PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN JALUR LINTAS SELATAN (JJLS) TAHUN 2012 (STUDI KASUS PENGADAAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN SAPTOSARI KAB. GUNUNGKIDUL)
Skrispsi DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MENENUHI SEBAGAIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
OLEH: QODLI ZAKA FATAHILAH NIM. 09340132 PEMBIMBING: 1. ISWANTORO, S.H., M.H. 2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., M.A., LL.M. ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016
ABSTRAK Peraturan Presiden Nomer 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pasal 1 menyebutkan “pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”, dalam meningkatkan pembangunan infrasturtur dan fasilitas umum, pemerintah membangun proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Provinsi Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang dilalui pembangunan JJLS meliputi tiga wilayah, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo. Wilayah Kabupaten Gunung Kidul harus membebaskan tanah proyek JJLS itu sepanjang 82,25 Km dengan lebar 14 hingga 24 meter, Pembangunan ini dilaksanakan di 8 Kecamatan dari total seluruh 18 Kecamatan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Meliputi Kecamatan Panggang, Saptosari, Paliyan, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Girisubo dan Purwosari. Sejak akhir Tahun 2011 wilayah yang direncanakan adalah Kecamatan Saptosari meliputi Desa Monggol dan Desa Jetis. Dari perjalanannya proses pengadaan tanah tersebut masih ada problematika, hingga akhir tahun 2012 wilayah Desa Jetis sepanjang 1 Km belum dapat bebaskan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah JJLS di Desa Jetis dan apa kendala-kendalanya. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris, yaitu penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal Perundang-Undangan, tetapi juga mengunakan bahan yang bersifat empiris, adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait sebagai data primer, dan melakukan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, bahwa pemberian ganti rugi dalam plaksanaan pengadaan tanah JJLS di Desa Jetis pada prinsipnya sudah sesuai dengan Perpres Nomer 65 Tahun 2006 Tentang Prubahan Atas Perpres Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pembangunan ini dapat mempermudah akses jalan masyarakat setempat, dengan begitu roda perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik dan secara tidak langsung dapat meningkatkan harga tanah disekitar jalan. Proses awal dilakukan dengan terbitnya ijin penetapan lokasi dari Bupati Gunung Kidul Nomer 209/KPTS/2011 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011, pembentukan panitia berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomer 2/KPTS/PAN/2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Gunungkidul, Penyuluhan, Identifikasi dan Inventarisasi, Penilaian, Musyawarah, Pembayaran Ganti Rugi, dan Pelepasan Hak. Masalah-masalah yang muncul yaitu masalah pengukuran, ekspektasi masyarakat yang tinggi, alas hak tanah, dan ganti rugi yang belum dibayarkan. Upaya pemerintah yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya pembangunan JJLS, dan menganggarkan anggaran baru untuk pembayaran ganti rugi yang belum diselesaikan.
Kata Kunci : Ganti Rugi Pengadaan Tanah, Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), Desa Jetis
ii
MOTTO
BERHENTILAH MENYALAHKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN UNTUK KESALAHAN YANG TERJADI BUKALAH, LEPASKAN, BEBASKAN, LAKUKAN, DAN TAKLUKKAN
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini dipersembahkan kepada: 1. Kepada Allah SWT 2. Kepada kedua Orang Tua dan Saudara-saudariku 3. Kepada UIN Sunan Kalijaga
viii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN JALUR LINTAS SELATAN (JJLS) TAHUN 2012 (Studi Kasus Pengadaan Tanah Di Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kab. Gunungkidul)”. Dengan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada: 1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D 2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. Syafik Mahmadah Hanafi, M.Ag. 3. Segenap pimpinan dan staf Fakulatas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. 5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., M.A., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah melauangkan waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing
ix
dalam
penyusunan skirpsi ini 6. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 7. Seluruh jajaran Instansi yang terkait Kabupaten Gunungkidul khususnya Sekda dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yang telah menyusun penulisan dalam mempermudah pencarian informasi dan data, penulis mengucapkan terimakasih. 8. Kedua orang tua tercinta M. Sidik dan Salimah yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, tak pernah henti-hentinya memberikan support dan doa serta membimbing dan memberi wejangan bagi penulis untuk selalu menjadi lebih baik dalam perbaikan diri, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala sesuatunya. 9. Saudara-saudariku, muhammad amirul mustaqim (mas Ibenk) yang tak henti-hentinya memberikan support, dan doa serta bantuan-bantuan lainya yang sangat besar kepada penyusun, mba kholifatul mar’atus sholihah (Mba Nufa), mba iin, mba amaida, dan saudara-saudari ku yang lain, yang tidak mungkin penyusun sebutkan sati persatu, penyusun ucapkan beribu-ribu terimakasih atas segalanya. 10. Kepada semua teman-temanku Nendi, Surur, jatul, aly sirojudin, ariefwijaya, akhlis fikri (aril), Alpan, Badrun, Robby, Umam (ngapak), dan teman-teman yang lain, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, penyusun ucakpan banyak terimaksih.
x
Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga semua telah dilakukan menjadi amal shaleh serta mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.
