Skenario Baru Defisit Belum Ditentukan Baca Hal Dirut Telkomsel Menghadap Menteri BUMN

Edisi Khusus September 2010

E-mail: [email protected]

Harga Rp.5000,-

Dirut Telkomsel Menghadap Menteri BUMN Baca Hal .....5

Murhali Barda Ketua DPW Forum Pembela Islam Bekasi Jadi Tersangka Baca Hal .....9

Skenario Baru Defisit Belum Ditentukan Baca Hal .....14

Baca Hal .....24

Untuk Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi Hubungi Pengaduan Masyarakat KPK: Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 E-mail: [email protected] KPK On-line Monitoring System: www.kpk.go.id Untuk Informasi Seputar KPK & Pemberantasan Korupsi, Hubungi Biro Humas KPK: Telp: (021) 2557 8498 / Faks: (021) 5290 5592 E-mail: [email protected] Untuk Kritik dan Saran: E-mail: [email protected] Sms: 0818418944

Redaksiku


Tampilan Depan

Humor...!!!

2

Tampilan Belakang

Wartawan Melaporkan Kecelakaan Seorang wartawan pemula untuk koran disebuah kota kecil itu dikirim pada tugas pertamanya. Dia menyampaikan laporan berikut untuk editornya. “Mrs Smith terluka dalam sebuah kecelakaan mobil hari ini. Dia sudah mulai pulih di County Hospital dengan luka di payudaranya..” Editor memarahi wartawan baru itu, “ini adalah koran keluarga. Kami tidak menggunakan kata-kata seperti payudara di sini. Sekarang kembali dan menulis sesuatu yang lebih tepat!” Reporter muda berpikir panjang dan keras. Akhirnya dia menyerahkan Editor laporan berikut. “Mrs Smith terluka dalam sebuah kecelakaan mobil hari ini. Dia sudah mulai pulih di County Hospital dengan luka di ( . ) ( . ) nya”

Pertama Kali Lihat Lift Seorang Batak kampung menang undian untuk bisa ke Jakarta dengan keluarganya. Sampai di Jakarta mereka sekeluarga pergi belanja ke Pondok Indah Mall. mereka terheran-heran melihat segala sesuatu di sana. Mereka kemudian berhenti di depan dua buah pintu perak yg bisa bukatutup sendiri. Si anak kemudian bertanya kepada bapaknya dgn logat Batak "Pak benda apa ini ?" Si bapak pun menjawab " Bah ! mana aku tau.... seumur hidupku aku tak pernah melihat benda seperti ini !" Dengan masih terheran-heran, mereka melihat seorang wanita tua menekan sebuah tombol di depan dua buah pintu perak itu, kemudian pintu terbuka, & wanita tua itu masuk ke dalam ruangan kecil didalam dua pintu perak itu. Mereka melihat lampu-lampu dengan angka-angka menyala-nyala mulai dari yg paling kiri ke yg paling kanan dan kemudian balik lagi ke yang paling kiri. Kedua pintu perak itu kemudian terbuka, dan keluarlah seorang wanita cantik dan sexy dari sebuah ruangan di dalam kedua pintu itu. Si bapak kemudian berbisik kepada anaknya, "Cepat...Panggil kau punya mamak !"

Kesempatan Berkarir MEMBUTUHKAN: Wartawan/ Wartawati Persyaratan: Strata Satu (S1) Berpengalaman Min 3 th di Bidangnya.

Kritik dan saran: E-mail: [email protected]

Telepon Penting Kantor Polisi

Diterbitkan Oleh: CV. Nadya Tama Globalindo Pimpinan Perusahaan: Eslyna, T Pemimpin Umum/Pimpinan Redaksi: Shindak, SH Wakil Pemimpin Umum: Parulian Silalahi Wakil Pimpinan Redaksi: Joni Sitompul Redaktur: Charles Panjaitan, Ip6 Sekretaris Redaksi: Rohmah, Wanti Bendahara: Partini Dewan Redaksi: Afandi.SH, Manjadi.Silalahi,SH, Ferdinan.SH,Iyus Faundra.SH,MA, Sahala Tobing.SH.MH, Tuaman.SH, Herawan.SH, SP, Silalahi.SH, M.Silalahi.SH.MM, Sudirman.SH, Henri Hutapea.SH, Haposan Marbun.SH, ,Hotman, Hutagaol, SH,Antoni S. SH. Litbang: Haposan. Smjk Design/Layout: Ifank (08561245731) Nomor Rekning: Bank Mandiri No Reg. 1250007565427 Bank BRI No.Reg. 722901000683534 Bank BCA No.Reg. 0662467071 An.SP Silalahi SH

Alamat Redaksi: Jl.Nusa Indah No.87 Duren Sawit Jakarta Timur Telp.021-8608624/70693643,96813377 Fax.021-8608624 Email : [email protected] Email :[email protected]

TMC Polda Metro Jaya Telp. (021) 527001 Piket Laka Polda Metro Jaya Telp. (021) 83791946 Piket Res. Polda Metro Jaya Telp. (021) 5234080 SPK Polres Jakarta Barat Telp. (021) 5482371 SPK polres Jakarta Selatan Telp. (021) 7200110 SPK Polres Metro Jakut Telp. (021) 4391017 SPK Polres Metro Jakpus Telp. (021) 3450410 SPK Polres Metro Jaktim Telp. (021) 8191476-8192262 SPK Polres Depok Telp. (021) 77202414 SPK Polres Kab. Bekasi Telp. (021) 89110249 SPK Polres Metro Bekasi Telp. (021) 8841110 SPK Polres Metro Tangereang Telp. (021) 5523160 SPK Polres Metro Tangerang Telp. (021) 5995550

Lmaran dikirim ke: Jl. Bambu Kuning Raya No. 108 - 109 Setiakawan Bekasi Jawa Barat Telp: (021)96813377- 85424777 -70693643 Fax: 8825889 Hp. - 081289289456 - 0818418944 E-mail: [email protected]

TARIF IKLAN Iklan halaman Fullcolor (FC) Ukuran 400 mm x 5 Kolom x Rp 20.000. Per mm = Rp 40.000.000 Iklan ½ halaman Fullcolor (FC) Ukuran 200 mm x 5 Kolom x Rp 20.000. Per mm = Rp 20.000.000 Iklan ¼ halaman Fulcolor (FC) Ukuran 100 mm x 5 Kolom x Rp 20.000. Per mm = Rp 10.000.000 IKLAN BW Iklan 1 halaman Blac White (BWE) Ukuran 400 mm x 5 Kolom x Rp 18.000 Per mm = Rp 72.00 0.000 Iklan1/2 halaman Black White (BW) Ukuran 200 mm x 5 Kolom x Rp 18.000 Per mm = Rp 36.000.000 Iklan ¼ halaman Black White (BW) Ukuran 100 mm x 5 Kolom x Rp 18.000 Per mm = Rp18.000.000 IKLAN BARIS Rp 300 Per Karakter, Minimal 150 Karakter (Rp 45.000) Maksimal 300 Karakter ( Rp 90.000)

HUBUNGI: Partini: 081313936905 - 081510730302 93576028 - 96813377

Riston,Amirudin,Budiman,Heri,Tatang Komarudin, Diana,Hermanto, Ellisa,Edi Hairul,Gunawan,Tegas.P,Jul Ardiansyah,Zainudin Ubid,Harol Simatupang, Risthoni Sihombing, Mejistrid, Roy Panahatan, Suparli,Drs.S.Simatupang, Toni Pakpahan, Hasudungan Pardede, Fauzi,Reni, Ardiansyah, Sumartini, Syarif Abdulah,Candra Septiadi,Zulkifli,Agus Darmawan,Antoni Sinaga.SH,Ir.Effendi,Fahrudin,Albero Simbolon,Junaidi,Titin Rukmini,Alexsander,Ip6, Jenggo Dedek Sinurat,Edi Sianturi,Harapan Nainggolan.SH,Bambang,Mulyono,Deni saputra,Rudi.S,Yudika,Mesryani,Wastini.Gatot Nugroho,Jejen, Sukirno.M, Ramses.M.SH. Koresponden: Jalentar, Anto, Rohmayanti, Andini, Yono, Edison Siagian, Maringan,Yendy Sumadi,Mahendra Rahmadi,Listar,Gestiady Seluruh Wartawan Radar Nasional Setiap Melaksanakan Tugas, Liputan Dilengkapi Dengan Identitas

Radar Utama


3

DPR RI Bangkit, dan Beraksi

SBY Prihatin Dengan Insiden Jemaat HKBP Bekasi Jakarta,Radar NusantaraTragedi minggu (12/9) kelabu oleh sekelompok orang tak di kenal melakukan tindakan yang tidak terpuji terlebih saat akan melakukan ibadah. PARA kelompok orang yang tidak bertanggung jawab ini ikut membuat Presiden SBY turun tangan hingga memanggil Para Mentri dan Kapolri segera mengusut tuntas insiden yang terjadi pada Jemaat HKBP Bekasi. SBY juga mengungkapkan ka-

lau keprihatinannya adalah di mana justru kita untuk selalu dan senantiasa menjaga hubungan diantara sesama umat beragama Dan menjauhi hal-hal yang tidak di sukai dan di perbolehkan agama karena, agama dengan jelas melarang tindakan-tindakan yang anarkis.

Atas insidan ini Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Istana Negara mengintruksikan untuk segera nmengusut tuntas siapa dalang akan teragedi di Bekasi. Kapolri, Menkopolhukam, Dan Menag dalam hal ini meminta untuk segera mengambil langkah-langkah agar permasalahan ini secepatnya di selesaikan. SBY dalam jumpa persnya mengatakan dan memberikan intruksi. 1. Mencari solusi dari perselisihan atau ketegangan seputar tempat ibadah bagi jemaat HKBP untuk segera di temukan jalan terbaik yang tepat

dan bijak.dan mengatakan kalau permasalah ini sudah berlansung selama 19 tahun, peryataan SBY; 2 SBY minta hukum harus di tegakan sebab, tidak ada ruang untuk melakukan kekerasan dari siapapun dengan motif apapun apalagi menyangkut masalah Agama 3. SBY minta untuk tidak ada intervensi dari siapapun juga agar tidak menimbulkan masalah baru yang akan justru memperuncing keadaan dan mengadu domba sesama umat beragama. (Red)

Jakarta Terancam Tenggelam

Jakarta, Radar Nusantara Jakarta terancam tenggelam. Kalimat ini tak berlebihan. Setidaknya berkaca pada pengala-

man banjir besar yang pernah melanda Ibu Kota pada beberapa tahun silam. Saat itu, sebagian besar wila-

yah Jakarta terendam banjir. Jika disaksikan dari udara, nyaris lebih dari 50 persen wilayah Jakarta tampak terendam. Wilayah Jakarta Utara merupakan wilayah administrasi di Ibu Kota yang paling sering mengalami musibah banjir. Sebagian wilayah Jakarta Utara telah mengalami perubahan wajah yang sangat drastis. Wilayah Kelapa Gading dan Sunter, misalnya. Dahulu merupakan daerah resapan air. Posisinya yang strategis menjadikan daerah ini segera menjadi daerah ekonomi dan bisnis. Berbagai gedung pusat perbelanjaan, pertokoan, dan apartemen mendominasi wajah kawasan Kelapa Gading dan Sunter dalam beberapa tahun kemudian. Akibatnya,

daerah ini menjadi langganan banjir. Ancaman tenggelam tak hanya diakibatkan banjir. Menurut penelitian para peneliti Geoteknologi LIPI, sepanjang pesisir pantai utara Jakarta memiliki kerentanan yang cukup tinggi untuk terjadinya amblas jika terjadi getaran. Kondisi tanah di Jakarta memungkinkan terjadinya amblas karena struktur tanahnya berpasir. Selain rawan amblas akibat liquifaksi atau getaran, tingginya pengeboran air tanah juga menyebabkan penurunan muka tanah setiap tahun sedikitnya lima sentimeter per tahun. Penurunan muka air tanah telah terjadi setidaknya di dua kawasan, yakni Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dan Mangga Dua, Jakarta Utara. (*/MT,N/Sp)

Jakarta, Radar NusantaraDPR RI sangat mendukung percepatan MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millenium. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan yang diselenggarakan Panitia Kerja MDGs dan Biro Kerjasama Antaar Parlemen di Operation Room, Gedung Nusantara, Jumat (17/9). Kegiatan yang bertemakan “Parliament Stands Up For MDGs : DPR RI Bangkit, Beraksi Dan Bersuara Untuk Tujuan Pembangunan Millenium” dihadiri oleh Marzuki Alie (Ketua DPR RI), Hidayat Nur Wahid (Ketua BKSAP), Nurhayati Ali Assegaf (Ketua Panja MDGs) dan Nila Anfasa Muluk (Perwakilan Khusus Presiden RI). “MDGs dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi pada tahun 2015, dan telah tercantum pada Deklarasi Millenium yang telah ditandatangani 189 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pada tahun 2000 yang kemudian ditindaklanjuti dengan hasil dari Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia (World Summit) pada tahun 2005,”jelas Nurhayati. Tujuan dari MDGs itu sendiri adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu melahirkan, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membangun kemitraan global untuk pembangunan. “DPR bersama pemerintah sangat mendukung program ini dapat segera tercapai untuk itu kami membentuk Panitia Kerja (Panja) MDGs yang dibentuk di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) karena Panja ini terdiri dari berbagai komisi dan berbagai fraksi,”tambah Nurhayati. Nila Anfasa Muluk perwakilan Presiden Republik Indonesia menyatakan, Sebuah negara tidak akan menjadi negara yang makmur jika Sumber Daya Manusianya (SDM) tidak berkualitas, dan bagaimana membentuk SDM yang berkualitas, tentu saja SDM nya harus sejahtera dan memiliki pendidikan yang baik. “Dengan pendidikan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang sejahtera tentunya akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan akan tercermin dalam sebuah lingkungan yang kondusif. Dan mulai sekarang yang kita butuhkan bukan saja suara dari masyarakat, tetapi yang terpenting adalah aksi, bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan untuk negara ini, agar kita dapat terus maju dan mengurangi kesenjangan diantara masyarakat,”jelasnya. Ketua DPR RI, Marzuki Alie menambahkan, Peran aktif MDGS sangat membantu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Panja MDGs ini dibentuk untuk mendukung pemerintah dalam percepatan pencapaian target MDGs, Selain itu, Panja MDGs dibentuk untuk menggalang dukungan internasional khusunya negara-negara maju agar komitmen mereka dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian MDGs tetap terjaga. Target yang ingin dicapai oleh Panitia Kerja MDGs itu sendiri adalah untuk meningkatkan peran serta anggota DPR RI dalam pembuatan regulasi untuk percepatan pencapaian MDGs, meningkatkan kapasitas DPR RI dalam pengawasan pencapaian MDGs, Mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada pencapaian MDGs, meningkatkan kerjasama antar parlemen dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNDP, UNMC dan UNICEF dalam berbagi informasi dan pengetahuan tentang pencapaian MDGs, menjadi Focal Point DPR untuk MDGs dan mendorong pemerintah dan para stakeholders untuk percepatan pencapaian MDGs 2015. Pada penutupan acara, Marzuki Alie memimpin para undangan yang hadir untuk meneriakkan “Stand up talk action for MDGs Indonesia dan Indonesia bisa mencapai MDGs” lalu ditutup dengan peniupan pluit bersama tanda dideklarasikannya pencapaian MDGs 2015.(***)

Radar Utama

Sekelompok Orang Akan Mengusir

Orang Kristen Dari Bekasi

Ephorus HKPB, Pdt. Bonar Napitupulu, di sela acara Sinode Godang memberikan komentarnya terkait informasi adanya pengusiran jemaat Kristen dari Bekasi

Beredar sebuah informasi, bahwa Jumat (17/9), akan ada pengusiran umat Kristen dari Bekasi, Jawa Barat. Pertikaian yang terjadi dengan jemaat HKBP Ciketing, tampaknya masih menjadi masalah yang sulit diselesaikan setelah terjadinya beberapa insiden, hingga melukai fungsional gereja tersebut. MENURUT salah seorang Pendeta Philadelpia Bekasi, P. Panjaitan yang juga merupakan peserta Sinode Godang HKBP Sipoholon, mengatakan sesuai

dengan informasi yang dikirimkan ke telepon genggamnya, yang berisikan ajakan kepada umat Islam di Bekasi supaya bersatu untuk mengusir pendatang

HKBP di Bekasi. Diusirnya pendatang HKBP dari Bekasi, karena dianggap tidak menghargai adat istiadat di Bekasi. Namun menurut P. Panjaitan, jika melihat kembali dari histori, di mana ketika terjadi pemberontakan DI TTI yang terjadi di Jawa Barat, sekitar tahun 60-an, meninggalkan trauma mendalam, karena saat itu yang menumpas pemberontakan di bawah pimpinan Kolonel Malau. Sementara itu, kepada Radar Nusantara, Kamis (16/9), Ephorus HKBP, Bonar Napitupulu mengatakan bahwa dirinya belum mendengarkan informasi tentang pengusiran jemaat Kristen dari Bekasi. Karena belum mendengarkan informasi tersebut, Bonar Napitupulu belum memikirkan antisipasi, sebelum mencek kebenaran informasiitu. Namun HKBP akan membicarakan tentang informasi yang beredar tersebut. Pdt. P. Panjaitan sendiri sudah memerintahkan kepada jemaatnya di HKBP Philadelpia supaya waspada terhadap serangan sekelompok orang. Mengenai kebenaran informasi yang diterimanya, dia mengatakan bahwa sebelum insiden HKBP terjadi beberapa waktu lalu di

Bekasi, selalu ada selebaran dan sms yang mengatasnamakan nama salah seorang ustad. Oleh karena pengalaman tersebut, Panjaitan beranggapan agar perlu mewaspadai setiap informasi yang timbul kepermukaan. Bahkan kepada Radar Nusantara, Panjaitan mengatakan bahwa informasi yang diterimanya, dikirimkan oleh sumber yang terpercaya ke nomor handponenya. Tidak berselang lama setelah Panjaitan menerima sebuah informasi, inseden pun akan terjadi. Panjaitan beranggapan jika insiden yang terjadi seolah ada pembiaran dari pihak keamanan, karena menurutnya informasi tersebut tidak mungkin tidak diketahui oleh pihak keamanan. Selain itu Bonar mengharapkan supaya penegakan hukum benar-benar terjadi agar hal seperti insiden di Bekasi tidak terulang kembali. Penegakan hukum yang dimaksud termasuk dalam pengertian penuntutan sesuai dengan kesalahankesalahan yang telah dilakukan kepada HKBP. HKBP sangat menyesalkan jika yang diputuskan tidak seperti yang diharapkan, karena itu dianggap sebagai preseden buruk. (Nilawaty)


4

Telkom Belum Bisa Pastikan Kegagalan Te l e c o n f e r e n c e Presiden Jakarta, Radar NusantaraPT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk hingga kini masih belum bisa memastikan penyebab kegagalan teleconference Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan petugas di sejumlah titik arus mudik. PT Telkom sampau saat ini mengaku masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak tentang kegagalan tersebut. “Sejak tadi hingga saat ini kami masih melakukan berbagai pengecekan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait,” ujar juru bicara Telkom Eddy Kurnia melalui pesan pendeknya kepada Tempo, Jumat (17/9). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal melakukan video conference untuk memantau arus mudik di Kantor Jasa Marga Gerbang tol Cikampek, Jumat pagi tadi. Sesaat sebelum melakukan video conference mendadak alatnya tak berfungsi karena jaringan telekomunikasinya terganggu. Karena terganggu, Presiden berang dan bertanya pada petugas di tempat. Walhasil, Presiden pun menegur Direktur Utama PT Telkom Tbk dan anak perusahaannya PT Telkomsel. Buntut dari kegagalan video conference tersebut, Menteri BUMN Mustafa Abubakar pun meminta kedua direktur utama tersebut menjelaskan penyebab kegagalan video conference tersebut. Mereka juga diminta mengajak serta direktur operasional untuk memperjelas penyebab kegagalan video conference tersebut. Eddy pun meminta maaf dan menyesalkan kejadian itu. General Manager Corporate Communications Telkomsel, Ricardo Indra membantah video conference ini menggunakan jaringan PT Telkomsel. “Setelah dilakukan pengecekan, teleconference yang dilakukan Presiden tersebut tidak menggunakan jaringan layanan 3G Telkomsel,” (***)

Radar Utama

IPW Meminta Presiden Serahkan Satu Calon Kapolri Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan satu nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia ke DPR. “PRESIDEN hendaknya menyerahkan satu nama calon Kapolri saja ke DPR, untuk menghindari adanya politik `dagang sapi`,” katanya di Jakarta, Minggu. Menurut Pane ada tujuh syar-

at yang harus dipenuhi untuk menjadi Kapolri yakni integritas, kompetensi, pengalaman, intelektu-

alitas, dukungan internal, akseptabilitas publik dan bukan karbitan. “Kapolri yang baru harus bebas dari unsur kekerabatan, seperti ipar, menantu, besan atau calon besan elit pejabat,” katanya. Selain itu, harus bebas dari rekanan dan tidak terlibat dalam proyek di lingkungan Polri, kata Neta, menambahkan. “Kapolri baru harus mempunyai perspektif kepemimpinan `the right man on the right place` serta konsisten membawa Polri menuju pembaharuan di segala bidang,” katanya. Calon Kapolri yang diragukan kompetensi, pengalaman kepemimpinan dan integritasnya harus ditolak oleh DPR, kata Neta.

