1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada saat ini perkembangan ilmu disertai dengan perkembangan teknologi, tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan, permasalahan tersebut biasanya ada yang belum diatur pada suatu peraturan-peraturan atau pun pada UndangUndang. Hal ini muncul disebabkan oleh kemajuan teknologi yang dampaknya ialah terjadinya perilaku masyarkat yang konsumtif atau perlikau buruk masyarakat, dengan adanya tingkah laku keadaan masyarakat saat ini, maka menimbulkan gejala sosial lainnya yang terjadi pada masyarakat. Kejadian tersebut biasanya memicu kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin memperoleh hidup layak, tetapi menggunakan cara yang tidak dihalalkan. Oleh karena itu jika terjadi hal yang sedemikian rupa dalam masyarakat, maka pada ranah ini terdapat penyelesaianya yaknin di bidang Ilmu Hukum, yakni dengan menggunakan sistem peradilan pidana dengan dasar hukum Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dengan Hukum Acara Pidana dengan dasar (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) atau KUHAP. Pada Bagian ini Ilmu Hukum merupakan bagian ilmu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, berdasarkan dengan kemajuan zaman, maka akan memunculkan suatu jenis Tindak Pidana yang baru, maka upaya pemerintah yakni melakukan Pembaharuan terhadap beberapa Undang-Undang atau bahkan pembentukan Undang-Undang Baru, Undang-Undang dibentuk atau diperbaharui bertujuan agar semua jenis Tindak Pidana yang pada saat ini muncul
2
semua dapat terakomodasi dalam satu Undang-Undang yang baru. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan suatu peraturan terhadap segala jenis klasifikasi kejahatan atau Tindak Pidana yang muncul pada saat ini. Berbicara mengenai Ilmu hukum khusunya dibidang hukum pidana, sudah ada pembaharuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sehingga sampai saat ini masih sebatas tahap RUU (Rancangan Undang-Undang). Kemudian dalam ranah Hukum Acara Hukum Pidana pun (KUHAP), tentunya juga sudah beberapa pembaharuan yang juga masih tahap RUU. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan sebutan KUHAP, didalamnya membahas mengenai segala sesuatu tata beracara dalam sistem peradilan pidana dan upaya hukum bagi tersangka atau terpidana.1 Sistem KUHAP ini berawal dari masa Kolonial Belanda yang memang pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh negara Belanda, yang pada masa dahulu Sistem Peradilan ini masih di dalam H.I.R atau yang disebut juga Herziene Inlands Reglement, yang jika diartikan dalam bahasa indonesia adalah Reglemen Indonesia yang disingkat R.I.B dan jika digabungkan menjadi R.I.B H.I.R dalam hal ini berasal dari I.R. yaitu dengan kepanjangan Indlands Reglement atau dahulu juga disebut Regelemen Bumiputera. Pada saat ini sistem KUHAP (atau pun H.I.R R.I.B) dinilai sudah tertinggal seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, yang saat ini banyak tindakan kriminalitas yang baru, Terlebih lagi jikalau kita membandingkan dengan negara Belanda yang di negara asalnya KUHAP sudah
1
John Z. Loudoe, KUHAP Kitab Hukum Acara Pidana, 1982, Surabaya: CV Sindoro.hlm.1.