Yogyakarta, 30 Mei 2016 Penyusun,
Qodli Zaka Fatahilah NIM: 09340132
xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .................................................................................
i
ABSTRAK .................................................................................................
ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ....................................................
iii
SURAT PERSETUJUAN .........................................................................
iv
SURAT PENGESAHAN ..........................................................................
vi
MOTTO .....................................................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...............................................................
viii
KATA PENGANTAR ...............................................................................
ix
DAFTAR ISI ..............................................................................................
xii
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..................................................................
1
B. Rumusan Masalah ...........................................................................
6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................
6
D. Telaah Pustaka ................................................................................
7
E. Kerangka Tori .................................................................................
11
F. Metode Penelitian............................................................................
20
G. Sistematika Penulisan .....................................................................
22
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM A. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ................................
24
1. Pengertian Pengadaan Tanah ....................................................
24
2. Pengertian Kepentingan Umum ................................................
26
3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum...
28
4. Asas-asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .........
31
5. Prosedur Pengadaan Tanah .......................................................
34
B. Para Pihak Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ..
39
C. Ganti Rugi .......................................................................................
41
1. Pengertian Ganti Rugi ...............................................................
41
2. Bentuk dan Penilaian Ganti Rugi ..............................................
45
3. Asas-Asas Ganti Rugi ...............................................................
49
xii
D. Upaya Hukum Para Pihak Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ........................................................................
51
BAB III : TINJAUAN UMUM PENGADAAN TANAH JALAN JALUR LINTAS SELATAN (JJLS) TAHUN 2012 DI DESA JETIS A. Profil Kabupaten Gunung Kidul .....................................................
54
1. Sejarah Singkat..........................................................................
54
2. Letak Geografis .........................................................................
56
B. Rencana Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) ......................................
56
C. Rencana Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta............................................
58
D. Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunung Kidul ..............................................
62
E. Proses Pembenrian Ganti Rugi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Tahun 2012 di Desa Jetis Kecamatan Saptosari ...............................................................
63
BAB IV : ANALISIS PEMBERIAN GANTI RUGI A. Pemberian Ganti Rugi di Desa Jetis ................................................
72
1. Prosedur Pemberian Ganti Rugi di Desa Jetis ..........................
74
2. Penghitungan Nilai/Nominal Ganti Rugi ..................................
80
B. Kendala-Kendala Proses Pemberian Ganti Rugi.............................
83
1. Kendala-Kendala Preses Pemberian Ganti Rugi di Desa Jetis..
83
BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan .....................................................................................
87
1. Proses Ganti rugi JJLS di Desa Jetis .........................................
87
2. Kendala-kendala Proses Pemberian Ganti Rugi .......................
88
B. Saran ................................................................................................
90
1. Bagi Pemerintah ........................................................................
90
2. Bagi Masyarakat........................................................................
90
xiii
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ LAMPIRAN
xiv
92
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Persoalan agaria (tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Soal tanah adalah soal hidup, soal darah yang menghidupi segenap manusia.1 Tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tanah tidak hanya terbatas kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh kembang sosial, politik, dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat. Salah satu persoalan tanah yang terjadi di indonesia adalah masalah pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satusatunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut Undang-Undang Pokok Agraia (UUPA). 2
1
Mochammad Tauchid, Masalah Agaria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuan Rakyat Indonesia, (Jakarta: Tjakawala, 1962), hlm. 3. 2
Andrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45.
1
Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebagaimana besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Dewasa ini ketersediaan tanah-tanah Negara yang “bebas” yang sama sekali tidak dimiliki atau diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas. 3 Pengambilan tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan atau penyelenggaraan kepentingan umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. 3 (tiga) cara tersebut antara lain meliputi pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan tanah), pencabutan hak atas tanah dan perolehan tanah secara langsung (jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela).4 Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah
untuk
memperoleh
tanah
untuk
berbagai
kepentingan
pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan agar tercapai kesepakatan, salah satu kesepakatan yang ingin dicapai dalam musyawaah adalah masalah ganti rugi. Masalah ganti rugi ini menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Negosiasi mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sering kali menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut, akibatnya 3
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004), hlm.1. 4
Ibid., hlm. 14.
