konsep ijin dan menyerahkan kepada Kepala kantor untuk di tandatangani
Lengka p?
Peninjauan Lapangan Dokumen Permohonan
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
1 (satu) Hari
ya Izinka n?
Tidak Siapkan Surat Penolakan
Konsep Surat Izin disampaikan ke Kepala Kantor Melalui Kabag TU untuk ditandatangani Pemohon menerima Surat Izin yang telah ditanda tangani
1 (satu) Hari
Tidak
Siapka n Izin Paraf Surat Izin
Selesa i
Tanda tangan Surat Izin
Catat & Kirim ke Pemohon 2 (dua) Hari
2 (dua) Hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
14. Diagram Alur Kerja Rekomendasi Jaminan Kesejahteraan Masyarakat / Rekomendasi Pengangkatan Anak No. 1
1
2
URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA REHSOS
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA KANTOR
LAMA PROSES
KET.
2
3
4
5
6
7
8
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas memerintahkan Seksi Bina Pelayanan dan rehabilitasi Sosial mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
Mulai Permohona n Form
Periksa Persyaratan
1 (satu) Hari
Tidak Lengka p? ya
3
4
5
6
Kepala Seksi Bina REHSOS melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Bina REHSOS menyusun konsep rekomendasi dan menyerahkan kepada Kepala Kantor untuk di tandatangani
Peninjauan Lapangan Dokumen Permohonan ya Izinka n?
Tidak Siapkan Surat Penolakan
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
1 (satu) Hari
Siapkan Rekomenda si
Konsep Surat rekomendasi disampaikan ke Kepala Kantor melalui Kabag TU untuk ditandatangani Pemohon menerima Surat Rekomendasi yang telah ditanda tangani
1 (satu) Hari
Paraf Surat Izin
Selesa i 1 (satu) Hari
Catat & serahkan ke Pemohon
Tanda tangan Surat Rekomenda si
3 (tiga) Hari
3 (tiga) Hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
15. PEMULANGAN ORANG TERLANTAR KE DAERAH ASAL. 1. Persyaratan Pelayanan Pemohon membawa surat keterangan dari kepolisian / Polres Sinjai. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Lama waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Pemohon membawa surat keterangan dari kepolisian / Polres Sinjai. b. Surat Keterangan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai. c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial untuk memproses pemulangan. d. Seksi Rehsos membuat surat bantuan pemulangan orang terlantar berdasarkan daerah asal. 5. Spesifikasi produk/hasil pelayanan yang akan diterima pelanggan Surat pengantar pemulangan orang terlantar ke daerah asal 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 1 (satu) orang yang terdiri atas kepala seksi dan staf pelaksana b. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis, amplop, buku register. b. Sarana bagi pelanggan : Toilet umum, foto copy dan ruang tunggu
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BINA REHSOS
RS/ PUSKESMAS
1
2
3
4
5
1.
Pemohon dengan didampingi petugas kepolisian atau membawa surat Keterangan dari Kepolisian datang Ke Kantor Sosnaker atau adanya laporan dari pihak kepolisian tentang orang terlantar Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan Apabila kondisi orang tersebut sehat/sadar, maka dibuatkan Surat pengantar untuk disampaikan ke Dinas Sosial daerah asal, dan memberikan bantuan biaya transportasi ke daerah asalnya.
No.
2.
3.
4.
5.
6.
Keterangan Kepolisian
LAMA PROSES
KET.
6
7
8
Peninjauan Kondisi Korban Permohonan
1 (satu) Hari
Tidak SEHA T?
