i
RINGKASAN EKSEKUTIF Proyek HPEQ berupaya memadukan sumber daya pemerintah, usaha / industri dan civil society untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menjawab tuntutan Globalisasi, Peraturan Perundang-undangan dan Civil Society itu sendiri dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi kesehatan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Pemerintah
Usaha/Industri
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan
Civil Society
1. Orientasi Strategis LAM Profesi Kesehatan Walaupun memiliki kekhususan menurut masing-masing profesinya, namun semua LAM Profesi Kesehatan tersebut di atas mempunyai kesamaan dalam hal Orientasi Strategisnya sesuai dengan yang sudah disusun untuk LAM-PTKes sebagaimana terlihat di Tabel 2.1. VISI : Terjaminnya mutu pendidikan tinggi kesehatan yang berstandar global NILAI DASAR : Amanah dan Mandiri NILAI OPERASIONAL : 1. Komitmen untuk meningkatkan kinerja institusi pendidikan tinggi kesehatan (Continuous Quality Improvement) 2. Perpaduan kualitas pendidikan tinggi kesehatan dengan kualitas pelayanan kesehatan (Quality Cascade) 3. Pemetaan jenjang karir tenaga kesehatan mulai dari tahap pendidikannya, penempatannya sampai dengan pengembangan profesional berkelanjutan (Conceptualization - Production Usability) 4. Mampu dipercaya oleh semua pemangku kepentingan yang meliputi 4 Pilar Utama: institusi pendidikan; organisasi profesi; pemerintah; masyarakat pengguna; serta mahasiswa dan masyarakat internasional (Trustworthy) MISI : Terselenggaranya akreditasi nasional pendidikan tinggi kesehatan secara berkelanjutan (sustainable) yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan TUJUAN : 1. Tersusunnya kebijakan, standar, instrumen dan prosedur akreditasi pendidikan tinggi kesehatan berdasarkan Nilai Operasional LAM-PTKes dan LAM Profesi Kesehatan; 2. Terpadunya akreditasi pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang saling mendukung peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara keseluruhan; 3. Terwujudnya kemampuan LAM-PTKes dan LAM Profesi Kesehatan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri atau dengan bantuan pemerintah yang secara bertahap semakin berkurang.
ii Perbedaan antara LAM-PTKes dan LAM Profesi Kesehatan hanyalah pada Asumsi dalam Pencapaian Tujuan No. 2, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2. ORIENTASI STRATEGIS : Hierarki Visi, Misi dan Tujuan
ASUMSI Berbagai ketidakpastian di luar kendali manajer Kondisi yang harus dipenuhi agar kegiatan tetap pada jalurnya
VISI : Terjaminnya mutu pendidikan tinggi kesehatan yang berstandar global MISI : Terselenggaranya akreditasi nasional pendidikan tinggi kesehatan secara berkelanjutan (sustainable) yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan TUJUAN : 1. Tersusunnya kebijakan, standar, instrumen dan prosedur akreditasi pendidikan tinggi kesehatan berdasarkan Nilai Operasional LAM Profesi Kesehatan;
2. Terpadunya akreditasi pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang saling mendukung peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara keseluruhan;
Ada komitmen nasional dari semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi kesehatan
Ada kolaborasi lintas disiplin ilmu dan lintas sektor; Institusi pendidikan kesehatan mampu memantau kinerja lulusannya di tempat tugasnya; Kualitas lulusan dan praktisi tenaga kesehatan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna; Sistem akreditasi pendidikan kesehatan bersifat transparan dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Praktisi kesehatan formal akan memperoleh kredensial hanya jika lulus dari institusi pendidikan tinggi kesehatan yang terakreditasi oleh LAM Profesi Kesehatan yang sudah diakui oleh pemerintah. Semua prodi baru sudah harus diakreditasi terlebih dulu oleh LAM Profesi Kesehatan yang sudah diakui oleh pemerintah sebelum menerima mahasiswa baru.
3. Terwujudnya kemampuan LAM Profesi Kesehatan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri atau dengan bantuan pemerintah yang secara bertahap semakin berkurang.
