- Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 2 Perubahan. CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2014

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA – KEGIATAN USAHA - PERUBAHAN 2014 PP NO. 1 TAHUN 2014, LN 2014/No. 1, TLN NO. 5489, LL SETNEG : 7 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

ABSTRAK

CATATAN

: -

Bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat mineral bagi rakyat dan untuk kepentingan pembangunan daerah, maka perlu peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral di dalam negeri. Atas pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

-

Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 2 Perubahan.

: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2014. Ketentuan Pasal 112 diubah. Diantara Pasal 112B dan pasal 113 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 112C

Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

NUKLIR – INSTALASI DAN BAHAN – PERIZINAN DAN PEMANFAATAN 2014 PP NO. 2 TAHUN 2014, LN 2014/No. 8, TLN NO. 5496/ LL SETNEG : 142 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

ABSTRAK

: -

Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir serta pemanfaatan bahan nuklir diperlukan persyaratan dan tata cara perizinan yang lebih ketat, transparan, jelas, tegas, dan adil dengan mempertimbangkan keselamatan serta keamanan instalasi nuklir dan bahan nuklir, untuk menjamin keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya pengaturan perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir akan memberikan kepastian dalam pengusahaan pemanfaatan tenaga nuklir yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Perizinan Reaktor Nuklir; c. Perizinan Instalasi Nuklir Nonreaktor; d. Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir; e. Inspeksi; f.

Sanksi Administratif;

g. Ketentuan Peralihan; dan h. Ketentuan Penutup CATATAN

: -

Peraturan ini terdiri dari VIII Bab dan 134 Pasal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 16 Januari 2014.


-

-

Setiap izin Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir serta izin pemanfaatan Bahan Nuklir yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir. Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir dan ketentuan mengenai perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KETRANSMIGRASIAN 2014 PP NO. 3 TAHUN 2014, LN 2014/No. 9, TLN NO. 5497, LL SETNEG : 153 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN

ABSTRAK

: -

Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir serta pemanfaatan bahan nuklir diperlukan persyaratan dan tata cara perizinan yang lebih ketat, transparan, jelas, tegas, dan adil dengan mempertimbangkan keselamatan serta keamanan instalasi nuklir dan bahan nuklir, untuk menjamin keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya pengaturan perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir akan memberikan kepastian dalam pengusahaan pemanfaatan tenaga nuklir yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Kawasan Transmigrasi; c. Penyediaan tanah dan pelayanan Pertanahan; d. Perencanaan Kawasan Transmigrasi; e. Pembangunan Kawasan Transmigrasi; f.

Pengembangan masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Trasmigrasi;

g. Jenis Transmigrasi dan Pola Usaha Pokok; h. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Oleh Badan Usaha Kepada Transmigran; i.

Peran Serta Masyarakat;

j.

Koordinasi dan Pengawasan;


k. Sanksi Andministratif; l.

Ketentuan Peralihan; dan

m. Ketentuan Penutup -

CATATAN

: -

-

Peraturan ini terdiri dari XIII Bab, 148 Pasal dan Penjelasan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 16 Januari 2014. Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap dilanjutkan sampai dengan terbentuknya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini . Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999.


PENDIDIKAN DAN PERGURUAN TINGGI – PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN 2014 PP NO. 4 TAHUN 2014, LN 2014/No. 16, TLN NO. 5500, LL SETNEG : 37 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

ABSTRAK

DAN

: -

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; c. Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan d. Ketentuan Penutup

CATATAN

: -

Peraturan ini terdiri dari IV Bab, 37 Pasal dan Penjelasan. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Januari 2014. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Menetapkan peraturan pelaksana dari peraturan pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.


PORNOGRAFI – SYARAT, IZIN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN DAN PENGGUNAAN 2014 PP NO. 5 TAHUN 2014, LN 2014/No. 17, TLN NO. 5501, LL SETNEG : 24 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI

ABSTRAK

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Syarat Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan; c. Syarat Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi yang Harus Dilakukan di Tempat dan dengan Cara Khusus; d. Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi; e. Pengawasan; f.

Sanksi Administratif;

g. Ketentuan Peralihan; dan h. Ketentuan Penutup -

CATATAN

: -

Peraturan ini terdiri dari VIII Bab, 29 Pasal dan Penjelasan..

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 4 Februari 2014. Menetapkan peraturan pelaksana dari peraturan pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.


PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 6 TAHUN 2014, LN 2014/No. 28, LL SETNEG : 7 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry, perlu untuk dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP INDONESIA FERRY.

-

Peraturan ini terdiri dari 3 Pasal.

: -

-

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 12 Februari 2014. penambahan penyertaan modal sebesar Rp308.571.680.909,00 (tiga ratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah). Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011.


PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 7 TAHUN 2014, LN 2014/No. 29, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, perlu untuk dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Umum (Perum) DAMRI yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dan 2011.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 12 Februari 2014. penambahan penyertaan modal sebesar Rp31.844.050.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).


PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 8 TAHUN 2014, LN 2014/No. 30, LL SETNEG : 8 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.

-

Peraturan ini trdiri dari 3 Pasal.

: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 12 Februari 2014. penambahan penyertaan modal sebesar Rp2.926.166.059.117,86 (dua triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta lima puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah koma delapan puluh enam sen).


GEOSPASIAL - INFORMASI 2014 PP NO. 9 TAHUN 2014, LN 2014/No. 31, TLN NO. 5502, LL SETNEG : 54 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

ABSTRAK

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 63 ayat (3) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta dalam rangka mengoptimalkan implementasi Undang-Undang tersebut secara komprehensif, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Penyelenggaraan informasi geospasial; c. Pelaksana di bidang informasi geospasial; d. Penyelenggaraan dan pemuktahiran informasi geospasial; e. Pembinaan informasi geospasial; f.