Ya Siapkan Surat Pengantar
Rujuk
Pelayana n Kesehata n
Konsep Surat Pengantar disampaikan ke Kepala Kantor melalui Kabag TU untuk ditandatangani
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
BUPATI/ KEPALA KANTOR
Mulai
Apabila kondisi orang tersebut kurang sehat/sakit, makadirujuk ke Rumah sakit/Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Setelah sembuh dibuatkan Surat Pengantar seperti diatas
Orang terlantar dengan dilengkapi surat pengantar, dipulangkan ke daerah asal melalui Dinas Sosial daerah asal yang bersangkutan
KABAG TU
Paraf Srt Penganta r
Pulang
Orang terlantar dipulangkan ke daerah asal 1 (satu) Hari
Tanda tangan Surat Pengantar
1 (satu) jam
Catat & Dokume ntasika n Srt Penganta r
1 (satu) jam
1 (satu) hari, 1 (satu) jam
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
16. REKOMENDASI UNDIAN BERHADIAH 1. Persyaratan Pelayanan a. Pemula 1) Surat Permohonan 2) Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris 3) SIUP + TDP 4) NPWP b. Rutin · Surat Permohonan c. Penyelenggara wajib menyampaikan (tembusan) laporan hasil penyelenggaraan UGB, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penyerahan/pemberian hadiah kepada pemenang yang meliputi : Berita acara pelaksanaan undaian dari Notaris, daftar nama pemenang, daftar hadiah yang tidak tertebak, tanda bukti penyetoran pajak hadiah undian, dokumentasi kegiatan. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pembuatan surat rekomendasi adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku Waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat rekomendasi adalah 1 (satu) hari 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai. b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai memerintahkan Kepala Seksi BOBS untuk memproses permohonan. c. Kepala seksi BOBS membuatan konsep surat rekomendasi d. Konsep surat rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai. e. Kepala Seksi BOBS menyerahkan surat rekomendasi ke perusahaan yang bersangkutan 5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Surat Rekomendasi undian berhadiah 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 3 (tiga) orang yang tediri dari kasi dan staf pelaksanan b. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah minimal SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis, mesin ketik, amplop, buku register b. Sarana bagi pelanggan : Toilet umum, foto copy dan ruang tunggu 8. Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Pelayanan Publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan : Rekomendasi akan diantar ke tempat pelanggan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Rekomendasi Undian Berhadiah URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
SEKSI BOBS
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA DINAS
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Kepala Kantor memerintahkan Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial untuk mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
No.
2
Mulai Permohona n Form
Periksa Persyaratan
1 (satu) Hari
Tidak Lengka p? ya
3
4
5
Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi BOBS menyusun konsep Rekomendasi dan menyerahkan kepada Kepala Kantor untuk di tandatangani
Konse p Siapkan Rekomenda si
Konsep Surat Izin disampaikan ke Kepala Kantor Melalui Kabag TU untuk ditandatangani Pemohon menerima Surat Rekomendasi yang telah ditanda tangani
Paraf Surat
Selesa i
Catat & Kirim ke Pemohon
Tanda tangan Surat Rekomenda si
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
1 (satu) Hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
17. PELAYANAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3). 1. Persyaratan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kab. Sinjai 2. Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku Jangka waktu penyelesaian permasalahan adalah tergantung permasalahan yang dihadapi warga. 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Pemohon datang ke Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai b. Petugas mencatat data diri serta permasalahan yang dihadapi oleh pemohon c. Dilaksanakan konsultasi antara pemohon dengan petugas LK3 Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai d. Apabila masalah belum dapat diselesaikan melalui LK3 maka dibuatkan konsep surat rujukan ke instansi terkait e. Konsep surat rujukan diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai selaku Ketua LK3 untuk ditandatangani f. Surat rujukan yang telah ditandatangi diserahkan kepada pemohon. 5. Hasil Pelayanan yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil Pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah konsultasi masalah yang dihadapi oleh pelanggan apabila masalah belum dapat diselesaikan maka dibuatkan surat rujukan ke instansi terkait. 6. Kompetensi Petugas yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/ Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 2 (dua) orang b. Pendidikan formal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas : Komputer dan alat tulis b. Sarana bagi pelanggan : WC umum dan ruang tunggu.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) No. 1
1
2
URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
PEKERJA SOSIAL LK3
PENANGGUNG JAWAB LK3
LAMA PROSES
KET.
