Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
KONTRAK PERKULIAHAN Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Jumlah Satuan Kredit Semester Semester Jumlah Tatap Muka Dosen Pengampu
: Pengantar Ilmu Politik : FSP-616101 : 3 sks (3 x 50 menit) : Ganjil 2016-2017 : 16 kali Pertemuan : 1. Hertanto, Ph.D. 2. Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.
A. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini akan mengenalkan serta membekali mahasiswa dengan ragam pengetahuan dan pemahaman dasar tentang ilmu politik (political science). Di bagian awal, mahasiswa akan diajak untuk mempelajari pengertian serta sejarah perkembangan ilmu politik. Selanjutnya, akan dibahas pelbagai konsep penting di dalam ilmu politik, yakni politics, power, authority, legitimacy, influence, state, nation, nation-state, government, governance, political obligation, society, civil society, autonomy, charisma, freedom, consensus, prerogative, trust and credibility, distributive justice, dan public good. Selain itu, juga ditelaah beberapa pendekatan di dalam ilmu politik, yaitu pendekatan legal/institusional, pendekatan perilaku, pendekatan neo-marxis, teori ketergantungan, pendekatan pilihan rasional, dan pendekatan institusionalisme baru. Pembahasan tentang ideologi politik, undang-undang dasar (konstitusi), pembagian kekuasaan negara secara vertikal, budaya politik dan sosialisasi politik, demokrasi, hak asasi manusia, trias politica, partisipasi politik, partai politik, serta sistem pemilihan umum juga tercakup di dalam mata kuliah ini. B. CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN (STANDAR KOMPETENSI) Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menelaah konsep-konsep dasar dalam ilmu politik serta memiliki sikap ilmiah dalam keterampilan menganalisis beragam fenomena politis, baik sebagai
Kontrak Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik (FSP-616101) Semester Ganjil 2016-2017
Halaman 1 dari 9
pendukung untuk pelbagai mata kuliah lanjutan maupun untuk kepentingan di dalam kehidupan secara luas.
C. OPERASIONALISASI CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN Tabel 1 Operasionalisasi Capaian Pembelajaran Perkuliahan ke dalam Bahan Kajian Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik No. 1
Capaian Pembelajaran Mahasiswa mampu menguraikan sejumlah pengertian ilmu politik dan sejarah perkembangannya.
Bahan Kajian 1. Sejumlah defenisi ilmu politik. 2. Sejarah perkem-bangan ilmu politik. 3. Kaitan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, yakni sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum.
2
Mahasiswa mampu membedakan sejumlah konsep penting dalam ilmu politik.
1. Defenisi dari ‘konsep’ dalam konteks ilmu politik. 2. Konsep politics. 3. Konsep polity. 4. Konsep power. 5. Konsep authority. 6. Konsep legitimacy. 7. Konsep influence. 8. Konsep state. 9. Konsep nation. 10. Konsep nation-state. 11. Konsep government. 12. Konsep governance.
3
Mahasiswa mampu membedakan sejumlah konsep penting dalam ilmu politik.
1. Konsep political obligation. 2. Konsep society and civil society. 3. Konsep autonomy. 4. Konsep charisma. 5. Konsep freedom. 6. Konsep consensus. 7. Konsep prerogative. 8. Konsep trust and credibility. 9. Konsep distributive justice. 10. Konsep public goods.
4
Mahasiswa mampu 1. Defenisi pendekatan dalam konteks ilmu politik. membandingkan beberapa 2. Pendekatan legal/institusional; pendekatan dalam ilmu 3. Pendekatan perilaku; politik. a. Political system. 4. Pendekatan neo-marxis; 5. Teori ketergantungan;
Kontrak Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik (FSP-616101) Semester Ganjil 2016-2017
Halaman 2 dari 9
6. Pendekatan pilihan rasional; 7. Pendekatan institusionalisme baru. 5
Mahasiswa mampu membandingkan ideologiideologi politik.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Beberapa defenisi ideologi politik. Asumsi-asumsi dasar dari konservatisme. Sejumlah kritik terhadap konservatisme. Asumsi-asumsi dasar dari liberalisme. Sejumlah kritik terhadap liberalisme. Asumsi-asumsi dasar dari sosialisme. Sejumlah kritik terhadap sosialisme. Asumsi-asumsi dasar dari marxisme. Sejumlah kritik terhadap marxisme.
6
Mahasiswa mampu menganalisis konstitusi (undang-undang dasar).
1. 2. 3. 4.
