***.smtp.lipi.g o.id, go.id LIPI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)

atr

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)

TU LIPI

PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN Kawasan PUSPIPTEK Gedung 417 Setu, Tangerang Selatan, Banten,Indonesia-l5314 Faks. : (62-21)7587 ll37 Telp. : (62-21)7587 1130,7560227,75871137 go.id : [email protected]. e-mail o.id, *bbt it"' ttttp//***.smtp.lipi.g

.

'

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR : 0028 /J1.2/SK.KSlll2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KEPALA PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar PelaYanan;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelengg araan pelayanan dimaksud

huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, pengujian, dan sertif ikasi personel dengan Keputusan Kepala Pusat Penelitian sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga llmu Pengetahuan I ndonesia;

Mengingat :

1.

Undang-undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Negara Lembaran Tambahan lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Republik lndonesia Nomor 5038); 2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar J.

Pelayanan; Keputusan Kepala LlPl Nomor 11511M12001 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LlPl

Nomor 32121M12004; 4.

ISO 9001 : 2008

6dVxax \7 ffi,,?lffit

ffi,tt$l;;1.ffimx' Bst.o!6-roN

Keputusan Kepala LlPl Nomor 17llKeplJ.1-d12014 tentang Pengangkatan Kepala P2SMTP-LIPl;

ISO/IEC 17025:2005

Vxlnt

{sft tk *a.edlk$

fi

etl6}},

bbor.todun P.ngujlan

ISO/IEC 17024 :2012

$@yrlru -s!Eif.

kmbasapsffi4iP.Edd

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

Standar Pelayanan pada Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan 5 Keputusan ini.

KEDUA

Standar pelayanan pada Satuan Kerja Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia meliputi ruang lingkup pelayanan:

a.

barang,

b. jasa, dan

c. KETIGA

administratif

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan Pada tanggal2l Februari 2014

KEPALA PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN LEMBAGA ILMU

INDONESIA,

R, HARR

l ooff

Lampiran

1 :

Nomor : Tanggal :

Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Teknologi

Sistem Mutu

Pengujian Lembaga Pengetahuan lndonesia 0028 /JI.2/SK.KSllll2014 21 Februari2014

llmu

A. PENDAHULUAN Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia (P2SMTP LlPl) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program Metrology, Standard, Testing, Quality (MSTO), pelaksanaan penelitian sistem mutu dan pelayanan teknologi Bimbingan Teknis serta evaluasi dan penyusunan laporan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan yang dilakukannya, P2SMTP LlPl memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf P2SMTP LlPl tak terkecuali wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. B. STANDAR PELAYANAN Jenis nan Bimbinqan Teknis No Komponen Uraian Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14tahun 2009 Tentang Keterbukaan 1 lnformasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang palaksanaaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 4.

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga

llmu

Pengetahuan lndonesia; 6.

Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 103 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Rl Nomor 3 Tahun 2013; 7. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 110 Tahun

2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon

I

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Rl Nomor 4lahun 2013; 8. Keputusan Kepala LlPl Nomor 32121M12004 tentang Keputusan Kepala LlPl Nomor 11511M12001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LlPl Nomor 32121M12004; Peraturan Menteri Neoara Pendavaounaan Aoaratur Neoara

9. Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 lenlang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. 2

3

Persyaratan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.

Setiap permintaan harus melalui proses evaluasi persyaratan

pelanggan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Panduan Mutu (PM) bagian 7.2 Proses yang terkait Pelanggan; 2. Bukti Pesanan. 1.

Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Bimbingan Teknis telah ditetapkan dalam dokumen Panduan Mutu dan Prosedur Pelayanan Jasa Bimbingan Teknis ( P2SMTP-PR-

2.

Sistem, mekanisme dan prosedur tersebut dijalankan sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.

1.

Jangka waktu Bimbingan Teknis bersifat customized; Penetapkan jangka waktu telah ditetapkan standarnya dalam

BKJ-02);

4

Jangka waktu penyelesaian

2.

PM bagian 7.1 Perencanaan Realisasi Produk dan

7.2

Proses yang terkait Pelanggan serta Prosedur Pelayanan Jasa Bimbingan Teknis ( P2SMTP-PR-BKJ-02). 5

Biaya / Tarif

1.