2
tidak ada titik temu yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Tim penilai pertanahan yang ditunjuk sebagai penilai atau penaksir ganti rugi bertanggung jawab atas taksiran nilai ganti rugi yang ditawarkan. Seringkali pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat dengan berbagai alasanya, sehingga membuat proses pelaksanaannya menjadi berlarurut-larut. Proses yang berlarut-larut tersebut sangatlah merugikan bagi jalannya pembangunan itu sendiri. Jika dilihat dalam lingkup luas ternyata hal ini menjadi masalah umum di indonesia, Bila hal ini tidak diantisipasi maka dengan jelas dapat mengganggu jalannya pembangunan negara, sementara itu hak atas tanah oleh individu merupakan hal yang perlu mendapat perhatian secara seimbang oleh Pemerintah. Dapat dikatakan bahwa pada banyak kasus pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan maka bentuk dan besaran ganti rugi menjadi persoalan utama. Seringkali terjadi warga yang tanahnya terkena dalam rencana pembangunan dalam kenyataannya menolak untuk bentuk dan besaran ganti rugi bahkan menolak untuk negosiasi apapun juga dengan berbagai alasan pribadi. Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dan
mempermudah
masyarakat dalam bermobilisasi, pemerintah telah membangun Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang dilalui pembuatan Jalan Jalur Lintas Selatan, dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Jalur Lintas Selatan, pemerintah memerlukan tanah yang sudah dimiliki atau di kuasai oleh orang atau badan
3
hukum. Pemerintah tidak bisa melakukan pelepasan tanah secara semenamena, karena ada beberapa proses yang harus dijalani. Pelaksanaan pelepasan tanah guna membangun jalan jalur lintas selatan meliputi tiga wilayah, yakni Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Total seluruhnya yang direncanakan sepanjang 117,6 Km. Wilayah Kabupaten Gunung Kidul harus membebaskan tanah proyek JJLS itu sepanjang 82,25 Km dengan lebar 14 hingga 24 meter, dimulai dari perbatasan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri hingga perbatasan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Estimasi anggaran sesuai dengan perencanaan Pemkab, harus menyediakan Rp 350.000.000.000,-. 5 Proyek JJLS ini dimulai sejak perencanaan pada 2003, sedangkan Tahun 2005 proses pelaksanaan dalam pembebasan dan ganti rugi lahan mulai direalisasikan untuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Anggaran yang digunakan terkait dengan ganti rugi proyek JJLS, melalui sharing antara APBD Provinsi sebesar 90% sebagian anggarannya di ambil dari danais dan dari Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui APBD Kabupaten sebesar 10% melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan dan pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi, melalui berbagai macam proses dimulai dari pendataan, penilaian dan pelaksanaan. Namun tidak secara serentak dalam pembebasan lahan JJLS yang wilayah di tiap kecamatan, prosesnya melalui bertahap. Sejak Tahun 5
Wawancara dengan Bapak Jadi Markowat, S. Sos , selaku Kepala Bagian Sarana dan Fisik, BAPPEDA Kabupaten Gunung Kidul, Hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, Pukul 11.45 WIB.
4
2005 sampai dengan akhir Tahun 2015 ini pembebasan lahan dan pembangunan fisik JJLS baru mencapai 30 Km (Kecamatan Saptosari, Paliyan dan Tanjungsari). Pembangunan ini dilaksanakan di 8 Kecamatan dari total seluruh 18 Kecamatan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Meliputi Kecamatan Panggang, Saptosari, Paliyan, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Girisubo dan Purwosari. Sejak akhir Tahun 2011 wilayah yang direncanakan adalah Kecamatan Saptosari meliputi Desa Monggol dan Desa Jetis. Dari perjalanannya proses pengadaan tanah tersebut masih ada problematika tarik ulur antara masyarakat dengan pemerintah, hingga akhir tahun 2012 wilayah Desa Jetis khususnya Dusun Kadisobo, sepanjang 1 Km belum dapat dibebaskan terkait dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan.6 Berangkat dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul “PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN JALUR LINTAS SELATAN (JJLS) TAHUN 2012, (Studi Kasus Pengadaan Tanah di Kecamatan Saptosari Kab. Gunungkidul)”.
6
Ibid,
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan
latar
belakang
masalah
di
atas,
maka
penyusun
menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan di Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kab. Gunungkidul? 2. Apa Kendala-Kendala dalam Pelaksaaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan di Kecamatan Saptosari Kab. Gunungkidul? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam penulisan ini adalah: a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan di Kecamatan Saptosari Kab. Gunungkidul. b. Mengetahui apa kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan di Kecamatan Saptosari Kab. Gunungkidul. 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan dan apa saja yang menjadi kendalanya, atau
6
masukan bagi pengembang ilmu hukum serta dapat menjadi tambahan referensi dibidang karya ilmiah. b. Manfaat Praktis Memberikan pemahaman khususnya kepada penyusun, umumnya terhadap masyarakat tentang pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan. D. Telaah Pustaka Menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitianpenelitian yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diantaranya adalaha sebagai berikut: Skripsi selanjutnya berjudul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Pati Selatan dan Implikasinya Terhadap Pemberian Ganti Kerugian (Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati)” yang disusun oleh Anggit Mulyani. Kesimpulan yang diperoleh pada skripsi ini adalah bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan lingkar pati selatan dapa prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.7 Selanjutnya skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri” yang 7
Anggit Mulyani, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Pati Selatan dan Implikasinya Terhadap Pemberian Ganti Kerugian (Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa Sidoharjo Kecamatan Pati)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, (2014).