2
3
4
6
7
8
Pemohon datang ke Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kantor Sosnaker dengan membawa Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah. Pekerja Sosial memeriksa Surat Pengantar dan mencatat data diri serta permasalahan yang dihadapi oleh pemohon
Mulai Surat Pengantar
Periksa Surat Pengantar Tidak Sesuai ? ya
3
4
Dilaksanakan Konsultasi antara pemohon dan Pekerja Sosial LK3
Konsultasi
Apabila masalah tidak dapat diselesaikan, maka dibuatkan Surat Pengantar ke instansi terkait untuk diproses lebih lanjut. Apabila masalah dapat diselesaikan, maka pemohon kembali rujuk
5
Konsep Surat Pengantar disampaikan ke Penanggung Jawab LK3 untuk di tanda tangani
6
Pemohon menerima Surat Izin yang telah ditanda tangani setelah membayar retribusi
Tidak Selesai Kemba li rujuk
Masal ah? Surat Penganta r Tanda tangan Surat Pengantar
Selesa i
Catat & Serahkan ke Pemohon
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
Sesuai masalah
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
18. PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN 1. Persyaratan Pelayanan Pengaduan secara tertulis (surat pengaduan) 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Lama Waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Masyarakat membuat pengaduan secara tertulis (surat pengaduan) b. Surat pengaduan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai c. Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab. Sinjai memerintahkan Kepala Seksi yang terkait dengan pengaduan masyarakat tersebut, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. d. Untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat, Kepala seksi yang terkait menyusun konsep jawaban pengaduan yang berisi penjelasan dan bilamana perlu berisi kesanggupan untuk perbaikan terhadap pelayanan sesuai dengan pengaduan masyarakat. e. Konsep jawaban pengaduan disampaikan kepada Kepala Kantor, untuk ditandatangani dan disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan mengenai pelayanan Sosial dan ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai. 5. Spesifikasi produk/hasil pelayanan yang akan diterima pelanggan Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat dan perbaikan kinerja pelayanan 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan 7. Sarana dan Prasarana -
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
Diagram Alur Kerja
Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan URAIAN KEGIATAN
MASYARAKAT
SEKSI TERKAIT
KABAG. TU
BUPATI/ KEPALA DINAS
LAMA PROSES
KET.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Masyarakat membuat pengaduan secara tertulis kepada Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab, Sinjai
No.
2
Kepala Kantor memerintahkan Kepala Seksi yang terkait dengan pengaduan masyarakat tersebut untuk untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat
Mulai Pengaduan Form
Tindak lanjut ?
3
4
5
Untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat, Seksi yang terkait menyusun konsep jawaban pengaduan yang berisi penjelasan dan bilamana perlu berisi kesanggupan untuk perbaikan terhadap pelayanan sesuai dengan pengaduan masyarakat. Konsep jawaban pengaduan disampaikan kepada Kepala Kantor, untuk ditandatangani dan disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan mengenai pelayanan Sosial dan ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai melalui Kabag TU. Pemohon menerima Jawaban atas pengaduan yang disampaikan
Menyusun konsep jawaban
1 (satu) Hari
Paraf Jawaban
Selesa i
Tanda tangan Jawaban Pengaduan
Catat & sampaikan ke Masyarakat
JUMLAH WAKTU PELAYANAN
1 (satu) Hari
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai
PERSYARATAN PELAYANAN NO 1.
2. 3.
JENIS PELAYANAN Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta
Perpanjangan Izin/ Penambahan Jurusan Kartu Pencari Kerja (AK.1)
PERSYARATAN 1. Copy Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari instansi berwenang. 2. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK. 3. Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Program Pelatihan yang akan diselenggarakan. 4. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi 5. Profile LPK yang meliputi antara lain: Struktur Organisasi, Alamat, Telepon dan Faximile. 6. Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan. 7. 4 (empat) lembar pas photo 4 x 6
BIAYA
KETERANGAN
-
Rp. 100.000,- / Tahun 1. 2. 3. 4. 5.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau foto copy KTP yang dilegalisir Ijasah terakhir asli atau foto copy yang dilegalisir Pas photo Hitam putih atau berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengalaman kerja bila ada.
4.
Pencatatan PKWT
1. Konsep PKWT 2. Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku
5.
Pengesahan PP
1. PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP 2. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga) 3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB.
Gratis
Masa berlaku AK 1 adalah 2 (dua) tahun. Bagi pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diwajibkan melaksanakan registrasi ulang setiap 6 (enam) bulan sekali sedangkan bagi Pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan diharapkan melaporkan ke Kantor Sosnaker Kab. Sinjai dan AK.1 nya akan di non aktifkan.
Gratis
Gratis
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai 4. Surat dari Ketua SP/SB yang menyatakan bahwa belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB bagi perusahaan yang mempunyai SP/SB 5. Foto Copy Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku
6.
Pendaftaran/Pengesahan PKB
1. PKB yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PKB 2. Konsep PKB yang baru rangkap 3 (tiga) 3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB.
7
Pencatatan SP/SB
1. 2. 3. 4.
8.