2.

Tarif layanan Bimbingan Teknis bersifat customized;

Penetapkan tarif telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 7.1 Perencanaan Realisasi Produk dan 7.2 Proses yang terkait Pelanggan.

6

Produk Pelayanan

Terlaksanya kegiatan Bimbingan kebutuhan pelanggan sesuai dengan bukti pesanan.

7

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

Sarana, prasarana dan fasilitas untuk Bimbingan Teknis ditetapkan standarnya dalam Panduan Mutu bagian 6.3 tentang Prasarana dan bagian 6.4 tentang Lingkungan Kerja.

B

Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana telah diidentifikasi dan ditetapkan standarnya dalam Panduan Mutu poin 6.2 tentang Sumber Daya Manusia, dan Prosedur Pelayanan Jasa Bimbingan Teknis P2SMTP-PR-BKJ-02).

I

10

(

Pengawasan lnternal

Pengawasan internal telah ditetapkan standarnya dalam P2SMTP-PR-WM-03 tentang Audit lnternal, PM bagian 5.6 Tinjauan Manajemen, dan Prosedur Pelayanan Jasa Bimbingan Teknis ( P2SMTP-PR-BKJ-02).

Penanganan Pengaduan

Cara penanganan pengaduan telah ditetapkan standarnya dalam P2SMTP-PR-BKJ-03 tentang Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan.

11

Jumlah Pelaksana

1.

2.

Jumlah pelaksana penelitian bersifat customized;

Penetapan jumlah pelaksana telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 7.1 Perencanaan Realisasi Produk dan7.2 Proses vanq terkait Pelanoqan

12

Jaminan Pelayanan

1. Jaminan pelayanan telah ditetapkan dalam

dokumen

Panduan Mutu dan Prosedur Kerja (khususnya Prosedur Pelayanan Jasa Bimbingan Teknis ( P2SMTP-PR-BKJ-02))

2.

yang berdasarkan SNI ISO 9001:2008 atau revisinya;

Pelaksanaan sistem tersebut diudit secara berkala oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen.

13

Jaminan Keamanan

Jaminan keamanan telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 7.5 Penyediaan Produk.

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan

1. Pengukuran Kepuasan Pelanggan oleh Pengguna

Layanan

yang telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 8.2.1 Kepuasan Pelanggan;

2. Tinjauan Manajemen yang telah ditetapkan

standarnya

dalam PM bagian 5.6 Tinjauan Manajemen;

3. Audit internal telah ditetapkan standarnya dalam

Prosedur

Audit lnternal Mutu (P2SMTP-PR-WM-03)

KEPALA PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Dr. lr. NIP. 1

\riadi. M.Sc , rgasos 1 oo1 n

Lampiran

2 :

Nomor : Tanggal z


Sistem Mutu

Pengujian Lembaga Pengetahuan lndonesia 0028 /J1.2/SK.KSllll2014 21 Februari2014

llmu

A. PENDAHULUAN Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia (P2SMTP LlPl) mempunyaitugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program Metrology, Standard, Testing, Quality (MSTQ), pelaksanaan penelitian sistem mutu dan pelayanan teknologi Pelatihan serta evaluasi dan penyusunan laporan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan yang dilakukannya, P2SMTP LlPl memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf P2SMTP LlPl tak terkecuali wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. B. STANDAR PELAYANAN Jenis n Pelatihan No Komponen 1 Dasar Hukum

Uraian

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Keterbukaan lnformasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga llmu Pengetahuan Peraturan Pemerintah Nomor

Indonesia;

Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susuanan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Deparlemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2013; Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 110 tahun


I

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 4 tahun 2013; Keputusan Kepala LlPl Nomor 32121M12004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LIPI Nomor 11511M12001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LlPl;

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. 2

Setiap calon peserta pelatihan harus melalui proses pendaftaran pelatihan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prosedur Pelayanan Jasa Pelatihan (


P2SMTP-PR-BKJ-O1);

3

4 J


1.

2.