7
disusun oleh Citraningtyas Wahyu Adhie. Kesimpulan yang diperoleh pada skripsi ini adalah alasan prosedur pengadaan tanah untuk jalur lingkar kota kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu anggota tim penilai harga tanah kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan susunan yang seharusnya seperti tercantum dalam peraturan perundang-undangan.8 Selamjutnya skripsi yang berjudul “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Terhadap Pembangunan Fly over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)” yang disusun oleh Purnawanti. Kesimpulan pada skripsi ini adalah mekanisme pengadaan tanah dalam pembangunan fly over dilaksanakan secara langsung karena kurang dari 1 (satu) hektar. Adapun kendala-kendalanya, masih ada 19 bidang tanah yang belum dibebaskan karena nilai ganti rugi yang diberikan dirasa kurang layak. Sementara itu untuk
mekanisme
pembangunan
sudah
sesuai
dengan
peratutan
perundang-undangan yang berlaku.9 Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Tentang Pembebasan Tanah untuk Keperluan Perluasan Bandara Adi Soemarmo di Kabupaten Boyolali” yang disusun oleh Nita Novita Sari. Kesimpulan pada sekripsi
8
Citraningtyas Wahyu Adhie, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010). 9
Purnawanti, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Terhadap Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).
8
ini adalah pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pengembangan bandara adi soemarmo berpegang pada prinsip menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yaitu setelah tercapai kesepakatan mengenai harga ganti kerugian atas tanah.10 Selanjutnya tesis yang berjudul “Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo di Kabupaten Semarang)” yang disusun oleh Sonny Djoko Marlijanto. Kesimpulan pada tesis ini adalah, bahwa mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk proyek jalan TOL Semarang – Solo di Kabupaten Semarang disebabkan tidak adanya titik temu dalam penentuan ganti rugi.11 Selanjutnya tesis yang berjudul “kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan Berdasakan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 dan Peratuan Presiden Nomer 65 Tahun 2006” yang disusun oleh Amgasussari Anugrahni Sangalang. Kesimpulan pada tesis ini adalah ganti rugi yang dilakukan belum sepenuhnya mewujudkan pekastian hukum, perlindungan
10
Nita Novita Sari, “Tinjauan Tentang Pembebasan Tanah untuk Keperluan Perluasan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2011). 11 Sonny Djoko Malijanto, “Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek TOL Semarang – Solo di Kabupaten Semarang)”, Tesis, Progam Studi Megister Kenotariatan Paskasarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2010).
9
hukum dan rasa keadilan bagi bekas pemegang hak atas tanah, hal tersebut telihat dari banyaknya ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah yang masih menimbulkan multitafsir serta bersifat represif.12 Selanjutnya tesis yang bersudul “Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2) yang disusun oleh Rini Mulyanti. Kesimpulan pada tesis ini adalah dasar dikeluarkanya Surat Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga kasus tersebut dimenangkan oleh pengembang perumahan, karena sebenarnya proyek jalan tol tersebut adalah proyek swasta namun pengadaan tanahnya mengatasnamakan kepentingan umum.13 Selanjutnya jurnal yang berjudul “Promlematik Yudis Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kartosono – Mojokerto di Kabupaten Jombang) yang ditulis oleh Feronika Suhadak. Kesimpulan pada jurnal ini adalah karena tidak adanya titik temu dalam musyawarah ganti rugi, maka panitian pengadaan tanah mengirim
12
Amgasussari Anugrahni Sangalang, “kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan Berdasakan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 dan Peratuan Presiden Nomer 65 Tahun 2006”, Tesis, Progam Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2012). 13
Rini Mulyanti, “Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)”, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Salemba, (2013).
10
surat permohonan penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri Jombang.14 Selanjutnya jurnal yang berjudul “Landasan Yuridis Terhadap Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” yang ditulis oleh Baihaqi. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah kebijakan pernatahan yang berlaku selama ini, adalah sangat sentralistik. Pelaksanaan pencabutan hak atas tanah cenderung otoriter dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tidak mengakomidasi kepentingan warga masyarakat dan hak-hak asasinya.15 Perbedaaan antara skripsi, tesis, dan jurnal di atas dengan penelitian yang penyusun tulis yaitu, lokasi yang berbeda antara antara penelitiaan yang penyusun tulis dengan skripsi, tesis, dan jurnal di atas. Tentu saja dengan lokasi yang berbeda, maka berbeda pula hasil yang didapat. E. Kerangka Teori
1. Teori Negara Welfare State (Negara Kesejahteraan) Negara
kesejahteraan
pemerintahanya
menjamin
(welfare
state)
terselenggaranya
adalah
negara
kesejahteraan
yang rakyat.
Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. Pertama, dalam
14
Feronika Suhadak, promlematik Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol (Studi Penetepan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kartosono – Mojokerto di Kabupaten Jombang, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 15
Baihaqi, Landasan Yuridis Tehadap Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, international Multidisciplinary Journal, Vol. II, No. 02, (May 2014).
