Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
SKRIPSI
Oleh:
PUTU EDY AGUS ARIAWAN
NPM. 010.3.0024
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
SINGARAJA
2014
1 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, sebagai aparatur negara, PNS berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila.Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah.Untuk itu, PNS sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan penuh tanggung jawab.
Dapat di ketahui bahwa kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.
Tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah termasuk didalam Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat di capai dengan melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil [1] yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi pemerintah pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, bekerja sambil ngobrol dan penyimpangan– penyimpangan lainnya yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan.
2 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja Dengan adanya pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut di atas, yang kesemuanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap disiplin kerja pegawai yang menimbulkan suatu pertanyaan yaitu apakah pelanggaran pelanggaran tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga sulit untuk di adakan pembinaaan atau penertiban sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.
Jadi salah satu faktor yang sangat menentukan agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah peran kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.
Masalah-masalah yang selanjutnya diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan sanksi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pada Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Buleleng? 2. Apakah hambatan–hambatan yang timbul dalam penerapan sanksi untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pada Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Buleleng? 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:
1. Adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. 2. Umumnya menggunakan hipotesis 3. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir 4. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier 5. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang
lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya [2] .
3 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Dalam Penegakan Pegawai Negeri Sipil. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indoonesia.
3. Majalah dan surat kabar.
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian [3] .
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti :
1. Teknik studi dokumentasi/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 2. Teknik wawancara berencana/terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat
4 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja wawancara
[4] . Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan di
Kabupaten Buleleng. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu [5] . 3.
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (natural setting).
Seperti yang telah di ketahui bahwa kedudukan hukum seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam berbagai perundang–undangan kepegawaian dan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang aktif melaksanakan tugasnya maupun Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak aktif melaksanakan tugasnya. Peraturan perundang–undangan tersebut menjadi pedoman bagi para Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan kewajiban–kewajiban dan menjauhi larangan –larangannya serta cara memperoleh hak-haknya.
Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil diperlukan untuk mewujudkan aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Agar penegakan disiplin pegawai dapat terlaksana dengan baik maka, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng mengenai penerapan sanksi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil maka pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng menerapkan aturan disiplin kerja sebagai berikut :
1. Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. 2. Jam kerja dan jam istirahat bagi Pegawai Negeri diatur sebagai berikut : 1. Jam kerja diatur yaitu pada hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 wita. 2. Hari jumat setengah hari kerja dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 wita.
Sedangkan jam istirahat hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 wita.
1. Pelaksanaan daftar hadir diatur sebagai berikut :
5 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Daftar hadir dapat dilaksanakan melalui mesin (finger scan, mesin kartu) dan atau manual. Daftar hadir pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng di laksanakan secara manual dan diatur sebagai berikut, daftar hadir dilakukan pagi hari dan siang hari dan dilaksanakan setiap hari dengan menandatangani pada daftar hadir yang telah disediakan, jam datang pagi sebelum apel berlangsung dan siang setelah pulang dari istirahat makan.
Apabila dari semua aturan disiplin kerja tersebut dilanggar maka Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman oleh pejabat berwenang menghukum agar memberikan efek jera bagi para PNS yang melanggar, ada beberapa tingkat dan disiplin tersebut yaitu :
1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : 1. Teguran lisan. 2. Teguran tertulis. 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 4. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 2. Penundaan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 3. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. 4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : 1. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun 2. Pembebasan dari jabatan 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS.
Terhadap PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
Adapun tata cara pemeriksaan adalah sebagai berikut :
1. Umum
6 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
b.Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melanggar disiplin.
2. Panggilan
b.Pada dasarnya panggilan itu dilakukan dengan lisan, tetapi apabila sukar dilakukan dengan lisan, maka panggilan itu dilakukan secara tertulis.
c. Apabila PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan-panggilan pertama, maka dibuat kedua, panggilan kedua harus dilakukan secara tertulis.
d. Apabila PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu tidak memenuhi panggilan kedua, maka hal itu tidak menghalangi penjatuhan hukuman disiplin.
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing, Kecuali mengenai hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. Pendelegasian wewenang menjatuhkan hukuman disiplin dilaksanakan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
Tahap pertama sanksi administrasi yang diberikan berupa teguran lisan. Alasan pemberian teguran lisan biasanya karena alasan kelebihan hari cuti, jam masuk kantor yang terlambat atau pulang kantor yang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Setelah mendapat teguran lisan tersebut, para pegawai biasanya tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
Berdasarkan fakta-fakta yang telah kita amati, seperti yang terjadi dahulu di Pemerintah Kabupaten Buleleng. Adanya razia yang dilakukan oleh Satpol PP di berbagai tempat seperti pasar, swalayan dan pusat perbelanjaan lainnya, ditemukan banyak PNS yang sedang jalan-jalan di pusat perbelanjaan pada waktu jam kerja, secara tegas Satpol PP merazia Pegawai Negeri Sipil Tersebut.
