PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN INSPEKTORAT JENDERAL
Latar Belakang Hubungan antara Dokter dan Industri Farmasi/Alkes
Kewenangan untuk menulis resep obat dan alkes
Dokter
Dokter membutuhkan dana untuk pengembangan keahlian
Obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter tidak dapat dipromosikan kepada masyarakat umum
Sponsorship, hadiah, seminar/workshop, dana penelitian, traveling, entertainment, dll sebagai biaya promosi langsung
Industri harus memasarkan produknya
Perusahaan Farmasi dan Alkes
Kewajiban meng-update Pengetahuan Kedokteran
UU No. 29/2004 tentang Praktek Kedokteran
SK. Kepala BPOM No. HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat
2
Dua Kutub
INSENTIF yang diterima dokter dari Perusahaan Farmasi/Alkes
Conflict of Interest Industri sebagai sebuah entitas bisnis, bertujuan memaksimalkan keuntungan
Praktek normal?
Kerjasama ini
Bermanfaat dalam pengembangan teknologi pengobatan baru
Harus dihilangkan?
3
FAKTA TENTANG SPONSORSHIP Dokter Wajib Ikut Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Sesuai Amanat UU No 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran. Keterbatasan Anggaran mengakibatkan Negara belum sepenuhnya membiayai dokter untuk mengikuti P2KB Perusahaan Farmasi saat ini membiayai sponsorship dokter untuk ikut P2KB dari alokasi anggaran promosi obat . Mekanisme sponsorship yang berjalan saat ini, dikhawatirkan termasuk gratifikasi yang dianggap suap
TUJUAN Peraturan Sponsorship Bertujuan untuk Mendukung Peningkatan Pengetahuan dan/atau Keterampilan serta Pengembangan Profesi
PENGERTIAN SPONSORSHIP Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan dan/atau kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel
SASARAN SPONSORSHIP Peserta
Tenaga Kesehatan Moderator
Institusi SPONSORSHIP
Organisasi Fasyankes
Organisasi Profesi
Penyelenggara
PRINSIP PEMBERIAN SPONSORSHIP a) b) c) d) e) f)
tidak mempengaruhi independensi dalam pelayanan kesehatan tidak dalam bentuk uang atau setara uang tidak diberikan secara langsung kepada individu sesuai dengan bidang keahlian diberikan secara terbuka dikelola secara akuntabel dan transparan
Dikecualikan : Sponsorship dapat Diberikan Berupa Uang atau Setara Uang untuk Honor Bagi Pembicara atau Moderator
Secara Terbuka
Tidak Mempengaruhi Independensi Seperti : 1. Penulisan Resep 2. Anjuran Penggunaan Barang atau Terkait Produk Sponsorship
Pemberian Sponsorship oleh Perusahaan/ Industri
Tidak ada Konflik Kepentingan
PEMBERIAN SPONSORSHIP KEPADA TENAGA KESEHATAN Pegawai ASN Penugasan dari Pimpinan Sesuai Bidang Keahlian Non Pegawai ASN/Pegawai Swasta
Praktik Perorangan
Sesuai Bidang Keahlian
BENTUK PENERIMAAN SPONSORSHIP TENAGA KESEHATAN
PESERTA a) Registrasi/Pendaftaran b) Tiket Perjalanan c) Akomodasi
NARASUMBER/MODERATOR
a) b) c) d)
Registrasi/Pendaftaran Tiket Perjalanan Akomodasi Honor Pembicara/Moderator
Besaran Sponsorship yang Diterima oleh Tenaga Kesehatan Sebagai Peserta, Narasumber atau Moderator sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau Unit Cost yang Berlaku pada Asosiasi/Perusahaan Pemberi Sponsorship
MEKANISME PEMBERIAN SPONSORSHIP (PEGAWAI ASN DAN NON ASN/SWASTA)
PERUSAHAAN
INSTITUSI institusi bukan sebagai penyelenggara dalam pengelolaan sponsorship dapat membentuk UPG untuk mengelola laporan sponsorship
TENAGA KESEHATAN ASN DAN PEGAWAI SWASTA/NON ASN
MEKANISME PEMBERIAN SPONSORSHIP (PRAKTIK MANDIRI)
TENAGA KESEHATAN PRAKTIK MANDIRI PERUSAHAAN
SANKSI Teguran Lisan Teguran Tertulis
Pencabutan Izin
PEMANFAATAN SPONSORSHIP Institusi, Organisasi Profesi, Organisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebagai Penyelenggara dapat digunakan untuk Penyelenggaraan : 1) Seminar dan/atau Pertemuan Ilmiah
2) Pendidikan dan/atau Pelatihan
Besaran Sponsorship yang diterima oleh Institusi, Organisasi Fasyankes, Organisasi Profesi sebagai Penyelenggara Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Unit Cost yang Berlaku pada Asosiasi/Perusahaan Pemberi Sponsorship
MEKANISME PELAPORAN PENERIMA SPONSORSHIP Tenaga Kesehatan Praktik Mandiri Penerima
30 HARI KERJA
Tenaga Kesehatan ASN dan Swasta/Non ASN Penerima
MEKANISME PELAPORAN PEMBERI SPONSORSHIP
Pemberi Sponsorship
30 Hari Kerja
Terima kasih www.itjen.kemkes.go.id
[email protected] @itjenkemkes Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan 19
