ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2008 2011 PERDA NO. 14, LD 2011 /NO. 14, TLD. NO. - , LL BAG HUKUM : 65 HLM PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA
ABSTRAK :
-
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dipandang perlu mengoptimalkan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyerasian, penyesuaian, dan pembenahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008.
-
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 diubah sebagai berikut;
Ketentuan Pasal 1 angka 18 tentang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta dihapus, angka 19 diubah yaitu kata Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kota Surakarta diganti menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dan angka 25 diubah yaitu perubahan terkait pengertian kelompok jabatan fungsional serta di antara angka 24 dan angka 25 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 24a terkait pengertian jabatan fungsional.
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4 diubah yaitu dinas perhubungan diubah menjadi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika; angka 10 diubah yaitu singkatan UMKM dihilangkan; dan angka 15 dihapus yaitu dari jumlah 15 dinas menjadi 14 dinas (dinas Komunikasi dan Informatika dihapus); kemudian huruf e dihapus yaitu kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dihilangkan dari Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah yaitu asisten perekonomian diganti jadi asisten ekonomi, huruf c angka 1 diubah bagian administrasi perekonomian diganti bagian perekonomian, angka 3 diubah yaitu kata administrasi pada bagian administrasi kesejahteraan
rakyat
dihilangkan
sehingga
menjadi
bagian
kesejahteraan rakyat, huruf d angka 1 huruf c) diubah yaitu Subbagian Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur diganti menjadi Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, angka 2 huruf a) diubah yaitu Subbagian Pemberitaan diganti menjadi Subbagian Publikasi dan Dokumentasi dan huruf b) diubah yaitu Subbagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi diganti menjadi Subbagian Analisis dan Kemitraan Media serta ayat (3) diubah yaitu kalimat ketentuan “bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan ” diganti menjadi “bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah yang bersangkutan” , dan ayat (6) diubah yaitu kata lampiran II diubah menjadi lampiran IIA.
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah yaitu Bagian Legislasi diganti menjadi Bagian Rapat dan Peraturan Perundangan , huruf b angka 2 diubah yaitu Subbagian Penyusunan Peraturan diganti menjadi Subbagian Penyusunan Peraturan dan Dokumentasi Hukum, angka 3 diubah yaitu Subbagian Evaluasi dan Pelaporan diganti Subbagian Evaluasi dan Telaah Peraturan, huruf c angka 2 diubah
Subbagian
Perbendaharaan
diganti
Subbagian
Perbendaharaan dan Akuntansi dan ayat (5) diubah yaitu kata lampiran diganti menjadi lampiran IIIA, dan huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3 Subbagian Humas dan Protokol, serta huruf c angka 3 dan huruf d dihapus.
Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf h diubah yaitu kalimat Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diganti pengelolaan UPTD.
Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c diubah yaitu Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini diganti Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini; huruf c angka 1 diubah yaitu Seksi kurikulum Pendidikan Dasar SD dan Anak Usia Dini diganti Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini, angka 2 diubah yaitu Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD dan Anak Usia Dini diganti Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini; huruf d diubah yaitu Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diganti Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama; huruf d angka 1diubah yaitu Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar SMP diganti Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama, angka 2 diubah yaitu Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SMP diganti Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama; huruf f angka 1 diubah yaitu Seksi Pendidik, dan Kependidikan Dasar SD diganti Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Dasar, angka 2 diubah yaitu Seksi Pendidik, dan Kependidikan Dasar SMP diganti Seksi Pendidik, dan Kependidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama, angka 3 diubah yaitu Seksi Pendidik, dan Kependidikan Menengah diganti Seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah; huruf j diubah yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diganti UPTD; dan ayat (6) diubah yaitu kata lampiran IV diganti lampiran IVA, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni (4a) terkait pertanggungjawaban seksi bidang.
Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q diubah yaitu kalimat Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diganti menjadi pengelolaan UPTD.
Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c diubah yaitu Bidang Promosi Kesehatan diganti Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan; huruf c angka 1 diubah yaitu Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan diganti Seksi Promosi Kesehatan, Reproduksi Remaja, Lanjut Usia dan Usaha Kesehatan Sekolah, angka 2
diubah yaitu Seksi Manajemen Informasi
Kesehatan diganti Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, angka 3 diubah yaitu Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan diganti Seksi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan; kemudian huruf d angka 1 diubah yaitu Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan KLB diganti Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; huruf e angka 1 diubah yaitu Seksi Pelayanan Kesehatan diganti Seksi Sumber Daya Kesehatan; huruf f angka 1 diubah yaitu Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan KB diganti Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, angka 3 diubah yaitu Seksi Kesehatan Remaja dan Lansia diganti Seksi Pelayanan Kesehatan; dan huruf g diubah yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diganti jadi UPTD; ayat (4) diubah yaitu ketentuan pertanggungjawaban subbagian-subabagian tidak lagi pada Dinas, melainkan pada sekretaris yang bersangkutan; dan ayat (6) diubah yaitu kata lampiran V diganti lampiran VA serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) terkait pertanggungjawaban seksi-seksi yang disebutkan pada ayat 1 terhadap kepala bidang yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf j diubah yaitu kalimat Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diganti menjadi pengelolaan UPTD.
Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d diubah yaitu Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja diganti Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi ; huruf g diubah yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diganti jadi UPTD; ayat (4) diubah yaitu ketentuan pertanggungjawaban subbagian-subabagian tidak lagi pada Dinas, melainkan pada sekretaris yang bersangkutan; ayat (6) diubah yaitu kata lampiran VI diganti jadi lampiran VIA; dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) terkait pertanggungjawaban seksi-seksi yang disebutkan pada ayat 1 terhadap kepala bidang yang bersangkutan.
Ketentuan Bagian Keempat diubah yaitu dinas perhubungan diganti dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika; perubahan Pasal 14 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) yaitu kata dinas perhubungan diganti menjadi dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika; ayat (3) huruf k diubah yaitu kalimat pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas diganti pengelolaan UPTD dan ayat (3) huruf g huruf h dihapus; serta di antara huruf h dan huruf i disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf h1, huruf h2, dan huruf h3 masing-masing terkait pengembangan telekomunikasi dan informatika, penyelenggaraan pengelolaan piranti lunak dan keras, dan pembinaan jaringan informatika dan komunikasi publik;
Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah yaitu kata dinas perhubungan diganti dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika; ayat (1) huruf f diubah yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diganti menjadi
UPTD;
ayat
(4)
diubah
yaitu
terkait
ketentuan
pertanggungjawaban subbagian-subabagian tidak lagi pada Dinas, melainkan pada sekretaris yang bersangkutan; dan ayat (6) diubah yaitu kata lampiran VII diganti menjadi lampiran VIIA; dan di antara huruf e dan huruf f ayat (1) disisipkan 2 (dua) huruf yakni
huruf e1 dan huruf e2 masing-masing terkait bidang komunikasi dan informatika; serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) terkait pertanggungjawaban seksi-seksi yang disebutkan pada ayat 1 terhadap kepala bidang yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 2 diubah yaitu Seksi Sistem Teknologi dan Informasi diganti Seksi Sistem Teknologi Informasi; huruf d angka 2 diubah yaitu Seksi Perpindahan dan Pendataan Penduduk Rentan diganti Seksi Perpindahan dan Pendataan Penduduk ; ayat (4)
diubah yaitu terkait ketentuan
pertanggungjawaban subbagian-subabagian tidak lagi pada Dinas, melainkan pada sekretaris yang bersangkutan dan ayat (6) diubah yaitu kata lampiran VIII diganti menjadi lampiran VIIIA dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) terkait pertanggungjawaban seksi-seksi yang disebutkan pada ayat 1 terhadap kepala bidang yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf k diubah yaitu kalimat Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diganti Pengelolaan UPTD, dan di antara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1 : pembinaan perfilman dan museum.
Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f diubah yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diganti UPTD; ayat (4) ) diubah yaitu terkait ketentuan pertanggungjawaban subbagian-subabagian tidak lagi pada Dinas, melainkan pada sekretaris yang bersangkutan; dan ayat (6) diubah yaitu diubah yaitu kata lampiran IX diganti manjadi lampiran IXA serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) terkait pertanggungjawaban seksi-seksi yang disebutkan pada ayat 1 terhadap kepala bidang yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf j diubah yaitu kalimat Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diganti pengelolaan UPTD.
Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g diubah yaitu penggunaan penyingkatan kata UPTD
dan di antara ayat (4) dan ayat (5)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) terkait pertanggungjawaban
seksi-seksi yang disebutkan pada ayat 1 terhadap kepala bidang yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf c diubah yaitu kalimat Pengendalian pengembangan kota diganti penyusunan rencana rinci ruang dan kawasan strategis kota, huruf d diubah yaitu Pengendalian tata ruang kota diganti penyelenggaraan pemanfaatan ruang, huruf e diubah yaitu Penyelenggaraan pemanfaatan ruang
diganti
pengendalian tata ruang dan tata bangunan dan huruf g diubah yakni Penyelenggaraan konservasi bangunan cagar budaya diganti penyelenggaraan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya, serta huruf f dihapus,
Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 angka 2 diubah yakni seksi perencanaan tata ruang dan evaluasi dan seksi pengendalian tata ruang diganti menjadi seksi perencanaan rinci tata ruang dan seksi perencanaan kawasan strategis kota, huruf d angka 1 angka 2 diubah yaitu seksi kawasan konservasi dan seksi tata guna tanah dan ruang hijau diganti seksi tata guna lahan dan seksi pengendalian tata guna lahan, huruf e diubah yaitu Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan diganti Bidang Pengendalian Ruang, huruf e angka 2 diubah yaitu Seksi Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan diganti Seksi Penertiban Tata Bangunan dan Lingkungan, huruf f diubah yaitu Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya diganti Bidang Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, huruf f angka 1 diubah yaitu Seksi Pemeliharaan, dan Perlindungan Bangunan
Cagar
Budaya
diganti
Seksi
Pemeliharaan
dan
Perlindungan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, ayat (4) diubah yaitu terkait ketentuan pertanggungjawaban subbagiansubabagian tidak lagi pada Dinas, melainkan pada sekretaris yang bersangkutan ; dan ayat (6) diubah yaitu diubah yaitu kata lampiran XI diganti manjadi lampiran XIA serta di antara ayat (4) dan ayat (5)
disisipkan
1
(satu)
ayat
yakni
ayat
(4a)
terkait
pertanggungjawaban seksi-seksi yang disebutkan pada ayat 1 terhadap kepala bidang yang bersangkutan.
