SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH Perguruan Tinggi Perguruan TInngui
Halaman |1
LATAR BELAKANG Sebelum tahun 2001, sistem fiskal di Indonesia masih sangat tersentralisasi dimana pemerintah pusat memegang hampir seluruh basis penerimaan. Dari seluruh basis pajak, cukai, dan eksplorasi sumber daya alam, aliran penerimaan yang masuk ke pemerintah pusat adalah sekitar 90%. Dengan bergulirnya era otonomi daerah yang efektif diberlakukan sejak 2001, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang sangat besar yang mengakibatkan pergeseran alokasi belanja yang cukup besar kepada pemerintah daerah. Namun demikian, pelimpahan kewenangan dari sisi expenditure assignment tersebut ternyata belum disertai dengan penyerahan kewenangan yang memadai dari sisi penerimaan (revenue assignment). Terbatasnya taxing power dan penguasaan pajak-pajak yang cukup potensial oleh pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan (PBB), menyebabkan penerimaan asli daerah (PAD) terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sangat kecil kontribusinya. Sebagai gambaran, total PAD dari seluruh daerah hanya sebesar 6% dari total penerimaan domestik pemerintah pusat. Sebagai akibat dari mismatch antara kewenangan pengeluaran dan penerimaan ini, pemerintah daerah menjadi sangat bergantung kepada dana transfer khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan mengkaji basis-basis pajak yang cukup potensial dan secara kriteria tepat untuk dijadikan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan hal tersebut, agenda untuk menyerahkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu basis pajak daerah yang potensial, dipandang sebagai upaya yang tepat. Sampai saat ini, PBB-P2 dan BPHTB masih dipungut oleh pemerintah pusat. Walaupun demikian, penerimaan dari pajak ini hampir seluruhnya dibagihasilkan kepada daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa PBB-P2 dan BPHTB secara implisit merupakan bagian dari penerimaan asli daerah. Dari sisi jumlah penerimaannya, pajak ini menyumbang 30% dari penerimaan propinsi dan 80% penerimaan kabupaten/kota dari total penerimaan bagi hasil. Dalam prakteknya di dunia, PBB (property taxation) dan BPHTB (transfer tax) diterapkan oleh lebih dari 130 negara yang sebagian besar pengadministrasiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Penerimaan ini setelah berpindah dari dana transfer ke pendapatan daerah ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah daerah, yaitu menyumbang lebih dari 50% terhadap penerimaan daerah. Berdasarkan hal itu, pendaerahan PBB-P2 dan BPHTB tentu saja diharapkan dapat secara langsung meningkatkan penerimaan asli daerah. Agenda pendaerahan PBB-P2 & BPHTB ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta aturan pelaksanaan yaitu:
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 186/PMK.07/2010 -53 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 213/PMK.07/2010 -58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB sebagai Pajak Daerah; Permendagri nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan BPHTB; Peraturan Menteri Keuangan nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan PBB-P2.
Dengan masa peralihan selama 4 (empat) tahun untuk PBB-P2 dan setahun untuk BPHTB, Pemerintah Pusat harus dapat menyerahkan kewenangan BPHTB dan PBB-P2 sektor pedesaan dan perkotaan kepada seluruh kabupaten/kota. Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa agenda pendaerahan ini merupakan sebuah pekerjaan besar. Selain akan dihadapkan beberapa kendala, rencana ini juga membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Pengadministrasian PBB-P2 dan BPHTB tidak hanya memerlukan fasilitas dan sistem yang memadai, tetapi yang lebih penting adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) di pemerintah kabupaten/kota yang nantinya akan melaksanakan pengadministrasian PBB-P2/BPHTB secara otonom. Untuk mempersiapkan seluruh sistem, infrastruktur dan SDM yang handal yang dibutuhkan dalam rencana pendaerahan BPHTB sekaligus mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul, maka kegiatan ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.
