SKRIPSI PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

OLEH :

HANDAR SUBHANDI BAKHTIAR 040 2011 0095

HUKUM ACARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR 2015

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

OLEH :

HANDAR SUBHANDI BAKHTIAR 040 2011 0095

SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR 2015

i

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Disusun dan diajukan oleh HANDAR SUBHANDI BAKHTIAR 040 2011 0095

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Pada Kamis Tanggal 5 Maret 2015 Dan Dinyatakan Diterima

PANITIA UJIAN 1. Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, SH., MH

(.......................................)

(Ketua)

2. H. Iwan Akil, SH., MH

(.......................................)

(Anggota)

3. Hj. Fauziah Basyuni SH., MH

(.......................................)

(Anggota)

4. Hj. Nur Fadhilah M, SH.,MH

(.......................................)

(Anggota)

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa : Nama

: HANDAR SUBHANDI BAKHTIAR

Nomor Stambuk

: 040 2011 0095

Program Studi

: Ilmu Hukum

Bagian

: Hukum Acara

Judul Skripsi

: Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dasar Penetapan

: SK Dekan Nomor 038/H.05/FH-UMI/VII/2014

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,

Pembimbing I

2015

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, S.H. M.H

H. Iwan Akil, S.H. M.H

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Acara

Dr. Hasbuddin Khalid, S.H. M.H

iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa : Nama

: HANDAR SUBHANDI BAKHTIAR

Nomor Stambuk

: 040 2011 0095

Program Studi

: Ilmu Hukum

Bagian

: Hukum Acara

Judul Skripsi

: Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar,

2015

A.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Baharuddin Badaru S.H.,M.H.

iv

ABSTRAK Handar Subhandi Bakhtiar (040 2011 0095), Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibawah Bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, SH. MH, Sebagai Pembimbing I dan Bapak H. Iwan Akil, SH. MH, Sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. dan untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan di Kota Maros dengan lokasi Pengadilan Negeri Maros. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, tehnik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs dan tindakan terhadap anak dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan Nomor 08/Pid.SusAnak/2014/PN.Mrs dan tindakan terhadap anak dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 yakni Penjatuhan Sanksi Pidana dan Pasal 69 Ayat 2 atau Pasal 82 yakni Penjatuhan Tindakan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya, namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukuman. Kemudian Usia dan akibat perbuatan terdakwa menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Tindakan terhadap anak yakni berupa pengembalian terhadap orang tua untuk dibina, agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi v

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu ‘alaikum Wr.Wb. Pertama-tama marilah kita sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, kepada kita masih diberi nikmat kekuatan, nikmat kesempatan terlebih lagi nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan Judul “Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Salawat dan salam, semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar

Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta para

pengikut beliau, dan insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman. Skripsi

ini,

aku

persembahkan

kepada

ibunda

tercinta

HJ. HARIANI BACHRONG S.IP dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku. Juga kepada ayahanda tercinta H. BAKHTIAR SYARIFUDDIN S.E yang telah membantu dan menafkahiku dalam menyelesaikan studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan ini, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan. Terkhusus pula kepada Adik-adikku yang tercinta HANDINI SARASWATI BAKHTIAR dan HANDINA SULASTRINA

vi

BAKHTIAR yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Pembantu Rektor. 2. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Nuh, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. 3. Bapak

Prof.

Dr.

H.

Ma’ruf

Hafidz,

S.H.,M.H.

selaku

Pembimbing I dan Bapak H. Iwan Akil, S.H, M.H dan selaku Pembimbing II atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. 4. Ibu Hj. Fauziah Basyuni S.H.,M.H selaku penguji I, dan Ibu Hj. Nur Fadhilah M, S.H., M.H selaku penguji II 5. Bapak H. Sudirman Sunusi S.H,M.H selaku penasihat akademik yang selalu memberikan saran dan kritik kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum UMI. 6. Terkhusus buat bunda Hj. Nur Fadhilah M, S.H., M.H yang telah banyak memberikan bantuan, nasihat dan arahan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum UMI. 7. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. 8. Terspesial untuk seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UMI angkatan 2011 atas seluruh kerjasama dan kebersamaan selama masa studi di Fakultas Hukum UMI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk

vii

penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini ke depannya dapat bermanfaat bagi semua orang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri penulis pribadi semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Wr. Wb. Makassar,

2015 Penulis,

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................

i

LEMBAR PENGESAHAN..............................................................

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING....................................................

iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI............................

iv

ABSTRAK......................................................................................

v

UCAPAN TERIMA KASIH.............................................................

vi

DAFTAR ISI ..................................................................................

ix

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang....................................................................

1

B. Rumusan Masalah...............................................................

6

C. Tujuan Penelitian.................................................................

6

D. Kegunaan Penelitian............................................................

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Anak..................................................................

8

B. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana.................................

11

1. Pengertian Tindak Pidana..............................................

11

2. Unsur Tindak Pidana......................................................

13

C. Pengertian Sanksi Pidana dan Tindakan.............................

16

1. Sanksi Pidana.................................................................

17

2. Sanksi Tindakan.............................................................

22

D. Proses Peradilan Pidana Anak............................................

23

1. Tahapan Penyidikan.......................................................

24

ix

2. Tahapan Penangkapan Dan Penahanan........................ 25 3. Tahapan Penuntutan......................................................

27

4. Tahapan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan................

28

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana............... 30 1. Hal Yang Meringankan...................................................

31

2. Hal Yang Memberatkan..................................................

31

BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian..................................................................

33

B. Jenis dan Sumber Data........................................................

33

C. Teknik Pengumpulan Data...................................................

33

D. Teknik Analisa Data.............................................................

34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana........................................... 35 1. Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs............................ 35 2. Putusan Pengadilan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs.......................... 36 3. Analisa Penulis...............................................................

37

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana....................................................................... 38 1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs............................ 38 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs.......................... 48 3. Analisa Penulis...............................................................

56

x

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan........................................................................