“IPW berharap DPR jangan mau berspekulasi pada calon Kapolri yang miskin pengalaman, sebab ke depan Polri butuh pemimpin yang mempercepat reformasi Polri. Sehingga Polri tidak terus menerus dihujat publik,” katanya. Calon Kapolri hendaknya memiliki sikap tegas, dapat menjadi teladan dan harus mampu melakukan fungsi kontrol, kata Pane. Saat ini, berita yang beredar sudah dua nama calon Kapolri yang ada di meja presiden yakni Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol. Nanan Soekarna dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklatpol) Irjen Pol. Imam Sudjarwo. (***)

DPR Wajib Presentasikan Hasil Studi Banding Jakarta, Radar NusantaraStudi banding DPR ke luar negeri tidak akan pernah sepi dari kritik dan hujatan bila DPR tidak membuat mekanisme transparan yang bisa menjadi bukti bahwa studi banding tersebut memang penting dan bermanfaat bagi rakyat. Untuk itu, ke depan DPR wajib mempresentasikan ke publik, baik rencana perjalanan maupun hasil dari setiap studi banding tersebut. Demikian rangkuman pendapat yang disampaikan pengamat politik Arbi Sanit, Koordinator Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam, Koordinator Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, dan pengamat politik Charta Politika Karel Susetyo, yang disampaikan secara terpisah kepada SP di Jakarta, Jumat (17/9) dan Sabtu (18/9). Arbi Sanit mengatakan, DPR harus mampu meyakinkan publik bahwa kunjungan atau studi banding ke luar negeri memang penting dan bermanfaat bagi rakyat. Caranya, baik rencana maupun pertanggungjawaban hasil studi banding harus dipaparkan secara transparan kepada publik. “Sebelum berangkat ke luar negeri anggota dewan harus memaparkan rencana detail berikut anggarannya. Setelah kembali, harus ada laporan pertanggungjawaban mengenai hasil kunjungan maupun penggunaan anggaran selama di sana. Semuanya dijelaskan secara detail dan transparan,” tegas Arbi. Menurutnya, untuk rencana detail, anggota dewan harus menjelaskan kepada publik rencana kegiatan yang akan dilakukan selama berkunjung ke luar negeri dari hari pertama sampai terakhir. Siapa saja yang akan ditemui, apa tujuan dan sasarannya, serta berapa anggaran dari perjalanan tersebut. Selanjutnya setelah kembali, anggota dewan harus mengungkapkan apa yang mereka peroleh dari studi banding, isu apa yang mengemuka, dan apa yang dapat menjadi kontribusi atau di-implementasikan di parlemen Indonesia. “Anggota dewan juga harus mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan, berapa ako-

modasi, transportasi maupun biaya-biaya lain yang dikeluarkan dari anggaran yang diperoleh dari negara,” ujar Arbi. Arif menegaskan, DPR wajib memerintahkan pimpinan rombongan DPR untuk menjelaskan ke publik baik anggaran maupun hasil dari kunjungan studi banding ke luar negeri. “Mereka harus menjelaskan manfaat apa saja yang didapat dari studi banding itu. Apakah relevan dan bisa menginjeksi pembahasan RUU apa tidak. Mereka berkunjung ke mana saja

Indonesia sebenarnya tak mengharamkan anggota DPR studi banding ke luar negeri, asalkan hasil kerjanya yang jelas bermanfaat untuk rakyat. Masalahnya selama ini, studi banding ke luar negeri itu tak pernah jelas hasilnya karena tak punya konsep. Seharusnya, sebelum studi banding dibuat indikator-indikator jelas yang dipertanggungjawabkan di rapat paripurna dewan. Negara mana yang jadi tujuan studi banding, apa urgensinya, berapa anggarannya, dan lain-lain.

ingga hasil-hasil kerjanya tak nyata dan publik pun makin tak percaya,” tandasnya. KPK Siap Mengusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengusut jika terjadi indikasi korupsi dalam proses perencanaan maupun penggunaan anggaran studi banding anggota DPR ke sejumlah negara. Lembaga antikorupsi itu meminta masyarakat melapor ke KPK bila memiliki informasi, baik data maupun temuan-temuan lainnya


5

Dirut Telkomsel Menghadap Menteri BUMN Jakarta, Radar NusantaraDirektur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Rinaldi Firmansyah dan Direktur Utama PT Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno sore ini akhirnya memenuhi panggilan Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Pertemuan yang berlangsung di Kementerian BUMN itu terkait teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menggelar telekonferensi bersama sejumlah Kapolda dan warga masyarakat tentang arus mudik Lebaran 2010. Namun, Rinaldi enggan menjelaskan hasil pertemuannya dengan menteri BUMN itu. “Nanti saja menteri yang bicara,” kata Rinaldi usai pertemuan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 17 September 2010. Sementara itu, Sarwoto menilai dalam telekonferensi tersebut tidak ada gangguan. “Sesuai statement kami, telekonferensi di sana (gerbang tol Cikampek) tidak pakai 3G Telkomsel,” tuturnya. Dia menjelaskan, yang terpenting adalah adanya komunikasi dengan Polri dan Dinas Perhubungan serta unsur lain guna memperlancar arus balik Lebaran. Insiden gangguan jaringan terjadi saat SBY telekonferensi dari Posko Mudik di gerbang Tol Cikampek, Jawa Barat, Jumat 17 September 2010. Saat itu, SBY berbicara dengan Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Edward Aritonang. Di tengah perbincangan, tibatiba jaringan Telkomsel yang digunakan untuk telekonferensi itu mati. Gangguan terjadi pada tayangan gambar Irjen Edward. Gambar yang tertampil di layar menjadi stagnan dan tak bergerak. Adapun suara komunikasi masih terdengar normal. Merasa terganggu, Presiden bertanya dengan nada tinggi, “Ini apa yang terjadi? Ini tadi hidup, kok sekarang malah mati. Saya mau tanya Dirut Telkom, Dirut Telkomsel pernah memeriksa tidak?!” Suasana pun tegang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara menjawab,”Tidak pernah.” Presiden langsung menukas, “Bapak Seskab (Dippo Alam) tolong sampaikan pada Dirut Telkom dan Dirut Telkomsel harus turun ke lapangan. Jangan di belakang meja saja. Sekarang juga. Pastikan sistem bekerja dengan baik,” SBY menegaskan, masih dengan nada tinggi. Celakanya, Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah dan Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno tak kelihatan di lokasi telekonferensi. Suasana pun jadi semakin tegang. (Ip6)

Trafick Leif Mati

Dishub KAb. Bekasi Dukung Kemacetan Lalulintas

dan siapa yang ditemui di sana, harus dijelaskan secara tertulis dan mendetail ke publik,” katanya. Ia menambahkan, penjelasan DPR tersebut bisa melalui konferensi pers dan wajib disertai dengan data-data tertulis. Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran studi banding tersebut seperti diamanatkan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi. Arif juga menyambut positif sikap KPK yang siap mengusut jika ada penyimpangan dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran kegiatan tersebut. “KPK seharusnya aktif dan berinisiatif. Tidak pasif. Anggaran pelesiran ini berpontesi besar terjadi penyimpangan,” pungkasnya. Sebastian mengatakan, publik

Setelah rapat paripurna melihat kunjungan ke luar negeri itu logis sesuai dengan kebutuhan, maka barulah anggota DPR berangkat ke luar negeri. Dan setelah pulang pun idealnya mereka mempresentasikan ke publik apa yang diperoleh dari perjalanan tersebut. Karel menambahkan, sebelum berkunjung ke luar negeri, DPR harus membuat terlebih dulu rencana program yang bisa dipertanggungjawabkan hasil kerjanya nanti. Misalnya negara mana yang dikunjungi, berapa lama, apa output yang ingin didapatkan, dan dipertanggungjawabkan di rapat paripurna dewan. “Anggota DPR juga harus melaporkan hasil kunjungannya ke publik, setidaknya melalui media massa. Pola seperti ini yang tak dilakukan DPR seh-

yang memberi indikasi penyimpangan terkait penggunaan anggaran itu. “Pasti akan ditindaklanjuti,” tegas Wakil Ketua KPK, Haryono Umar dalam pesan singkatnya kepada SP di Jakarta, Jumat.Seperti diketahui, pada Kamis (16/9), Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Centre (IBC), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan sejumlah elemen masyarakat lain mendesak agar BPK segera mengaudit penggunaan anggaran studi banding DPR. Mereka juga meminta BPK melaporkan ke KPK jika ditemukan adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara. (Ip6)

KABUPATEN BEKASI, RADAR NUSANTARA - Sebagai Kabupaten penyangga dan gerbang kota industri terbesar di Indonesia, selain dikenal mancanegara, Kabupaten Bekasi juga salah satu penyetor pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di indonesia. Sayangnya, Pemerintah daerah kurang mengikuti kemajuan tersebut khususnya dibidang lalulintas yang nota benenya kepentingan umum. Saat ini, sejumlah titik lampu pengaturan lalu lintas (Travick leif) yang ada di lingkungan Kabupaten Bekasi yang mati total belum ada kejelasan yang akurat dalam perbaikan ataupun perawatannya. Alex salah satu pengemudi mengaku dirugikan, selain kemacetan yang sudah menjadi penomena sehari hari tersebvut mengurangi jumlah pendapatannya, juga kurangnya anggota yang mengatur lalu lintas hususnya dititik rawan kemacetan baik dari pihak kepolisian dan dinas perhubungan, Ironisnya seakan terkesan mengelak dan saling menyalahkan, Yakub salah satu pegawai dinas perhubungan mengatakan, kemacetan merupakan salah satu cerminan kepribadian bagi pengendara itu sendiri. “Jika kita saling menyadari dan tinggi akan kesadaran berlalu lintas, itu salah satu yang menjadi landasan penting, seperti di lampu merah perapatan Cikarang depan sentra grosir Cikarang (SGC). Kami beserta anggota dari dinas perhubungan sejak pukul 6 pagi sudah terjun kelapangan dalam pengaturan lalu lintas,” katanya. (rin/ din)


6

Radar Parlement


7

Visi dan Misi Visi : Terciptanya keamanan dalam negeri dari segala bentuk ancaman dan gangguan berupa kejahatan guna terlaksananya Pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya masyarakat yang damai dan sejahtera. Polri memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pembangunan Gedung Baru, Rumah Aspirasi, dan Renstra DPR Jakarta, Radar NusantaraSetelah heboh soal Rumah Aspirasi, kini DPR kembali mengundang heboh lewat rencana pembangunan gedung baru. KEDUA program ini memerlukan dana yang dianggap fantastis: rumah aspirasi sebesar 209 milyar dan pembangunan gedung baru sebesar 1,6 trilyun rupiah. DPR pun lalu dituding sebagai kumpulan orang yang tidak sensitif, akalakalan demi mengeruk keuntungan pribadi, tidak pro-rakyat, dan sejumlah cap negatif lainnya. Upaya pimpinan dan anggota BURT untuk menjelaskan urgensi dan dasar pemikiran diadakannya dua program ini tidak mampu mengubah pandangan minor masyarakat. Mereka seperti musafir yang berteriak di padang pasir. Sikap apriori masyarakat, media massa yang “berpihak”, ditambah dengan terbelahnya pandangan anggota DPR membuat penjelasan selogis apapun dianggap sebagai upaya pembenaran dan sikap keras kepala. Lewat tulisan ini penulis berupaya menjelaskan program-program kontroversial tersebut dari sudut Rencana Strategis (Renstra ) DPR. Penulis berkeyakinan bahwa penjelasan parsial, apalagi tanpa kaitan dengan Renstra hanya akan memperparah kecurigaan masyarakat dan memperburuk citra DPR. Renstra DPR 2010-2014 Berbeda dengan DPR periode sebelumnya, DPR periode 20092014 telah memiliki Rencana Strategis (Renstra). Setelah melewati proses yang panjang, Renstra DPR 2010-2014 akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna tanggal 30 Juli 2010. Renstra yang penyusunannya dibantu oleh tim pakar dari ITB dan Unpad ini merupakan penyempurnaan dari rancangan Renstra yang pernah dibuat oleh DPR periode 2004-2009. Dalam Renstra DPR 20102014 termuat visi DPR, yaitu terwujudnya DPR sebagai Lembaga Perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggungjawab mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Visi ini diupayakan dicapai

lewat pelaksanaan sejumlah misi: 1)mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif; 2) mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan; 3) mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif; 4) mewujudkan kelembagaan DPR yang kuat, aspiratif, responsif dan akomodatif. Renstra DPR dalam pelaksanaannya akan dirinci ke dalam Rencana Kinerja dan Anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal yang ditetapkan setiap tahun, sehingga kinerja pelaksanaan tugas menjadi terukur. Dewan dan Sekretariat Jenderal bertanggungjawab untuk menjaga ketaat-asasan implementasi Renstra DPR melalui proses perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar kinerja kegiatan konstitusional Dewan dapat memberikan manfaat secara optimal dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prioritas Renstra Disadari tujuan yang ingin dicapai tidak seluruhnya dapat diwadahi oleh Renstra DPR dan mempertimbangkan dimensi jangka panjang untuk membangun lembaga DPR, maka Renstra DPR 2010-2014 dilengkapi dengan agenda penguatan kelembagaan menyeluruh baik pembangunan fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Grand Design Kelembagaan DPR RI. Grand Design ini memiliki 6 prioritas pencapaian. Pertama, DPR memerlukan Penguatan Kelembagaan. Amandemen UUD RI 1945 menempatkan DPR RI sebagai lembaga yang memiliki kedudukan strategis dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pergeseran paradigma kekuasaan membentuk undang-undang dari eksekutif ke legislatif belum diikuti dengan kewenangan pengelolaan keuangan dan sumberdaya lainnya,

termasuk SDM. Untuk mewujudkan hal tersebut, DPR RI bertekad melakukan Penguatan Kelembagaan lewat: pembentukan Badan Fungsional Keahlian, Reformasi Kesekjenan, dan pembentukan Unit Pengawasan Internal. Kedua, DPR memerlukan kemandirian dalam pengelolaan anggaran. Dalam konteks pelaksanaan tugas konstitusionalnya, DPR memiliki tanggungjawab yang agak berbeda dibandingkan tugas-tugas eksekutif. Renstra DPR memprioritaskan terciptanya kemandirian dalam pengelolaan anggaran untuk mendanai kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketiga, DPR memerlukan pengembangan prasarana utama. Kegiatan DPR pada saat ini berlangsung dalam kawasan perwakilan pada gedung DPR. Prasarana utama DPR tersebut pada dasarnya tidak dirancang dan dibangun bagi kepentingan tugas-tugas lembaga perwakilan, sehingga pada saat ini dirasakan sudah tidak memadai untuk mendukung kegiatan DPR dan telah mencapai kapasitas maksimalnya. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan mendukung kegiatan DPR, telah dilakukan perencanaan dan perancangan kawasan dan gedung DPR. DPR memprioritaskan untuk melakukan evaluasi terhadap rencana dan rancangan yang telah disiapkan dan sekaligus melakukan persiapan untuk mengawali konstruksinya. Keempat, DPR memerlukan perpustakaan parlemen yang lengkap. Renstra DPR juga merekomendasikan pembangunan dan pengembangan perpustakaan parlemen sebagai bagian terpadu perencanaan prasarana parlemen. Perpustakaan parlemen pada hakekatnya mewakili kepentingan pelaksanaan tugas-tugas DPR dan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat dan warga dunia mengenai karya dan kinerja DPR dalam rangkaian sejarah parlemen RI. Kelima, Penguatan Sarana Representasi. Dalam Tata Tertib DPR Pasal 1 dan Pasal 205 disebutkan bahwakegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui Rumah Aspirasi. Renstra DPR 2010-2014 memprioritaskan terbangunnya Rumah Aspirasi sebagai amanat Tata Tertib DPR.

Dukungan terhadap implementasi Rumah Aspirasi dilakukan melalui perumusan sistem, format, posisi, dan mekanisme utilisasi Rumah Aspirasi, terutama terkait tugastugas AnggotaDewan dalam merepresentasikan konstituen yang diwakilinya. Keenam, DPR memerlukan pengembangan e-Parliament. Sebagai lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat, DPR RI dituntut untuk senantiasa menyerap dan merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Tuntutan tersebut selayaknya didukung oleh sistem komunikasi yang aksesibel dan menjangkau masyarakat secara luas, di mana dukungan teknologi informasi menjadi prasyarat utama. Pengambangan e-Parliament diperlukansebagai sarana pendukung tugas konstitusional DPR RI, di samping menyelenggarakan komunikasi dengan konstituen dan masyarakat luas. Keenam prioritas di atas sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2010 dan ditargetkan pencapaiannya paling lambat pada tahun 2012. Kegagalan dalam mewujudkan apa yang diprioritaskan dalam Renstra tentu akan mempengaruhi pencapaian visi DPR sebagai lembaga yang kredibel. Penting untuk diingatkan bahwa Renstra DPR dibuat dengan tujuan: 1) menggambarkan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai DPR; 2) memberikan arah dan sasaran yang jelas kepada setiap alat kelengkapan dan anggota; 3) menggambarkan cara-cara yang dilakukan DPR untuk mencapai sasaran; 4) merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan dan mengalokasikan sumber-sumber; 5) menimbulkan kesadaran dan motivasi anggota; dan 5) sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja. Dengan demikian, Pembangunan gedung baru (tanpa embelembel mewah) dan pembentukan Rumah Aspirasi bukanlah ide dan kengototan BURT, tapi merupakan keputusan lembaga yang tercantum dalam Renstra. Kalaupun BURT dan Ketua DPR terkesan ngotot, itu adalah bagian dari pelaksanaan tugas sebagai juru bicara lembaga dan tugas untuk mengawal konsistensi pelaksanaan apa yang sudah direncanakan dalam Renstra sebagai keputusan paripurna. (ip6)

Misi : Misi Polri adalah Tugas Pokok Polri sebagaimana tercantum dalam undangundang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat. Penjabaran tugas pokok (Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002): Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: Melaksanakan pengaturan penjagaan ,pengawalan , dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segalah kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban ,dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasimasyarakat, kesadaran hokum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.


