JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014)
ISSN 08532265
SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Oleh M. Budiana Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNPAS Bandung
Abstrak Sistem politik yang diterapkan di Indonesia adalah sistem politik demokrasi berdasarkan Pancasila, bercirikan: kedaulatan rakyat, pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan, di dalam lembaga perwakilan selalu diupayakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kata kunci: Sistem Politik, Pemerintahan Indonesia Pendahuluan Sitem Politik adalah merupakan kesatuan antara struktur dan fungsifungsi politik. Struktur politik diibaratkan mesin sedangkan komponennya disebut fungsi. Struktur Politik, terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur, menjalankan output: - decision or rule making; - Rule Aplication dan – Rule Adjudication. Infrastruktur, menjalankan input: interest articulate (perumusan dan pengajuan kepentingan), - interest agregation (pemaduan atau pengajuan kepentingan). Fungsi Politik terdiri dari: perumusan kepentingan, pemaduan kepentingan, pembuatan kebijakan umum, penerapan kebijakan, pengawasan pelaksanaan kebijakan. Fungsi lainnya adalah: Komunikasi Politik, Sosialisasi Politik dan Rekrutmen Politik.
INPUT
PROSES/ MESIN POLITIK
OUT PUT
Feedback
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 106
ISSN 08532265
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014) Input dalam sebuah sistem
kebijakan/yudikatif dan Mahkamah
politik adalah aspirasi masyarakat
Agung.
atau kehendak rakyat, berupa:
Indonesia
adalah
tuntutan, dukungan ataupun sikap
Politik
(pendidikan
apatis. Proses dalam sistem politik
penciptaan iklim yang kondusif
mencakup serangkaian tindakan
serta
pengambilan keputusan baik oleh
kesatuan
lembaga
mensejahterakan
legislatif,
maupun yudikatif
eksekutif
dalam rangka
Infrastruktur
perekat
politik
LSM,
di
Partai politik,
persatuan
dan
bangsa
untuk
masyarakat,
penyerap,
penghimpun
memenuhi atau menolak aspirasi
penyalur
aspirasi
masyarakat. Output sistem politik
masyarakat secara konstitusional,
berupa
publik:
partisipasi politik warga negara,
pemenuhan aspirasi masyarakat,
rekrutmen politik dalam proses
penolakan/ketidaksediaan
pengisian
kebijakan
untuk
memenuhi aspirasi masyarakat. Sistem
politik
politik
politik
politik),
dan
Media Massa.
yang
diterapkan di Indonesia adalah sistem
jabatan
dan
Pembahasan
demokrasi
Sistem
Politik
Indonesia
berdasarkan Pancasila, bercirikan:
adalah
kedaulatan
demokratis yang bersendikan nilai-
rakyat,
kedaulatan
pelaksanaan
melalui
perwakilan,
di
perwakilan
selalu
sistem
dalam
lembaga
diupayakan
sebuah
Indonesia
oleh
rakyat,
Suprastruktur lembaga
politik pelaksana
pembuatan
Indonesia: fungsi kebijakan
umum/legislatif
(fungsi
legislasi,
fungsi pengawasan/kontrol, fungsi anggaran);
lembaga
fungsi kebijakan/eksekutif; fungsi
pengawasan
pelaksana
yaitu
Karakteristik Indonesia
kebijaksanaan.
politik
nilai lokal (local value) bangsa
permusyawaratan yang dipimpin hikmat
sistem
Pancasila.
Sistem adalah
kedaulatan
pelaksanaan
melalui
sistem
Politik
kedaulatan
perwakilan,
di
dalam lembaga perwakilan selalu diupayakan yang
permusyawaratan
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan. Sistem
Politik
Indonesia
penerapan
bersumber dari Dasar (Falsafah)
lembaga
Negara Pancasila adalah falsafah
pelaksana
dasar negara Indonesia. Pancasila
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 107
ISSN 08532265
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014) terdiri dari dua kata sansekerta,
menginspirasikan
Panca
sila
persatuan dan kesamaan tujuan
Pancasila
serta demokrasi yang dibangun
mengandung lima dasar yang tidak
atas konsep warisan Indonesia
terpisahkan dan saling terkait satu
dalam
dengan
musyawarah mencapai mufakat.
berarti
memiliki
arti
lima,
dan
prinsip.
yang
lainnya.
Mereka
urgensi
gotong-royong
dan
adalah: Ketuhanan Yang Maha
Diawali
Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan
pembukaan, undang undang dasar
Beradab;
Indonesia;
republik Indonesia terdiri atas 37
Kerakyatan Yang Dipimpin oleh
pasal, empat aturan peralihan dan
Hikmat
dua peraturan tambahan.
