SILABI KEJAHATAN LINTAS NEGARA

SILABI KEJAHATAN LINTAS NEGARA A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : KEJAHATAN LINTAS NEGARA STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 SKS PRASYARAT : SEMESTER SAJIAN :5 B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah kejahatan lintas negara merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang kejahatan lintas negara dari berbagai aspek secara komprehensif dalam konteks perkembangan kejahatan di lingkup internasional. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kejahatan yang secara faktual terjadi di masyarakat dalam bentuk kejahatan lintas negara yang teorganisir yang mencakup pengkajian tentang konsep kejahatan lintas negara, karakteristik dan tipe kejahatan lintas negara, konvensi PBB mengenai kejahatan lintas negara, dan upaya penanggulangan dan penyelesaian kejahatan lintas negara. D. LEVEL KOMPETENSI 1. PENGANTAR ( 1X PERTEMUAN) a. Latar belakang dan sejarah perkembangan kejahatan lintas negara b. Pengertian tentang kejahatan lintas negara c. Tujuan dan manfaat mempelajari kejahatan lintas negara d. Ruang lingkup kejahatan lintas negara 2. Faktor pendorong kejahatan lintas negara (1X PERTEMUAN) a. Globalisasi, b. Perkembangan IPTEK, c. Migrasi/Pergerakan manusia, d. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil 3. KARAKTERISTIK KEJAHATAN LINTAS NEGARA (1X PERTEMUAN) a. Keterkaitan antara kejahatan lintas negara dengan kejahatan internasional b. Anatomi/karakteristik kejahatan lintas negara 4. KONVENSI PBB MENGENAI KEJAHATAN LINTAS NEGARA TERORGANISIR (UNITED NATIONS CONVENTION ON TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME-UNTOC) (1X PERTEMUAN) a. Tujuan konvensi b. Prinsip konvensi c. Ruang lingkup konvensi

1

5. TIPE-TIPE KEJAHATAN LINTAS NEGARA (1X PERTEMUAN) a. Berdasarkan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) b. Berdasarkan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN PACTC) 6. Perbandingan Pengaturan Konvensi PBB tentang Kejahatan lintas negara (1X PERTEMUAN) a. Negara-negara ASEAN b. Negara-negara Eropa 7. KEJAHATAN NARKOTIKA (DRUGS TRAFFICKING) (1X PERTEMUAN) a. Pengertian kejahatan narkotika b. Berbagai peraturan tentang kejahatan narkotika dalam hukum positif dan hukum internasional c. Analisa kasus tentang narkotika 8. KEJAHATAN PENYELUNDUPAN MIGRAN (PEOPLE SMUGGLING)(1X PERTEMUAN) a. Pengertian penyelundupan migran b. Berbagai peraturan tentang kejahatan penyelundupan migran dalam hukum positif dan hukum internasional c. Analisa kasus tentang penyelundupan migran 9. KEJAHATAN PRODUKSI DAN PERDAGANGAN GELAP SENJATA API (ARMS TRAFFICKING) (1X PERTEMUAN) a. Pengertian tentang produksi dan perdagangan gelap senjata api b. Berbagai peraturan tentang produksi dan perdagangan gelap senjata api dalam hukum positif dan hukum internasional c. Analisa kasus tentang produksi dan perdagangan gelap senjata api 10. KEJAHATAN TERORISME (TERRORISM)(2X PERTEMUAN) a. Pengertian terorisme b. Faktor penyebab terorisme c. Modus operandi terorisme d. Berbagai peraturan tentang terorisme dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional e. Dinamika dasar hukum penindakan pelaku terorisme f. Tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang terkait g. Kekhususan dalam acara penanganan perkara terorisme h. Hak pelaku terorisme i. Analisa kasus tentang terorisme 11. KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME)(2X PERTEMUAN) a. Pengertian kejahatan mayantara b. Pengaturan kejahatan mayantara dalam hukum positif Indonesia (UU ITE) c. Analisa kasus tentang kejahatan mayantara 12. UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENYELESAIAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA (1X PERTEMUAN) 2

a. Bantuan hukum timbal balik (Mutual legal assistance) b. Penguatan kerjasama penegakan hukum antar negara (Joint investigation/Task Force) c. Pelatihan dan bantuan teknis antar negara (Training and technical Assistance)

