1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan tanggungjawab menghimpun dan mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan pelaksanaannya
nasional, diatur
tanpa dalam
adanya
imbalan
undang-undang
secara
langsung
yang
perpajakan
untuk
tujuan
kesejahteraan bangsa dan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal penting untuk dapat memahami mengapa kita harus membayar pajak. Dari pemahaman inilah diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak. Penerimaan atau pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan pajak akan tercapai. Pasal 1 ayat 1 Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Pengaruh Pemahaman Akuntansi..., Susi Rusdiati, FE UMP, 2016
2
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Self Assesment system merupakan asas penting yang dianut UU Perpajakan di Indonesia, dimana setiap wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajak-pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau dalam suatu tahun pajak, kemudian menyetor dan melaporkannya kepada instansi pajak yang berwenang. Dalam prinsip Self Assesment system, telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui sistem ini perlu diikuti tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Undang-undang perpajakan menyebutkan fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari sistem Self Assesment. Pada hakekatnya selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh DJP juga ada upaya penegakan hukum. Bentuknya berupa hukuman, tujuannya untuk mencapai keadilan yang seimbang. Seiring dengan munculnya kewajiban dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dibutuhkan pula suatu kepatuhan, sedangkan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan, salah satunya adalah dengan cara
Pengaruh Pemahaman Akuntansi..., Susi Rusdiati, FE UMP, 2016
3
penegakan hukum perpajakan. Namun, Romulus (2003) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa rata-rata wajib pajak badan melaporkan pajak terutangnya secara tidak benar dan sejumlah wajib pajak pribadi melaporkan pajak terutangnya secara tidak benar (Liana, 2008). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sector pajak yaitu pajak penghasilan badan. Wajib pajak badan memiliki berbagai fasilitas yang diberikan dengan ketentuan dan kriteria tertentu agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga penerimaan negara disektor pajak menjadi maksimal. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak badan harus memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan dan perhitungan perpajakan dengan
menggunakan
akuntansi
perpajakan.
Wajib
pajak
badan
yang
menggunakan pembukuan disamping membuat laporan keuangan komersial, wajib membuat laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan (Ernawati dan Wijaya, 2011) Laporan keuangan fiskal dapat disusun berdasarkan Undang-undang pajak dan berdasarkan laporan keuangan karena ada perbedaan tujuan antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial, maka laba yang dihasilkan menurut kedua sumber
Pengaruh Pemahaman Akuntansi..., Susi Rusdiati, FE UMP, 2016
4
informasi laporan keuangan tersebut juga berbeda. Untuk itu apabila menggunakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi komersial, diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Apabila terjadi perbedaan ketentuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal maka undang-undang perpajakan harus menjadi prioritas utama untuk dipatuhi sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian Wardhani (2005) menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pemahaman akuntansi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar badan atau perusahaan masih menggunakan jasa konsultan dalam pengisian SPT. Penelitian ini mengacu dari penelitian oleh Saepudin (2012) yang dilakukan pada wajib pajak badan yang berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tahun penelitian dan lokasi yang berbeda yaitu di Purwokerto dengan mengambil sampel wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto serta peneliti menambahkan satu variabel yaitu pemeriksaan pajak
Pengaruh Pemahaman Akuntansi..., Susi Rusdiati, FE UMP, 2016
5
karena hasil penelitian Anjarini (2012) menjelaskan bahwa keberadaan pemeriksaan pajak mempunyai korelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak khususnya di Purwokerto.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas,
maka dapat
dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ? 2. Apakah Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ? 3. Apakah Transparansi dalam Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ? 4. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
Pengaruh Pemahaman Akuntansi..., Susi Rusdiati, FE UMP, 2016
6
1.3 Pembatasan Masalah Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 1. Penelitian ini difokuskan untuk membahas pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, transparansi dalam pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Purwokerto 3. Penelitian ini dilakukan hanya pada wajib pajak badan
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 2. Untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 4. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Pengaruh Pemahaman Akuntansi..., Susi Rusdiati, FE UMP, 2016
7
1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi peneliti Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan
teori-teori
perpajakan
dalam
praktek
kehidupan
di
masyarakat.
2. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai masalah perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak dan dapat digunakan sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya. 3. Bagi Wajib Pajak Dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.
Pengaruh Pemahaman Akuntansi..., Susi Rusdiati, FE UMP, 2016