59

B. Saran..................................................................................

60

DAFTAR PUSTAKA

xi

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri Anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama. Di dalam Al-Qur’an menjelaskan bahwa Anak merupakan ujian bagi setiap orangtua dan juga memerintahkan kita menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Anfal ayat 28 dan Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

Artinya :”Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai

cobaan

dan

sesungguhnya

disisi

Allahlah

pahala

yang

besar.” (QS.al-Anfal ayat 28).

1

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS.At-Tahrim ayat 6). Ayat-ayat tersebut menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah SWT yakni menjaga dan mendidik anak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Itulah sebabnya setiap orangtua harus membangun hubungan yang baik dengan anak agar anak tidak melakukan penyimpangan atau perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hakhak sipil, ekonomi, sosial dan budaya, namun sepertinya kedudukan dan hakhak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai mara bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan 2

mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda, sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia

Lazim

diartikan

sebagai

orang

yang

belum

dewasa

(minderjaring/person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij)1. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakantindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar ”mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar ”untuk apa diadakan pemidanaan itu”2.

1

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 2005. Hal . 3. M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Hal. 17 2

3

Suatu

fakta

terungkap

dari

internet

(antarasulsel.com

dan

klikmakassar.com) pada 1 april 2014 menyebutkan bahwa 3 bocah diduga melakukan penganiayaan terhadap teman sekelasnya. Dari pengakuan 3 anak ini, diketahui bahwa mereka menendang perut korban 1 kali, menendak 2 kali, dan memukul kepala 1 kali. Siswa kelas I Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamalanrea V, Muhammad Syukur (7), meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina, Senin (31/3/14) dini hari setelah dianiaya oleh 3 temannya. Pihak kepolisian sendiri akan tetap melakukan penyidikan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan serta tetap mengedepankan perlindungan anak. Fakta tersebut menjadi salah satu bukti nyata kenakalan yang dilakukan anak, seharusnya anak lebih berkonsentrasi kepada pendidikan dan prestasi bukan berurusan terhadap hukum. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi pelindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanangani tindak

4

pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (lex specialis derogat legi generali). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan

perlakuan

di

dalam

hukum

acara

maupun

ancaman

pemidanaannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan

putusan

kadang-kadang

tidak

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

3

Wigiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 29.

5

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana 2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana

6

D. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut: 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepidanaan. 2. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya pada proses peradilan pidana anak.

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Anak Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundangundangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 45 KUHP Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya sitersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah

8

keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu. Menurut Pasal 330 KUH Perdata 1. Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali : a. Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun b. Pendewasaan (pasal 419 KUH Perdata) 2. Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Menurut Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menhadiri sidang” Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 1. Anak adalah Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 2. Anak Nakal adalah : a. anak yang melakukan tindak pidana; atau b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

9

Menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaanya.” Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun". Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak didik pemasyarakatan adalah: a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

10

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan secara terperinci dan dapat disimpulkan bahwa anak yang dikatakan belum dewasa dan yang dapat diajukan kesidang anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan apa anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraiannya, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Dari berbagai hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang memberikan pengertian anak yang berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada didalamnya masing-masing disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

11

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undangundang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.4 Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan straafbaarfeit yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa defenisi tentang staafbaarfeit menurut para pakar : Simons mengartikan strafbaarfeit sebagai berikut: “strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”5 Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”6 Jonkers merumuskan bahwa “Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”7

4

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20. 5 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8. 6 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm 25. 7 Ibid, hlm 25

12

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”8 Banyak

istilah

yang

digunakan

untuk

menunjuk

pengertian

strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur Tindak Pidana Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif : Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah : a. Niat b. Maksud atau tujuan c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa) d. Kemampuan bertanggungjawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya : a. Perbuatan b. Akibat c. keadaan-keadaan

8

Ibid, hlm 25

13

Beberapa pakar memberikan pendapat tentang Unsur-unsur tindak pidana yaitu : Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah :9 a. Perbuatan b. Yang dilarang oleh aturan hukum c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan Menurut Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah10 a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia) b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan c. Diadakan tindakan penghukuman Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana :11 a. Perbuatan (yang) b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan) c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) d. Dipertanggungjawabkan Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :12 a. Kelakuan (orang yang) b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum c. Diancam dengan hukuman d. Dilakukan oleh orang (yang dapat) e. Dipersalahkan/kesalahan

Selain menurut para pakar, di dalam Buku II KUHP memuat rumusanrumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu

disebutkan

dalam

setiap

rumusan,

yaitu

mengenai

tingkah

9

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 79 10 Ibid, hlm 80 11 Ibid, hlm 81 12 Ibid

14

laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :13 a. Unsur tingkah laku b. Unsur melawan hukum c. Unsur kesalahan d. Unsur akibat konstitutif e. Unsur keadaan yang menyertai f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana i. Unsur objek hukum tindak pidana j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”. Tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369) dimana disebutkan untuk mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan 13

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 82

15

C. Pengertian Sanksi Pidana dan Tindakan Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (starf) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang mengunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (straf) dan tindakan (maatregels). Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Pidana didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberiakan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebgai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasanpembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

16

1. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. a. Pidana Pokok Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu : 14 1. Pidana peringatan Pidana

peringatan

merupakan

pidana

ringan

yang

tidak

mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. 2. Pidana dengan syarat Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu : 1) Pembinaan di luar lembaga Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut a) Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.15 b) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:16  mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina  mengikuti terapi di rumah sakit jiwa  mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

14

Pasal 71 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 74 UU Sistem Peradilan Pidana Anak 16 Pasal 75 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 15

17

c) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan

yang

lamanya

tidak

melampaui

maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.17

2) Pelayanan masyarakat Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut : a) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan

kepeduliannya

kemasyarakatan yang positif.

pada

kegiatan

18

b) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.19 c) Pidana

pelayanan

masyarakat

untuk

Anak

dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.20 3) Pengawasan. Dalam hal pidana pengawasan, yang pokoknya sebagai berikut :

17

Pasal 75 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 76 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 19 Pasal 76 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 20 Pasal 76 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 18

18

a) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.21 b) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.22