Setiap permintaan harus melalui proses evaluasi persyaratan pelanggan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Panduan Mutu (PM) bagian 7.2 Proses yang terkait Pelanggan Bukti Pesanan; Menyerahkan Biodata serla Pas Photo 3x4 2 lembar. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan pelatihan telah ditetapkan dalam dokumen Panduan Mutu dan Prosedur Pelayanan Jasa Pelatihan ( P2SMTP-PR-BKJ-01); Sistem, mekanisme dan prosedur tersebut dijalankan sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.

4

5


Biaya / Tarif

L 2.

Standar waktu pelatihan telah ditetapkan dalam dokumen Jadwal Pelatihan Tahunan P2SMTP;

Standar waktu penyelesaian Sertifikat dan Materi Pelatihan langsung diberikan pada saat pelatihan telah selesai dilaksanakan.

Tarif layanan Pelatihan telah ditetapkan dokumen

Jadwal

Rencana Pelatihan Tahunan P2SMTP-LlPl 6

Produk Pelayanan

Dokumen Sertifikat Pelatihan

7


Sarana, prasarana dan fasilitas untuk Pelatihan ditetapkan standarnya dalam Panduan Mutu bagian 6.3 tentang Prasarana dan bagian 6.4 tentang Lingkungan Kerja.

B


Kompetensi pelaksana telah diidentifikasi dan ditetapkan standarnya dalam Panduan Mutu poin 6.2 tentang Sumber Daya Manusia, Daftar lnstruktur/pembimbing teknis mampu (P2SMTPFR-BKJ-OS) dan Prosedur Pelayanan Jasa Pelatihan ( P2SMTPPR-BKJ-01).

I

Pengawasan lnternal

Pengawasan internal telah ditetapkan standarnya dalam P2SMTP-PR-WM-03 tentang Audit lnternal, PM bagian 5.6 Tinjauan Manajemen, dan Prosedur Pelayanan Jasa Pelatihan ( P2SMTP-PR-BKJ-o1).

10


Cara penanganan pengaduan telah ditetapkan standarnya dalam P2SMTP-PR-BKJ-03 tentang Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan.

11

12

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

1.

Jumlah pelaksana penelitian bersifat customized',

2.

Penetapan jumlah pelaksana telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 7.1 Perencanaan Realisasi Produk danT.2 Proses yang terkait Pelanggan

1.

Jaminan pelayanan telah ditetapkan dalam dokumen panduan Mutu dan Prosedur Kerja (khususnya Prosedur pelayanan Jasa Pelatihan ( P2SMTP-PR-BKJ-01)) yang berdasarkan SNI ISO 9001:2008 atau revisinya;

2.

Pelaksanaan sistem tersebut diudit secara berkala oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen.

13

Jaminan Keamanan


14



1.

2. 3.

Pengukuran Kepuasan Pelanggan oleh Pengguna Layanan yang telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 8.2.1 Kepuasan Pelanggan; Tinjauan Manajemen yang telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 5.6 Tinjauan Manajemen; Audit internal telah ditetapkan standarnya dalam Prosedur Audit lnternal Mutu (P2SMTP-PR-WM-03),

KEPALA PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN LEMBAGA

Dr. lr. R. H NtP. 19s604

PENGETAHUAN

ci, M.Sc d 9B 30 31001/

Lampiran

Nomor Tanggal

3 : : :


Sistem Mutu

Lembaga Pengujian Pengetahuan lndonesia 0028 /Jl.2lSK.KSllll2014 21 Februari 2014

llmu

A. PENDAHULUAN Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia (P2SMTP LIPI) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program Metrology, Standard, Testing, Quality (MSTO), pelaksanaan penelitian sistem mutu dan pelayanan teknologi pengujian serta evaluasi dan penyusunan laporan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan yang dilakukannya, P2SMTP LlPl memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 96 lahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf P2SMTP LlPl tak terkecuali wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelavanan Peneliti Komponen No Dasar Hukum 1

Uraian

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 Tentang Keterbukaan lnformasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang petaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2012 lentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia; Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susuanan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013; Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 110 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor


I

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor4 tahun 2013 Peraturan Kepala LlPl Nomor 32121M12004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala LlPl Nomor 11511M12001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LlPl Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. 2


1.

