Pengelolaan Tempat Pelelangan ikan Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2010 Bahwa berdasarkan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka urusan pemerintahan di bidang kelautan dan atau perikanan merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah Bahwa guna pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, pemberdayaan serta perlindungan semua potensi dan usaha perikanan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal, kelestarian sumber daya ikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah b. Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 31 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; PP No 27 Th 1983; PP No 7 Th 1986; PP No 55 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Propinsi Jateng No 16 Th 2002; Perda Prop Jateng No 3 Th 2005; Perda Kab Tegal No 10 Th 2005; Perda Kab Tegal No 13 Th 2007; Perda Kab Tegal No 2 Th 2008; Perda Kab Tegal No 6 Th 2008; Perda Kab Tegal No 8 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pengelolaan tempat pelelangan ikan (Asas dan tujuan) 3. Kewenangan pengelolaan 4. Pelelangan ikan 5. Retribusi ( Nama, obyek dan subyek retribusi, Golongan retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, Besar tarif retribusi, Wilayah dan kewenangan pemungutan, Tata cara pemungutan, Masa retribusi dan saat terhutang, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Pengurangan,keringanan, dan pembebasan, Kadaluarsa, penagihan dan penghapusan piutang retribusi, Pemungutan dan penyetoran) 6. Sanksi administrasi 7. Penyidikan 8. Ketentuan pidana 9. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 10. Ketentuan penutup
ABSTRAK
: a.
CATATAN
: Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2010 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No 12 Th 2008 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama Bahwa RAPBD yang dimaksud sblmnya adalah perwujudan dan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2010 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU no 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; PP No 7 Th 1986; PP No 24 Th 2004; PP No 23 Th 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; PP No 5 Th 2009; Perda Kab Tegal No 13 Th 2007; Perda Kab Tegal No 2 Th 2008; Perda Kab Tegal No 6 Th 2008; Perda Kab Tegal No 9 Th 2009; Perda Kab Tegal No 15 Th 2009 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Jumlah pendapatan dan belanja daerah, Sumber pendapatan yang diterima daerah, Sumber belanja daerah, Lampiran
ABSTRAK
: a.
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomo 3 Tahun 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa dengan ditetapkannya UU No 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan, guna tertib administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal diperlukan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) b. Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 th 1950; UU No 1 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 7 Th 1984; UU No 9 Th 1992; UU No 10 Th 1992; UU No 29 Th 1999; UU No 37 Th 1999; UU No 39 Th 1999; UU No 23 Th 2002; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 12 Th 2006; UU No 23 Th 2006; PP No 9 Th 1975; PP No 27 Th 1983; PP No 7 Th 1986; PP No 2 Th 2007; PP No 37 Th 2007; PP N 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perda Kab Tegal No 10 Th 2005; Perda Kab Tegal No 2 Th 2008; Perda Kab Tegal No 6 Th 2008; Perda Kab Tegal No 8 Th 2009 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Kewenangan penyelenggara ( Bupati, Dinas, UPTD, Pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi) 3. Hak dan kewajiban 4. Nomor induk kependudukan 5. Data dan dokumen kependudukan (Data kependudukan, Dokumen kependudukan, Perlindungan data dan dokumen kependudukan) 6. Pendaftaran penduduk 7. Pencatatan sipil (Pencatatan kelahiran,Pencatatan lahirmati, Pencatatan perkawinan, Pencatatan pembatalan perkawinan, Pencatatan perceraian, Pencatatan kematian, Pencatatan pengangkatan anak, Pencatatan pengakuan anak, Pencatatan pengesahan anak, Pengakuan anak dan pengesahan anak yang terjadi di luar negeri, Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, Pencatatan perubahan kewarganegaraan, Pecatatan peristiwa penting lainnya) 8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 9. Penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus 10. Perlindungan data pribadi penduduk 11. Pembebasan retribusi 12. Penyidikan 13. Sanksi administratif 14. Ketentuan peralihan 15. Ketentuan penutup
CATATAN
:
Pada saat Perda ini berlaku maka Perda Kab Tegal No 1 Th 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Tegal no 17 Th 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Pembentukan UPTD dalam pasal 5 dilakukan paling lambat th 2011
Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No 12 Th 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU no 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; PP No 20 Th 2001; PP No 65 Th 2001; PP No 66 No 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 23 Th 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 3 Th 2007; Keppres No 80 Th 2003; Permendagri No 13 Th 2006; Perda Kab Tegal No 13 Th 2007; Perda Kab Tegal No 14 Th 2008; Perda Kab Tegal No 15 Th 2009 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Isi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Uraian laporan realisasi anggaran, Uraian laporan arus kas, Lampiran Peraturan Daerah
CATATAN
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal 2010 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tanggal 2010 ABSTRAK
: a.
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal 2010 b. Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 1985; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; U No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; PP No 7 Th 1986; PP No 24 Th 2004; PP No 23 Th 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; PP No 5 Th 2009; Perda Kab Tegal No 13 Th 2007; Perda Kab Tegal No 2 Th 2008; Perda Kab Tegal No 6 Th 2008; Perda Kab Tegal No 2 Th 2009; Perda Kab Tegal No 9 Th 2009; Perda Kab Tegal No 15 Th 2009; Perda Kab Tegal 2 Th 2010 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal TA 2010, Uraian lebih lanjut dimuat dalam lampiran
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2010 Bahwa Perda Kab Tegal No 5 Th 2003 telah ditetapkan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab Tegal Th 2003 No 14 Bahwa berdasarkan Perda No 6 Th 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP No 3 Th 2008 tentang Perubahan atas PP No 6 Th 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan hutan hak hutan rakyat tidak memerlukan izin b. Dasar dari Peraturan Daerah adalah UU No 13 Th 1950; UU No 5 Th 1990; UU No 23 Th 1997; UU No 41 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; PP No 7 Th 1986; PP No 58 Th 2005; PP No 6 Th 2007; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Tegal No 13 Th 2007; Perda Kab Tegal No 2 Th 2008; Perda Kab Tegal 6 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 5 Th 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat
ABSTRAK
: a.
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2010 Bahwa Perda Kab Tegal No 27 Th 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Tegal No 6 Th 1998 tentang Pajak Hiburan telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Th 2001 No 55 Bahwa berdasarkan KepMendagri No 778 Th 2009 tentang Pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huru e Perda Kab Tegal No 37 Th 2001 tentang Perubahan atas Perda Kab Daerah Tingkat II Tegal No 6 Th 1998 tentang Pajak Hiburan, Perda Kab Tegal No 27 Th 2001 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 18 Th 1997; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; PP No 7 Th 1986; PP No 65 Th 2001; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perda Kab Tegal No 2 Th 2008; Perda Kab Tegal No 6 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 27 Th 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Th 1998 Tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK
: a.
CATATAN
: Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2010 ABSTRAK
: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 172 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Th 2008 dan pasal 122 PP No 58 Th 2005, maka perlu membentuk Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013 b. Dasar dari Peraturan Daerah ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004;UU No 22 Th 2007; PP No 7 Th 1986; PP No 6 Th 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Tegal No 13 Th 2007; Perda Kab Tegal No 2 Th 2008 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Prinsip dana cadangan 3. Tujuan 4. Besaran dan sumber dana cadangan 5. Bentuk dana cadangan 6. Jenis pengeluaran 7. Tata cara penggunaan dana cadangan 8. Penatausahaan dan pertanggungjawaban 9. Ketentuan penutup
CATATAN
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