8

Radar Hukum


9

Warga Malaysia Pelaku Hipnotis Jadi Buronan

Murhali Barda Ketua DPW Forum Pembela Islam Bekasi Jadi Tersangka Jakarta,Radar NusantaraSetelah Kapolda menetapkan sembilan 9 tersangka pelaku pengeroyokan dan penganiayaan insiden minggu kelabu ( 2/9 ) yang menyebabkan Pendeta Luspida Simanjuntak dan Asian Sihombing Lumban Toruan yang sampai saat ini masih terbaring di Rumah Sakit. KINI Kapolda Metro Jaya Irjen Pol.Timur Pradapo menetapkan satu tersangka baru yaitu Ketua DPW Bekasi Forum Pembela Islam ( FPI ) Murhali Barda yang sebelumnya di periksa sebagai saksi atas Insiden yang menimpah jemaat HKBP Pondok Timur. Ketua DPRD Jawa Barat Irfan

Suryanagara mengkuatirkan kalau insiden ini akan menjadi isu permusuhan agama jika tidak segera diselesaikan secepatnya dan berharap Kepolisian untuk mengusut tuntas siapa dalang di balik kebrutalan para Gerombolan Forum Pembela Islam ( FPI ) yang selalu mengatasnamakan agama. Semen-

tara Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komarudin di jakarta mendesak Kapolri mengusut tuntas, Ade menilai bahwa insiden minggu ( 2/9 ) adalah sebagai Kriminal murni “Bukan Kekerasan Terhadap Agama” karena pada prinsipnya Agama manapun tidak menghalalkan kekerasan seperti yang terjadi terlebih umat islam menjungjung tinggi ukhuwah islamiyah ( Persaudaraan ke Islaman ) Ukhuwah Wathaniyah ( Persaudaraan Kebangsaan ) dan Ukhuwah Basyariyah ( Persaudaraan Kemanusiaan ) Ketua DPRD Kota Bekasi Ashar Laena yang di usung dari Partai Berlambang Mersi ini dalam siaran Pernya mengatakan kalau Mengutuk pelaku perbuatan yang menusuk jemaat HKBP pada

minggu ( 2/9 ) hingga mengakibatkan Asian dan Luspida masuk Rumah Sakit. Ashar yang lebih popular dengan bang ikal ini meminta kepada aparat Kepolisian untuk secepatnya menyelesaikan insiden tersebut agar tidak sampai terulang kembali ini jelas perbuatan yang memalukan terlebih mengatasnamakan agama karena, agama manapun tidak ada yang mengajarkan perbuatan sekeji itu. Ikal juga berharap kedepan agar saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama karena Negara kita beragam suku dan agama yang tersebar dari sabang hingga merauke dan percaya kalau hal semacam ini tidak akan terjadi lagi di kota Bekasi,” tegasnya. (Red )

Kepolisian Kembangkan Kasus Kematian Wartawan Sripo Palembang, Radar NusantaraAparat kepolisian terus mengembangkan kasus wartawan Harian Umum Sriwijaya Post, Arsep Pajario (41) yang ditemukan tidak bernyawa di kediamannya Komplek Citra Dago D9 Palembang, Jumat (17/ 9) siang, dan dilaporkan telah mengamankan satu tersangka pembunuhnya. Kepala Bidang Humas Polda Sumsel, AKBP Sabaruddin Ginting saat dihubungi di Palembang, Sabtu, mengatakan, pihaknya sekarang ini terus mengembangkan kasus wartawan Sriwijaya Post ( Sripo ) yang tewas tersebut. Pihaknya telah membentuk tim terutama melibatkan aparat kepolisian yang berada di wilayah Polsek Sukarame di Polres Kota Palembang tempat tinggal almarhum, ujar dia.

Informasi terakhir menyebutkan, jajaran Polsek Sukarame telah berhasil mengamankan seorang tersangka yang diduga telah membunuh Arsep Pengembangan antara lain meminta keterangan orang yang terakhir bertemu dengan wartawan senior yang sudah dikenal masyarakat itu, ujar dia pula. Selain itu, polisi juga telah mengamankan barang-barang yang mencurigakan, seperti kaleng obat anti nyamuk yang berada di sekitar jasad korban ditemukan, kata dia.

Dugaan semula, Arsep bunuh diri, namun setelah diketahui sejumlah barang berharga miliknya hilang, diperkirakan korban dibunuh dengan cara diracun untuk diambil harta bendanya oleh pelaku. Bahkan, lanjut mantan Wakapolresta Palembang itu, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan mayat korban yang diduga meninggal akibat limpa wartawan tersebut sudah pecah. Menurut dia, orang-orang yang pernah berhubungan dengan korban dan yang mencurigakan terus diselidiki, supaya kasus tersebut dapat diungkap secepat mungkin. Kesemuanya itu dilakukan supaya kematian wartawan salah satu media lokal terkenal di Palembang ini, segera ditemukan

titik terangnya, ujar dia lagi. Arsep yang biasa disapa Asep atau Aceng itu, telah ditemukan meninggal di kediamannya dan diperkirakan kematiannya berlangsung sekitar tiga hari sebelum ditemukan. Wartawan ini menurut pihak Sriwijaya Post, meninggal dunia saat masih dalam masa cuti lebaran. Almarhum masih bujangan dan tinggal sendirian di rumahnya di kawasan Kecamatan Sukarame Palembang. Dia berasal dari Kota Prabumulih, Sumsel. Informasi terakhir menyebutkan, jajaran Polsek Sukarame telah berhasil mengamankan seorang tersangka yang diduga telah membunuh Arsep. Tersangka kini diamankan di Mapolsek Sukarame Palembang untuk memastikan keterlibatannya. (Red)

Jakarta,Radar NusantaraSatuan Jatanras Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya belum lama ini menangkap Pelaku pencurian dengan modus hipnotis dua ( 2 ) warga Negara Turki yang telah di tangkap,Yaman Alper Alias Saeed Heidarirad dan Mehmet Sahin di kawasan Kemayoran Jakarta. Pusat.Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya,Kombes Polisi Boy Rafli Amar mengatakan kalau pelaku hipnotis yang terjadi Indomaret di kawasan Bandar Lampung telah terekam di CCTV saat melakukan aksi kejahatan. Boy Rafli mengakui kalau pelaku hipnotis yang tertangkap secepatnya akan di serahkan ke Polda Lampung dengan bukti-bukti guna penyelidikan lebih lanjut.Kedua tersangka di jerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan karena mengipnotis karyawan Indomaret dengan ancaman hukuman di atas lima ( 5 ) tahun penjara,lanjut Boy saat ini satu orang warga Malaysia yang belum tertangkap menjadi target kami.(ip6)

Kapolda Metro Jaya Tetapkan 9 Orang Tersangka Tragedi HKBP

Jakarta,Radar NusantaraKapolda Metro Jaya Irjen Pol. Timur Pradopo dalam siaran persnya di Polda Metro jaya mengatakan kalau pelaku penusukan kepada jemaat HKBP di Bekasi 12/9 mengatakan kalau tersangkanya yang sudah di tetapkan sembilan 9 orang diantaranya PN 25 (thn), KA (18), ISM (28), HDN (18), NN (29), AF (25), HDK (17), DTS (24), dan KN (17) ke sembila 9 orang ini resmi di nyatakan menjadi tersangka pelaku pengeroyokan terhadap Pendeta HKBP di Bekasi dengan pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan Dan Pasal 170 KUHP Tentang Penganiayaan secara Bersama-sama. Kapolda juga mengatakan kalau peristiwa ini bermotif kekesalan warga terhadap kendaraan jemaat HKBP yang selalu mengakibatkan kemacetan jalan di lingkungan sekitar. Tempat kebaktian Jemaat HKBP yang berlokasi di Jalan Puyu Raya Bekasi Timur Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat. Akibat persoalan ini juga telah di sampaikan kepada tingkat RT sampai tingkat atas namun berkembang sampai hingga pihak Pemkot menyegel sampai dua kali tempat ibadah tersebut pada bulan maret dan juni 2010 dan pada tanggal 11 juli 2010 jemaat HKBP kembali melakukan kebaktian di tanah lapang yang di sediakan Pemkot Bekasi yang jaraknya 2 KM dari tempat kebaktian semula yang berkolasi di Pondok Timur jalan Puyu Raya. Hingga insiden Minggu kelabu tanggal 12 terjadi ketika jemaat HKBP melintasi di jalan Ciketing Asem Raya RT 03/06 Mustika jaya Kota Bekasi yang mengakibatkan Pendeta Asian Sihombing Lumban Toruan dan Luspita Br. Simanjuntak harus di rawat di Rumah Sakit, akibat luka yang di alami Korban.Lasarus Politisi PDI P mengatakan kepada media ini kalau peristiwa ini bukti Penginggaran terhadap Plurasisme.dan seharusnya tidak sampai terjadi hal yang sangat memalukan ini terlebih saat sekarang ini. Pelaku seharusnya sadar kalau Negara ini terbentuk karena keanekaragaman Sesepuh Komjen (purn) Noegroho Djajoesman ini mengatakan insiden di HKBP Bekasi adalah murni Kriminal. (Red)

Radar Pendidikan


10

Sekolah Pastor Kembangkan Pendidikan Kewirausahaan

Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), akan meresmikan program pendidikan kewirausahaan terpadu pada 1 Oktober 2010. “SEJAUH ini, berbagai persiapan sudah kita lakukan, tinggal melakukan peluncuran program ini, awal Oktober mendatang,” kata Ketua Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Kubu Raya, Andreas Muhrotien, di Sungai Raya, Minggu. Rencananya, paket kewirausahaan terpadu itu akan diresmikan

oleh Direktur Utama STP Pusat dan Bupati Kubu Raya. Andreas yang juga Wakil Bupati Kubu Raya itu juga menambahkan, pendidikan entrepreunership terpadu ini nantinya tidak hanya mengajarkan mahasiswa untuk menjadi pengusaha sukses, tetapi didalamnya juga akan dikombinasi-

kan dengan sentra pertanian, peternakan dan perikanan terpadu. “Semua persiapan hampir dirampungkan. Bahkan, jika sesuai rencana kawasan seluas 10.300 meter persegi yang menjadi lahan Sekolah Tinggi Pastoral juga akan dikembangkan sebagai wisata alam berbasis enterpreneur,” kata Andreas. Konsep yang dikembangkan, diantaranya pusat penggemukan sapi dengan kandang yang mampu menampung 50 ekor. Delapan kolam yang akan diisi 12.000 ekor ikan lele, kandang itik yang berkapasitas 1.000 ekor serta pengolahan bio gas limbah kotoran sapi dan limbah tahu. Di bidang hortikultura, Andreas sudah menyiapkan tempat penggilingan tahu dengan kapasitas 100 kilogram perhari, penggilingan padi kapasitas 10 ton perhari juga hampir rampung dipasang. Mesin kompos pupuk organik serta pembuatan pelet konsentrat untuk makanan ikan, sapi dan itik. Sedangkan bercocok tanamnya, Andreas sudah memulai menanam jagung, kangkung dan untuk jenis tanaman lain, lahannya juga sudah dipersiapkan seluas 2.500 meter persegi. Di sisi lain, Andreas menegaskan bahwa konsep seperti ini mengajarkan kepada para petani di

Kubu Raya tentang bagaimana kiatkiat beternak dan bertani yang baik. “Kalau semua sudah rampung, makanan untuk ternak dan pupuk untuk tanaman sudah siap semua. Jadi semuanya kita buat dalam satu paket,” ujarnya. Untuk menekankan pendidikan entrepreunership ini pada paket terpadu di atas, ia melibatkan langsung 180 mahasiswa barunya untuk mengerjakan paket tersebut. “Saat mengospek mahasiswa baru beberapa waktu lalu, kita arahkan untuk membantu merampungkan paket entrepreunership ini,” ucap Andreas. Dia juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, juga memasukkan pendidikan tentang pendidikan kewirausahaan sebagai muatan lokal wajib di jenjang sekolah, untuk mendukung lahirnya wirausaha muda guna menekan angka pengangguran terdidik. “Kewirausahaan di jenjang sekolah juga sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya, serta kebijakan umum anggaran,” kata Andreas. Menurut dia, persiapan untuk menerapkan muatan lokal pendidikan kewirausahaan sudah dilakukan sejak setahun lalu. “Ada guru-guru yang sudah mendapat pelatihan untuk mengetahui apa itu kewirausahaan,”. (***)

Akibat Letusan Gunung Sinabung Ribuan Siswa Belajar Sore Medan, Radar NusantaraSebanyak 7.000-an siswa SD, SLTP, dan SMA dari Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara yang mengungsi akibat meletusnya Gunung Sinabung, belajar dengan jadwal sore hari. Pejabat Diskominfo Pemkab Tanah Karo, Jhonson Tarigan yang dihubungi dari Medan, Sabtu (18/9), mengatakan, siswa tersebut belajar di sekolah yang dekat dengan lokasi pengungsian di sekitar Kabanjahe. Ia mengatakan, kegiatan belajar sore hari oleh siswa SD/SMP dan SMA bagi pengungsi itu, merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh Pemkab Tanah Karo agar mereka tidak terlalu lama libur. Jika terlalu lama libur, akan merugikan siswa, serta banyak mata pelajaran yang tertinggal. Disinggung jumlah sekolah yang terpaksa menghentikan proses belajar mengajar akibat letusan Gunung Sinabungu, Tarigan mengatakan, untuk tingkat SD sebanyak 24 sekolah, tingkat SMP sebanyak tujuh sekolah dan tingkat SMA hanya dua sekolah. Sekolah yang diliburkan hanya yang berada dibawah radius 6 kilometer dari Gunung Sinabung. Jumlah pengungsi Gunung Sinabung, hingga Sabtu (18/9) tercatat sekitar 25.687 jiwa, dan ditempatkan di lokasi penampungan Jambur di Kabanjahe. (sp)


11

Radar Artis


12

Radar Artis


13

Ekonomi & Bisnis

BRI Incar Harga Rp3.000-Rp5.000 Jakarta, Radar Nusantara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk berharap harga saham perusahaan setelah pemecahan nilai saham (stock split) berkisar antara Rp3.000-5.000 per saham. “MUNGKIN Rp3.000-5.000. Maksimum Rp5.000 dan minimum Rp3.000,” kata Direktur Utama BRI Sofyan Basir di Jakarta. Menurut dia, manajemen masih memproses rencana pemecahan nilai saham tersebut, termasuk rasio pemecahan nilai nominal sahamnya. Pasalnya, menurut dia, rasio antara 1:2 hingga 1:4 jika dipatok Rp5.000 dinilai masih mahal. Terlepas dari itu,imbuh dia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham BRI sudah memberikan persetujuan terhadap aksi korporasi itu. Karena itu, Sofyan yakin rencana pemecahan nilai saham itu bisa terealisasi tahun ini. “Surat persetujuan dari Kementerian BUMN diperkirakan keluar pekan depan,” tuturnya.

Mengenai jadwal memasukkan dokumen pendaftaran menurut dia akan dilakukan setelah surat administrasi rampung. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan siap menindaklanjuti rencana pemecahan nilai nominal saham BRI. Otoritas bursa menyatakan bakal menyetujui aksi korporasi itu sepanjang tidak merugikan pemegang saham publik. “Tapi hingga kini (kemarin), kami belum terima dokumennya,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito. Dia mengatakan, saat ini BEI masih menunggu proposal dari manajemen BRI. Selanjutnya, otoritas akan menindaklanjuti rencana tersebut apakah sesuai dengan aturan pasar modal. “Kami juga akan berdiskusi dahu-

lu sebelum menyetujui rencana itu,”jelas Eddy. Pada prinsipnya, lanjut dia, kajian tersebut bertujuan agar pemegang saham publik tidak dirugikan. Untuk itu diperlukan data yang lengkap, khususnya terkait jumlah saham beredar.”Sizenya seperti apa itu penting, kami akan tunggu dari pihak manajemen,” katanya. Seperti diketahui, manajemen BRI sebelumnya menyatakan akan melakukan pemecahan nilai saham dengan rasio 1:2 atau 1:4. Besaran rasio pastinya masih menunggu persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa pada November atau Desember mendatang. Menurut Sofyan, jika pemegang saham menyetujui, perseroan segera mereal-

alah dengan berutang. “Iya, baik pinjaman domestik atau luar negeri.Kalau pinjaman luar negeri bisa berupa pinjaman program atau pinjaman proyek,” ungkap Armida di Jakarta. Selain itu, lanjut dia, ada pula skenario penerbitan surat berharga negara ( SBN ) dan obligasi pemerintah baik domestik maupun luar negeri. Namun, pemerintah belum menemukan skenario baru untuk mengejar anggaran yang dipergunakan menutupi defisit. “Di luar itu, sementara ini

belum ada skenario lain,”ujar Armida. Kendati tetap mengandalkan utang atau pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit, kata Armida, pemerintah sangat berhatihati dalam menentukan pinjaman. Kecenderungannya, pemerintah akan memilih pola pinjaman lunak atau pinjaman yang tidak mengikat. Sementara pola pinjaman yang mengikat, dikesampingkan oleh pemerintah.Dia menegaskan, meskipun masih mengandalkan

14

New Yamaha Scorpio, Apa Saja yang Berubah?

isasikan rencana tersebut. Saat ini perseroan belum menunjuk lembaga penunjang untuk merealisasikan rencana tersebut, termasuk penjamin pelaksana emisi ( underwrit r ). Secara terpisah, analis PT UOB Kay Hian Securities Gema Merdeka menilai, rencana BRI untuk melakukan stock split sangat bagus.Menurut dia, investor akan menyambut baik pengurangan harga tersebut sehingga saham berkode BBRI ini akan lebih likuid. “Tentu ini bagus karena harganya semakin terjangkau,” katanya. Menurut Gema, dengan target harga saham pascapemecahan nilai di kisaran Rp3.000-5.000, pelaku pasar diperkirakan lebih memilih saham bank dengan predikat laba tertinggi di Indonesia ini. “Selain didukung fundamental yang kuat, price earning BBRI tergolong bagus sehingga layak sebagai portofolio investasi. Kalau harganya menjadi Rp3.000 hingga Rp5.000, investor pasti banyak yang pilih BBRI dibandingkan saham perbankan lain yang berada di kisaran harga tersebut,”tuturnya. Meski demikian,lanjut dia,aksi korporasi tersebut jangan sampai merugikan pemegang saham publik. Untuk itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait jumlah saham yang beredar pascaaksi tersebut. (KSI/Ip6)