Mulai 2012, LAM Profesi Kesehatan mulai mandiri dalam memenuhi biaya operasionalnya, walaupun untuk investasi masih bisa disubsidi melalui DIPA 2015.
2. Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan LAM DOK L A M
LAM KESMAS
LAM DOKGI
LAM-PTKes sbg Pembina Sistem Akreditasi
B I D A N
N E R S
DIKTI (sbg PEMBINA)
LAM GIZI
LAM-LAM Y.A.D.
L A M
LAM FARMASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
iii Gambar 3.2: Struktur Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan [14]
LINGKUNGAN Mempengaruhi
Upaya untuk mempengaruhi
Batas Supra Sistem
Menteri
Supra Sistem
Dikti
Menetapkan Rancangan Awal Sistem
Menetapkan Wilayah Kerja & Menyediakan Sumber Daya
Memberi Tahu Harapannya
Memberi Informasi tentang Kinerja
Batas Sistem
LAM-PTKes Sistem Akreditasi Subsistem Pengembangan & Pembinaan
Pengembangan & Pembinaan
Perencanaan Sumber Daya
Memberi Tahu Harapannya Memberi Umpan Balik
BAN-PT
LAM Profesi Kesehatan
Subsistem yang melakukan Akreditasi
Subsistem Pemantau Kinerja Akreditasi
Memberi Informasi tentang Kinerja
Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah
iv Tabel 3.1 : Peran dan Fungsi antar Komponen dalam Struktur Sistem Akreditasi KOMPONEN PERAN Direktorat 1. Supra Sistem Jenderal Pendidikan Tinggi
FUNGSI 1.1.Menetapkan rancangan awal Sistem Akreditasi; 1.2.Menetapkan wilayah kerja Sistem Akreditasi; 1.3.Memberi tahu harapannya kepada Sistem Akreditasi; 1.4.Menyediakan sumber daya yang diperlukan.
2. Pembina/Steward Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan
LAM-PTKes
Subsistem Pengembangan dan Pembinaan Akreditasi
LAM Profesi Kesehatan
Subsistem yang mekakukan Akreditasi Subsistem Pemantau Kinerja Akreditasi
Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah
2.1.Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management); 2.2.Formulasi Kerangka Kebijakan Strategis; 2.3.Menyediakan Perangkat untuk Implementasi Pembinaan; 2.4.Membangun Kemitraan; 2.5.Menciptakan Keselarasan antara Tujuan Kebijakan dengan Struktur dan Budaya Organisasi; 2.6.Menjamin Akuntabilitas kepada Masyarakat Luas. 1. Pengembangan dan Pembinaan Sistem Akreditasi; 2. Perencanaan sumber daya; 3. Evaluasi kinerja LAM Profesi Kesehatan; 4. Memberi tahu tentang harapannya kepada subsistem-subsistem yang melakukan Akreditasi dan kepada Subsistem Pemantau Kinerja Akreditasi. Melakukan Akreditasi Program Studi Pendidikan Tinggi Kesehatan 1. Memantau pembelajaran yang diharapkan dari Program Studi setelah menerima umpan balik akreditasi; 2.Memberi umpan balik tentang penyimpangan dari harapan Sistem Akreditasi kepada Subsistem Pengembangan dan Pembinaan serta Supra Sistem agar dapat dilakukan perbaikan.
