KOOE:
SOA-06-01 SDA-06-02 SOA-06-03 SOA-06-04 SOA-06-0S SDA-D6-06 SDA-06-07 SOA-06-08
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI PADA SUBBIDANG EVALUASI KEBIJAKAN KONSERVASI DAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
ASISTEN DEPUTIINFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2015
I.
Latar 8elakang Pengelolaan sumber daya air di beberapa wilayah sungai menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Mengingat air mempunyai beberapa fungsi sosial budaya, ekonomi dan Iingkungan yang masing-masing dapat saling bertentangan, juga interaksi ruang yang terbatas dan tidak terbarukan memunculkan dimensi persoalan baru yaitu pemanfaatan SDA dan pemanfaatan ruang untuk kehidupan manusia. Dengan terjadinya perubahan iklim global, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi, telah terjadi perubahan sumber daya alam yang sangat cepat. Pembukaan lahan guna keperluan perluasan daerah pertanian/perkebunan, pemukiman dan industri yang tidak terkoordinasi dengan baik dalam suatu kerangka pengembangan tata ruanq, telah mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, erosi, tanah longsor dan banjir. Khusus untuk fenomena banjir sendiri telah dirasakan dampak kerugiannya terutama di kota metropolitan seperti kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga memberikan kerugian bagi kegiatan fisik, ekonomi dan sosial, baik dalam skala nasional maupun lokal. Fenomena banjir menjadi isu penting yang menjadi sorotan publik terutama terkait konsep pengelolaan "hulu-hilir". Disamping itu, perkembangan kawasan perkotaan yang sangat pesat, telah mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik antara para pengguna air baik untuk kepentingan rumah tangga, pertanian dan industri, termasuk penggunaan air permukaan dan air bawah tanah. Sikap masyarakat yang tidak mementingkan kelestarian lingkungan berujung pada berbagai perilaku negatif seperti membuang sampah ke sungai dijadikan yang suatu "tradisi" dalam pemanfaatan sungai. Berdasar pada permasalahan tersebut, perlu penataan pengelolaan sumber daya air (SDA) yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai ini merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi surnber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air di wilayah sungai, dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air. Pala pengelalaan sumber daya air yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Pengelalaan Sumber Oaya Air, merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan atau penyempurnaan Rencana Tala Ruang Wilayah (RTRW).
2
II.
Tujuan dan Sasaran 2.1.
Tujuan Tujuan dari Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air adalah membantu Tim Koordinasi Pengembangan lnfrastruktur Sumber Daya Air di Kemenko Perekonomian dalam menyiapkan bahan, menganalisis dan menyusun rekomendasi terkait peningkatan pengelolaan sumber daya air di kawasan strategis nasional yang diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. Secara khusus, Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi tersebut ditugaskan dalam bidang ekonomi dalam rangka mendukung kegiatan Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air.
2.2.
Sasaran Sasaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air adalah membantu Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk: a. Menyiapkan bahan dan data-data yang terkait dengan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air, b. Menyiapkan rapat/rakor dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air, c. Menyusun perencanaan anggaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air.
111. Keluaran Keluaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air dalam rangka Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah bahan dan data-data yang terkait dengan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air, terselenggaranya rapat/rakor dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air dan tersusunnya anggaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim koordinasi pengembangan infrastruktur sumber daya air. Rekomendasi ini merupakan bagian dari Laporan Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air, yaitu Laporan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air.
3
IV. Ruang Lingkup Pekerjaan (1) Mendukung kegiatan Deputi VI Menko Perekonomian khususnya Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air; (2) Membantu mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tug as; (3) Membantu mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan penyiapan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait dengan permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air untuk memperlancar pelaksanaan tugas; (4) Membantu melakukan telaahan staf terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas; (5) Membantu membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air agar hasil telaahan dapat bermanfaat; (6) Membantu memberikan saran berdasarkan pelaksanaan tugas dan pemanfaatannya untuk disampaikan atasan langsung; (7) Membantu melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
V.
Kebutuhan
Pegawai Tidak Tetap dan Kualifikasi
Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pad a Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air yang akan bekerja secara fulltime (sesuai
jam kerja yang berlaku di Kemenko Perekonomian) dan diposisikan sebagai Anggota Tim dalam Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air serta bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. a. Kualifikasi Teknik 1. Pendidikan S1 dibidang ekonomi; 2. Lulusan PTN atau PTS terakreditasi, dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00); 3. Menguasai Microsoft Office; 4. Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Kementerian/Lembaga/lnstansi pemerintah minimal 5 (lima) tahun; 5. Memiliki motivasi kerja yang baik; 6. Menguasai aplikasi perkantoran; 7. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif; 8. Mampu bekerja mandiri dan efektif bekerja dalam tim.
4
b. Kualifikasi Administrasi 1. Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010; dibuktikan dengan fotokopi NPWP (bagi yang
telah memiliki NPWP) atau surat pernyataan kesanggupan membuat NPWP apabila diterima menjadi Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi (bagi yang belum mempunyai NPWP); 2. Daftar Riwayat Pekerjaan (Curriculum Vitae); 3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai; 4. Fotokopi KTP
V.
Durasi 1 Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air dalam Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah 10,5 (sepuluh setengah) bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Februari 2015 sampai dengan Desember 2015.
VI.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
DESEMBER 2014 JAKARTA, Asisten Oeputi Infrastruktur Sumber Daya Air
Ir. Purba Robert Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D NIP. 19560528 198508 1 001
5
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja (TENAGA PENDUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI PADA SUBBIDANG ANALISIS KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR)
ASISTEN DEPUTIINFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2015
I.