Setiap permintaan harus melalui proses evaluasi persyaratan pelanggan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Panduan Mutu (PM) bagian 7.2 Proses yang terkait Pelanggan; Bukti Pesanan.

2. 3


1.

Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan penelitian telah ditetapkan dalam dokumen PM dan Prosedur Kerja yang teridentifikasi dalam Daftar induk Dokumen (khususnya Prosed ur Penyelenggaraan Penelitian/P2SMTP-P R-WM-06); Sistem, mekanisme dan prosedur tersebut dijalankan sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008 atau revisinya.

2.

4

5


Biaya / Tarif

1

2.

Jangka waktu penelitian bersifat customized; Penetapkan jangka waktu telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 7.1 Perencanaan Realisasi Produk dan7.2 Proses yang terkait Pelanggan serta Prosedur Penyelenggaraan Penelitian/P2SMTP-PR-WM-06.

1. Tarif layanan penelitian bersifat customized; 2. Penetapkan tarif telah ditetapkan standarnya

dalam

PM

bagian 7.1 Perencanaan Realisasi Produk dan 7.2 Proses yang terkait Pelanggan.

6

Produk Pelayanan

Dokumen laporan penelitian

7


Sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelayanan penelitian ditetapkan standarnya dalam PM bagian 6.3 Prasarana dan 6.4 Lingkungan Kerja.

B


Kompetensi pelaksana

I

Pengawasan lnternal

telah diidentifikasi dan

ditetapkan

standarnya dalam dokumen standar kompetensi peneliti Pengawasan internal telah ditetapkan standarnya dalam Prosedur

Audit lnternal Mutu (P2SMTP-PR-WM-03), PM bagian

5.6

Tinjauan Manajemen, dan Prosedur Penyelenggaraan Penelitian (P2SMTP-PR-WM-06). 10


Cara penanganan pengaduan telah ditetapkan standarnya dalam Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan (P2SMTP-PR-BKJ03).

11

Jumlah Pelaksana

1.

2.

Jumlah pelaksana penelitian bersifat customized;

Penetapan jumlah pelaksana telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 7.1 Perencanaan Realisasi Produk dan7.2 Proses yang terkait Pelanggan serta dokumen standar kompetensi peneliti.

12

Jaminan Pelayanan

1.

Jaminan pelayanan telah ditetapkan dalam dokumen PM dan

Prosedur Kerja yang teridentifikasi dalam Daftar induk

Dokumen (khususnya Prosedur

2.

Penyelenggaraan Penelitian/P2SMTP-PR-WM-06) yang berdasarkan ISO/lEC 9001 :2008 atau revisinya; Pelaksanaan sistem tersebut diudit secara berkala oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen.

13

Jaminan Keamanan


14



1.

2. 3.

Pengukuran Kepuasan Pelanggan oleh Pengguna Layanan yang telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 8.2.1 Kepuasan Pelanggan; Tinjauan Manajemen yang telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 5.6 Tinjauan Manajemen; Audit internal telah ditetapkan standarnya dalam Prosedur Audit lnternal Mutu (P2SMTP-PR-WM-03).

KEPALA PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDO

Lampiran

Nomot Tanggal

4

:

Keputusan Kepala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia 0028 /Jr.2/SK.KS/1U201 4 21 Febtuari 2014

A. PENOAHULUAN Pusat Penelitian Sistem [y'utu dan Teknologi Pengujian Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia (P2SIV1TP LlPl) mempunya tugas pokok meLaksanakan penyiapan bahan perumusan kebilakan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan leknis, penyusunan rencana dan program l\retrology, Standard, Tesling, Qualily (NTSTQ), pelaksanaan penelitian sistem mulu dan pelayanan teknologi pengujian se.ta evaluasi dan penyusunan laporan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan yang dllakukannya, P2SMTP LlPl memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf P2SI,4TP LlPl lak lerkecuali wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang lelah ditetapkan. B. STANDAR PELAYANAN

Dasar Hukum

uraian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterb!kaan lnformasiPublikt Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenlang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6'1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 200B lentang Keterbukaan lnformasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publiki Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga llmu Pengelahuan lndonesia; 'fahun 2001 tentang 6. Keputusan Pres den Rl Nomor 103 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susuanan

Organisasi. dan Tala Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presden Republik lndonesia Nomor

7.

