1
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polda Gorontalo)
SELVI MANTU Pembimbing I : Ekawati Ismail, SH.,MH Pembimbing II : Lisnawaty Badu, SH.,MH
teknologi sangat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, baik itu dalam lingkungan sosial, politik, agama dan budaya. Teknologi di zaman sekarang memiliki efek positif dan negatif. Tujuan dari penelitian ini yakni Mengatahui tentang upaya penanggulangan cybercrime terhadap perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Penelitian ini bersifat deskriptif sedangkan jenis data penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empirik. Lokasi Penelitian di Polda Gorontalo. Data yang dipakai meliputi data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban bahwa memberikan sosialisasi kepada pihak individu maupun instansi atau perusahaan yang mengunakan jasa komputer dan internet, dan tak lupa juga harus melakukan proteksi terhadap komputer berupa firewall atau Secure socket layer dan di tetapkan dengan jelas regulasi hukum sesuai dengan aturan yang ada dengan cara memberikan sanksi kepada tersangka yang melakukan tindak pidana cybercrime. Sedangkan beberapa faktor penghambat yakni Penegak hukum itu sendiri, Kurangnya dana atau anggaran untuk pelatihan SDM sangat minim, Ketiadaan laboratorium forensik computer, Citra lembaga peradilan yang belum membaik. Kata Kunci : Upaya, Penanggulangan, Tindak Pidana, Cyber Crime Pendahuluan
1
Kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin bertambah membuat perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Berdasarkan perkembangan yang masih terus berjalan, teknologi sangat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, baik itu dalam lingkungan sosial, politik, agama dan budaya. Teknologi di zaman sekarang memiliki efek positif dan negatif. yang paling nampak yakni interaksi antara masyarakat dalam berkomunikasi menjadi lebih mudah. Selain informasi mudah didapatkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan jarak untuk berkomunikasi. Telepon seluler saat ini sudah didukung dengan fasilitas canggih untuk dapat bertatap muka. Disamping itu, hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet, komunikasi dengan bertatap muka juga dapat dilakukan. Contoh Kasus di Daerah Gorontalo juga tidak luput dari kasus cybercrime. Salah satu kasus yang sempat marak adalah kasus penghinaan terhadap Kapolda Gorontalo melalui pesan singkat (SMS). Kasus tersebut berawal ketika grup band NOAH batal konser di Provinsi Gorontalo, yang kemudian salah seorang fansnya melampiaskan kekesalan dengan mengirim kata-kata makian melalui pesan singkat (SMS) kepada Kapolda Gorontalo, Drs. Budi Waseso. “Akibat perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27(3) jo pasal 45 (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, maka tersangka Hendra Pooe, diponis 4 bulan penjara” ujar AKBP Lisma.1
1
Wawancara, Lisma Dungio, Kabid Humas Polda Gorontalo. 04 april 2015
2
Berdasarkan fenomena dari efek negatif dan kasus yang terjadi, maka tidak dapat dibantah bahwa penerapan teknologi informasi akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena itu perlu untuk diperhatikan bagaimana upaya melakukan transformasi teknologi dan industri dalam mengembangkan struktur sosial yang kondusif. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan peranan hukum, upaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga menumpulkan visi inovatifnya.2 Peranan hukum diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu akan berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Perubahan yang tidak direncanakan dengan sebuah kebijakan hukum acap kali akan menimbulkan berbagai persoalan baru dalam masyarakat. Di sinilah hukum akan berfungsi dalam menghadapi perubahan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat ada dua yaitu;3 1. Fungsi pengaturan diwujudkan dengan dibentuknya norma-norma yang merupakan alat pengawas masyarakat (social control). 2. Fungsi kedua dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam suasana perubahan masyarakat yang terus menerus terjadi. Salah satu regulasi yang mengatur cybercrime, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi dibutuhkan untuk upaya penanggulangan kejahatan cyber crime yang menjamur di Indonesia berdasarkan hukum pidana. Dikatakan dibutuhkan karena dalam penegakan hukum
2 3
Riza Nazarli. 2002. Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime. Banda Aceh. Hal. 2 Ibid.
