SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN INDONESIA
Garis Besar: 1. Pendahuluan 2. Sejarah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia 3. Model Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia 4. Otoritas Moneter dan Perbankan Ind. 5. Sistem Perbankan 6. Sistem Lembaga Keuangan Non Bank
1. PENDAHULUAN • Sistem keuangan dan perbankan Indonesia berperan dalam menyediakan fasilitas jasajasa keuangan di Indonesia • Sistem keuangan dan perbankan Indonesia mengalami banyak perubahan sejak era deregulasi (pada akhir dekade 1980-an) sampai munculnya perundangan bidang keuangan dan perbankan
3
2. SEJARAH SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN INDONESIA
4
UU Sektor Keuangan & Perbankan Indonesia: • UU 14 Tahun 67 à UU 7/1992 à UU 10 Tahun 1998 à ttg Perbankan • UU 2 Tahun 1992 à ttg Asuransi • UU 11 Tahun 1992 à ttg Dana Pensiun • UU 8 Tahun 1995 à ttg Pasar Modal • UU 23 Tahun 1999 à UU 3/2004 à ttg BI • UU 24 Tahun 2004 à ttg LPS • UU 21 tahun 2008 à Perbankan Syariah • UU 21 Tahun 2011 à ttg OJK 5
Perubahan mendasar dari UU 14/67 ke UU 7/92 • Penyederhanaan sistem perbankan dgn:
– menghilangkan fungsi2 operasional bank scr struktural (bank umum, bank tabungan dll à bank umum dan BPR) – Penghilangan misi khusus bank2 pemerintah (BNIàsektor industri, BBDà perkebunan & kehutanan, BDNàpertambangan, Bank Eksimàproduksi, pengolahan, pemasaran ekspor, BRIàkoperasi, pertanian dll) 6
Perubahan mendasar dari UU 7/92 ke UU 10/98 • Penegasan kemandirian BI dlm hal pembinaan dan pengawasan dari MenKeu ke BI • Pemerintah menjamin simpanan masyarakat (LPS) di perbankan • Perubahan cakupan rahasia bank lebih transparan • Penyesuaian ketentuan pendirian dan kepemilikan bank • Kemudahan prinsip syariah • Pendirian BPPN 7
Perubahan mendasar setelah UU No. 23 th 99 tentang BI • BI tidak diperkenankan memberi kredit program dan pinjaman pada pemerintah • BI membantu bank hanya sebagai The Lender of the Last Ressort • Pengawasan perbankan dialihkan ke LPJK/OJK • BI bebas dari intervensi pemerintah • Segala perizinan perbankan pada BI • Dewan moneter tidak difungsikan
8
Perubahan mendasar setelah UU LKBB • UU Asuransi (UU No. 2 tahun 1992) dan Dana Pensiun (UU No. 11 tahun 1992)àPerkembangan perasuransian dan dana pensiun • Modal ventura menjadi lembaga sendiri keluar dari bidang usaha lembaga pembiayaan • UU Pasar Modal (UU No. 8 tahun 1995)à – – – –
perubahan fungsi Bapepam (pelaksanaàpengawas) Kemudahan proses emisi efek atau go public Keragaman instrumen pasar modal Tidak ada pembatasan pihak asing
9
3. MODEL SISTEM KEUANGAN INDONESIA
10
Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
Fungsi
BANK INDONESIA UU 23/1999 UU 3/2004
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) UU 24/2004
Menjaga stabilitas moneter, keuangan dan sistem pembayaran
Perlindungan nasabah perbankan
PERBANKAN UU 7/1992 UU 10/1998
OTORITAS JASA KEUANGAN UU 21/2011
Pengaturan, pengawasan dan perijinan
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)
KEM. KEUANGAN
Melakukan tindakan dalam kondisi sistemik
PASAR MODAL UU 8/1995
Lembaga Keuangan Bank Umum - Bank Persero - Bank Swasta Nasional - Bank Asing - Bank Campuran - BPD Bank Perkreditan Rakyat
Bank Indonesia @
Dana Pensiun (UU 11/1992) - DPPK - DPLK Modal Ventura
Perush Asuransi Perush Pembiayaan (UU 2/1992) (Keppres61/1988) - Asuransi Jiwa - Leasing - Asuransi Kerugian - Factoring - Asuransi Sosial - Credit card - Consumer Finance Perush Penjaminan
- Perush Efek - Reksadana - Perush Investasi - Bursa efek - LPP - BAE - LKP
4. OTORITAS MONETER DAN PERBANKAN INDONESIA
12
Otoritas Moneter dan Perbankan di Indonesia • • • •
BANK INDONESIA LPS OJK PEMERINTAH (KEMENKEU)
13
BANK INDONESIA • adalah Bank Sentral RI, independen, yg berperan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rp melalui kebijakan moneter, sistem pembayaran dan pengaturan/ pengawasan bank
14
LPS • Lembaga independen yg berperan menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya
PEMERINTAH (KEMENKEU) • Sebagai ketua merangkap anggota KSSK yang keanggotaannya terdiri dari Menkeu dan Gub. BI bertujuan menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis • Sebelum UU 23/1999 Depkeu bersama BI berwenang mengatur bidang moneter dan perbankan • Setelah independensi BI (UU 3/2004) _Depkeu hanya mengatur dan mengawasi LKBB melalui Bapepam (sekarang Bapepam-LK) • Bersama OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan
16
OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) • adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan bidang jasa keuangan • berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 17
Perubahan Fundamental ttg Otoritas Moneter di Indonesia: • Dewan Moneter (menkeu, gub BI, menteri ekonomi) ditiadakan • LPS dibentuk dg otoritas bidang perbankan • OJK dibentuk mengambil alih tugas BI (dlm pengaturan & pengawasan perbankan) dan Depkeu (LKBB) • BI menjaga stabilitas keuangan 18
5. SISTEM PERBANKAN
19
➫ Berdasarkan Fungsi : Jenis Bank ➫ Bank Sentral ➫ Bank Umum ➫ BPR
➫ Berdasarkan Kepemilikan : ➫ ➫ ➫ ➫ ➫
Bank Persero Bank Umum Swasta Nasional Bank Asing Bank Pemerintah Daerah Bank Campuran
➫ Sistem Pengenaan Bunga : ➫ Bank Konvensional ➫ Bank Syariah
➫ Kegiatan Bidang Devisa ➫ Foreign Exchange Bank (Bank Devisa) ➫ Non Foreign Exchange Bank (Bank Non Devisa)
20
Bentuk Hukum Bank: Bentuk Hukum Bank Umum ( Hal. 48) ➫ PT ➫ Koperasi ➫ Perusahaan Daerah
21
JENIS BANK1 Berdasarkan Fungsi • Bank Sentral (Central Bank) à melaksanakan pengaturan bank-‐bank dalam satu negara • Bank Umum (Commercial Bank) à melaksanakan kegiatan usaha scr konvensional/ syariah yg dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran • Bank Perkreditan Rakyat (BPR) à melaksanakan kegiatan usaha scr konvensional/ syariah yg dalam kegiatannya !dak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
22
JENIS BANK2 Berdasarkan Pemilik 1. Bank Persero (BUMN) : Bank yang sebagian besar/seluruh sahamnya dimiliki pemerintah 2. Bank milik Pemda (BPD) :Bank yang sebagian besar/seluruh sahamnya dimiliki pemerintah daerah 3. Bank milik asing : Bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki asing 4. Bank milik swasta : Bank yang sebagian besar/seluruh sahamnya dimiliki swasta DN 5. Bank campuran : Bank yang sahamnya dimiliki swasta DN dan LN secara kemitraan
23
JENIS BANK3 Berdasarkan Lingkup Operasi: • Bank Devisa : bank yang dalam operasinya dapat melakukan transaksi devisa • Bank Non Devisa : bank yang dalam operasinya 3dak dapat melakukan transaksi devisa
24
JENIS BANK4 Berdasarkan Sistem Operasional • Bank Konvensional: prinsip konvensional • Bank Syariah: prinsip syariah
25
6. SISTEM LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
26
Lembaga Keuangan Non Bank • lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan
27
SEJARAH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK • 1972àmelakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. Tidak boleh menerima dana masy. dalam bentuk giro, deposito dan tab (Kep.men keu 792/MK/IV/12/72 ) • 1988àdapat menerbitkan CD dan mendirikan kantor cabang. Jenis usaha_development type dan investment type (Pakto 27, 1988 ) • 1992àharus menjadi Bank Umum_tidak dikenal lagi LKBB sbg suatu lembaga (UU No 7 1992 dan PP 70 1992)
28
Jenis-jenis LKBB di Indonesia 1. Lembaga Pembiayaan (Multifinance) 2. Perusahaan perasuransian 3. Dana Pensiun (Pension Plan) 4. Perusahaan Efek (Securities company) 5. Reksadana (Mutual Fund) 6. Perusahaan Modal Ventura 7. Pegadaian
29
• Lembaga Pembiayaan (Mul3finance) à badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan Xdak menarik dana secara langsung dari masyarakat. • Perusahaan Perasuransian à Perusahaan yang melakukan usaha bidang asuransi dan reasuransi • Dana Pensiun (Pensiuon Fund) à badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun • Perusahaan Efek (Securi3es Company) à perusahaan yg bergerak di bidang penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi
30
• Reksa Dana (Mutual Fund) à perusahaan yg menginvestasikan dana masyarakat pada portofolio efek • Modal Ventura (Venture Capital) à usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu • Pegadaian à lembaga yang menyalurkan pinjaman dengan pengikatan cara gadai
31