JAKSAAGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 26 Pebruari 2009 SURAT EDARAN NOMOR : SE-004/A/J N02l2OOg TENTANG
MEMINIMALISIR BOLAK BALIKNYA PERKARA ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM Keluhan yang hidup di masyarakat dalam penanganan perkara pidana umum adalah bolak-baliknya perkara antara penyidik dan penuntut umum, hal tersebut pada hakekatnya sesuai dengan hasil inventarisasi dan eksaminasi terhadap penanganan perkara pidana di seluruh lndonesia, yang masih menemukan banyaknya perkara pidana yang penanganannya berlarut-larut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dan bertentangan dengan asas yang dianut oleh KUHAP, yaitu peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadinya penanganan perkara yang berlarut-larut tersebut, dikarenakan ketentuan yang
diatur dalam KUHAP belum dilaksanakan secara konsekuen. Menindak lanjuti Rapat Kerja Kejaksaan Republik lndonesia tahun 2008, yang antara lain menyepakati untuk melaksanakan Hukum Acara Pidana secara konsekuen, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981), guna mencegah berlarut-larutnya penanganan perkara pidana yang merugikan para pencari keadilan, bersama ini disampaikan petunjuk sebagai
berikut:
1. Dalam hal Kajati lKalari / Kacabjari menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)dari penyidik Polri/ PPNS / penyidik lainnya, agar segem menunjuk Jaksa Penunfut Umum untuk mengikuti 271
perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan menerbitkan formulir P-16. 2. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk, agar membina hubungan koordinasi
dan konsultasi dengan penyidik dalam rangka penyeresaian penyidikan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga dapat dicegah
terjadinya penanganan perkara yang berlarut-larut. pelaksanaan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antara Penuntut umum dengan Penyidik (terlampir) dan diupayakan agar setiap berkas perkara yang diserahkan tahap pertama oleh penyidik telah dilakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu. 3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh)
harisejak diterimanya spDp, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, Kajati I Kajari / Kacabjari agar meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik dengan menerbitkan P-17.
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum memberitahukan
hal tersebut kepada penyidik, dan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya penyerahan tahap pertiama, Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas
perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi. 5.
Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAP, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas yang telah diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum, penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa penuntut Umum.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik belum menyampaikan
kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAp, dan untuk itu, Kajati lKqari / Kacabjari, agar memberitahukannya kepada penyidik.
272
7. Untuk mencegah hasil penyidikan tidak
menjadicacat hukum karena tidak (2) KUHAP, dapat dilakukan 138 ayat Pasal ketentuan sesuai dengan dengan mengoptimalkan foru m koordinasi,lan konsultasi antara Penu ntut Umum dengan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan negara.
8. Terhadap berkas perkara yang berdasarkan hasil-penelitian telah lengkap, aga r Kajati lKqarilKaca bja ri segera menerbitka n
P
-21,
da
n
a pa bi
la dalam
waktu 30 hari sejak diterbitkannya P-21 penyidik belum melakukan penyerahan berkas perkara tahap kedua, Kajati/Kajari/Kaca bjari menegu r penyidik dengan menerbitkan formulir P-21A, dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya formulir P-214 penyidik belum melakukan penyerahan tahap ll, maka demi kepastian hukum serta sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Kajati lKalan / Kacabjari agar mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik dan menghapus perkara tersebut dari Register Perkara yang ada di Kejaksaan.
9. Kajati lKalarii Kacabjari agar melaporkan kepada Kejaksaan Agung, setiap perkara yang dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk atau yang telah dinyatakan lengkap, tetapi tidak ditindak lanjuti oleh penyidik sesuai petunjuk dalam surat edaran ini, dengan tembusan disampaikan kepada atasan penyidik dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. JAKSA AGUNG REPUBLIK !NDONESIA
Ttd.
HENDARMAN SUPANDJI
273
BERITA ACARA KONSULTASI DAN xdonornesr PENANGANAN PERKARA
...............
Pada hari ini .................. tanggal bertempat di Kejaksaan Agung Rl / Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri ...... kami :
1. Nama Pangkat NIP
/ NRP
2. Nama Pangkat NIP
/ NRP
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan yang ditunjuk dengan Surat Perintah JAM PIDUM / Kajati I Kalari / Kacabjari ...................... (P.16) Nomor: ...... tanggal ..... telah melaksanakan konsultasi dan koordinasidengan penyidik Mabes Polri/ Polda / Polwil/ Polres / PPNS:
Negeri
......
......
1. Nama Pangkat NIP / NRP
2. Nama Pangkat NIP / NRP
pidana Pasal
Dalam perkara tindak yang disangka melanggar Tentang 274
....... atas nama tersangka .... UU
Nomor
Tahun
1. Pembahasan konsultasi meliputi : 1) Pembahasan kelengkapan formil
2)
Pembahasan kelengkapan materiil
2. Hasil Konsultasidan koordinasi 1) Kelengkapan formil Dari hasil pembahasan kelengkapan formil, telah ditemukan kekurangan-
kekurangan yang akan dilengkapi sebagai berikut
:
a. .............. b.
2)
Kelengkapan materiil
a. Unsur pasal yang disangkakan :
Pasal - Unsur barang siapa
-
dengan unsur-unsur
:
Unsur Unsur Unsur
b. Alat buktiyang ditemukan :
-
Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa / tersangka;
lnformasi elektronik / dokumen etektronik
/ hasil cetaknya. 275
c.
Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi berkas perkara belum memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan dan perlu dilakukan penyidikan tambahan dengan cara memeriksa saksi / ahli / tersangka alat-alat bukti lainnya untuk membuktikan unsur-unsur:
-
Unsur Unsur Unsur Unsur
3. Kesimpulan 1) Disepakati penyidik akan
2)
melengkapi berkas perkara dengan cara
:
Konsultasi dan koordinasi terhadap penyidikan tambahan perkara ini akan dilanjutkan kembali sebelum dilakukan penyerahan berkas perkara tahap pertama pada tanggal
Demikian Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi ini kami buat dengan sebenarbenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penyidik
276
Penuntut Umum
