Pasal33 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Oaerah ini, sepanjang Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
men
Pasal Sa I\:railiran Dacrah
in; mu!ai bcrlaku
pada 1;lIlgg.ti dilindangk.lll
dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan penetapannya dalam Lembaran daerah Kola Ternate.
Peraturan
:\gdl "cliap \ Daerah ini de
LEMBARA
DAERAH KOTA TERN ATE NOMOR09
I:luggal 03 lVlci 2000
Tahun 2000
ez:
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 09 T AH1JN 2000 TENTANG
Ditetapkau di Ternate pada tanggal 2 Mei 2000
RETRIBUSI
P ASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA
TERNATE, WALIKOTA
TERNATE,
Ttd
Menirnbang
:
R.
Drx. SY AMSIR ANDILT Diundangkan pada tanggaJ
di : Ternatc 3 Mei 2000 b.
SEKRETARlSDAERAH KOTA TERNATE, Ttd Drs.FACHRY
AMMARI
LEMBARAN DAERAH KOTA TER ATe TAIIUN 2000 NOMOI{ OX
Mengingat
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Liugkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, rnaka Retribusi Pasar merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat Il: bahwa untuk Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun J 981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor ] 8 Tal1Un J 997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3685); 3. Undang-Undang Nornor 1 J Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lernbaran Negara Tahun J 999 Nomor 45, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3824): 4. Undang-Undang Nornor 22 Tahun i 999 ientang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun i 999 Nornor 45, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 3839); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
-
8.
9.
10.
11.
12. i 3.
i4.
15.
Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Tahun !983 No 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retri Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tamba Lembaran Negara Nornor 3692); Kcputusan Presi.lcn ;\lwlor -1-1 T:II1l111 1909 tcntaru; - T"I,~ Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Belli Rancangan Peraturan-Peraturan dan Rancangan Keputu Presiden; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 4 Tahun 1997 tentan Penyidik Pegawni Ncgcri Sipii di Lingkungan Pe III crilll Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 19 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daer Perubahan; Keputusan Menteri Dalarn Negcri Nemer 174 Tahun !~. tentang Pedornan Tara Carll Pemungutan Retribusi Daerah; Kepurusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 175 Tahun 19~ tentang Pedornan Tata Cara Perneriksaan Retribusi Daerah: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 199 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daea Tingkat I dan Daerah Tingkat II;. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tentang Kornponen Penetapan Tarif Retribusi;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE MEMUTUSKAN Mcnetapkau
:
PERATUHAN J)AEHAII RETRIBUSI PASAH.
BAB
KETENTUAN
: J(OTA TEHNATI<: 'n:NTANG
1
UMUM
Pasal 1 Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Derah adalah Daerah Kota Temate.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate Kepala Daerah adalah Walikota Kota Ternate. c. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah d, sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas batas-batas e. h:Jl;llllall I 1"'('I(1tal'(lll. hangllnan berbentuk los clan atau kios clan bentuk lainnva yang dikelola oleh PernerintahDaerah khusus disediakan untuk pedagang. f. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi din ding. Kios adalah bangunan tetap dan beratap yang dipisahkan satu dengan yang ~. lainnya dengan dinding pernisah rnulai dari lantai sampai dengan langit-Iangit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. atau h. Rerribusi Jasa Umurn adalah retribusi atas jasa yang disediakan dibrikanoleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umurn serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. I. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisionallsederhana yang berupa halarnan/pelataran, los atau kios yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD) pasar. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan J. perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk mernanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar. I. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama, bentuk apapun, persekutuan, perkurnpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan Ill~Jlgolah data dan atau keterangan lainnya clalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhau kewaj iban retribusi berdasarkan peraturan perundangUlldangan retribusi daerah. o. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya b.
disebut penyidik, untuk mencari serta mengurnpulkan itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi menemukan tersangka.
BAB
BAB V PRINSIP DAN SA SARAN DALAM PENET AP AN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF
bukti yang dengan bu Daerah yang terjad]
Pasal7 Princ;ip dan sasaran dalarn penetapkan <trukrur dan besarnva tarif retrihusi dlllHlkslIdkan untuk menutup biaya penyelenggaran penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penyusunan. biaya bunga pinjarnan, biaya operasional dan pemeliharaan.
11
AMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi sebagai pcmbayaran atas pclaY3n penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman / pelataran, los dan atau kios y, dikelola pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.
1) (2)
Pasal 3 Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halam, / pelataran, los dan kios yang khusus disediakan untuk pedagang. Tidak tennasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pas. yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahas daerah.
BAB VI STRUKTUR DA.t~ BESARNY A TARIF RETRIBUSI Pasal8 Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan fasilitas yang terdiri atas (I) halaman.pelataran, los dan kios, luas lokasi can jangka waktu pernakai. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) digunakan uutuk menentukan kelas pasar.
Subjek Retribusi fasilitas pasar
Pasal 4 adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
(3)
(4)
Pasar adalah
CAR4- MENGUKUR
Tingkat penggunaan yang digunakan ..