Skenario Baru Defisit Belum Ditentukan JAKARTA, Radar NsanataraPemerintah belum menentukan skenario baru untuk menutupi defisit anggaran, selain dengan pinjaman dalam dan luar negeri baik berupa pinjaman proyek maupun pinjaman program. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan, asumsi makro dalam nota keuangan RAPBN 2011 tidak mengalami perubahan dengan besaran defisit yang masih dipatok pada kisaran angka 1,7 persen. Armida mengakui, sejauh ini opsi yang akan diambil pemerintah untuk menutup defisit anggaran ad-


pinjaman, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengurangi utang baik pinjaman mengikat maupun tidak mengikat. “Kalau pinjaman yang tidak mengikat tingkat suku bunganya relatif lebih rendah.Tinggal kita cari sumber-sumbernya,misalnya menerbitkan obligasi,”katanya. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menambahkan, pemerintah kemungkinan besar tidak akan memperlebar defisit anggaran hingga mendekati batas maksimum tiga persen seperti yang diatur dalam undang-undang. (ksi/Ip6)

Jakarta, Radar NusantaraPT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) memang baru resmi merilis generasi terbaru Yamaha Scorpio pekan depan. Namun ada baiknya mengintip sedikit perbedaan apa yang terjadi dibanding generasi sebelumnya. YMKI belum mau buka suara perihal spesifikasi resmi dari New Yamaha Scorpio ini. Namun dipastikan akan banyak perubahan yang terlihat dibanding generasi Scorpio terdahulu. “Kalau lihat Scorpio sebelumnya perubahannya memang signifikan,” terang PR & Corporate Communication Head YMKI Indra Dwi Sunda ketika dihubungi okezone, Jumat (17/9/2010). Tapi Indra tutup mulut ketika disinggung perubahan disisi mana saja yang dihadirkan YMKI untuk New Scorpio ini. Kehadiran Scorpio generasi terbaru sebenarnya sudah terendus oleh para pecinta motor sport berlambang garpu tala itu sejak pertengahan tahun ini. Sejumlah foto hasil jepretan kamera amatir pun berhasil mengabadikan penampakan motor sport berkasta paling tinggi dari Yamaha ini. Beberapa pihak mengungkapkan Scorpio anyar ini mengadopsi desain dari Yamaha Fazer 250 model 2011 di India. Persamaan tersebut terlihat dari bentuk tangki yang besar dibanding Scorpio lawas. Selain itu desain bodi samping, knalpot, hingga buritan juga berubah. Bentuknya makin sporti dan meruncing. Sementara untuk kaki-kaki dan mesin diprediksi masih mengadopsi desain Scorpio sebelumnya. YMKI disebutsebut tetap betah dengan mesin 4-tak SOHC air cooled 223 cc. Untuk kaki-kakinya juga masih menggunakan pelek 18 inci yang serupa dengan Scorpio terdahulu. Urusan harga juga belum ada bocoran. Tetapi dengan perubahan hanya pada desain bodi, kemungkinan terbesar banderol New Yamaha Scorpio tidak akan terpaut terlalu jauh dibanding generasi sebelumnya. Ini juga terkait dengan starategi Yamaha yang ingin mendominasi pasar motor sport di Tanah Air lewat tiga produk baru sekaligus. (***)

IMF: 4 Negara Kaya Kucurkan USD8 M DANA Moneter Internasional (IMF) mengumumkan bahwa empat negara terkaya dunia membuat kesepakatan yang memutuskan untuk menyediakan dana kepada negara-negara yang berpenghasilan rendah hingga mencapai USD8 miliar. IMF mengungkapkan hal tersebut sehari sebelum pertemuan puncak PBB yang akan menyoroti kemajuan dan capaian untuk menuju apa yang disebut dengan pembangunan milenium. “Hal itu memperluas kapasitas IMF untuk membantu negara-negara yang berpenghasilan rendah akibat dampak dari krisis global saat ini,” kata IMF dalam seperti dikutip dari AFP, Sabtu (18/9/2010), Empat negara yang juga merupakan penopang perekonomian dunia sekartang ini adalah yaitu Jepang, Inggris, Perancis dan Cina. Dari keempat negara tersebut, Jepang adalah penyumbang terbesar. Negara tersebut berjanji untuk memberikan dana sebanyak USD2,7 miliar melalui perjanjian pembelian yang memberikan leverage dana untuk pinjaman. Sedangkan Inggris berjanji untuk memberikan USD2 miliar dan China melalui Bank of China (BoC) menjanjikan dana sebesar USD1,2 miliar. Selanjutnya Perancis melalui Bank Perancis, telah menandatangani perjanjian pinjaman sebanyak USD2 miliar. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa pencapaian pembangunan millennium telah terhambat oleh krisis keuangan global. (sp)

Aneka Ragam


15

Boediono:

‘Sang Pencerah’ Luar Biasa Wakil Presiden Boediono menilai film SANG PENCERAH memberikan pesan yang tepat bagi generasi muda mengenai pentingnya perdamaian. “HANYA satu kata luar biasa. Pesan-pesannya mengenai perdamaian tepat untuk generasi muda saat ini,” kata Wapres Boediono kepada pers usai menyaksikan film Sang Pencerah di salah satu bioskop, di Jakarta, Jumat (17/09). Wapres yang didampingi Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin menilai, film yang ditontonnya tadi merupakan yang terbaik dari sejumlah film yang pernah dilihat sebelumnya. Menurut Wapres yang didampingi oleh Ibu Herawati Boediono, film SANG PENCERAH memiliki kombinasi hiburan dan pesan edukasi yang tepat dan semua aktor dan aktris yang berlaga tampil dengan sangat bagus. “Filmnya memiliki kombinasi hiburan dan pesan yang tepat,” kata Wapres sambil mengacungkan jempolnya.

Din Syamsuddin mengatakan, sudah nonton film ini enam kali dan dirinya berharap bisa ada film SANG PENCERAH yang ke dua

mengingat dalam film yang ini belum ditampilkan secara keseluruhan perjuangan KH Ahmad Dahlan. “Saya berharap akan ada film

jilid kedua untuk hingga menampilkan para ketua umum Muhammadiyah,” kata Din. Film yang banyak mengambil lokasi di Kota Yogyakarta tersebut menceritakan Ahmad Dahlan muda yang sebelumnya bernama Darwis. Dia yang pada usia 21 tahun gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah bidah dan sesat Melalui langgar atau surau Ahmad Dahlan mengawali pergerakan dengan mengubah arah kiblat yang salah di Masjid Besar Kauman yang mengakibatkan kemarahan seorang kyai penjaga tradisi, Kyai Penghulu Kamaludiningrat (Slamet Rahardjo) Akibat kemarahannya surau Ahmad Dahlan dirobohkan karena dianggap mengajarkan aliran sesat. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kyai kafir hanya karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti sekolah modern Belanda. Para pemeran film SANG PENCERAH di anatara Lukman Sardi (pemeran KH Ahmad Dahlan), Zaskia Adya Mecca (Nyai Ahmad Dahlan), Ikranegara (Kyai Abu Bakar), Sujiwo Tejo, Giring (KH Sudja, murid KH Ahmad Dahlan). (atr/opS)

60 Ribu Pendatang Akan Sesakan DKI Jakarta

Jakarta, Radar NusantaraSelesai paska lebaran, penduduk Daerah Khusus Ibukota ( DKI ) Jakarta dipredi-

siakan melojak sebanyak 60 ribu jiwa, 3 juta jiwa warga Jakarta yang mudik menbawa sanak saudaranya ke ( DKI ) Jakarta.

Fauzi Bowo mengancam akan memulangkan kaum urban yang tidak punya pekerjaan di ibukota. Menjadi tradisi arus balik perayaan idul fitri yang diikuti lonjakan jumlah penduduk Jakarta, sebagai dari kaum urban akan mnengadu nasib di ibukota. Gebernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mencatat masyarakat Jakarta yang mudik keberapa daerah jawa dan Sumatra tahun ini mencapai 3 jiwa.Jika diamati sejak tiga tahun terhakir memang tren urbanisasi itu tak selamanya berarti baik. Fauzi bowo memaparkan beban jakarta akan menjadi meningkat. Karena dipcu oleh pertumbuhan penduduk di empat wilayah penyanggah Jakarta,

Bogor,Depok, tangerang, dan Bekasi (Bodetabek ). Statistik menunjukan angka pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi jauh lebi tinggi dibandingkan Jakarta, “ menurut Gubernur DKI Jakarta. Kaum urban yang datang ke ibukota biasanya bermukim di kediam sanak saudarannya yang berdomisili di Bodetabek. Fauzi mengacam akan memulangkan kaum urban yang datang ke Jakarta tidak mempunyai pekerjaan, sementara menungu kedatangan kaum urban, Fauizi sudah merencanakan peningkatan pengawasan terhadap kaum u rban, sala satuya dengan mengelar ( OYK ) Operasi Yustisi Kependudukan. (Ip6)

KPK Tetapkan 26 Anggota DPRI Periode 1999-2004 Jadi Tersangka Jakarta, Radar NusantaraAnggota DPR.RI periode 1999-2004 menuai kritik tajam dari seluruh komponen masyarat Indonesia setelah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) secara resmi menetapkan wakil rakyat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom pada tahun 2004 semetar itu.ketua fraksi PDI.P Tjahyo Kumolo Di dampingi Gayus Lumbuun, Trimedia Panjaitan dan Nurdin keterangan Persnya di Gedung DPR/MPR di Jakarta mengatakan kalau penetapan anggota DPR.RI jadi tersangka di nilai masih tindakan yang Prematur,Tjahyo megatakan hendaknya KPK lebih profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang Independent dan tidak di Interpensi maupun terprovokasi oleh intrik kekuasaan maupun politik semata dalam penegakan hukum. fraksi PDI.P sama sekali tidak mengintervensi atas penetapan tersangka yang di jatuhkan KPK terhadap 26 anggota DPR.RI. Saya hanya mengatakan jangan sampai ada tekanan maupun provokasi dan saya sangat mendukung demi penegakan hukum lanjutnya.sementara 26 Anggota dewan yang jadi tersangka dalam kasus travelers cheque ( TC ) sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom yakni HY bersama-sama dengan AHZ,MBS ( Martin Bria Seran ) PSZ ( Paskah Suzetta ) BS ( BobySuhardiman ) AZA ( Antoni Zeidra Abidin ) HY Bersama-sama dengan ARS ( Asep Ruhimat Sujana ) SU ( Sofyan Usman ) DT ( Daniel Tanjung ) HB ( Hengky Baramuli ) BA ( Baharuddin Aritonang ) RK ( Reza Kamarullah ) NLM ( Ni Luh Mariani Tirtasari ) SP ( Sutanto Pranoto ) S ( Soewarno ) MP ( Matheos Pormes ) PN ( Panda Nababaan ) EP ( Engelina Pattiasina ) MI ( Muhammad Iqbal ) B ( Budiningsih ) JT ( Jeffrey Tongas Lumban ) DMM bersama-sama ACP ( Agus Condro Prayitno ) MM ( Max Moein ) RL ( Rusman Lumbantoruan ) PS ( Poltak Sitorus ) dan WMT ( Williem Tutuarima ).Sementara Ketua DPP Partrai Golkar Priyo Budi Santoso menekankan pelaku pemberi dana kepada 26 politisi itu juga di usut sampai tuntas kami tidak menghidar kalau 10 kader partai Golkar tersandung dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 Priyo juga menekankan kalau sampai Pemberi dana tidak tersentuh dan di jadikan tersangka tamatlah riwayat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) karena pemberi dan yang menerima sama-sama kena delik pidana. ( Ip6 )

Radar Daerah

Din Syamsudin: Negara Harus Atur Penyiaran Agama Yogyakarta, Radar Nusantara Negara harus mengatur tentang penyiaran agama dan pendirian tempat ibadah untuk mencegah dan menghindari terjadinya konflik antarumat beragama, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin. “DALAM konteks itu, negara perlu segera menetapkan aturan tegas terkait dengan penyiaran agama dan pendirian tempat ibadah,” katanya di sela acara Syawalan Keluarga Besar Universitas Ahmad Dahlan ( UAD ) di Yogyakarta, Sabtu. Ia mengatakan, jika penyiaran agama maupun pendirian tempat ibadah diserahkan pada pasar bebas dengan logika dan dalih kebebasan, maka konflik antarumat beragama pada akhirnya menjadi tidak terhindari. “Idealnya harus ada semacam kesepakatan antarumat beragama tentang kode etik penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah dan lainnya. Dalam hal ini, negara perlu hadir untuk mengatur kehidupan bersama tersebut,” katanya. Berkaitan dengan hal itu, menurut dia, perlu ada ketentuan negara

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau peraturan bersama menteri untuk mengaturnya. “Ketiadaan aturan yang disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik akhirnya menimbulkan tindak kekerasan seperti yang menimpa pendeta HKBP yang menjadi korban penusukan,” katanya. Ia mengatakan, tindak kekerasan

harus dikecam, karena siapapun pelaku serta apa pun bentuk dan motifnya, kekerasan tidak bisa ditoleransi. Semua yang terlibat dalam tindak kekerasan tersebut harus diproses hukum dan secara transparan diungkap ke publik. “Masalah awal yang menyangkut pendirian tempat ibadah harus diselesaikan dengan baik, karena hal itu yang menjadi salah

satu faktor dan kendala perwujudan kerukunan hidup beragama,” katanya. Sebeumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan kepala daerah untuk mengambil peran dalam menyelesaikan perselisihan pendirian rumah ibadah. Menurut Gamawan, merujuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, bupati dan wali kota berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan akibat pendirian rumah ibadah. Peraturan Bersama Menag dan Mendagri mengatur perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Kemudian, dalam hal musyawarah tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati dan wali kota dibantu kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Lebih lanjut Gamawan mengatakan jika perselisihan masih belum dapat diselesaikan, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berkonsultasi pada gubernur. Sesuai Peraturan Bersama, gubernur memiliki tugas melaksanakan pembinaan terhadap bupati dan wali kota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan.

KIR Keliling, Permudah Pengusaha dan Pengemudi Angkot Bekasi,Radar NusantaraKegiatan UJI/KIR Keliling Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi di areal parkiran Pusat Pertokoan KUD Perumnas I, yang dilakukan setiap hari Selasa selalu dimanfaaatkan para pengemudi/pengusaha koasi dan kendaraan niaga. Hal itu terealisasi, atas banyaknya permintaan dari pemilik angkutan umum dan niaga terhadap uji kelayakkan kendaraan bermotor agar dilakukan dekat dengan tempat usaha mereka, Dishub Kota Bekasi mengadakan program kegiatan KIR Keliling di beberapa tempat. Arif Maulana ST. MM., selaku Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Bekasi tanggap untuk melayani masyarakat terutama pengemudi/pengusaha angkutan umum dan kendaraan niaga yang akan di uji kelayakannya dengan sistem jemput bola. Disebutkannya, inilah salah

satu bentuk pelayanan Dishub Kota Bekasi terhadap angkutan umum dan niaga dengan kegiatan KIR Keliling, sehingga masyarakat dapat meng-uji kendaraannya dekat dengan tempat usahanya tanpa mengabaikan aturan yang ada,” ujarnya. Walaupun KIR keliling yang dilakukan di area Parkir Pusat Pertokoan KUD Perumnas I Bekasi hanya dilaksanakan 1 kali dalam seminggu, namun sangat membantu para pemilik kendaraan yang akan di KIR dapat diuji kelayakannya tanpa harus dating ke kantor Dishub Kota Bekasi yang letaknya agak jauh dari pusat kota. Para pengemudi dan pemilik kendaraan merasakan pelayanan dari Dishub Kota Bekasi dengan antusias dan merasa puas serta berharap kegiatan Kir Keliling ini dapat dilaksanakan 2 atau 3 kali dalam seminggu. Menurut Ary, pengurus Koasi K 20 trayek Sumber Artha–Pe-

rumnas Klender yang telah menjabat selama 4 tahun yang ditemui saat meng-uji beberapa angkot para anggotanya mengatakan, kami sangat berterima kasih terhadap Dishub Kota Bekasi dengan program KIR Keliling ini. “Kami sangat berterima kasih atas adanya uji Kir Keliling ini, karena dapat langsung menguji kendaraan tanpa harus datang ke Bulak Kapal yang dikenal sebagai biang macet. Kami dapat menghemat waktu dan dapat langsung narik lagi,” ujar Ary. Senada dengan itu, Ketua Harian DPD Bampeknas Kota/Kabupaten Bekasi Lukman Hidayat sangat mendukung akan adanya kegiatan KIR Keliling yang diadakan Dishub Kota Bekasi dengan fasilitas lapangan parkir Pusat Pertokoan KUD Perumnas I yang kegiatannya mengkoordinir pendaftaran. Penanggung jawab KIR Keliling, H. Tesriya kepada bekasi

mandiri, Selasa (13/7) mengatakan, program KIR Keliling yang dilakukan Dishub adalah salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. “Kami memberikan fasilitas jemput bola untuk para pengemudi/pemilik angkot dan kendaraan niaga lainnya yang habis masa ujinya,” ujarnya. Ditambahkan, ketentuan dari layaknya kendaraan yang akan kami uji persyaratannya mengikuti aturan yang telah ditetapkan Dishub Kota Bekasi. Terkait dengan kendaraan yang akan diuji di KIR Keliling ini, kelayakkan kendaraan tidak memperlakukan sistim prioritas. “Jika kendaraan tidak layak untuk diuji ulang, pihaknya menghimbau agar kendaraannya terlebih dahulu diperbaiki dan melengkapi segala kekurangannya, setelah terpenuhi, baru akan kami lakukan pengujian,” tegas Tesriya. (bim/erw)

SK TKK Palsu Beredar di RSUD Dr. Slamet Garut, Radar Nusantara Direktur RSUD dr Slamet, dr Maskut Farid MM menemukan surat keputusan (SK) tenaga kerja kontrak ( TKK ) palsu di lingkungan kerjanya baru-baru ini. Ketahuannya surat tersebut, saat seseorang yang mengaku hendak bekerja di rumah sakit sambil menyerahkan surat SK

-nya. “Orang tersebut mengenakan seragam PNS datang ke rumah sakit sembari menyerahkan surat SK TKK. Saya terkejut karena tidak pernah mengeluarkan SK terhadap siapapun,” ujar dr Maskut Farid MM. Kata dia, saat memeriksa isi surat tanda tangan dan stempelnya palsu. Ia menduga ada keterilibatan

orang dalam. Karena selang beberapa hari kemudian, kejadian serupa juga terulang. Sehingga semakin menguatkan adanya pemalsuan SK TKK di lingkungan kerjanya. “Saya sudah mencurigai orang yang terlibat dalam pembuatan SK TKK palsu itu, namun hingga kini belum ada bukti yang menguatkan-

nya,” jelasnya. Kata dia, pihaknya merasa dirugikan dengan adanya kejadian ini. Selain itu, korban juga dirugikan, karena untuk mendapatkan SK tersebut, diduga korban telah mengeluarkan uang. “Ini jelas tidak bisa dibiarkan. Kami sudah melapor ke Inspektorat Kabupaten Garut,” ujarnya. (Hassim)