Sanksi Administratif;dan

g. Ketentuan Penutup CATATAN

: -

Peraturan ini terdiri dari VII Bab dan 126 Pasal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 12 Februari 2014.


PENJAMINAN RESI GUDANG - LEMBAGA PELAKSANA – TATA CARA PENETAPAN 2014 PP NO. 10 TAHUN 2014, LN 2014/No. 32, TLN No.5503 LL SETNEG : 6 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PENJAMINAN RESI GUDANG

ABSTRAK

CATATAN

PELAKSANA

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44A ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Jaminan Resi Gudang sebagaimana diubah dengan undangUndang nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Jaminan Resi Gudang dipandang perlu menetapkan Pereaturan Pemerintah tentang persyaratan dan tata cara penetapan penetapan lembaga pelaksana penjaminan resi gudang.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara penetapan penetapan lembaga pelaksana penjaminan resi gudang.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 12 Februari 2014.


OTORITAS JASA KEUANGAN - PUNGUTAN 2014 PP NO. 11 TAHUN 2014, LN 2014/No. 33, TLN NO. 5504, LL SETNEG : 27 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

ABSTRAK

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 63 ayat (3) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta dalam rangka mengoptimalkan implementasi Undang-Undang tersebut secara komprehensif, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Pengenaan dan kewajiban membayar pungutan; c. Penggunaan, jenis, dan besar pungutan; d. Pelaporan dan Akuntabilitas; e. Pembayaran pungutan; f.

Penyesuaian kewajiban pembayaran pungutan;

g. Sanksi administratif; h. Ketentuan lain-lain;

CATATAN

: -

i.

Ketentuan peralihan

j.

Ketentuan Penutup

Peraturan ini terdiri dari X Bab, 25 Pasal, dan Penjelasan. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 12 Februari 2014.


PNBP KEMENTERIAN KEHUTANAN – JENIS DAN TARIF 2014 PP NO. 12 TAHUN 2014, LN 2014/No. 36, TLN No.5506, LL SETNEG : 77 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

ABSTRAK

CATATAN

: -

Adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Kementerian Kehutanan.

-

Peraturan ini terdiri dari 9 Pasal dan Penjelasan.

: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan tanggal 14 Februari 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PNBP KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI – JENIS DAN TARIF 2014 PP NO. 13 TAHUN 2014, LN 2014/No. 37, TLN No.5507, LL SETNEG : 18 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi, dipandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Kementerian Riset Dan Teknologi.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan tanggal 14 Februari 2014. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Riset dan Teknologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PENGELOLAAN ZAKAT – PERATURAN PELAKSANAAN 2014 PP NO. 14 TAHUN 2014, LN 2014/No. 38, TLN NO. 5508, LL SETNEG : 52 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Baznas; c. Keanggotaan Baznas; d. Organisasi dan Tata Kerja Baznas; e. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baznas; f.

Lingkup Kewenangan dan Pengumpulan Zakat;

g. Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan, Dan Pembentukan Perwakilan Laz; h. Pembiayaan Hak Baznas dan Penggunaan Hak Amil; i.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Baznas dan Laz;

j.

Sanksi Administratif; dan

k. Ketentuan Penutup CATATAN

: -

Peraturan ini terdiri dari XI Bab, 86 Pasal, dan Penjelasan. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 14 Februari 2014. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini, dibentuk paling lama 1(satu) tahun setelah peraturan ini diundangkan.


STATUTA – UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2014 PP NO. 15 TAHUN 2014, LN 2014/No. 41, TLN NO. 5509, LL SETNEG : 71 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA ABSTRAK

: -

-

-

CATATAN

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Identitas; c. Penyelenggaraan Tridharma; d. Sistem Pengelolaan; e. Sistem Penjaminan Mutu Internal; f. Norma dan Etika Akademik; g. Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan; h. Pendanaan dan Kekayaan; i. Kerja sama; j. Ketentuan peralihan; dan k. Ketentuan Penutup Peraturan ini terdiri dari XI Bab, 71 Pasal, dan Penjelasan. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 28 Februari 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.


STATUTA – UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2014 PP NO. 16 TAHUN 2014, LN 2014/No. 42, TLN NO. 5510, LL SETNEG : 79 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ABSTRAK

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Identitas; c. Penyelenggaraan Tridharma; d. Sistem Pengelolaan; e. Sistem Penjaminan Mutu Internal; f. Norma dan Etika Akademik; g. Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan; h. Pendanaan dan Kekayaan; i. Kerja sama; j. Ketentuan peralihan; dan k. Ketentuan Penutup Peraturan ini terdiri dari IX dan 82 Pasal.

-

CATATAN

: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 28 Februari 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.


PNBP PELAYANAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PERTAHANAN – JENIS DAN TARIF 2014 PP NO. 17 TAHUN 2014, LN 2014/No. 43, TLN No.5511, LL SETNEG : 242 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan kesehatan pada Kementerian Pertahanan.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 5 Maret 2014.


LEMBAGA SENSOR FILM 2014 PP NO. 18 TAHUN 2014, LN 2014/No. 48, TLN NO. 5515, LL SETNEG : 36 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM

ABSTRAK

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Pembentukan, Kedudukan dan Anggota; c. Pedoman dan Kriteria Penyensoran; d. Sekretariat Lembaga Sensor Film; e. Tenaga Sensor; f.