MAKSUD DAN TUJUAN Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terutama untuk penyiapan infrastruktur, sistem dan SDM yang siap melaksanakan administrasi dan pelayanan PBB di tahun 2013. Tujuan secara rinci dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Melaksanakan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 terutama pasal 85 sampai dengan pasal 93, yang mengatur BPHTB yang harus dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota paling lambat 1 Januari 2011. Membangun suatu sistem BPHTB dan PBB-P2 yang baru dan saling terintegrasi, yang didalamnya terdiri dari modul pendataan/registrasi, verifikasi, pemeriksaan, penagihan, penerimaan/pembayaran, restitusi/kompensasi dan pelaporan yang handal. Sistem ini selain akan terintegrasi dengan Pemerintah Daerah juga dengan Kementerian Keuangan, BPN dan pihak perbankan. Pemerintah Daerah dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi di sisi wajib pajak daerah maupun objek pajak daerah lainnya (seperti Izin Mendirikan Bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran) dengan menggunakan database yang akan dimigrasikan dan sistem dibangun ini. Meningkatkan pelayanan yang telah diterima oleh wajib pajak bumi dan bangunan selama ini, proyek ini akan mencoba untuk membuat wajib pajak lebih dapat berperan
Halaman |1
serta secara aktif dalam pendataan/registrasi dan pembayaran objek pajak yang mereka miliki. Sehingga data lebih up-to-date, serta lebih memangkas proses bisnis yang ada, dimana petugas pemda hanya dapat melakukan verifikasi SSPD terhadap objek pajak secara remote. Mengembangkan sistem pembayaran yang lebih dapat diandalkan, lebih luas, sederhana tapi accountable. Dengan bantuan sistem perbankan dan sistem EDC (Electronic Data Capture) pembayaran akan lebih transparan, efisien dan mudah dalam monitoring pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
Untuk tahap kedua dan selanjutnya sistem ini akan disinkronisasikan dengan sistem PBB-P2 sehingga akan memudahkan SDM Pemerintah Daerah dalam memelihara basis data yang sudah menjadi satu.
SASARAN KEGIATAN Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, pada dasarnya sasaran dari kegiatan ini adalah:
Tersedianya sistem Administrasi PBB dan BPHTB yang saling terintegrasi. Tersedianya sistem pembayaran (payment system) yang bersifat host-to-host dengan bank yang ditunjuk. Serta sistem pembayaran online yang tersedia di setiap kecamatan dan kelurahan untuk PBB, sehingga Dinas dapat memantau setiap saat perkembangan pembayaran yang terjadi. Tersedianya Sistem Informasi Geografis yang dapat digunakan untuk melakukan analisa data PBB baik untuk analisa pembayaran maupun analisa lainnya yang dihubungkan dengan peta spatial dan data PBB.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup dari pekerjaan ini meliputi :
Survey lokasi dan stakeholder
Melakukan survey terhadap masing-masing stakeholder yang akan menggunakan aplikasi ini antara lain seperti pihak Dinas Pendapatan, BPN, PPAT/Notaris, Lurah/Camat, dan pihak perbankan. Dilihat kemungkinan juga untuk dilakukan pengiriman data secara online baik menggunakan teknologi GPRS maupun menggunakan teknologi lainnya.
Analisa permasalahan Melakukan analisa permasalahan yang mungkin ada baik terhadap aplikasi, sumber daya manusia, maupun terhadap rencana implementasi setelah melihat kondisi lapangan sebagai hasil survey lokasi yang telah dilakukan,Merumuskan pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan tersebut, Menentukan langkah-langkah atau rencana kerja untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut, Merencanakan metode integrasi data antar aplikasi Design aplikasi
Halaman |2
Melakukan design aplikasi yang dapat manampung siklus BPHTB dan PBB serta melakukan integrasi dengan keduanya.
Pengembangan aplikasi
Melakukan coding program terhadap aplikasi tersebut
Testing aplikasi
Melakukan testing aplikasi untuk melakukan sinkronisasi data, Melakukan quality control terhadap aplikasi untuk memberikan masukan guna penyempurnaan terhadap aplikasi
Dokumentasi aplikasi
Membuat dokumentasi aplikasi, Membuat user manual
Instalasi aplikasi
Melakukan proses instalasi aplikasi di pusat data, selanjutnya adalah kegiatan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi PBB dan BPHTB di seluruh stakeholder.