Latar Belakang
Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pengelolaan sumber daya air mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing. Kebijakan pengelolaan sumber daya air mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang disusun dengan memperhatikankondisi wilayah masing-masing. Perairan air tawar, salah satunya waduk menempati ruang yang lebih kecil bila dibandingkan dengan lautan maupun daratan, namun demikian ekosistem air tawar memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan sumber air rumah tangga dan industri yang murah. Perairan air tawar merupakan tempat disposal/pembuanganyang mudah dan murah (Heddy dan Kurniati, 1994). Waduk merupakan salah satu contoh perairan tawar buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai tertentu dengan berbagai tujuan yaitu sebagai pencegah banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, untuk kegiatan perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya karamba, dan bahkan untuk kegiatan pariwisata. Dengan demikian keberadaan waduk telah memberikan manfaat sendiri bagi masyarakat di sekitarnya. Menurut Krismono (1995), luas perairan danau dan waduk di Indonesia adalah 2,6 juta hektar. Pengelolaan perikanan di perairan waduk penting dan perlu dikembangkan karena sumberdaya alam perikanan akan merupakan sumberdaya hayati pengganti dari lahan daratan yang digenangi. Pola produktivitas perikanan di waduk dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: tipe waduk, kesuouran, dan pengelolaan perikanan. Pada tahap awal penggenanganwaduk akan terjadi. Pengelolaan sumber daya air di dalam waduk/bendungan tertuang dalam UU NO.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang terdiri dari 3 komponen yaitu konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air. Namun pada kenyataannya konservasi sumber daya air masih jauh dari harapan malah semakin rusak baik kualitas maupun kuantitasnya.
2
Dalam rangka menciptakan kondisi air yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, maka keberadaan bendunganl waduk sangat potensial untuk
dikembangkan. Permasalahan yang paling sulit adalah dampak sosial dari pembangunan bendungan/waduk. 8anyak penduduk yang harus kehilangan tempat tinggal beserta mata pencaharian. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain selain bendungan/waduk dalam rangka upaya konservasi sumber daya air, menghasilkan energi dan mencegah banjir. Alternatif-alternatif tersebut diantaranya adalah : a. Alternatif konservasi air. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengurangi permintaan terhadap air, menampung air hujan melalui pembuatan sumur resapan, pembangunan porous paving, pernbuatan bendungan kecil di lahan pertanian dan meningkatkan RTH baik kualitas maupun kuantitasnya serta aplikasi ecodrainase. b. Alternatif penghasil energi. Mengurangi kebutuhan energi, meningkatkan kualitas bendungan/waduk dan tranmisi yang ada, membangun sumber energi lain seperti hydropower kecil, energi biomassa, energi matahari, tenaga angin dan energi geothermal. c. Alternatif pencegahan banjir. Pada dasarnya banjir terjadi karena air permukaan yang melebihi ambang batas yang tidak terserap ke dalam tanah. Oleh karena itu perlu upaya perlindungan dan pengembalian area penangkapan air, serta perlunya sistem peringatan dini terhadap banjir. Ekosistem danau di Indonesia tersimpan kekayaan plasma nutfah yang jumlahnya mencapai 25% plasma nutfah dunia. Selain itu danau sebagai andalan penyediaan air untuk pertanian, sumber air baku masyarakat, perikanan, PLTA, pariwisata dan sebagainya. Sebagian besar danau-danau tersebut saat ini telah mengalami degradasi. Beberapa faktor penyebab degradasi tersebut antara lain meningkatnyajumlah penduduk, berkembangnya kawasan permukiman dan industri pada daerah tangkapan air dan pembuangan limbah ke perairan danau. Kondisi tersebut telah menimbulkan masalah eutrofikasi, berkurangnya pasokan air, meningkatnya keasaman air danau, sedimentasi, dan terganggunya ekosistem keanekaragaman hayati yang berpotensi menimbulkan bencana atau kelangsungankehidupan. Ancaman ekosistem danau akan semakin meningkat akibat pengaruh perubahan iklim global di masa mendatang. Meningkatnyatemperatur udara dan berubahnya pola curah hujan akan mempengaruhi ekosistem danau sehingga diperlukan beberapa langkah-Iangkah strategis guna mempertahankan, 3
melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan keseimbangan ekosistem. Kebijakan strategis tersebut selanjutnya akan diusulkan termuat dalam RPJMN 2010-2014 agar arah dan langkah pembangunan lingkungan hidup nasional yang menyangkut keberlangsungan ekosistem danau dapat menjadi prioritas pemerintah. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan sarana fisik di wilayah danau melalui kebijakan pemanfaatan ruang adalah : 1. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sekitar danau yang dapat mengganggu fungsi danau (terutama sebagai sumber air dan sumber energi listrik) 2. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar danau 3. Pengamanan daerah hulu. Dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek Iingkungan, geologi, morfologi, geografi, dan pariwisata, maka dalam mengembangkan kawasan wisata danau dibutuhkan fasilitas rekreasi, sarana usaha pariwisata, dan prasarana jalan yang dapat seimbang antara kebutuhan fasilitas bagi pelayanan kepada wisatawan dan kebijakan pemanfaatan ruang. Sejalan dengan itu, agar keseimbangan dapat tercapai, maka dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata danau dapat dilakukan sistem zonasi baik terhadap aspek kewilayahan maupun aspek lingkungan dan pariwisata.
II.
Tujuan dan Sasaran 2.1. Tujuan Tujuan dari Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah membantu Penyusunan Kebijakan Penanganan bendunganl Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air di Kemenko Perekonomian dalam menyiapkan bahan, menganalisis dan menyusun rekomendasi terkait peningkatan pengelolaan bendunganl wadukl danau di kawasan strategis nasional yang diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupatenl kota. Membantu Penyusunan Kebijakan Penanganan Wilayah Sungai, penanganan Bendungan prioritas di wilayah strategis nasional di Indonesia dan pengelolaan irigasi dan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dalam menyiapkan bahan, menganalisis dan menyusun rekomendasi terkait peningkatan pengelolaan sumber daya air di kawasan strategis nasional yang 4
diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. 2.2.
Sasaran Sasaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Oaya Air adalah membantu Tim Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air dalam mewujudkan: a. Tersusunnya rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengelolaan
b.
bendunganl wadukJdanau; Tersusunnya rekomendasi lingkungan untuk masyarakat.
kebijakan
pengelolaan
sanitasi
III.
Keluaran Keluaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Oaya Air adalah terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan infrastruktur Sumber Oaya Air, khususnya pengelolaan OaerahAliran Sungai.
IV.