Pendanaan;

g. Ketentuan peralihan; dan h. Ketentuan Penutup CATATAN

: -

Peraturan ini terdiri dari VIII Bab, 49 Pasal, dan Penjelasan.. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Maret 2014. Anggota LSF yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pengambilan sumpah atau janji para anggota LSF berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.


PNBP BMKG – JENIS DAN TARIF - PERUBAHAN 2014 PP NO. 19 TAHUN 2014, LN 2014/No. 56, TLN No.5516, LL SETNEG : 6 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK

CATATAN

: -

Beralihnya kewajiban pelayanan jasa penerbangan yang semula diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menjadi kewajiban Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

-

Peraturan ini terdiri dari II Pasal, 2 Perubahan, dan Penjelasan.

: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 19 Maret 2014. Pasal 1 ayat (4) diubah. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal.


PNBP BPKP – JENIS DAN TARIF 2014 PP NO. 20 TAHUN 2014, LN 2014/No. 43, TLN No.5511, LL SETNEG : 11 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dipandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BPKP .

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BPKP.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 19 Maret 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PNS – BATAS USIA PENSIUN – PEJABAT FUNGSIONAL 2014 PP NO. 21 TAHUN 2014, LN 2014/No. 58, LL SETNEG : 6 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

ABSTRAK

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf c Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional; c. Ketentuan peralihan; dan d. Ketentuan Penutup

CATATAN

: -

Peraturan ini terdiri dari IV Bab dan 6 Pasal. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 30 Januari 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional.


PAJAK - BARANG MEWAH - PERUBAHAN 2014 PP NO. 22 TAHUN 2014, LN 2014/No. 60, TLN No.5519, LL SETNEG : 8 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk menjaga keseimbangan pembebanan pajak diantara konsumen dengan tingkat pendapatan yang berbeda, dipandang perlu dilakukan perubahan ketentuan tentang tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.

-

Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan Penjelasan.

: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan tanggal 19 Maret 2014. Ketentuan ayat (8) Pasal 2 diubah.


TENAGA LISTRIK - PENYEDIAAN 2014 PP NO. 23 TAHUN 2014, LN 2014/No. 75, TLN No.5530, LL SETNEG : 9 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

ABSTRAK

CATATAN

: -

Dalam rangka mempercepat penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, dan meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional serta mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih efisien, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

-

Peraturan ini terdiri dari II Pasal, 2 Perubahan dan Penjelasan.

: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 14 April 2014. Pasal 8 ditambah 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Ketentuan ayat (6) Pasal 25 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (7) dan ayat (8) serta menambah penjelasan pada ayat (4).


PERPUSTAKAAN – PERATURAN PELAKSANAAN 2014 PP NO. 24 TAHUN 2014, LN 2014/No. 76, TLN No.5541, LL SETNEG : 60 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5) Pasal 47, Pasal 51 ayat (7), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Pendaftaran Naskah Kuno; c. Penghargaan Naskah kuno; d. Standar nasional Perpustakaan; e. Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus; f.

Dewan Perpustakaan;

g. Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca; h. Kewajiban Penyelenggara Perpustakaan; dan i. CATATAN

: -

Ketentuan Penutup.

Peraturan ini terdiri dari IX Bab, 89 Pasal dan Penjelasan. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 14 April 2014. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 81, dan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.


HOLTIKULTURA – FASILITAS DAN INTENSIF 2014 PP NO. 25 TAHUN 2014, LN 2014/No. 83, TLN No.5532, LL SETNEG : - HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERIAN FASILITAS DAN INTENSIF USAHA HOLTIKULTURA

ABSTRAK

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Jenis dan Kriteria Usaha Hortikultura yang Menerima Fasilitas dan Insentif; c. Bentuk Fasilitas dan Insentif; d. Syarat dan Tata Cara Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif; e. Pengawasan; dan f.

CATATAN

: -

Ketentuan Penutup.

Peraturan ini terdiri dari VI Bab, 45 Pasal, dan Penjelasan. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 April 2014. Peraturan menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.


INALUM - PENETAPAN 2014 PP NO. 26 TAHUN 2014, LN 2014/No. 84, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM ABSTRAK

CATATAN

: -

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik dan Aluminium Asahan telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013 dan Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian tersebut. Untuk itu, dilakukan peralihan kepemilikan saham (share transfer) sebagai pengganti peralihan asset (asset transfer) yang diatur dalam Perjanjian Induk tersebut. Pada tanggal 19 Desember 2013, telah ditandatangani Akta Pengalihan Saham PT Indonesia Asahan Aluminium yang dimiliki Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd. kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan saham ini, kemudian dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai perusahaan perseroan (persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 April 2014.


BARANG MILIK NEGARA/DAERAH - PENGELOLAAN 2014 PP NO. 27 TAHUN 2014, LN 2014/No. 92, TLN No.5533, LL SETNEG : 113 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

ABSTRAK

: -

bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; c. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran; d. Pengadaan; e. Penggunaan; f.

Pemanfaatan;

g. Pengamanan dan Pemeliharaan; h. Penilaian; i.

Pemindahtanganan;

j.

Pemusnahan;

k. Penghapusan; l.

Penatausahaan;

m. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; n. Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum; o. Barang Milik Negara/Daerah Berupa Rumah Negara;; p. Ganti Rugi dan Sanksi


q. Ketentuan Lain-lain; r.

Ketentuan Peralihan; dan

s. Ketentuan Penutup CATATAN

: -

Peraturan ini terdiri dari XIX Bab, 111 Pasal dan Penjelasan. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 24 April 2014.


