PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
JURNAL ILMIAH Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Oleh : MUHAIMIN NPM 12100001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2016
1
ABSTRAKSI
UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa anak yang berkonflik dengan hokum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, diperlakukan secara khusus yaitu dengan upaya diversi yang bertujuan agar anak dijauhkan dari system peradilan pidana. Diversi wajib dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan siding pengadilan. Apabila upaya diversi tidak tercapai maka anak dapat disidangkan dalam persidangan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Purwodadi. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Sifat penelitian deskriptif. Bahan huum penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data menggunakan studi pustaka. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua kepada terdakwa dalam kasus yang menjadi bahan penelitian sudah tepat. Terdakwa pelaku tindak pidana masih masuk dalam kategori anak karena usia pelaku yakni Joko Boyong Prasetyo Bin Darmain ( 14 tahun 7 bulan ) dan Bagus Adi Tri Admojo Bin Darmadi ( 12 Tahun 5 bulan ). Keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP . Kepada kedua terdakwa, hakim menjatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua masingmasing. Menurut hemat peneliti, penjatuhan sanksi berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua masing-masing merupakan putusan yang tepat dan telah sesuai dengan ketentuan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari pemeriksaan di persidangan, semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1 ) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam kasus yang diteliti, salah satu terdakwa yaitu Bagus Tri Admojo Bin Darmadi sebagaimana fakta terungkap dipersidangan belum berumur 14 (empat belas ) tahun, maka sangat lah tepat jika kepadanya dikenakan sanksi berupa tindakan, sedangkan terdakwa anak Joko Boyong Prasetyo Bin Darmadi, meskipun telah berusia 14 tahun tetapi dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum, hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS Klas I Semarang serta kesanggupan kedua orang tua anak, pendapat penasehat hukum, maka kepadanya hakim juga mengenakan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua. Rekomendasi dan saran dari hasil penelitian kemasyarakatan merupakan hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum hakim menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Ayat ( 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
Keywords : sanksi pidana, anak yang berkonflik dengan hukum, peradilan pidana anak
2
A. Latar Belakang Masalah Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan hak-haknya, sehingga terkadang anak harus berhadapan dengan hukum. Dalam perlindungan hak-hak anak, khususnya anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Hak-hak anak dalam system peradilan pidana harus dimulai dari hal yang mendasar, meliputi, proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap eksekusi putusan pengadilan. Anak juga perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangun yang berkualitas tinggi. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana tetapi juga bagi anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana. UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa anak yang berkonflik dengan hokum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, diperlakukan secara khusus yaitu dengan upaya diversi yang bertujuan agar anak dijauhkan dari system peradilan pidana. Diversi wajib dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan siding pengadilan. Apabila upaya diversi tidak tercapai maka anak dapat disidangkan dalam persidangan anak. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim mempertimbangkan baik segi yuridis maupun di luar pertimbangan hukum agar sanksi yang dijatuhkan tidak melanggar harkat dan martabat anak.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian antara lain:
1
1. Bagaimana penerapan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 1. Mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum .
D. Metode Penelitian Lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Purwodadi. Jenis penelitian adalah yuridis normatif Sifat penelitian adalah deskripti yaitu hendak digambarkan bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No 11 tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak. Bahan/materi penelitian diperoleh dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti, meliputi : KUHAP, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, laporan penelitian, catatan, majalah, Koran, masalah-masalah dan sumber-sumber lain di bidang hukum yang berhubungan masalah yang di teliti. Cara memperoleh data menggunakan studi pustaka. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatkan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut, kemudian diteliti, dipelajari dan disusun dalam pengaturan yang logis dan sistematis kemudian dipaparkan tanpa menggunakan data-data statistik.
2
E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak a. Duduk Perkara Bahwa terdakwa I Joko Boyong Prasetyo Bin Darmain bersama dengan terdakwa II Bagus Adi TriAdmojo Bin Darmadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada satu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di tepi jalan raya Penawangan-Truko tepatnya di Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai sak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa Kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut; 1) Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 wib terdakwa Joko Boyong Prasetyo bersama dengan terdakwa Bagus Adi TriAdmodjoberangkat sekolah dengan mengendarai sepeda motor Honda RevoNo. Pol. K-4316-DZ secara berboncengan, setelah keduanya sampai di SMPN 2 Penawangan ternyata tidak ada jam pelajaran, sehingga terdakwa Joko Boyong Prasetyo dan terdakwa Bagus Adi Tri Admodjo hanya berputar-putar di lokasi sekolah lalu keduanya pulang lagi, sesampainya di rumah kemudian terdakwa Joko Boyong Prasetyo dan terdakwa Bagus Adi Tri Admojo ganti pakaian, terdakwa Joko Boyong Prasetyo memakai jaket Jamper warna biru, sedangkan terdakwa Bagus Adi Tri Admojo memakai jaket warna merah seret hitam.