Training penggunaan aplikasi Melakukan pelatihan terhadap user mengenai cara mengoperasikan aplikasi Training alur pengiriman data Melakukan pelatihan untuk stake holder mulai dari pihak internal (Dinas Pendapatan) dan pihak external seperti BPN, PPAT/Notaris, Lurah/Camat dan perbankan. Pemeliharaan database Melakukan proses backup data secara periodik Memperbaiki database bila mengalami kerusakan dan melakukan data restore Pemeliharaan data Melakukan pemeliharaan terhadap akurasi dan validitas data Melakukan pengecekan data apabila terjadi kesalahan data Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan Memberikan laporan evaluasi kinerja secara periodik
OUTCOME Hasil keluaran yang akan dihasilkan kegiatan ini adalah : 1. Sistem administrasi PBB dan BPHTB berlokasi di Dinas Pendapatan yang terintegrasi dengan pihak perbankan, PPAT, Kantor Pertanahan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan wajib pajak dengan secure system menggunakan Certificate Authority khusus; 2. Sistem pelayanan yang bisa diakses oleh UPT, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dengan secure system menggunakan Certificate Authority khusus; Halaman |3
3. Sistem pembayaran online yang bisa diakses oleh UPT, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dengan secure system menggunakan Certificate Authority khusus, yang dananya akan dikelola salah satu bank yang ditunjuk; 4. Sistem Host to host payment dengan perbankan (Bank BJB, BNI, BTN) ; 5. Sistem Informasi Geografis yang berisi peta blok yang terintegrasi dengan database PBB.
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah 7 (tujuh) bulan.
TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN Persyaratan tenaga ahli yang diajukan diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Team Leader, A. Tingkat Pendidikan : S1 Informatika/Komputer/Industri/Elektro, B. 8 tahun, pengalaman sebagai Team Leader pembangunan aplikasi dengan minimal dalam 1 proyek pengembangan aplikasi sejenis seperti Aplikasi Pendapatan Daerah maupun Perpajakan lainnya. C. Jumlah = 1(satu) orang. D. Frekuensi = 7 (tujuh) Bulan. o Layanan Transaksi Pembayaran PBB BPHTB Online Bank (termasuk rekonsiliasi bank) 1. Ahli Koneksi & Payment Gateway, S1 Informatika/Komputer, pengalaman 5 tahun a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 2. Ahli Database, S1 Informatika/Komputer, pengalaman 5 tahun a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan
o Pelatihan Sistem PBB BPHTB Online 1. Trainer PBB , S1 Informatika/Komputer/Ekonomi, pengalaman 5 tahun a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 1½ (satu setengah) Bulan 2. Trainer BPHTB , S1 Informatika/Komputer/Ekonomi, pengalaman 5 tahun a) Jumlah = 1(satu) orang. Halaman |4
b) Frekuensi = 1 (satu) Bulan 3. Trainer Jaringan & Payment Gateway, S1 Informatika/Komputer, pengalaman 5 tahun a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 1 (satu) Bulan 4. Asisten Trainer, S1 Informatika/Komputer/ekonomi, pengalaman 3 tahun a) Jumlah = 3 (tiga) orang. b) Frekuensi = 1 (satu) Bulan o Aplikasi BPHTB 1. Business Analyst, S1 Ekonomi/Akuntansi/Perpajakan/Informatika, 5 tahun, pengalaman sebagai Business Analyst pembangunan aplikasi perpajakan/pendapatan dengan minimal dalam 1 proyek pengembangan aplikasi sejenis seperti Aplikasi Pendapatan Daerah maupun Perpajakan lainnya. a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 2. Sistem Analyst, S1 Informatika/Komputer/Elektro, 5 tahun, pengalaman sebagai Sistem Analyst pembangunan aplikasi dengan minimal dalam 1 proyek pengembangan aplikasi sejenis seperti Aplikasi Pendapatan Daerah maupun Perpajakan lainnya. a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 3. Web Developer, S1 Informatika/Komputer/Pendidikan Informatika/Komputer, pengalaman 5 tahun a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 4. Ahli Database, S1 Informatika/Komputer Pendidikan Informatika/Komputer, pengalaman 5 tahun a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 5. Ahli Integrasi, S1 Informatika/Komputer/Elektro, pengalaman 5 tahun a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan o APLIKASI PBB : 1. Business Analyst, S1 Ekonomi/Perpajakan/Informatika, 5 tahun, pengalaman sebagai Business Analyst pembangunan aplikasi perpajakan/pendapatan dengan Halaman |5