3
pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undangundang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan).4 Tinjauan Pustaka Menurut Mohamad Hatta, berbagai cara ditempuh untuk menegakkan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan, baik dengan cara yang tegas seperti pernah diterapkan dalam operasi pemberantasan kejahatan di Indonesia awal tahun 1980an sebagai langkah yang sangat keras yang sama sadisnya dengan kejahatan itu. Cara pencegahan kejahatan yang bersifat ”Social treatment”
atau ”therapeutic”,
demikian pula dengan cara hukum yang dogmatic legalistic maupun tindakan hukum yang humanisme
memang memerlukan kesungguhan dan kesadaran mengingat
prosesnya yang relatif lama dan tidak semudah yang dibayangkan.5 Hukum pidana memuat peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam hukuman siksa badan. Pengertian tersebut jelas menyebutkan hukum pidana berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus
4
Ginanjar Sapto Hadi. 2012. Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Skripsi: Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional’’veteran’’ Surabaya. Hal. 3 5 Mohamad Hatta, 2010.Kebijakan Politik Kriminal. Jogjakarta. Pustaka Pelajar, hlm. 53.
4
larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar, keharusan atau larangan tersebut diancam siksa badan.6 Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Adanya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi, telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi cyberspace. Teknologi ini memuat kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Kepentingan yang ada tidak lagi sebatas kepentingan suatu bangsa semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional.7 Pengertian Perspektif Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian dari perspektif adalah pandangan. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan perspektif adalah sudut pandang atau dilihat dari segi UU ITE. METODE PENELITIAN Penulis mengunakan jenis penelitian empirik. Penelitian hukum empirik disebut juga penelitian hukum sosiologi yang terjadi pada kawasan Sosiologi
6
7
Ibid. hlm. 9 Ginanjar Sapto Hadi. Op.Cit., Hlm. 15-16
5
Hukum. Penelitian hukum sosiologis bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek das Sein atau Tatsachenwissenschaft dari hukum.8 Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polda Gorontalo, pengambilan lokasi ini dipilih karena observasi pra penelitian yang peneliti lakukan, menunjukan bahwa Polda Gorontalo adalah tempat paling strategis dan bisa membantu saya dalam penyelesaian penelitian kasus cybercrime ini. Sehingga menjadi obyek sasaran peneliti. Populasi dalam penelitian ini di antaranya Reskrimsus Polda Gorontalo dan Humas Polda Gorontalo. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Dari pihak Reskrimsus berjumlah 5(lima) orang yaitu terdiri dari Kabid Reskrimsus dan 4 (empat) anggotanya. 2. Dari pihak Humas berjumlah 5 (lima) orang yaitu terdiri dari wadir Humas dan 4 (empat) anggotanya. Untuk memudahkan pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, penulis mengunakan teknik 1) Studi Dokumen, 2) Pengamatan (Observation), 3) Wawancara (interview), dan 3) Daftar Pertanyaan (Questionnaire). Sedangkan analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat Deskriptif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polda Gorontalo, pengambilan lokasi ini dipilih karena observasi pra penelitian yang peneliti lakukan, menunjukan bahwa Polda Gorontalo adalah tempat paling strategis dan bisa membantu saya dalam
8
Nico Ngani, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, 2012, Jakarta: PT Buku Seru, hlm. 81.
6
penyelesaian penelitian kasus cybercrime ini. Sehingga menjadi obyek sasaran peneliti. Adapun visi dari Polda Gorontalo, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat wilayah Polda Gorontalo dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil cepat professional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat pengelolaan permasalahan dan pengelolan kepolisian yang terprogram dan sistematissehingga dapat mewujudkan situasi wilayah Polda Gorontalo yang aman dan dinamis.9 Sesuai hasil atau data – data yang di kumpulkan dari Polda gorontalo bagian Reskrimsus subdit II bagian cybercrime bahwa tingkat kenaikan kejahatan cybercrime dari tiga tahun terakhir meningkat sangat cepat, berikut grafiknya : 10
9 8 7 6
Kasus
5
Kasus
4
kasus2
3 2 1 0 Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Keterangan: 9
Cinta Bhayangkara, Profil Polda, Humas Gorontalo 28 Juni 2014,
7
Pada tahun 2012 lima kasus cybercrime, pada tahun 2013 tindak pidana cybercrime lebih meningkat pesat yakni sembilan kasus begitupun pada tahun 2014 hanya menurun menjadi delapan kasus namun pada tahun 2015 atau tahun berjalan sudah memasuki lima kasus. Hal ini menunjukan bahwa begitu cepat dan berkembangnya suatu masalah cybercrime yang bisa merugikan individu maupun negara. Penegak hukum tentu tidak harus duduk diam dan berpangku tangan karena setiap tahun tindak pidana cybercrime selalu meningkat, penegak hukum harus melakukan upaya – upaya
penaggulangan tindak pidana cybercrime, hal ini
mengingat makin meningkatnya suatu kasus atau fenomena yang sering terjadi di lingkungan
masyarakat.