Gambar 3.3 : Analisis Misi LAM-PTKes [11] Mengembangkan standar, instrumen dan prosedur akreditasi
Mengembangkan Sistem Akreditasi
Mengusulkan legislasi / regulasi baru untuk akreditasi Mengembangkan Sistem Penilaian Akreditasi Memadukan akreditasi pendidikan akademik, vokasi dan profesi
MISI : Terselenggaranya akreditasi nasional pendidikan tinggi kesehatan secara berkelanjutan (sustainable) yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan
Membina Sistem Akreditasi
Manajemen Ketenagaan & Keuangan Sistem Akreditasi Evaluasi Kinerja LAM Profesi Kesehatan Pelayanan Umum
Kesekretariatan
Manajemen Pengetahuan Kehumasan
v Gambar 3.4 : Organogram LAM-PTKes [11] Majelis Pemangku Kepentingan : terdiri atas wakil dari LAM Profesi Kesehatan
Badan Pelaksana : terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Kepala Divisi Komisi-komisi
Divisi Pengembangan Sistem Akreditasi
Sekretariat : Umum, Kehumasan, dan Manajemen Pengetahuan
Divisi Pembinaan Sistem Akreditasi
= Tenaga Fungsional dengan remunerasi sesuai kegiatan / tugas = Tenaga Struktural dengan remunerasi tetap setiap bulan
Setelah diperoleh Organogram, maka tahap selanjutnya adalah Analisis Jabatan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di bawah. Analisis Jabatan mencakup : Uraian Jabatan (tanggung jawab dan hasil kerja); Spesifikasi Jabatan (tugas, kegiatan dan wewenangnya ); serta Persyaratan Jabatan [17]. Gambar 3.5 : Organogram LAM Profesi Kesehatan Majelis Pemangku Kepentingan : terdiri atas wakil dari institusi pendidikan; organisasi profesi; pemerintah; masyarakat pengguna (4 pilar utama)
Ketua Komisi-komisi
Sekretariat
ASESOR = Tenaga Fungsional dengan remunerasi sesuai kegiatan / tugas = Tenaga Struktural dengan remunerasi tetap setiap bulan
vi Gambar 4.6 : Peta Strategi LAM Profesi Kesehatan [11] Visi : Terjaminnya mutu pendidikan tinggi kesehatan yang berstandar global
MISI : Terselenggaranya akreditasi nasional pendidikan kesehatan secara berkelanjutan (sustainable) yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan
ATRIBUT UNTUK NILAI TAMBAH BAGI PELANGGAN PERSPEKTIF PELANGGAN
Meningkatkan kinerja institusi pendidikan (CQI)
Memetakan jenjang karir tenaga kesehatan (CPU)
Mempadukan kualitas pendidikan dengan kualitas pelayanan kesehatan (Q Cascade)
Hubungan Pelanggan
Atribut Produk / Layanan
PERSPEKTIF KEUANGAN
Meningkatkan Pendapatan dan Sumbernya
PERSPEKTIF PRODUKSI
Kebijakan Akreditasi sesuai Nilai Operasional
KESELARASAN PERSPEKTIF BELAJAR & BERKEMBANG
Terpadunya akreditasi pendidikan akademik, vokasi dan profesi kesehatan
Citra
Pendanaan Yang Berkelanjutan Efisiensi Biaya dan Produktifitas
Standar Akreditasi sesuai Nilai Operasional
Instrumen Akreditasi sesuai Nilai Operasional
Mampu dipercaya oleh semua pemangku kepentingan (Trustworthy)
Pemanfaatan Aset / Strategi Investasi
Prosedur Akreditasi sesuai Nilai Operasional
Umpan balik Penilaian LAM yang tepat waktu dalam format yang spesifik, konstruktif dan adil dengan saran untuk perbaikan sesuai standar
Human Resources Management
Knowledge Management (Benchmarking)
Good Governance
Modal / Kapasitas SDM Kompetensi & Profesionalisme
Modal / Kapasitas Informasi Sistem Informasi, Jejaring & Pengetahuan
+
+
Modal / Kapasitas Organisasi Sistem Komunikasi & Pembuatan Keputusan; Norma & Perilaku; Sistem Akuntabilitas & Insentif
NILAI DASAR: Amanah dan Mandiri
vii Berdasarkan keempat perspektif dari BSC, maka dapatlah diidentifikasi Indikator Penentu Kinerja (Key Performance Indicators) untuk LAM Profesi Kesehatan sebagaimana tertera di bawah. Kotak 4.1 : Indikator Penentu Kinerja LAM Profesi Kesehatan dari Perspektif Pelanggan Dengan mencermati Atribut untuk Nilai Tambah bagi Pelanggan di Gambar 4.2 dan Peta Strategi pada Gambar 4.6 sebelumnya, maka Indikator Penentu Kinerja LAM Profesi Kesehatan dari Perspektif Pelanggan adalah : 1. Harga Paket Akreditasi untuk 1 Program Studi; 2. Kualitas Hubungan dengan Pelanggan.