SURAT BERHARGA SYARIAH - PERUBAHAN 2014 PP NO. 28 TAHUN 2014, LN 2014/No. 96, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengoptimalkan peran perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentan Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan pendirian perusahaan penerbit surat berharga Syariah Negara Indonesia I.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 9 Mei 2014. Ketentuan Pasal 5 diubah. Ketentuan Pasal 11 diubah. Ketentuan ayat (2) pasal 13 diubah. Ketentuan pasal 14 diubah.


KAMPANYE PEMILU - PERUBAHAN 2014 PP NO. 29 TAHUN 2014, LN 2014/No. 99, LL SETNEG : 6 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pemilihan umum, perlu mengatur pemberhentian sementara gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 14 Mei 2014. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat. Di antara Pasal 29 dan BAB V disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A.


STATUTA – UNIVERSITAS AIRLANGGA 2014 PP NO. 30 TAHUN 2014, LN 2014/No. 100, TLN NO. 5535, LL SETNEG : 81 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRAK

: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: a. Ketentuan umum; b. Identitas; c. Penyelenggaraan Tridharma;

CATATAN

: -

d.

Sistem Pengelolaan;

e.

Etika Akademik;

f.

Bentuk dan tata Cara Penetapan Peraturan;

g.

Pendanaan dan Kekayaan;

h.

Ketentuan peralihan; dan

i.

Ketentuan Penutup

Peraturan ini terdiri dari X Bab, 101 Pasal, dan Penjelasan. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 14 Mei 2014. Peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.


KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU 2014 PP NO. 31 TAHUN 2014, LN 2014/No. 105 TLN NO. 5536, LL SETNEG : 8 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Palu, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan sebagai pengusul, Pemerintah Kota Palu telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan Kawasan Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan ditetapkannya kawasan ekonomi khusus pada Kota Palu.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 20 Mei 2014. Zona Ekonomi Khusus terdiri dari zona industri, logistik dan pengolahan ekspor.


KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG 2014 PP NO. 32 TAHUN 2014, LN 2014/No. 106 TLN NO. 5537, LL SETNEG : 7 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Bitungyang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasionalperlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan Kawasan Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan ditetapkannya kawasan ekonomi khusus Bitung.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Mei 2014. Zona Ekonomi Khusus terdiri dari zona industri, logistik dan pengolahan ekspor.


PNBP KEMENTERIAN KEHUTANAN – JENIS DAN TARIF – PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 2014 PP NO. 33 TAHUN 2014, LN 2014/No. 107, TLN No.5538, LL SETNEG : 17 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

ABSTRAK

CATATAN

: -

Untuk pengendalian penggunaan kawasan hutan guna menunjang pembangunan di luar kegiatan kehutanan serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008, di pandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak diundangkan tanggal 21 Mei 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


GAJI PNS - PERUBAHAN 2014 PP NO. 34 TAHUN 2014, LN 2014/No. 108, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK

CATATAN

: -

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. Adapun besaran gaji pokok PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu diubah.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perubahan atas peraturan tentang gaji pegawai negeri sipil.

-


: -

-

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Mei 2014. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Ketentuan pada lampiran II yang diubah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014


GAJI TNI - PERUBAHAN 2014 PP NO. 35 TAHUN 2014, LN 2014/No. 109, LL SETNEG : 5 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK

CATATAN

: -

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Tentara nasional Indonesia (TNI), perlu menaikkan gaji pokok TNI. Adapun besaran gaji pokok TNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu diubah.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perubahan atas peraturan tentang gaji Tentara Nasional Indonesia.

-

Peraturan ini terdiri II Pasal dan II perubahan.

: -

-

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Mei 2014. Mengubah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001. Ketentuan pada lampiran yang diubah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014


GAJI TNI - PERUBAHAN 2014 PP NO. 36 TAHUN 2014, LN 2014/No. 110, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

CATATAN

: -

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), perlu menaikkan gaji pokok Polri. Adapun besaran gaji pokok Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Anggota Kepolisian Republik Indonesia, perlu diubah.

-


-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perubahan atas peraturan tentang gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

-

Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 2 Perubahan

: -

-

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Mei 2014. Mengubah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001. Ketentuan pada lampiran yang diubah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014


PENSIUNAN PNS – PENETAPAN POKOK PENSIUN 2014 PP NO. 37 TAHUN 2014, LN 2014/No. 111, LL SETNEG : 7 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

ABSTRAK

CATATAN

: -

Dengan adanya perubahan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perubahan atas peraturan tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Mei 2014. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PENSIUNAN TNI – PENETAPAN POKOK PENSIUN 2014 PP NO. 38 TAHUN 2014, LN 2014/No. 112, LL SETNEG : 7 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK

CATATAN

: -

Dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia maka pension pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan orang tua Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan gaji pokok baru.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1968, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010.

-

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perubahan atas peraturan tentang penetapan pensiun pokok pensiunan TNI dan janda/dudanya.

-


: -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Mei 2014. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PENSIUNAN POLRI – PENETAPAN POKOK PENSIUN 2014 PP NO. 39 TAHUN 2014, LN 2014/No. 113, LL SETNEG : 7 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK

: -

Dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 dipandang perlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan gaji pokok baru.

-

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1968, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perubahan atas peraturan tentang penetapan pensiun pokok pensiunan Polri dan janda/dudanya.

-

CATATAN

: -


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Mei 2014. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KOMITE NASIONAL INDONESIA - TUNJANGAN – PERUBAHAN 2014 PP NO. 40 TAHUN 2014, LN 2014/No. 114, LL SETNEG : HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA

ABSTRAK

:

- Dalam Besaran tunjangan kehormatan yang diberikan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. -

-

-

CATATAN

: -

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perubahan atas peraturan tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia pusat dan janda/dudanya. Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 3 Perubahan

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Mei 2014. Ketentuan Pasal 1 diubah. Ketentuan Pasal 3 diubah. Perubahan ketentuan Pasal 1 dan 3 tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.


PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS - PERUBAHAN 2014 PP NO. 41, LN 2014/NO. 115, LL SETNEG : 5 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN ABSTRAK

: -

CATATAN

:

bahwa besaran tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2013 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. - Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. - Dalam Peraturan ini diatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah. - Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 3 Perubahan. - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2014.


PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN-PERUBAHAN 2014 PP NO. 42, LN 2014/NO. 116, LL SETNEG : 6 HLM. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN, KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK

: -

bahwa besaran Tunjangan Veteran dalam PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958 tentang Pendaftaran Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

Dalam Peraturan ini diatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesiayang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah.

- Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 3 Perubahan. CATATAN

:

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2014.


DESA - PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 2014 PP NO. 43, LN 2014/NO. 123, LL SETNEG : 91 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ABSTRAK

: -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. - Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. - Dalam Peraturan ini diatur mengenai : a. Ketentuan umum; b. Penataan desa; c. Kewenangan; d. Pemerintahan desa; e. Tata cara penyusunan peraturan di desa; f. Keuangan dan kekayaan desa; g. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan; h. Badan usaha milik desa; i. Kerja sama desa; j. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa; dan k. Ketentuan penutup. - Peraturan ini terdiri dari XIII Bab dan 159 Pasal.

CATATAN

:

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2014. - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PNBP - JENIS DAN TARIF PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 2014 PP NO. 44, LN 2014/NO. 124, TLN 5540, LL SETNEG : 29 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP ABSTRAK

: -

-

bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup.

Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. - Dalam Peraturan ini diatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian lingkungan hidup. - Peraturan ini terdiri dari 6 Pasal dan Penjelasan. -

CATATAN

:

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2014. - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PNBP - JENIS DAN TARIF PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2014 PP NO. 45, LN 2014/NO. 125, TLN 5541, LL SETNEG : 12 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PADA KEMENTERIAN HUKUMDAN HAM ABSTRAK

: -

-

-

bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam Peraturan ini diatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Peraturan ini terdiri dari 9 Pasal dan Penjelasan.

-

CATATAN

:

- Peraturan ini mulai berlaku 30 hari sejak diundangkan tanggal 3 Juni 2014. - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KESEHATAN - SISTEM DAN INFORMASI 2014 PP NO. 46, LN 2014/NO. 126, TLN 5542, LL SETNEG : 66 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN ABSTRAK

: -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Kesehatan.

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

-

Dalam Peraturan ini diatur mengenai :

a. Ketentuan umum; b. Data, informasi, dan indikator kesehatan; c. Pengelolaan sistem informasi kesehatan; d. Sumber daya sistem informasi kesehatan; e. Pengembangan sistem informasi kesehatan; f. Penyebarluasan dan penggunaan; g. Pendanaan sistem informasi kesehatan; h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; i. Peran serta masyarakat; j. Sanksi administratif; k. Ketentuan peralihan; dan l. Ketentuan penutup. - Peraturan ini terdiri dari XIII Bab, 81 Pasal dan Penjelasan CATATAN

:

- Peraturan ini mulai berlaku 30 hari sejak diundangkan tanggal 30 Mei 2014. - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pengelola Sistem Informasi Kesehatan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun.


PENANGGULANGAN - PENYAKIT HEWAN 2014 PP NO. 47, LN 2014/NO. 130, TLN 5543, LL SETNEG : 64 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN ABSTRAK

:

-

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam Peraturan ini diatur mengenai : a. Ketentuan umum; b. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan; c. Pencegahan penyakit hewan; d. Pengamanan penyakit hewan; e. Pemberantasan penyakit hewan; f. Persyaratan teknis kesehatan hewan; g. Sistem informasi; h. Ketentuan penutup. - Peraturan ini terdiri dari IX Bab, 92 Pasal dan penjelasan. -

CATATAN

:

- Peraturan ini mulai berlaku tanggal 12 Juni 2014. - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PNBP - JENIS DAN TARIF PADA DEPARTEMEN AGAMA 2014 PP NO. 48, LN 2014/NO. 139, TLN 5545, LL SETNEG : 5 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA ABSTRAK

: -

CATATAN

:

bahwa untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. - Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. - Dalam Peraturan ini diatur mengenai perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama. - Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 2 Perubahan. - Peraturan ini mulai berlaku setelah 7 hari sejak diundangkan tanggal 27 Juni 2014.


PERDAGANGAN BERJANGKA - KOMODITI 2014 PP NO. 49, LN 2014/NO. 143 TLN 5548, LL SETNEG : 104 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMODITI ABSTRAK

: -

PERDAGANGAN

BERJANGKA

bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;

Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. - Dalam Peraturan ini diatur mengenai : a. Ketentuan umum; b. Bursa berjangka; c. Bank penyimpanan dana; d. Penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri; e. Pembukuan dan pelaporan; f. Pelaksanaan perdagangan berjangka; g. Pelaksanaan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan di bidang perdagangan berjangka; h. Sanksi administratif; i. Ketentuan peralihan; dan j. Ketentuan penutup. - Peraturan ini terdiri dari XIV BAB, 175 Pasal dan penjelasan.