minimal dalam 1 proyek pengembangan aplikasi sejenis seperti Aplikasi Pendapatan Daerah maupun Perpajakan lainnya. a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 2. Sistem Analyst, S1 Informatika/Komputer, 5 tahun, pengalaman sebagai Sistem Analyst pembangunan aplikasi dengan minimal dalam 1 proyek pengembangan aplikasi sejenis seperti Aplikasi Pendapatan Daerah maupun Perpajakan lainnya. a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 3. Web Developer, S1 Informatika/Komputer, pengalaman 5 tahun. a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 4. Ahli Database, S1 Informatika/Komputer, pengalaman 5 tahun, pengalaman sebagai Database Expert dalam pembangunan aplikasi dengan minimal dalam 1 proyek pengembangan aplikasi sejenis seperti Aplikasi Pendapatan Daerah maupun Perpajakan lainnya. a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 5. Ahli Integrasi, S1 Informatika/Komputer, pengalaman 5 tahun, pengalaman sebagai Ahli Integrasi dalam pembangunan aplikasi dengan minimal dalam 1 proyek pengembangan aplikasi sejenis seperti Aplikasi Pendapatan Daerah maupun Perpajakan lainnya. a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 6. Ahli Pajak Daerah, S2 Ekonomi/Manajemen, pengalaman 5 tahun, pengalaman sebagai Ahli Pajak Daerah bidang kebijakan perpajakan terutama pajak daerah. Minimal pernah melakukan asistensi terhadap 1 (satu) pemerintah daerah. a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 7. Ahli GIS/Remote Sensing, S1 Informatika/Komputer/Geodesi/Geografi, pengalaman 3 tahun, pengalaman sebagai GIS Expert dalam pembangunan aplikasi dengan minimal dalam 1 proyek pengembangan aplikasi sejenis seperti Aplikasi Pendapatan Daerah maupun Perpajakan lainnya. a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 8. Asisten Database, D3 Informatika/Komputer, pengalaman 3 tahun, pengalaman sebagai Database Expert dalam pembangunan aplikasi dengan minimal dalam 1 proyek pengembangan aplikasi sejenis seperti Aplikasi Pendapatan Daerah maupun Perpajakan lainnya. Halaman |6
a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 9. Ahli Koneksi & Payment Gateway, S1 Informatika/Komputer, pengalaman 2 tahun a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan 10. Asisten Bisnis Analis, D3 Informatika/Komputer, pengalaman 3 tahun, pengalaman sebagai Bisnis Analis dalam pembangunan aplikasi dengan minimal dalam 1 proyek pengembangan aplikasi sejenis seperti Aplikasi Pendapatan Daerah maupun Perpajakan lainnya. a) Jumlah = 1(satu) orang. b) Frekuensi = 7(tujuh) Bulan o TEKNISI 1. Teknisi , D3 lulusan informatika/computer a) Jumlah = 4(empat) orang. b) Frekuensi = @ 6(enam) Bulan
METODOLOGI Realisasi sebuah konsep sistem informasi yang kompleks membutuhkan suatu konsentrasi kerja yang sangat serius. Tanpa adanya hal tersebut, konsep sistem informasi ini sangat rawan terhadap kesalahan dan cacat implementasi. Jika ini terjadi, maka output informasi yang ada akan menjadi tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya menjadi tujuan dari penggunaan aplikasi ini. Suatu siklus lengkap perancangan sistem informasi terdiri dari beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut akan dimulai setelah adanya suatu kesepakatan mengenai project yang akan dijalankan. Secara garis besar, tahapan yang diperlukan dalam siklus perancangan sistem informasi yaitu : 1. Initiating 2. Planning a. Organizational Planning b. Communication Planning c. Quality Planning Halaman |7
d. Risk Planning Perencanaan-perencanaan tersebut akan dibandingkan kembali terhadap ruang lingkup project, sehingga semua perencanaan tersebut akan mendukung dan menghasilkan apa yang ingin dicapai pada saat akhir project. 3. Executing a. Scope Verification b. Information Distribution c. Quality Assurance 4. Controlling 5. Closing Metodologi yang digunakan untuk tahapan kegiatan ini secara dasar menggunakan metode Systems Development Life Cycle ( SDLC ). Metode ini terdiri dari : 1. Definition Phase a) Feasibility Analysis b) Requirement Definitions 2. Construction Phase a) System Design b) System Building c) System Testing d) Documentation 3. Implementation Phase a) Installation b) Operations c) Training d) Maintenance
Halaman |8
SISTEM PENGELOLAAN BPHTB & PBB A.
