PENYERTAAN MODAL DAERAH NON PERMANEN (INVESTASI NON PERMANEN) KE DALAM FASILITAS DANA BERGULIR KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 1 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
b.
c.
CATATAN
Bahwa untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta memberdayakan Usaha Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah Non Permanen; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dlaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; Bahwa untuk mendukung permodalan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif guna mendukung peningkatan perekonomian daerah maka perlu adanya fasilitas dana bergulir dalam bentuk investasi non permanen. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 25 Th 2007; UU No. 20 Th 2008; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda No. 23 Th 2007; Perda No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Obtek, sumber dan besaran penyertaan modal daerah non permanen; 3. Pelaksanaan penyertaan modal daerah non permanen; 4. Ketentuan penutup.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
b.
c.
CATATAN
Bahwa guna membiayai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pati tahun 2011 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka pemerintah kabupaten pati perlu membentuk dana cadangan; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, maka pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 6 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 38Th 2007; PP No. 39 Th 2007; Perda No. 23 Th 2007; Perda No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Prinsip dana cadangan; 3. Tujuan; 4. Besaran dan sumber dana cadangan; 5. Penempatan dan bentuk dana cadangan; 6. Jenis pengeluaran; 7. Tata cara penggunaan dana cadangan; 8. Penatausahaan dan perrtanggungjawaban; 9. Ketentuan penutup.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
b.
c.
CATATAN
Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 185 Ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah meyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/082/2010 tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan rancangan Peraturan Bupati Pati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2010; Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agara Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 12 Th 1985; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 24 Th 2004; PP No. 23 Th 2005; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 39 Th 2007; Perda No. 23 Th 2007. Perda ini mengatur tentang: 1. Pasal 1; APBD Kab. Pati tahun anggaran 2010; 2. Pasal 2; Pendapatan daerah; 3. Pasal 3; Belanja daerah; 4. Pasal 4; Pembiayaan daerah; 5. Pasal 5; 6. Pasal 6; 7. Pasal 7; 8. Pasal 8.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2010.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2009 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 4 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
b.
c.
CATATAN
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 12 Th 1985; UU No. 18 Th 1997; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 24 Th 2004; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; Perpres No. 1 Th 2007; Perda No. 23 Th 2007; Perda No. 1 Th 2009; Perda No. 16 Th 2009. Perda ini mengatur tentang: 1. Pasal 1; Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 2. Pasal 2; Realisasi APBD tahun 2009; 3. Pasal 3; Uraian laporan realisasi anggaran; 4. Pasal 4; 5. Pasal 5; 6. Pasal 6; 7. Pasal 7.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2010 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
b.
c.
CATATAN
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kibijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pati tahun anggaran 2010. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 12 Th 1985; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; PP No. 65 Th 2001; PP No. 66 Th 2001; PP No. 24 Th 2004; PP No. 23 Th 2005; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 39 Th 2007; Perda No. 23 Th 2007; Perda No. 3 Th 2010; Perda No. 4 Th 2010. Perda ini mengatur tentang: 1. Pasal 1; Penambahan APBD Tahun anggaran 2010; 2. Pasal 2; Pendapatan daerah; 3. Pasal 3; Belanja daerah; 4. Pasal 4; Pembiayaan daerah; 5. Pasal 5; 6. Pasal 6; 7. Pasal 7.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUISI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI, PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN INDUSTRI, PERATUAN DAERAN KABUPATEN PATI NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN, SERTIFIKAT DAN REKOMENDASI BIDANG KESEHATAN, PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 6 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
b.
c.
CATATAN
Bahwa sesuai dalam ketentuan Pasal 180 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selain yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mulai berlaku; Bahwa retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Pati Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Administrasi, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Industri, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin, Sertifikat Dan Rekomendasi Bidang Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, bukan merupakan jenis retribusi yang secara liminatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu dicabut. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Pasal 1; 2. Pasal 2.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2011.
PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
b.
c.
Bahwa pertambahan penduduk dan perubahan konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam; Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga akan menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan seccara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1981; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 26 Th 2007; UU No. 18 Th 2008; UU No. 32 Th 2009; UU No. 36 Th 2009; PP No. 27 Th 1983; PP No. 18 Th 1999; PP No. 27 Th 1999; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Dati II No. 3 Th 1989; Perda No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Ruang lingkup, azas dan tujuan; 3. Wewenang pemerintah daerah; 4. Hak dan kewajiban; 5. Pembiayaan; 6. Pengurangan sampah; 7. Perizinan; 8. Tata cara memperoleh izin; 9. Masa berlakunya izin melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan, penanganan dan izin pembuangan sampah ke TPA; 10. Pemanfaatan kembali sampah; 11. Pendaurulangan sampah; 12. Penanganan sampah; 13. Pemilihan; 14. Pengumpulan; 15. Pengengkutan; 16. Pengelolaan; 17. Pemrosesan akhir sampah; 18. Peran serta masyarakat; 19. Penanggulangan; 20. Tanggap darurat; 21. Larangan; 22. Pembinaan dan pengawasan; 23. Sanksi administratif; 24. Ketentuan penyidikan;
25. Ketentuan pidana; 26. Ketentuan peralihan; 27. Ketentuan penutup.
CATATAN
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
b.
c.
CATATAN
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten yang diberikan kepada Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Desa sudah ditentukan besarannya tanpa ada pengecualian terhadap sumber-sumber pajak yang ada, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 2 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Daerah perlu disesuaikan; Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa belum sepenuhnya mengatur mengenai jenis kekayaan Desa, pelaporan pengelolaan kekayaan Desa, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan pembagian kekayaan Desa dalam hal terjadi pembentukan pembentukan desa baru, sehingga perlu diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; UU No. 32 Th 2009; PP No. 55 Th 2005; PP No. 72 Th 2005; Perpres No. 36 Th 2005; Perpres No. 1 Th 2007; Perda No. 8 Th 2007. Perda ini mengatur tentang: 1. Pasal I; Ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b diubah; Ketentuan pasal 3 diubah; Ketentuan pasal 4 diubah; Ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d); Pasal 10 dihapus; Ketentuan pasal 12 diubah; Pasal 13 dihapus; Ketentuan pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3); Ketentuan pasal 17 diubah; Diantara pasal 17 dan pasl 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 17; Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 3 (tiga) BAB, yakni BAB V A, BAB V B dan BAB V C; 2. Pasal II.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2010 ABSTRAK
: a.
b.
c.
CATATAN
Bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian pembagian alokasi dana desa, perlu mengubah ketentuan pada penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang alokasi. Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 58 Th 2005; PP No. 72 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Perda No. 9 Th 2007; Perda No. 23 Th 2007; Perda No. 3 Th 2008. Perda ini mengatur tentang: 1. Pasal I; Ketentuan pasal 4 Perda kab. Pati Nomor 9 Tahun 2007 diubah; 2. Pasal II.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