-

CATATAN

:

- Peraturan ini mulai berlaku setelah 7 hari sejak diundangkan tanggal 1 Juli 2014. - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KAWASAN EKONOMI 2014 PP NO. 50, LN 2014/NO. 144 TLN 5549, LL SETNEG : 7 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI ABSTRAK

: -

CATATAN

:

bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Morotai yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus; - bahwa PT Jababeka Morotai sebagai pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan wilayah Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus;dan - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. - Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus . - Dalam Peraturan ini diatur mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang memiliki Luas 1.101,76 Ha (Seribu Seratus Satu Koma Tujuh Puluh Enam Hektar) yang terletak dalam Wilayah Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. - Peraturan ini terdiri dari 6 Pasal dan penjelasan. - Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 1 Juli 2014.


KAWASAN EKONOMI 2014 PP NO. 51, LN 2014/NO. 145 TLN 5550, LL SETNEG : 7 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API ABSTRAK

: -

-

-

-

-

CATATAN

:

bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Tanjung ApiApi yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus; bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan wilayah Tanjung ApiApi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah . Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam Peraturan ini diatur tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api memiliki luas 2.030 ha (dua ribu tiga puluh hektar) yang terletak dalam wilayah Desa Muara Sungsang dan Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan ini terdiri dari 6 Pasal.

- Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 1 Juli 2014.


KAWASAN EKONOMI 2014 PP NO. 52, LN 2014/NO. 146 TLN 5551, LL SETNEG : 7 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA ABSTRAK

: -

-

-

-

-

CATATAN

: -

bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Mandalika yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus; bahwa PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) sebagai pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan wilayah Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; dan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus . Dalam Peraturan ini diatur tentang Kawasan Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika memiliki luas 1.035,67 ha (seribu tiga puluh lima koma enam puluh tujuh hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan ini terdiri dari 6 Pasal dan penjelasan. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 1 Juli 2014.


GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS 2014 PP NO. 53 , LN 2014/NO. 152 TLN 5552, LL SETNEG : 20 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELASDALAM TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN ABSTRAK

: -

bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkankesejahteraan Pegawai Negeri Sipil,

-

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas prestasi dan pengabdian mereka pada bangsa dan negara; bahwa pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan. Dasar hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5

-

Prps Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010, Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014. Dalam Peraturan ini diatur tentang tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2014 kepada pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan. - Peraturan ini terdiri dari 11 Pasal.

-

CATATAN

:



PENYERTAAN MODAL - PENCABUTAN 2014 PP NO. 54 , LN 2014/NO. 153, LL SETNEG : 3 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED ABSTRAK

: -

-

-

bahwa untuk penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada International Rubber Consortium Limited telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Rubber Consortium Limited yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; dan bahwa berhubung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013 belum tercapai kesepakatan kembali antara Negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengenai waktu pelaksanaan pembayaran penambahan modal pada International Rubber Consortium Limited, perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Rubber Consortium Limited. Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2013.

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Rubber Consortium Limited. - Peraturan ini terdiri dari 2 Pasal.

-

CATATAN

:



HAK - KEUANGAN DAN FASILITAS 2014 PP NO. 55 , LN 2014/NO. 154, LL SETNEG :10 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI ABSTRAK

: -

CATATAN

:

bahwa untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Lingkungan Mahkamah Agung, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 tanggal 31 Juli 2012, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. - Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Dalam Peraturan ini diatur tentang: a. Ketentuan Umum; b. Hak keuangan dan fasilitas; dan c. Ketentuan penutup. - Peraturan ini terdiri dari 16 Pasal. - Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 7 Juli 2014.


PNBP – JENIS DAN TARIF 2014 PP NO. 56 , LN 2014/NO. 156, LL SETNEG :50 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR ABSTRAK

: -

-

bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak . - Dalam Peraturan ini diatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas tenaga nuklir - Peraturan ini terdiri dari 6 Pasal.

-

CATATAN

:



BAHASA INDONESIA 2014 PP NO. 57 , LN 2014/NO. 157, LL SETNEG : 38 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA ABSTRAK

: -

CATATAN

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. - Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. - Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan fungsi bahasa, kewenangan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, pengembangan bahasa dan sastra, pembinaan bahasa dan sastra, pelindungan bahasa dan sastra, peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, pendanaan, dan ketentuan penutup. - Peraturan ini terdiri dari IX Bab dan 35 Pasal. - Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Juli 2014.


KABUPATEN- PERUBAHAN NAMA 2014 PP NO. 58 , LN 2014/NO. 166, TLN NO. 5556 LL SETNEG : 6 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PONTIANAK MENJADI KABUPATEN MEMPAWAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT ABSTRAK

: -

bahwa Kabupaten Pontianak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, yang merupakan hasil penggabungan dari tiga daerah swapraja, yaitu Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, dan Swapraja Kubu; dan

-

bahwa dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pontianak, Swapraja Landak menjadi Kabupaten Landak berdasarkan UndangUndang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak dan Swapraja Kubu menjadi Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat; dan bahwa dengan dilandaskan pada pertimbangan sejarah pembentukan Kabupaten Pontianak serta budaya dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pontianak, masyarakat Kabupaten Pontianak dan pemerintahan daerah Kabupaten Pontianak mengusulkan perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

-

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.. - Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal dan Penjelasan.