DAFTAR PUSTAKA 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. Chawla, Sandeep and Pietschmann, Thomas (2005) “Drug Trafficking as a Transnational Crime” in Reichel, ed, Handbook of Transnational Crime and Justice, pp. 160-180; 9. Chin, Ko-Lin (2009) The Golden Triangle: Inside Southeast Asia’s Drug Trade (Cornell UP); 10. Schloenhardt, Andreas (2002) Organised Crime and Migrant Smuggling (Canberra: Australian Institute of Criminology) [Research and Public Policy Series no. 44]; 11. Schloenhardt, Andreas (2008) “Illegal Migration and Migrant Smuggling in the AsiaPacific: Balancing Regional Security and Human Rights” in Melissa Curley and Wong Siu-lun, eds Security and Migration in Asia: The Dynamics of Securitisation (London: Routledge); 12. Arsovska, Jana and Panos Kostakos (2008) “Illicit arms trafficking and the limits of rational choice theory: the case of the Balkans” Trends in Organized Crime, 11(4), 35278 13. (Bruce Hoffman, Inside Terrorism. New York : Columbia University Press, 2006 14. Rohan Gunaratna, Inside al Qaeda: Global Network of Terror. New York: Berkley Trade; Rei Sub edition) 15. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 16. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi; 17. Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi; 18. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 3

19. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; 20. Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dan Masalah Pidana; 21. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. SATUAN ACARA PERKULIAHAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : KEJAHATAN LINTAS NEGARA STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 SKS PRASYARAT : SEMESTER SAJIAN :5 B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah kejahatan lintas negara merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang kejahatan lintas negara dari berbagai aspek secara komprehensif dalam konteks perkembangan kejahatan di lingkup internasional. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kejahatan yang secara faktual terjadi di masyarakat dalam bentuk kejahatan lintas negara yang teorganisir yang mencakup pengkajian tentang konsep kejahatan lintas negara, karakteristik dan tipe kejahatan lintas negara, konvensi PBB mengenai kejahatan lintas negara, dan upaya penanggulangan dan penyelesaian kejahatan lintas negara. D. SATUAN ACARA PERKULIAHAN D. 1. Mata Kuliah: Kejahatan Lintas Negara

LEVEL KOMPETENSI I PENGANTAR DAN KONTRAK BELAJAR

Waktu: Minggu I / Pertemuan ke-1

4

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian tentang kejahatan lintas negara -

Menurut Konvensi

-

Menurut para ahli

b. Latar belakang dan sejarah perkembangan kejahatan lintas negara -

Latar belakang munculnya kejahatan lintas negara yang terorganisasi

-

Sejarah perkembangan kejahatan lintas negara di dunia

c. Tujuan dan manfaat mempelajari kejahatan lintas negara d. Ruang lingkup kejahatan lintas negara -

Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi;

-

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-

U ndang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001;

-

U ndang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

-

U ndang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003;

-

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

-

Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dan Masalah Pidana;

-

Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

-

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

e. Kontrak belajar

5

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan b. Ruang lingkup perkuliahan c. Pengenalan kejahatan lintas negara

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya serta perkembangan kejahatan lintas negara b. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran kejahatan lintas negara METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi kuliah kejahatan lintas negara.

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam meresume materi kuliah serta berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)

6

7

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. Chawla, Sandeep and Pietschmann, Thomas (2005) “Drug Trafficking as a Transnational Crime” in Reichel, ed, Handbook of Transnational Crime and Justice, pp. 160-180; 9. Chin, Ko-Lin (2009) The Golden Triangle: Inside Southeast Asia’s Drug Trade (Cornell UP); 10. Schloenhardt, Andreas (2002) Organised Crime and Migrant Smuggling (Canberra: Australian Institute of Criminology) [Research and Public Policy Series no. 44]; 11. Schloenhardt, Andreas (2008) “Illegal Migration and Migrant Smuggling in the Asia-Pacific: Balancing Regional Security and Human Rights” in Melissa Curley and Wong Siu-lun, eds Security and Migration in Asia: The Dynamics of Securitisation (London: Routledge); 12. Arsovska, Jana and Panos Kostakos (2008) “Illicit arms trafficking and the limits of rational choice theory: the case of the Balkans” Trends in Organized Crime, 11(4), 352-78 13. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 14. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 8 yang Terorganisasi; Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dan Masalah Pidana;

D. 2. Mata Kuliah: Kejahatan Lintas Negara

LEVEL KOMPETENSI II FAKTOR PENDORONG KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Waktu: Minggu II / Pertemuan ke-2