11
istilah umum, sejahtera menunjuk kedalam yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kedua, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikan seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Ketiga, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk pada jaungkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Keempat, di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk pada uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidak mampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan sosial, melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan sosial yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Konsep kesejahteraan atau kebahagiaan ini didasarkan pada prinsip utilitarianisme yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.
12
Batasan kesejahteraan masih banyak diperdebatkan. Terlalu banyak batasan-batasan kesejahteraan yang telah dikemukakan para ahli. Namun secara umum, kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemempuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Konsep kesejahteraan juga diartikan dalam hubungan penyediaan pelayanan sosial diberbagai bidang untuk keuntungan masyarakat secara individu.16 Negara Republik Indonesia, sejak awal berdirinya oleh para pendiri sudah diarahkan untuk menjadi negara kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari dasar negara pada sila kelima, secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah harus dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 tentang sistem perekonimian dan pasal 34 tentang kepedulian negara pada kelompok lemah, menempatkan negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, meterial maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan
usaha
pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan
jasmaniah,
rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta
16
Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta Selatan: Mergaretha Pustaka, 2011), hlm. 72.
13
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.17 Dari defisini di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial senantiasa menjadi tujuan pembangunan di Indonesia yang diarsitekki oleh negara (Welfare State). Penting sekali bagi negara dalam pembangunan-pembangunan untuk kepentingan umum harus didasari pada kesejahteraan terhadap masyarakatnya.
2. Teori Hak Menguasai Negara Atas Tanah Indonesia secara konstutusional pengaturan hukum tanah (sebagai bagian dari sumber daya alam) ditegaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “bumi dan air dan kekayaan alam
yang
terkandung
didalamnya
dikuasai
oleh
negara
dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam pasal ini terdapat dua kata yang menentukan, yaitu perkataan “dikuasai” dan “dipergumakan”. Perkataan “dikuasai” sebagai dasar wewenang negara. Negara adalah badan hukum publik yang dapat mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia biasa. Perkataan “dipergunakan” mengandung suatu perintah pada negaran untuk mempergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perintah sebagai mana diamanatkan UUD 1945 berisi keadaan berbuat, berkehendak agar sesuai dengan tujuan. Pemikiran tentang penguasaan tanah oleh negara berangkat dari pemahaman atas ketentuan alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu: 17
Lihat UU Nomer 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan sosial.
14
“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia, dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.
Pemerintah memiliki tanggung jawab sekaligus tugas utama untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. Kata-kata “tumpah darah” memiliki makna “tanah air”. Tanah air indonesia meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.18 Hak menguasai tanah oleh negara bersifat mutlak. Tanpa penguasaan yang bersifat demikian maka kesejahteran secara adil dan merata tidak akan tercapai. Namun demikian, hak menguasai tanah oleh negara mustahil akan tercapai manakala negara melalui pemerintah tidak menciptakan kepastian hukum sebagai dasar dan pedoman penguasaan.
3. Hak-Hak Atas Tanah Negara sebagai organisasi tertinggi sedah seharusnya memberikan jaminan kepastian pada setiap rakyatnnya, agar hak-hak setiap rakyatnya 18
Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 81.
15
bisa terjamin. Jaminan kepastian itu bisa terlaksana melalui peratuan perundang-undanganan, tak lepas pula jaminan kepastian hak atas tanah. Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. Pertama, hak-hak atas tanah yang bersifat primer. Kedua, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah hakhak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang menpunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. 19 Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu: a. Hak Milik atas tanah (HM). b. Hak Guna Usaha (HGU). c. Hak Guna Bangunan (GHB). d. Hak Pakai (HP). Selain hak primer atas tanah diatas, terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan bersifat sementara, karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas, lagi pula hak-hak itu dimiliki orang lain.20 Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu: 19
Suhardi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64.
20
Ibit.
16
a. Hak gadai. b. Hak usaha bagi hasil. c. Hak menumpang. d. Hak menyewa atas tanah pertanian. Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak-hak atas tanah yang bersifat primer, pemilik hak-hak atas tanah tersebut harus memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang didaftarka kepada pemerintah, maka dari itu pemerintah telah mengeluakan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
4. Teori Fungsi Sosial Atas Tanah Konsep fungsi sosial pertama kali dikembangkan oleh Leon Duguati pada tahun 1922. Menurtnya, hak adalah fungsi sosial dalam arti bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang dibatasi oleh kepentingan masyarakatnya.21 Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan tersebut bahwa setiap hak adalah memiliki peranan untuk masyarakat banyak karena pada dasarnya hak setiap individu dibatasi oleh individu lainya. Senada dengan konsep fungsi sosial di atas, Notonagoro menegaskan bahwa hak milik yang memiliki fungsi sosial itu sebenarnya mendasarkan diri pada individu, mempunyai dasar yang individualistis, lalu ditempelkan kepadanya sifat yang sosial, sedangkan jika didasarkan
21
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 120.