Ruang Lingkup Pekerjaan a) membantu menginventarisasi bahan rapat sinkronisasi dan koordinasi kebijakan bidang konservasi dan pengendalian daya rusak air tingkat eselon 1 dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah; b) membantu menginventarisasi dan menganalisa konsep bahan FGO/seminar/workshop dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi dan pengendalian daya rusak air; c) membantu penyiapan data dan bahan kegiatan pemantauan. analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang sumber daya air; dan d) membantu penyusunan laporan akhir hasit monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sumber daya air.
5
V.
Kebutuhan Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Oaya Air dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Oaya Air yang akan bekerja secara fulltime (sesuaijam
kerja yang berlaku di Kemenko Perekonomian) dan diposisikan sebagai Anggota Tim dalam Tim Koordinasi Pengembangan Urusan lnfrastruktur Sumber daya Air serta bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaandan hasil kerja. a. Kualifikasi Teknik 1. Pendidikan S1 (sarjana) dibidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknis Planologi); 2. Lulusan PTN atau PTS terakreditasi, dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00); 3. Menguasai Microsoft Office; 4. Oiutamakan memiliki pengalaman bekerja di Kementerianl Lembagal Instansi pemerintah minimal 1 (satu) tahun; 5. Memiliki motivasi kerja yang baik; 6. Menguasai aplikasi perkantoran; 7. Menguasai pengoperasian alat survei (GPS handheld, Electronic Total Station);
8. Menguasai aplikasi spasial (AutoCAD, ArcView GIS); 9. Memiliki kemampuanberbahasa Inggris aktif; 10.Mampu bekerja mandiri dan efektif bekerja dalam tim. b. Kualifikasi Administrasi 1. Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010, dibuktikan dengan fotokopi NPWP (bagi yang telah memiliki NPWP) atau surat pernyataan kesanggupan membuat NPWP apabila diterima menjadi Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi (bagi yang belum mempunyai NPWP); 2. Oaftar Riwayat Pekerjaan (Curriculum Vitae); 3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai; 4. Fotokopi KTP.
VI.
Ourasi I Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Oaya Air dalam Tim Rekomendasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air 6
adalah 11 (sebelas) bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Februari 2015 sampai dengan Desember 2015.
VII.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
JAKARTA,
DESEMBER 2014
Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air
Ir. Purba Robert Sianipar, MSCE., MSEM., Ph.D NIP. 19560528 198508 1 001
7
._.
:."t
KEMENTERIAN KOORDINA TOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI PADA SUBBIDANG ANALISIS KEBIJAKAN KONSERVASI DAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
ASISTEN DEPUTIINFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2015
I.
Latar Belakang
Pengelolaan sumoer daya air di beberapa wilayah sungai menghadapi persoalan yang sangat kompleks, mengingat disamping air mempunyai beberapa fungsi social budaya, ekonomi dan lingkungan yang masing-masing dapat saling bertentangan, juga interaksi ruang yang terbatas dan tidak terbarukan memunculkandimensi persoalan baru yaitu pemanfaatanSDA dan pemanfaatanruang untuk kehidupanmanusia. Dengan terjadinya perubahan iklim global, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi, telah terjadi perubahan sumber daya alam yang sangat cepat. Pembukaan lahan guna keperluan perluasan daerah pertanian/perkebunan, pemukiman dan industry yang tidak terkoordinasi dengan baik dalam suatu kerangka pengembangan tata ruang, telah mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, erosi, tanah longsor dan banjir. Khusus untuk fenomena banjir sendiri telah dirasakan dampak kerugiannya terutama di kota metropolitan seperti kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. sehingga memberikan kerugian bagi kegiatan fisik, ekonomi dan social, baik dalam skala nasional maupun lokal. Fenomena banjir menjadi isu penting yang menjadi sorotan publik terutama terkait konsep pengelolaan "hulu-hilir". Disamping itu, perkembangan kawasan perkotaan yang sangat pesat, telah mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik antara para pengguna air baik untuk kepentingan rumah tangga, pertanian dan industri, termasuk penggunaan air permukaan dan air bawah tanah. Sikap masyarakatyang tidak mementingkankelestarian lingkungan berujung pada berbagai perilaku negatlf seperti membuang sampah ke sungai dijadikan yang suatu "tradisi" dalam pemanfaatansungai. Terkait dengan kebutuhan air untuk sektor pertanian, hasil Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2012 menyampaikan bahwa masalah yang dihadapi salah satunya adalah banyaknya infrastruktur irigasi yang mengalami kerusakan sehingga upaya peningkatan produksi tidak optimal. Dalam konferensi Ketahanan Pangan pada tanggal 16-18 Juli 2012 disampaikan bahwa kerusakan prasarana irigasi di Indonesia telah mencapai 50%. Tantangan peningkatan dukungan irigasi terhadap ketahanan pangantidak hanya terlelak pada kondisijaringan irigasi yang rusak, namunjuga terdapat peran aktif pemerintah propinsi dan kabupaten/kotasesuai dengan PP No.20 Tahun 2006 tentang irigasi dan Kepmen PU NO.390Tahun 2007 tentang penetapan status daerah irigasi, maka kewenanganpengelolaanirigasi sebesar 65% berada di PemerintahPropinsi dan Kabupaten/Kota,sedangkan sisanya sebesar 35% menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2
Berdasar pada permasalahan sumber daya air (SOA) tersebut diatas, perlu penataan pengelolaan sumber daya air (SOA) yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Pola Pengelolaan Sumber Oaya Air Wilayah Sungai ini merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air di wilayah sungai, dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas berbagai pemangku kepentingan yang terkail dalam pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Pengelolaan Sumber Oaya Air, merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah.
II.
Tujuan dan Sasaran 2.1. Tujuan Tujuan dari Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air) adalah membantu Penyusunan Kebijakan Penanganan Wilayah Sungai, penanganan Bendungan prioritas di wilayah strategis nasional di Indonesia dan pengelolaan irigasi dan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dalam menyiapkan bahan, menganalisis dan menyusun rekomendasi terkait peningkatan pengelolaan sumber daya air di kawasan strategis nasional yang diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. 2.2.