7
Mahasiswa mampu mengidentifikasi pembagian kekuasaan negara secara vertikal.
1. Defenisi pembagian kekuasaan negara secara vertikal 2. Konsep negara konfederasi serta dua contoh negaranya. 3. Konsep negara federasi serta dua contoh negaranya. 4. Konsep negara kesatuan serta dua contoh negaranya.
8
Mahasiswa mampu menilai budaya politik dan sosialisasi politik.
1. Konsep budaya politik. 2. Konsep sosialisasi politik. 3. Budaya politik dalam konteks negara demokratis. 4. Pengertian dari budaya politik elite. 5. Pengeruh budaya politik elite terhadap stabilitas politik.
9
Mahasiswa mampu mengkritisi konsep
1. Pengertian demokrasi. 2. Sejarah ide tentang demokrasi. 3. Asumsi-asumsi dasar dalam demokrasi.
Pengertian konstitusi (undang-undang dasar). Konsep konstitusionalisme. Ciri-ciri undang-undang dasar. Konsep ‘konvensi’ dalam kaitannya dengan undang-undang dasar. 5. Pergantian undang-undang dasar. 6. Perubahan (amandemen) undang-undang dasar. 7. Konsep judicial review. 8. Konsep undang-undang dasar tertulis dan undang-undang dasar tidak tertulis. 9. Konsep undang-undang dasar yang fleksibel dan undang-undang dasar yang kaku. 10. Penerapan undang-undang di negara demokratis (studi kasus di Indonesia).
Kontrak Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik (FSP-616101) Semester Ganjil 2016-2017
Halaman 3 dari 9
demokrasi.
4. Penyebaran demokrasi di dunia. 5. Kritik terhadap demokrasi. 6. Perkembangan demokrasi di Pakistan dan di Indonesia.
10
Mahasiswa mampu merekonstruksi konsep Hak Asasi Manusia (HAM).
1. Pengertian HAM. 2. Sejarah perkembangan HAM. 3. Lima dimensi HAM: hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
11
Mahasiswa mampu mengkritisi konsep trias politica.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Definisi trias politica. Konsep check and balances. Pengertian eksekutif. fungsi-fungsi lembaga eksekutif di negara demokratis. Pengertian legislatif. Fungsi-fungsi lembaga legislatif di negara demokratis. Pengertian yudikatif. Fungsi-fungsi lembaga yudukatif di negara demokratis.
12
Mahasiswa mampu menilai partisipasi politik.
1. 2. 3. 4. 5.
Pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik di negara demokratis. Partisipasi politik di negara otoriter. partisipasi politik di negara berkembang. Konsep kelompok kepentingan (kelompok penekan). 6. Partisipasi politik melalui kelompok kepentingan.
13
Mahasiswa mampu mengkritisi konsep partai politik.
1. Pengertian partai politik. 2. Sejarah perkembangan partai politik. 3. Sistem partai tunggal, dua partai, dan multipartai. 4. Fungsi-fungsi partai politik di negara demokratis. 5. Fungsi-fungsi partai politik di negara otoriter. 6. Fungsi-fungsi partai politik di negara berkembang. 7. Perkembangan partai politik di Indonesia.
14
Mahasiswa mampu mengevaluasi sistem pemilihan umum.
1. Tujuan dasar pemilihan umum. 2. Perbedaan mendasar antara sistem distrik dan sistem proporsional. 3. Keuntungan sistem distrik. 4. Kelemahan sistem distrik. 5. Keuntungan sistem proporsional.
Kontrak Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik (FSP-616101) Semester Ganjil 2016-2017
Halaman 4 dari 9
6. Kelemahan sistem proporsional. 7. Sistem pemilihan yang bersifat gabungan antara distrik dan proporsional. 8. Sistem pemilihan umum di Indonesia.