Dan secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut :23 a) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus. c) Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. d) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. e) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. f) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. g) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum

melakukan

pengawasan

dan

Pembimbing

Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. h) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. 21

Pasal 77 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 77 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 23 Pasal 73 UU Sistem Peradilan Pidana Anak 22

19

3. Pelatihan kerja Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut : a) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.24 b) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.25 4. Pembinaan dalam lembaga Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut : a) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan

kerja

atau

lembaga

pembinaan

diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

yang 26

b) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.27 c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.28 d) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.29 5. Penjara Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :

24

Pasal 78 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 78 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 26 Pasal 80 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 27 Pasal 80 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 28 Pasal 80 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 29 Pasal 80 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 25

20

a) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.30 b) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.31 c) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.32 d) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.33 e) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.34 f) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.35 g) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.36 h) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.37 i) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.38 j) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 30

Pasal 79 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 32 Pasal 79 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 33 Pasal 79 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 34 Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 35 Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 36 Pasal 81 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 37 Pasal 81 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 38 Pasal 81 ayat (5) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 31

21

penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.39 b. Pidana Tambahan Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa :40 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 2. Pemenuhan kewajiban adat

2. Sanksi Tindakan Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 2 bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secarah sah bersalah yaitu : 1. Tindakan yang dikenakkan kepada anak meliputi :41 a. pengembalian kepada orang tua/Wali b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta f. pencabutan surat izin mengemudi g. perbaikan akibat tindak pidana 2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.42 39

Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 41 Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 40

22

Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

D. Proses Peradilan Pidana Anak Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai

dasar

mengambil

keputusan

oleh

Penyidik,

Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan Sesuai

dengan

pasal

21

ayat

1,

Penyidik,

Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:43 a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.44 42

Pasal 82 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 44 Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 43

23

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan. Pasal

16

Undang-Undang

Sistem

Peradilan

Pidana

Anak

menyebutkan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi. Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan

1. Tahapan Penyidikan Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya45 45

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 109

24

Penyidik dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.46 Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai, sedangkan Diversi sendiri dilakukan paling lama 30 hari setelah Diversi dimulai. Jika Diversi berhasil dilakukan atau mencapai suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.47

2. Tahapan Penangkapan dan Penahanan Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana anak.48

46

Pasal 27 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 29 UU Sistem Peradilan Pidana Anak 48 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 156 47

25

Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi : 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi

dengan

memperhatikan

kebutuhan

sesuai

dengan umurnya. 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan

pada

anggaran

kementerian

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Disamping

itu,

Dalam

melaksanakan

penyidikan,

Penyidik

berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: 49 a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus

49

Pasal 32 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

26

tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan di LPKS. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

Dalam hal tidak terdapat LPAS,

penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.50 Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.51 Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.52 Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan itu, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.53

3. Tahapan Penuntutan Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang 50 51 52 53

Pasal 33 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 34 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 35 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 40 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

27

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UndangUndang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk mengupayakan Diversi. Jika Diversi berhasil dilakukan maka penuntut umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam proses peradilan hakim memiliki peranan dalam memutuskan perkara pidana anak. Hakim yang bertugas dalam menangani dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan Diversi yang tertuang dalam pasal 52 ayat 2. Pada pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan dari pada sidang orang dewasa. Di samping itu,

28

hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3. Persidangan perkara anak bersifat terturtup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sedang berjalan. Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan

keterangan

di

depan

sidang

pengadilan,

hakim

dapat

memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar keterangannya. Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serat dalam hal

29

laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diatas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum. Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuaka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya mengunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberiakan petikan putusan pada hari putusan dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti didepan sidang pengadilan dan tentu kesalahan terdakwa sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Dalam menyatakan seorang terdakwa bersalah membutuhkan alat bukti minimum yang sah dan dapat menyakinkan hakim akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu maka terdakwa dapat dijatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sesuai hal itu, dalam undang-undang mengkendaki adanya dua alat bukti yaitu dua alat bukti minimum yang menyakinkan hakim menyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

30

Di dalam pelaksanaannya, hakim maupun jaksa mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain adalah terdakwa masih muda, mengakui perbutannya dan berperilaku sopan. Faktor-faktor yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, menganggu atau meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya. 1. Hal Yang Meringankan Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut : a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.” b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut. “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

atas

2. Hal Yang Memberatkan Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut : a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH Pidana : 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri

31

sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”

b. Dalam hal Recidive, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUH Pidana.

32

BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian

dengan

memilih

lokasi

penelitian

di

Kabupaten

Maros.

Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu Pengadilan Negeri Maros. B. Jenis dan Sumber Data Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa : 1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. 2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dari internet dan lain-lain, yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni: 1. Penelitian lapangan (field research). Penelitian yang dilaksanakan dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu: a) Wawancara langsung dengan hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

33

b) Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait. 2. Penelitian kepustakaan (library research) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan,

membaca,

dan

menelusuri

sejumlah

buku-buku,

dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dari internet dan lain-lain, yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

D. Analisa Data Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Ada 2 (dua) kasus anak yang dibahas oleh penulis yakni kasus anak yang dijatuhi Sanksi Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 08/Pid.SusAnak/2014/PN.Mrs dan kasus anak yang dijatuhi Tindakan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs 1. Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs Memperhatikan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan

lain

yang

berkaitan

dengan

perkara

ini,

MENGADILI  Menyatakan Anak M. IQBAL Alias IQBAL Bin MUH YUSUF, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSETUBUH DENGAN SEORANG WANITA DI LUAR PERKAWINAN

PADAHAL

DIKETAHUINYA

ATAU

SEPATUTNYA DIDUGA BAHWA UMURNYA BELUM LIMA BELAS TAHUN ATAU KALAU UMURNYA TIDAK JELAS BAHWA BELUM WAKTUNYA UNTUK DIKAWIN” sebagaimana dakwaan alternative kedua primair

35

 Menjatuhkan pidana kepada Anak M. IQBAL Alias IQBAL Bin MUH YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan  Memerintahkan agar Anak M. IQBAL Alias IQBAL Bin MUH YUSUF tetap ditahan.  Menetapkan barang bukti berupa : 