Sasaran Sasaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air) adalah membantu Penyusunan Kebijakan Penanganan Wilayah Sungai, penanganan Bendungan prioritas di wilayah strategis nasional di Indonesia dan pengelolaan irigasi dan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di Kemenko Perekonomian.
III. Keluaran Keluaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air adalah tersedianya bahan dan data terkait dengan Penanganan Wilayah Sungai, penanganan Bendungan prioritas di wilayah strategis nasional di Indonesia dan pengelolaan irigasi dan lahan .., .)
pertanian unluk mendukung ketahanan pangan, yang akan disusun dan menjadi bagian dari Laporan Tim Percepatan Penyusun Kebijakan Penanganan Wilayah Sungai, Pengelolaan Irigasi untuk mendukung Ketahanan Pangan dan penanganan Bendungan Prioritas Nasional di Indonesia di Kemenko Perekonomian IV. Ruang Lingkup Pekerjaan (1) Membantu mengumpu Ikan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas; (2) Membantu mempelajari, menganalisis serta menelaah bahan-bahan penyiapan penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air untuk memperlancar pelaksanaan tugas; (3) Membantu melakukan telaahan slaf terkail permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas; (4) Membantu membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air agar hasil telaahan dapat bermanfaat; (5) Membantu memberikan saran berdasarkan pelaksanaan tugas dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendatian Oaya Rusak Air; (6) Membantu melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun llsan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. V.
Kebutuhan Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air yang akan bekerja secara fu/ltime (sesuai jam kerja yang
berlaku di Kemenko Perekonomian) dan diposisikan sebagai Anggota Tim Percepatan Penyusun Kebijakan PenangananWilayah Sungai, Pengelolaan Irigasi untuk mendukung Ketahanan Pangan dan percepatan pembangunan Bendungan Prioritas Nasional di Indonesiaserta bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaandan hasil kerja. a. Kualifikasi Teknik 1. Pendidikan 51 (Sarjana)dibidang Teknis lingkungan; 2. Lulusan PTN atau PTSterakreditasi, dengan IPK minimal 2,75 (skala4,00); 3. Memiliki motivasi kerja yang baik; 4. Menguasai Microsoft Office; 4
5. Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Kementerian/Lembagallnstansi pemerintah minimal 1 (satu) tahun; 6. Menguasai aplikasi perkantoran; 7. Mampu bekerja mandiri dan efektif bekerja dalam tim; 8. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif.
b.
Kualifikasi Administrasi 1. Tenaga Pendukung AhH Analisis Ekonomi harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010; dibuktikan dengan fotokopi NPWP (bagi yang lelah memiliki NPWP) atau sural pernyataan kesanggupan membuat NPWP apabila diterima menjadi Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi (bagi yang belum mempunyai NPWP); 2. Daftar Riwayat Pekerjaan (Curriculum Vitae); 3. Fotokopi Ijazah dan lranskrip nilai; 4. Fotokopi KTP.
V.
Durasi I Pelaksanaan Pekerjaan
VI.
Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infraslruktur Pengendalian Daya Rusak Air) dalam Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air adalah 11 (sebelas) bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Februari 2015 sampai dengan Desember 2015. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pad a Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Kementerian Koordinalor Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. JAKARTA, DESEMBER 2014 Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air
Ir. Purba Robert Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D NIP. 195605281985081 001
5
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI PADA SUBBIDANG ANALISIS KEBIJAKAN KONSERVASI DAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
ASISTEN DEPUTIINFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2015
I.
Latar Belakang
Pengelolaan sumber daya air di beberapa wilayah sungai menghadapi persoalan yang sangat kompleks, mengingat disamping air mempunyai beberapa fungsi social budaya, ekonomi dan lingkungan yang masing-masing dapat saling bertentangan, juga interaksi ruang yang terbatas dan tidak lerbarukan memunculkandimensi persoalan baru yaitu pemanfaatanSDA dan pemanfaatanruang unluk kehidupanmanusia. Dengan terjadinya perubahan iklim global, semakin meningkalnya jumlah penduduk dan inlensitas kegiatan ekonomi, lelah terjadi perubahan sumber daya alam yang sangat cepat. Pembukaan lahan guna keperluan perluasan daerah pertanian/perkebunan, pemukiman dan industry yang lidak terkoordinasi dengan baik dalam suatu kerangka pengembangan lata ruang, telah mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, erosi, lanah longsor dan banjir. Khusus unluk fenomena banjir sendiri telah dirasakan dampak kerugiannya terulama di kola metropolitan seperti kola Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga memberikan kerugian bagi kegiatan fisik, ekonomi dan social, baik dalam skala nasional maupun local. Fenomena banjir menjadi isu penting yang menjadi sorotan public terutama terkail konsep pengelolaan "hulu-hilir". Disamping itu, perkembangan kawasan perkotaan yang sangat pesat, telah mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik antara para pengguna air baik unluk kepentinganrumah tangga, pertanian dan industry, termasuk penggunaan air permukaan dan air bawah tanah. Sikap masyarakatyang tidak mementingkankeleslarian lingkungan berujung pada berbagai perilaku negative seperti membuangsampah ke sungai dijadikan yang suatu "tradisl" dalam pemanfaatansungai. Berdasar pada permasalahantersebut, perlu penalaan pengelolaan sumber daya air (SDA) yang uluh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Pola Pengelolaan Sumber Oaya Air Wilayah Sungai ini merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaansumber daya air dan pengendalian daya rusak air di wilayah sungai, dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air yang kemudianditurunkan menjadi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2
II.
Tujuan dan Sasaran 2.1.
Tujuan Tujuan dari Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air adalah membantu Tim Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air di Kemenko Perekonomian dalam menyiapkan bahan, menganalisis dan menyusun rekomendasi terkait peningkatan pengelolaan sumber daya air di kawasan strategis nasional yang diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.
2.2.
Sasaran Sasaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air adalah membantu Tim Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air dalam mewujudkan: a. Tersusunnya rekomendasi kebijakan penanganan danau prioritas di wilayah strategis nasional di Indonesia;
b. Tersusunnya cetak biru pengelolaan Oaerah Aliran Sungai (OAS) terpadu di kawasan strategis nasionalyang memiliki indikator capaian yang terukur.
