Irigasi Tahun 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dan irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan sektor pertanian, dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi maka PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2003 tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk ada pengaturan kembali. b. Dasar dari Perda ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No. 5 Th 1960; UU No. 8 Th 1981; UU No 12 Th 1992; UU 23 Th 1997; UU No 7 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 20 Th 2006; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Keppres No 123 Th 2001; Perda Kan Cilacap No 28 Th 2003 c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Asas, Maksud dan Tujuan Keberlanjutan Sistem Irigasi 3. Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi 4. Kelembagaan pengelolaan irigasi 5. Wewenang dan tanggung jawab 6. Peran serta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan pemberdayaan 7. Pengelolaan air untuk irigasi dan hak guna untuk irigasi 8. Penyediaan air irigasi 9. Pengaturan air irigasi 10. Sistem Drainase 11. Pengembangan jaringan irigasi 12. Pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi 13. Pengelolaan aset irigasi 14. Pembiayaan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi 15. Alih fungsi lahan beririgasi 16. Koordinasi pengelolaan sistem irigasi 17. Pengendalian dan pengawasan 18. Larangan dan sanksi 19. Tata cara penyelesaian sengketa 20. Ketentuan pidana, penyelidikan dan ketentuan peralihan
CATATAN
:
-
Hal-hal yang belum ditentukan dalam perda ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan
Pedoman Pengelolaan Pinjaman Modal Kerja yang Bersumber dari APBD Kab Cilacap Tahun 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan mandiri sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maka dipandang perlu untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada usaha mikro dan kecil sektor pertanian, non pertanian melalui lembaga usaha b. Dasar Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 6 Th 1967; UU No 25 Th 1992; UU No 41 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 18 Th 2004; UU No 31 Th 2004; UU 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 20 Th 2008; PP No 15 Th 1997; PP No 25 Th 2000; PP No 58 Th 2005; Perda Kab Cilacap No. 7 Th 2007; Perda Kab Cilacap No. 8 Th 2007; Perda Kab Cilacap No 18 Th 2008; Perda Kab Cilacap No 19 Th 2008; Perda Kab Cilacap No 20 Th 2008; Perda Kab Cilacap No 21 Th 2008; Perda Kab Cilacap No 22 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Ruang lingkup 4. Status, sumber dan besaran dana 5. Bunga pinjaman 6. Mitra kerja, mekanisme dan persyaratan 7. Sanksi
CATATAN
:
-
Perda ini berlaku jika perjanjian yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai batas waktu perjanjian Ketentuan ini berlaku untuk perjanjian pinjaman yang masih dalam proses Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan
Pajak Parkir Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan ditetapkannya UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk mengintensifkan PAD khususnya pajak parkir perlu ditetapkan denga Perda b. Dasar Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No. 14 Th 1992; UU No 17 Th 1997; UU No 18 Th 1997; UU No 19 Th 1997; UU No 32 Th 2004; PP No 43 Th 1993; PP No 25 Th 1999; PP No 25 Th 2000; PP No 65 Th 2001 c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Penyelenggaraan tempat parkir, 3. Dasar pengenaan dan tarif parkir, 4. Wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak, 5. Masa pajak dan saat pajak terutang, 6. Tata cara pemungutan pajak, 7. Tata cara pembayaran dan penagihan, 8. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, 9. Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, 10. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 11. Pembukuan dan pemeriksaan 12. Kadaluarsa penagihan, 13. Ketentuan pidana dan penyidikan
CATATAN
: Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan
Penempatan Rekening Dana Abadi Ke Dalam Rekening Kas Umum Daerah dan Penggunaannya Untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Kab Cilacap telah membentuk dana abadi sebesar Rp 53.000.000.000 (Lima puluh tiga miliar rupiah) yang disimpan dalam bentuk deposito yang disimpan pada beberapa lembaga keuangan pebankan di Kabupaten Cilacap Bahwa berdasarkan pasal 4 Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun diatur melalui peraturan daerah Bahwa berdasarkan PP No 39 Th 2007 tentang Pengelolaan keuangan Negara/Daerah ditegaskan bahwa pengelolaan daerah harus menerapkan sistem Treasury Single Account (TSA) untuk menciptakan efisiensi pengelolaan keuangan negara dengan mekanisme sentralisasi saldo kas pada satu rekening b. Dasar dari perda ini adalah UU no 13 Th 1950; UU No. 17 Th 2003; UU No 4 Th 2001; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 12 Th 2008 (perubahan dari UU No 32 Th 2004); UU No 33 Th 2004; PP No 23 Th 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 3 Th 2007; PP No 8 Th 2007; PP No 39 Th 2007; Perda Kab Cilacap No 8 Th 2007 c. Perda ini mengatur tentang : Penempatan dana abadi dan penggunaan dana abadi
ABSTRAK
: a.