Sistem Pengelolaan BPHTB
I. Paket Aplikasi Manajemen Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB), memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan data jual-beli objek pajak secara online atau dengan datang langsung ke kantor pelayanan BPHTB yang disediakan oleh Dispenda. Modul-modul yang terdapat dalam aplikasi ini adalah :
Modul Registrasi, yang menangani fungsi-fungsi berikut : o
Pendaftaran wajib pajak / PPAT
o
Verifikasi pendaftaran
o
Approval
Modul Manajemen Pengguna (Wajib Pajak/PPAT), yang menangani fungsi-fungsi berikut : o
Perubahan profil
o
Perubahan data keamanan
o
Sejarah transaksi
Halaman |9
Modul Input SSPD BPHTB, yang menangani fungsi-fungsi berikut : o o o
Input SSPD BPHTB Baru Perubahan data SSPD BPHTB Pencetakan SSPD BPHTB
II. Paket Aplikasi Verifikasi, memungkinkan Dispenda untuk melakukan verifikasi atas laporan data Surat Setoran BPHTB (SSB) beserta pembayarannya. Melalui aplikasi ini pula Dispenda dapat menghasilkan laporan-laporan harian, bulanan, dan lainnya untuk keperluan administratif. Modul-modul yang terdapat dalam aplikasi ini adalah :
Modul Monitoring dan Verifikasi, yang menangani fungsi-fungsi berikut : o o o
Antarmuka ke pengguna dalam bentuk Tabular Integrasi dengan data PBB Integrasi dengan data pembayaran
Modul Pelaporan, yang menangani fungsi-fungsi berikut : o Laporan transaksi harian, untuk keperluan rekonsiliasi dengan bank / payment switching. o Laporan harian o Laporan bulanan o Laporan tahunan o Laporan berbentuk dashboard dalam periode waktu tertentu
III.
Paket Aplikasi Loket Pembayaran beserta sambungan ke payment switching, memungkinkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara online pada bank-bank yang ditunjuk dan loket-loket pembayaran yang dibuat oleh Dispenda. Fungsi-fungsi yang termasuk dalam paket ini adalah :
Aplikasi loket pembayaran, memungkinkan Dispenda untuk membuka loketloket pembayaran sendiri di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi ini adalah : o o o o
o
Inquiry data transaksi Pembayaran Pencetakan struk Laporan per loket Harian Bulanan Real time messaging dengan payment switching
Penyediaan antarmuka standar ke bank berkaitan dengan transaksi BPHTB. Antarmuka ini selanjutnya akan digunakan oleh bank untuk menambahkan
H a l a m a n | 10
modul pembayaran BPHTB di internal sistem bank tersebut. Untuk keperluan ini bank yang ditunjuk dapat lebih dari 1 bank.
Layanan Sistem Payment Gateway, memungkinkan data transaksi yang ada (daftar laporan BPHTB) dapat dikenali oleh sistem pembayaran. Protokol yang digunakan adalah ISO8583 yang merupakan standar protokol untuk sistem pembayaran.
KEGIATAN Pemasangan sistem PBB online Modul yang tersedia di sistem PBB Online ini antara lain : Modul Pendaftaran/Pendataan (Administrasi PBB 1)
Pengisian atau perubahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP/LSPOP) bisa dilakukan secara manual dan online dari meja wajib pajak atau kiosk yang akan dipasang di masing-masing kelurahan/keccamatan. Dengan modul tambahan GIS akan akan memudahkan untuk memetakan objek pajak mana yang belum memasukkan SPOP atau belum terdaftar di sistem. Modul Penilaian (Administrasi PBB 2)
Penilaian merupakan proses yang terberat dalam siklus PBB, dengan modul ini penilaian terhadap objek pajak berupa tanah dan bangunan akan lebih mudah. Dimungkinkan juga pihak selain DINAS PENDAPATAN seperti Dinas PU/Kimpraswil yang lebih ahli untuk dapat melakukan input data harga komponen bangunan, sehingga pekerjaan penilai lebih mudah, dengan lebih fokus ke detail objek pajak dan tanah saja. Modul Penetapan (Administrasi PBB 3)
Proses ini paling sederhana, namun waktu penyelesaian pencetakan SPPT/SSPD yang cepat sangatlah diperlukan disini, sehingga masyarakat/wajib pajak segera dapat mengetahui besaran PBB yang harus mereka bayar. Modul ini sudah sangatlah terbuka, bisa menggunakan kertas, SMS ataupun melalui internet (pbb.pemda.go.id). Ditambah lagi wajib pajak ketika kehilangan SPPT mereka, bisa datang ke kantor kelurahan atau kantor POS untuk mencetak ulang.