-

CATATAN

:



KABUPATEN- PERUBAHAN NAMA 2014 PP NO. 59 , LN 2014/NO. 167, TLN NO. 5557 LL SETNEG : 6 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA ABSTRAK

: -

-

bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dibentuk dengan UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. bahwa dalam perkembangannya, di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud telah dibentuk Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara . - bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, masyarakat dan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mengusulkan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe. - Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. - Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara. - Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal. CATATAN

:



DANA DESA - APBN 2014 PP NO. 60 , LN 2014/NO. 168, TLN NO. 5558 LL SETNEG : 25 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ABSTRAK

: -

-

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah. - Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. - Dalam Peraturan ini diatur tentang : a. Ketentuan umum; b. Penganggaran; c. Pengalokasian; d. Penyaluran; e. Penggunaan; f. Pelaporan; g. Pemantauan dan evaluasi; h. Ketentuan peralihan; dan i. Ketentuan penutup. - Peraturan ini terdiri dari X Bab, 34 Pasal dan Penjelasan. CATATAN

:



KESEHATAN - REPRODUKSI 2014 PP NO. 61 , LN 2014/NO. 169, TLN NO. 5559 LL SETNEG : 55 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI ABSTRAK

: -

-

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi; Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun

-

1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Peraturan ini diatur tentang : a. b. c. d.

Ketetuan umum; Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah; Pelayanan kesehatan ibu; Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi; e. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, pembinaan dan pengawasan; dan f. Ketentuan penutup. - Peraturan ini terdiri dari VIII Bab, 52 Pasal dan Penjelasan. CATATAN

:



PERIKANAN - PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN 2014 PP NO. 62 , LN 2014/NO. 174, TLN NO. 5564 LL SETNEG : 50 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN ABSTRAK

CATATAN

: -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan.

-

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang : a. Ketetuan umum; b. Perencanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan; c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan; dan d. Pengawasan dan pengendalian pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan.

-

Peraturan ini terdiri dari VII Bab, 72 Pasal dan Penjelasan.

:



PNBP - JENIS DAN TARIF-ARSIP NASIONAL 2014 PP NO. 63 , LN 2014/NO. 175, LL SETNEG : 15 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK

:

-

-

CATATAN

:

bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia; Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Peraturan ini diatur tentang : Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia. Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal.



PNBP - JENIS DAN TARIF- BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 2014 PP NO. 64 , LN 2014/NO. 176, TLN. NO.5566 LL SETNEG : 17 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ABSTRAK

:

-

-

CATATAN

:

bahwa dengan adanya perubahan organisasi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional menjadi Badan Informasi Geospasial serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial. Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak . Dalam Peraturan ini diatur tentang : Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial. Peraturan ini terdiri dari 8 Pasal beserta Penjelasan.



BANDAR UDARA - KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 2014 PP NO. 65 , LN 2014/NO. 183, TLN. NO.5569 LL SETNEG : 10 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM ABSTRAK

: -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

-

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, UndangUndang Nomor 1 Tahun 20O9 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam Peraturan ini diatur tentang : a. Ketentuan umum; b. Penyelenggaraan kegiatan pengusahaan; c. Ketentuan peralihan; dan

-

d. Ketentuan penutup. - Peraturan ini terdiri dari 8 Pasal beserta Penjelasan. CATATAN

:

- Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 5 Agustus 2014.


KESEHATAN - LINGKUNGAN 2014 PP NO. 66 , LN 2014/NO. 184, TLN. NO.5570 LL SETNEG : 59 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN ABSTRAK

: -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Lingkungan;

-

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Peraturan ini diatur tentang :

-

a. Ketentuan umum; b. Tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota ; c. Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan d. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan; e. Sumber daya; f. Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan; g. Peran serta masyarakat; h. Pembinaan dan pengawasan;

CATATAN

:

i. Ketentuan peralihan; dan j. Ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari X Bab dan 65 Pasal beserta Penjelasan.



VETERAN - PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 2014 PP NO. 67 , LN 2014/NO. 188, TLN. NO.5573 LL SETNEG : 29 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK

: -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3),Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang VeteranRepublik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

-

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Dalam Peraturan ini diatur tentang : a. Ketentuan umum; b. Golongan Veteran Republik Indonesia; c. Pemberian tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia; d. Dana kehormatan; e. Tunjangan veteran; f. Santunan cacat, tunjangan cacat, dan alat bantu tubuh Veteran Republik Indonesia ; g. Pencabutan tanda kehormatan dan penghapusan tunjangan; h. Veteran, dana kehormatan, santunan cacat dan tunjangan cacat; i. Ketentuan peralihan; dan j. Ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IX Bab dan 36 Pasal beserta Penjelasan.

-

CATATAN

:

- Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Agustus 2014. - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RepublikIndonesia sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia; dan b. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia.


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


WILAYAH- PENATAAN 2014 PP NO. 68 , LN 2014/NO. 190, TLN. NO.5574 LL SETNEG : 27 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA ABSTRAK

: -

-

-

CATATAN

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara; Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Dalam Peraturan ini diatur tentang : a. Ketentuan umum; b. Penetapan wilayah pertahanan; c. Perencanaan wilayah pertahanan; d. Alih fungsi; dan e. Ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari V Bab dan 46 Pasal beserta Penjelasan.



AIR – HAK GUNA 2014 PP NO. 69 , LN 2014/NO. 207, TLN. NO.5578, LL SETNEG : 83 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK GUNA AIR ABSTRAK

: -

-

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air. Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam Peraturan ini diatur tentang : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

CATATAN

:

Ketentuan umum; Hak guna pakai air; Hak guna usaha air; Prioritas perizinan dan penyediaan air Pengawasan dan sanksi administratif Keadaan memaksa Sengketa hak guna air Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup.

Peraturan ini terdiri dari IX Bab dan 84 Pasal beserta Penjelasan.

- Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 September 2014.


SUMBER DAYA MANUSIA - PENGEMBANGAN 2014 PP NO. 70 , LN 2014/NO. 208, TLN. NO.5579, LL SETNEG : 20 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA ABSTRAK

: -

-

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

-

CATATAN

:

Dalam Peraturan ini diatur tentang : a. Ketentuan umum; b. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; c. Perencanaan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; d. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; e. Sertifikat kompetensi; f. Pembinaan; dan g. Ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VIII Bab dan 32 Pasal beserta Penjelasan.

- Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 September 2014.


HAK KEUANGAN DAN FASILITAS – HAKIM AGUNG - PERUBAHAN 2014 PP NO. 90, LN 2014/NO.322, LL SETNEG : 7 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI ABSTRAK

:

-

bahwa dalam upaya peningkatan kinerja bagi pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya perlu diberikan tunjangan khusus kinerja perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas peraturan.

-

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ol4 tentang Hak Keuangan dan Fasiiitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun l985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

-

-

CATATAN

: -

Dalam Peraturan ini diatur mengenai beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 2 Perubahan.

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014.


PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 91, LN 2014/NO.323, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ABSTRAK

:

-

-

-

-

CATATAN

: -

bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari International Bank for Reconstruction and Development yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal Negara; bahwa dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada International Bank for Reconstruction and Development dan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada International Bank for Reconstruction and Development. Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Dalam Peraturan ini diatur mengenai nilai penambahan penyertaan modal Negara Rp202.054.411.000,00 (dua ratus dua miliar lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal.



PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 92, LN 2014/NO.324, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK ABSTRAK

: -

-

-

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Dalam Peraturan ini diatur mengenai nilai penambahan penyertaan modal Negara

-

sebesar Rp461.674.039.000,00 (empat ratus enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal.

-

CATATAN

bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari Asian Development Bank yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal Negara; bahwa dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada Asian Development Bank perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada Asian Development Bank;

: -



PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 93, LN 2014/NO.325, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT ABSTRAK

: -

-

-

-

CATATAN

: -

bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari International Fund for Agricultural Development yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal Negara; bahwa dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada International Fund for Agricultural Development perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada International Fund for Agricultural Development. Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Dalam Peraturan ini diatur mengenai nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp41.303.118.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014.


PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 94, LN 2014/NO.326, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ABSTRAK

:

-

-

-

-

CATATAN

:

bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari International Finance Corporation yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal Negara; bahwa dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada International Finance Corporation perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada International Finance Corporation. Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Dalam Peraturan ini diatur mengenai nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp17.494.389.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

-


-



PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 95, LN 2014/NO.327, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR ABSTRAK

: -

-

-

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

-

Dalam Peraturan ini diatur mengenai nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp2.069.615.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal.

CATATAN

bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari Islamic Corporation for the Development of the Private Sector yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal Negara; bahwa dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation for the Development of the Private Sector perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada Islamic Corporation for the Development of the Private Sector.

: -



PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 96, LN 2014/NO.328, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND ABSTRAK

: -

-

-

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

-

Dalam Peraturan ini diatur mengenai nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp551.446.828.000,00 (lima ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal.

CATATAN

bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari ASEAN Infrastructure Fund yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal Negara; bahwa dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada ASEAN Infrastructure Fund dan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada ASEAN Infrastructure Fund;

: -



PENYERTAAN MODAL – INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED 2014 PP NO. 97, LN 2014/NO.329, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED ABSTRAK

: -

bahwa dalam rangka menstabilkan harga karet alam pada tingkat harga yang menguntungkan bagi petani karet, Pemerintah Kerajaan Thailand, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah mendirikan International Rubber Consortium Limited yang berkedudukan di Thailand;

-

bahwa agar International Rubber Consortium Limited tetap dapat melaksanakan fungsinya, perlu melakukan penyertaan modal Negara kepada International Rubber Consortium Limited;

-

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Rubber Consortium Limited;

-

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Dalam Peraturan ini diatur tentang nilai penyertaan modal Negara sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

-

CATATAN

: -

Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014.


PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 98, LN 2014/NO.330, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA ABSTRAK

: -

-

-

-

CATATAN

: -

bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam rangka pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor rill oleh usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia; Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan ini diatur tentang Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Peraturan ini terdiri dari 3 Pasal. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014.


PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 99, LN 2014/NO.331, LL SETNEG : 4 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL ABSTRAK

: -

-

-

-

CATATAN

: -

bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah atau panjang sektor perumahan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial. Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan ini diatur tentang Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Peraturan ini terdiri dari 3 Pasal. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014.


PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN 2014 PP NO. 100, LN 2014/NO.332, LL SETNEG : 3 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA ABSTRAK

: -

-

-

-

CATATAN

: -

bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor rill oleh usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia. Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan ini diatur tentang Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Peraturan ini terdiri dari 3 Pasal. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014.


LIMBAH – PENGELOLAAN 2014 PP NO. 101 , LN 2014/NO.333, TLN. NO.5617, LL SETNEG : 233 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ABSTRAK

: -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

-

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang : a. Ketentuan umum; b. Penetapan limbah bahan berbahaya dan beracun; c. Pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun; d. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun; e. Pengumpulan limbah ; f. Bahan berbahaya dan beracun; g. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;

CATATAN

: -

h. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; i. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; j. Penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; k. Pengawasan; l. Pembiayaan; m. Sanksi administratif; n. Ketentuan peralihan; dan o. Ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XX Bab dan 259 Pasal beserta Penjelasan. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


TATA CARA – PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN- WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA 2014 PP NO. 102 , LN 2014/NO.367, TLN. NO.5641, LL SETNEG : 15 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA ABSTRAK

: -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (5) dan Pasal 176 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

-

Dasar hukum Peraturan ini Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

CATATAN

:

Peraturan ini terdiri dari 12 Pasal beserta Penjelasan.

- Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 1 Desamber 2014.


- Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 2 Perubahan. CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2014

Recommend Documents