17
pada pancasila, hukum kita tidak berdasarkan atas corak individualistis, tetapi bercorak dwitunggal. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling imbang untuk mengimbangi dwitunggal. Dengan kata lain, di dalam hak milik tercantum sifat diri dan di samping itu memiliki sifat kolektif. Jadi, bukan hak milik privat perorangan yang memiliki sifat kolektif atau melepaskan sifat individunya.22 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar kebijakan pertanahan di Indonesia, menyantumkan fungsi sosial yang tertara pada pasal 6. Dasar pemikiran pasal 6 UUPA disebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ketentuan tersebut mendasari sifat kebersamaan atau kemasyarakatan dari setiap hak atas tanah. Dengan fungsi sosial tersebut, hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu dapat dipergunakan sematamata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik sekaligus bagi masyarakat dan negara. Ketentuan tersebut tidak berarti kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum
masyarakat.
Kepentingan
masyarakat
dan
kepentingan
perseorangan harus saling mengimbangi hingga tercapainya tujuan
22
Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, (Jakarta: Pancuran Tujuh), hlm. 51.
18
pokok, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.
5. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) Prinsip-prinsip umum tentang hak asasi manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini termaksud di dalamnya juga Indonesia. Prinsipprinsip umum tersebut dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights, UDHR (Pernyataan Semesta Tentang Hak-hak Asasi Manusia).23 Sementara di Indonesia sendiri pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.24 Dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia, dan negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakatnya. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak
23
Ahmad Kosasih, Ham dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 18. 24
Lihat UU Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
19
keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan dan hak perlindungan.25 F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian tentang “Pemberian Ganti Rugi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Tahun 2012 (Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kab. Gunungkidul)” merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif empiris, yaitu penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal PerundangUndangan, tetapi juga mengunakan bahan yang bersifat empiris dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Serta secara empiris dengan turun ke instansiinstansi terkait dengan cara wawancara. 2. Sumber Data a. Data Primer Data primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan Jalur Lintas Selatan.
25
https://catatandhila.wordpress.com/2010/03/09/konsep-hak-asasi-manusia, akses 2306-2015 pukul 02:01.
20
b. Data Sekunder Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan. Yang terdiri: 1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945. 2) Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria. 3) Undang-undang No 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan sosial. 4) UU Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 5) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 6) Perpres Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelakanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 7) Perpres Nomer 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelakanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka. BPN) Nomer 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaannya. 3. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data kerena dengan pengumpulan data akan dipeoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Antara lain:
21
a.
Ternik Wawancara atau Interview Teknik wawancaa ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan. Dengan mengunakan cara interview bebas terpimpin.
b.
Studi Kepustakaan Yaitu, suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mencari dan mengumpulkan data serta mempelajari buku-buku ilmiah, junal dan lain-lain.
c.
Observasi Yaitu, pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti dengan maksud untuk meyakini kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.
4. Analisa Data Dalam penulisan ini penyusun mengunakan analisis campuran dengan mengunakan teknik deduktif, yaitu mengolah data yang didapat dari sumber-sumber data primer dan data sekunder dengan analisis deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. G. Sistematika Penulisan Dalam rangka untuk memperbudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:
22
Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat secaa berurutan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, di dalam bab ke dua ini menyajikan tinjauan umum tentang pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan. Bab ketiga, di dalam bab ini menyajiakan tinjauan umum tentang lokasi pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan. Bab keempat, isi dari bab keempat ini adalah analisa terhadap pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan jalur lintas selatan. Bab kelima, isi dari bab kelima ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan melalui dari bab pertama hingga bab keempat dan yang terakhir saran dan masukan.
23
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Proses Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah JJLS di Desa Jetis Pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Jalur Lintas selatan di Desa Jetis Kecamatan Saptosari menurut peneliti sudah sesuai dengan peraturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pembangunan ini dapat mempermudah akses jalan bagi masyarakat setempat atau pun masyarakat secara umum, dengan begitu roda perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik dan secara tidak langsung dapat meningkatkan harga tanah disekitar jalan. Proses pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah pembangunan JJLS di desa jetis diawali dengan dikeluarkananya Ijin Penentapan Lokasi, pembentukan panitia, penyuluhan/sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi, penilaian, musyawarah, pembayaran ganti rugi, dan pelepasan hak. IPL dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomer 209/KPTS/2011