BAB IV TINGKA T PENGGUNAAN
Pasar Kelas 1KOla Ternate
JASA
Pasal6 jasa diukur berdasarkan luas, jenis temp at dan kelas pasar
••
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan
I Lokasi
PasalS rctribusi jasa umum.
dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan
oleh kepala
daerah
pelayanan
BAB HI GOLONGA RETRIBUSI
Retribusi
Kelas pasar sebagaimana
sebagai berikut :
T Jenis Bangunan
Tarif Luas
Pertahun (R
Perhari R )
a. Kios
- Permanen
2x2m 2x3m 2x4 m 3x3m 3 x4m 3x5m 4x4m 4x5 m
1.750 2.2S0 3.3S0 4.000 4.500 6.000 6.750 8.750
-
52.500 7S.000 10S.000 120.000 IS0.000 180.000 202.S00 262.S00
630.000 900.000 i.206.000 1.440.000 1.800.000 2.160.000 2.430.000 3.150.000
BAB X SANKSI ADMINISTRASI
- Semi Pennanen
- Los /
2 x 2 m 2x3m 3 x 3 m 3 x 4 In
1.250 1.750 2.500 3.350
37.500 52.500 75.000 100.000
450.000 630.000 900.000 1.206.0(>
1x I m lx2m
500 ) .000
15.0(.10 30.000
I ~O.O~ 360.00C
Pelataran
Pasa! 13 tepat pada waktunya atau kurang membayar r1i~cn~j,;rlJl':;:lI1k~1rlri'nllmtr1~1 hcrupn hl1n ri ~ 0;(, (dun persen) setiap bulan dari rdribllsi yang ierutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Dalam hal retri~usi
li?~k di~ayar
IT
BAB XI TAT A CARA PEMBA Y ARAN RETRlB USI WILAYAH
Retribusi yang terutang fasilitas pasar diberikan
dipungut
MASA RETRIBUSI
BABVU PEMUNGUTAN
Pasal 9 diwilayah daerah tempat pelayanan
BAB VIII SAAT RETRIllUSI
(I) (2) pcnyediaa
(I)
TERHlJTANG
Pasa! 10 Masa retribusi adalah jangka waktu yang Jamanya J (satu) bulan kecuali ditetapka lain oleh Kepala Daerah (2) Pasal 11 Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya dipersamakan.
SKRD atau dokurnen
Pasal 14 Pcmbayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN rasa! 15 Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan S¥...RDBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan dan Lelang Negara (BUPLN). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
lain yan2 PENGURANGAN
BAB IX TATACARAPEMUNGUTAN Pasal 12 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dipersamakan
(I) (2)
(1)
atau dokumen
lain yan~
BAB XIII KERlNGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 16 Ke~ala Daerah dapat rnernberikan pengurangan, keringanan retnbusi. Pemberian pengurangan, keringanan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
III
kemampuan
pembebasan sebagaimana wajib retribusi
an tara lain untuk kerusuhan. (3)
mengangsur,
Tata cara pengurangan, Kepala Daerah.
karena
keringanan
ditimpa
bencana
dan pernbebasan
alam
retribusi
BAB XVI PENYIDIKAN
dan
ditentukan (I)
(2)
BAB XIV KADALUW ARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1)
Hak untuk melakukan
penagihan
retribusi
kadaluwarsa
setelah
melall1r
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi. apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2)
Kadaluwarsa penagihan tertangguh apabila :
retribusi
a.
Diterbitkan
surat teguran
b.
Ada pengakuan utang retribusi maupun tidak langsung.
sebagaimana
dirnaksud
pada
ker ayat (
atau dari wajib retribusi
baik secara langs
BAB XV KETENTUAN
PIDANA
Pasal 18 (1)
Pejabat
atau
pegawai
sehingga rnerugikan perundang-undangan
yang
ridak
mclaksanakan
keuangan daerah yang berlaku.
diberi
tugasnya
sanksi
dcnga»
sesuai
h.
rerillilr"
(2)
Wajib
(3)
keuangan daerah diancam pidana kurungar; paling lama 6 (enarn) bulan all! denda paling banyak 4 (ernpat) kali jurnlah retribusi terutang. Tindak pidana yang dirnaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
retribusi
yang
tidak
melnksanakn»
III
kewajiban
sehingga
ll1e:·ugil..
(3)
Pasal 19 Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi \\('\I'('nang khusus sebagai penyidik unruk melakukan penyidikan tindak pidanH dibidang pajak dacrah dan retribusi daerah. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima mencari, mengumpulkan dan meniliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti clan mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. Merninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain dan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian pencatatan dokurnen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang baban bukti tersebut f. Merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhcnti dan atau melarang seseorang rneninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Mernotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Mcmanggi loran untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. Mcnghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat d ipertangglll1gjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernberitahukan dimulainya pellyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesliai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
-
,
."
BAB XVII KETENTUANPENUTUP ~
Dengan berJakunya Peraturan pasar yang b.:rlctkll scbcllllll/iY,:
Pasal 20 Daerah Kota Ternate ini. rnaka ketentuan dillyalakall lid,lk bcrJaJ.dl L!gi.
Pasal 21 Hal-hal yang belum cukup diatur daJam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis peJaksanaannya akan diatur Jebih Janjut oJeh Kepala Daerah. Pasal 22 Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. dapat mengerahuinya, mel11erintahkan Pengundangan Peratllran penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kora Ternate.
rei
men
TENTANG RETRIBUSI
WALIKOTA Menim ba IIg
a.
TEnNATE,
b. di 2 Mei 2000
Mengingat
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, Ttd Drs, ISKANDAR M. DJAE DAERAH KOTA TERNATE
-
TAHUN 2000 NOMOR
TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Drs, SYAMSIR AND1Ll
LEMBARAN
2000
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR lOT AHUN 2000
Ttd
Diundangkan pada tanggal
Tahun
=-
Agar setiap 01 Daeraf ini der
Disahkan di Tcrnate radc! l;lllgg;!l ::? Me i ::?ono WALlKOTA
LEMBARAN DAERAH KOTA TERN ATE NOMOH 10 Tanggal 03 Mei 2000
09
:
TERNATE,
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat J dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Teminal merupakan Jenis Retribusi Daerah KabupatenlKota; bahwa untuk mernungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerab;
l.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tabun 1981 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Temate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
••
.,.I'