16

Mobil Mewah Beby Arbiana Putri Gubsu Syamsul Arifin Di Sita KPK Medan, Radar NusantaraGubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin yang telah di tetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjadi tersangka terkait Dugaan Korupsi APBD Kab.Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp.102,7 Milyart.Syamsul Arifin juga tidak di perbolehkan lagi keluar negeri setelah dikeluarkannya surat pencekalan oleh Dirjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM,atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat nomor KEP-179/01/ IV/2010 tertanggal 16 april 2010 masa berlaku pencekalan keluar negri selama satu tahun kedepan. Gubernur Sumut ini di tetapkan sebagai tersangka pertengahan april 2010.Hasil penyelidikan KPK Syamsul di duga kuat mengelapkan uang negara sebesar Rp.31 Milyart.Penyitaan mobil mewah milik Beby terkait penyelidikan yang dilakukan pihak KPK terhadap Direktur PT.Lembu Andalas Beby Arbiana yang juga putri sulung Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin. Biro Humas KPK yang di wakili Priharsa Nugraha mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Beby di lakukan pada hari Rabu 1/9 terkait pembelian dan kepemilikan Jaguar B 8659 BS.Priharsa juga menambahkan kalau penyitaan mobil mewah ini di lakukan oleh Beby sendiri Kamis 2/9 pada pukul 07.00 dan menanda tangani berita acara penyitaan sementara Penyelidikan Korupsi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak swasta antara lain Sjeh Muhammad Al Hamid dan Lela Wangsa. (ip6)

Menkes Usulkan “Giburno” Untuk Penanganan Gizi Buruk Mataram,Radar NusantaraMenteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengusulkan penggunaan istilah gerakan “Giburno” atau gizi buruk nol untuk menangani kasus gizi buruk dan gizi kurang yang masih cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Selain istilah gerakan Àkino` ( angka kematian ibu melahirkan nol ), Àbsano` ( angka buta aksara nol ) dan Àdaono` ( angka drop out no ), saya mengusulkan ditambah dengan gerakan `Giburno` ( gizi buruk nol ), “ katanya di Mataram, Sabtu. Pada Rapat Kerja dengan Gubernur, Bupati/ Wali Kota, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD se-NTB, Menkes mengatakan, dengan gerakan Giburno tersebut kasus gizi buruk di daerah ini bisa kurangi bahkan hingga nol. Menkes mengakui kasus guzu buruk di Provinsi NTB masih cukup tinggi di atas nasional sehingga perlu ditangani secara serius, antara lain melalui gerakan ‘Giburno‘. “Saya optimistis dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemprov NTB selama ini kasus gizi buruk bisa dikurangi,” kata Menkes pada acara yang dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian Kesehatan, Gubernur NTB TGH Zainul Majdi dan Wagub H Badrul Munir. Menurut data, dalam empat tahun terakhir yaitu 2006-2009 tercatat sekitar 151 balita di NTB meninggal akibat menderita gizi buruk dari 4.698 kasus yang ditemukan. Pada 2006 tercatat sebanyak 10 orang meninggal dunia dari 2.465 kasus yang ditemukan, selanjutnya 2007 sebanyak 52 orang meninggal, 2008 sebanyak 45 orang meninggal dengan 1.207 kasus dan 2009 yang meninggal 44 orang dengan 926 kasus. Khusus 2009 dari sebanyak 44 penderita yang meninggal terbanyak di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 11 orang, kemudian Lombok Barat sembilan orang, Lombok delapan orang dan Kabupaten Bima enam orang. Selain itu Kabupaten Dompu empat orang dan Lombok Utara dua orang dan Kota Mataram satu orang sementara Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima tidak ada yang meninggal. ( Snk )

Radar Daerah

Dugaan Korupsi Berjamaah di SKPD

Kabupaten Aceh Tenggara Kutacane, Radar NusantaraWalaupun gencargencarnya Pemerintah RI memberantas tindak pidana korupsi tampaknya kurang ditanggapi, alias diabaikan oleh aparat penegak hukum.

HAL ini tidak terlepas oleh lambannya pihak penegak hukum untuk mengususut dan kelambanan itu menjurus adanya praktek-praktek pengertian alias main mata, sehingga publik saling lempar bertanya! bahwa apa yang dipakai mapia koruptor masyarakat tak terjerat hukum? jawabnya Ilmu negoisasi! kasih aku.... kalau tidak kutangkap kau. Sebab perusak sendi-sendi keuangan Daerah ( Negara ) dan perbuatannya sangat nista, korupsi juga dapat mempercepat memperkaya diri dan sebaliknya dapat menimbulkan bencana. Tidak sedikit pejabat yang

diduga telah melakukan penyalah gunaan, penyelewengan dan diadili di pengadilan Negeri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Namun, sebagian dari mereka masih manis menduduki kursi empuknya, sudah nyata menggerogotti keuangan Daerah ( Negara) pertanyaannya Bagaimana mapia koruptor kelas kakap di Kabupaten Aceh Tenggara ? Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) kita ketahui sudah ilir mudik turun ke PemkabAceh Tenggara untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan APBK atau cek and ricek yang dilakukan namun, kegagalan melekat di pundaknya atas tidak membuahkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD yang bersangkutan di Aceh Tenggara, yang mengakibatkan tikdak Pidana Korupsi semakin meraja lela. Namun kegagalan itu masih ditangan BPK diyakinkan ke suksesan bisa saja ditangani polisi dan kejaksaan, ini siapa yang tampilkan untuk pengusutan adanya dugaan korupsi secara berjamaah yang ditemukan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( LHP BPK RI ) itu di-

antaranya pernyertaan modal Pemerintah Daerah ( Investasi ) Kabupaten Aceh Tenggara pada Perusahaan Daerah ( BUMD ) sebesar Rp. 9.317.115.000,- tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan saham berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2008 Pemkab Aceh Tenggara menyajikan nilai Investasi Modal Daerah dalam saham sebesar Rp. 15.922.645.000,- yang terdiri atas pernyertaan modal PD BUMD, hal tersebut diduga mengakibatkan Pemkab Aceh Tenggara beresiko kehilangan hak atas investasi yang telah dilakukan sebesar Rp. 9.317.115.000,- kehilangan manfaat / keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Pemkab Aceh Tenggara. Dan Kasbon Pemkab Aceh Tenggara diketahui sisa kas bon per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 8.505.032.413,- merupakan selisih pengeluaran kas melalui mekanisme kas bon pada Bendaharawan Umum Daerah selama TA 2007 sebesar Rp. 10.196.788.776,- dan TA 2008 sebesar Rp. 3.816.368.527,- dan yang telah dikembalikan, diselesaikan pada tahun berjalan sebesar Rp. 5.508.125.000,- sehingga hal

tersebut diduga dapat mengakibatkan kas bon sebesar Rp. 8.505.032.313,- berpeluang untuk disalah gunakan akibat Bendahara Umum Daerah Dalam Melaksanakan Pengeluaran Kas melalui Kas Daerah tidak perpedoman pada ketentuan dan peraturan per Undang-undangan yang berlaku, serta Seketaris Daerah sebagai kordinator pengelolaan keuangan Daerah belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh Karena itu kami atas nama Lembaga Suadaya Masyarakat Generasi Muda Tanoh Alas ( LSM Genta ) Kabupaten Aceh Tenggara meminta Pejabat-pejabat yang terkait untuk segera mempertangung jawabkan untuk mengakui seluruh pernyertaan Modal Aceh Tenggara dan menerbitkan sertifikat kolektif saham atas nama pemerintah daerah Aceh Tenggara sebesar Rp. 9.317.115.000,- dan menyelesaikan kas bon Daerah sebesar Rp. 8.505.032.313,- secepatnya kalau perlu merekomendasikan penyelesaiannya ke aparat penegak hukum Kapolda dan Kejati Prov NAD. (Ag)


17

Cuti Bersama Telah Berahkir PNS Kota/ Kab Bekasi Belum Masuk Kerja Bekasi, Radar NusantaraSekitar 116 Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di lingkungan Pemkot Bekasi tidak hadir saat masuk kerja pada hari pertama setelah libur lebaran, selasa ( 14/9 ).sekitar 15 persen dari jumlah PNS yang hadir pada hari pertama Saat dikonfirmasi wartawan RN, Wakil Walikota Bekasi Rahmat Effedndi mengatakan, sanksi yang akan di berikan Pegawai Pemkot Bekasi yang mangkir bisa berupa teguran secara lisan, tertulis, dan sampai penundaan kenaikan jabatan. Sanksi itu di berikan sangatlah wjar di kerenakan telah sesuai PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negri sipil. Mennnurut, Dadang Hidayat Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Pemperintah Kota Bekasi, alasan ketidakhadiran beragam. Ada yang cuti hamil, tugas luar, dan hingga tiadak di ketahui kabarnya. Sementara, Hari pertama masuk kerja di Pemkab Bekasi hampir 97 persen Pegawai Negri Sipil ( PNS ) tidak masuk kantor dengan berbagai alasan, sesuai data PKD. Hal itu diungkapkan Bupati Bekasi sa‘atududdin melakukan inspeksi mendadak ( sidak ) di sejumlah kantor dinas. (Ip6)

Sosok Kepala Desa Selalu Membangun

Kapolda Kalbar di Minta Jangan Lindungi Anggota Bergaya Preman Pontianak,Radar NusantaraAksi insiden yang memalukan insitusi kepolisian kini terjadi lagi terhadap wartawan yang sedang meliput.Oknum kepolisian satuan Buru Sergap ( Buser ) Bergaya ala koboi dengan tidak menunjukan bahwa Polisi adalah Penganyom Masyarakat terlebih Wartawan adalah Mitra kerja Insitusi Kepolisian di seluruh wilayah Repoblik Indonesia. Tindakan oknum kepolisian ini sangat di sayangkan berbagai pihak dan masyarakat.Ketua Umum LSM Forum Pemantau Proyek Pembangunan Kalimantan Barat ( FP3K ) Tedi Mamahami dalam siaran Pernya

mengatakan kalau insiden ini sangat di sayangkan dan seharusnya tidak perlu terjadi karena sudah ada UndangUndang yang mengatur tentang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) UU no.14 tahun 2008 yang mulai berlaku 1 Mei 2010 Tedi sangat menyesalkan tindakan semacam itu terjadi di jaman era keterbukaan.informasi dan teknologi. Pers, LSM, Aparat Pemerintah baik Kepolisian dan insitusi yang lain dan melaksanakan fungsinya seharusnya saling mendukung demi terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.Atas insiden

ini oknum kepolisian dari kesatuan Buru Sergap ( Buser ) agar Kapolda Kalimantan Barat Menindak Tegas Bawahanya yang bergaya Preman dengan Pengaduan atas kejadian ini telah di laporkan secara resmi ke Bidang Profesi Dan Pengamanan [Propam] Polisi Daerah Kalimantan Barat ( Polda Kalbar ) Dengan Laporan nomor Polisi. Nomor. Pol;STPL/33/ VII/2010 Pengaduan di terima Bripka NRP 79040059 R,Kartono.SH tanggal 30 Juli 2010. Beberapa okmum Polisi bergaya preman yang di laporkan ini di antaranya Wahyu Ambon, Belkis, Rido,

Butar-Butar yang satu team dalam aksi insiden terhadap wartawan yang sedang meliput. Tedy juga mendesak Kapolda Kalimantan Barat maupun Kapolri Bambang Hendarso Danuri ( BHD ) menindak dengan tegas atas kejadian yang memalukan insitusi kepolisian yang saat ini membangun citra di tubuh kepolisian Republik Indonesia.dan bila perlu memberikan sanksi tegas karna Polisi tugasnya untuk Mengayom dan Melindungi Masyarakat bukan untuk menakut-nakuti masyarakat terlebih wartawan yang telah di lindungi UndangUndang. (Tim)

Ketua LPM Sumur Batu Diduga Tilep Dana Kompensasi Bekasi,Radar Nusantara Dana kompensasi sampah Bantargebang yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan phisik dan dana tunai bagi warga di 4 (empat) kelurahan Kecamatan Bantargebang, diduga jadi bancakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di kelurahan setempat. Pasalnya, dari dana Rp. 1 Milyar lebih yang disalurkan untuk pembangunan phisik jalan lingkungan, saluran air, pembangunan mesjid/musholah dan untuk warga tiap kepala

Dana yang diberikan lewat Ketua RT/RW kepada warga senilai Rp. 200.000 per triwulan keluarga (KK) akibat dampak bau sampah tersebut, diduga kuat tidak terserap seluruhnya. Seperti halnya yang terjadi di LPM Sumur Batu yang diketuai H. Karyadi. Dana yang diberikan lewat Ketua RT/RW kepada warga senilai Rp. 200.000 per triwulan itu, tidak sepenuhnya utuh diterima

warga, karena harus memberikan uang kebijaksanaan/sukarela sebesar Rp. 10 ribu hingga Rp. 20 ribu. Artinya, dari uang kebijaksanaan yang diberikan kepada RT/RW tersebut, bila dikalkulasikan jumlah yang diperoleh berkisar Rp. 50 juta hingga Rp. 100 juta. Karena dari nilai uang sukarela Rp. 10.000 dikalikan jumlah penduduk 5.000 KK diperoleh nilai yang sangat pantastis, yakni sekitar Rp. 50 juta per triwulan. Selain itu, Ketua LPM dan pengurusnya juga melakukan

pemotongan dari dana pembangunan phisik jalan, saluran dan pembangunan mesjid/mushollah senilai 20 persen dari nilai proyek yang didapat. Sehingga tak heran kalau ada jalan lingkungan dan saluran air di wilayah Sumur Batu yang baru selesai dikerjakan tapi sudah rusak akibat tidak sesuai bestek. Ketua LPM Sumur Batu, H. Karyadi ketika akan dimintai tanggapannya melalui telepon seluler miliknya di nomor, 08121920**** enggan berkomentar. (ip6)

Kabupaten Bekasi, Radar NusantaraSosok seorang Kepala Desa M. Sanin tanpa disadari banyak ungkapan simpatik dari masyarakatnya dengan sifat dan perbuatan akan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sanin kelahiran 10 Agustus 1953 ini juga dikenal mampu bertindak cepat dalam mengatasi keluhan warga terlebih dalam urusan surat menyurat yang sangat dibutuhkan masyarakat. Meni adalah panggilan akrab M. Sanin, yang diambil dari nama anaknya yang pertama, Meni yang saat ini masih menduduki dibangku Sekolah Dasar (SD). Sedangkan anak keduanya bernama A. Lestari yang juga masih menduduki bangku SD. Hj. Rosih saat ini telah menjajaki usia 50 tahun adalah istri yang selalu setia mendampingi Sanin hingga masa akhir jabatannya pada 2012 mendatang, dan selalu mendukung penuh segala sesuatu yang direncanakan Sanin dalam membangun desanya. Sanin merupakan penuang ide dalam membangun masyarakatnya, terlebih dalam program PKK dan pertanian yang mayoritas masih digeluti warganya. Selain ingin membangun Desa Suka Bhakti, Sanin juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi guna membangun desanya yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintahan. Banyak program program yang akan dituangkannya demi membangun d esa yang ia cintai. Namun Sanin juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak yang ingin membangun desanya kedepan. Selain itu, Sanin yang bermukim di Kp. Balong Tua RT07/05 Desa Suka Bhakti Kecamatan Tambelang, Kabuapten Bekasi ini, mengaku siap menerima kritikan yang sifatnya membangun, demi desa yang ia cintai. “Kalau bukan kita yang membangun desa kita, siapa lagi yang akan kita harapkan,” kata Sanin ayah dari dua anak ini. (rin/din)

Radar Daerah Keberadaan SMPN 3 Tanjung Beringin

Resahkan Orang Tua Murid jabat sebagai Kepala Desa Mangga Dua dan Sekretarisnya pada saat itu Aminuddin Nasir dari Pemuka Masyarakat dan mewakili LMD Desa Mangga Dua M.Timbul Sulaiman. Lahan seluas 30 rante milik orang tua Maesah dengan dibubuhi materai Rp.1000,- tertanggal 19 Oktober 1992, pada surat tersebut dinyatakan mereka akan mengganti rugi tanah orang tua Maesah seluas 10 rante dengan harga Rp.8.700.000,-.Saat itu Panitia Pembebasan tanah hanya membayar panjar sebesar Rp.2.000.000,-dengan sisanya Rp.6.700.000,- akan dibayarkan kembali pada tanggal 31 Januari 1993, tetapi hingga kini sudah hampir 18 tahun lamanya sisanya tak pernah kami terima ungkapnya. Menanggapi hal ini beberapa orang tua wali murid mengatakan: “Kami sebagai orang tua murid merasa resah melihat kondisi Sekolah SMP Negeri 3 di Dusun II Desa Mangga Dua ini, oleh karena bagaimana nantinya keadaan anakanak kami dapat belajar dengan sempurna layaknya seperti sekolah lainnya. Hal ini membuat kami para orang tua murid menimbulkan kegelisahan bisa saja sewaktu-waktu pemilik tanah mengusir dan menghentikan proses belajar dan mengajar para siswa, dan kami jadi khawatir menyekolahkan anak kami kesekolah tersebut oleh karena sengketa lahan tersebut belum juga selesai” demikian dikatakan warga. (Sdy.S/Edi Sianturi)

Tanjung Beringin, Radar NusantaraStatus kepemilikan tanah tempat berdirinya Bangunan Sekolah SMP Negeri 3 di Kecamatan Tanjung Beringin di Dusun II Desa Mangga Dua Kabupaten Serdang Bedagai suasananya tak ramah lingkungan. PASALNYA didalam lingkungan bangunan Sekolah masih terdapat tanaman yang sengaja ditanam oleh pihak Ahli Waris yang mengklaim tanah tersebut adalah milik kami selaku pemilik tanah sebelum berdirinya Bangunan Sekolah tersebut dibangun demikian kata Saharuddin adik Maesah selaku Ahli Waris kepemilikan tanah sebelumnya. Ditambahkan Saharuddin kepada Wartawan mengatakan : “Asal usul pemilikan tanah seluas 30 rante

yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin itu adalah tanah milik saya dan Maesah selaku Ahli Waris menguasai dan menanami tanah warisan dari orang tua kami, oleh karena tampaknya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tidak berniat untuk menyelesaikan sengketa tanah ini. Hanya dari dahulu hingga kini memberikan janji-janji untuk menyelesaikan ganti rugi,tetapi

kenyataannya tak kunjung tiba sampai berlarut-larut hingga kini. Sebenarnya lahan tanah tempat dibangunnya SMP Negeri 3 di Tanjung Beringin tersebut tanahnya adalah milik orang tua Maesah. Pada tahun 1992 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada saat itu melakukan ganti rugi lahan 30 rante melalui Panitia Pembebasan Lahan untuk SMP Negeri 3 yang diketuai oleh Maji. Pada saat itu Maji adalah men-

Dusun Pematang Pelintahan Sergai di Sumatera Utara

Belum Tersentuh PLN

Sergai, Radar NusantaraSampai saat ini masih banyak kawasan tempat pemukiman Pen-

duduk yang belum mendapatkan Arus Listrik sebagai penerangan seperti salah satu Dusun yang ter-

dapat di Desa Pematang Pelintahan sebanyak lebih kurang 37 KK hingga kini belum pernah menikmati Arus Listrik. Padahal warga dusun sekitarnya mendapat Arus Listrik, justru di salah satu dusun yang terdapat di Desa Pematang Pelintahan Sergai ini belum pernah menikmati Arus Listrik dari Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) hingga saat ini dan masih banyak daerah pemukiman warga lain mengalami nasib yang sama, demikian hasil pantauan Wartawan dilapangan. Menurut Rusli Lubis Kepala Dusun, Desa Pematang Pelintahan. “ Jumlah warga dusun I Desa Pematang Pelintahan sebanyak 37 KK diantaranya, Hanimah, Erwin,