Maka
dari
itu
harus
cepat
penangannya
dan
penanggulangannya. Berbicara upaya penanggulangan tindak pidana cybercrime tentu tidak lepas dari para penegak hukum yang mempunyai integritas tinggi serta keloyalitasan, berdasarkan hasil wawancara yang penliti lakukan di polda Gorontalo yang khusunya di bagian Reskrimsus, Subdit II, mengenai upaya – upaya penanggulangan tindak pidana cybrcrime berikut pendapat para penegak hukum atau dalam hal ini narasumber : Doni Arief Pratomo berpendapat bahwa upaya – upaya penanggulangan tindak pidana cybercrime10 adalah : a. Mengamankan sistem, langkah awal yang perlu dilakukan oleh para pengguna teknologi internet dalam upaya penanggulangan cybercrime adalah melindungi 10
Doni arief Pratomo, wawancara tertulis, Kasubdit iv, Polda Gorontalo 04 april 2015
8
dari kejahatan dan mengamankan sistem komputer. Namun kesadaran masyarakat dalam tingkat pengamanan semakin tinggi, hal ini dapat kita lihat dari hasil survey yang dilakukan oleh CSI/FBI pada tahun 2003, menyatakan bahwa 99% dari 525 responden sudah mengunakan perangkat lunak anti virus. Tujuan utama dari sebuah sistm kamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian sistem kareena di masuki seseorang yang tidak di inginkan. b. Penanggulangan Global, saat ini upaya di persiapkan untuk memerangi cybercrime. The organization for economic cooperation and develoment (OECD) telah membuat guildnsbagi para pembuat kebijakan yang brhubungan dengan computer – realated criem. Menurut OECD beberapa langkah penting yang harus dilakukan stiap negara untuk penanggulangan cybercrime, c. Perlunya cyberlaw, perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut seperti undang – undang no. 11 tahun 2008. Peraturan ini sangat di perlukan di karenakan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan dalam dunia maya saat ini. d. Perlunya lembaga khusus,
lembaga – lembaga khusus, baik milik negara
maupun NGO (Non Goverment Organization), sangat di perlukan sebagai upaya peenanggulangan kejahatan internet. Zainal A Tangoi berpendapat bahwa upaya – upaya penanggulangan tindak pidana cybercrime yakni11 :
11
Zainal A Tagoi, wawancara. Kanit I subdit IV Polda Gorontalo 04 april 2015
9
Personal, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi cybercrime secara personal, antara lain : a. Fire wall, jaringan komputer yang terhubung ke internet perlu di lengkapi dengan internet firewall. Firwall merupakan alat untuk mengimplementasikan kebijakan security informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses kedalam maupun keluar. b. Kriptografi, adalah seni menyandikan data. Data akan dikirim di sandikan trlebih dahulu sebelum di kirim mlalui internet. Di komputr tujauan, data tersebut di kembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat di baca dan di mengerti oleh penerima. Data yang disandikan di maksudkan agar apabila ada pihak pihak – pihak yang menyadap pengiriman data, pihak tersebut tidak dapat di mengerti isi data yang dikirim karena masih berupa kata sandi. Dengan demikian keamanan data dapat di jaga. c. Secure socket layer, jalur pengiriman data melalui internet melalui banyak transisi dan di kuasai oleh banyak orang. Hal ini menybabkan pengiriman data melalui intrnet rawan oleh penyadapan. Maka dari itu, browser di lengkapi dengan secure socket layer berfungsi untuk menyediakan data. Dengan cara ini, komputer – komputer yang berada di antara komputer pengirim dan penerima tidak dapat lagi membaca isi data.