Keputusan Presiden Rl Nomo. 110 Tahun 2001 tentang Unit I sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 4 tahun 2013; Keputusan Kepala LlPl No.32121M12004 tentang Perubahan alas Keputusan Kepala LlPl No. 1'151/M/2001 tentang organisasid6n Tata Kerja LlPli Organisasi dan Tugas Eselon

8.

3

Tahun 2013:

L Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. 2

Setiap permintaan harus melalui proses kaji ulang permintaan, tender, dan kontrak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PPM/04 tentang kaji ulang permintaan, tender, dan


2

3

kontrak; Bukti Pesanan;

Sampel uji sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen daftar spesifikasi layanan pengujian P2SMTP LlPl.

3


Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan pengujian telah ditetapkan dalam dokumen Panduan Mutu dan Prosedur Pengendalian Mutu (PPM) (khususnya PPMi16 tentang Penanganan Barang Uji, PPM/17 tentang Jaminan Mutu Hasil Pengujian, PPM/18 tentang Sertifikat dan Laporan Hasil Uji, dan Diagram AIir Pengerjaan Order Pengujian); 2. Sistem, mekanisme dan prosedur tersebut dijalankan sesuai dengan persyaratan ISO/lEC 17025:2005 atau revisinya.

4


1.

1.

2.

Standar waktu pengujian telah ditetapkan dalam dokumen daftar spesifikasi layanan pengujian P2SMTP LlPl;

Standar waktu penyelesaian Sertifikat dan Laporan Hasil Uji telah ditetapkan dalam dokumen Sasaran Mutu.

5

Biaya / Tarif

Tarif layanan pengujian telah ditetapkan dalam dokumen Tarif Layanan Pengujian P2SMTP-Ll Pl.

6

Produk Pelayanan

Dokumen Sertifikat; 2. Dokumen Laporan Hasil Uji.

7


1.

1.

uji yang telah diidentifikasi dan ditetapkan standarnya dalam PPMi 19 tentang Prosedur Ketata Laboratorium

Rumahtanggaan; 2.

Peralatan uji dan komputer yang telah diidentifikasi dalam daftar inventaris peralatan dan ditetapkan standarnya dalam PPM|14 tentang Peralatan Ujidan Komputer.


Kompetensi pelaksana telah diidentifikasi dan ditetapkan standarnya dalam PPMi02 tentang Organisasi dan Personil.

I

Pengawasan lnternal

Pengawasan internal telah ditetapkan standarnya dalam PPM/11 tentang Audit lnternal, PPMI12 tentang Kaji ulang Manajemen, PPM/17 tentang Jaminan Mutu Hasil Pengujian, dan PPM/23 tentang Pengawasan Kelayakan Pengujian.

10


Cara penanganan pengaduan telah ditetapkan standarnya dalam PPM/06 tentang Pengaduan/Keluhan.

11

Jumlah Pelaksana

B

Jumlah pelaksana telah ditetapkan standarnya dalam PPM/02 tentano orqanisasi dan personil.

12

Jaminan Pelayanan

1.

2.

Jaminan pelayanan telah ditetapkan dalam dokumen Panduan

Mutu dan Prosedur Pengendalian Mutu (PPM)

yang

berdasarkan ISO/lEC 17025:2005 atau revisinya;

Pelaksanaan sistem tersebut diudit secara berkala oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

13

Jaminan Keamanan

Jaminan keamanan telah ditetapkan standarnya dalam PPM/09 tentang Keamanan dan Kerahasiaan dan PPM/16 tentang Penanganan Barang Yang Diuji.

14


Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan 1. Pengukuran Kepuasan Pelanggan oleh Pengguna Layanan; 2. Kaji Ulang Manajemen yang telah ditetapkan standarnya dalam PPM/12 tentang Kaji ulang Manajemen; 3. Uji Profisiensi Laboratorium yang telah ditetapkan standarnya dalam PPMI14 tentang Peralatan Ujidan Komputer;

4. Audit

internal telah ditetapkan standarnya dalam PPM/11

tentanq Audit lnternal.