Amran, Ismail, Budi Awan, Harman, Amyar, Erlin, Rahmat, Muliadi, Mariana, Zainal, Ahmadi, Arianto, Ramlah, Budi Hendra, Hasan, Akmal Pauli, Heri, Rizal Fazar, Herman, Sapiah, Suwaji, Habsah, Zulkifli, Bahri, Rape’ah, Z . Akil, Sarimin, Syamsul Bahri, M. yakup, Isnar, Musnar, Dedi Herman, Hasanuddin, dan Rusli Lubis ini adalah nama-nama warga Dusun I Desa Pematang Pelintahan Sergai yang dari dahulu hingga kini belum menikmati Listrik sebagai penerangan selayaknya dengan dusun lainnya telah lama memperoleh Listrik dari PLN, demikian dikatakannya. (Edy.S)


18

Mantan Sekda Kab. Garut Divonis Bebas Garut, Radar NusantaraMajelis hakim menjatuhkan vonis bebas dari segala tuntutan kepada mantan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Garut, Wowo Wibowo. Ia terbukti tidak bersalah dalam kasus dana Jaring Aspirasi Masyarakat ( Jasmara ) atau bantuan sosial ( bansos ) APBD Kab. Garut tahun anggaran 2007, yang merugikan negara senilai Rp 15 miliar. Hal tersebut terungkap pada sidang putusan, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Puji Astuti Handayani di Pengadilan Negeri Garut, Senin (23/8). “Wowo terbukti tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus korupsi dana Jasmara,” katanya. Pada sidang 28 Juni 2010 lalu, jaksa penuntut umum ( JPU ) menuntut Wowo hukuman penjara dua tahun enam bulan. Selain pidana penjara, Wowo juga dituntut membayar denda Rp 100 juta atau subsider enam bulan penjara. JPU menilai, terdakwa secara meyakinkan telah sengaja melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jabatannya. Dana bansos senilai Rp 15 miliar dikucurkan pada periode Januari-Maret 2007 diklaim telah dipakai untuk berbagai kegiatan, termasuk bantuan kegiatan masyarakat. Sebagian besar dana tersebut diterima oleh para anggota dewan periode 2004-2009, untuk disalurkan ke masyarakat di daerah pemilihannya. Akan tetapi, pada kenyataannya, penerima dana bansos tersebut banyak yang fiktif, atau bahkan dipotong sebelum sempat disalurkan. Dalam amar putusan majelis hakim dijelaskan, Wowo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ) Kab. Garut tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana didakwakan jaksa melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 jo. pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUH Pidana ). Dijelaskan, pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp 15 miliar sebelum APBD 2007 disahkan atas dasar perintah pimpinan terdakwa atau Bupati Garut Agus Supriadi. “Selama persidangan, tidak ditemukan fakta bila terdakwa pernah menerima atau menikmati uang negara,” ujarnya. Kerugian yang dialami negara itu, kata Puji, dilakukan oleh tiga terdakwa lain yang telah dijatuhi vonis oleh pengadilan beberapa waktu lalu. Mereka adalah ER yang menjabat sebagai Bendahara BPKD divonis selama 20 bulan, mantan Wakil Ketua DPRD Garut DD divonis 3 tahun penjara, dan TD sebagai makelar dana bantuan sosial pemerintah Kab. Garut dengan vonis 2,5 tahun penjara. Menanggapi vonis bebas yang diberikan majelis hakim kepada Wowo, Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Neneng Rachmawaty, menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ( MA ). Neneng mengaku tidak mengerti dengan putusan bebas yang diberikan hakim kepada Wowo, sementara bawahan Wowo sendiri divonis bersalah dalam kasus tersebut. “Wowo sebagai atasan yang mencairkan dana bisa divonis bebas sementara bawahannya bersalah. Kami akan ajukan kasasi atas putusan hakim,” tutur Neneng. (Hassim)

Kepdes Sukaringin Royadi Pratama

Sambut Bulan Kemenangan Bagikan Raskin Tanpa Pungutan Kab. Bekasi, RADAR NUSANTARATepatnya kamis sekitar Pukul 14.00 (9/09) warga Desa Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi berduyun duyun mendatangi kediaman Kepala Desa Suka Ringin karena mendapat informasi adanya pembagian Raskin (Beras Miskin) secara Cuma Cuma. Kedatangan para warga awalnya ada dengan langkah yakin dan percaya dengan informasi tersebut dan ada juga yang kurang percaya. Namun begitu sampai dikediaman Kepala Desa kebanggan warga tersebut, warga mulai tersontak begitu melihat tumpukan beras dan ribuan warga telah memadati sekitar kediaman Royadi di jalan raya Desa Suka Ringin, RT01/ RW04, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tibalah saatnya pembagian beras yang telah dinanti nantikan warga pilihan warga tersebut. Dengan langkah tertib dan melakukan antrian seperti yang

ditanamkan budaya Indonesia, satu per satu warga mulai menerima Raskin sebanyak 5 Kg per warga. Sapni Warga Suka Ringin sangat mengagumi perbuatan Kepala Desa tersebut. “ Saya merasa berterima kasih kepada Kepala Desa kami, Royadi yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan saya berpikir ini melebihi program pemerintah. Pemerintah saja, masih memungut uang Raskin. Namun kali ini, Kepala Desa kami membagikannya secara gratis,” tutur Sapni, saat dimintai komentarnya. Royadi Pratama Kepala Desa Suka Ringin ketika dikonfirmasi diselah berlangsungnya pembagian beras Mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri. “Karena Idul Fitri merupakan bulan kemenangan bagi umat muslim. Saya memberikan santunan beras per kepala keluarga 5 liter secara cuma-cuma untuk satu desa suka

ringin kec. suka wangi, tanpa kepentingan apapun dan saya lakukan dengan iklas,” tutur Royadi. Setelah terdata, diantara 1317 paket yang disediakan, 1300 paket telah terbagi dan diterima masing masing Kepala Keluarga (KK) sebayak 5 Kg beras per paketnya. Sekdes Desa Suka Ringin Kec. Suka Wangi Sanan Efendi, kepada bekasi mandiri mengaku bangga akan sosok Kepala Desa Suka Ringin ( Royadi- red ). “Jarang ditemui Kepala Desa yang peduli dan perhatian khusus warganya. Kami tidak melihat kapan dia berbuat. Akan tetapi apa yang diperbuat dapat dirasakan langsung oleh warganya, dan itu sangat saya banggakan,” tutur Sanan. Sanan Menambahkan, sebagai masyarakat, tentunya hal itu diharapkan dilakukan oleh kepala Desa lainnya dalam membantu warganya untuk mengatasi kesulitan warga, tutur Sanan.

Royadi saat membagikan Raskin kepada salah satu warga warga

Sementara itu, kerumunan warga yang masih berkumpul meskipun telah menerima Raskin, mengaku simpatik akan tindakan Kepala Desa mereka yang telah melakukan kegiatan pembagian Raskin gratis untuk ke empat kalinya dalam menyambut bulan kemenangan. (rin/din)

Radar Daerah

Bupati H. Sutrisno Buka Majalengka Expo 2010 Majalengka, Radar Nusantara Dalam rangka memperingati hari jadi majalengka yang ke 520, Bupati Majalengka menyelenggarakan mengadakan aacara yang disebut dengan “Majalengka Expo 2010” bertempat di lapangan eks.

PABRIK Gula Jatiwangi peristiwa yang baru pertama kali dikota majalengka ini dibuka oleh Bupati H.Sutrisno,SE.M.Si hadir dalam acara tersebut ketua DPRD H.Momon Surahman,waklil bupati DR.H.Karna Sobaho,unsur muspida, kepala OPD,para Camat, BUMN/BUMD, Perbankan, para kuwu dan utusan peserta Majalengka Expo yang disaksikan masyarakat sekitar. Acara diawali dengan upacara adat penjemputan Bupati dan rombongan untuk memasuki lapangan arena Majalengka Expo sampai kemimbar kehormatan yang disediakan oleh panitia bagi Bupati

dan rombongan. Pada kesempatan tersebut koordinator seksi pameran Majalengka expo Drs.H.Yayat Sudrajat.MM mengatakan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya Majalengka Expo adalah sebagai media komunikasi dan informasi untuk mengetahui serta mengukur keberhasilan proses pembangunan,dan sekaligus pula sebagai media promosi untuk memperkenalkan produk unggulan Majalengka yang telah berhasil dikembangkan oleh dunia usaha di kabupaten majalengka. Majalengka Expo akan berlangsung mulai tanggal 1 sampai dengan 15 juni 2010 yang di isi dengan berbagai stand mulai dari lembaga pemerintahan kecamtan.OPD dan berbagai instansi yang swasta yang ada dikabupaten Majalengka, dengan sasaran utama memunculkan produk unggulan atau has majalengka. Dan untuk meningkatkan animo masyarakat panitia juga menyediakan sarana bermain bagi anak-anak. Bupati H.Sutrisno,SE.Msi dalam sambutanya mengatakan dengan diadakanya Majalengka Expo menjadi momentum bagi seluruh warga masyarakat Majalengka untuk dapat mengetahui secara langsung dan menyeluruh produkproduk unggulan yang sudah dihasilkan oleh masyarakat, dengan

adanya kegiatan ini masyarakat mampu melihat dan mengetahui bagaiman untuk dapat mengembangkan, memproduksi potensipotensi sumber daya alam yang ada di daerahya, Expo ini juga akan dapat menumbuh kembangkan rasa bangga,rasa cinta dan rasa memiliki produk majalengka setelah mendapat informasi secara langsung dari Bupati dengan sarana informasi yang baik dan jelas. Lebih lanjut menurut Sutrisno dengan diadakanya Majalengka Expo ini dikecamatan jatiwangi merupakan upaya dari panitia pelaksana hari jadi Majalengka untuk menyebar luasakan, menyemarakkan perayaan dan sekaligus mengubah imiz bahwa perayaan hari jadi Kabupaten Majalengka tidak tersentralisasi di Ibu kota melainkan menyebar di seluruh pelosok wilayah. Sutrisno Berharap dengan diselenggarakanya Majalengka Expo 2010 ini dapat merangsang dunia usaha masyarakat majalengka khususnya di kecamatan Jatiwangi yang terkenal dengan produksi Genteng,bata dapat bangkit kembali menjalankan roda usahanya agar menjadi landasan bagi perekonomian daerah guna mengwujudkan majalengka yang religius, maju dan sejahtera. Diakhir sambutanya Sutrisno

berharap dengan diadakanya expo ini akan berdampak positif bagi dunia usaha dan mampu menarik minat investor untuk mengembangkan potensi majalengka ketingkat regional. Menurut beberapa masyarakat yang dapat dihubungi Expos terhadap Majalengka Expo sangat baik dapat terlihat dengan antusiaas warga untuk dapat menyaksikan secara langsung rangkaian kegiatan pembukaan. Kegiatan Majalengka Expo di Kecamatan jatiwangi dapat menepis imiz bahwa eks pabrik gula selama ini tidak dapat difungsikan dengan baik sejak dibongkar beberapa tahun yang lalu,terlebih lokasi ini sangat strategis berada dipusat kota jatiwangi dimana Jatiwangi merupakan pusat dunia usaha dikabupaten majalengka. Sejak Pabrik gula tidak beroperasi lokasi ini sangat menyedihkan karena berada pada posisi strategis yang setiap saat disaksikan masyarakat yang melewati kota jatiwangi sehingga ada dugaan masyarakat bahwa pemerintah tidak mampu menarik investor untuk memamfaatkan lahan tersebut sehingga tidak menjadi hutan berantara, masyarakat berharap dengan diadakanya majalengka expo ini Bupati Majalengka dapat mengarahkan dan memungsikan lahan tersebut untuk kemajuan kota Jatiwangi yang lebih maju. (L.Nababan)

MPI Desa Melati Bagi Bagikan Sembako Untuk Fakir Miskin

Perbaungan, Radar Nusantara Meski keberadaan MPI ( Masyarakat Pancasila Indonesia ) di Desa Melati I, kecamatan Perbaungan Kabupaten Sergai masih terbilang baru, namun kiprahnya telah banyak berperan serta dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Desa Melati I Kecamatan Perbaungan. MPI yang telah terbentuk di tiap-tiap Desa terus berupaya secepat mungkin

berbaur dengan seluruh masyarakat untuk dapat bersamasama menggali potensi yang ada guna menciptakan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, demikian dikatakan Rustam Dalimunthe, Ketua MPI Kecamatan Perbaungan kepada Wartawan saat membagi-bagikan sembako beberapa waktu lalu. Rustam yang didampingi oleh Misadi, Ketua MPI Desa Melati I mengungkapkan rasa bangganya atas kepedulian yang diwujudkan oleh seluruh rekan-rekan MPI terhadap fakir miskin, jompo, janda-janda dan kaum dhuafa di

Desa Melati I. “ Saya bangga dengan apa yang telah dibuat oleh pengurus MPI Desa Melati I, dan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Misadi selaku Ketua.” Ungkap Rustam Hal senada juga dikatakan oleh Misadi, menurutnya, kegiatan bagi-bagi sembako yang mereka laksanakan saat ini masih belum maksimal meski mereka telah berupaya sebisa mungkin untuk saling berbagi dengan kaum dhuafa. Namun begitu, kegiatan seperti ini telah menjadi agenda tahunan MPI Desa Melati I dan ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Ketua Umum

MPI. “ MPI harus peduli dengan keadaan masyarakat sekitarnya, dan semua anggota yang ada harus dapat berbagi dengan masyarakat kurang mampu, sesuai dengan amanat yang telah disampaikan oleh Ketua Umum kami, yang mana dikatakannya”, “ ketuklah pintu rumah orang miskin dan jangan ketuk pintu rumah orang kaya” Ucap Misadi menirukan Ketua Umum nya. Dijelaskannya lagi bahwa, ada sekitar 300 paket sembako yang dibagi-bagikan kepada 300 orang yang terdiri dari, fakir miskin, jompo dan janda-janda kurang mampu. MPI juga berharap sembako yang mereka bagikan dapat mengurangi kesulitan ekonomi didalam menghadapi situasi Lebaran. Sementara itu, warga penerima sembako, Anum dan Komala Sari merasa sangat berterima-kasih atas kepedulian MPI terhadap penderitaan yang mereka rasakan. “ kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada seluruh pengurus terutama Ketua MPI Desa Melati I Perbaungan, semoga MPI dapat terus maju dan dekat di hati masyarakat” ungkap Anum dan Komal. (Sdy.S/Edi Sianturi a)


19

Kabag Humas Pemkab Humbahas Tidak Menguasai Tupoksinya Doloksanggul, Radar NusantaraKepala Bagian Hubungan Masyarakat ( Kabag Humas ) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ( Humbahas ) Drs SDV Sihombing MM tidak menguasai tugas pokok dan fungsinya ( tupoksinya ). sebagai juru bicara Pemkab Humbahas. Hal itu dibuktikan sejak dilantik menjadi Kabag Humas Pemkab Humbahas pada bulan September tahun 2009 yang lalu, justru Drs SDV Sihombing MM hingga detik ini.menggali jurang pemisah dengan para INSAN PERS yang bertugas di wilayah Kabupaten Humbahas, bahkan justru menjalin kerjasama dengan Wartawan dari luar daerah yang hanya berorientasi mencari keuntungan semata dari Kabupaten Humbahas. Kepercayaan yang diberikan Bupati Humbahas kepada Drs SDV Sihombing MM sebagai juru bicara Pemkab Humbahas, justru “jauh panggang dari api”, karena sejak dilantik menjadi Kabag Humas belum pernah mengajak Wartawan yang bertugas di wilayah Humbahas untuk meliput acara Pemkab Humbahas maupun meliput kunjungan Bupati dan Wakil Bupati ke daerah, hal itu diakui seluruh Wartawan yang bertugas di Humbahas bahwa tidak pernah diajak untuk meliput acara Pemkab Humbahas. Sangat disayangkan statmen Drs SDV Sihombing baru-baru ini, yang mengatakan setiap hari waktunya habis hanya untuk menghadapi Wartawan, bahkan Drs SDV pernah marah besar kepada stafnya karena Nomor Hpnya di ketahui oleh orang lain, menyikapi perilaku Kabag Humas tersebut sudah sangat dipertanyakan loyalitasnya sebagai juru bicara Bupati Humbahas. Memang terbukti sejak bulan September 2009 hingga saat ini, pemberitaan surat kabar baik itu Harian, Mingguan dan Majalah justru berita –berita miring atau berita-berita jelek yang muncul dari Kabupaten Humbahas bukan berita pembangunan, kenapa hal ini bisa terjadi, jelas-jelas karena Drs SDV Sihombing MM tidak menguasai tugas pokok dan fungsinya dan tidak mampu menjalin kemitraan dengan insan PERS di Kabupaten Humbahas. Salah satu ketidak mampuan Kabag Humas Pemkab Humbahas Drs SDV Sihombing MM mengakomodir para insan PERS di Humbahas yaitu ada dana untuk Pembinaan PERS namun hingga saat ini sudah bulan September temu Pers untuk triwulan kedua sajapun tidak dilaksanakan, pada hal di Humas itu tidak ada proyek fisik yang ada adalah kegiatan yang berhubungan dengan PERS dengan kata lain bahwa proyek Humas itu adalah yang berhubungan dengan Wartawan. Kesalahan ini termasuk kesalahn besar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ( Baperjakat ) Pemkab Humbahas, yang menempatkan pejabat yang tidak menguasai tupoksinya sebagai Kabag Humas, untuk itu kedepan Baperjakat harus berpikir realistis untuk melihat kinerja Drs SDV Sihombing bahkan untuk memberikan suatu jabatan, karena masih banyak PNS yang memiliki sumber daya manusia dan loyal membangun Kabupaten Humbahas, ujar para Wartawan dengan kesal. Bahkan ada pertanyaan dari para Wartawan yang bertugas di wilayah Humbahas, apakah Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing tidak megevaluasi kinerja Kabag Humas sebagai juru bicaranya, melalui pemberitaan surat kabar baik itu Harian, Mingguan maupun Majalah atau sengaja membiarkan situasi yang seperti ini, dimana Kabag Humas menggali jurang pemisah dengan insan PERS, bahkan beberapa bulan terakhir ini Kabag Humas Drs SDV Sihombing tidak pernah menempati ruang kerjanya dan bahkan Hpnya susah dihubungi oleh Wartawan untuk konfirmasi. Ironisnya lagi, pembayaran rekening koranpun tersendat di Bagian Humas Pemkab Humbahas, untuk pembayaran rekening surat kabar, baik itu Harian, Mingguan dan Majalah untuk treiwulan kedua dibayar bulan September 2010, pada hal tahun-tahunsebelumnya tidak pernah demikian, namun setelah Drs SDV menjabat Kabag Humas pembayaran rekening koran menjadi bermasalah. Para Wartawan meminta kepada Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing Msi, agar secepatnya mengganti Kabag Humas dengan orang yang menguasai ke humasan dan mampu menjalin kemitraan dengan insan PERS, karena Wartwan yang bertugas di Humbahas juga sebagai putra daerah Humbahas, berkeinginan membangun Kabupaten Humbahas melalui pemberitaan, baik itu pemberitaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Humbahas, maupun memberitakan potensi yang dimiliki oleh Humbahas, sehingga investor mau menanamkan modalnya didaerah ini. (Manganjur Siregar)

Radar Daerah

BMKG Minta Nelayan Banten Waspadai Gelombang Tinggi Lebak, Radar NusantaraBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta nelayan tradisional di pesisir Banten bagian selatan mewaspadai gelombang tinggi selama musim pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan. PENGAMAT cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Serang Halim Perdanakusuma, Sabtu malam, menjelaskan, selama masa peralihan

diprakirakan tinggi gelombang di perairan Banten bagian selatan berkisar 1,5 hingga 2,5 meter. Bahkan, pekan lalu tinggi gelombang Banten bagian selatan

mencapai tiga meter. Karena itu, pihaknya meminta nelayan tradisional waspada jika melaut karena tinggi gelombang itu sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa mereka. Menurut dia, pada musim pancaroba, selain angin kencang berkecepatan antara 20 hingga 40 km per jam, hujan disertai petir juga akan terjadi di seluruh wilayah Banten. Sementara angin puting beliung, gelombang tinggi dan hujan disertai petir diprakirakan terjadi di

perairan laut Banten bagian selatan selama September 2010. “Saya kira cuaca buruk terjadi akibat perubahan cuaca yang tidak menentu yang dipicu tabrakan angin timur dan selatan yang membentuk pengumpulan awan,” jelasnya. Dengan demikian, pihaknya berharap nelayan Pantai Carita, Sumur, Panimbang, Binuangeun, Bayah dan Sawarna bersikap hatihati jika cuaca memburuk yang ditandai awan hitam dan kecepatan angin yang cukup tinggi. (*)

Keluarga Besar Alm. Uyut Nasir Uyut Nur

Adakan Acara Halal Bi Halal ke- 2 Kali Kab.Bekasi,RADARNUSANTARADalam menyatukan silaturahmi yang kuat sesama keturunan atau lazimnya disebut keluarga besar, tepatnya di yayasan Darul Rahman kampong bulak Temu Rt. 04/02 Desa suka Budi Kec. Suka Wangi (19/10) di tempat Drs. H. Kurnalih, diadakan Halal Bi Halal Keluarga Besar (Alm) Uyut Nasir – Uyut Nur. H. Ubaydillah Ishak, wakil ketua panitia mengatakan, “acara ini bertujuan untuk mempererat ukhuwah dan meraih hidup berkah untuk terciptanya keluarga yang

Keluarga besar Almarhum Uyut Nasir - Uyut Nur

harmonis dan bahagia,” tuturnya. Selain itu kata dia, “berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Agama Allah dan jangan lah kamu bercerai berai, katanya dalam menyampaikan kesan forum silaturahmi dan halal bi hala tersebut.