3
2) Bahwa selanjutnya terdakwa Joko Boyong Prasetyo dan terdakwa Bagus Adi Tri Admojo dengan mengendarai sepeda motor Honda RevoNo. Pol. K-4316-DZ secara berboncengan mulai melakukan perjalanan lagi melalui Desa Bologarang terus menuju ke pasar Karangayung dan hendak menuju Godong, namun sebelum ke Godong menuju ke arah Panawangan, sesampainya terdakwa Joko Boyong Prasetyo dan terdakwa Bagus Adi Tri Admojo di Desa Wolo, terdakwa Joko Boyong Prasetyo telah melihat sepeda motor YamahaJupiter Z No. Pol. K-2015-BF warna biru yang diparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel di tempatnya, selanjutnya terdakwa Joko Boyong Prasetyo menghentikan sepeda motornya lalu turun mendekati sepeda motor YamahaJupiter Z tersebut, kemudian terdakwa Joko Boyong Prasetyo mengkontak kuncinya dan mencoba menghidupkan mesinnya. Setelah mesin sepeda motor YamahaJupiter Z dapat dihidupkan, kemudian terdakwa Joko Boyong Prasetyo mematikan kembali mesinnya, selanjutnya terdakwa Joko Boyong Prasetyo mendorong sepeda motor tersebut sampai jalan beton yang berjarak ± 1 meter, setelah sampai di jalan beton, selanjutnya terdakwa Joko Boyong Prasetyo menghidupkan kembali kunci kontaknya dan terdakwa Bagus Adi Tri Admojo mulai menyalakan mesinnya, setelah mesin dapat dihidupkan, selanjutnya terdakwa Bagus Adi TriAdmojomembawa sepeda motor YamahaJupiter tersebut ke arah timur, sedangkan terdakwa Joko Boyong Prasetyo langsung berjalan pulang ke rumahnya. Selanjutnya sepeda motor YamahaJupiter Z No. Pol. K-2015BF tersebut sering digunakan oleh terdakwa Joko Boyong Prasetyo dan terdakwa Bagus Adi Tri Admojo secara bergantian. 3) Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Joko Boyong Prasetyo dan Febri bertukar sepeda motor, di mana terdakwa Joko Boyong Prasetyo memakai sepeda motor YamahaVega R milik Febri, sedangkan Febri memakai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa Joko Boyong Prasetyo, dan sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa Joko Boyong Prasetyo sedang menaiki motor YamahaVega R, ternyata sepeda motor milik Febri telah rusak
4
mesinnya, akhirnya terdakwa Joko Boyong Prasetyo membawa sepeda motor tersebut ke rumah, dan pada malam harinya terdakwa Joko Boyong Prasetyo membawanya ke bengkel untuk diperbaiki, dan biayanya sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), karena saat itu terdakwa Joko Boyong Prasetyo tidak memiliki uang, selanjutnya terdakwa Joko Boyong Prasetyo mulai berusaha untuk menjual sepeda motor Jupiter Z No. Pol. K-2015-BF tersebut namun juga belum laku. 4) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 09.00 wib datang petugas polisi ke rumah terdakwa Joko Boyong Prasetyo dan menanyakan tentang sepeda onthelMerkpolygon yang berada di rumahnya terdakwa Joko Boyong Prasetyo, selanjutnya terdakwa Joko Boyong Prasetyodiajak polisi ke tempatnya saksi Harun (Ketua RW), sesampainya di rumah saksi Harus, lalu saksi Harun menanyakan kepada terdakwa Joko Boyong Prasetyo tentang asal usul sepeda onthelPolygon dan sepeda motor YamahaJupiter Z No. Pol. K-2015.BF yang berada di rumah terdakwa Joko Boyong Prasetyo, selanjutnya terdakwa Joko Boyong Prasetyo menjawab kalau sepeda onthelPolygon dari hasil mengambil di Purwodadi, sedangkan sepeda motor Jupiter Z No. Pol. K-2015-BF dari hasil mengambil di Desa Wolo, serta terdakwa Joko Boyong Prasetyo juga menjelaskan kalau sepeda motor Jupiter Z yang lainnya dari hasil mengambil di wilayah Toroh serta sepeda motor Satria R dari hasil mengambil di GOR Purwodadi. 5) Bahwa selanjutnya saksi Saryono bin Soyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penawangan. 6) Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian dapat menyita barang bukti berupa: a) 1 (satu) unit sepeda motor MerkYamahaJupiter Z warna biru tahun 2003
No. Pol. K-2015-BF Noka MH35TP0054K188285 Nosin.