Ketentuan
Pasal
25
ayat
(4)
diubah
yaitu
ketentuan
pertanggungjawaban subbagian-subabagian tidak lagi pada Dinas, melainkan pada sekretaris yang bersangkutan dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(4a) terkait
pertanggungjawaban seksi-seksi yang disebutkan pada ayat 1 terhadap kepala bidang yang bersangkutan.
Ketentuan Bagian Kesepuluh diubah yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diganti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah yaitu tidak menuliskan kata singkatan UMKM.
Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah yaitu tidak menuliskan singkatan UMKM, ayat (1) huruf e diubah yaitu tidak menuliskan singkatan UMKM, ayat (4) diubah yaitu ketentuan pertanggungjawaban subbagian-subabagian tidak lagi pada Dinas, melainkan pada sekretaris yang bersangkutan, dan ayat (6) diubah yaitu kata lampiran XIII diganti manjadi lampiran XIIIA serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) terkait pertanggungjawaban seksi-seksi yang disebutkan pada ayat 1 terhadap kepala bidang yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 28 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h : pengelolaan UPTD.
Ketentuan Pasal 29 ayat (4) diubah seperti pada pasal sebelumnya terkait pertanggungjawaban subbagian-subbagian dan ayat (6) diubah yaitu kata lampiran XIV diganti manjadi lampiran XIVA yaitu dan diantara huruf e dan huruf f pada ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1 : UPTD, serta diantara ayat (4) dan ayat (5)
disisipkan
1
(satu)
ayat
yakni
ayat
(4a)
terkait
pertanggungjawaban seksi-seksi.
Ketentuan Pasal 30 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf b1 : perlindungan pasar.
Ketentuan Pasal 31 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sama seperti pasal
sebelumnya
terkait
pertanggungjawaban
subbagian
dan
pertanggungjawaban seksi-seksi.
Ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf i diubah yaitu hanya menuliskan UPTD untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 3 diubah yaitu Seksi Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura diganti Seksi Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan, huruf e diubah yaitu menggunakan singkatan UPTD, ayat (4) diubah sama dengan pasal sebelumnya terkait pertanggungjawaban subbagian, ayat (6) diubah yaitu terkait kata lampiran XVI diganti XVIA dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) terkait pertanggungjawaban seksi-seksi.
Ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diubah yaitu penghilangan kata retribusi, dan huruf m diubah yaitu penggunaan singkatan UPTD.
Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e angka 2, ayat (1) huruf j, ayat (4), ayat (6) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a).
Ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dihapus dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 5 (lima) huruf yakni huruf b1, huruf b2, huruf b3, huruf b4, huruf b5
Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf g diubah
Ketentuan Pasal 41 ayat (3) di antara huruf h dan i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1,
Ketentuan Pasal 42 ayat (6) diubah dan di antara huruf g dan huruf h ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1
Ketentuan Bagian Ketujuh, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah yaitu Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diganti kantor kesatuan bangsa dan politik, serta diantara huruf d dan huruf e ayat (3), disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1 berisi terkait pembinaan politik dalam negeri.
Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (4) diubah yaitu Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diganti kantor
kesatuan bangsa dan politik, dan diayat 4 kata lampiran XXIV diganti lampiran XXIVA; kemudian ayat (1) huruf c diubah yaitu Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri diganti seksi hubungan antarlembaga, dan huruf e diubah yaitu Seksi perlindungan Masyarakat diganti Seksi Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional
Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 56 diubah yaitu Kantor Penanaman Modal diganti Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Serta Ketentuan Pasal 57 diubah mengikuti ketentuan pasal 56 terkait perubahan nama kantor penanaman modal dan juga terkait penjelasan subbagian-subagiannya.
Ketentuan pasal 60 dan 61 dihapus terkait kantor pelayanan perizinan terpadu.
Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah terkait bunyi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan ayat (3) huruf b, huruf d diubah terkait bunyi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksankan tugas diantaranya kata rencana program diganti perencanaan.
Ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e diubah yaitu terkait susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, ayat (2), ayat (3) terkait ketentuan pertanggungjawaban subbagian dan masing-masing seksi dalam Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dihapus dan diganti dengan penambahan ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d). Kemudian ketentuan ayat 4 diubah yaitu kata lampiran XXX diganti lampiran XXXA.
Ketentuan Pasal 73 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), terkait ketentuan apabila telah ditetapkan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 74A, yakni terkait ketentuan
Pelaksanaan penataan Organisasi
berdasarkan Peraturan Daerah perubahan ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2011. Dan yang terakhir ketentuan pasal 76 dihapus.
CATATAN : -
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Desember 2011;
-
Penjelasan, 2 hlm;
-
Lampiran, 20 hlm.