1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna biru merek Mandalay



1 (satu) lembar baju lengan panjang warna pink muda bagian depan bergaris warna biru, merah dan gambar perempuan



1 (satu) BH warna ungu



1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dengan kembang warna merah Dipergunakan dalam Perkara An. Muh.Ramadhan Bin Madani dkk

 Membebankan biaya perkara kep\ada Para Anak masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

2. Putusan Pengadilan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan, MENGADILI  Menyatakan Terdakwa MUH. SALTUNG Alias ATTUNG Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan Cabul Terhadap Anak”  Menjatuhkan Tindakan oleh karena itu kepada terdakwa tersebut berupa “mengembalikan Terdakwa Kepada Orang Tuanya”  Menyatakan barang bukti berupa : 

1 (satu) lembar baju kaos warna biru langit bis warna biru

36

 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah)

3. Analisa Penulis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan putusan diatas yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan pembacaan putusan, ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa terhadap anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa, maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhi salah satu sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 mengenai sanksi pidana dan Pasal 82 mengenai tindakan Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara yakni 7 bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf e UU SPPA, dan Putusan Pengadilan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs menjatuhkan Sanksi Tindakan terhadap terdakwa yakni Mengembalikan Kepada Orang Tuanya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf a UU SPPA. Dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Oleh karena itu, peranan Hakim sangat penting karena sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat memperbaiki diri dan dapat membuat efek jera agar anak tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

37

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 08/Pid.SusAnak/2014/PN.Mrs Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Anak M iqbal dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1) Bahwa benar anak M Iqbal telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban Hasni 2) Bahwa benar anak M Iqbal kenal dengan Saksi korban Hasni baru dua hari 3) Bahwa benar pada mulanya hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 19.30 Wita Saksi korban Hasni Menelpon Lk. Muh Ramadhan dan pada saat itu saksi korban Hasni Meminta untuk dijemput di dekat mesjid Bonto Mairo Kota Maros 4) Bahwa benar kemudian saksi Muh.,Ramadhan mengajak anak M Iqbal untuk menjemput Saksi korban Hasni , dengan menggunakan sepeda motor milik Om Lk. Muh Ramadhan kemudian anak M Iqbal bersama dengan Lk. Muh Ramadhan menjemput Saksi korban Hasni 5) Bahwa benar ketika sampai di samping mesjid sudah ada Saksi korban Hasni menunggu, dan pada saat itu dengan berboncengan tiga dimana saat itu ,Saksi korban Hasni duduk ditengah sedang anak M Iqbal yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedang Lk. Muh. Ramadhan duduk di belakang 6) Bahwa benar pada saat dibonceng tersebut Saksi korban Hasni mengatakan kepada anak M Iqbal dengan kata-kata “ambakka” yang pada waktu itu menurut pengertian anak M Iqbal, Saksi korban Hasni meminta kepada anak M Iqbal untuk disetubuhi sehingga ketika sampai di lokasi Timbunan Milik Perusahaan Jaffa yang terletak di

38

lingkungan Bontokadatto ,Kelurahan Maccini Baji ,Kecamatan Lau,Kabupaten Maros,anak M Iqbal mengajak Saksi korban Hasni turun dari motor dan kemudian menarik tangan Saksi korban Hasni ke arah timbunan ,saat tiba di timbunan tersebut Saksi korban Hasni membuka celana yang dipakai sampai lutut , dan anak M Iqbal juga membuka celana yang dipakainya , pada saat itu juga anak M Iqbal kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Hasni Alias Ani , mendorongnya keluar masuk dalam posisi berdiri, anak M Iqbal melakukan hal tersebut ± 10 menit sehingga anak M Iqbal akhirnya mengeluarkan cairan sperma yang anak M Iqbal keluarkan di luar kemaluan Saksi korban Hasni 7) Bahwa benar setelah itu anak M Iqbal memakai celana yang dipakainya begitupula Saksi korban Hasni memakai celananya sendiri , lalu anak M Iqbal dan Saksi korban Hasni mendekati Lk. Muh. Ramadhan yang Sedang berdiri 8) Bahwa benar pada saat itu anak M Iqbal dan Lk. Muh. Ramadhan ingin mengantar Saksi korban Hasni pulang namun Saksi korban Hasni tidak mau diantar pulang dan tidak berapa lama ada yang menelpon Saksi korban Hasni,dan saat itu Saksi korban Hasni Minta Di antar ke rumah Lk. Zaenal 9) Bahwa benar kemudian anak M Iqbal bersama dengan Lk. Muh. Ramadhan mengantar Saksi korban Hasni ke rumah Lk. Zaenal Alias Ennal setelah itu anak M Iqbal Pulang ke rumahya diantar oleh Lk. Muh.Ramadhan 10) Bahwa benar yang mengetahui kalau anak M Iqbal bersama dengan Saksi korban Hasni adalah Lk. Muh Ramadhan alias Madani namun anak M Iqbal tidak mengetahui apakah Lk. Muh Ramadhan melihat anak M Iqbal pada saat setubuhi saksi korban Hasni atau tidak karena saat itu malam hari dan suasana gelap apalagi Jarak anak M Iqbal dengan Lk. Muh. Ramadhan Als. Madani saat itu sekitar 20 meter