III. Keluaran Keluaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air adalah rekomendasi kebljakan penanganan danau prioritas di wilayah strategis nasional di Indonesia dan cetak biru pengelolaan Oaerah Aliran Sungai (OAS) terpadu di kawasan strategis nasional. Rekomendasi ini merupakan bagian dari Laporan Tim Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air, yaitu Laporan Pemantauan dan Evaluasi Urusan InfrastrukturSumber OayaAir.
IV. Ruang Lingkup Pekerjaan (1)
Membantu kegiatan Asisten Oeputi Infrastruktur Sumber Oaya Air, Oeputi VI Menko Perekonomian;
3
(2) (3) (4)
(5)
(6)
Mendukung semua kegiatan Asisten Oeputi Infrastruktur Sumber Oaya Air khususnya kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Sumber Oaya Air; Melakukan penyiapan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air; Menyiapkan bahan-bahan analisis untuk didiskusikan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air melalui rapat, Focus Group
Discussion dan Workshop; Menyusun laporan hasil-hasil workshop/seminar, perjalanan dinas dan makalahmakalah yang dibutuhkan untuk kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi Urusan InfrastrukturSumber OayaAir; Menyusun Rekomendasi kebijakan penanganan danau prioritas di kawasan strategis nasionaldi Indonesia;
V. Kebutuhan Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air yang akan bekerja secara ful/time (sesuai jam kerja yang berlaku di Kemenko Perekonomian) dan diposisikan sebagai Anggota Tim dalam Tim Pemantauandan Evaluasi Urusan InfrastrukturSumber daya Air serta bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaandan hasil kerja. a. Kualifikasi Teknik 1. PendidikanS1 (Sarjana)dibidang Teknis sipil; 2. Lulusan PTN atau PTS terakreditasi,dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00); 3. Memiliki motivasi kerja yang balk; 4. Menguasai Microsoft Office; 5. Memiliki kemampuanberbahasa Inggris dengan baik; 6. Memiliki kemampuanpresentasiyang baik; 7. Mampu bekerja mandiridan efektif bekerjadalam tim. b. Kualifikasi Administrasi 1. Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010; dibuktikan dengan fotokopi NPWP (bagi yang telah memiliki NPWP) atau surat pernyataan kesanggupan membuat NPWP apabila diterima menjadi Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi (bagi yang belum mempunyai NPWP); 4
2. Daftar Riwayat Pekerjaan (Curriculum Vitae); 3. Fotokopi liazah dan transkrip nilai; 4. Fotokopi KTP.
V.
Durasi I Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air adalah 11 (sebelas) bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Februari 2015 sampai dengan Desember 2015.
VI.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
JAKARTA,
DESEMBER 2014 Asisten Deputi lnfrastruktur Sumber Daya Air
Ir. Purba Robert Sianipar, MSCE. MSEM, Ph.D NIP. 19560528 198508 1 001
5
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI PADA SUBBIDANG ANALISIS KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
ASISTEN DEPUTIINFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2015
I.
Latar Belakang
Pengelolaansumber daya air di beberapa wilayah sungai menghadapipersoalan yang sangat kompleks, mengingat disamping air mempunyai beberapa fungsi social budaya, ekonomi dan Iingkungan yang masing-masingdapat saling bertentangan,juga interaksiruang yang terbatas dan tidak terbarukan memunculkandimensi persoalanbaru yaitu pemanfaatanSDA dan pemanfaatanruang untuk kehidupanmanusia. Dengan terjadinya perubahan iklim global, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi, telah terjadi perubahan sumber daya alam yang sangat cepat. Pembukaan lahan guna keperluan perluasan daerah pertanian/perkebunan, pemukiman dan industry yang tidak terkoordinasi dengan baik dalam suatu kerangka pengembangan tata ruang, telah mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, erosi, tanah longsor dan banjir. Khusus untuk fenomena banjir sendiri telah dirasakan dampak kerugiannyaterutama di kota metropolitan seperti kota Jakarta sebagai pusat pemerintahandan ekonomi, sehingga memberikankerugian bagi kegiatan fisik, ekonomi dan social, baik dalam skala nasional maupun local. Fenomena banjir menjadi isu penting yang menjadi sorotan public terutama terkait konsep pengelolaan "hulu-hilir". Disamping itu, perkembangan kawasan perkolaan yang sangat pesat, telah mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik antara para pengguna air baik untuk kepenlinganrumah tangga, pertaniandan industry,termasuk penggunaanair permukaan dan air bawahtanah. Sikap masyarakatyang tidak mementingkankelestarianlingkungan berujung pada berbagai perilaku negativeseperti membuangsampah ke sungai dijadikan yang suatu "lradlsi" dalam pemanfaatansungai. Berdasar pada permasalahantersebut, perlu penalaan pengelolaansumber daya air (SDA)yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai ini merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatankonservasisumber daya air, pendayagunaansumber daya air dan pengendalian daya rusak air di wilayah sungai, dengan prinsip keterpaduanantara air permukaan dan air tanah, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas berbagai pemangku kepentingan yang lerkait dalam pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air yang kemudianditurunkan menjadi Rencana PengelolaanSumber Daya Air, merupakansalah satu unsur dalam penyusunan, peninjauankembali, dan alau penyempurnaan Rencana Tata RuangWilayah.
2
II.
Tujuan dan Sasaran
2.1.
Tujuan Tujuan dari Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Oaya Air) adalah membantu Tim Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air di Kemenko Perekonomian dalam menyiapkan bahan, menganalisis dan menyusun rekomendasi terkait peningkatan pengelolaan sumber daya air di kawasan strategis nasional yang diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.
2.2.
Sasaran Sasaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Pendayagunaan Sumber Oaya Air) adalah membantu Tim Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air dalam mewujudkan: a. Tersusunnya rekomendasi kebijakan penanganan danau prioritas di wilayah strategis nasional di Indonesia; b. Tersusunnya cetak biru pengelolaan Oaerah Aliran Sungai (OAS) terpadu di kawasan strategis nasional yang memiliki indikator capaian yang terukur.