Persatuan
Kebijaksanaan
Permusyawaratan Keadilan Rakyat
dalam
Bagi
Indonesia
Seluruh
dan
juga
sebuah
Pembukaan disusun dalam
Perwakilan;
Sosial
dengan
untuk
empat paragraf dan mengandung sebuah kutukan terhadap segala
Undang Undang Dasar 1945.
bentuk
penjajahan
di
Konstitusi
sebuah
keterangan
perjuangan
Republik
Indonesia
selalu merujuk kepada Undang
Indonesia
Undang
sebuah
Dasar
disebabkan
1945.
karena
Hal
ini
konstitusi
untuk
pada tahun 1945 ketika pendirian
Selanjutnya
republik,
bahwa
membedakannya
dari
jelas
konstitusi
kemerdekaan
dan pernyataan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan
secara
kemerdekaan,
deklarasi
negara disusun dan diadaptasi
dan
dunia,
Indonesia
dasar juga
negara.
menyatakan
kemerdekaan didirikan
nasional ke
dalam
lainnya yang diperkenalkan bebas
sebuah negara kesatuan Republik
di Indonesia. Lebih lanjut, muatan
Indonesia
danri UUD 1945 menuliskan jelas
berada di tangan rakyat. Negara
tujuan
untuk
miliki dasar falsafah hidup sebagai
yang
berikut: Ketuhanan Yang Maha
diproklamasikan pada 17 Agustus
Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan
1945 dan mempertahankannya di
Beradab,
kemudian
Kerakyatan Yang Dipimpin oleh
dan
sasaran
kemerdekaan
hari.
merefeleksikan
Hal
ini
semangat
dan
kekuatan masa tersebut ketika merancang
konstitusi.
Hikmat
dengan
Persatuan
kekuasaan
Indonesia,
Kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan Perwakilan, dan
Ini
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 108
ISSN 08532265
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014) Keadilan
Sosial
Bagi
Seluruh
Rakyat Indonesia.
Kapabilitas,
Integrasi
vertikal,
Integrasi horizontal, Gaya politik,
Dibimbing
oleh
falsafah
Kepemimpinan, Partisipasi massa,
fundamental tersebut, tujuan dasar
Keterlibatan
negara
negara,
adalah
mewujudkan
militer,
dan
Aparat
Stabilitas.
Bila
sebuah pemerintahan Indonesia
diuraikan kembali maka diperoleh
yang melindungi seluruh rakyat
analisis sebagai berikut :
dan
bumi
pertiwi
meningkatkan
Indonesia,
kesejahteraan
masyarakat,
mengembangkan
kehidupan intelektualitas negara dan
berkontribusi
mewujudkan
sebuah tata dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, kedamaian dan keadilan sosial. Pembentukan Sistem politik Indonesia
dilihat
dari
proses
politiknya bisa dilihat dari masamasa
berikut
prakolonial,
ini:
-
-
Masa
Masa
kolonial
1. Masa (Kerajaan) Penyaluran tuntutan Pemeliharaan nilai
Kapabilitas Integrasi vertikal Integrasi horizontal Gaya politik Kepemimpinan Partisipasi massa Keterlibatan militer
(penjajahan), - Masa Demokrasi Liberal,
-
terpimpin,
Masa -
Demokrasi
Masa
Demokrasi
Aparat negara
Stabilitas
Pancasila, dan- Masa Reformasi. Kondisi menunjukkan
rendah dan terpenuhi disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan SDA melimpah atas bawah nampak hanya sesama penguasa kerajaan kerajaan raja, pangeran dan keluarga kerajaan sangat rendah sangat kuat karena berkaitan dengan perang loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
existing bahwa
nilai-nilai
Pancasila sudah semakin jauh dari sistem politik Indonesia. Kalau kita lihat latar belakang atau proses pembentukan
Sistem
Indonesia
dari
penjajahan
sampai
mulai pada
Pemeliharaan
2. Masa Kolonial (Penjajahan) Penyaluran tuntutan Pemeliharaan nilai Kapabilitas
Politik masa
Integrasi vertikal
orde
reformasi, dilihat dari: Penyaluran tuntutan,
Prakolonial
Integrasi horizontal
nilai,
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
rendah dan tidak terpenuhi sering terjadi pelanggaran HAM melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah atas bawah tidak harmonis harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
Page 109
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014) Gaya politik
Kepemimpinan
Partisipasi massa Keterlibatan militer Aparat negara Stabilitas
penjajahan, politik belah bambu (memecah belah) dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat sangat rendah bahkan tidak ada sangat besar loyal kepada penjajah stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