Kotak 4.2 : Indikator Penentu Kinerja LAM Profesi Kesehatan dari Perspektif Keuangan Dengan mencermati Tema-tema umum dalam Perspektif Keuangan dari BSC dan Peta Strategi pada Gambar 4.6 sebelumnya, maka Indikator Penentu Kinerja LAM Profesi Kesehatan dari Perspektif Keuangan adalah : 1. Peningkatan Pendapatan dan Sumbernya; 2. Rasio Pendapatan dibanding Jumlah Tenaga; 3. Rasio Investasi dibanding Penjualan.
Kotak 4.3 : Indikator Penentu Kinerja LAM Profesi Kesehatan dari Perspektif Produksi Dengan mencermati Model Generik Perspektif Produksi dari BSC dalam menciptakan Nilai Tambah di Gambar 4.3 dan Peta Strategi di Gambar 4.6 sebelumnya serta hasil Analisis Pasar pada survei terhadap peserta Konperensi HPEQ di Bali Desember 2011 yang lalu, maka Indikator Penentu Kinerja LAM Profesi Kesehatan dari Perspektif Produksi adalah : “Penerapan akreditasi program studi yang bersifat Formatif, yaitu Akreditasi 5 tahun sekali dengan pembinaan akreditasi setiap tahunnya”
Kotak 4.4 : Indikator Penentu Kinerja LAM Profesi Kesehatan dari Perspektif Belajar dan Berkembang Dengan mencermati Peta Strategi di Gambar 4.6 sebelumnya, maka Indikator Penentu Kinerja LAM Profesi Kesehatan dari Perspektif Belajar dan Berkembang adalah : “Penerapan Manajemen Pengetahuan untuk memfasilitasi Perubahan Organisasi”
viii 4. Manajemen Keuangan LAM Profesi Kesehatan Gambar 5.1 : Ruang Lingkup Manajemen Keuangan [27] AKUNTANSI 1. COSTING
2. FINANCING MANAJEMEN KEUANGAN
3. PRICING
4. BUDGETING
PENGHITUNGAN BIAYA (COSTING) STANDARISASI BIAYA Standar Biaya Umum Standar Biaya Khusus Digunakan untuk penganggaran Khususnya digunakan untuk biaya-biaya kegiatan-kegiatan yang bersifat umum tertentu Biasanya dipakai dalam standarisasi Biasanya dipakai untuk standarisasi biaya biaya untuk masukan / input luaran / output Tabel 5.2 : Manfaat Penghitungan Biaya untuk Pelayanan RS Pemerintah [27;39;40]
Biaya
Operasional
Pemeliharan
Investasi (+ Depresiasi)
Langsung
1
2
3
Tidak Tetap / Variable
Tidak Langsung
4
5
6
Tetap / Fixed
Biaya
Tarif Rawat Inap Kelas III Miskin = 1 = Biaya Operasional, Langsung dan Tidak Tetap; = Paket Pelayanan Esensial (PPE) untuk masyarakat miskin;
Tarif Rawat Inap Kelas III Swasta = 1 + 2 + 4 = PPE untuk masyarakat kurang mampu;
Tarif Rawat Inap Kelas II = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = PPE untuk masyarakat umum dan Askes standar untuk PNS;
Tarif Rawat Inap Kelas I = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + Subsidi untuk Biaya Kelas III Swasta (5);
Tarif Rawat Inap Kelas VIP = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + Subsidi untuk Biaya Kelas III Swasta ( 3 + 6) + Surplus*;
Tarif Rawat Jalan Pagi = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6;
Tarif Rawat Jalan Sore = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + Surplus*;
Tarif Rawat Gawat Darurat = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6;
Tarif Layanan Lain di RS = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6.
ix *Surplus dibutuhkan untuk kesinambungan (sustainability) pelayanan rumah sakit, misalnya untuk memenuhi Biaya Investasi ataupun Biaya Operasional ketika subsidi hilang/dikurangi dan untuk mengembangkan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanannya.