III. Keluaran Keluaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Oaya Air adalah rekomendasi kebijakan penanganan danau prioritas di wilayah strategis nasional di Indonesia dan cetak biru pengelolaan Daerah Aliran Sungai (OAS) terpadu di kawasan strategis nasional. Rekomendasi ini merupakan bagian dari Laporan Tim Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air, yaitu Laporan Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air.
IV. Ruang Lingkup Pekerjaan (1) (2)
Membantu kegiatan Asisten Oeputi Infrastruktur Sumber Oaya Air, Oeputi VI Menko Perekonomian; Mendukung semua kegiatan Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Oaya Air khususnya kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Sumber Oaya Air; 3
(3) (4)
(5)
(6)
Melakukan penyiapan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air; Menyiapkan bahan-bahan analisis untuk didiskusikan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Oaya Air melalui rapat, Focus Group
Discussion dan Workshop; Menyusun laporan hasil-hasil workshop/seminar, perjalanan dinas dan makalahmakalah yang dibutuhkan untuk kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur 8umber OayaAir; Menyusun Rekomendasi kebijakan penanganan danau prioritas di kawasan strategis nasional di Indonesia;
V. Kebutuhan Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Sumber Oaya Air dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada SubbidangAnalisis Kebijakan Pendayagunaan8umber Oaya Air yang akan bekerja secara fulltime (sesuai jam kerja yang berlaku di Kemenko Perekonomian) dan diposisikan sebagai Anggota Tim dalam Tim Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber daya Air serta bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaandan hasHkerja. a. Kualifikasi Teknik 1. Pendidikan81 (Sarjana)dibidangTeknis Sipil; 2. Lulusan PTN atau PT8 terakreditasi,dengan IPK minimal 2,75 (skala4,00); 3. Memiliki motivasi kerja yang baik; 4. Menguasai Microsoft Office; 5. Oiprioritaskan menguasai tentang perencanaan wilayah, bangunan air, gambar Teknis; 6. Memiliki kemampuanberbahasa Inggris dengan baik; 7. Memiliki kemampuanpresentasiyang baik; 8. Mampu bekerja mandiridan efektif bekerjadalam tim. b. Kualifikasi Administrasi 1. Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur PengendalianOaya Rusak Air harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010; 2. Oaftar Riwayat Pekerjaan (Curriculum Vitae); 3. Fotokopi Ijazahdan transkrip nilai; 4. Fotokopi KTP. 4
V.
Durasi I Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Air adalah 11 (sebelas) bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Februari 2015 sampai dengan Oesember2015.
VI.
Pembebanan Biaya
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Pendayagunaan Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTahun Anggaran 2015.
DESEMBER 2014 JAKARTA, Asisten Oeputi Infrastruktur Sumber Daya Air
Ir. Purba Robert Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D NIP. 19560528198508 1 001
5
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
Keranqka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI PADA SUBBIDANG ANALISIS KEBIJAKAN KONSERVASI DAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
ASISTENDEPUTIINFRASTRUKTUR SUMBERDAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2015
I.
Latar Belakang
Indonesia dan Singapura rnerupakan negara tetangga yang tnemiliki peran signifikan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura perlu ditingkatkan dalam rangka kesejahteraan ekonomi kedua negara, terutama dalam bidang perdagangan, ekonomi, keindustrian, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Kerjasama ekonomi Batam-Bintan-Karimun(BBK) merupakan salah satu dari 6 (enam) kelompok kerja (working groups) Indonesia-Singapuraantara lain: 1. Penanaman Modal 2. Penerbangan 3. Pariwisata 4. Tenaga Kerja 5. Agri-Bisnis 6. Kerjasama ekonomi Batam-Bintan-Karimun(BBK) Tujuan pembentukan Working Group (WG) BBK dan KEK Lainnya adalah untuk mengevaluasi peluang yang saling menguntungkan guna mengatasi masalah yang ada, menghadapi tantangan kedepan, dan merancang rencana aksi dengan output dan jadwal yang jelas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai focal point untuk WG Kerjasama Batam-Bintan-Karimun dan KEK Lain di Indonesia, sedangkan dari pihak Singapura ditetapkan Singapura EDB (Economic Development Board). Bertindak selaku Co-Chairs untuk WG Kerjasama BBK dan KEK lainnya adalah Oeputi Bidang.Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Chairman of Singapore EDB. Fokus kerjasama ekonomi Batam-Bintan-Karimuntelah dituangkan dalam roadmap dimana pada tahun 2012 ini kelompok kerja akan fokus pada tiga subsektor manufaktur yaitu (1) Enterprise Servers Storage & Networking System, (2) Consumers Electronics & ElectricalNVhite Goods, dan (3) Ship Building And Related MRO Activity.
Dalam rangka meningkatkan kerjasama Indonesia-Singapura yang strategis di kawasan BBK diperlukan kerjasama yang baik dengan para stakeholder dalam lingkup kerja WG BBK dan KEK lainnya, yaitu: melakukan Studi Peningkatan Kelanjutan Kerjasama dan Penggalian Kiat Baru untuk Bersinergi di BBK; mencari kiat baru untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi di 2
~------------------------------------------------
BBK; dan melihat Kemungkinan Kerjasama antara Singapura dan Indonesia di KEK Khusus Lain di luar BSK, berdasarkan prinsip Saling Melengkapi dan Kompetisi kedua negara. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam lingkup WG BBK dan KEK Lainnya, diperlukan Analis Ekonomi (PTf pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air) agar dapat membantu menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kegiatan WG Kerjsama Ekonomi Indonesia-Singapura untuk pengembangan BSK dan KEK lain di Indonesia.
II.
Tujuan dan Sasaran
2.1.
Tujuan
Tujuan dari Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air adalah membantu Tim Peningkatan JWG IndonesiaSingapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Sintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia di Kemenko Perekonornian dalam menyiapkan bahan, data dan informasi, menganalisis, dan melakukan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi dalam konteks hubungan internasional serta membantu penyiapan bahan penyusunan rekomendasi terkait peningkatan WG Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura untuk pengembangan BSK dan KEK lain di Indonesia. 2.2.