39

11) Bahwa benar setelah anak M Iqbal menyetubuhi Saksi korban Hasni maka anak M Iqbal membonceng saksi korban Hasni ke rumah Lk. Saenal yang terletak di Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros dengan berboncengan tiga dengan Lk.Muh. Ramadhan Als. Madani dan selanjutnya anak M Iqbal kembali ke rumah anak M Iqbal dengan di bonceng dengan Lk. Muh. Ramadhan Als. Madani 12) Bahwa benar anak M Iqbal mengetahui kalau Lk. Muh. Ramadhan Als.Madani juga telah menyetubuhi Saksi korban Hasni setelah di Polres Maros dan anak M Iqbal mendengar kalau Lk. Muh. Ramadhan juga telah menyetubuhi Saksi korban Hasni di rumah Lk. Saenal berarti setelah Lk. Muh. Ramadhan Als. Madani mengantar anak M Iqbal pulang Lk.Muh. Ramadhan Als. Madani kembali ke rumah Lk. Zaenal dan menyetubuhiSaksi korban Hasni seperti yang telah anak M Iqbal lakukan 13) Bahwa benar anak M Iqbal tidak mengetahui kalau Saksi Saenal juga Menyetubuhi Saksi korban Hasni karena anak M Iqbal tidak melihat namun pada saat di Polsek barandasi anak M Iqbal mendengar juga pengakuan dari Lk. Zaenal yang mengatakan bahwa Saenal juga telah menmenyetubuhi Saksi korban Hasni di rumahnya bersama dengan saksi Ramadhan Als. Madani. 14) Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi korban Hasni masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 15) Bahwa benar kepada anak M Iqbal diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna biru merek Mandalay.,1 (satu) lembar baju lengan panjang warna pink muda bagian depan bergaris warna biru, merah dan gambar perempuan.,1 (satu) BH warna ungu.,1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dengan kembang warna merah.saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban Hasni yang dipakai pada waktu kejadian

40

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Anak M Iqbal sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak M Iqbal serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Anak M Iqbal dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Menimbang, bahwa Anak M Iqbal oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Alternatif subsidaritas yaitu : Kesatu Primair : Pasal 81 Ayat (2) UU N0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subsidair : Pasal 82 UU N0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Primair : Pasal 287 Ayat (1) KUHPidana Subsidair : Pasal 290 Ayat (2) Kuhpidana

Menimbang bahwa anak di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk

alternatif

subsidaritas

maka

majelis

akan

memilih

mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan

di

persidangan,

dan

dari

dakwaan

yang

dipilih

akan

dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa anak M Iqbal melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Hasni diawali dengan saksi korban Hasni menelpon Lk. Muh Ramadhan dan anak M Iqbal diajak oleh Lk. Muh Ramadhan untuk menjemput saksi korban di dekat Masjid Bonto Maero di dekat rumah saksi korban dan dalam perjalanan menuju rumah Lk. Zaenal

41

di sebuah tempat yang terbuka, dan tidak jauh dari tempat tersebut ada Lk. Muh Ramadhan, dimana tidak ada penolakan dari saksi korban Hasni atas hubungan seksual yang dilakukan tersebut, maka antara anak M Iqbal dan saksi korban Hasni melakukan hubungan seksual tanpa paksaan, oleh karena itu Majelis berkesimpulan lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum Menimbang bahwa dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum, anak M Iqbal didakwa melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHPidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut : 1) Barangsiapa 2) Bersetubuh 3) Dengan seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin Menimbang bahwa majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut sebagai berikut : 1) Barang Siapa Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Anak M. IQBAL Alias IQBAL Bin MUH YUSUF, di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Anak M Iqbal mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan

42

yang diajukan kepadanya oleh karena itu Anak M Iqbal adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 2) Unsur Bersetubuh Menimbang,

bahwa

yang

dimaksud

bersetubuh

berarti

persentuhan sebelah dalam dari kemaluan Laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan (Mr..MH.Tirtaamidjaja.S.H) Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi ( dr.Abdul Muin Idries, Pedoman ilmu kedokteran forensik, hal,215 ) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di lokasi Timbunan Milik Perusahaan Jaffa yang terletak di lingkungan Bontokadatto, Kelurahan Maccini Baji,

Kecamatan

Lau,

Kabupaten

Maros,

anak

Muh.Iqbal

menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, M Iqbal mengajak Saksi korban Hasni ke lokasi timbunan Milik Perusahaan Jaffa, dan M Iqbal mengajak saksi korban Hasni Alias Anni untuk berhubungan badan, anak.M.Iqbal Membuka celana yang dipakainya dan Saksi korban Hasni Alias Anni membuka celana yang dipakainya, anak.M.Iqbal memasukkan alat kelaminnya dengan cara mendorong keluar masuk ke kemaluan Saksi korban Hasni dan setelah beberapa saat keluar sperma dan di tumpah di luar kemaluan Saksi korban Hasni sementara Lk. Muh Ramadhan menunggu dengan jarak sekitar 20 43

meter ,setelah anak.M.Iqbal selesai bersetubuh dengan saksi korban Hasni, kemudian anak, saksi korban Hasni berbocengan tiga dengan saksi Muh.Ramadhan pergi ke rumah Lk. Zaenal, dan setelah sampai anak pulang di antar Lk. Muh Ramadhan sedangkan Saksi korban Hasni ditinggal di rumah Lk. Zaenal Menimbang

bahwa

sesuai

Visum

Et

Repertum

No.1108/RSU/VI/2014 Tanggal 13 September 2014 dari RSU Salewangang Maros yang ditandatangani oleh dr.Wahyuni Saddang SPOG ,Dokter Pemeriksa pada RSU Salewangang Maros dengan Hasil Pemeriksaan : Selaput Dara (hymen) tidak intak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa anak M Iqbal telah memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam vagina saksi korban Hasni hingga mengeluarkan mani, dan dihubungkan dengan visum et repertum tersebut bahwa benar keadaan selaput dara saksi korban Hasni sudah tidak utuh lagi dengan demikian telah terjadi persetubuhan antara anak M Iqbal dengan saksi korban Hasni Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ““Bersetubuh “” telah terbukti secara sah dan menyakinkan. 3) Dengan

seorang

wanita

diluar

pernikahan

padahal

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum saksi korban Hasni yang lahir di Bunggawai tanggal 13 Mei tahun 2000, jadi ketika kejadian saksi korban Hasni baru berumur 14 (empat belas) tahun dan 4 (empat) bulan, dan anak M Iqbal mengerti saksi korban Hasni masih