D. Tugas serta Kewajiban Dosen dan Mahasiswa 1. Mata kuliah ini memiliki jumlah bobot 3 sks. Terkait hal ini, di dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 3787/UN26/DT/2013 tentang Peraturan Akademik, khususnya Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa “Dalam perkuliahan, satu sks terdiri atas tiga komponen kegiatan per minggu per semester yang tidak terpisah satu sama lain dan tidak saling mensubstitusi. Bagi mahasiswa: a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen (kuliah); b. 1—2 jam kegiatan studi terstruktur tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen dan dinilai, misalnya pekerjaan rumah; c. 1— 2 jam kegiatan studi mandiri untuk mendalami atau mempersiapkan suatu tugas yang berhubungan dengan suatu mata kuliah atau untuk tujuan lain yang tidak dinilai dosen. Bagi dosen: a. 50 menit tatap muka terjadwal dengan mahasiswa (mengajar); b. 1—2 jam perencanaan dan evaluasi kegiatan terstruktur; c. 1—2 jam pengembangan materi.” Dengan demikian, mata kuliah ini per minggu diselenggarakan dengan: 3 X 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen (kuliah), 3 X 60 menit kegiatan studi terstruktur tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen dan dinilai, serta 3 X 60 menit kegiatan studi mandiri untuk mendalami atau mempersiapkan suatu tugas yang berhubungan dengan suatu mata kuliah atau untuk tujuan lain yang tidak dinilai dosen. 2. Mahasiswa dan dosen memiliki pemahaman yang sama bahwa penyelenggaraan mata kuliah ini dilakukan dengan metode student-centered learning (SCL), yang menurut Pasal 14 ayat (2) dari Peraturan Akademik Unila, berarti ia merupakan “proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa.” Di dalam perkuliahan ini, secara variatif, metode yang digunakan ialah Small Group Discussion (SGD), Contextual Instruction (CI), Cooperative Learning, Collaborative Learning (CoL), Case Study (CS), Discovery Learning (DL), dan Self-Directed Learning (SDL). Pendekatan SCL pada dasarnya mengkombinasikan pengajaran langsung, penugasan, dan diskusi. Agar pemahaman terhadap materi kuliah merata, setiap mahasiswa diminta untuk membuat ringkasan (summary) terhadap bab tertentu dari literatur/sumber belajar yang telah ditentukan di Silabus. 3. Perkuliahan tatap-muka di kelas diselenggarakan setiap Rabu, dimulai pada pukul 07.00 dan diakhiri pada pukul 09.30 untuk kelas Reguler; serta dimulai pada pukul 12.45 dan berakhir pada pukul 15.15 untuk kelas Paralel di hari yang sama. Toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Jika lebih dari 15 menit dari jadwal mulainya perkuliahan, maka mahasiswa masih diizinkan untuk mengikuti perkuliahan, tetapi tidak diperkenankan untuk mengisi lembar presensi/absensi/kehadiran.
Kontrak Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik (FSP-616101) Semester Ganjil 2016-2017
Halaman 5 dari 9
4. Apabila mahasiswa tidak memenuhi kehadiran perkuliahan paling sedikit 80 persen untuk semua program dari kegiatan tatap muka selama satu semester, maka tidak diizinkan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). 5. Dosen akan berkomunikasi dengan ketua kelas manakala kelas tatap-muka tidak diselenggarakan karena alasan-alasan tertentu yang bersifat resmi dari universitas; dan akan dicarikan jadwal pengganti sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. 6. Apabila dosen tidak memberi perkuliahan lebih dari tiga kali pertemuan, tanpa alasan yang kuat/resmi, mahasiswa berhak melaporkan kepada pimpinan jurusan. 7. Sebelum melakukan diskusi secara berkelompok di kelas, mahasiswa berhak meminta waktu untuk bimbingan kepada dosen guna memastikan bahwa tugas yang dibuat adalah sesuai dengan ketentuan perkuliahan, baik dari segi teknis maupun substantif. 8. Dalam penyelenggaraan perkuliahan tatap-muka di kelas, dosen dan mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika, norma, dan sopan santun, baik yang didasarkan utamanya kepada sejumlah aturan terkait yang ditetapkan oleh universitas, fakultas, maupun jurusan serta dari nilai-nilai ke-Indonesiaan. 9. Mahasiswa dilarang keras melakukan pelbagai kecurangan akademik (Pasal 27 Peraturan Akademik Unila, khususnya ayat (1) butir a, b, c, dan i), yang mencakup kegiatan: 1) “Ngepek/nyontek yaitu menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam ruang ujian, dan membawa informasi terlarang termasuk informasi dalam alat-alat elektronik ke dalam ruang ujian.” 2) “Plagiarisme yaitu secara sengaja menyalin tulisan orang lain atau mengutip tulisan orang lain, tanpa cara-cara yang sah dalam dunia akademik yaitu dengan melakukan perujukan dan dokumentasi (catatan kaki dan/atau bibiografi).” 3) “Kolusi yaitu membantu mahasiswa lain untuk membuatkan suatu tugas padahal dia tahu bahwa mahasiswa yang dibantu itu akan menyerahkan tugas tesebut sebagai miliknya sendiri atau menyerahkan tugas yang dikerjakan orang lain sebagai miliknya sendiri.” serta 4) Pemalsuan paraf/tandatangan. 10. Pelbagai tindakan yang termasuk plagiarisme, sebagaimana diuraikan pada Pasal 27 ayat (2) ialah: a. Mengutip tulisan/pendapat orang lain atau tulisannya sendiri tanpa melakukan perujukan dan dokumentasi (catatan kaki dan/atau bibliografi) yang layak. b. Mengutip tabel dan gambar hasil penelitian orang lain atau dari tulisannya sendiri tanpa mencantumkan sumber kutipan. c. Mereproduki tulisan orang lain yaitu menyalin seluruh tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai tulisan si penyalin. d. Dengan sengaja mengirim satu tulisan ke dua jurnal ilmiah. e. Menghilangkan nama penulis lain dari suatu tulisan.