Pemerataan/penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
1. Copy Risalah Bipartit 2. Apabila dikuasakan kepada dilampirkan copy surat kuasa
9.
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan
10.
Pengelolaan Kantin Makan Bagi Tenaga Kerja
1. Foto Copy izin usaha 2. Wajib Lapor Ketenagakerjaan 3. 1. Pengisian formulir permohonan untuk seluruh permohonan pengesahan pemakaian atau penggunaan peralatan K3 2. Gambar Konstruksi untuk permohonan pengesahan penggunaan lift, untuk pengesahan penggunaan pesawat uap, untuk pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut, untuk penggunaan pesawat tenaga dan produksi, dan untuk penggunaan bejana tekan. 3. Gambar rencana instalasi penyalur petir untuk
Gratis
Susunan Pengurus SP/SB Daftar pendiri AD/ART Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB. pihak
ke
III,
harus
Gratis
Gratis
11.
Izin Penggunaan Peralatan K3
-
Gratis
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai permohonan penggunaan instalasi penyalur petir. 4. Ijin legalitas instalatir, untuk permohonan penggunaan instalasi penyalur petir. 5. Ijin dari kementerian Tenaga Kerja, untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap 6. Gambar diagram garis tunggal, untuk permohonan pengesahaan penggunaan instalasi listrik. 7. Perhitungan gambar instalasi, untuk permohonan pengesahan penggunaan instalasi listrik. 8. Perhitungan Pesawat Uap, untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap. 9. Spesifikasi untuk permohonan pengesahan penggunaan lift dan pengesahan penggunaan pesawat tenaga dan produksi, serta untuk pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut. 10. Sertifikat bahan untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap dan pengesahan penggunaan bejana tekan, serta pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut 11. Hasil NDT untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap dan pengesahan penggunaan bejana tekan. 12. Rekomendasi, untuk seluruh permohonan pengesahan penggunaan peralatan K3. 12.
13.
14.
Rekomendasi Jamsostek
Izin Pendirian panti Asuhan
Rekomendasi Jaminan Kesejahteraan Masyarakat/ Rekomendasi Pengangkatan Anak
1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
15.
Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal
-
Foto Copy Akta pendirian perusahaan Foto Copy sertifikat badan usaha Surat Pernyataan bersedia ikut Jamsostek Tanah Hak Milik yang bersertifikat dan Hibah Susunan pengurus panti Sarana dan prasarana yang mendukurng dan dihuni anak panti minimal 15 orang Akta Notaris Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyerahkan anak Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menerima anak Surat penyerahan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan camat masing-masing Akta kelahiran anak dari kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Laporan/Surat pengantar kepolisian
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
16.
Rekomendasi Undian Berhadiah
1. 2. 3. 4.
Surat Permohonan Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris SIUP + TDP NPWP
17.
Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Pengaduan masyarakat atas pelayanan bidang sosial dan Ketenagakerjaan
-
Surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa
18.
-
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai Gratis
Gratis -
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik DISNAKERSOSTRANS SINJAI
1
PERSYARATAN PELAYANAN NO 1.
JENIS PELAYANAN Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta
2.
Perpanjangan Izin/ Penambahan Jurusan Sertifikat Latihan Lulusan lembaga Latihan swasta Akreditasi Lembaga Latihan Swasta Pemanfataan Gedung BLK Kartu Pencari Kerja (AK.1)
3.
4. 5. 6.
7. 8. 9. 10.
Kartu AKAD Kartu AKAN Pencatatan PKWT Pendaftaran PP
PERSYARATAN 8. Copy Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari instansi berwenang. 9. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK. 10. Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Program Pelatihan yang akan diselenggarakan. 11. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi 12. Profile LPK yang meliputi antara lain: Struktur Organisasi, Alamat, Telepon dan Faximile. 13. Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan. 14. 4 (empat) lembar pas photo 4 x 6
6.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau foto copy KTP yang dilegalisir 7. Ijasah terakhir asli atau foto copy yang dilegalisir 8. Pas photo Hitam putih atau berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 1 (satu) 9. lembar 10. Surat Keterangan Pengalaman kerja bila ada.
6. PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP 7. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga) 8. Surat pernyataan tidak keberatan untuk
KETERANGAN
Masa berlaku AK 1 adalah 2 (dua) tahun. Bagi pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diwajibkan melaksanakan registrasi ulang setiap 6 (enam) bulan sekali sedangkan bagi Pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan diharapkan melaporkan ke Kantor Sosnaker Kab. Sinjai dan AK.1 nya akan di non aktifkan.
dibuat dari Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB. 9. Surat dari Ketua SP/SB yang menyatakan bahwa belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB bagi perusahaan yang mempunyai SP/SB 10. Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB. 11.
Pemerataan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
3. Copy Risalah Bipartit 4. Apabila dikuasakan kepada pihak ke III, harus dilampirkan copy surat kuasa
12.
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pengelolaan Kantin Makan Bagi Tenaga Kerja Izin Penggunaan Peralatan K3
Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan
13.
14.
13. Pengisian formulir permohonan untuk seluruh permohonan pengesahan pemakaian atau penggunaan peralatan K3 14. Gambar Konstruksi untuk permohonan pengesahan penggunaan lift, untuk pengesahan penggunaan pesawat uap, untuk pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut, untuk penggunaan pesawat tenaga dan produksi, dan untuk penggunaan bejana tekan. 15. Gambar rencana instalasi penyalur petir untuk permohonan penggunaan instalasi penyalur petir. 16. Ijin legalitas instalatir, untuk permohonan penggunaan instalasi penyalur petir. 17. Ijin dari Departemen Tenaga kerja, untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap 18. f.Gambar diagram garis tunggal, untuk permohonan pengesahaan penggunaan instalasi listrik. 19. Perhitungan gambar instalasi, untuk permohonan pengesahan penggunaan instalasi listrik. 20. Perhitungan Pesawat Uap, untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap. 21. Spesifikasi untuk permohonan pengesahan penggunaan lift dan pengesahan penggunaan pesawat tenaga dan produksi, serta untuk
pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut. 22. j.Sertifikat bahan untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap dan pengesahan penggunaan bejana tekan, serta pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut 23. k. Hasil NDT untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap dan pengesahan penggunaan bejana tekan. 24. l.Rekomendasi, untuk seluruh permohonan pengesahan penggunaan peralatan K3. 15. 16.
Rekomendasi Jamsostek Izin Pendirian panti Asuhan
17.
Rekomendasi Jaminan Kesejahteraan Masyarakat/ Rekomendasi Pengangkatan Anak
18.
Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal Rekomendasi Undian Berhadiah
19.
20.
Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
5. Tanah Hak Milik yang bersertifikat dan Hibah 6. Susunan pengurus panti 7. Sarana dan prasarana yang mendukurng dan dihuni anak panti minimal 15 orang 8. Akta Notaris 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyerahkan anak 6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menerima anak 7. Surat penyerahan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan camat masingmasing 8. Akta kelahiran anak dari kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. 6. 7. 8.
Surat Permohonan Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris SIUP + TDP NPWP
3.1. PENDEKATAN STUDI HGSL PADA ALUR KERJA SUATU PERIJINAN Dari diagram alir yang telah diperoleh dan dari Matriks HGSL yang sebelumnya telah dipelajari, maka proses yang dapat dilakukan berikutnya adalah melakukan penyesuaian proses kerja berdasarkan hasil analisis HGSL tersebut. Berikut disampaikan contoh analisis HGSL terhadap salah satu jenis perijinan (sebagai contoh diambil data perijinan Tanda Daftar Industri/TDI dari Kota Blambangan) No.
Tolok Ukur
Nilai
Keterangan Didukung dengan Peraturan : Surat Keputusan No. 148/M/SK/7/1995 Surat Keputusan No. 149/M/SK/7/1995 Surat Keputusan No. 150/M/SK/7/1995 Surat Keputusan No. 250/M/SK/J/1995, mengenai Amdal UKL, UPL Banyak terjadi duplikasi persyaratan Dari maksud dan tujuan tidak ada kemiripan dengan perijinan lainnya. Perkembangan Dunia Usaha akan semakin mudah, dan konsekuensinya akan menambah lapangan kerja yang tersedia Lokasi dan Jenis Industri yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan peruntukan lokasi dan meminimalkan dampak untuk lingkungan sekitarnya Diperlukan data-data administrasi perusahaan, untuk menjamin kepastian hukum, usaha dll. Adanya kepastian untuk mendirikan perusahaan, akan menumbuhkan investor untuk melakukan investasi Akan menumbuhkan usaha-usaha industri dibidang pariwisata
1.