44

sekolah di Sekolah Menengah Pertama dan antara anak M Iqbal dengan saksi korban tidak terikat dalam suatu perkawinan Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak M Iqbal sudah seharusnya menyadari tidak layak untuk menyetubuhi saksi korban Hasni yang belum pantas dikawin dan tidak ada ikatan perkawinan dengan M Iqbal Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan unsur “dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 287 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Anak M Iqbal haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Menimbang bahwa dakwaan kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Anak M Iqbal di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Anak M Iqbal maka Anak M Iqbal harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyetubuhi wanita diluar perkawinan yang umurnya belum genap lima belas tahun atau belum waktunya untuk dikawin sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum oleh karena itu anak M Iqbal harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas yang melakukan penelitian kemasyarakatan dalam saran dan pendapatnya sebagaimana tersebut dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Daftar : Reg.Lit/Resort Maros/8/IX/2014-28 tanggal 17 September 2014 atas nama 45

MUHAMMAD IQBAL Bin MUH. YUSUF pada pokoknya pada saat kejadian Anak berumur 17 tahun dan 3 (tiga) bulan dan latar belakang kejadian adalah karena pergaulan anak denagn teman yang lebih dewasa oleh karena itu Bapas memberikan pendapat/saran agar Anak ditempatkan di Lembaga Penyeleggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 6 (enam) bulan untuk mendapatkan pelatihan dan ketrampilan demi masa depannya; Menimbang bahwa di persidangan anak di dampingi oleh orang tuanya yang menerangkan bahwa orang tua ingin agar anaknya menyadari kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masih sanggup untuk mendidik anaknya Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, dihubungkan dengan permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya dan tanggapan dari orang tua Anak serta saran dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : 

Bahwa Anak bergaul dengan teman yang sudah dewasa dan anak pernah menonton film porno



Bahwa perbuatan anak M Iqbal dapat menimbulkan beban psikis bagi saksi korban



Anak M Iqbal masih perlu bimbingan dan pendidikan moral keagamaan

serta

pembinaan

agar

tidak

mengulangi

lagi

perbuatannya 

Anak M Iqbal masih muda usia dan harus diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman adalah bukan untuk membalas dendam kepada Anak tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang- Undang oleh karenanya salah, agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan

46

perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya Menimbang bahwa sebagaimana saran Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Makassar bahwa Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial paling lama 6 (enam) bulan, Majelis tidak sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, karena keadilan tidak saja untuk anak akan tetapi juga harus memperhatikan saksi korban, dimana saksi korban dan keluarganya telah menanggung aib dan saksi korban telah menanggung akibat dari perbuatan anak yang bisa menjadi trauma dan beban di kehidupannya kelak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis akan menjatuhkan pidana bagi anak, agar anak bertanggung jawab pada perbuatannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Menimbang bahwa Anak M Iqbal telah ditangkap dan selama proses persidangan perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan lamanya anak berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menimbang bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan anak dari tahanan maka memerintahkan agar anak M Iqbal tetap ditahan Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 

1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna biru merek Mandalay



1 (satu) lembar baju lengan panjang warna pink muda bagian depan bergaris warna biru, merah dan gambar perempuan



1 (satu) BH warna ungu



1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dengan kembang warna merah

47

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan dalam Perkara An.Anak Muh.Ramadhan Bin Madani, dkk maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an anak Muh Ramadhan dkk; Menimbang, bahwa oleh karena Anak M Iqbal dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak pernah ada permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka Anak M Iqbal patut dibebani untuk membayar biaya perkara. Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Anak M Iqbal terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Anak tersebut : Keadaan yang memberatkan : 

Perbuatan Anak M Iqbal dapat menimbulkan trauma psikis bagi saksi Korban

Keadaan yang meringankan : 

Anak M Iqbal menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi



Anak M Iqbal masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki diri demi masa Depannya

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 114/Pid.SusAnak/2014/PN.Mrs Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di dekat kuburan Dusun Kaemba Desa Pabentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, terdakwa telah mengisap tete (buah dada)saksi korban.

48



Bahwa benar awalnya terdakwa, saksi korban dan teman terdakwa sedang main sembunyi-sembunyian, terdakwa teringat adegan film porno yang sering terdakwa tonton di handphone milik teman terdakwa, sehingga terdakwa timbul hasrat untuk mempraktekkan adegan porno tersebut, terdakwa kemudian menarik paksa tangan saksi korban untuk pergi ke belakang rumah dekat kuburan.



Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menarik tangan saksi korban menuju kuburan, terdakwa kemudian memeluk, dan mencium pipi saksi korban kemudian mengangkat baju saksi korban dan kemudian mengisap buah dada saksi korban.



Bahwa benar sebab sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena terdakwa teringat film porno yang pernah terdakwa tonton di handphone milik teman terdakwa.



Bahwa benar saksi korban tidak mau diperlakukan seperti itu oleh terdakwa dan melarang terdakwa melakukan hal tersebut, namun terdakwa tetap memaksa saksi korban dan menjatuhkan saksi korban ke tanah kemudian terdakwa menindih saksi korban dan kembali mengisap-isap tete (buah dada) saksi korban tetapi tidak lama kemudian datang adik saksi korban yang bernama Riri memanggil saksi korban untuk pulang ke rumah, terdakwa kemudian berdiri dan pergi.



Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan menonton film porno (film orang dewasa).