PENDANAAN (FINANCING) Gambar 5.2 : Harapan Pendanaan LAM Profesi Kesehatan untuk Menyeimbangkan Rencana Pengeluarannya SUMBER PENDANAAN : Pemerintah Asosiasi Institusi Pendidikan Institusi Pendidikan yang diakreditasi Organisasi Profesi Pendanaan dari Luar Negeri Pendapatan sendiri
PENDAPATAN (harapan)
=
Biaya Operasional (termasuk Biaya Pemeliharaan dan Ketenagaan) Biaya Investasi (+ Depresiasi)
= PENGELUARAN (rencana)
PENETAPAN TARIF (PRICING) Gambar 5.3 : Dinamika Penetapan Tarif Akreditasi LAM Profesi Kesehatan [44] COST
FINANCE
REGULATIONS & CONTRACTS
TARIF / PRICE
ABILITY TO PAY / ATP
MARKET FORCES
WILLLINGNESS TO PAY / WTP
Gambar 5.4 : Perlunya Penetapan Tarif agar Rencana Pendapatan Dapat Mendanai Pengeluaran Organisasi [43] SUMBER PENDAPATAN : Pemerintah Asosiasi Institusi Pendidikan Institusi Pendidikan yang diakreditasi Organisasi Profesi Pendanaan dari Luar Negeri Penetapan Tarif
PENDAPATAN (rencana)
=
=
Biaya Operasional (termasuk Biaya Pemeliharaan dan Ketenagaan) Biaya Investasi (+Depresiasi)
PENGELUARAN
x Bisakah anggaran yang baik dibuat sebelum dilakukan Penghitungan Biaya (Costing) yang seksama, Komitmen Pendanaan (Financing) dan Penetapan Tarif (Pricing) yang profesional ? Gambar 6.1 : Cara Berinteraksi Fasilitator Perubahan [5] 6. Model KEMITRAAN
MENAWARKAN (SELLING)
5. Model KONSENSUS 4. Model DIALOG 3. Model SATU ARAH 2. Model INSTRUKSI 1. Model PENGENDALIAN
MODEL PERUBAHAN ORGANISASI
KONSULTATIF
CARA BERINTERAKSI
PARTISIPATIF
xi Tabel 6.1 : 5 Jenis Kekuatan / Kekuasaan yang Berpengaruh pada Perubahan Organisasi [45] JENIS KEKUATAN Cara Menggunakan
Formal Pribadi / Personal melalui melalui keahlian kedudukan/jabatan resmi
Struktural Kultural Pembelajaran melalui koalisi dan tawar- melalui karisma, inspirasi melalui komunikasi dan menawar (bargaining) dan konsultasi dialog
Fasilitator Perubahan Manajer pada jabatan yangProfesional dengan yang Menonjol tinggi keahlian dalam perilaku atau teknologi
Pihak yang dekat dengan Manajer dengan sifat-sifat Semua pihak yang terlibat penguasa kepemimpinan dalam diagnosa masalah dan perumusan solusinya
Model Perubahan
melalui kekuasaan
melalui keahlian
melalui negosiasi
melalui persuasi
melalui pembelajaran
Strategi Perubahan yang Menonjol
Power-coercive
Empirical-rational
Negosiasi
Normative-reeducative
Dialog secara demokratis
Kondisi yang Tepat untuk diterapkan
Krisis Penciutan organisasi
Situasi yang mudah diprediksi Masalah yang sudah diketahui solusinya
Perubahan yang “sensitif” Meningkatkan mutu pada Membangun organisasi karena banyak pelaku dan organisasi dan etos kerja Pembelajaran organisasi kepentingan
Reaksi yang Timbul
Resisten Patuh
Patuh Resisten
Konflik Sepakat
Komitmen Kepatuhan
Komitmen Dukungan
Tingkat Interaksi
Antar Individu
Antar Individu
Antar Kelompok
Dalam Sistem
Dalam Sistem dan Antar Sistem
xii KESIMPULAN Diperlukan Peraturan Menteri tentang Lembaga Akreditasi Mandiri untuk mengatur peran dan fungsi semua pihak di atas dengan tetap memperhatikan kemitraan antara pemerintah, industri dan civil society. SARAN 1. Analisis Kebijakan di Tingkat Kemdikbud Mengingat bahwa kompleksitas konstelasi para pelaku adalah tinggi dalam Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan, sedangkan kapasitas administratif pemerintah adalah rendah, maka penyusunan Peraturan Menteri tentang Lembaga Akreditasi Mandiri perlu didasarkan pada Analisis Kebijakan. Analisis Kebijakan yang dilakukan perlu memperhatikan Ciri-Ciri Substansi Kebijakan yang Baik dan hal-hal yang menyebabkan Kegagalan Implementasi Kebijakan. Selanjutnya, perlu diperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang akan dibuat berikut dengan azas-azas yang berlaku serta harmonisasinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Harmonisasi Vertikal) dan yang sejajar (Harmonisasi Horisontal). 