SOSIALISASI TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PNS DAN NON PNS
OLEH : BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET TAHUN 2013
DASAR HUKUM • Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; • Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013; • Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Standar Analisa Biaya Tahun Anggaran 2013.
DEFINISI LEMBUR • Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh PNS dan Non PNS pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja. • Uang lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur. Selain mendapatkan uang lembur PNS dan Non PNS yang melakukan kerja lembur juga mendapatkan uang makan lembur. • Uang makan lembur adalah uang makan yang diberikan kepada PNS dan Non PNS yang melakukan kerja lembur.
LEMBUR DAN HAL-HAL LAIN YANG BERKAITAN • Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang membuat perintah kepada PNS dan Non PNS untuk melakukan kerja lembur. • Daftar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa PNS dan Non PNS tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur. • Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang memuat jumlah jam lembur dari satu kegiatan yang batas waktu pencairan paling cepat 1 bulan berikutnya dan dalam tahun anggaran berkenaan, jumlah kotor dan pemotongan pajak serta jumlah bersih yang diterima PNS dan Non PNS yang melakukan kerja lembur.
MEKANISME PERINTAH PENUGASAN LEMBUR Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Surat Perintah Kerja Lembur
• Surat Perintah Kerja Lembur ini dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu saat PNS dan Non PNS melakukan kerja lembur. • Surat Perintah Kerja Lembur ini memuat nama Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diperintah kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur , lamanya waktu kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu hari maksimal 3 jam atau 14 jam dalam seminggu.
PNS dan Non PNS
KETENTUAN PEMBERIAN UANG LEMBUR • • • • • •
Besarnya Uang Lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi PNS dan Non PNS adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Standar Analisa Biaya Tahun Anggaran 2013. Pada hari kerja, batasan waktu kerja lembur maksimal 3 jam sehari atau 14 jam dalam seminggu. Pemberian Uang Lembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besarnya Uang Lembur pada hari kerja. Kepada PNS dan Non PNS yang melaksanakan Kerja Lembur paling kurang 2 ( dua ) jam berturut-turut diberikan Uang Makan Lembur maksimal 1 kali perhari.. Dalam hal kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 10 jam kerja. Bagi Pegawai Tidak Tetap/Non PNS yang melakukan kerja lembur di luar waktu dan telah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja Lembur oleh Kepala SKPD, yang bersangkutan dapat menerima uang lembur digolongkan dalam tingkat PNS Golongan II.
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR • UANG LEMBUR NO 1.
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA 2013
Golongan I
OJ
10.000
Golongan II
OJ
13.000
Golongan III
OJ
17.000
OJ
20.000
OH
20.000
Uang Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja)
IV • UANG Golongan MAKAN LEMBUR
2.
Uang Makan Lembur
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR • PROSEDUR PEMBAYARAN UANG LEMBUR
UANG LEMBUR
• Pembayarannya didasarkan pada daftar hadir lembur ; • Khusus uang lembur pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan; • Pembayarannya diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) SKPD; • Dibayarkan dengan mekanisme Pembayaran Langsung ( LS ); • Permintaan pembayarannya dapat diajukan untuk satu bulan pada bulan berikutnya;
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR • PROSEDUR PEMBAYARAN UANG LEMBUR
UANG LEMBUR
• Pembayaran Uang Lembur kepada PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan ( PPh ) sebesar 15% yang dihitung dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur; • Pembayaran Uang Lembur kepada PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan ( PPh ) sebesar 5% yang dihitung dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur; • Pembayaran Uang Lembur kepada PNS Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan ( PPh ).
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR • TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR
SPP-LS Uang Lembur
Dilampiri dengan : 1. Daftar pembayaran perhitungan uang lembur 2. Surat Perintah Kerja Lembur 3. Daftar Hadir Kerja 4. Daftar Hadir Lembur 5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21
SPM-LS Uang Lembur
SPM-LS Uang Lembur dibuat dalam rangkap 3 : 1. Lembar ke 1 dan 2 disampaikan kepada keuangan bagian Perbendaharaan. 2. Lembar ke 3 sebagai pertinggal pada Satuan Kerja Bersangkutan.
Keuangan Bag. Perbendaharaan
SP2D
SPM-LS Uang Lembur dilampiri dengan : 1. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur 2. Surat Perintah Kerja Lembur 3. SSP PPh Pasal 21
CONTOH DAFTAR REKAP. PPH 21 UANG LEMBUR PNS
CONTOH DAFTAR ABSENSI LEMBUR PNS
CONTOH SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR PNS
CONTOH DAFTAR KERJA LEMBUR PNS
TERIMA KASIH