532035. b) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna hitam tahun 2011 No. Pol K-4316-DZ Noka MH1JBE110BK191164 Nosin JBE1E11929464;
5
c) 1 (satu) buah jaket Jamper warna biru, bertuliskan 22 pada dada serta pada lengan kanan kiri terdapat seret warna merah putih d) 1 (satu) jaket warna merah seret hitam; 7) Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut saksi Saryono Bin Soyo mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). 8) Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wib, ketika terdakwa Bagus Adi Tri Admojo sedang berada di rumah, tiba-tiba datang terdakwa Joko Boyong Prasetyo dan mengajak terdakwa Bagus Adi Tri Admojo pergi menonton pertunjukkan pasar malam di wilayah Toroh, selanjutnya keduanya naik sepeda motor Honda RevoNo. Pol. K-4316-DZ warna hitam milik terdakwa Joko Boyong Prasetyo, sewaktu keduanya naik sepeda motor yang berada di posisi depan adalah Terdakwa Joko Boyong Prasetyo, sedangkan terdakwa Bagus Adi Tri Admojo berada di belakang, sesampainya keduanya di Kecamatan Toroh, lalu terdakwa Joko Boyong Prasetyo mengajak terdakwa Bagus Adi Tri Admojo untuk menonton pertunjukan pasar malam, setelah sampai di tempat pertunjukan pasar malam, keduanya tidak jadi menonton pertunjukan pasar, namun terdakwa Joko Boyong Prasetyo malah terus mengendarai sepeda motornya menuju ke arah selatan, sesampainya di depan warnet SI ikut Dusun KedungMulyoRt. 07 Rw. 04 Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, terdakwa Joko Boyong Prasetyo telah melihat 1 (satu) unit sepeda motor YamahaJupiter Z No. Pol. K2337-KP warna merah hitam yang diparkir di depan warnet SI tersebut, kemudian terdakwa Joko Boyong Prasetyo menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya terdakwa Joko Boyong Prasetyo turun dari sepeda motor dan mengambil kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado di bawah jok sepeda motor miliknya, sedangkan terdakwa Bagus Adi Tri Admojomenunggunya di atas sepeda motor Honda Revo, sambil mengawasi keadaan sekitar, 9) Selanjutnya terdakwa Joko Boyong Prasetyo mulai menghidupkan mesin sepeda motor YamahaJupiter tersebut, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Suzuki tornado, setelah terdakwa Joko Boyong
6
Prasetyo berhasil menghidupkan mesinnya lalu sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa Joko Boyong Prasetyo, dan terdakwa Bagus Adi Tri Admojo menyusunya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo 10) Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Heri Setiawan bin Darto melapor ke Polsek Toroh. 11) Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa: a) 1 (satu) unit sepeda motor MerkYamahaJupiter Z No. Pol. K-2337KP Noka MH330C0028J264437 Nosin. 30C-264445 warna merah hitam, tahun 2008 an. Sriwarti alamat PlenjetanRt. 03 Rw. 14 Kel. Depok. Kec. Toroh, Kab. Grobogan. b) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam sebagai alat untuk mencuri, 12) Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut, saksi Heri Setiawan bin Darto mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP b. Tuntutan Penuntut Umum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-01, 02/ P. Dadi/ Epp. 2/ 01/ 2015 tanggal 28 Januari 2015 pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa JOKO BOYONG PRASETYO Bin DARMAIN dan TERDAKWA II BAGUS ADI TRI ADMOJO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP 2) Menjatuhkan tindakan kepada para terdakwa dikembalikan kepada orang tua masing-masing; 3) Menyatakan barang bukti berupa; a) 1 (satu) unit sepeda motor merkYamahaJupiter Z warna biru tahun 2003
No. Pol. K-2015-BF Noka MH35TP0054K188285 Nosin.