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Globalisasi, b. Perkembangan IPTEK, c. Migrasi/Pergerakan manusia, d. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil

TUJUAN PEMBELAJARAN : Pengenalan faktor pendorong kejahatan lintas negara

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor pendorong kejahatan lintas Negara b. Mahasiswa dapat memberikan contoh kasus terhadap masing-masing factor pendorong.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi kuliah kejahatan lintas negara. EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam meresume materi kuliah serta berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)

9

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. Chawla, Sandeep and Pietschmann, Thomas (2005) “Drug Trafficking as a Transnational Crime” in Reichel, ed, Handbook of Transnational Crime and Justice, pp. 160-180; 9. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 10. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi;

10


LEVEL KOMPETENSI III KARAKTERISTIK KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Waktu: Minggu III / Pertemuan ke-3

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Keterkaitan antara kejahatan lintas negara dengan kejahatan internasional b. Anatomi/karakteristik kejahatan lintas negara

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pemahaman tentang keterkaitan antara kejahatan lintas negara dengan kejahatan internasional b. Pengenalan anatomi/karakteristik kejahatan lintas Negara

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang keterkaitan antara kejahatan lintas negara dengan kejahatan internasional b. Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi/karakteristik kejahatan lintas Negara


11

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. Chawla, Sandeep and Pietschmann, Thomas (2005) “Drug Trafficking as a Transnational Crime” in Reichel, ed, Handbook of Transnational Crime and Justice, pp. 160-180; 9. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 10. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi;

12


LEVEL KOMPETENSI IV KONVENSI PBB MENGENAI KEJAHATAN LINTAS NEGARA TERORGANISIR (UNITED NATIONS CONVENTION ON TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME-UNTOC

Waktu: Minggu IV / Pertemuan ke-4

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Tujuan konvensi b. Prinsip konvensi c. Ruang lingkup konvensi

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pengenalan tujuan dan maksud konvensi b. Pemahaman tentang prinsip konvensi c. Pengenalan tentang ruang lingkup konvensi

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang tujuan dan maksud konvensi b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang prinsip konvensi c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ruang lingkup konvensi


13

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 9. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi;

14


LEVEL KOMPETENSI V TIPE-TIPE KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Waktu: Minggu V / Pertemuan ke-5

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Tipe-tipe kejahatan lintas negara berdasarkan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC): 1. pencucian uang; 2. korupsi; 3. perdagangan manusia; 4. penyelundupan migrant; dan 5. perdagangan gelap senjata api. b. Tipe-tipe kejahatan lintas negara berdasarkan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN PACTC): 1. perdagangan gelap narkoba; 2. perdagangan manusia; 3. pembajakan laut; 4. penyelundupan senjata; 5. pencucian uang; 6. terorisme; 7. kejahatan ekonomi internasional; dan 8. cyber crime

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pengenalan tipe-tipe kejahatan berdasarkan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) b. Pengenalan tipe-tipe kejahatan berdasarkan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN PACT)

15

INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa dapat menjelaskan tentang tipe-tipe kejahatan


16

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 9. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

17


LEVEL KOMPETENSI VI PERBANDINGAN PENGATURAN KONVENSI PBB TENTANG KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Waktu: Minggu VI / Pertemuan ke-6

SUB-SUB KOMPETENSI : Perbandingan pengaturan konvensi PBB tentang kejahatan lintas negara menurut: a. Negara-negara ASEAN b. Negara-negara Eropa

TUJUAN PEMBELAJARAN : Perbandingan pengaturan konvensi PBB tentang kejahatan lintas negara menurut: a. Negara-negara ASEAN b. Negara-negara Eropa

INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbandingan pengaturan konvensi PBB tentang kejahatan lintas negara menurut negara-negara Asean dan Eropa.


18


19


LEVEL KOMPETENSI VII KEJAHATAN NARKOTIKA (DRUGS TRAFFICKING)

Waktu: Minggu VII / Pertemuan ke-7

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian kejahatan narkotika b. Berbagai peraturan tentang kejahatan narkotika dalam hukum positif dan hukum internasional c. Analisa kasus tentang narkotika

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pengenalan tentang pengertian kejahatan narkotika b. Pemahaman tentang berbagai peraturan tentang kejahatan narkotika dalam hukum positif dan hukum internasional c. Pengenalan terhadap kasus-kasus tentang narkotika

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian kejahatan narkotika b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai peraturan tentang kejahatan narkotika dalam hukum positif dan hukum internasional c. Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus tentang narkotika

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi kuliah kejahatan lintas negara.