Sasaran
Sasaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air bidang Hubungan Internasional adalah terlaksananya WG Indonesia-Singapura dalam rangka meningkatkan daya saing dan investasi di kawasan (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia.
3
III.
Keluaran Keluaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air Bidang Pengkajian Strategi di Kawasan Asia Tenggara dalam rangka koordinasi dan evaluasi peningkatan WG Kerjasarna Ekonomi Indonesia-Singapura adalah bahan dan data-data yang terkait dengan Peningkatan WG Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia, dan terselenggaranya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka WG Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK dan KEK lain di Indonesia.
IV.
Ruang Lingkup Pekerjaan 1) Mendukung kegiatan Oeputi VI Menko Perekonomian khususnya Asisten Oeputi Infrastruktur Sumber Oaya Air selaku Ketua Tim Pelaksana WG Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK dan KEK lain di Indonesia; 2) Mendukung semua kegiatan Tim WG Kerjasama Ekonomi IndonesiaSingapura untuk pengembangan BBK dan KEK lain di Indonesia yang berupa kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan, dengan tugas sebagai berikut: a) Membantu pengumpulan dan penyiapan data dan bahan rapat koordinasi dan sinkronisasi JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus); b) Membantu penyiapan kegiatan FGO/seminar/workshop terkait peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus); c) Membantu penyusunan laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus); d) Membantu penyiapan bahan dan laporan monev JWG IndonesiaSingapura untuk pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
4
V.
Kebutuhan
Tenaga
Analisis Kebijakan Air dan Kualifikasi Untuk Pendukung Konservasi
Pendukung Konservasi
Ahli
Analisis
dan Infrastruktur
Ekonomi
Pengendalian
melaksanakan
pekerjaan
ini diperlukan
Ahli
Ekonomi
pada
Analisis
dan Infrastruktur
Pengendalian
pada
1 (satu)
Subbidang
Subbidang Oaya Rusak
orang
Analisis
Tenaga Kebijakan
Oaya Rusak Air yang akan bekerja
secara fulltime (sesuai jam kerja yang berlaku di Kemenko Perekonomian) dan
bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasf kerja. a. Kualifikasi Teknis 1. Pendidikan S1 (Sarjana) di bidang Hubungan Internasional; 2. Lulusan PTN atau PTS terakreditasi,dengan IPK minimal 2,75 (skala4,00); 3. Menguasai Microsoft Office; 4. Memillki motivasl kerja yang baik; 5. Menguasai aplikasi perkantoran; 6. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris; 7. Mampu bekerja mandiri dan kelompok serta efek1if bekerja dalam tim; 8. Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Kementerianl Lembagallnstansi Pemerintah minimal 1 (satu) tahun b. Kualifikasi Administrasi 1. Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010; dibuktikan dengan fotokopi NPWP (bagi yang lelah memiliki NPWP) atau surat pernyataan kesanggupan membual NPWP apabila diterima menjadi Tenaga PendukungAhli Analisis Ekonomi (bagl yang belum mempunyai NPWP); 2. Oaftar Riwayat Pekerjaan (Curriculum Vitae); 3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai; 4. Fotokopi KTP
VI.
Durasi I Pelaksanaan
Pekerjaan
Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air dalam Tim Penlngkatan WG Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia adalah 11 (sebelas) bulan (dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Februari 2015 sampai dengan Desember 2015.
5
VII.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
Jakarta, Desember 2014 Asisten Oeputi Infrastruktur Sumber Oaya Air
Ir. Purba Robert Sianipar. MSCE.. MSEM.! Ph.D NIP. 19560528 198508 1 001
6
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENOUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI PAOA SUBBIOANG EVALUASI KEBIJAKAN PENOAYAGUNAAN SUMBER OAYA AIR
ASISTEN DEPUTIINFRASTRUKTUR SUMBER OAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2015
I.
Latar Belakang Pengelolaan sumber daya air di beberapa wilayah sungai menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Mengingat air mempunyai beberapa fungsi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang masing-masing dapat saling bertentangan, juga interaksi ruang yang terbatas dan tidak terbarukan memunculkan dimensi persoalan baru yaitu pemanfaatan SDA dan pemanfaatan ruang untuk kehidupan manusia. Dengan terjadinya perubahan iklim global, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi, telah terjadi perubahan sumber daya alam yang sangat cepat. Pembukaan lahan guna keperluan perluasan daerah pertanian/perkebunan, pemukiman dan industri yang tidak terkoordinasi dengan baik dalam suatu kerangka pengembangan tata ruang, telah mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, erosi, tanah longsor dan banjir. Khusus untuk fenomena banjir sendiri telah dirasakan dampak kerugiannya terutama di kota metropolitan seperti kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga memberikan kerugian bagi kegiatan fisik, ekonomi dan sosial, baik dalam skala nasional maupun lokal. Fenomena banjir menjadi isu penting yang menjadi sorotan publik terutama terkait konsep pengelolaan "hulu-hilir". Disamping itu, perkembangan kawasan perkotaan yang sangat pesat, telah mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik antara para pengguna air baik untuk kepentingan rumah tangga, pertanian dan industri, termasuk penggunaan air permukaan dan air bawah tanah. Sikap masyarakat yang tidak mementingkan kelestarian lingkungan berujung pada berbagai perilaku negatif seperti membuang sampah ke sungai dijadikan yang suatu "tradisi" dalam pemanfaatan sungai. Berdasar pada permasalahan tersebut, perlu penataan pengelolaan sumber daya air (SDA) yang utuh dad hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai ini merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air di wilayah sungai, dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2
II.
Tujuan dan Sasaran
2.1.
Tujuan Tujuan dari Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi Pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah membantu Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air di Kemenko Perekonomian dalam menyiapkan bahan, menganalisis dan menyusun rekomendasi terkait peningkatan pengelolaan sumber daya air di kawasan strategis nasional yang diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. Secara khusus, Pegawai Tidak Tetap tersebut ditugaskan dalam bidang ekonomi dalam rangka mendukung kegiatan Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air.
2.2.