Bahwa benar terdakwa saat itu tidak pernah membuka celana saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

49

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap Orang. 2) Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau membujuk Anak, Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul. Menimbang,

bahwa

terhadap

unsur-unsur

tersebut

Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut: 1) Setiap Orang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

melakukan

suatu

tindak

pidana

dan

kepadanya

dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum, hal mana terdakwa telah membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan saling berkaitan dan bersesuaian setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan. Menimbang,

bahwa

selain

itu

terdakwa

dipersidangan

menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim terdakwa

50

MUH.SALTUNG ALS ATTUNG BIN AGUS adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi. 2) Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan

atau

membujuk

Anak,

Melakukan

atau

Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya ciumciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di dekat kuburan Dusun Kaemba Desa Pabentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, terdakwa telah mengisap buah dada saksi korban Andi Fina Alfina Rein als Andi fina Binti A.Samsunar. Bahwa perbuatan terdakwa diawali ketika terdakwa,

saksi

korban

dan

teman

terdakwa

sedang

main

sembunyisembunyian, tiba-tiba terdakwa teringat adegan film porno yang sering terdakwa tonton di handphone milik teman terdakwa, sehingga saat itu timbul hasrat terdakwa untuk mempraktekkan adegan 51

porno tersebut, terdakwa kemudian menarik paksa tangan saksi korban untuk pergi ke belakang rumah dekat kuburan. Bahwa setelah terdakwa berhasil menarik tangan saksi korban menuju kuburan, terdakwa kemudian memeluk, dan mencium pipi saksi korban kemudian mengangkat baju saksi korban dan kemudian mengisap buah dada saksi korban. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan terdakwa, saat itu saksi korban menolak diperlakukan seperti itu oleh terdakwa dan sempat melarang terdakwa melakukan hal tersebut, namun terdakwa tetap memaksa saksi korban dan menjatuhkan saksi korban ke tanah kemudian terdakwa

menindih saksi korban dan

kembali mengisap buah dada saksi korban tetapi tidak lama kemudian datang saksi Riri (adik saksi korban) memanggil saksi korban untuk pulang ke rumah, terdakwa kemudian berdiri dan pergi. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah pula diperkuat dengan adanya Visum Et Refertum No. 94/RSU/VI/2014 tanggal 25 Mei

2014

yang

dibuat

dan

ditanda

tangan

oleh

dr.

SYAHRUNISYAHRIR, SPOG selaku dokter pemeriksa pada RSU Salewangang yang telah memeriksa Saksi korban ANDI.FINA dengan hasil pemeriksaan Sebagai berikut : 

Pemeriksaan Fisik : o Keadaan umum baik dan sadar o Tampak luka gores berwarna kemerahan sepanjang 1 cm disebelah kanan putting susu kanan. o Tampak dua luka gores berwarna kemerahan sepanjang masing-masing 3 cm disebelah kiri putting susu kanan.



Pemeriksaan USG : tidak dilakukan



Lab : tidak dilakukan



Pemeriksaan melalui dubur: tidak tampak robekan pada selaput darah

52

Kesimpulan : - Hymen Intake Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Andi Fina Alfina Rein als Andi fina Binti A.Samsunar dan saksi ANTI BINTI KARAENG GADING (ibu kandung saksi korban) dan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan penuntut umum dipersidangan berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 7973/CS-Mrs/IV/2011 tertanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Irianto A. Achmad selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros telah diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi korban Andi Fina Alfina Rein adalah anak pertama dari pasangan suami istri Andi Samsunar dan Yanti yang dilahirkan di Maros pada tanggal 28 Mei 2005. Sehingga usia saksi korban ketika terdakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan diatas adalah masih berusia 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan. Dengan demikian saksi korban masih tergolong “Anak” sesuai pasal 1 angka 1 Undangundang nomor 23 Tahun 2002. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas maka unsur ke-2 ”Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul” menurut pertimbangan Hakim telah terpenuhi. Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 maka terbuktilah semua unsur dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan penuntut umum terhadap diri terdakwa melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 telah terbukti secara sah menurut hukum dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum, dimana

53

seharusnya hukuman kepada terdakwa diperberat namun mengingat terdakwa yang masih berstatus anak dan kasus ini berada dalam sistem nilai peradilan anak dimana di satu sisi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dimintai pertanggungjawaban pidana, di sisi lain juga sebagai korban atau objek dalam proses peradilan anak, maka tanpa bermaksud mengabaikan keadaan korban akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa terhadapnya, maka Hakim dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama terdakwa tertanggal 10 Juni 2014 yang menuntut dan merekomendasikan terdakwa agar ”Dikembalikan kepada kedua orang tuanya untuk dibina”. Selain itu dengan merujuk pada pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan agar pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak, pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan asas sistem peradilan anak diantaranya Kepentingan terbaik bagi anak dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d dan i Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka terdakwa tidak akan dijatuhi pidana penjara melainkan Tindakan. Bahwa tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya. Bahwa menurut pertimbangan Hakim, terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum disebabkan karena sebelumnya terdakwa pernah menonton adegan atau video porno melalui handphone

temannya,

dimana

sewaktu

terdakwa

sedang

bermain

sembunyisembunyian bersama saksi korban, terdakwa teringat adegan tersebut sehingga akhirnya timbul hasrat terdakwa untuk mempraktekkan adegan tersebut. Bahwa menurut pertimbangan Hakim dalam perkara a quo, terdakwa hanyalah seorang anak yang belum memahami dan mengerti tentang apa yang telah dilakukannya sehingga orang tua sebagai orang terdekat terdakwa diharapkan kedepannya dapat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa

54

lebih sungguh-sungguh lagi agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi. Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan. 

Hal-Hal Yang Memberatkan  Perbuatan terdakwa, membuat keluarga saksi korban merasa malu.



Hal-Hal Yang Meringankan  Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.  Terdakwa masih anak-anak dan masih memerlukan bimbingan dalam berbuat dan bertindak dan besar harapan masih bisa memperbaiki diri.  Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.  Terdakwa masih berstatus sebagai siswa SMP 9 Ujung Bolo Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru langit bis warna biru yang telah disita dari Anti Binti Karaeng Gading (ibu kandung terdakwa) menurut pertimbangan Hakim dikembalikan kepada saksi korban Andi Fina als Fina Rein. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama terdakwa MUH. SALTUNG ALS ATTUNG BIN AGUS tertanggal 10 Juni 2014 dan berita acara