Tentang
Penetapan
Lokasi
Pengadaan
Tanah
Untuk
Kembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011. pembentukan panitia, sturtur keorganisasian dan tugas-tugasnya termuat dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomer 2/KPTS/PAN/2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Gunungkidul. Penyuluhan/sosialisasi dilakukan lebih dari sekali, pertama dilakukan secara umum dengan dihadiri masyarakat yang terdampak pembangunan JJLS dan yang kedua dilakaukan hanya untuk Masyarakat yang Tanah, bangunan dan 87
tanamannya terkenan pembangunan JJLS yang dilakukan pada pertengahan Februari 2012 sampai akhir meret 2012. Identifikasi dan inventarisasi dilakukan dengan mengukur luas tanah, bangunan, dan jumlah tanaman, dan mengidentifikasi terkait bukti-bukti kepemilikan, siapa yang memiliki atau yang menguasaai tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah yang dilakukan pada Tanggal 25 Mei. Obyek dan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yaitu tanah pekarangan 130.000/m2, tanah tegalan 100.000/m2, bangunan permanen 1.500.000, bangunan semi permanen 1.000.000, bangunan non permanen 500.000, tanaman kayu-kayuan diameter 20-50 cm 35.000/btg, diameter 50-100 cm 50.000/btg, diameter >100 cm 70.000/btg, tanaman keras belum berbuah 40.000/btg, sudah berbuah 80.000/btg, srikoyo belum berbuah 5000/btg, sudah berbuah 10.000/btg, pisang belum berbuah 5.000/btg, pisang sudah berbuah 10.000/btg, pepaya 5000/btg, dan bambu 60.000/btg Musyawarah dilakukan pada tanggal 3 Juli 2012, dengan hasil musyawarah masyarakat menyetujui pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang. Pembayaran ganti rugi dilakukan 2 tahap, tahap pertama dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012 dan tahap kedua dilakukan pada tanggal 29 November 2012, pembayaran ganti rugi berbarengan dengan pelepasan hak. Berdasarkan hasil musyawarah ganti rugi dibayarkan dengan bentuk uang, dengan bentuk cek yang dapat dicairkan di bank, pembayaran ganti rugi dilakukan dua tahap, tahap pertama dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012 pembayaran untuk 43 orang dengan luas tanah 14373 m2, dan tanah kedua dilakukan pada tanggal 29 November 2012 pembayaran untuk 44 orang dengan luas tanah 10567 m2.
88
Pelepasan hak atas tanah dilakukan berbarengan dengan pembayaran ganti rugi, bersamaan dengan pembayaran, intstansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi, dan pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan dengan menyerahkan bukti-bukti kepemilikan, 2. Kendala-kendala Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang muncul di lapangan yaitu, ekspektasi masyarakat terhadap nilai ganti rugi yang akan ia terima terlalu tinggi, mereka beranggapan bahwa proyek pemerintah pasti mendapatkan ganti rugi yang besar, hal ini didukung berita yang dimuat harian jugja.com, masyarakat sebenernya berat hati dengan ganti rugi yang ditawarkan tapi dari pada dianggap membangkan dan tidak mendukung pembangunan JJLS, maka masyarakat menyetujuinya. Upaya pemerintah atau panitia dalam hal ini, dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan sosial dan tidak menggunakan cara-cara yang anarkis, dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya pembangunan JJLS tersebut. Kendala lain yang muncul yaitu pada saat identifikasi dan inventarisasi, pada saat pengukuran ada pihak pemilik tanah yang tidak hadir karena masih di luar kota sehingga harus dilakukan pengukuran ulang, ada pihak pemilik tanah yang menginginkan tanahnya dikenakan seluruhnya pada saat tim melakukan pengukuran, padahal secara teknis hanya diperlukan sebagian, sehingga tim tetap melakukan pengukuran seperti yang diminta pemilik tanah agar suasana tidak makin memanas, setelah suasana membaik tim memberikan penjelasan-penjelasan kepada pemilik tanah agar menerima bahwa tanah yang diperlukan hanya sebagian, pada saat pembuktian ada kendala seperti bukti kepemilikan yang hanya sebatas bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja, ahli waris yang
89
belum balik nama, ada juga yang menjadi jaminan utang tetapi tidak mengaku bahwa itu menjadi jaminan utang. Permasalahan terkait masyarakat yang hanya memiliki bukti PBB, panitia melakukan kordinasi dengan pihak desa untuk mencari bukti later C dan melihat nama yang tercantum didalamnya, bila yang tercantum nama leluhurnya, panitia membuat pernyataan waris dan berkordinasi dengan ahli waris lainnya. Kendala lain yang muncul yaitu pada saat pembayaran ganti rugi dana yang ada di Pemda tidak mencukupi, sehingga tidak semua masyarakat langsung mendapatkan ganti rugi, yang mendapatkan ganti rugi pada saat itu hanya 43 orang dari total keseluruhan 87, dengan luas tanah 14.373 m2 dari total luas tanah keseluruhan 24.940 m2. Pemda melakukan perubahan anggaran untuk membayar kekurangan tersebut, sehingga pembayaran pada saat itu dilakukan 2 tahap, tahap pertamah dibayar pada tanggal 25 Juli 2012 dan tahap kedua pada tanggal 29 November 2012. Tanah pengganti untuk kas desa belum juga dibayarkan, tanah kas desa yang terkenan pembangunan JJLS ada 4 titik lokasi, lokasi pertama seluas 2015 m2, lokasi yang ke dua seluas 459 m2, lokasi yang ke tiga seluas 665 m2, dan lokasi ke empat seluas 204 m2. Tanah kas desa tersebut baru di dibayarkan pada tanahun 2014, karena harus menunggu adanya tanah pengganti dan izin dari Gubernur. B. SARAN Berdasarkan hasil penelitian, pembahaan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran-saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut 1. Bagi Pemerintah Ganti rugi adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang tanahnya terkena proyek pembangunan, diharapkan dalam proses pembayaran 90
pemerintah tidak pemperlambatnya karena masyarakat yang terkena preyek pembangunan juga memerlukan uang tersebut untuk keperluan lain ataupun untuk membeli tanah yang baru, karena harga tanah cepak berkembang naik. 2. Bagi Masyarakat Masyarakat diharapkan agar bisa lebih menanggapi pentingnya kepemilikan atas tanah secara sah menurut hukum, seperti pendaftaran tanah bagi tanah yang belum terdaftar atau pun yang sudah terdaftar sebelumnya dengan melakukan pendaftaran kembali atas namanya, agar budah dalam membuktikan diri sebagai pemilik yang sah secara hukum.