532035. Dikembalikan kepada saksi Saryono Bin Soyo
7
b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam tahun 2011 No. Pol K-4316-DZ Noka MH1JBE110BK191164 Nosin JBE1E11929464 c) 1 (satu) buah jaket Jamper warna biru, bertuliskan 22 pada dada serta pada lengan kanan kiri terdapat seret warna merah putih, dikembalikan kepada terdakwa Joko Boyong Prasetyo Bin Darmain d) 1 (satu) jaket warna merah seret hitam, dikembalikan kepada Joko Boyong Prasetyo Bin Darmain e) 1 (satu) unit sepeda motor MerkYamahaJupiter Z No. Pol. K-2337KP Noka MH330C0028J264437 Nosin 30C-264445 warna merah hitam, tahun 2008 a.n. Suwarti alamat Plenjetan RT. 03 RW. 14, Kel. Depok, Kec. Toroh, Kab. Grobogan, dikembalikan kepada saksi Heri Setiawan Bin Darto; f) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam sebagai alat untuk mencuri, dirampas untuk dimusnahkan; 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) c. Putusan Hakim 1) Menyatakan terdakwa anak JOKO BOYONG PRASETYO Bin DARMAIN dan terdakwa anak BAGUS ADI TRI ADMOJO Bin DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak
pidana
“PENCURIAN
DALAM
KEADAAN
MEMBERATKAN BEBERAPA KALI”; 2) Menjatuhkan tindakan terhadap para terdakwa anak tersebut di atas oleh karena itu dengan mengembalikan kepada orang tua masing-masing; 3) Memerintahkan barang bukti berupa; a) 1 (satu) unit sepeda motor merkYamahaJupiter Z warna biru tahun 2003
No. Pol. K-2015-BF Noka MH35TP0054K188285 Nosin.
532035. Dikembalikan kepada saksi Saryono Bin Soyo;b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam tahun 2011 No. Pol K-4316-DZ Noka MH1JBE110BK191164 Nosin JBE1E11929464 dan1 (satu) buah jaket jamper warna biru, bertuliskan
8
22 pada dada serta pada lengan kanan kiri terdapat seret warna merah putih, dikembalikan kepada terdakwa Joko Boyong Prasetyo Bin Darmain c) 1 (satu) jaket warna merah seret hitam, dikembalikan kepada Bagus Adi Tri Admojo Bin Darmadi d) 1 (satu) unit sepeda motor MerkYamahaJupiter Z No. Pol. K-2337KP Noka MH330C0028J264437 Nosin 30C-264445 warna merah hitam, tahun 2008 a.n. Suwarti alamat Plenjetan RT. 03 RW. 14, Kel. Depok, Kec. Toroh, Kab. Grobogan, dikembalikan kepada saksi Heri Setiawan Bin Darto; e) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam sebagai alat untuk mencuri, dirampas untuk dimusnahkan; 4) Membebankan kepada para terdakwa anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500- (dua ribu lima ratus Rupiah) UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 ( dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 ( delapan belas ) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam kasus yang menjadi bahan penelitian, terdakwa pelaku tindak pidana masih masuk dalam kategori anak karena usia pelaku yakni Joko Boyong Prasetyo Bin Darmain ( 14 tahun 7 bulan ) dan Bagus Adi Tri Admojo Bin Darmadi ( 12 Tahun 5 bulan ). Keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP . Kepada kedua terdakwa, hakim menjatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua masingmasing.
Menurut
hemat
peneliti,
penjatuhan
sanksi
berupa
tindakan
dikembalikan kepada orang tua masing-masing merupakan putusan yang tepat dan telah sesuai dengan ketentuan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari pemeriksaan di persidangan, semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1 ) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :
9
a. Unsur “barang siapa” Yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
setiap
perbuatannya
dihadapan hukum. Dalam kasus yang diteliti, Joko Boyong Prasetyo Bin Darmadi dan Bagus Adi Tri Admojo Bin Darmadi merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hokum atas perbuatan yang dilakukannya. Kedua terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keduanya merupakan terdakwa anak yang memenuhi criteria anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. b. Unsur “ mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” Istilah “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah merupakan suatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Dalam kasus yang diteliti, berdasarkan fakta persidanganan unsur ini terbukti ketika kedua terdakwa terbukti telah mengambil sepeda motor Jupiter Z No Pol K 2015 BF warna biru dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol K 2337 KP warna merah hitam. Kedua sepeda motor tersebut milik saksi Saryono Bin Soyo dan saksi Heri Setiawan Bin Darto. c. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Bahwa “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya.