55

persidangan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan untuk mengambil putusan dalam perkara ini. 3. Analisa Penulis Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, tuntutan jaksa penuntut umum serta laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan maupun muatan psikologis baik hakim dan terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. Hakim memutuskan menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban karena korban dan keluarganya telah menanggung aib dan korban telah menanggung akibat dari perbuatan terdakwa yang bisa menjadi trauma dan beban di kehidupannya kelak. Dalam

melakukan

penelitian

terhadap

Putusan

08/Pid.Sus-

Anak/2014/PN.Mrs penulis melakukan wawancara Pada Hari Rabu 18 Desember 2014 dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara penulis dengan Ibu Christina Endarwati, SH., MH yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa: “Dalam hal hakim menjatuhkan sanksi kepada anak, memperhatikan fakta-fakta persidangan, seperti barang bukti, keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim bahwa sanksi pidana dalam hal ini sanksi penjara sudah tepat yang juga merupakan alternatif terakhir dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim juga sangat menjunjung tinggi rasa keadilan terhadap korban, dimana korban telah mengalami trauma psikis dan juga akibat perbuatan terdakwa secara langsung memberikan dampak negatif terhadap keluarga korban. Sebelumnya hakim mendengarkan Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan dari orang tua mengenai hal-hal yang 56

terbaik dilakukan untuk kepentingan anak. Selain itu, sebelum menjatuhkan pidana kepada anak hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang dapat meringankan terdakwa.” Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hakim menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap anak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, kemudian dalam memutuskan menjatuhkan pidana terhadap anak bukan merupakan wujud pembalasan dendam kepada Anak tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang, agar dikemudian hari anak bertanggung jawab pada perbuatannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Sedangkan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan Tindakan terhadap anak yang menyebutkan bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum, dimana seharusnya hukuman kepada terdakwa diperberat namun mengingat terdakwa yang masih berstatus anak yang berumur 13 tahun dan kasus ini berada dalam sistem nilai peradilan anak dimana di satu sisi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dimintai pertanggungjawaban pidana, di sisi lain juga sebagai korban atau objek dalam proses peradilan anak, maka tanpa bermaksud mengabaikan keadaan korban akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa hakim berkesimpulan agar terdakwa Dikembalikan kepada kedua orang tuanya untuk dibina. Berkaitan dengan Putusan 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs yang penulis teliti, Pada Hari Rabu 18 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Maros, penulis melakukan wawancara kepada hakim yang memutus perkara ini, adapun hasil wawancara dengan Ibu Samsidar Nawawi S.H.,M.H, mengatakan bahwa: “Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak itu, mempertimbangkan usia dan akibat dari perbuatan anak. Usia terdakwa pada saat itu adalah 13 tahun dan masih berstatus sebagai siswa SMP 57

Kelas 2, kalau merujuk pada UU SPPA yang menyebutkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakai tindakan. Berlandaskan hal itu, maka hakim memutuskan untuk menjatuhkan tindakan yakni mengembalikan kepada orang tua untuk dibina. Mengingat orang tua adalah orang yang paling tepat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa lebih sungguh-sungguh, agar dikemudian hari anak tidak melakukan atau melanggar hukum lagi. Kemudian juga dalam hal hakim memutuskan untuk menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.” Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim menjatuhkan tindakan kepada anak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan halhal yang meringankan terdakwa, kemudian merujuk pada pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan agar pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak, pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan asas sistem peradilan anak diantaranya Kepentingan terbaik bagi anak dan perampasan

kemerdekaan

dan

pemidanaan

sebagai

upaya

terakhir

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d dan i Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, serta mengingat anak tersebut masih belum memahami dan mengerti tentang apa yang telah dilakukannya sehingga orang tua sebagai orang terdekat terdakwa diharapkan kedepannya dapat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa lebih sungguh-sungguh lagi agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

58

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 1. Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan pengadilan yakni Nomor 08/Pid.Sus Anak/2014/PN.Mrs telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat 1 huruf e yakni Penjatuhan Sanksi Pidana yang berupa penjara selama 7 bulan dan Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat 2 dan Pasal 82 ayat 1 huruf a yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mrs dan Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Menurut Penulis hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis adalah sudah tepat, namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukuman sehingga kelak setelah menjalani proses hukuman, anak dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian hakim yang memutuskan

59

memberikan tindakan terhadap anak berupa pengembalian kepada orang tua untuk dibina, menurut penulis sudah tepat karena mengingat anak tersebut masih berumur 13 tahun yang dipandang belum memahami dan mengerti tentang apa yang telah dilakukannya sehingga orang tua sebagai orang terdekat terdakwa diharapkan kedepannya dapat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa lebih sungguh-sungguh lagi agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

B. Saran Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut : 1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan. Dan juga para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. 2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, dalam hal penjatuhan sanksi lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga ancamanancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak. 3. Diharapkan agar masyarakat dan pemerintah bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

60

DAFTAR PUSTAKA Abintoro Prakoso, 2013, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Laksbang Grafika Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. _____________, 2011. Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Amir Ilyas, 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia. Andi Hamzah. 2011. KUHP & KUHAP Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta. Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika. Barda Nawawi, 2011, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo. Bunadi Hidayat, 2010, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Bandung: Alumni. H. R. Abdussalam. 2012. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : PTIK Leden Marpaung, 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika. Lilik Mulyadi, 2005. Pengadilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Refika Aditama. M. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan untuk Dihukm: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika M. Sholehuddin, 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Romli Atmasasmita, 1983. Problem Kenakalan Anak. Bandung: Armico. ________________,

1996.

Sistem

Peradilan

Pidana

:

Perspektif

Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung : Putra A. Bardin R. Soesilo, 1991. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).Bogor : Politea. Sri Sutatiek, 2013. Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta : Aswaja Pressindo.

61

Wigiati Soetedjo, 2010. Hukum Pidana Anak. Cetakan ketiga, Bandung: Refika Aditama. Wirjono Prodjodikoro, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. Yesmil Anwar, dan Adang, 2010, Kriminologi, Bandung Refika: Aditama.

Peraturan Perundangan-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010

Sumber Internet : http://handarsubhandi.blogspot.com http://www.antarasulsel.com/berita/54139/penyidikan-anak-bawah-umur-tetapkedepankan-perlindungan http://klikmakassar.com/2014/04/01/3-bocah-penganiaya-anak-sdn-tamalanreadiperiksa-polisi/

62