3
mengalami banyak perubahan dengan mengikuti arah kemajuan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, maka upaya pemerintah dalam rangka pembaharuan Peraturan Undang-Undang atau melakukan Pembentukan Undang-Undang baru guna mengakomodir kebutuhan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai Pembentukan Rancangan Undang-Undang atau RUU. RUU ini banyak yang sedang disempurnakan yakni ada beberapa RUU ialah RUU Kitab Hukum Acara Pidana, atau disebut RUU KUHAP. RUU KUHAP yang dikaji pada tulisan karya ilmiah ini yakni pada tahun 2012 yang dikeluarkan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), yang telah ramai dan telah lama dibicarakan pada era-era pemerintahan yang ada dari sejak zaman dahulu, dan bahkan hingga sampai saat ini. Dalam RUU KUHAP ada wacana lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang
merupakan
suatu
lembaga
yang
diwacanakan
sebagai
pengganti
Praperadilan. Berbicara mengenai Praperadilan, Praperadilan dalam KUHAP berada pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, isi dari pasal 77 KUHAP yakni, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tata cara pelaksanaan praperadilan, yakni sesuai dengan pasal 78 KUHAP dengan isi sebagai berikut :
4
1
Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
2
Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Praperadilan ini juga mempunyai aturan yang berupa : 1. Penetapan hari sidang 3 hari setelah diterimanya permintaan; 2. Hakim mendengar keterangan dari tersangka /pemohon maupun dari pejabat yang berwenang; 3. Pemeriksaan dilakukan secara cepat selambat-lambatnya 7 hari; 4. Praperadilan gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa; 5. Putusan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;2 Kekuatan putusan praperadilan ini sangatlah kuat yaitu Putusan Prapradilan tidak dapat dimintakan banding terhadap Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP. Putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Pada kenyataannya telah terjadi pergeseran yang dalam hal ini merujuk kepada 2 Kasus yakni Kasus Korupsi Biormediasi Chevron Bachtiar Badul Fatah dengan nomor putusan 21/PUU-XII/2014 dan Kasus yang melibatkan Institusi Polri
yakni
kasus
Budi
Gunawan
dengan
nomor
putusan
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, keduanya dalam hal ini sama-sama mengajukan
praperadilan dengan dasar penetapan tersangka, penetapan tersangka pada 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5
awalnya bukan merupakan ranah Praperadilan, yakni dapat dilihat pada Pasal 77 KUHAP dengan dasar mengajukan praperadilan. Melihat ranah yang ada bahwasannya telah terjadi penganulir Pasal yang mengatur tentang KUHAP, yakni terkait dengan masalah tata cara pengajuan praperadilan dengan isi pasal 77 KUHAP, bahwasannya yang sebelumnya berisi a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Maka dalam hal ini termasuk dalam penetapan tersangka seseorang dapat mengajukan praperadilan. Melihat adanya isi sebagian dari KUHAP yakni tentang Praepradilan yang telah diperbaharui dengan merujuk beberapa putusan yang sebelumnya, maka dalam hal ini hendaknya diperlukan suatu pembaharuan hukum acara pidana atau dengan sebutan KUHAP yang diharuskan dengan sejalan dengan KUHP (Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana) agar permasalahan yang saat ini ada dapat diakomodir pada sistem hukum yang baru, oleh karena itu maka munculah ide pembaharuan hukum pidana, yakni RUU KUHAP. RUU KUHAP yang dibicarakan pada penulisan karya ilmiah ini ialah tentang pokok pembahasan yang berkaitan antara Praperadilan pada KUHAP yakni mengenai Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Merujuk pemilihan kata dengan menggunakan
Hakim
Pemeriksa
Pendahuluan,
Kata
Hakim
Pemeriksa
Pendahuluan merupakan kata serapan yang berasal Bahasa Asing. Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk mengganti sistem Praperadilan yang telah ada dalam KUHAP, sistem ini pernah dipakai pada tahun 1974 dengan nama Konsep Hakim 74 kemudian berubah nama
6
kembali menjadi Hakim Komisaris, namun karena pada saat itu belum tepat digunakan, maka diganti dengan Praperadilan yang masih dipakai hingga saat ini. Merujuk kepada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHAP) dan KUHAP, maka konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan kembali diwacnakan dalam RUU KUHAP, namun Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang ada dalam RUU KUHAP berbeda dengan Konsep Hakim 74 dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang pernah dipakai. Perbedaan ini berdasarkan studi banding yang dilakukan oleh para pembuat RUU KUHAP, terutama Sistem Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang diwacanakan dalam KUHAP merupakan gabungan dari lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan di negara-negara Eropa yang sudah sukses dengan menerapkan sistem tersebut, diantaranya Portugal, Switzerland, Sweden, dan lain sebagainya Melihat hal yang ada dan dengan permasalahan yang terjadi, maka penulis dalam hal ini membahas keterkaitan antara Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan Praperadilan, yang dalam hal ini keduanya merupakan mencakup hal yang sama, hal yang sama dalam hal ini ialah, Praperadilan merupakan produk Hukum dalam KUHAP, kemudian dengan adanya suatu pembaharuan dalam KUHAP yakni saat ini bernama Hakim Komisaris. Dengan Demikian bahwasannya dalam hal ini Penulis mengambil suatu judul yang berjudul “DASAR PEMIKIRAN KONSEP HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN PADA RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”.