CATATAN
:
-
-
Selambat-lambatnya pada akhir tahun 2009 dana sebesar Rp 53.000.000.000 (Lima puluh tiga miliar rupiah) harus sudah masuk dalam struktur APBD Kabupaten Cilacap Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Cilacap yang berbasis parsitipatif masyarakat serta sebagai upaya memberikan pelayanan kesehatan yang prima khususnya di RSUD Majenang untuk menuju masyarakat yang mandiri, maka perlu meningkatkan pelayanan kesehatan Bahwa Perda Kab Cilacap No 27 Tahun 2000 tentang Tata Pelayanan dan Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Majenang Kab Cilacap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan. b. Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Th 1950; UU No 32 Th 2004 sebagaimana sudah diubah terakhir dengan UU No 12 Th 2008; PP No 58 Th 2005; Perda Kab Cilacap No 8 Th 2007; Perda Kab Cilacap No 20 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, obyek dan subyek retribusi 3. Golongan retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan sturktur dan besarnya tarif retribusi 6. Kebijakan tarif 7. Pelayanan yang dikenakan tarif 8. Pelayanan rawat jalan 9. Pelayanan rawat darurat 10. Pelayanan rawat inap ( Penerimaan pasien, Kelas perawatan, Tarif rawat inap, Menu untuk pasien, Tarif rawat inap ruang intensif, tarif rawat inap ruang kebidanan dan kandungan, Pembayaran perawatan, Waktu berkunjung, Penunggu pasien, Pakaian pasien, barang-barang milik pasien, Pasien meninggal dunia, Perawatan dan pemakaman jenasah, Tarif pemulasaraan/perawatan jenasah, Tarif ambulance dan mobil jenasah) 11. Tarif pelayanan medis (Tindakan medis, Tindakan medis operatif, Tindakan medis non operatif) 12. Tarif pelayanan kebidanan dan kandungan 13. Tarif pelayanan penunjang medis 14. Tarif pelayanan medis gigi 15. Tarif pelayanan penunjang non medis (Tarif keur kesehatan dan general check up, Tarif pelayanan rehabilitasi medis,Tarif pelayanan konsultasi khusus dan mediko-legal tarif visum et repertum 16. Pengelolaan instalasi farmasi 17. Pemakaian sarana dan prasarana
18. Pengelolaan penerimaan Rumah Sakit 19. Kerjasama penyelenggaraan dalam pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama operasional 20. Pelayanan peserta asuransi kesehatan dan asuransi lainnya 21. Pelayanan kesehatan dalam bentuk kemitraan dengan perusahaan dan badan usaha lainnya 22. Pengawasan 23. Sanksi administrasi 24. Ketentuan pidana 25. Penyidikan 26. Ketentuan peralihan 27. Ketentuan penutup CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2009 ABSTRAK
: a.
CATATAN
:
-
Bahwa berdasarkan UU No 18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan UU No 34 Th 2000 beserta peraturan pelaksanaannya, Pemda dapat memungut Retribusi Tempat Pelelangan dimana salah satunya berupa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Bahwa dengan berlakunya PP No 38 Th 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka pengelolaan tempat pelelangan ikan adalah merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota sehingga Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2002 tentang Retribusi tempat pelelangan ikan dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 18 Th 1997; UU No 32 Th 2004; PP No 66 Th 2001; PP No 58 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap No 2 Th 1988; Perda Kab Cilacap No 19 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Pelelangan ikan 4. Nama, obyek, dan subyek retribusi 5. Golongan retribusi 6. Perhitungan, prinsip penetapan struktur dan tarif retribusi 7. Wilayah dan kewenangan pemungutan 8. Tata cara pemungutan 9. Masa retribusi 10. Penetapan retribusi 11. Pembayaran retribusi 12. Penagihan retribusi 13. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 14. Penagihan retribusi dan penghapusan piutang retribusi karena kadaluarsa 15. Ketentuan pidana 16. Penyidikan 17. Ketentuan peralihan 18. Ketentuan penutup
-
Dengan berlakunya Peraturan Daerah inimaka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 4 Th 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2009 Bahwa Dinas Pekerjaan Umum telah memiliki sarana dan prasarana laboratorium yang cukup memadai, karena itu perlu ditingkatkan fungsi dan perannya untuk memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pembinaan, pengawasan, dan pemungutan retribusi, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 18 Th 1997; UU No 32 Th 2004; PP No 2 Th 2001; PP No 66 Th 2001; Perda Kab Cilacap No 19 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Nama, obyek dan subyek retribusi 4. Golongan retribusi 5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 6. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur besarnya tarif retribusi 7. Wilayah pemungutan 8. Saat retribusi terutang 9. Tata cara pemungutan 10. Sanksi administrasi 11. Tata cara pembayaran 12. Tata cara penagihan 13. Keberatan 14. Pengembalian kelebihan pembayaran 15. Keringanan dan pembebasan 16. Kadaluarsa dan penghapusan piutang retribusi kadaluarsa 17. Ketentuan pidana 18. Penyidikan 19. Pelaksanaan dan pengawasan 20. Ketentuan penutup
ABSTRAK
: a.
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