Sasaran Sasaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air Air adalah membantu Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk: a. Menyiapkan bahan dan data-data yang terkait dengan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air, b. Menyiapkan rapatlrakor dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air, c. Menyusun perencanaan .anggaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air.
III. Keluaran Keluaran Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air dalam rangka Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah bahan dan data-data yang terkait dengan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air, terselenggaranya rapatlrakor dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air dan tersusunnya anggaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim koordinasi pengembangan infrastruktur sumber daya air. Rekomendasi ini merupakan bagian dari Laporan Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air, yaitu Laporan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air.
3
-----
-
---------------
IV. Ruang Lingkup Pekerjaan (1) Mendukung kegiatan Deputi VI Menko Perekonomian khususnya Asisten Deputi Intrastruktur Sumber Daya Air; (2) Membantu mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas;; (3) Membantu mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan penyiapan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait dengan permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Konservasi dan Infrastruktur PengendaHan Daya Rusak Air untuk memperlancar pe]aksanaan tugas; (4) Membantu melakukan telaahan stat terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas; (5) Membantu membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air agar hasil telaahan dapat bermanfaat; (6) Membantu memberikan saran berdasarkan pelaksanaan tugas dan pemanfaatannya untuk disampaikan atasan langsung; (7) Membantu melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
V.
Kebutuhan Pegawai Tidak Tetap dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air yang akan bekerja secara fulltime (sesuai jam kerja yang berlaku di Kemenko Perekonomian) dan diposisikan sebagai Anggota Tim dalam Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air serta bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. a. Kualifikasi Teknik 1. Pendidikan 81 dibidang ekonomi; 2. Lulusan PTN atau PTS terakreditasi, dengan IPK minimal 2.75 (skala 4,00); 3. Menguasai Microsoft Office; 4. Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Kementerian/Lembagallnstansi pemerintah minimal 2 (dua) tahun; 5. Memiliki motivasi kerja yang baik; 6. Menguasai aplikasi perkantoran; 7. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif; 8. Mampu bekerja mandiri dan efektif bekerja dalam tim.
4
b. Kualifikasi
Administrasi
1. Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010; dibuktikan dengan fotokopi NPWP (bagi yang telah
memiliki NPWP) atau surat pernyataan kesanggupan membuat NPWP apabila diterima menjadi Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi (bagi yang belum mempunyai NPWP); 2. Oaftar Riwayat Hidup;
3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai; 4. Fotokopi KTP
V.
Durasi I Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Oaya Air dalam Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Sumber Oaya Air adalah 11 (sebelas) bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Februari 2015 sampai dengan Oesember 2015.
VI.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
DESEMBER 2014 JAKARTA, Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air
Ir. Purba Robert Sianipar. MSCE. MSEM. Ph.D NIP. 195605281985081001
5
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG ADMNINISTRASI (CARAKA) PADA SUBBIDANG ANALISIS KEBIJAKAN KONSERVASI DAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
ASISTEN DEPUTIINFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2015
I.
Latar Belakang
Pengadaan tanah merupakan suatu perbuatan hukum untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Pengadaan tanah dapat dilaksanakan dalam bentuk pelepasan hak atas tanah dimana kepemilikan atas tanah berubah, atau penyerahan hak atas tanah yang dapat berwujud hak guna usaha (HGU). hak guna bangunan (HGB). hak pakai dan lainnya. Pengadaan tanah sendiri dalam prosesnya tentu tidak terlepas dari pembebasan tanah. Proses pembebasan tanah inilah yang sangat rentan terhadap konflik, sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Oalam rangka percepatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk pembangunan. diperlukan peningkatan kinerja layanan pertanahan secara cepat dan transparan.
II.
III.
Tujuan dan Sasaran
2.1.
Tujuan Tujuan dari Caraka Pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air adalah membantu tugas Asisten Oeputi Infrastruktur Sumber Oaya Air. dalam hal urusan administrasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Oaya Air.
2.2.
Sasaran Sasaran Caraka Pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air adalah melakukan kegiatan administrasi dengan baik di dalam kegiatan koordinasi kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Oaya Air, SOA dan kerja sama pemerintah swasta secara berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluael, sinkronisasi dan koordinasi serta sosialisasi kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Oaya Air.
Keluaran Keluaran Caraka Pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air adalah pengadministrasian di semua kegiatan Infrastruktur Sumber Daya Air.
2
IV.
Ruang Lingkup Pekerjaan 1. 2. 3. 4.
5.
V.
Membantu mendukung kegiatan Oeputi VI Menko Perekonomian khususnya Asisten Oeputi Infrastruktur Sumber Oaya Air; Membantu mendukung semua kegiatan Tim Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Oaya Air; Membantu dalam mendistribusian surat-surat serta dokumen yang berhubungan dengan Infrastruktur Sumber Oaya Air; Membantu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapaUrakor yang berkaitan dengan Infrastruktur Sumber Oaya Air; Membantu melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh pimpinan.
Kebutuhan Caraka Pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Jasa Individual Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasi Jasa Pegawai Tidak Tetap Lainnya terdiri dari: a. Kualifikasi Umum 1. Pendidikan Min SMA atau Sederajat; 2. Menguasai Ms. Office;
3. Memiliki motivasi kerja yang baik; 4. Mampu bekerja mandiri dan efektif bekerja dalam tim. b. KualifikasiAdministrasi 1. Caraka harus memilikiNPWPsesuai dengan Perpres54/2010; dibuktikan dengan fotokopi NPWP (bagi yang telah memiliki NPWP) atau surat pernyataankesanggupanmembuatNPWPapabiladiterimamenjadiCaraka (bagiyangbelummempunyaiNPWP); 2. DaftarRiwayatPekerjaan(Curriculum Vitae); 3. FotokopiIjazah; 4. FotokopiKTP; VI.
Ourasi 1 Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan sebagai Caraka Pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Oaya Rusak Air adalah 11 (sebelas) bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Februari 2015 sampai dengan Oesember 2015.
3
v.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Caraka Pada Subbidang Analisis Kebijakan Konservasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
Jakarta,
Desember 2014
Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air
Ir. Purba Robert Sianipar, MSCE., MSEM.! Ph.D NIP. 195605281985081 001
4