91
DAFTAR PUSTAKA A. UNDANG-UNDANG Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 UU Nomer 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan sosial. UU Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomer 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perpres Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perpres Nomer 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ka, BPN Nomer 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomer 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. B. BUKU LITERATUR Erwiningsih, Winahyu, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (Yogyakarta: Total Media, 2009). Harsono, Budi, Sejarah, Isi, dan Pelaksanaan UUPA, (Jakarta: Djambatan, 2009). HR, Ridwan, Hukum Administrasi negara , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Kosasih Ahmad, Ham dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003). Limbong, Bernhard, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta Selatan: Mergaretha Pustaka, 2011). Mahendra, A. A. Oke, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan, Cet. I, (Jakarta : Sinar Harapan, 1996). Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, (Jakarta: Pancuran Tujuh). 92
Perlindungan, A. P., Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perlindungan, (Bandung: Mandar Maju, 1993).
Rasjidi, Lili dan Rasjidi Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2002). Selindeho, John, Masalah Tanah dalam Pembangunan, (Jakarta : Sinar Grafika, 1988). Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan Indonesia, (Bandung : Bina Cipta, Edisi Revisi, 2007). Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004). Subekti, R., Aneka Perjanjian, (Bandung : Alumni 1985). Suhardi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Sutedi, Andrian, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Syahwier, Coki Ahmad, Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa, ( Jakarta : Prisma No. 10 Tahun 2006). Tauchid, Mochammad, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008). Tim Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat bahasa, 2008). Winangun S.J, Wartaya., Tanah Sumber Nilai Hidup, (Yogyakarta: Kanisius, 2004).
C. KARYA ILMIAH Adhie, Citraningtyas Wahyu, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010). Baihaqi, Landasan Yuridis Tehadap Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, international Multidisciplinary Journal, Vol. II, No. 02, (May 2014). Edwin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan di Sematera Utara”, Desertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, (2001).
93
Habibi, Tatit Januar, “Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, (2007). Malijanto, Sonny Djoko, “Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek TOL Semarang – Solo di Kabupaten Semarang)”, Tesis, Progam Studi Megister Kenotariatan Paskasarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2010). Ma’moen, Antje M., “Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak Atas Tanah di Kotamadya Bandung”, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung, (1996). Mulyani, Anggit, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Pati Selatan dan Implikasinya Terhadap Pemberian Ganti Kerugian (Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa Sidoharjo Kecamatan Pati)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, (2014). Mulyanti, Rini, “Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)”, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Salemba, (2013). Purnawanti, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Terhadap Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015). Sangalang, Amgasussari Anugrahni, “kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan Berdasakan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 dan Peratuan Presiden Nomer 65 Tahun 2006”, Tesis, Progam Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2012). Sari, Nita Novita, “Tinjauan Tentang Pembebasan Tanah untuk Keperluan Perluasan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2011). Suhadak, Feronika, promlematik Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol (Studi Penetepan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Konsinyasi Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kartosono – Mojokerto di Kabupaten Jombang, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
D. INTERNET DAN LAIN-LAIN https://catatandhila.wordpress.com/2010/03/09/konsep-hak-asasi-manusia.
94
http://www.harianjogja.com/baca/2012/11/30/ganti-rugi-lahan-jjls-di-jetis-dinilaikurang-pantas-352668.
95
LAMPIRAN
Wawancara dengan pak Surana, S.E. di Setda Kab. Gunungkidul
LAMPIRAN
Wawancara dengan pak Sumarno di Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul
LAMPIRAN Foto Ijin Penetapan Lokasi
LAMPIRAN Foto Penetapan Lokasi
CURICULUM VITAE
Data Pribadi Nama
: Qodli Zaka Fatahilah
Tempat Tanggal Lahir
: Lampung, 19 Maret 1991
Alamat
: Bumi Nabung, Lampung Tengah, Lampung
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
No. Hp
: 0878 7030 7122
Email
:
[email protected]
Nama ayah Kandung
: M. Sidik
Nama Ibu
: Salimah
Riwayat Pendidikan 1. 2. 3. 4.
MI Wali songgo Lampung MTs Minats Cilacap MA Wahid Hasyim Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