7 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja Dapat disimpulkan bahwa pemerintah mulai menerapkan kedisiplinan kepegawaian PNS dengan mengadakan razia PNS yang dilakukan waktu jam kerja dan memberlakukan sanksi administrasi bagi mereka yang melanggar.
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan disiplin Pegawai Negeri tersebut tentu saja mempunyai konsekuensi yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat pelaku pelanggaran tersebut harus menjalani suatu hukuman tertentu, diantaranya adalah sanksi administrasi. Tujuan sanksi administrasi diberikan agar perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan. Sebagai contoh adalah seorang PNS tidak hadir selama beberapa hari tanpa alasan yang jelas. Kemudian ia memperoleh teguran lisan dari atasannya dengan tujuan Pegawai tersebut tidak mengulangi kesalahannya.
Adanya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada seorang PNS hendaknya dijadikan pembelajaran bagi pegawai tersebut dan rekannya. Namun yang lebih penting lagi dilakukan adalah adanya pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran–pelanggaran lainnya. Selain itu juga patut dilihat alasan yang melatar belakangi dilakukannya pelanggaran tersebut.
Pemberian sanksi tentu saja akan mempunyai dampak baik bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan maupun Pegawai yang lainnya. Ketika seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena mangkir tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama berbulan–bulan tentu membawa dampak sendiri bagi pegawai lainnya. Mereka takut melakukan kesalahan yang serupa karena dengan adanya pemberian sanksi tersebut secara otomatis mereka akan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pengawasan yang efektif akan memperlihatkan dan memelihara, disiplin yang baik maupun moral yang tinggi. Setiap pengawas yang menggunakan berbagai petunjuk dengan sebaik-baiknya, akan memperoleh hasil yang baik dari para pegawainya. Meskipun demikian, mengenai hal ini ada baiknya juga menggunakan teknik–teknik pengawasan dan kebijaksanaan–kebijaksanaan management lainnya yang menurut pengalaman pada umumnya telah menunjukkan keefektifan dalam mendorong dan memelihara semangat kerja pegawai yang baik.
Menurut saya, pemberian hukuman tersebut sangatlah berdampak terhadap perubahan perilaku beberapa pegawai PNS. Karena dari hukuman yang mereka terima membuat para PNS lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih memperbaiki kedisiplinannya, karena tidak ingin mendapatkan hukuman yang sama ataupun hukuman yang lebih berat lagi.
Namun, tidak semua PNS jera terhadap hukuman yang diberikan. Sebagian dari PNS ada juga yang merasa kalau hukuman tersebut masih dalam taraf hukuman ringan maka mereka tidak merasa takut atas hukuman tersebut.
Pada akhirnya sebuah peraturan beserta sanksinya, dalam hal ini adalah sanksi administrasi Pegawai Negeri Sipil tidak akan berdampak besar
8 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja dalam pembentukan aparatur yang bertanggung jawab bila tidak adanya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan tersebut, tidak ditegakkannya hukum sebaik mungkin, tidak dilakukan pembinaan yang berkesinambungan serta pengawasan yang ketat.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan sanksi untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pada Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Buleleng
Setiap upaya penegakan hukum tentu akan menimbulkan kendala tertentu. Begitu pula dalam pemberian sanksi administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng. Setiap pelanggaran yang dilakukan bisa terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan itu sendiri. Karena itulah perlu diadakan pertemuan setiap bulannya dimana pimpinan dapat selalu memberikan motivasi kepada para pegawainya agar mereka memiliki kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi.
Kendala juga muncul karena sistem yang ada di sipil berbeda dengan sistem di kemiliteran. Di militer, atasan bisa langsung menghukum bawahan bila bawahan tersebut melakukan kesalahan. Namun dalam sistem yang berkembang di sipil harus melalui prosedur yang berlaku sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menghukum seseorang. Hal ini tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam memberikan sebuah sanksi administrasi.
Pemberian sanksi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sepertinya lebih mengalami kelonggaran dibandingkan dengan Pegawai Swasta. Seorang Pegawai Swasta bisa langsung dijatuhi hukuman berat ketika dia melakukan kesalahan. Namun seorang Pegawai Negeri Sipil harus menunggu prosedur yang cukup lama.
Kedisiplinan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi disiplin adalah :
1. Faktor Peraturan atau Tata Tertib.
Salah satu faktor pembentuk kedisiplinan adalah adanya peraturan atau tata tertib yang mengatur hal–hal yang diwajibkan dan larangan yang harus ditinggalkan. Sebuah peraturan akan ditaati bila peraturan tersebut mempunyai sanksi yang tegas. Untuk masalah peraturan sebenarnya sudah cukup memadai dimana kita dapat melihat banyak peraturan yang berhubungan dengan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tata tertib atau peraturan membutuhkan elemen lainnya demi kesempurnaan pelaksanaan sebuah peraturan dan pelatihan kedisiplinan secara berkesinambungan.