Acara Halal Bi Halal ini di hadiri beberapa keluarga besar diantaranya Mausan bin Nasir, Keluarga Besar Nenek Neli bin Nasir, Keluarga Besar H. Na’I , Keluarga Besar Madi bin Nasir, Keluarga Besar Adi bin Nasir, Keluarga besar Nenek Ivah, keluarga besar Khulsum bin Nasir Dan keluarga besar lainnya. Kesan yang diambil dari kegiatan itu sendiri, sesuai dengan yang disampaikan penceramah Ustadz Hasyim Adnan dari Pebayuran ini yakni, untuk mempererat Ukhuwah meraih hidup ber-

kah. Acara halal bi halal keluarga besar ini sudah diadakan sebanyak 2 kali yakni, di Pondok Gede dan yang sekarang di kampung Bulak. Selain keluarga besar, beberapa kerabat dari Jakarta dan Pondok Gede, juga tampak hadir. Acara yang dumulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00 Wib tersebut ditutup dengan do’a dan makan siang bersama yang telah disediakan panitia serta diakhiri dengan poto bersama seluruh keluarga besar, seperti yang ditututkan H. Ubaydillah Ishak selaku wakil panitia Halal Bi Halal. (rin/ din)


20

Korban Bencana Alam Tidak Terima Bantuan KORBAN bencana alam yang menimpa satu keluarga bermarga Purba di Dusun Sipariama, Desa Lumban Tonga-tonga, Siborongborong, Tapanuli Utara, pada bulan April lalu, hingga saat ini belum menerima bantuan dari pemerintah Tapanuli Utara. Bencana alam yang menewaskan L. Nababan, ibu dari 10 orang anak, meninggalkan kesan pahit di hati keluarganya. Sebelumnya, Radar Nusantara, telah menanyakan kepada Camat Siborongborong, Henri Taruna Surbakti, perihal bantuan bencana sosial. Henri menjelaskan, bahwa dirinya telah mengirim surat proposal kepada Dinas Sosial Tapanuli Utara, beberapa bulan lalu. Tetapi, dirinya tidak mengetahui, apakah dana itu telah dicairkan atau tidak. Ironisnya, ketika Radar Nusantara hendak menanyakan hal tersebut ke dinas sosial, kepala Dinas Sosial Tapanuli Utara tidak pernah berada di kantornya. Dan ketika dihubungi via telepon genggam, kepala dinas tersebut tidak mau mengangkat bahkan membalas sms. L. Nababan yang saat itu hendak pulang menuju rumahnya, berusaha menolong tiga anak gadisnya dari rumpun bambu yang tumbang karena hujan badai. Rumpun bambu yang beratnya diperkirakan 3 ton itu akhirnya menimpa L. Nababan dan putrinya yang sedang duduk di bangku SMA kelas 3. Nyawa Melva Purba berhasil diselamatkan warga setelah dibawa ke rumah sakit umum Tarutung. Namun ibunya, meninggal di tempat. Kepada Radar Nusantara, Selasa (14/9), adik Melva mengatakan, mayat ibunya terpaksa dievakuasi dengan memotong bambu menggunakan mesin sinsaw, karena warga tidak mampu mengangkat beban bambu yang terlalu berat. Saat ini, Melva bersama saudaranya meminta agar pemerintah Tapanuli Utara, supaya membantu mereka mengingat mereka ada yang duduk di bangku kuliah, SMA dan SMP. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan hidup mereka, kini, Melva bersama saudaranya kadang-kadang bekerja sebagai tenaga upahan di kebun orang lain. (Nilawaty)

Radar Daerah

Cilauteureun dan Santolo Diserbu Wisatawan

Alo Setiawan, SH Kepala UPT Pariwisata Cikelet.

Garut, Radar NusantaraLiburan Hari Raya Idul Fitri 1431 H, hampir setiap tempat wisata diserbu wisatawan. Baik itu wisatawan dari masyarakat setempat ataupun dari luar kota . Hal ini dilakukan sebagai perayaan setelah menjalani berpuasa sebulan penuh serta sebagai penghilang kepenatan dan kesibukan bekerja.

DI Kabupaten Garut sarana wisata terbagi dibeberapa tempat, baik itu di bagian Garut Utara, Tengah maupun Selatan. Banyak sekali yang bisa dikunjungi dan dinikmati, termasuk wisata kuliner. Garut Selatan yang langsung berbatasan dengan Lautan Samudera Indonesia , hamparan lokasi wisata tersebar. Mulai dari Kecamatan Cisompet, Cibalong, Pameungpeuk dan Cikelet. Pelabuhan Cilauteureun (Cikelet) dan Pulau Santolo (Pameungpeuk), merupakan daerah wisata yang banyak sekali pengunjungnya disbanding dibanding dengan lokasi wisata lainnya di Garut Selatan. Mulai H+1 Idul Fitri hingga H+2, wisatawan yang berkunjung lebih dari 10.000 wisatawan yang berkunjung. Itu yang terpantau oleh petugas restribusi UPT Pariwisata Kecamatan Cikelet. “Yang terpantau ya sekitar 10.000 an yang menggunakan kendaraan roda empat. Karena yang menggunakan roda dua sering dating bergerombol,jadi tidak semuanya bisa dipungut, “ ujar Alo Setiawan, SH, Kepala UPT Pariwisata Cikelet pada wartawan RN, Jumat (17/09), di tempat pejagaan. Alo memungut restribusi dibantu oleh enam orang pekerja

yang terdiri empat orang TKK dan dua orang perangkat Desa Pamalayan yang diperbantukan, dalam tiga hari bisa menyetor ke kas PAD sebesar Rp. 29 Juta setelah dipotong biaya operasional petugas selama bertugas. Wisatawan yang berkunjung ke Cilauteureun, hamper kebanyakan berkeinginan menyebrang ke Pulau Santolo. Di Pulau ini terdapat beberapa situs bersejarah, serta selama Indonesia Merdeka, baru saat peringatan 17 Agustus 2009 di pakai pelaksanaan upacara bendera dengan inspektur upacara nya Sekretaris Menpora Drs. Wafid Muharam. Begitu juga, Pulau ini merupakan pulau yang berhadapan langsung dengan Pulau Chrismast , Australia , yang berjarak sekitar 65 mil arah barat. Di Pulau Santolo yang pelatarannya seluas 3.600 meter persegi dengan koordinat 07*40’06" LS san 107*41’00" BT, terdap[at beberap[a situr dan peninggalan sejarah. Diantaranya Situs Masigit Sela, Sodong Walanda,, Puncak Asmara, Curug Santolo, Karang Kukus dan bekas dermaga yang masih berdiri kokoh. Serta di tempat inipun, masyarakat bisa melihat alat deteksi tsumani. Musim liburan Idul Fitri

sekarang pun bisa menambah penghasilan nelayan yang bertugas menyebrangkan dari pelabuhan Cilauteureun ke Pulau Santolo. Penghasilan mereka cukup lumayan. “Lumayan lah, saya menyebrangkan orang selama tiga hari itu bisa mendapatkan sekitar Rp.1.5 Juta, dengan tarif Rp. 4.000,./orang. Kalau nelayannya sedikit, bisa lebih,” ujar Medi, nelayan Cilauteureun, sambil menghitung kapal congkreng yang menyebrangkan jumlahnya hampir 35 kapal. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Cilauteureun ini bukan saja menambah PAD, tetapi memberikan penghasilan pada restoran, pedagang ikan dan penginapan yang berda di lokasi itu. Walaupun PAD dari UPT Pariwisata Cikelet tidak seluruhnya terserap. Seperti Taman Manalusu belum bisa ditarik restribusinya dan tempat wisata Gunung Geder yang restribusinya masih masuk ke kas Desa Cijambe. “Kalau lah kedua tempat wisata itu sudah masuk restribusinya, sudah pasti akan lebih besar lagi uang yang disetor ke kas Pemda Garut,” imbuh Alo Setiawan yang mempunyai konsep kerja itu adalah ibadah. (Hassim)


21

Dewi Persik.... Sambungan Dari Hal 24 terus saya umbar, itu biar tidak terjadi seperti yang orang pikir. Karena posisi saya kan sama dengan artis RCM yang lain,” kata Dewi seperti ditayangkan dalam acara infotainment Hot Shot, Ahad (19/9). Entah seberapa besar murka Dhani terhadap artis barunya ini. Faktanya, Dewi tidak bersilaturahmi ke rumah musisi yang selama ini disebutnya dengan Sejak awal sapaan bos itu, Lebaran keberadaan silam. Jangankan datang ke rumah, mengirim di lingkungan ucapan selamat pun tidak dilakukan Dewi. RCM, Dewi Kendati, mantan istri Persik Saipul Jamil ini punya argumentasi sendiri. disambut “Kebetulan kan bos saya lagi sibuk. Salah dengan nada satunya adalah urusan pesimistis keluarga yah. Dan bos juga ada tur keliling sama grup musik barunya. Saya kan anak didiknya, pasti bos selalu ada buat Dewi Persik. Tapi kalau keadaannya lagi sibuk kayak gini kan saya juga harus mengerti,” ungkap Dewi. Sejak awal keberadaan di lingkungan RCM, Dewi Persik disambut dengan nada pesimistis. Tapi, Dewi memangkas tanggapan miring itu dengan meyakinkan sang bos bahwa dirinya akan menjadi murid yang patuh. Bahkan, sempat beredar kabar, Dewi bakal menggeser posisi Mulan Jameela, salah satu artis andalan RCM. “Isu yang beredar kan saya dijadikan anak emas. Sebenarnya itu tidak ada. Saya akan menjadi anak emas apabila saya memberikan prestasi yang baik di rapor saya. Tapi kalau saya bikin pusing dan selalu bandel, itu berarti bukan anak emas. Siap-siap saja saya dimatikan yah,” canda Dewi sembari tersenyum lebar. (*)

Radar Ragam

Calon Jaksa Agung Ada Kepentingan Elite Kejaksaan

Jakarta, Radar NusantaraSebanyak 8.479 jaksa yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menegaskan dukungan terhadap calon Jaksa Agung dari internal (jaksa karier). Sikap itu dianggap terkait dengan kepentingan para elite Kejaksaan, terutama yang berpeluang untuk menggantikan Hendarman Supanji. “SIKAP tersebut menunjukkan bahwa pengurus PJI terjebak pada kepentingan politik, karena mereka memobilisasi dukungan organisasi. Jadi, saya melihat gerakan tersebut politis, meskipun alasannya untuk kepentingan lembaga kejaksaan,” kata pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Mohammad Fadjroel Falaakh kepada SP di Jakarta, Sabtu (18/9). Unsur politik itu, jelasnya, terlihat ketika semua tahu bahwa pemilihan Jaksa Agung adalah hak prerogatif presiden. Seharusnya, penentuan Jaksa Agung berada di tangan Presiden. Fadjroel menduga ada mobilisasi dari elite Kejaksaan. “Ketika legalitas Hendarman sebagai Jaksa Agung digugat oleh

mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra, PJI tidak bersuara untuk membela. Sekarang, ketika bursa calon Jaksa Agung ramai dibicarakan, mereka bersuara. Ini memperlihatkan ada oknum yang menggerakkan organisasi itu,” katanya. Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Chairul Huda memandang, sikap para jaksa yang menolak calon Jaksa Agung dari luar adalah bentuk ketidaknyamanan mereka. “Tampaknya, para jaksa yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) lebih nyaman jika nantinya dipimpin oleh orang yang dibesarkan dari dalam. Jadi, mereka menolak orang luar, karena dianggap tidak akan membawa perbaikan di institusi itu,” kata Chairul Huda kepa-

da SP di Jakarta, Sabtu (18/9). Namun, dia menegaskan, apa yang dilakukan para jaksa tersebut bukan bentuk intervensi, melainkan hanya penyampaian aspirasi. Sebab, tidak ada hubungan hirarki antara yang mengajukan usulan dengan pimpinan kejaksaan. Dengan kata lain, PJI berbeda dengan kejaksaan agung. Dirugikan Selain itu, lanjutnya, selama ini sepertinya para jaksa tersebut merasa dirugikan dengan UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan. Di mana, UU itu memungkinkan Jaksa Agung berasal dari luar. Hal itu berbeda dengan aturan tentang kepolisian, yang mengharuskan pimpinannya dari internal. Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, pihaknya akan menerima jika akhirnya Jaksa Agung pengganti Hendarman Supanji berasal dari luar kejaksaan. Karena, memilih Jaksa Agung adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa dipermasalahkan. “Tidak masalah jika yang terpilih dari luar kejaksaan, tetapi minimal harus ada waktu untuk

beradaptasi dalam memahami tugas pokok dan wewenang Jaksa Agung serta memahami masalah internal kelembagaan,” katanya. Oleh karena itu, lanjutnya, secara tidak langsung lebih baik Jaksa Agung dari internal kejaksaan. Dengan pertimbangan, tidak membuang waktu untuk beradaptasi dan belajar. Karena, untuk menjadi seorang jaksa telah melalui beberapa pendidikan, sehingga lebih mengetahui tugas dan fungsi semua bidang di kejaksaan. “Jabatan Jaksa Agung itu jabatan profesional. Jabatan profesi berarti jabatan keahlian. Keahlian hanya bisa diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, yang hanya bisa didapat dari karier,” kata Darmono. Dia juga menegaskan, kalangan internal kejaksaan sudah satu suara mendukung Jaksa Agung dari dalam. Sehingga, mereka akan mendukung siapa pun yang terpilih dari antara delapan orang eselon satu yang diusulkan Jaksa Agung Hendarman Supanji. Sebelumnya, sebanyak 8.479 jaksa yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menyatakan akan mendukung calon Jaksa Agung dari internal. Menanggapi itu, Darmono mengatakan, dukungan tersebut bukan bentuk pembangkangan, melainkan sekadar usulan. Dikatakan, PJI adalah salah satu bentuk organisasi profesi, jadi tidak ada hubungannya dengan Hendarman Supanji atau Kejaksaan sebagai institusi. Hendarman Supanji pernah mengusulkan delapan pejabat eselon I Kejaksaan sebagai pengganti dirinya, yaitu Darmono (Wakil Jaksa Agung), M Amari (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), Hamzah Tadja (Jaksa Agung Muda Pidana Umum), Marwan Effendy (Jaksa Agung Muda Pengawasan), Edwin P Situmorang (Jaksa Agung Muda Intelijen), Iskamto (Jaksa Agung Muda Pembinaan), Kemal Sofyan Nasution (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara), serta Zulkarnaen Yunus (staf ahli Jaksa Agung). (*)

DALAM upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan sektor pariwisata khususnya di kabupaten yang berdampingan langsung dengan

Danau Toba, TB. Silalahi mengatakan kepada Radar Nusantara, harus melihat icon dari daerah tersebut. Dia melihat bahwa potensi pariwisata di

22

Ketua DPR Dikecam Keras Jakarta, Radar NusantaraPernyataan Ketua DPR Marzuki Alie bahwa di daerah mayoritas Islam jangan dibangun gereja menuai kecaman. Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo menyayangkan pernyataan yang dinilainya berpotensi mengancam keutuhan NKRI itu. “Apakah benar Ketua DPR menyatakan demikian. Saya pribadi merasa amat tersinggung dengan pernyataan seperti itu. Kalau benar, perlu dikecam keras,” ucap Hashim dalam pesan singkatnya yang diterima SP di Jakarta, Jumat (17/9). Menurutnya, bila pola pikir seperti itu yang berlaku, maka nantinya tidak tertutup kemungkinan di delapan provinsi dan banyak kabupaten yang mayoritas penduduknya non-muslim, masjid tidak boleh dibangun. “Bila itu yang terjadi, maka akan hancurlah negara Indonesia,” tegasnya. Kecaman serupa dilontarkan tokoh buruh Muchtar Pakpahan. “Saya sangat menyayangkan komentar saudara Marzuki Alie yang Ketua DPR RI. Saudara Marzuki Alie harus membaca ulang bahwa NKRI lahir dari pluralisme, cita-cita kebangsaan dan diikat Pancasila. Lalu pluralisme itu dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945 ditambah Pasal 28E setelah diamandemen,” katanya dalam website:www.muchtarpakpahan.com. Menurutnya, pernyataan Marzuki sangat membahayakan NKRI. “Bayangkan, bila dari Tapanuli Utara, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Manado, masjid diusir dan di seluruh Jawa gereja diusir. Saya pastikan NKRI akan pecah,” kata Muchtar seraya meminta Marzuki Alie melihat fakta bahwa di daerah Tapanuli masjid bisa berdiri di tengah- tengah daerah yang hampir 100% Kristen, dengan tidak berizin. “Kalau pernyataan saudara Marzuki tidak dicabut, NKRI diambang pintu perpecahan,” tandasnya. Terkait dengan itu, tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan, kebebasan beragama dan hak menjalankan ibadah dijamin oleh konstitusi. “Negara harus menjamin dan mengamankan hak-hak dasar warga negara tersebut. Pengabaian hak-hak dasar tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi,” ujarnya. Membantah Sementara itu, Marzuki Alie membantah tuduhan bahwa dirinya memberi pernyataan di daerah mayoritas muslim tak boleh membangun gereja. Tuduhan itu, katanya, adalah fitnah dan ingin mengadudomba dirinya dengan golongan masyarakat. “Itu fitnah, saya tidak pernah memberikan pernyataan seperti itu, saya akan komplain kepada siapa yang menyebarkan fitnah tersebut,” tegasnya kepada SP di Gedung MPR/DPR Jakarta, Jumat (17/9) pagi. Untuk itu, Marzuki menyatakan telah mengirim SMS kepada Mucthar Pakpahan menanyakan tuduhan itu, sekaligus menyatakan komplain bahwa tuduhan tersebut tidak benar. (***)

