BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Surabaya yang merupakan Ibukota Jawa Timur dengan penduduk metropolisnya mencapai 3 juta jiwa menuntut pemerintah kota Surabaya untuk dapat mengatur dan mengelola sumber daya produktif, serta melayani, mengadakan, dan memfasilitasi setiap kebutuhan masyarakat sesuai dengan keperluan yang ada dan juga sebagai kota terbesar ke 2 di Indonesia, namun hal ini merupakan suatu kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah(UU Nomor 32 Tahun 2004), yang mengatur tentang otonomi daerah, dimana definisi otonomi daerah adalah sebagai berikut: “Otonomi daerahadalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan”. Dengan begitu diharapkan Kota Surabaya dapat berkembanglebih baik dan transparan dengan begitudiharapkan Pemerintah kota Surabaya dapat berkembang lebih bersih, dan hijau seperti tertuang dalam slogannya “ Menuju Surabaya Lebih Baik
Sebagai
Kota
Jasa
Dan
Perdagangan
Yang
Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, Dan Berwawasan Lingkungan“. Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan prasarana jalan kondisi mantap, efektif dan efisien serta perluasan jaringan utilitas;
2.
Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan jalan;
1
2
3.
Meningkatkan peran serta masyarakat dan antar daerah dalam pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan dan jaringan utilitas;
4.
Mengurangi tinggi, lama dan luasan genangan pada daerah kawasan banjir;
5.
Memberikan bantuan teknis perencanaan, pengawasan dan perijinan pembangunan jalan dan jaringan utilitas; Oleh sebab itu Dinas Peerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota
Surabaya membuat berbagai kantor dinas untuk memudahkan kewajiban yang ada. Dari berbagai kantor dinas yang ada di Surabaya.Yang dapat mendukung pembangunan dan perkembangan Kota Surabaya,tentunya dalam pelaksanaannya memiliki kelemahan dan kekuatan. Keefektifan kerja pegawai mulai dirasakan penting demi menunjang pelayanan yang akan di berikan kepada masyarakat Surabaya seperti yang tercantum dalam visi dan misi Kota Surabaya. Dengan demikian organisasi publik setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sumber daya manusia yakni aparatur pemerintah daerah yang mampu mewujudkan karakteristik good governance. Jelaslah bahwa perubahan paradigma organisasi yang memerlukan pendekatan baru di dalam pengelolaannya adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas organisasi tidak lepas dari efektivitas kerja pegawai sebagai salah satu unsur organisasi, memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu tanpa sumber daya manusia dalam suatu organisasi maka tujuan organisasi yang telah ditentukan tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya sumber daya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling dinamis, artinya menginginkan perubahan, dengan demikian kedudukan
3
sumber daya manusia dalam organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur– unsur lain. Sehingga dalam organisasi pengelolaan manusia sebagai sumber daya organisasi agar memiliki kemampuan untuk mewujudkan good governance. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disebutkan bahwa good governance akan tercapai apabila prinsip-prinsip good governance dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian ada hubungan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap efektivitas kerja pegawai. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hal yang sama, namun dengan obyek yang berbeda, yaitu mengenai pelaksanaan good governane dan efektivitas kerja pegawai dan menyusunnya kedalam bentuk skripsi dengan judul:“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya”.
1.2
Perumusan Masalah Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini dan agar penelitian
memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya ?
2.
Bagaimana
kendala-kendala
dalam
penerapan
prinsip-prinsip
good
governance untuk mengelola efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya ?
4
1.3
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
2.
Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance untuk mengelola efektivitas kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
1.4
Manfaat Penelitian Dari data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil penelitian, maka
diharapkan memberikan manfaat bagi : a)
Kontribusi Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mencapai efektivitas orgasisasi atau Instansi pemerintah dalam hubungannya dengan good governance.
b) Kontribusi Teoritis 1) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan pertimbangan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama. 2) Untuk peneliti dapat memperoleh pengetahuan tentang penerapan konsep-konsep serta praktek good governance yang sebenarnya dan hubungannya terhadap efektivitas kerja yang ada di organisasi pemerintah.
5
3) Kontribusi Kebijakan Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi dan dapat pula menambah bahan pustaka untuk referensi penelitian selanjutnya.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Dari berbagai prinsip-prinsip good governance yang banyak diungkapkan dan dituliskan oleh berbagai penulis, maupun yang lainnya, maka penulis membatasi
prinsip-prinsip
good
governance
yang
akan
diteliti
yaitu:
Akuntabilitas, Transparasi, Responsivitas dan Partisipasi, Keadilan / Kesetaraan, dan Kapasitas. Serta efektivitas yang diteliti yaitu: Kesiagaan, Kemangkiran, Motivasi dan Semangat kerja, Kepuasan kerja, Kemampuan dan Fasilitas yang tersedia, Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas. Obyek yang diteliti yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya pada tahun 2011-2013.
