Sistem Hukum Nur Rois, S.H.,M.H.
Prof. Subekti • “sistem hukum adalah susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang teratur ,terkait, tersusun dalam suatu pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”. • Suatu sistem tidak boleh ada yang saling tumpang tindih maupun bertentangan satu dengan yang lainnya, setiap sistem terdiri dari beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya, sifat sistem ini keseluruhan komponen-komponen bekerja sama dalam hubungan fungsional.
Sistem Hukum
• hukum sebagai suatu sistem bisa disimpulkan sebagai suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan lainnya.
• • • •
Eropa Kontinental ( Civil Law) Anglo Saxon Hukum Adat Hukum Islam
Macam-Macam Sistem Hukum di Dunia
• Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa Daratan yang sering disebut sebagai “Civil Law”, berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Justinianus Abad 6 SM, dikenal sebagai “Corpus Juris Civils”. • Prinsip utama dari sistem hukum Eropa Kontinental ini ialah “ Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip dasar ini dianut mengingat nilai utama hukum dalam sistem ini adalah “kepastian hukum”.
Eropa Kontinental
• Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas wewenangnya”. Putusan hakim dalam perkara hanya mengikat pihak yang berpekara saja ( doktrins Res Ajudicata). • Indonesia mewarisi sistem hukum yang dianut oleh Belanda • Beberapa kodifikasi hukum Belanda masih berlaku di Indonesia misalnya KUHP , KUHPerdata, KUHD.
Eropa Kontinental
• Sistem hukum Anglo Saxon kemudian dikenal dengan sebutan “Anglo Amerika” sering disebut dengan istilah “Common Law” dan Sistem “Unwritten Law” ( Tidak Tertulis). Walaupun sering disebut sebagai unwritten law, hal ini tidak sepenuhnya benar. Alasannya dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis (statutes).
Anglo Saxon
• Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Saxon adalah “putusan-putusan hakim/pengadilan” ( Judicial decisions). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum , prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Disamping putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturanperaturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusanputusan dalam pengadilan. Sumber-sumber hukum itu tidak tersusun secara sistematis dan heirarkhis sebagaimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental.
• Selain itu ada fungsi hakim yang berbeda diantara Eropa Kontinental dengan Anglo Saxon yaitu dalam Sistem Hukum Anglo Saxon hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat, hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis.
Anglo Saxon
• Dalam sistem hukum Anglo Saxon ( Amerika) menganut suatu doktrin yang dikenal dengan istilah “the doctrine of presedent/Stare Decisis” doktrin menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim yang lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden). Dalam hal ini tidak ada putusan hakim lain dari perkara atau putusan hakim yang ada sebelumnya. Jika tidak lagi sesuai dengan zaman maka hakim bisa memutus berbeda berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat (common sense). Oleh karenanya sistem hukum Anglo Saxon ( Amerika) ini sering juga disebut sebagai Case Law.
Anglo Saxon
• Dalam pembagian hukumnya Anglo Saxon membagi kedalam dua bagian besar hukum yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum publik mengatur mengenai wewenang penguasa/negara termasuk hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sedangkan hukum Privat dalam masyarakat Anglo Saxon terkait dengan kaidah-kaidah tentang hak milik ( law of property), hukum tentang orang (law of person), hukum perjanjian ( law of contract ), dan hukum tentang perbuatan melawan hukum ( law of torts) yang seluruhnya tersebar dalam peraturan-peraturan tertulis, kebiasaan, putusan-putusan hakim
Anglo Saxon
• Sistem hukum ini hanya terdapat di Indonesia dan beberapa negara-negara Asia lainnya, istilah hukum adat (Adatrecht) ditemukan oleh Snouck Hurgronje . sementara pengertian hukum adat menurut Mr. C Van Vollenhoven (1928) bahwa hukum masyarakat Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya, pengertian “hukum” lebih luas dari yang dipahami dalam istilah bangsa Eropa.
Hukum Adat
• Hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum ini mempunyai tipe tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang sehingga tolak ukurnya adalah pada kehendak nenek moyang ini. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubahberubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kadang tidak disadari oleh masyarakat sendiri.
• Berdasarkan sumbernya maka hukum adat dibagi kedalam tiga kelompok besar yaitu: 1. hukum adat mengenai tata negara ( tata susunan rakyat ), hukum adat ini mengatur tentang susunan dari ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum ( rechtsgemenschappen) serta susunan dan lingkungan dari dan ketertiban dalam persekutuanpersekutuan hukum ( rechtgemens-chappen) serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan jabatan-jabatan dan pejabatnya. 2. Hukum adat mengenai warga ( hukum warga) terdiri dari: a. b. c. 3.
Hukum pertalian sanak ( perkawinan, waris) Hukum tanah ( hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah) Hukum perhutangan ( hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang benda selain tanah dan jasa ) Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), memuat peraturan-peraturan tentang pelbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu
Hukum Adat
• Yang berperan dalam melaksanakan sistem hukum adat ialah pemuka adat. Pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani, besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat. Adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Pengemuka adat itu dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyrakatnya berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang . peranan ini yang sebenarnya dapat mengubah hukum adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak nenek moyang.
Hukum Adat
• Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dan timbulnya agama Islam. Kemudian berkembang kenegara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual dan kelompok. Bagi Indonesia meskipun sebagian besar beragama Islam pengaruh agama tidak besar dalam bernegara hal ini dikarenakan asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam.
Sistem Hukum Islam
sumber hukum dalam sistem hukum islam 1. Al-Qur’an , yaitu kitab suci yang di wahyukan Allah S.W.T kepada rasulnya Nabi Muhammad S.A.W dengan perantaraan malaikat Jibril. 2. Sunnah Nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau ceritacerita (hadis) mengenai Nabi Muhammad. 3. Ijma, ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja ( berorganisasi) 4. Qiyas ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Cara ini dapat dijelmakan melalui metode ilmu hukum berdasarkan deduksi . hal itu dilakukan dengan menciptakan atau menarik suatu garis hukum baru dari garis hukum lama dengan maksud memberlakukan yang baru itu kepada suatu keadaan karena persamaan yang ada didalamnya.
Hukum Islam
• Sistem hukum islam dalam “hukum fikh” terdiri dari dua kelompok besar yaitu; • Hukum Rohaniah yang lazim disebut “ibadat”, yaitu cara-cara menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan menjalankan ibadah haji. • Hukum duniawi yang terdiri dari a. Hukum muamalat, yaitu hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam bidang jual-beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, hukum perikatan,hak milik, hak kebendaaan dan hubungan ekonomi pada umumnya; b. Nikah, yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban , dasar-dasar perkawinan dan akibat-akibat perkawinan. c. Jinayat, yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.
Hukum Islam
• Dalam perkembangannya lahir cabang hukum baru dalam hukum Islam yaitu; 1. Aqdiyah, yaitu peraturan hukum pengadilan, meliputi kesopanan hakim, saksi, beberapa hak pengadilan, dan caracara memerdekakan budak belian. 2. Al-Khilafah, ialah mengatur mengenai kehidupan bernegara, meliputi bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, kepemimpinan, dan pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain •
Hukum Islam