10
d. Menutup service yang tidak di gunakan, seperti menutup port – port terbuka yang tidak pernah kita gunakan seperti port telnet atau port yang lainya dan juga menonaktifkan berbagai service koneksi yang tidak di perlukan. e. Melakukan back up secara rutin f. Adanya pemantau integritas sistem. Misalnya pada sistem UNIX adalah program tripwire. Program ini dapat di gunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Segala upaya yang dilakukan bertujuan untuk menerapkan hukum berdasarkan ketentuan yang ada, serta diperlukannya upaya secara pencagahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana cybercrime sehingga setiap tahunnya berkurang tingkat kejahatan cybercrime ini, secara Institusi maupun secara Personal atau penegak hukum harus benar-benar berada pada koridornya dan juga tetap mencegah serta menanggulainginya, adapun upaya yang dilakukan yakni; Menurut Vondy faktor – faktor yang menghambat proses tindak pidana cybercrime yakni kesadaran hukum untuk melaporkan kasus k kepolisian rendah. Hal ini ini dipicu oleh citra lembaga peradilan itu sendiri yang kurang baik, faktor lain adalah korban tidak ingin kelemahan dalam sistem komputernya di ketahui oleh umum, yang berarti akan mempengaruhi kinrja perusahaan dan web masternya.12 Berdasarkan pendapat di atas peneliti mnyimpulkan bahwa faktor – faktor yang menghambat proses penanggulangan tindak pidana yakni penegak hukum yang belum memahami tentag cybercrime itu sendiri, dengan kata lain kondisi sumber 12
Vondy, wawancara, anggota Polda Gorontalo 04 april 2015
11
daya manusia khusunya aparat penegak hukum masih lemah, dan juga tidak tersediaannya angaran untuk pelatihan di dalam maupun di luar negeri mengenai penanggulangan cybercrime, Ketiadan laboratorium forensik komputer di indonesia sehingga menghambat proses penanggulangan tindak pidana cybercrime. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya-upaya penanggulangan tindak pidana cybercrime adalah: a. Mengamankan sistem b. Penanggulangan Global c. Perlunya cyberlaw d. Perlunya lembaga khusus cybercrime Adapun yang menjadi faktor – faktor yang menghambat proses penanggulangan tindak pidana cybercrime yakni : a. Penegak hukum b. Kurangnya dana atau anggaran untuk pelatihan sdm sangat minim c. Ketiadan laboratorium forensik komputer d. Citra lembaga peradilan yang belum membaik SARAN Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut : 1. Penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki sebagai negara kriminal internet. Sudah sepatutnya semua unsur yang terlibat dalam dunia cyber harus bekerja 12
sama untuk menanggulangi dan memerangi kejahatan yang menyalah gunakan teknologi informasi. Salah satu bentuknya yaitu setiap negara harus memiliki undang-undang atau peraturan hukum yang mampu untuk mengeliminir kejahatan tersebut. 2. Dalam menanggulangi faktor – faktor penghambat proses tindak pidana cybrcrime, seharusnya SDM harus lebih di tingkatkan dan juga harus di berikan pendidikan komputer, internet dan dasar – dasar penyidikan administrasi beserta data dasar profil hecker agar segala masalah cybercrime dapat di selesaikan dengan tuntas.
13
DAFTAR PUSTAKA Amirudin dan Asikin, Zainal,. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Gunadi, Ismu,. dan Efendi, Jonaedi,. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Hamzah, Andi,. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. Hatta, Mohamad,. 2010. Kebijakan Politik Kriminal. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. Judhariksawan, 2005. ,Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta: Rajawali Press. Juliano, Gema, Ari,. dalam Maskun, 2013. Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana. Moeljatno,. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. MuktiFajar dan Achmad, Yulianto,. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarat: Pustaka pelajar. ___________________________,.
2010.
Dualisme
Penelitian
Hukum
Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nazarli, Riza,. 2002.
Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime. Banda
Aceh: Pustaka Pelajar. Ngani, Nico,. 2012. Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, Jakarta: PT Buku Seru.
14
Raharjo, Agus,. 2002. Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: Citra Aditya. Soekanto, Soerjono,. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press. Syahdeini Remy Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009),
Tiena, Masriani, Yulies,. 2004. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Wahid,
Abdul,.
dan
Labib,
Mohammad,.
2010.
Kejahatan
2012.
Cyber
Crime.
Mayantara.Bandung:: Refika Aditama. *Sumber Internet Cumi
Yummi
Yummi.
http://cumiyu21.blogspot.com/2012/11/makalah-cybercrime.html.
diakses
14
Februari 2015. Contoh Kasus. Cybercrime Yang Pernah Terjadi Beserta Analisa Penyelesaiannya.
http://kelompokkita62.blogspot.com/2014/05/contoh-kasus-
cybercrime-yangpernah.html. Diakses 14 Fenruari 2015. Agusbudisantoso02.blogspot.com, diakses tanggal 15 Februari 2015 UniversityofBristol,Phising, http://www.bristol.ac.uk/is/computing/advice/security/protectyou/idtheft/phish.html,
15
Ari Juliano Gema, 2000, Cybercrime: sebuah fenomna di dunia maya, di akses pada www.theceli.com *Penelitian Terdahulu Ginanjar Sapto Hadi. 2012. Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Skripsi: Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional’. Veteran. Surabaya:. *Undang-Undang Pasal 1 Undang – undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementrian Komunikasi dan Informasi.
16