1. Faktor Kepemimpinan
9 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Penegakan disiplin harus dilakukan oleh setiap PNS dan pemimpin harus melakukan pengawasan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya maka atasan yang bersangkutan harus bisa mempertanggungjawabkannya. Atasan bisa dianggap gagal melakukan pembinaan dan pengawasan. Setiap atasan harus memimpin bawahannya dengan arif dan bijaksana. Ia harus menjadi teladan yang baik yang bisa membimbing bawahannya agar tetap berada pada jalur yang benar, memberikan perhatian kepada bawahan, berani mengambil tindakan, dan menciptakan kebiasaan- kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Kepemimpinan merupakan faktor utama yang menentukan baik buruknya dan hidup-matinya suatu bentuk usaha/organisasi. Sepanjang sejarah manusia belum pernah dikenal bentuk masyarakat manusia tanpa ada pimpinan. Dalam tiap-tiap kelompok manusia yang merupakan kemasyarakatan tentu timbul seorang atau beberapa orang pemimpin, yang timbul atau ditimbulkan karena naluri masyarakat untuk selalu memerlukan pimpinan. mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan si pemimpin untuk mengarahkan tingkah laku orang lain ke suatu tujuan tertentu.
Dengan demikian faktor kepemimpinan mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkat kedisiplinan para pegawainya. Seorang pimpinan yang cenderung egois dimana ia kurang memperhatikan kesejahteraan bawahannya atau bahkan melakukan tindakan negatif maka hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku bawahannya. Hal ini akan menimbulkan tidak adanya rasa hormat kepada atasan, tindakan indisipliner bahkan membenci atasannya.
1. Faktor Pembinaan dan Pengawasan.
Untuk menghindari maraknya pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil, sebaiknya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yang baik dan pengawasan yang efektif tentu akan membantu membentuk aparat pemeritah yang baik dan berwibawa.
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk :
1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Untuk meningkatkan mutu dan ketrampilan serta memupuk kegairahan kerja sehingga dapat menjamin terwujudnya kesempatan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.
5. Ditujukan pada terwujudnya iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani maupun rohani secara adil dan merata sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
10 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja Pembinaan disiplin memiliki hubungan positif yang dapat mempengaruhi perilaku pegawai. Semakin baik pembinaan disiplin dilakukan maka akan semakin baik pula perilaku ketaatan dan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pusat dengan sendirinya berlaku pula pada Pegawai Negeri yang ada ditingkat daerah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selain dari pada itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan Aparatur Negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah benar benar merupakan aparatur yang ampuh, berwibawa, kuat, berdayaguna, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945, Negara dan Pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
Alex S. Nitisemito, Menegemen Sumber Saya Manusia, Sasmito Bross, Jakarta, 1980.
Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
A.S. Moenir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
Astrid S. Susanto, Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1974.
Burhan Ashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
BN. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000. Pokok-pokok Hukum dan Administrasi Negara, Liberty, jogyakarta.
11 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja Drs.Suradji, MA, Managemen Kepegawaian Negara,Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan I dan II (edisi revisi I), 2006.
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2010. Buku Pedoman Penulisan Skripsi.Singaraja.
http://kumpulan-materi.blogspot.com. tujuandan sasaran pembangunan nasional Diakses tanggal 02 April 2014.
http://dindingkepegawaian.blogspot.com . Manajemen PNS. Diakses tanggal 02 April 2014.
Hanif Nurcholis, 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
H.B. sutopo. Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II. UNS Press. Surakarta. 1988.
Iqbal Hasan, M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
I.S. Livine Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja. Terjemahan oleh iral Soedjono, Cemerlang, Jakarta, 1980.
I.G. Wursanto, Managemen Kepegawaian.Kenisisus, Yogyakarta, 1989.
Joko P. Subagyo. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
Moleong, L. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Nawawi Hadari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
12 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Nurlita Witarsa, Dasar-Dasar Produksi, Karunika, jakarta, 1988.
Retno Sri Harini, Tata Cara Pemeriksaan Dan BAP, Pradya Pramita, Bandung, 1994.
Sudibyo Triatmodjo. 1983, Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suhadak dan Surajdi. 2003, Administrasi Kepegawaian Negara, Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III, Jakarta.
Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara II, Fak. hukum UNDIP, Semarang, 1980.
Soejono dan Abdurahman H. 2003.Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Sutrisno Hadi. Metodologi Riset Nasional. Jakarta. Rineka Cipta.2001.
Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 1986.
Wawasan Kerja Aparatur Negara, BP-7 Pusat, jakarta, 1993.
http://kumpulan-materi.blogspot.com.tujuan dan sasaran pembangunan nasional Diakses tanggal 02 April 2014.
13 / 14
Naskah Publikasi Putu Edi Agus Ariawan Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2010. Buku Pedoman Penulisan Skripsi.Singaraja. Hlm. 19.
Iqbal Hasan, M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 83.
Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm 95.
14 / 14