Berdasarkan fakta dipersidangan
terungkap bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa ijin dari
10
pemiliknya. Perbuatan kedua terdakwa tersebut telah membuat terdakwa memperoleh “kekuasaan” terhadap barang tersebut secara melawan hak. d. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih Unsur tersebut merupakan unsure yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu dipenuhi semuanya, tetapi bila salh satu telah terpenuhi, maka keseluruhan unsure tersebut dianggap telah terpenuhi. Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa kedua terdakwa mengambil sepeda motor dalam keadaan sadar dan menginsyafi. Dalam melakukan perbuatannya masingmasing terdakwa saling mendukung dan bekerja sama untuk mendapatkan barang tersebut. e. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Dalam persidangan terungkap bahwa kedua terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol K 2337 KP warna merah hitam dilakukan dengan cara menggunakan anak kunci sepeda motor Tornado, sedangkan yang satu unit diambil langsung karena kunci sepeda motor tertinggal menggantung di sepeda motor. Semua unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang perbarengan, maka menurut hemat penulis sangatlah tepat jika kedua terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hokum Pasal 69 Ayat ( 2 ) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas ) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan Pasal 70 mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak
menjatuhkan
pidana
atau
mengenakan
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
11
tindakan
dengan
Dalam kasus yang diteliti, salah satu terdakwa yaitu Bagus Tri Admojo Bin Darmadi sebagaimana fakta terungkap dipersidangan belum berumur 14 (empat belas ) tahun, maka sangat lah tepat jika kepadanya dikenakan sanksi berupa tindakan, sedangkan terdakwa anak Joko Boyong Prasetyo Bin Darmadi, meskipun telah berusia 14 tahun tetapi dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum, hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS Klas I Semarang serta kesanggupan kedua orang tua anak, pendapat penasehat hukum, maka kepadanya hakim juga mengenakan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua. Rekomendasi dan saran dari hasil penelitian kemasyarakatan merupakan hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum hakim menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Ayat ( 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Selain hal-hal di atas, sebelum menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan hal-hal baik dari terdakwa yang menjadi hal-hal yang meringankan yang meliputi : a. Terdakwa Anak diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. b. Terdakwa Anak masing-masing masih bersekolah dan ingin tetap melanjutkan sekolahnya. c. Terdakwa menyesali segala perbuatannya d. Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain hal-hal yang meringankan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu : a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. b. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
12
F. Kesimpulan 1. Penerapan sanksi berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua kepada terdakwa dalam kasus yang menjadi bahan penelitian sudah tepat. Terdakwa pelaku tindak pidana masih masuk dalam kategori anak karena usia pelaku yakni Joko Boyong Prasetyo Bin Darmain ( 14 tahun 7 bulan ) dan Bagus Adi Tri Admojo Bin Darmadi ( 12 Tahun 5 bulan ). Keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP . Kepada kedua terdakwa, hakim menjatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Menurut hemat peneliti, penjatuhan sanksi berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua masing-masing merupakan putusan yang tepat dan telah sesuai dengan ketentuan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari pemeriksaan di persidangan, semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1 ) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Dalam kasus yang diteliti, salah satu terdakwa yaitu Bagus Tri Admojo Bin Darmadi sebagaimana fakta terungkap dipersidangan belum berumur 14 (empat belas ) tahun, maka sangat lah tepat jika kepadanya dikenakan sanksi berupa tindakan, sedangkan terdakwa anak Joko Boyong Prasetyo Bin Darmadi, meskipun telah berusia 14 tahun tetapi dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum, hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS Klas I Semarang serta kesanggupan kedua orang tua anak, pendapat penasehat hukum, maka kepadanya hakim juga mengenakan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua. 3. Rekomendasi dan saran dari hasil penelitian kemasyarakatan merupakan hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum hakim menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
13
G. DAFTAR PUSTAKA Achmad Ali, 2005, Keterpurukan Hukum Di Indonesia ( Penyebab dan solusinya ), Jakarta, Ghalia Indonesia. ___________, 1988, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim, Ujung Pandang, Lembaga Penerbit UNHAS Andi Hamzah, 1990, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia Antonius Sudirman, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan Perspektif Hukum Perilaku ( Behavioural Jurisprudence), Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung, Citra Aditya Bhakti Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika Maidin Gultom, 2008, Perlindungan hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan restorative Justice, Bandung, PT Refika Aditama Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, rajawali Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta KUHAP UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak KUHP
14