Kontrak Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik (FSP-616101) Semester Ganjil 2016-2017
Halaman 6 dari 9
f. Mengakui disertasi/tesis/skripsi sebagai karya pribadi mahasiswa atau dosen. g. Menerjemahkan tulisan orang lain dan mengakui hasil terjemahan itu sebagai karya si penerjemah. h. Mengubah tulisan orang lain baik organisasi maupun fraseologi dan mengakuinya sebagai karya pribadi. i. Meminta orang lain untuk menulis suatu tulisan untuk diakui sebagai karya pribadi. j. Menitip nama yaitu meminta namanya diikutsertakan sebagai penulis padahal sumbangannya dalam tulisan itu tidak ada. 11. Dengan mengacu pada Peraturan Akademik Unila, khususnya Pasal 28 tentang Sanksi Akademik, maka mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiarisme/penjiplakan (baik sebagian ataupun keseluruhan) secara langsung akan diberi nilai E untuk mata kuliah ini dan selanjutnya akan diproses pada tingkat fakultas untuk memperoleh sanksi akademis sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Akademik Unila, utamanya Pasal 29 yang mengatur tentang “Tata Cara Pemberian Sanksi Akademik”. E. Sistem Penilaian Mekanisme penilaian di dalam mata kulih ini ditentukan oleh enam komponen utama, yaitu: 1. Kehadiran. Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan minimal 11 kali dari total 14 kali tatap-muka di kelas, dengan toleransi keterlambatan 15 menit. Jika jumlah kehadiran minimal itu tidak terpenuhi, maka tidak ada nilai untuk UAS. Izin hanya diberikan kepada mereka yang sakit (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter) atau kepada mereka yang keluarga intinya ditimpa musibah. Komponen nilai ini menyumbang 10 persen dari keseluruhan nilai akhir. 2. Partisipasi. Kelas merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara bersama dan dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, partisipasi dalam diskusi/tanya-jawab di kelas sangat dihargai. Komponen nilai partisipasi ini dihargai 15 persen dari nilai total. 3. Tugas. Mahasiswa diharuskan untuk membuat tugas meringkas (summary) secara individu dengan tulisan tangan. Dikerjakan di buku tulis, tugas ini dilakukan untuk setiap pertemuan. Mahasiswa wajib membaca ‘Capaian Pembelajaran’, ‘Bahan Kajian’, serta ‘Sumber/Bahan Ajar’ di setiap pertemuan yang telah tertera di dalam Silabus. Dengan begitu, mahasiswa juga harus cerdas mengidentifikasi bagian tertentu mana dari beberapa literatur itu yang memang benar-benar relevan untuk diringkas. Hasil ringkasan tersebut akan didiskusikan di setiap pertemuan di kelas hingga berakhirnya semester. Nilai Tugas ini dihargai 15 persen dari total nilai akhir. 4. Kuis. Bersifat sewaktu-waktu (tanpa pemberitahuan), kuis akan dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni satu kali sebelum UTS dan satu kali sebelum UAS. Nilai kuis ini dihargai sebesar 10 persen dari total nilai. 5. Penyelenggaraan UTS dan UAS didasarkan pada jadwal resmi fakultas. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Akademik Unila, khususnya butir (a) dan Halaman 7 dari 9 Kontrak Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik (FSP-616101) Semester Ganjil 2016-2017
(b), mahasiswa diizinkan mengikuti UAS dengan syarat: “Hadir pada kegiatan perkuliahan paling sedikit 80% untuk semua program dari kegiatan tatap muka selama satu semester” dan “melaksanakan kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal sebanyak 100%.” Ujian susulan hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang memiliki alasan yang kuat dan manusiawi. Baik nilai UTS maupun UAS masing-masing menyumbang sebesar 25 persen terhadap nilai keseluruhan. Sebagai aturan tambahan, bagi mahasiswa yang artikelnya dimuat dalam media massa (entah itu surat kabar