7
B. Rumusan Masalah Rumusan masalah pada penulisan karya ilmiah Tesis ini ialah tentunya berkaitan dengan Praperadilan dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang tentunya dalam pembahasan ini dikaji lebih dalam terkait dengan kedua unsur tersebut, Oleh karena itu penulis mengambil rumusan masalah seperti dibawah ini : 1. Apa yang menjadi Alasan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dimasukkan Kembali Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ? 2. Bagaimana Implikasi Konsep Dalam Penerapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan terhadap Hukum Acara Pidana ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah penulis ambil, dan berkaitan dengan pengkajian Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan Praperadilan, maka tujuan penulisan Karya Ilmiah Tesis ini ialah : 1. Tujuan Objektif : a. Untuk mengetahui dan Menganalisis Alasan Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimasukkan kembali pada rancangan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implikasi yang dihasilkan dengan penerapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang terdapat pada Rancangan KUHAP apabila telah disahkan.
8
2. Tujuan Subjektif : Untuk memperoleh data dan bahan yang relevan dalam rangka penyusunan penulisan tesis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
D. Manfaat Penelitian Manfaat dalam penelitian tentunya ada dua (2), yakni Kegunaan Akademis dan Kegunaan Praktis, yang seperti ini : 1. Kegunaaan Akademis Penulisan karya ilmiah ini penulis berharap dapat berguna sebagai acuan bagi semua kalangan di bidang hukum baik itu praktisi atau pun akademis, yang dalam hal ini terciptanya suatu nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan bagi semua kalangam lapisan masyarakat. 2. Kegunaan Praktis Penulisan karya ilmiah ini penulis berharap dapat sebagai manfaat yang praktis bagi semua kalangan masyarakat dam dapat dipahami serta dimengerti, bahwasannya terdapat upaya hukum jikalau ada aparat yang bertindak sewenang-wenangnya dan manfaat praktis ini juga sekaligus untuk bagi aparat penegak hukum, agar mematuhi segala peraturan yang ada.
9
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan hasil penelusuran kajian pustaka di berbagai perpustakaan, maka terkait dengan judul penulisan karya ilmiah tentunya ada beberapa keterkaitan dan relevansi diantaranya ialah : 1. “Kesiapan
Penerapan
Hakim
Pemeriksa
Pendahuluan
Sebagai
Pengganti Lembaga Prapradilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia di Masa Mendatang”, Skripsi oleh Saudara Putra Maulana pada tahun 2012 Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Rumusan Masalah : a. Apa Alasan yang mendasari rencana penerapan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai pengganti lembaga praperadilan ? b. Bagaimana kesiapan para penegak hukum terhadap rencana pemberlakuan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai pengganti lembaga praperadilan ? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saudara Putra Maulana ialah hanya membahas rencana penerapan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai pengganti lembaga praperadilan dan tentang bagaimana kesiapan para penegak hukum apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan ini disahkan dan diberlakukan sebagai lembaga pengganti Praperadilan, sedangkan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis ialah tentang perbedaan antara Praperadilan yang terdapat
10
KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang terdapat pada RUU KUHAP serta tentang dasar pemikiran konsep dari Rencana Penerapan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang terdapat pada RUU KUHAP dan Implikasinya jikalau Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan disahkan melalui RUU KUHAP.3 2. “Tinjauan Yuridis Keberadaan Sistem Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Alternatif Pengganti Sistem Praperadilan Untuk Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat secara Efektif dan Prospek pengaturannya dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang”, Skripsi oleh Anggun Prastawa Pada Universitas Negeri Sebelas Maret Solo pada Tahun 2010. Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah
keberadaan
sistem
Hakim
Pemeriksa
Pendahuluan sebagai alternatif pengganti sistem Pra Peradilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara efektif di masa yang akan datang ? b. Bagaimanakah