20

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. Chawla, Sandeep and Pietschmann, Thomas (2005) “Drug Trafficking as a Transnational Crime” in Reichel, ed, Handbook of Transnational Crime and Justice, pp. 160-180; 9. Chin, Ko-Lin (2009) The Golden Triangle: Inside Southeast Asia’s Drug Trade (Cornell UP); 10. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 11. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi; 12. Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi; 13. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 14. Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dan Masalah Pidana; 15. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

21


LEVEL KOMPETENSI VIII KEJAHATAN PENYELUNDUPAN MIGRAN (PEOPLE SMUGGLING)

Waktu: Minggu VIII / Pertemuan ke-8

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian penyelundupan migran b. Berbagai peraturan tentang kejahatan penyelundupan migran dalam hukum positif dan hukum internasional c. Analisa kasus tentang penyelundupan migran

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pemahaman tentang pengertian penyelundupan migran b. Pengenalan tentang berbagai peraturan tentang kejahatan penyelundupan migran dalam hukum positif dan hukum internasional c. Pengenalan tentang kasus penyelundupan migran

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengertian penyelundupan migran b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai peraturan tentang kejahatan penyelundupan migran dalam hukum positif dan hukum internasional c. Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus penyelundupan migran



22

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. Schloenhardt, Andreas (2002) Organised Crime and Migrant Smuggling (Canberra: Australian Institute of Criminology) [Research and Public Policy Series no. 44]; 9. Schloenhardt, Andreas (2008) “Illegal Migration and Migrant Smuggling in the Asia-Pacific: Balancing Regional Security and Human Rights” in Melissa Curley and Wong Siu-lun, eds Security and Migration in Asia: The Dynamics of Securitisation (London: Routledge); 10. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 11. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi; 12. Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi;

23


LEVEL KOMPETENSI IX KEJAHATAN PRODUKSI DAN PERDAGANGAN GELAP SENJATA API (ARMS TRAFFICKING)

Waktu: Minggu IX / Pertemuan ke-9

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian tentang produksi dan perdagangan gelap senjata api b. Berbagai peraturan tentang produksi dan perdagangan gelap senjata api dalam hukum positif dan hukum internasional c. Analisa kasus tentang produksi dan perdagangan gelap senjata api

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pemahaman tentang pengertian tentang produksi dan perdagangan gelap senjata api b. Pengenalan tentang berbagai peraturan tentang produksi dan perdagangan gelap senjata api dalam hukum positif dan hukum internasional c. Pengenalan tentang kasus produksi dan perdagangan gelap senjata api

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian tentang produksi dan perdagangan gelap senjata api b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang produksi dan perdagangan gelap senjata api dalam hukum positif dan hukum internasional c. Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus produksi dan perdagangan gelap senjata api


24


25

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. Arsovska, Jana and Panos Kostakos (2008) “Illicit arms trafficking and the limits of rational choice theory: the case of the Balkans” Trends in Organized Crime, 11(4), 352-78 9. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 10. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi; 11. Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi;

26


LEVEL KOMPETENSI X KEJAHATAN TERORISME (TERRORISM)

Waktu: Minggu X / Pertemuan ke-10

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian terorisme b. Faktor-faktor penyebab terorisme c. Modus operandi terorisme

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pemahaman tentang pengertian terorisme b. Pengenalan tentang faktor-faktor penyebab terorisme c. Pengenalan tentang modus operandi terorisme

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian terorisme b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terorisme c. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang modus operandi terorisme



27

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. Chawla, Sandeep and Pietschmann, Thomas (2005) “Drug Trafficking as a Transnational Crime” in Reichel, ed, Handbook of Transnational Crime and Justice, pp. 160-180; 9. (Bruce Hoffman, Inside Terrorism. New York : Columbia University Press, 2006 10. Rohan Gunaratna, Inside al Qaeda: Global Network of Terror. New York: Berkley Trade; Rei Sub edition) 11. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 12. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi; 13. Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi; 14. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

28


LEVEL KOMPETENSI X KEJAHATAN TERORISME (TERRORISM)

Waktu: Minggu XI / Pertemuan ke-11

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Berbagai peraturan tentang terorisme dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional b. Dinamika dasar hukum penindakan pelaku terorisme: -