Perjalanan Karir..........Sambungan Dari Hal 24

Menggali Potensi Pariwisata Melalui Icon Kabupaten bumi Tapanuli pantas dimajukan mengingat beberapa kabupaten memiliki Danau Toba. Namun untuk mendukung hal itu, dia berpendapat agar setiap daerah harus mampu menampilkan unsur yang berbeda. Jika di Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Dairi terkenal dengan wisata religiusnya, diharapkannya Kabupaten Humbang Hasundutan dapat memperkenalkan wisata lainnya, seperti wisata agro, wisata alam, atau wisata bahari. Menurutnya ini menjadi tuntutan nyata dalam proses perkembangan Tapanuli dan salah satu faktor pendukung


dalam mewujudkan Provinsi Tapanuli. Dengan melihat potensi pariwisata di setiap kabupaten, diharapkan dapat menjadi wadah kegiatan ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk mengaktualisasikan potensi pariwisata secara optimal, dirinya mengatakan perlu dilakukan perumusan perencanaan pembangunan pariwisata, yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas dapat menghasilkan, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pembangunan Tapanuli. (Nilawaty)

pulang. Meski belum total kembali ke dunia entertainment, namun ia diizinkan menerima tawaran menyanyi. Ia pun kembali berkuliah seperti biasa. Akhir September, Chacha mulai kembali buka suara kepada media. Ia menyatakan kesiapannya kembali berakting. Saat ini tengah sibuk syuting sinetron SEJUTA CINTA MARSHANDA. Di sinetron ini, pertama kalinya, Chacha bermain bersama Ben, kekasihnya. Hotel Sofyan Cikini yang disebutkan jadi salah satu warisan untuk Marshanda dikabarkan telah dijual untuk melunasi hutang kepada PT BNI Syariah sebesar Rp15 miliar dan melakukan renovasi dua hotel lainnya senilai Rp19 miliar. Hotelnya sendiri kabarnya dijual seharga Rp44,47 miliar. Namun Chacha sendiri sepertinya tidak terlalu mengerti, karena ia tidak terlibat langsung dalam pengelolaan hotel ini. Dalam konfirmasinya, Chacha menegaskan pewaris Hotel Sofyan bukan hanya dirinya seorang, melainkan ada 7 orang dan penjualan hotel bukan karena terlilit hutang. Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke 21, Marshanda memutuskan untuk mengenakan jilbab seterusnya. Hal ini diakui Marshanda sebagai berkah yang didapatnya ketika membahas Hadists. Bukan hanya penampilan yang berbeda pada umur barunya ini, namun hubungannya dengan sang kekasih, Ben Kasyafani rupanya beranjak ke jenjang yang lebih serius, dengan bertemunya kedua keluarga pada acara yang digelar sehari sebelum Marshanda merayakan ulang tahunnya di Panti Asuhan Daarul Aitam. (***)

Radar Ragam

Dana Swadaya Kurang Memadai Semangat Warga Membangun Masjid Jami Nurul Iman Butuh Dukungan Dermawan dan Pemkab. Bekasi

Kepala Sukakerta, Mardi (Pakai Topi) didampingi Sekdes, Marjaya

Kab.Bekasi, RADAR NUSANTARA Pelaksanaan pembangunan Masjid Jami Nurul Iman, diatas lahan seluas 500 M2, Kampung Gombang Jaya RT14/05, Desa Suka Kerta Kec. Suka Wangi, berjalan tiga (3) bulan.

PEMBANGUNAN yang diketuai Mardi Kepala Desa Sukakerta, dengan rencana Anggaran 1 Miliyar ini mulai mulai merogoh kocek sang kepala desa. Bayangkan saja, dari jumlah dana yang terkumpul Rp 200 juta, Rp 7 juta dari dana swadaya masyarakat. Sedangkan sisanya berasal dari kocek dan usaha Kepala

Desa demi suksesnya pembangunan masjid tersebut. Selain itu, Mardi juga harus membayar biaya rutin upah 12 tenaga kerja dengan amsing masing Rp 75 ribu/ harinya. Sementara dana swadana masyarakat digunakan untuk keperluan material pasir dan semen dalam melaksanakan pengecoran pembuatan dak atas. Pengecoran tersebut di hadiri oleh Kepala Desa dan Sekdes dan di bantu oleh masyarakat karena membutuhka tenaga tambahan. Mardi selaku Kepala Desa Suka Kerta Kec. Suka Wangi mengatakan, pembangunan masjid Nurul Iman ini sudah seharusnya di bangun sesuai dengan harapan masyarakat. Mengingat keterbatasan dana pembangunan masjid, selaku Kepala Desa mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi terutama Bupati DR. Sa’duddin MM, juga para dermawan agar sudi membantu pembangunan masjid Jami Nurul Iman cepat selesai berhubung sangat di butuhkan masyarakat gombang jaya,” tutur Mardi. Sekdes Suka Kerta, Marjaya, mengatakan, sebagai bendahara masjid Nurul Iman sangat bersyukur sekali dengan adanya pembangunan masjid nurul iman di kampung Gombang jaya karena kami apabila melakukan sholat Jum’at tidak jauh lagi, paparnya singkat. (rin/din)

Jalan Penghubung Desa Sindangsari Hancur Kab. Bekasi, Radar NusantaraDesa Sindangsari yang terletak di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, rusak parah, sejak pembangunan terakhir sekitar Tahun 2006. Pembangunan berhenti sejak terpilihnya Kepala Desa Sindangsari Abdul Kadir hingga kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan. Kades Sindangsari mengatakan, kondisi jalan sekitar 3 Km sudah tidak layak untuk di jalani manusia, karena jalan tersebut pantas untuk jalan seekor kerbau”. Abdul Kadir mengatakan pihaknya sudah berupaya mengajukan bantuan ke Pemda namun belum pernah

mendapat tanggapan, tuturnya. Demi memperjuangkan kepentingan warga, kades Sindangsari merencanakan, Rempug Desa Tahun 2010, dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan swadaya masyarakat akan di alokasikan untuk jalan agar transportasi serta hubungan masyarakat desa, serta sekolah lancar. Sementara itu H. Suhup SH, MM Camat Cabangbungin ketika dikonfirmasi tidak berhasil ditemui guna mengkorfimasikan tentang tindak lanjut Musyarawah Rencana Pembangunan yang pernah dijukan Kepala desa beberapa tahun silam. (rin/ din)

Warga dan Perangkat Desa Dambakan Pemekaran Kecamatan Pebayuran Kab.Bekasi, RADAR NUSANTARAAdanya rencana pemekaran Kecamatan Pebayuran oleh warga kini mulai tampak mengumpulkan semangat dan menimbulkan berbagai ide, berhubung adanya pelayanan yang kurang memadai seakan melebihi kapasitas. Ada 13 Desa yang ada di kecamatan Pebayuran diantaranya Desa Karang Harja, Desa Karang Sekar, Desa Karang Reja, Desa Karang Jaya, Desa Sumber Urip, Desa Sumber Sari, Desa Sumber Reja, Desa Karang Hawur, Desa Kerta Jaya, Desa Karang Patri, Desa Bantar Sari, Desa Bantar Jaya dan Desa Kerta Sari, sehingga dengan jumlah sedemikian pemerintahan desa, akan menghambat laju pengurusan surat menyurat dari warga.

Pekan lalu, Tamin selaku Kepala Desa Sumber Urip yang akrab dipanggil Apeng ini mengatakan, masyarakat sangat mengarapkan pemekaran kecamatan kebayoran karena wilayah kebayoran mencakup pelayanan 13 Desa, tentunya akan mengurangi pelayanan cepat dan mudah yang selalu di dengungkan oleh pemerintah dalam melayani masyarakat, kata Apeng. Apeng mengutarakan alasannya meminta pemekaran tersebut berhubung luas wilayah dan banyaknya masyarakat desa yang dilayani oleh kecamatan. Padahal masyarakat mengharapkan adanya pemekaran, tutur Apeng. “Sudah saatnya Kecamatan Pebayuran untuk di mekarkan menjadi 2 Kecamatan guna meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat. Kami selaku masyarakat sudah menyiapkan nama Kecamatan dengan nama Pedang Asam, ujar Apeng. Lebih lanjut Apeng Mengatakan, warga serta sesepuh yang berdomisili di Kecamatan Pebayoran tempat yang ideal untuk penempatan kecamatan pemeran adalah Desa Sumber Urip. “Tempat ini kami ajukan karena Desa Sumber Urip Berbatasan dengan 5 desa di sekitarnya”, ungkapnya. Selain mengharapkan pemekaran, masyarakat juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi atas di bangunnya Puskesmas dan Sekolah SMKN I Pebayuran serta masyarakat menunggu adanya pembangunan Pasar Tradisional dan Terminal Angkot, untuk

Tamin dengan nama panggilan Apeng, Lurah Desa Sumber Urip

menunjang perekonomian masyarakat Desa dan Kecamatan Pebayoran, karena pasar tradisional belum ada di wilayah Kecamatan Pebayuran. (rin/din)


23

Moh. Sarif Kades Sukaraja

Bersilaturahmi dan Santuni Para Janda Tua dan orang jompo Kab.Bekasi, RADAR NUSANTARABanyak hal yang dilakukan dermawan dalam kegiatan sosial kepada masyarakat yang sangat membutuhkannya. Seperti yang dilakukan Moh. Sarif, Kepala Desa Sukaraja, Kec. Tambelang, dalam menyambut hari raya Idul Fitri beberapa pekan lalu. Moh. Sarif, yang akrab dipanggil Deblo, bersama para stafnya menyantuni para janda dan orang jompo sebanyak 50 warga. Penyantunan itu sendiri dilakukan dengan mendatangi dari rumah ke rumah sambil berlebaran, di RT02, 03, 05, 06, 07 dan 08, yang ada di kampung Pete Cina, Desa Suka Raja, kec. Tambelang, Kabupaten Bekasi. Deblo saat ditemui disela berlangsungnya acara menyebutkan, “kegiatan ini saya lakukan dari rumah ke rumah sambil berlebaran dan untuk menyambut hari raya idul fitri supaya mendapat kebahagiaan bersama dan untuk mencari keridhoan allah,” kata Deblo menyebutkan. kegiatan itu sendiri menurut Deblo, merupakan kegiatan rutin yang diadakan tiap tahun, dan sesuai dengan anjuran dan harapan Bupati Bekasi, DR. Sa’ duddin, MM, agar kepala desa lebih mengenal warganya dan akan merasa lebih dekat dengan warga saya, sebutnya. Sairi salah satu jompo, warga kampung Pete Cina, mengaku merasa bahagia di datangi kepala desa. Karena selain berlebaran juga disantuni sembari mengucapkan minal aidin wal fa idin, tutur kakek yang telah berusia 70 tahun ini. (rin/ din)

Desa Banjarsari Butuh Perhatian Pemerintah Kab.Bekasi, RADAR NUSANTARA Masyarakat di sekitar lahan Industri seyogyanya dapat beradaptasi dengan mengikuti kemajuan akan pesatnya kemajuan kawasan industry dengan tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial. Namun tidak begitu dengan desa yang satu ini. Pasalnya pembangunan saat ini jauh dari yang diharapkan. Bangunan yang sehari-hari di pergunakan sebagai pusat pemerintahan Desa sudah berdiri sekitar 17 tahun lalu itu, hingga berita ini diturunkan belum disentuhan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Begitu juga Jalan lintas warga yang berada diwilayah Desa Banjarsari dengan kondisi memprihatikan dampak dari pembiaran pihak Pemkab. Bekasi, karena belum tersentuh pembangunan, baik pengerasan jalan maupun sejenisnya yang dapat meningkatkan lancarnya roda perekonomian masyarakat sekitar. Kondisi jalan yang dilalui ribuan orang tiap hari ini, masi tanah merah dengan keadaan seolah jenis kubangan Lumpur yang kerap kali menjadi kendala masyarakat yang hendak melewati jalan tersebut. Apa lagi jalan yang tedapat kubangan Lumpur itu tepat berada di belakang SMKN 1 Bekasi. Sebagai Kepala Desa Banjar Sari, Agus Subur tentunya sangat berharap agar pemerintah kabupaten bekasi bisa membantu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa tersebut. “Kami sangat mengharapkan campur- tangan pihak pemerintah dalam terlaksananya pembangunan, tutur Agus Subur ketika disambangi wartawan media ini. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Desa Banjar Sari yang tidak mau di sebut namanya mengomentariu, jalan ini sudah sepantasnya mendapat perhatian dari pemerintah. Apa lagi di desa ini ada anggota dewan masa kaga bisa Bantu masyarakatnya sendiri, cetusnya. Lebihnya beliau menambahkan kalaupun memang jeritan hati dari masyarakat Desa Banjar Sari dapat di realisasikan tolong berikan kesempatan kepada warga yang berdomisili di desa banjar sari yang masi belum memiliki pekerjaan, setidaknya mereka bisa mengisi perut keluarganya ujar bapak 2 anak itu. (rin/ din)

Dewi Persik Ditegur Dhani BELUM ada setahun bernaung di Republik Cinta Management (RCM), Dewi Persik sudah membuat Ahmad Dhani, Presiden RCM pusing tujuh keliling. Santer diberitakan pedangdut asal Jember, Jawa Timur, itu mendapat teguran keras dari Dhani lantaran Dewi terlambat ketika mengisi sebuah acara. “Saya memang terbuka sama siapa saja. Kalau saya ditegur Nyambung Ke Hal......21

Marshanda lahir di Jakarta, 10 Agustus 1989. Dara ayu yang akrab dipanggil Chacha ini melejit saat membintangi sinetron BIDADARI sebagai Lala, bersama Marini Zumarnis sebagai ibu peri. Sukses dengan BIDADARI I, Chacha kembali membintangi BIDADARI 2.,namun hanya sampai 104 episode. Sementara untuk 98 episode berikutnya posisi Chacha digantikan dengan pemain lain yang mengawali permasalahan antara pihak Marshanda dan Multivision Plus. Usai BIDADARI, sederet sinetron dibintangi Marshanda, seperti KELUARGAKU MATA HATIKU, KISAH SEDIH DI HARI MINGGU, KISAH KASIH DI SEKOLAH, KISAH KASIH DI SEKOLAH II, ADAM DAN HAWA, MANIS DAN SAYANG, dan dua film layar lebar, yaitu PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS dalam bentuk VCD dan PETUALANGAN 100 JAM bersama Joshua. Tak hanya piawai akting, anak sulung dari tiga bersaudara pasangan Irwan Yusuf dan Riyanti Sofyan ini juga terlibat dalam beberapa penggarapan album kompilasi, seperti album religi ALLAH YANG KUCINTAI (2002), BEST OF FEMALE IDOL, BROKEN HEART, NOW AND FOREVER, DUA BELAS LAGU ISLAMI TERBAIK, dan juga dua buah album solo BIDADARI dan MARSHANDA (2005). Saat masih berusia 3-4 tahun, bintang berzodiak Leo ini juga pernah tinggal di Semarang, tepatnya di Jalan Pleburan dekat

kampus Undip, saat ayahnya masih bekerja sekitar dua tahun di Semarang. Chacha mengawali karirnya di dunia iklan sejak kelas 1 SD secara kebetulan, saat itu Chacha menemani tantenya Chintya Rustam (mantan model iklan sabun Lux) ke biro iklan Citra Lintas. Sampai di sana Chacha diminta casting, dan akhirnya Chacha kecil terpilih untuk membintangi iklan Bank Danamon. Selanjutnya bintang keberuntungan menaungi Chacha, sejumlah iklan dibintanginya iklan baik TV maupun media cetak, di antaranya Filma, Cadbury Eclairs, Supermi Ayam Bawang, Es Mony, Tango Wafer, Chicken Nuggets, Carvil Millenium, dan Susu Bendera. Untuk urusan akademis Chacha bukan siswa yang gemar bolos karena syuting. Pemandu acara Fantasiana di Trans TV ini lulus SLTP dengan nilai UAN 2,3, bahkan pada 2004, Marshanda mendapat penghargaan ‘The Most Brilliant Person’ pada Asian Award 2004 bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional 3 Mei 2004, dan menjadi Duta Lingkungan Hidup pada 2006. Untuk urusan asmara, gadis bershio ular ini pernah menjalin hubungan dekat dengan Baim Wong saat mereka bersama-sama membintangi sinetron BENCI BILANG CINTA. Setelah berpisah dari Baim, Chacha menjalin kasih dengan VJ MTV, Ben Kasyafani. Awal tahun 2009, Marshanda yang telah mendapat warisan berupa hotel dari kakeknya ini, kembali mempertontonkan kemampuan aktingnya di layar lebar dalam film KALAU CINTA JANGAN CENGENG. Perannya yang selalu santun, akan sedikit berubah di film arahan Monty Tiwa ini. Kali

ini ia berperan sebagai seorang pecandu narkoba. Demi promo album terbarunya yang bakal rilis pada 2009, Marshanda rela ganti penampilan. Ia rela mengecat pirang rambut hitamnya. Single terbaru Chacha, Bernafas Dengan Cintamu akhirnya dirilis pada 24 Juni 2009. Chacha sendiri mengaku tak main-main dengan profesinya di bidang tarik suara ini. Baru saja merilis singlenya, pada pertengahan Agustus 2009, nama Chacha ramai diberitakan di beberapa media. Kali ini terkait dengan munculnya beberapa video di situs YouTube yang menampilkan dirinya sedang menangis dalam ‘drama’ yang keseluruhan ada 3 video. Selain itu ada juga video yang menampilkan ia sedang menghujat temanteman SD-nya. Setelah ramai diberitakan di beberapa media infotainment, beberapa video terkait di YouTube pun dihapus pemiliknya. Setelah heboh akibat pemberitaan video, akhirnya terungkap jika Chacha menderita penyempitan di belakang lehernya. Guna mempercepat penyembuhannya, maka ia akhirnya diopname di rumah sakit. Bahkan Chacha dilarang melihat infotainment dan menemui wartawan. Perlahan tapi pasti, kondisi Chacha membaik. Ia pun diperbolehkan

Bersambung Ke Hal 22

Skenario Baru Defisit Belum Ditentukan Baca Hal Dirut Telkomsel Menghadap Menteri BUMN

Recommend Documents