3. Masa Demokrasi Liberal Penyaluran tuntutan Pemeliharaan nilai Kapabilitas
Integrasi vertikal
Integrasi horizontal Gaya politik Kepemimpinan Partisipasi massa Keterlibatan militer Aparat negara
Stabilitas
tinggi tapi sistem belum memadani penghargaan HAM tinggi baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial dua arah, atas bawah dan bawah atas disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator ideologis angkatan sumpah pemuda tahun 1928 sangat tinggi, bahkan muncul kudeta militer dikuasai oleh sipil loyal kepada kepentingan kelompok atau partai instabilitas
4. Masa Demokrasi Terpimpin Penyaluran tuntutan Pemeliharaan nilai Kapabilitas
Integrasi vertikal Integrasi horizontal Gaya politik Kepemimpinan
tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas Penghormatan HAM rendah abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju atas bawah berperan solidarity makers ideolog, nasakom tokoh kharismatik dan paternalistik
Partisipasi massa Keterlibatan militer Aparat negara Stabilitas
ISSN 08532265
dibatasi militer masuk ke pemerintahan loyal kepada negara stabil
5. Masa Demokrasi Pancasila Penyaluran tuntutan
Pemeliharaan nilai Kapabilitas Integrasi vertikal Integrasi horizontal Gaya politik
Kepemimpinan Partisipasi massa Keterlibatan militer Aparat negara Stabilitas
awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM sistem terbuka atas bawah nampak intelek, pragmatik, konsep pembangunan teknokrat dan ABRI awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI loyal kepada pemerintah (Golkar) stabil
6. Masa Reformasi Penyaluran tuntutan Pemeliharaan nilai Kapabilitas Integrasi vertikal Integrasi horizontal Gaya politik Kepemimpinan Partisipasi massa Keterlibatan militer Aparat negara
Stabilitas
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
tinggi dan terpenuhi Penghormatan HAM tinggi disesuaikan dengan Otonomi daerah dua arah, atas bawah dan bawah atas nampak, muncul kebebasan (euforia) pragmatik sipil, purnawiranan, politisi tinggi dibatasi harus loyal kepada negara bukan pemerintah instabil
Page 110
ISSN 08532265
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014) Dilihat
dari
bagan-bagan
Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem
diatas, menunjukan bahwa setiap
berarti
jenis sistem pemerintahan yang
keseluruhan
telah
beberapa bagian yang mempunyai
di
Indonesia
implementasikan banyak
perubahan.
mengalami
Dalam
masa
prakolonial/sistem peranan
Raja
di
kerajaan, begitu
besar
yang
suatu
terdiri
hubungan
fungsional.
Pemerintahan adalah
atas
dalam
arti
pemerintah/
lembaga
luas
lembaga-
Negara
yang
sehingga stabilitas tercipta dengan
menjalankan
baik,
pemerintah baik sebagai lembaga
namun
aspirasi
rakyat
segala
tugas
kerapkali terkendala, namun hal
eksekutif,
tersebut tidak menjadi kendala,
yudikatif. Secara umum, sistem
sebab rakyat mempercayai bahwa
pemerintahan yang kita kenal ada
pemimpin negara (Raja) adalah
3
jelmaan dari Tuhan untuk menata
Pemerintahan Presidensial, Sistem
tertib order di dunia. Pada masa
Pemerintahan
kolonial, stabilitas terjaga dengan
Sistem Pemerintahan Campuran.
alat
pemaksa,
masyarakat
dan
partisipasi
cenderung
nol.
legislative
(tiga),
maupun
yaitu:
Sistem
Parlementer
Sistem
dan
Pemerintahan
Presidensial,
merupakan sistem
sistem
pemerintahan
demokrasi parlementer, partisipasi
pemerintahan
masyarakat
presiden dan pemerintah tidak
Sedangkan
dalam
cenderung
tinggi,
di
bertanggung
masa demokrasi terpimpin tingkat
parlemen
partisipasi rendah, tetapi tercipta
bertanggung
stabilitas, begitupula pada masa
presiden
demokrasi
baru.
berkedudukan
orde
Negara
baru
pemerintahan.
Sedangkan
periode
reformasi/pasca mendekati liberal.
sistem
orde
demokrasi
kepala
dipegang
namun terjadi instabilitas. Pada
Pancasila/orde
mana
jawab
(legislative). jawab karena
oleh
kepada Menteri kepada presiden
sebagai
sekaligus
kepala kepala
Contoh
Negara:
AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.