KEPALA PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN

. lr. R. Ha

Lampiran

Nomor Tanggal

5 : : :

Keputusan KePala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Lembaga Pengujian Pengetahuan lndonesia 0028/J1.2/SK.KSlLl2014 21 Februart2014

llmu

A. PENDAHULUAN Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia (P2SMTP LlPl) mempunyaitugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program Metrology, Standard, Testing, Quality (MSTQ), pelaksanaan penelitian sistem mutu dan pelayanan teknologi pengujian serta evaluasi dan penyusunan laporan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan yang dilakukannya, P2SMTP LlPl memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf P2SMTP LlPl tak terkecuali wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. B. STANDAR PELAYANAN S ertifik ast ersonel enis Pe Uraian Komponen No 1. Undang-Undang Nomor '14 tahun 2009 Tentang Keterbukaan 1 Dasar Hukum lnformasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfomrasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5.

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 106 Tahun 2012 lenlang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia;

6.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 200'l tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susuanan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2013;

Keputusan Presiden Rl No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No.4 tahun 2013; Peraturan Kepala LlPl No.32121M12004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala LlPl Nomor 11511M12001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI;

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. 2


Persyaratan pelanggan telah ditetapkan dalam dokumen Skema Sertifikasi bagian Lampiran A. Rincian Persyaratan.

J


1.

Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan pengujian telah ditetapkan dalam dokumen Panduan Mutu (PM), Skema Sertifikasi dan Prosedur Kerja (khususnya PR-9.3-1 : Ujian, PR-9.4-1 : Sertifikasi Awal; PR-9.4-2 : Kenaikan Tingkat; PR9.4-3 : Pemeliharaan Sertifikasi; PR-9.4-4 : Penerbitan Sertifikat dan Kartu Anggota; PR-9.4-5 : Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi; PR-g.8-1 : Penanganan Banding) Sistem, mekanisme dan prosedur tersebut dijalankan sesuai dengan persyaratan ISO/lEC 17024:2003 atau revisinya ;

2.

4

Jangka

waktu

penyelesaian

Standar waktu proses sertifikasi telah ditetapkan dalam dokumen sasaran mutu

5

Biaya lTaril

Tarif layanan sertifikasi personel telah ditetapkan dalam dokumen Biaya Sertifikasi.

b

Produk Pelayanan

Kartu Tanda Auditor.

7


Sarana, prasarana, dan fasilitas pemberian layanan sertifikasi personel telah ditetapkan standarnya dalam dokumen PM bagian 6.4 Sumber Daya Lain.


Kompetensi pelaksana telah diidentifikasi dan ditetapkan standarnya dalam dokumen DP-6.1-2: Persyaratan Kompetensi

B

Personel SP-LlPl

dan

DP-6.1-1: Personel SP-LlPl

dan

Kompetensinya.

I

Pengawasan lnternal

Pengawasan internal telah ditetapkan standarnya dalam dokumen PR-10.2-4: Audit lnternaldan PR-10.2-3: Kaji Ulang Manajemen.

10


Cara penanganan pengaduan telah ditetapkan standarnya dalam PR-9.9-1 : Penanganan Keluhan.

11

Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana telah ditetapkan standarnya dalam dokumen DP 5.1.1 Penanggung Jawab Kegiatan.

12

Jaminan Pelayanan

1.

2. 13

Jaminan Keamanan

Jaminan pelayanan telah ditetapkan dalam dokumen Panduan Mutu, Skema Serlifikasi dan Prosedur Kerja yang berdasarkan ISO/l EC 17 024:2003 atau revisinya;

Pelaksanaan sistem tersebut diudit secara berkala oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Jaminan keamanan telah ditetapkan standarnya dalam PM bagian 7.4 Keamanan

Evaluasi Pelaksana

Kinerja


1. Kaji Ulang

2.

Manajemen yang telah ditetapkan standarnya

dalam PR-10.2-3: Kaji Ulang Manajemen;

Audit internal telah ditetapkan standarnya dalam PR-10.2-3: Kaji Ulang Manajemen.

KEPALA PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN LEMBAGA I PENGETAHUAN INDONE

Dr. lr. R. NtP. 195604

. M.Sc 30 31001

{

I

***.smtp.lipi.g o.id, go.id LIPI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)

Recommend Documents