H a l a m a n | 11
Modul Penagihan (Administrasi PBB 4)
Modul penagihan disini sebenarnya bisa digabungkan ke dalam sistem payment online, namun apabila daerah menginginkan tambahan fasilitas yaitu pengiriman himbauan pembayaran kepada wajib pajak, Pemberitahuan jatuh tempo, Kegiatan penagihan akhir, dapat dimasukan ke dalam modul ini. Outputnya adalah berupa surat, email, SMS ataupun notifikasi by phone; Modul Payment Online (Administrasi PBB 5)
Ini modul yang paling penting, karena sebagus apapun sistem yang dibangun namun mengalami kendala ketika proses pembayaran, niscaya akan sia-sia. Modul terbaru akan lebih mendekatkan tempat pembayaran (TP) kepada wajib pajak, selain juga transparansi pembayarannya. Hal ini mungkin bisa dilakukan karena wajib pajak bisa melakukan pengecekan pembayaran melalui SMS atau internet. Serupa dengan BPHTB pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui loket pemda, perbankan atau loket-loket yang ditunjuk dengan sistem online dan EDC (Electronic Data Capture). Dengan modul ini, Pemerintah Daerah tidak perlu membangun suatu sistem payment yang terhubung dengan bank umum dan bank daerah, karena cukup mahal biaya investasinya, cukup dengan satu MoU sudah mendapatkan semua sistem payment online. Paket Aplikasi Loket Pembayaran beserta sambungan ke payment switching, memungkinkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara online pada bankbank yang ditunjuk dan loket-loket pembayaran yang dibuat oleh Dispenda. Fungsifungsi yang termasuk dalam paket ini adalah :
Aplikasi loket pembayaran, memungkinkan Dispenda untuk membuka loket-loket pembayaran sendiri di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi ini adalah : o Inquiry data transaksi o Pembayaran o Pencetakan struk o Laporan per loket
Harian
Bulanan
o
Real time messaging dengan payment switching
Penyediaan antarmuka standar ke bank berkaitan dengan transaksi PBB-P2. Antarmuka ini selanjutnya akan digunakan oleh bank untuk menambahkan modul pembayaran PBB-P2 di internal sistem bank tersebut. Untuk keperluan ini bank yang ditunjuk dapat lebih dari 1 bank.
H a l a m a n | 12
Layanan Sistem Payment Gateway, memungkinkan data transaksi yang ada dapat dikenali oleh sistem pembayaran. Protokol yang digunakan adalah ISO8583 yang merupakan standar protokol untuk sistem pembayaran. Metode yang dipakai adalah host-to-host.
Modul Pelayanan (Administrasi PBB 6)
Modul berupa : pelayanan PBB meliputi permohonan SK-NJOP, Surat Keterangan Lunas PBB, Penggabungan atau Pemecahan NOP, keberatan, pengurangan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan BPHTB/STPD; pelayanan PBB meliputi pengurangan denda administrasi, permohonan keberatan, pengurangan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB/STPD PBB Pedesaan dan Perkotaan; Modul Reporting/Early Warning
Proses pelaporan akan lebih cepat baik itu untuk konsumsi bulanan maupun laporan perdetik, sehingga diharapan dapat lebih memberikan kejelasan dan kemudahan dalan membantu para pengambil suatu kebijakan disisi perpajakan terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Modul Peta PBB
Dengan adanya modul ini, diharapkan akan mendapatkan akurasi data letak Objek Pajak (OP), sehingga lebih memudahkan dalam mengambil suatu kebijakan, terutama dalam menentukan NJOP. Sesuatu dalam hidup ini adalah tidak terencana, bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, badai bisa terjadi kapanpun dimanapun tanpa ada pemberitahuan, begitu juga dengan hal-hal seperti kerusakan dan kerusuhan terjadi begitu cepat menyebabkan bisnis suatu organisasi atau perusahaan tidak memiliki waktu untuk mencegahnya, kondisi downtime ini yang akan menyebabkan kerugian secara materil. Membuat penambahaan Datacenter, di lokasi yang aman dan terpisah digunakan hanya jika terjadi bencana, akan mengurangi efektifitas biaya dari masalah, dan akan menjadi kekuatan untuk menduplikat biaya di lokasi, sumberdaya, link komunikasi dan lainnya akan menghandle semua tugas yang berhubungan dalam mengatur profesional DRC, sehingga pelayanan dapat terus berjalan dan terbebas dari kehilangan data. Maka dibutuhkan pembangunan infrastruktur system DRC (Disaster Recovery Center) untuk system Pengelolaan PBB P2 ini.