Pada masa pemerintahan orde baru menggunakan Undang Undang Subversi

-

Pada masa awal reformasi menggunakan UU Kepemilikan Senjata Api

-

Pada masa setelah pemberlakuan Perpu tentang terorisme

-

Pembatalan Perpu No. 2 tahun 2002 oleh Mahkamah Konstitusi

-

Pada masa setelah Undang-Undang Terorisme

c. Tindak Pidana Terorisme dan tindak pidana lain yang terkait d. Kekhususan dalam acara penanganan perkara terorisme -

Beberapa perkecualian dalam hukum pidana materiil

-

Subyek hukum dalam tindak pidana terorisme

-

Ketentuan tentang minimum khusus dalam ancaman pidana penjara

e. Hak-hak pelaku terorisme: -

Kompensasi

-

Restitusi

-

Rehabilitasi

f. Analisa kasus tentang terorisme

29

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pemahaman tentang berbagai peraturan tentang terorisme dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional b. Pemahaman tentang dinamika dasar hukum penindakan pelaku terorisme c. Pemahaman tentang tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang terkait d. Pemahaman tentang kekhususan dalam acara penanganan perkara terorisme e. Pemahaman tentang hak-hak pelaku terorisme f. Pengenalan tentang kasus terorisme

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai peraturan tentang terorisme dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang dinamika dasar hukum penindakan pelaku terorisme c. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang terkait d. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kekhususan dalam acara penanganan perkara terorisme e. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak-hak pelaku terorisme f. Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus terorisme



30

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. (Bruce Hoffman, Inside Terrorism. New York : Columbia University Press, 2006 9. Rohan Gunaratna, Inside al Qaeda: Global Network of Terror. New York: Berkley Trade; Rei Sub edition) 10. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 11. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi; 15. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

31


LEVEL KOMPETENSI XI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME)

Waktu: Minggu XII / Pertemuan ke-12

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Pengertian kejahatan mayantara b. Faktor-faktor penyebab kejahatan mayantara c. Modus operandi kejahatan mayantara

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pemahaman tentang pengertian kejahatan mayantara b. Pengenalan tentang faktor-faktor penyebab kejahatan mayantara c. Pengenalan tentang modus operandi kejahatan mayantara

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian kejahatan mayantara b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kejahatan mayantara c. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang modus operandi kejahatan mayantara



32

BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. Chawla, Sandeep and Pietschmann, Thomas (2005) “Drug Trafficking as a Transnational Crime” in Reichel, ed, Handbook of Transnational Crime and Justice, pp. 160-180; 9. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi;

33


LEVEL KOMPETENSI XI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME)

Waktu: Minggu XIII / Pertemuan ke-13

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Berbagai peraturan tentang kejahatan mayantara dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional b. Analisa kasus tentang kejahatan mayantara

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pemahaman tentang berbagai peraturan tentang kejahatan mayantara dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional b. Pengenalan tentang kasus kejahatan mayantara

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai peraturan tentang kejahatan mayantara dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional b. Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus kejahatan mayantara



34


35


Waktu:

LEVEL KOMPETENSI XII UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENYELESAIAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Minggu XIV / Pertemuan ke-14

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Bantuan hukum timbal balik (Mutual legal assistance) b. Penguatan kerjasama penegakan investigation/Task Force)

hukum

antar

negara

(Joint

c. Pelatihan dan bantuan teknis antar negara (Training and technical Assistance)

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pemahaman tentang berbagai macam peraturan tentang bantuan hukum timbal balik (Mutual legal assistance) b. Pemahaman tentang penguatan kerjasama penegakan hukum antar negara (Joint investigation/Task Force) c. Pemahaman tentang pelatihan dan bantuan teknis antar negara (Training and technical Assistance)

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai macam peraturan tentang Bantuan hukum timbal balik (Mutual legal assistance) b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penguatan kerjasama penegakan hukum antar negara (Joint investigation/Task Force) c. Mahasiswa mampu memahami tentang pelatihan dan bantuan teknis antar negara (Training and technical Assistance)


36

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam meresume materi kuliah serta berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1) BAHAN PUSTAKA: 1. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006; 2. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004; 3. Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; 4. Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005; 5. James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner’s Guide, One World Book, 2007; 6. Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83; 7. Hagan, Frank (2006) “’Organized Crime’ and ‘organized crime’: indeterminate problems of definition” Trends in Organized Crime, 9 (4) 127-137; 8. United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) No. 55/25; 9. Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi; 10. Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi; 11. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 22. Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dan Masalah Pidana; 23. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

37

38

SILABI KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Recommend Documents