Dasar Hukum
2
2. 3.
Duplikasi Persayaratan Kemiripan dengan Perijinan Lainnya Dampak thd. perkembangan dunia usaha dan lapangan kerja Dampak terhadap ketertiban lingkungan
-2 2
6.
Dampak terhadap tertib administrasi
1
7.
Dampak terhadap daya tarik investasi
2
8.
Dampak terhadap Pariwisata
1
4.
5.
2
2
No. Tolok Ukur 9. Kontribusi thd PAD
Rekomendasi
Nilai 1
11
Keterangan Akan menambah income (PAD) dari hasil usaha dibidang industri tersebut Penyederhanaan, yaitu pada persyaratan dan percepatan proses (waktu)
Keterangan : Tanda Daftar Industri (TDI), direkomendasikan “penyederhanaan”, yaitu pada penyederhanaan persyaratan, serta percepatan proses penyelesaian. Dari persyaratan yang ada selama ini, untuk memperoleh TDI, diperlukan copy KTP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan, Surat-surat Tanah, IMB, UKL dan UPL, SITU dan HO, serta Pernyataan Penyanding (lihat bagan berikut) Persyaratan
Jenis Ijin
TDI
1 2 3 4 5
Copy KTP NPWP Akte Pendirian Perusahaan Surat - surat tanah IMB 1 Copy KTP 2 Sertifikat Tanah 3 Copy lunas PBB 4 Gambar Tampak Bangunan 5 Gambar /sket Lokasi 6 Pernyataan Penyanding
6 UKL & UPL 7 SITU & HO
Keterangan
Persyaratan: - Utama - Sub - Sub-sub Duplikasi: - Copy KTP - Akte Perusahaan - Sertifikat Tanah - P. Penyanding - Copy lunas PBB - Gbr. Bangunan - Gambar Lokasi
7 8 14 4 2 4 4 3 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8
Copy KTP Surat-Surat Tanah Copy lunas PBB Gambar Lokasi tempat Usaha Akte Pendirian Perusahaan Neraca Perusahaan Pernyataan Penyanding IMB 1 Copy KTP 2 Sertifikat Tanah 3 Copy lunas PBB 4 Gambar Tampak Bangunan 5 Gambar /sket Lokasi 6 Pernyataan Penyanding 8 Surat Pernyataan Penyanding
Sedang untuk memperoleh SITU dan HO diperlukan syarat copy KTP, Surat-surat Tanah, copy lunas PBB, Gambar Lokasi, Akte Pendirian Perusahaan, Neraca Perusahaan, Pernyataan Penyanding dan IMB. Untuk memperoleh IMB diperlukan syarat copy KTP, Surat-surat Tanah, copy lunas PBB, Gambar Bangunan, Gambar Lokasi dan Pernyatan Penyanding
Dalam mekanisme yang baru, dimana proses pelayanan terpusat pada LPT-SA, sehingga berkas-berkas permohonan tersebut akan terarsipkan di LPT-SA baik manual maupun data komputerisasi, maka pemohon yang akan mengurus perijinan berikutnya cukup membawa syarat yang sebelumnya (ijin) belum ada. Contoh : Proses pengurusan IMB di dengan syarat yang lengkap. IMB yang telah diperoleh dipergunakan untuk mengurus SITU & HO, maka pemohon cukup membawa (melengkapi persyaratan) SITU & HO yang belum ada di IMB, seperti Neraca Perusahaan, Akte Pendirian Perusahaan. Sedangkan dalam proses penyelesaian dibutuhkan waktu selama 14 hari (normal, dalam arti lengkap persyaratannya), untuk itu direkomendasikan dipercepat menjadi 5 hari, dengan pertimbangan 1 hari untuk melihat kelengkapan persyaratan (pendaftaran), dan 4 hari untuk proses persetujuan (lihat perbandingan bagan berikut ) Rekomendasi Mekanisme Baru
Pemohon TDI
Persyaratan 1 hari
Persyaratan
ya
Pemohon
catatan: waktu yang dibutuhkan 14 hari
tidak
Lengkap
Ijin TDI
Lengkap ya
13 hari
tidak
Kantor UPT
1 hari
Dinas Perindustrian Perdagangan
Pemohon TDI
Pemohon
catatan: waktu yang dibutuhkan 5 hari
Ijin TDI
4 hari
Mekanisme Lama