cetak di tingkat nasional, provinsial, ataupun lokal), maka mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan untuk tidak mengikuti UAS dan secara langsung akan diberi nilai A dengan persyaratan (1) topik yang ditulis masih relevan dengan ilmu politik; (2) telah pula memenuhi jumlah kehadiran minimal, yaitu sebanyak 80 persen; dan (3) telah mengikuti UTS. Sementara itu, konversi nilai akhir yang berwujud angka ke huruf mutu di dalam sistem penilaian didasarkan pada Peraturan Akademik Unila, khususnya Pasal 19 ayat (3), terutama untuk program sarjana sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut: Table 1.1 Konversi Nilai Akhir ke Huruf Mutu Nilai Akhir Huruf Mutu Angka Mutu (0-100) ≥76,0 A 4,0 71,0 --< 75,9 B+ 3,5 66,0 --< 70,9 B 3,0 61,0 --< 65,9 C+ 2,5 56,0 --< 60,9 C 2,0 50,0 --< 55,9 D 1,0 < 50 E 0,0 Sumber: Peraturan Akademik Unila Tahun 2013 F. Sumber Belajar Perkuliahan ini sangat menuntut keaktifan mahasiswa dalam membaca dan menggali informasi dari pelbagai sumber yang relevan. Walaupun tidak ada literatur yang bersifat mutlak dalam mata kuliah ini; tetapi, mahasiswa diwajibkan untuk membaca sejumlah bahan bacaan yang dipandang penting dan relevan sebagai rujukan. Guna memperkaya pengetahuan dan pemahaman dasar tentang ilmu politik, sangat disarankan untuk memperluas referensi dengan membaca pelbagai sumber lain yang dipandang penting. Mahasiswa selayaknya mengacu pada pelbagai literatur utama (primary resources) yang sahih. Tidak diperkenankan mengutip dari wikipedia dan blog pribadi; kecuali laman tertentu dari seorang pakar yang kredibel di bidangnya.
Kontrak Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik (FSP-616101) Semester Ganjil 2016-2017
Halaman 8 dari 9
Semua bahan bacaan yang dijadikan rujukan untuk setiap pertemuan (lihat daftar di bawah) akan disediakan oleh dosen pengampu. 1. Andrew Heywood, Politics, 4th edn. (New York: Palgrave MacMillan, 2013). 2. David Easton, "An Approach to the Analysis of Political Systems", World Politics, Vol. 9, No. 3. (Apr., 1957), pp. 383-400. 3. Ellen Grigsby, Analyzing Politics: an Introduction to Political Science, fifth edition, (Belmont: Wadsworth, 2012). 4. George Thomas Kurian (ed.), the Encyclopedia of Political Science (Washington D.C.: CQ Press, 2011). 5. Ian Adams and R.W. Dyson, Fifty Major Political Thinkers. 2nd edn. (New York: Routledge, 2007). 6. John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds.), 21st Century Political Science: A Reference Handbook (Washington DC: Sage, 2011). 7. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 8. Rod Hague and Martin Harrop, Comparative Government and Politics: An Introduction. 6th edn. (New York: Palgrave MacMillan, 2004). 9. Stephen D. Tansey and Nigel Jackson, Politics: the Basics. 4th edn. (New York: Routledge, 2008). Seluruh butir di dalam Kontrak Perkuliahan ini telah dibicarakan dan kemudian disepakati oleh dosen dan seluruh mahasiswa di kelas pada perkuliahan pertemuan ke1. Apabila terdapat ketentuan yang belum dituliskan secara terperinci di dalam Kontrak Perkuliahan ini, maka akan dilakukan perbaikan lewat kesepakatan antara dosen dan mahasiswa dengan cara-cara yang selalu mengacu pada pelbagai aturan yang terkait secara akademis, utamanya Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 3787/UN26/ DT/2013 tentang Peraturan Akademik.
Perwakilan Mahasiswa 1
Bandarlampung, 7 September 2016 Perwakilan Mahasiswa 2
_______________________
_______________________
Dosen PJ
Hertanto, Ph.D. NIP: 19601010 198603 1 006
Dosen 2
Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A. NIP: 19860428 201504 1 004
Kontrak Perkuliahan Pengantar Ilmu Politik (FSP-616101) Semester Ganjil 2016-2017
Halaman 9 dari 9