Ciri-ciri
sistem
pemerintahan
Presidensial:
Pemerintahan
Presidensial
didasarkan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
pada
prinsip Page 111
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014) pemisahan kekuasaan; Eksekutif
Sedangkan
ISSN 08532265 Sistem
tidak mempunyai kekuasaan untuk
Pemerintahan Campuran, sistem
menyatu
pemerintahan ini diambil hal-hal
dengan
Kabinet
Legislatif;
bertanggung
jawab
yang
terbaik
kepada presiden, dan eksekutif
pemerintahan
dipilih melalui pemilu.
sistem
Sistem Parlementer, system
Pemerintahan merupakan
pemerintahan
pemerintah
di
jawab
parlemen. pemerintahan
Presidensial
pemerintahan
dan
Parlemen.
Selain memiliki presiden sebagai kepala
mana
perdana menteri sebagai kepala
kepada
Dalam
sistem
suatu
(eksekutif)
bertanggung
dari
Negara,
pemerintahan.
juga
Contoh
memiliki
Negara:
Perancis.
system
ini,
parlemen
mempunyai kekuasaan yang besar dan
mempunyai
kewenangan
melakukan
pengawasan
untuk
terhadap eksekutif. Menteri dan perdana
menteri
bertanggung
jawab kepada parlemen. Contoh Negara:
Kerajaan
Belanda,
India,
Malaysia.
Ciri-ciri
Inggris, Australia,
dan
syarat
system pemerintahan Parlementer: Pemerintahan
Parlementer
didasarkan
pada
prinsip
pembagian
kekuasaan;
Adanya
tanggung
jawab
yang
saling
menguntungkan antara legislatif dengan
eksekutif,
presiden
dan
Eksekutif
dipilih
dan kabinet, oleh
antara dan kepala
pemerintahan dengan persetujuan legislatif.
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 112
ISSN 08532265
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014) Pelaksanaan Sistem
Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45
Pemerintahan Negara Indonesia
sebelum dan sesudah diamandemen:
TAHUN
SEBELUM AMANDEMEN Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. DPR sebagai pembuat UU
PELAKSANAAN
1945-
Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 1 antara lain: 9 a.
Berubah fungsi komite nasional Indonesia
4
pusat dari pembantu presiden menjadi badan
9
yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan
GBHN
yang
merupakan
SESUDAH AMANDEMEN MPR bukan lembaga tertinggi lagi Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat Presiden tidak dapat membubarkan DPR Kekuasaan Legislatif lebih dominan
wewenang MPR. b.
Terjadinya
perubahan
sistem
kabinet
presidensial menjadi kabinet parlementer
Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan BPK pengaudit keuangan
berdasarkan usul BP – KNIP. 1949-
Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan
1950
yang
diterapkan
saat
itu
adalah
sistem
parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni karena
dalam
system
parlementer
murni,
parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah 1950-
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi
1959
RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri: a.
Pada
presiden dan wakil presiden tidak dapat
Menteri bertanggung jawab atas kebijakan
yang
pemerintahan. c.
Presiden berhak membubarkan DPR.
d.
Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
baru.
kehakiman
1959-
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak
1966
dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-
(Demok
kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib
rasi
parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang
Terpimp
diakui). Tidak
dan
in)
pendapat
1966-
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad
1998
untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde
ada kebebasan mengeluarkan
lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur
pancasila
pada
era
Kedua
lembaga
tersebut
adalah
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial,
yang
muncul
pada
Amandemen Ketiga pada tanggal 9 November 2001. Komisi Yudisial tersebut
diharapkan
mengatasi
permasalahan
menyangkut sesuatu
pada 21 Mei ’98. demokrasi
Reformasi,
muncul dua lembaga kehakiman
diganggu gugat. b.
masa
yang
1998-
Pelaksanaan
Sekaran
reformasi telah banyak memberikan ruang gerak
g
pada parpol maupun DPR untuk mengawasi
Sementara
(Reform
pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk
asi)
unjuk rasa.
