. :
BUPATI PACITAN PERATUEIAN BUPATI PACITAN NOMOR 3 5 TAHUN 2008
!
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI TAIIUN 2008 DAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI !
Menimbang
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA ! BUPATI PACITAN : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13,Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penyempumaan Kebijakan Akuntansi Tahun 2008 dan Sistem dan Prosedur Akuntansi; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka perlu merubah Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Tahun 2008 dan Sistem dan Prosedur Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2A Tahun 2008, dengan menetapkan dalam suatu Peraturan. : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Nomor 4355); 3. Undang-imdang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 teniang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443 8); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
i
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun 2007; JO. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2007 teniang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007; 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2007 teniang Kebijakan Akuntansi, Sistem dan Prosedur Akuntansi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2A Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2007 teniang Kebijakan Akuntansi Tahun 2008 dan Sistem dan Prosedur Akuntansi. Memperhatikan: Sural Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggun^awaban Keuangan Daerah. MEMUTUSKAN >
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI TAHUN 2008 DAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI !
Pasal I
Dengan Peraturan ini merubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2007 teniang Kebijakan Akuntansi Tahun 2008 dan Sistem dan Prosedur Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2A Tahun 2008, dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini. i
Pasal II
i
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diietapkan. i ;
i
! 1
1 <
I
J
( i
I
Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal :i3 - JR, - 2008 BUPATI PACITAN
1 i 1 ]
' i t
LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 3 5 TAHUN 2008 TANGGAL: Z5 - 12 - 2008
1. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga ^ a n menjadi bagian yang melengkapi unsure-unsur asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: i a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomt yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam eniitas pemerintah yang bersangkutan; 1 b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Dalam menetukan apakah suatu kejadian / peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek malerialitas, probabilitas manfaat ekonomi. Dalam criteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pes atau kejadian/pcristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke Pemerintah Daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi kelidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. ; r
Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. I I
Penundaan pengakuan suatu pes atau kejadian dapat terjadi apabila criteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atai tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. t
1. PENGAKUAN ASET Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. ' Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannva dan/aiau pada saat pencuasaannya berpindah. Asset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperli hasil pinjaman. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan/atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Asset diklasifikasiktm menjadi asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, dana cadangan dan aktiva lain-lain. j
I.l Aset Lancar Asset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pospos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 1 sampai 12 bulan, sural berharga yang mudah diperjualbelikan. >
I
Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran dan piutang lainnya. Persediaan mencakup barang dan perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. 1.1.1 Kas dan Bank Kas dan Bank adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal tiang. Kas dan Bank terdiri dari Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara. 1.1.2 Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek dalam neraca yang dimaksud adalah Deposito Betjarigka. Pengakuan dan penilaian pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. 1.13 Piutang Piutang merupakan hak atau klaim kepada Plhak Ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Pengakuan pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai piutang yang belum diterima kasnya. Penilaian berdasarkan nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. 1.1.4 Persediaan Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akimtansi. Pengakuan pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Penilaian dilakukan berdasarkan harga beli terakhir. _ Persediaan terdiri atas persediaan alat tulis kantor, persediaan obat-obatan, persediaan alat-alat kesehatan (habis pakai), alat-alat kebersihan habis paluu, persediaan bahan makanan kering, persediaan bibit tanaman, ikan dan hewan termasuk persediaan pakan hewan dan ikan, persediaan bahan kimia inseminasi buatan (IB) dll. i 1.2 Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan dibedakan menjadi dua bagian yang terdiri dari: 1.2.1 Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang berupa penyetoran modal saham dalam perusahaan BUMN dan BUMD dengan jumlah tertentu, daripadanya diperoleh Pendapatan berupa deviden dan sejenisnya pada setiap akhir tahun sebagaimana investasi Pemerintah Kabupaten Pacitan pada FT Bank Jatim, PT BPR Jatim dan PDAM Kabupaten Pacitan. 1.2.2 Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang peruntukannya diserahkan kepada pelayanan masyarakat dengan jumlah yang tidak tertentu daripadanya diperoleh kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). f
13 Aset Tefan Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelcnggarakan kegiatan Pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap ^terdiri atas tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasl dan jaringan, gedung dan monument, mesin dan peralatan, kendaraan, mebelair dan perlengkapan, buku perpustakaan dsb. Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan dan bahkan telah dipergunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan yang masih belum ada nilai dan / atau I I i
I
I I
i
dengan nilai Rp. 1,- nanlinya akan dinilai berdasarkan harga wajar yang diestimasikan. 1.3.1 Tanah Tanah diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pemalangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya termasuk proses sertifikasi yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada estimasi terendah atau menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak. 13.2 Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan diakui sebesar biaya perolehan, yaitu semua biaya yang berhubungan langsung dengan pengadaan kontruksi gedung tersebut. Untuk biaya penunjang seperti honor, Panitia Pengadaan dan Administrasi lainnya masih dalam belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan karena perolehan berasal dari hibali atau lainnya, maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/iaksiran pada saat perolehan atau menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tertap tersebut. 13.3 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin dicatat atau diakui sebesar harga beli. Untuk peralatan dan mesin yang sudah tidak memungkinkan digunakan atau dimanfaatkan harus dikurangkan sebesar nilai buku peralatan dan mesin tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak harus dicatat sebesar nilai perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, biaya pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Jika menggunakan harga beli dan harga perolehan tidak memungkinkan maka peralatan dan mesin dinilai sebesar harga pasar dan/atau harga taksir terhadap barang pada saat itu. 13.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biayabiaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan imluk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan. Pembongkaran jalan, irigasi dan jaringan harus dicatat dengan mengurangkan sebesar nilai buku bangunan tersebut. Jika menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka jalan jembatan dan jaringan dinilai dengan menggunakan estimasi terendah. i
i
) {
13.5 Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan asset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga keija, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. 1.4 Dana Cadangan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memertukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan. 1.5 Aset Lain-lain Asset lain-lain merupakan asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan. Aktiva lain-lain berupa kemitraan dengan Pihak Ketiga. i
1.6 Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang realisasi penerimaan kasnya lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian berdasarkan nilai peijanjian atau surat ketetapan/keputusan yang belum diterima kasnya. Untuk tahun 2006 di Pemerintah kabupaten Pacitan belum dianggarkan. 1.7 Bangunan Dalam Pengerjaan Bangunan Dalam Pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akimtansi. j
1.8 Piutang Tidak Tertagih Piutang ini merupakan reklasifikasi dari Piutang Lancar "Piutang Lain-lain" yang tidak tertagih dalam satu atau lebih periode akuntansi.