2. LAM-PTKes sebagai Fasilitator Perubahan LAM-PTKes perlu diberdayakan perannya dalam pembentukan LAM Profesi Kesehatan karena sangat menentukan sebagai Fasilitator Perubahan melalui pembelajaran dengan cara komunikasi dan dialog secara demokratis untuk membangun organisasi (lihat Tabel 6.1). Peran ini perlu didukung oleh Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System). 3. Interprofesionalisme dalam Pelayanan Kesehatan Kini sudah tidak cukup lagi bagi tenaga kesehatan untuk sekedar bersikap profesional. Dalam iklim globalisasi seperti saat ini, tenaga kesehatan juga harus bersikap interprofesional. [60] 4. LAM-PTKes sebagai Katalisator Pendidikan Interprofesional Kesehatan Pendidikan Interprofesional Kesehatan akan memicu Kolaborasi Interprofesional di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat sebagaimana terlihat pada Gambar 7.1. Pendidikan Interprofesional Kesehatan adalah aplikasi nyata dari Nilai Operasional LAM-PTKes dan LAM Profesi Kesehatan yaitu : Continuous Quality Improvement (CQI); Quality Cascade; Conceptualization Production – Usability (CPU); dan Trustworthy. LAM-PTKes memiliki peran strategis sebagai Katalisator penerapan Pendidikan Interprofesional Kesehatan dalam Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan cara sebagai berikut : [61] Memfasilitasi LAM Profesi Kesehatan dalam penyusunan standar, kriteria dan metode asesmen Pendidikan Interprofesional menurut kaidah profesi masing-masing; Memfasilitasi LAM Profesi Kesehatan untuk melakukan integrasi Pendidikan Interprofesional ke dalam instrumen akreditasi mereka.
xiii Gambar 7.1 : Pendidikan Interprofesional Kesehatan sebagai Pemicu Kolaborasi Interprofesional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan [60;61]
5. LAM-PTKes sebagai Evaluator Kinerja Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Evaluasi terhadap kinerja Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang perlu dilakukan oleh LAM-PTKes adalah Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) dengan tujuan untuk pembelajaran (Policy Learning) bagi para Pembuat Keputusan dan Pemangku Kepentingan. Yang perlu dievaluasi dari Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah : 1. Luaran (Output); 2. Hasil Akhir (Outcome); 3. Dampak (Impact). 6 . Agenda Utama untuk Setiap Lam Profesi Kesehatan Sesuai dengan Indikator Penentu Kinerjanya, terutama dalam Perspektif Pelanggan (Kotak 4.1) dan Perspektif Produksi (Kotak 4.3), maka Agenda Utama LAM Profesi Kesehatan adalah melakukan Penghitungan Biaya (Costing) terhadap Paket Akreditasi yang bersifat Formatif dengan pembinaan terhadap program studi setiap tahunnya. Ini berarti bahwa standar, instrumen, prosedur dan penilaiannya perlu mengacu kepada akreditasi yang bersifat formatif ini. Hasil Costing akan menentukan Pendanaan Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang berkelanjutan (sustainable) melalui Standar Biaya Khusus.