Konstitusi
antara
mafia
ada
dapat yang
peradilan,
keberadaannya dan
tiada
itu
Mahkamah
merupakan
itu.
suatu
lembaga antitesa atas buruknya kinerja
lembaga
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
peradilan
itu
Page 113
ISSN 08532265
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014) sendiri
yang
berpuncak
pada
Mahkamah Agung itu.
saat
ini
adalah
di
negaranya.
mendesign
pancasila
ciptakan oleh barat. suatu sistem
demokrasi
yang
amerika.
berdasarkan
perkiraan-perkiraan
yang
jangan
pernah
membandingkan sistem demokrasi
demokrasi, suatu sistem yang di
dirancang
harus
ulang demokrasi yang mau dipakai
Sistem yang digunakan di Indonesia
Demokrasi,
dengan yang
sistem
dipakai
walaupun
di
sama-sama
demokrasi, tapi pada prakteknya
menurutnya baik. entahlah baik
keduanya
bagi penduduk ditempat lain atau
memberikan kesempatan kepada
tidak,
pemerintah untuk memperkaya diri
tapi
yang
menciptakannya
jelas
dia
berdasarkan
keindahan
menurut
dan
berbeda.
masyarakat
pemimpin
itu
Sistem
ini
menghentikan
saat
masyarakat
pandangannya, tapi sistem itu juga
tidak puas, atau saat pemimpin itu
yang dipuja oleh bangsa kita, dan
sudah
sistem ini juga yang diagung-
menyamakan KEWAJIBAN wanita
agungkan bangsa kita. kelebihan
dengan pria, yang jelas-jelas pria
dari sistem ini adalah kebebasan.
adalah pemberi nafkah dan wanita
Kekurangan
Sistem
ini
ini
adalah pendamping hidup. Sistem
adalah Sistem ini tercipta dari
ini menggunakan suara terbanyak,
pemikiran seorang manusia yang
jadi bersiaplah artis jadi pemimpin,
jelas-jelas terbatas dan berbudaya
walaupun dia tidak punya ilmu
beda dengan penduduk Indonesia.
politik sama sekali. Sistem ini
Sistem
bertumpu pada kompromi, bukan
ini
sistem
kaya.
membebaskan
masyarakat untuk menyampaikan
musyawarah.
aspirasi, tapi tidak didengarkan
menggunakan kekayaan sebagai
oleh
suatu
pemerintah.
Sistem
ini
Sistem
pandangan
ini
kesuksesan.
pemimpinnya
Sistem ini memandang orang kaya
berubah. Sistem ini tidak bisa
adalah orang terhormat. Sistem ini
disebarkan
memberikan
berubah
setiap
manapun,
kepenjuru selain
di
dunia Indonesia
masyarakat
hak
pilih
untuk
kepada memilih
sendiri, karena itu adalah salah
pemimpin yang akan memimpin
satu sifat demokrasi, jadi setiap
mereka, tapi tidak memberikan hak
negara
pilih untuk menentukan mana hak
yang
memiliki
sistem
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
Page 114
ISSN 08532265
JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014) dan mana kewajiban. itu pemimpin
politik
yang menentukan.
ditengah kondisi yang carut marut ini,
Penutup
perlu
Selain
dilahirkan
itu,
seorang
pemimpin yang memiliki strong
Mengingat sistem
Indonesia.
politik
yang
kecenderungan cenderung (mengacu
pelaksanaan memiliki
pragmatik
demokratik pada
dan liberal
nilai-nilai
the
leadership
dan
memiliki
keberpihakan pada rakyat kecil. Tanggung adalah
jawab
partai
melakukan
politik
pendidikan
politik bagi kader-kader partainya
american creed), maka perlu ada
untuk
big push yang mampu memotong
lahirnya
pemimpin
yang
mata
diharapkan
tadi,
yang
rantai
sistem
cenderung tidak
yang
memuluskan
langkah
baik
membumi/tidak
nantinya berjuang di parlemen
sesuai dengan local value bangsa
maupun di eksekutif, sedangkan
Indonesia.
kalangan
Salah
satu
solusi
akademisi,
LSM
dan
adalah memformulasi ulang nilai-
Media terus menyuarakan etika
nilai
politik
Pancasila
diyakini
yang
terlalu
saat
refresif
ini
bagi
masyarakat
yang
ketika
mampu meyakinkan masyarakat
diterapkan oleh rezim orde baru.
agar memiliki pemahaman yang
Kalau kita kembali pada sendi-
sama
sendi Pancasila yang dinafasi oleh
pemimpin yang capable tersebut.
value founding father (meluruskan
Dengan
kembali nilai-nilai Pancasila), maka
perundangan yang lahir mengacu
besar
bisa
kepada kepentingan masyarakat
Indonesian
dan hal ini memudahkan jalan bagi
kemungkinan
menemukan
The
kita
akan
lahirnya
demikian,
seorang
produk
Creed, yang bernama Pancasila.
eksekutif
Dan nilai-nilai yang terkandung
produk
dalam Pancasila bisa dijadikan big
berorientasi kepada kepentingan
push untuk menata kembali sistem
rakyat.
untuk
menerapkan
perundangan
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS
yang
Page 115