prospek
pengaturan
Hakim
Pemeriksa
Pendahuluan dalam undang-undang hukum acara pidana yang akan datang ? Berdasarkan hasil kesimpulan, permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum diatas terletak pada bagaimana lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat difungsikan sebagai alternatif untuk 3
Putra Maulana, 2012, “Kesiapan Penerapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Pengganti Lembaga Prapradilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia di Masa Mendatang”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
11
memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu fokus pembahasan lainnya ada pada pengaturan tentang lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam hukum positif Indonesia tetapi tanpa membahas tentang kesiapan penerapan lembaga tersebut, sedangkan penelitian dan penulisan hukum yang penulis lakukan ialah tentang perbedaan antara Lembaga Praperadilan yang terdapat KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang terdapat pada RUU KUHAP serta tentang dasar pemikiran yang terdapat pada RUU KUHAP dan Implikasinya jikalau Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan disahkan melalui RUU KUHAP.4 3. “Peranan lembaga Praperadilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka”, Skripsi oleh Diyan Aji Purwoko, Karya Ilmiah di kaji pada tahun 2002 Pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hasil Penelitian dan penulisan hukum yang dilakukan oleh Diyan Aji Purwoko ialah mengarah kepada kesiapan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai lembaga praperadilan, sedangkan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian dan penulisan hukum yang penulis lakukan ialah tentang perbedaan antara Lembaga Praperadilan
yang
terdapat
KUHAP
dan
Hakim
Pemeriksa
Pendahuluan yang terdapat pada RUU KUHAP serta tentang dasar 4
Anggun Prastawa, 2010, “Tinjauan Yuridis Keberadaan Sistem Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Alternatif Pengganti Sistem Praperadilan Untuk Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat secara Efektif dan Prospek pengaturannya dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang akan datang”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).
12
pemikiran yang terdapat pada RUU KUHAP dan Implikasinya jikalau Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan disahkan melalui RUU KUHAP.5 4. “Manfaat Praperadilan Bagi Tersangka”, Skripsi oleh Lita Pada tahun 2000 Di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Lita, merupakan lebih fokus terhadap kemanfaatan lembaga praperadilan bagi tersangka dan tidak ada membicarakan permasalahan Hakim Komisaris, sedangkan penelitian dan penulisan hukum yang penulis lakukan ialah tentang perbedaan antara Lembaga Praperadilan yang terdapat KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang terdapat pada RUU KUHAP serta tentang dasar pemikiran yang terdapat pada RUU KUHAP dan Implikasinya jikalau Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan disahkan melalui RUU KUHAP.6 Semua jenis peulisan karya ilmiah yang terkait dan relevansi dengan judul dan tema karya ilmiah penulis ialah Praperadilan dan Hakim Komisaris, Jika kesemuanya masih hanya membahas satu persoalan yakni Praperadilan saja sedangkan untuk yang sudah membahas Hakim Komisaris, Pembahasan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tersebut lebih ke arah dasar penerapannya dan untuk kesiapan para aparat penegak hukum, sedangkan penulisan karya ilmiah ini lebih ke dasar pemikiran mengapa Hakim Pemeriksa Pendahuluan ini dimunculkan
5
Diyan Aji Purwoko, 2002, “Peranan lembaga Praperadilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 6
Lita, 2000, “Manfaat Praperadilan Bagi Tersangka”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
13
kembali dalam RUU KUHAP, serta jika Hakim Pemeriksa Pendahuluan ini disahkan, bagaimana implikasi yang akan dihasilkan. Penulisan ini juga berguna untuk menunjang hasil penulisan yang lebih baik lagi dan lebih menyempurnakan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa penulis, meskipun penulis menyadari bahwasannya “Tiada Penulisan Yang Sempurna, karena Penulisan Karya Ilmiah ditulis Oleh Manusia, dan Manusia jauh dari Kesempurnaan” dengan melihat istilah seperti itu maka sebisa mungkin penulis akan melengkapi dari hasil penulisan karya ilmiah yang telah ada.