H a l a m a n | 13
Data Entry Data NJOP dan PBB-P2 yang akan dijadikan basis data dalam proses verifikasi SSB/SSPD (Surat Setoran pajak Daerah) akan dilakukan oleh tenaga professional yang siap bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Diharapkan modul monitoring dan verifikasi akan lebih up-to-date, apalagi dengan ditambahkannya data pasar dari harga tanah dan bangunan yang dapat dijadikan basis data selain NJOP maka potensi penerimaan BPHTB akan lebih signifikan. Training Training akan diberikan kepada pegawai pemerintah daerah yang akan mengelola sistem PBB-P2 dan BPHTB ini. Peran-peran yang akan dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah tersebut meliputi : administrator, verifikator (kantor), verifikator (lapangan), operator console, dan lain-lain. Penyediaan Sarana & Prasarana Untuk implementasi sistem BPHTB dan PBB ini diperlukan sarana dan prasarana termasuk penyediaan hosting dan jaringan VPN ke payment gateway untuk pembayaran online banking sebagai berikut, Perangkat keras yang tercantum dibawah ini adalah sebagai gambaran saja, adapun pengadaanya telah terakomodir pada rekening belanja modal kegiatan lain di Dinas Pendapatan Kota Serang.
Paket tambahan (optional)
Karena siklus pembayaran PBB adalah setahun sekali, maka insentif PBB sebenarnya tidaklah akan bisa menutup biaya online dan biaya pemeliharaan system PBB itu sendiri. Supaya sistem ini bisa berjalan sepanjang tahun, muncul pemikiran bagaimana mengoptimalkan peran lurah/kepala desa yaitu dengan menyediakan paket usaha tambahan dengan menyediakan jasa penyewaan komputer, GPRS modem dan printer kepada mereka, yang nantinya digunakan untuk : a. Proses pendaftaran dan pendataan PBB. Dengan komputer tersebut dapat digunakan untuk mengakses sistem PBB terutama modul pendaftaran dan pendataan. Sehingga wajib pajak akan merasa lebih dekat ke pelayanan, tidak harus datang ke kantor DPPKAD/Dispenda untuk melakukan proses tersebut yang mungkin jaraknya terlalu jauh dari lokasi mereka. b. Proses pembayaran PBB dan BPHTB Lurah selain dapat menerima pembayaran PBB dan BPHTB yang menjadi tugas pokoknya, mereka juga dapat menjadi binaan dari Bank untuk mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dapat digunakan untuk usaha payment online lainnya seperti Tagihan Listrik, Telpon, PDAM, cicilan kendaraan bermotor, agen pulsa elektrik, tiket pesawat dan kereta api serta pembayaran lainnya. Dengan demikian selain mereka dapat menjalankan tugasnya, mereka mendapatkan fee dari payment online yang mereka kelola. Paket ini bersifat sewa hardware dan biaya koneksi tiap bulan yang dapat diambil dari hasil fee pembayaran online (Listrik, PLN, Pulsa dan lain-lain) perbulan dengan kontrak kerjasama antara lurah/kepala desa dengan penyedia jasa dan Bank.
H a l a m a n | 14
JADWAL KEGIATAN Kegiatan ini akan direncanakan dalam waktu maksimal 7 (Tujuh) bulan diluar proses pengadaan jasa konsultan dan barang, dilanjutkan proses pendampingan, koneksi data dan asistensi selama 12 (dua belas bulan) yang dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
DETAIL SISTEM
H a l a m a n | 15
H a l a m a n | 16
H a l a m a n | 17
INFRASTRUKTUR STANDARD
INFRASTRUKTUR DRC
H a l a m a n | 18
TOPOLOGI PELAYANAN PBB
PORTOFOLIO
H a l a m a n | 19
H a l a m a n | 20
PORTOFOLIO GIS
H a l a m a n | 21
